JAKARTA - Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan mengoptimalkan penyaluran BBM melalui Integrated Terminal (IT) Pontianak guna memastikan pasokan energi bagi masyarakat Kabupaten Sintang dan wilayah sekitarnya tetap aman dan terkendali.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun, menyampaikan bahwa penyesuaian distribusi dilakukan seiring kondisi pendangkalan alur sungai yang disebabkan penurunan tinggi muka air sehingga memengaruhi proses sandar dan bongkar muat di Fuel Terminal Sintang.

"Untuk menjaga kelancaran suplai, Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan saat ini memaksimalkan distribusi melalui Integrated Terminal Pontianak serta melakukan pengaturan ritase mobil tangki dan penyesuaian jadwal pengiriman. Secara keseluruhan, dukungan suplai dari Fuel Terminal Sintang dan Integrated Terminal Pontianak diperkuat dengan kapasitas angkut total mencapai 529 KL. Kami memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap terpenuhi," jelas Edi dalam keterangan pers, Minggu (15/2/2026).

Penyesuaian pola distribusi tersebut berdampak pada waktu tempuh pengiriman yang relatif lebih panjang. Wilayah yang terdampak antara lain Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Sekadau, Melawi, dan Sanggau.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun menegaskan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga keandalan pasokan energi di tengah tantangan operasional yang terjadi.

"Pertamina Patra Niaga terus memastikan distribusi energi berjalan optimal meskipun menghadapi kendala di lapangan. Melalui penguatan suplai dari IT Pontianak dan koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan, kami berupaya menjaga ketahanan pasokan BBM bagi masyarakat Kalimantan Barat agar tetap aman dan terkendali," jelas Roberth.

Selain itu, Pertamina Patra Niaga terus melakukan pemantauan intensif terhadap penyaluran BBM, khususnya di lembaga penyalur yang berada di wilayah strategis dan jalur utama, sehingga penyaluran BBM di wilayah terdampak dapat berlangsung normal secara bertahap.

JAKARTA - Menjelang masuknya Bulan Suci Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 19 Februari 2026, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin memberikan rekomendasi menu makanan sehat untuk berbuka puasa.

Melalui unggahan video di akun instagramnya @bgsadikin, ia membagikan tips dan edukasi agar tubuh mendapat asupan gula dan karbohidrat alami yang baik bagi tubuh. Seperti jagung rebus, kukusan kacang, kukusan pisang dan kukusan ubi.

Dalam video tersebut, Budi mengatakan bahwa tubuh manusia mengalami penurunan gula dan karbohidrat saat sedang berpuasa. Sehingga mengkonsumsi makanan yang kaya akan gula dan karbohidrat alami sangat diperlukan.

“Sehabis puasa pada saat berbuka lambung kita kosong. Sehingga kita perlu makan yang mengandung gula karena gula kita juga rendah,” kata Budi dalam video unggahannya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Ia menjelaskan bahwa, semua makanan di atas mengandung karbohidrat yang kompleks dan akan diubah menjadi gula yang baik bagi tubuh secara bertahap. Hal tersebut sangat bagus bagi tubuh seseorang yang sudah berkuasa seharian.

“Makanan-makanan ini semuanya mengandung karbohidrat. Bedanya mereka adalah karbohidrat yang kompleks. Sehingga kalau kita makan Karbohidrat ini akan diubah menjadi gula secara bertahap,” jelas dia.

Lebih lanjut, Budi juga mengimbau agar masyarakat tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak serta gula berlebih dan tidak sehat bagi tubuh setelah seharian berpuasa. Contohnya seperti gorengan yang terkadang dimakan lebih dari satu saat berbuka.

“Siapa disini yang suka buka puasanya pakai gorengan? Ayo. Dan saya yakin setiap buka puasa pasti lebih dari satu biji makannya,” imbau Budi.

Selain itu, ia juga tidak menyarankan masyarakat untuk mengkonsumsi sirup dengan kandungan gula berlebih saat berbuka puasa. Menurutnya, mengkonsumsi sirup saat berbuka puasa akan menaikan kadar gula dalam tubuh secara cepat. Apalagi kandungan gula yang masuk juga kurang sehat bagi tubuh.

“Kalau kita minum sirup misal itu gulanya langsung naik dalam cepat,” pungkas dia.

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta organisasi Betawi untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Jakarta. Permintaan itu dilayangkan karena banyak cagar budaya kurang tertata dengan baik.

Hal itu diungkapkan Pramono saat menghadiri silaturahmi akbar kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).

Dia berharap kaum Betawi bekerja sama dengan Pemprov Jakarta untuk melestarikan cagar budaya. "Saya sungguh berharap kerja sama Pemerintah Jakarta juga kaum Betawi, terutama yang nanti dipimpin Bang Foke dan teman-teman sekalian untuk bisa mulai yang pertama pelestarian cagar budaya yang seperti ini," ujar Pramono.

Mantan Mensesneg ini menuturkan banyak cagar budaya tersebar di wilayah Jakarta. Namun, cagar budaya belum tertata dengan baik.

"Karena cagar budaya Betawi itu banyak banget, tetapi menurut saya belum terkelola secara baik. Dan untuk itu Pemprov Jakarta akan memfasilitasi melalui Dinas Kebudayaan," katanya.

Bahkan, dia menginstruksikan Sekda Jakarta membuat buku budaya Betawi. "Supaya dari turun-temurun nanti semuanya ada pegangan," ucapnya.

Banyak tokoh Betawi yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia seperti Ismail Marzuki, MH Thamrin, dan lain-lain.

Selain cagar budaya, Pramono ingin sanggar kebudayaan di Jakarta dibina. Apalagi sebagian besar acara di pemerintah pusat dan daerah di Ibu Kota turut mengundang sanggar kebudayaan.

"Pembinaan sanggar-sanggar seni yang ada, yang sekarang ini sudah mulai tumbuh dan begitu ramai. Karena hampir semua kegiatan di pemerintah pusat maupun Pemerintah DKI Jakarta, warna Betawinya cukup terasa di Jakarta saat ini," ujar Pramono.

JAKARTA - Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongziliyang jatuh pada 17 Februari 2026, suasana riuh persiapan mulai terasa di berbagai kelenteng di ibu kota.Salah satunya di Kelenteng Toasebio (Wihara Dharma Jaya), yang terletak di Jalan Kemenangan III, Glodok, Jakarta Barat.

Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili yang jatuh pada 17 Februari 2026, suasana riuh persiapan mulai terasa di berbagai kelenteng di ibu kota. (Wihara Dharma Jaya), yang terletak di Jalan Kemenangan III, Glodok, Jakarta Barat.

Terlihat sudah banyak pernak-pernik Imlek berupa lampion merah ya g terang benderang dan gantungan hiasan khas China yang sudah dipasang. Harum dupa juga semakin menyengat seiring berjalannya waktu mendekati hari perayaan Imlek.

Selain itu, terlihat juga para pengurus kelenteng yang sedang menyiapkan dupa-dupa dan kertas sembahyang untuk para umat yang akan beribadah pada malam perayaan Imlek nanti.

Karyawan Bagian Pelayanan Umat Kelenteng Toasebio, Hendri Budi Santoso mengatakan bahwa, persiapan perayaan Imlek di kelenteng ini sudah dilakukan sejak satu Minggu yang lalu. Salah satunya adalah pembersihan area dan bsngunan kelenteng serta pencucian rumpang (patung dewa dewi).

“Nah, yang pasti kalau persiapannya kita sudah mempersiapkan dari awal itu kita bersih-bersih yang pertama. Kemudian yang kedua ini kita juga ada melakukan yang namanya cuci rumpang. Jadi rumpang itu adalah patung dewa dewi yang ada disini. Setelah kita bersihkan kita juga ada bersih-bersih area sekitar kelenteng untuk menyambut hari raya Imlek ini,” kata Hendro saat diwawancarai, Minggu (15/2/2026).

Selain pembersihan area bangunan dan pencucian rumpang, pengurus kelenteng mulai menata lilin-lilin besar yang menjadi simbol penerangan harapan di tahun yang baru. Meja-meja penyangga khusus mulai dipasang untuk menampung ribuan lilin pesanan umat yang akan mulai dinyalakan tepat pada pergantian tahun.

“Dan khususnya pada hari ini kita juga menyiapkan papan ya, papan meja untuk penyalaan lilin yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Februari jam 12 malam di Vihara Dharma Jaya Toasebio,” ucap dia.

Ia menjelaskan bahwa malam pada tanggal 16 Februari atau malam perayaan Imlek, kelenteng ini akan menjadi kawasan yang cukup ramai lantaran adanya gelaran Malam Sacapne. Pads malam tersebut juga banyak umat yang ingin memanjatkan syukur atas tahun yang telah berlalu.

Meski tidak ada seremoni besar di pagi hari, suasana khidmat akan mencapai puncaknya pada tengah malam melalui prosesi doa bersama disertai penyalaan lilin yang telah disediakan.

“Kita terbuka untuk umat yang ingin berdoa dan bersembahyang di malam Imlek atau kita bisa sebut dengan malam Sacapne. Biasanya para umat dan warga sekitar untuk menyambut tanggal 17 Februari ini, satu hari sebelum hari Imlek mereka pada sembahyang. Kita berdoa memohon supaya diberikan kesehatan, kebahagiaan serta rezeki yang berlimpah,” jelas Hendro.

Sementara, pada hari Raya Imlek yang jatuh tanggal 17 Februari mendatang, Vihara Dharma Jaya Toasebio memutuskan untuk membuka akses ibadah tanpa henti agar tidak terjadi penumpukan massa di satu waktu tertentu. "Dan untuk tanggal 17 Februari ini kita menyambut hari Imlek ya, kita juga open 24 jam untuk umat yang ingin berdoa dan beribadah,” tambah dia.

Disinggung terkait perbedaan perayaan Imlek tahun lalu dan tahun ini, Hendri mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan antusiasme umat yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu terlihat dari volume pemesanan lilin doa yang melonjak tajam, menandakan optimisme masyarakat yang menguat di tahun ini.

“Kalau untuk perbedaannya yang pasti tidak jauh berbeda hanya saja yang membedakan adalah jumlah pesanan lilinnya ini melebihi dari tahun sebelumnya. Jadi untuk tiap tahunnya kita juga lihat nih tahun sebelumnya pesanan umat untuk lilin ini dengan tahun 2026 lilinnya ini juga lumayan banyak ya. Berbeda jauh dari tahun sebelumnya,” pungkas dia.

Sebagai informasi, ada beberapa rangkaian ibadah yang bakal digelar dari Hari Raya Imlek hingga perayaan Cap Go Meh di Kelenteng Toasebio. Berikut jadwal ibadah bersama yang bakal dilaksanakan di kelenteng tersebut.

1. Sembahyang Malam Imlek (Senin, 23 Februari 2026 sekitar pukul 23.30 WIB).

2. Perayaan Imlek Toasebio (Selasa 17 Februari 2026).

3. Sembahyang Sinbeng Turun (Kamis, 19 Februari 2026 pukul 23.30 WIB).

4. Sembahyang Tebu (Selasa, 24 Februari 2026, pukul 18.00 WIB).

5. Malam Cap Go Meh (Senin 02 Maret 2026).

5. Perayaan Cap Go Meh (Selasa, 03 Maret 2026).

Djoko Setijowarno

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)

SEBANYAK 62 persen bus pariwisata melanggar aturan. Itulah potret yang mengkhawatirkan keselamatan jalan kita. Perlu upaya serius pemerintah, supaya tidak memangkas anggaran keselamatan di Kementerian Perhubungan.

Meskipun program mudik gratis secara rutin diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN dan swasta untuk membantu masyarakat. Patut menjadi catatan bahwa mayoritas moda transportasi yang digunakan adalah armada bus pariwisata.

Hal ini memicu kekhawatiran serius mengingat data di lapangan menunjukkan tingkat pelanggaran regulasi, baik secara teknis maupun administratif, pada bus pariwisata masih tergolong sangat tinggi dan berisiko bagi keselamatan penumpang.

Hasil rampcheck yang dilakukan BPTD Kelas II Jawa Tengah periode 1–31 Januari 2026 menunjukkan potret mengkhawatirkan pada sektor bus pariwisata. Dari pemeriksaan terhadap 92 kendaraan di lokasi wisata, ditemukan 57 armada (62 persen) melakukan pelanggaran.

Temuan ini didominasi oleh unsur teknis utama sebanyak 63 pelanggaran (60,6 persen). Selain teknis, aspek administrasi juga menjadi catatan serius dengan rincian, 17 kendaraan tidak memiliki KPS (16,3 persen), 12 kendaraan dengan BLU-e kedaluwarsa (11,5 persen), 11 kendaraan dengan KPS tidak berlaku (10,6 persen), serta satu armada tanpa BLU-e (1 persen).

Permasalahan

Rangkaian insiden dan ketidakteraturan dalam operasional angkutan pariwisata belakangan ini telah menyingkap sejumlah permasalahan krusial yang selama ini terpendam. Hal ini memaksa para pemangku kepentingan untuk memberikan perhatian serius terhadap perbaikan tata kelola transportasi, demi mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan pariwisata nasional.

Merujuk pada laporan terbaru dari Direktorat Angkutan Jalan Ditjenhubdat (2026), terdapat delapan isu fundamental dalam tata kelola angkutan pariwisata yang harus segera dibenahi guna menjamin keamanan pengguna jasa.

Pertama, pengemudi angkutan pariwisata terindikasi tidak menguasai medan atau wilayah operasi. Kedua, pengemudi angkutan pariwisata tidak memiliki kompetensi yang cukup. Ketiga pengemudi angkutan pariwisata terindikasi kelelahan pada saat mengoperasikan kendaraannya.

Keempat, pengemudi angkutan pariwisata tidak memiliki kompetensi yang cukup. Kelima, perusahaan angkutan pariwisata belum menyusun atau memiliki Sistem Manajemen Keselamatan (SMK). Keenam, kendaraan angkutan pariwisata terindikasi banyak tidak laik jalan dan/atau tidak laik operasi.

Ketujuh, pengguna tidak memastikan kendaraan laik jalan dikarenakan harga murah. Delapan, perbedaan jumlah kendaraan pada SPIONAM (Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda) dengan jumlah kendaraan pada data PT Jasa Raharja ketika membayar iuran wajib asuransi kecelakaan diri.

Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari tata kelola perusahaan yang berupa komitmen dan prosedur terstruktur untuk meminimalkan risiko kecelakaan dan menjamin keselamatan transportasi. Pasal 204 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakansistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Di Indonesia, hal ini diatur secara ketat melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 85 Tahun 2018. Secara sederhana, SMK bukan sekadar aturan di atas kertas, melainkan panduan operasional agar setiap bus atau truk yang keluar dari pool benar-benar dalam kondisi aman.

Setiap perusahaan angkutan umum wajib menyusun dokumen SMK yang mencakup 10 pilar utama. 1, komitmen dan kebijakan; 2, pengorganisasian; 3, manajemen bahaya dan risiko; 4, fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan; 5, dokumentasi dan data; 6, peningkatan kompetensi dan pelatihan; 7, tanggap darurat; 8, pelaporan kecelakaan internal; 9, monitoring dan evaluasi; 10, pengukuran kinerja.

Hingga saat ini, penerapan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) di industri angkutan umum masih sangat minim. Tercatat baru 227 perusahaan yang mengantongi sertifikat SMK, yang terdiri dari 82 perusahaan angkutan penumpang dan 145 perusahaan angkutan barang.

Angka ini mencerminkan capaian yang sangat kecil, yakni hanya 0,0051 persen dari total 42.785 perusahaan angkutan umum yang terdaftar dalam sistem SPIONAM. Untuk mempercepat kepemilikan sertifikat SMK ini, proses pengurusannya kini tidak lagi terpusat di Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Layanan ini telah didelegasikan ke Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) yang tersebar di hampir seluruh provinsi. Sehingga perusahaan angkutan di daerah dapat lebih mudah dan cepat dalam memenuhi standar keselamatan.

Upaya Pencegahan

Melihat masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata, sudah saatnya kita memberikan perhatian lebih serius pada aspek keselamatan. Diperlukan langkah-langkah preventif yang nyata dan komprehensif dari berbagai pihak guna memutus rantai insiden ini. Sehingga perjalanan wisata yang seharusnya menyenangkan tidak lagi berujung pada duka yang berulang.

Upaya itu, antara lain (1) pelatihan dan sertifikasi rutin bagi pengemudi bus wisata, mencakup defensive driving, manajemen kelalahan, dan keselamatan penumpang, (2) melakukan uji kesehatan dan psikologis pengemudi secara berkala, (3) melakukan sistem rotasi sopir untuk perjalnan jarak jauh agar tidak ada yang mengemudi melebihi jam kerja aman (maksimum 8 jam per hari).

Selanjutnya, (4) melakukan rampcheck di setiap lokasi wisata, (5) perusahaan angkutan pariwisata melakukan pemeriksaan awal sebelum perjalanan, (6) memberikan sanksi tegas kepada perusahaan angkutan yang melakukan pelanggaran atau kelalaian dan memberikan penghargaan bagi perusahaan yang telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan di dalam menjalankan usahanya.

Kemudian, (7) peningkatan kualitas jalan wisata (khusus daerah pegunungan) dan penempatan rambu kecepatan, batas berat, dan titik bahaya di ruite rawan kecelakaan, (8) Program Safety Campaign rutin menjelang musim liburan, dan (9) melakukan edukasi publik kepada seluruh masyarakat terkait faktor keselamatan selama berkendara dan melaporkan jika pengemudi ugal-ugalan

Penutup

Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan, memegang tanggung jawab penuh untuk melakukan pengawasan ketat terhadap setiap unit armada bus yang akan dikerahkan dalam program mudik gratis. Tidak boleh ada ruang sedikit pun bagi toleransi terhadap armada yang dinyatakan tidak laik jalan, demi memutus risiko kecelakaan sejak dini.

Lebih dari itu, fokus keselamatan harus menyasar aspek manusia. Setiap pengemudi wajib menjalani tes kesehatan dan pemeriksaan fisik secara menyeluruh untuk memastikan mereka dalam kondisi prima, karena pada akhirnya, keselamatan nyawa pemudik adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar.

JAKARTA - Pakar energi dari berbagai Universitas di Indonesia mendukung langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Bahlil Lahadlia untuk mengembangkan energi nuklir dalam negeri. Mereka menilai energi nuklir merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mendukung target transisi menuju energi bersih.

"Maka PLTN modular dalam bentuk SMR (Small Modular Reactor) itu truly energy security for the future adalah PLTN, tapi dalam bentuk yang small," ujar pakar energi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Prof. Muhammad Bachtiar Nappu dalam keterangannya, Minggu (15/02/2026).

Menurut Bachtiar, Indonesia memiliki sumber daya uranium dan thorium yang menjadi bahan baku dasar nuklir. Daerah yang memiliki sumber daya ini pun, kata dia, juga tersebar di banyak daerah seperti di Bangka Belitung, Kalimantan, bahkan di Mamuju. Oleh karena itu, teknologi SMR lebih cocok bagi Indonesia sebagai negara kepulauan karena kapasitasnya lebih kecil dan fleksibel dibanding PLTN konvensional. Reaktor modular ini dapat dibangun bertahap sesuai kebutuhan daerah, terutama untuk memperkuat elektrifikasi wilayah terpencil. "Lebih baik dibangun yang small ini daripada PLTN konvensional. Karena PLTN konvensional minimal kapasitasnya 1.000 MW. Tapi kalau small, misalnya 50 MW," ujar Bachtiar.

Senada dengan Bachtiar, pakar energi dari Sekolah Tinggi Teknologi Minyak dan Gas Bumi (STT Migas) Balikpapan, Andi Jumardi, menyebut nuklir adalah energi masa depan yang secara nilai sangat ekonomis. “Apalagi untuk negara dengan populasi besar seperti Indonesia, karena harganya relatif lebih murah dibanding energi fosil,” ujarnya.

Andi menyebut, Indonesia sangat mampu mengembangkan energi nuklir karena memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Dia pun menjelaskan bahwa industri nuklir saat ini sudah sangat modern. Oleh karena itu dia menampik kekhawatiran yang masih jadi perbincangan publik terkait efek negatif dari nuklir tersebut.

"Kalau dari riset yang pernah saya lakukan, dari sisi sumber daya manusia kita sangat kompeten untuk pengembangan energi nuklir. Kita juga punya cadangan uranium di Kalimantan Barat. Kasus Fukushima itu force majeure karena bencana alam yang luar biasa. Dari situ, teknologi terus berkembang untuk mengantisipasi risiko serupa di masa depan," tegasnya.

Setali tiga uang, Peneliti dari Laboratorium Rekayasa Termal dan Sistem Energi (RTSE) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar Krishna Putra mendorong agar pemerintah segera mengembangkan energi nuklir. Ary mengungkapkan sejumlah keunggulan teknis PLTN dibanding sumber energi konvensional. "PLTN itu unggul dari sisi densitas energi. Dengan bahan bakar yang sangat kecil, kita bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar dan stabil," kata Ary dalam keterangannya.

Menurut Ary, dari sisi emisi, PLTN termasuk sumber energi bersih karena tidak menghasilkan karbon dioksida dalam proses pembangkitannya. Hal ini membuat nuklir relevan dengan target penurunan emisi nasional. “Secara proses, nuklir itu bersih. Tidak ada emisi karbon, yang ada hanya panas untuk memutar turbin,” ujarnya.

Ary menambahkan, tantangan utama pengembangan PLTN di Indonesia bukan pada teknologinya, melainkan pada penentuan lokasi, kesiapan infrastruktur, dan integrasi dengan kawasan industri. Oleh karena itu Ary menyayangkan jika sampai saat ini masih ada isu negatif di masyarakat soal energi nuklir yang dinilai berbahaya bagi lingkungan.

"Teknologi sekarang jauh lebih aman dibandingkan masa lalu. Sistemnya makin otomatis, kontrolnya ketat, dan ketergantungan pada faktor manusia semakin kecil. Dengan teknologi terbaru, risiko itu bisa ditekan sangat rendah. Nuklir sering diserang lewat isu lingkungan, padahal kalau dibandingkan, pembangkit fosil justru jauh lebih mencemari," tegasnya.

BANDA ACEH - Sejak dilantik sebagai Kapolda Aceh pada 19 Agustus 2025, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menempatkan kehadiran nyata aparat kepolisian di tengah masyarakat sebagai prioritas utama. Penunjukan putra daerah Pidie itu memunculkan harapan baru untuk memperkuat hubungan institusi Polri dengan masyarakat Aceh.

Berbekal pengalaman di sejumlah posisi strategis, Marzuki membawa konsep Polda Meutuah dan Green Policing dalam kepemimpinannya. Sejak awal menjabat, dia aktif melakukan kunjungan kerja dan patroli lapangan, tidak hanya menghadiri forum formal, tetapi juga meninjau langsung situasi keamanan, memantau arus lalu lintas, serta mendampingi kegiatan sosial masyarakat.

Keterlibatan tersebut juga terlihat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Personel kepolisian membantu evakuasi warga, mengamankan distribusi logistik, serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan terdampak. “Sinergi adalah kunci utama dalam setiap upaya pengabdian kita kepada masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan humanis itu mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali. Dia menilai kepemimpinan Kapolda Aceh selaras dengan nilai-nilai sosial keislaman yang menjadi karakter masyarakat Aceh.

“Pendekatan yang mengedepankan dialog, perlindungan masyarakat, serta kepedulian terhadap kondisi sosial merupakan cerminan kepemimpinan yang bijaksana. Kami melihat ada upaya membangun kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat, ini penting untuk menjaga harmoni di Aceh,” ungkap Faisal Ali.

Dia juga mengusulkan agar pengenalan kearifan lokal dan keistimewaan Aceh diperkuat dalam pendidikan polisi baru di SPN Seulawah, termasuk melalui keterlibatan ulama dalam memberikan tausiah kepada calon anggota Polri.

Dalam upaya memperkuat kepercayaan publik, Polda Aceh memaksimalkan komunikasi terbuka melalui kanal digital dan media sosial untuk menyampaikan informasi serta imbauan kamtibmas. Langkah ini dinilai efektif mencegah kekosongan informasi dan meminimalkan penyebaran kabar yang tidak terverifikasi.

Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Ratnalia Indriasari menilai pola komunikasi yang terbuka dan responsif berkontribusi terhadap peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Berdasarkan pemantauan dan tren opini publik yang kami himpun, ada kecenderungan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Faktor kehadiran langsung pimpinan di lapangan dan transparansi informasi menjadi variabel yang cukup signifikan,” kata Ratnalia.

Hasil monitoring media JSI juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Marzuki dalam penanganan pascabencana dinilai memperkuat kedekatan emosional antara masyarakat dan kepolisian. Selain itu, pembaruan pelayanan internal di lingkungan Polda Aceh turut dinilai membawa sejumlah perubahan positif.

Di bidang pendidikan, Marzuki aktif menjadi narasumber dalam kuliah umum dan forum akademik di sejumlah perguruan tinggi di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Teuku Umar (UTU). Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi hukum, mendorong riset, serta membangun kesadaran mahasiswa mengenai peran generasi muda dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Marzuki menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan preventif-edukatif. Penindakan terhadap peredaran narkotika dan tindak kriminal lainnya dilakukan beriringan dengan kampanye kesadaran hukum di masyarakat.

Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan pandangan positif terhadap sinergi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam menjalankan program pembangunan daerah.

“Kami menyambut baik kolaborasi yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Keamanan yang kondusif menjadi prasyarat penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini harus terus kita jaga,” ujar Muzakir.

TEHERAN - Militer AS sedang bersiap untuk kemungkinan operasi berkelanjutan selama berminggu-minggu terhadap Iran jika Presiden Donald Trump memerintahkan serangan. Itu diungkapkan dua pejabat AS mengatakan kepada Reuters, dalam apa yang bisa menjadi konflik yang jauh lebih serius daripada yang pernah terjadi sebelumnya antara kedua negara.

Pengungkapan oleh para pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim karena sifat sensitif dari perencanaan tersebut, meningkatkan taruhan untuk diplomasi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran.

Utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner akan mengadakan negosiasi dengan Iran pada hari Selasa di Jenewa, dengan perwakilan dari Oman bertindak sebagai mediator. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan pada hari Sabtu bahwa meskipun Trump lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Teheran, "itu sangat sulit dilakukan."

AS Siapkan Perang Jangka Panjang dengan Iran, Ini 4 Skenarionya

1. Menyiagakan 2 Kapal Induk dan Ribuan Tentara

Sementara itu, Trump telah mengumpulkan pasukan militer di wilayah tersebut, meningkatkan kekhawatiran akan aksi militer baru. Pejabat AS mengatakan pada hari Jumat bahwa Pentagon mengirimkan kapal induk tambahan ke Timur Tengah, menambah ribuan pasukan lagi bersama dengan pesawat tempur, kapal perusak rudal berpemandu, dan kekuatan tembak lainnya yang mampu melancarkan serangan dan bertahan melawannya.

Trump, berbicara kepada pasukan AS pada hari Jumat di sebuah pangkalan di Carolina Utara, secara terbuka mengemukakan kemungkinan perubahan rezim di Iran, mengatakan bahwa "sepertinya itu akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi." Dia menolak untuk menyebutkan siapa yang dia inginkan untuk mengambil alih Iran, tetapi mengatakan "ada orang-orang."

"Selama 47 tahun, mereka terus berbicara dan berbicara dan berbicara," kata Trump.

2. Mempertimbangkan Semua Opsi

Trump telah lama menyuarakan skeptisisme tentang pengiriman pasukan darat ke Iran, dengan mengatakan tahun lalu “hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah pasukan darat,” dan jenis kekuatan militer AS yang ditempatkan di Timur Tengah sejauh ini menunjukkan opsi serangan terutama oleh angkatan udara dan angkatan laut. Di Venezuela, Trump menunjukkan kesediaan untuk juga mengandalkan pasukan operasi khusus untuk menangkap presiden negara itu, Nicolas Maduro, dalam serangan bulan lalu.

Dimintai komentar tentang persiapan untuk operasi militer AS yang berpotensi berkelanjutan, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan: “Presiden Trump memiliki semua opsi yang tersedia terkait Iran.”

“Dia mendengarkan berbagai perspektif tentang setiap masalah, tetapi membuat keputusan akhir berdasarkan apa yang terbaik untuk negara dan keamanan nasional kita,” kata Kelly.

Pentagon menolak berkomentar.

Amerika Serikat mengirim dua kapal induk ke wilayah tersebut tahun lalu, ketika melakukan serangan terhadap situs nuklir Iran.

Namun, operasi "Midnight Hammer" pada bulan Juni pada dasarnya adalah serangan tunggal AS, dengan pesawat pembom siluman terbang dari Amerika Serikat untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran melakukan serangan balasan yang sangat terbatas terhadap pangkalan AS di Qatar.

3. Serangan AS Lebih Luas dan Sporadis ke Iran

Perencanaan yang sedang berlangsung kali ini lebih kompleks, kata para pejabat.

Dalam kampanye berkelanjutan, militer AS dapat menyerang fasilitas negara dan keamanan Iran, bukan hanya infrastruktur nuklir, kata salah satu pejabat. Pejabat tersebut menolak memberikan detail spesifik.

Para ahli mengatakan risiko bagi pasukan AS akan jauh lebih besar dalam operasi semacam itu terhadap Iran, yang memiliki persenjataan rudal yang tangguh. Serangan balasan Iran juga meningkatkan risiko konflik regional.

4. Mewaspadai Serangan Balasan Iran

Pejabat yang sama mengatakan Amerika Serikat sepenuhnya mengharapkan Iran untuk membalas, yang menyebabkan serangan dan pembalasan bolak-balik selama periode waktu tertentu.

Gedung Putih dan Pentagon tidak menanggapi pertanyaan tentang risiko pembalasan atau konflik regional.

Trump telah berulang kali mengancam akan membom Iran karena program nuklir dan rudal balistiknya serta penindasan terhadap perbedaan pendapat internal. Pada hari Kamis, ia memperingatkan bahwa alternatif selain solusi diplomatik akan "sangat traumatis, sangat traumatis."

Garda Revolusi Islam Iran telah memperingatkan bahwa jika terjadi serangan di wilayah Iran, mereka dapat membalas terhadap pangkalan militer AS mana pun.

AS memiliki pangkalan di seluruh Timur Tengah, termasuk di Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Turki.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Trump untuk melakukan pembicaraan di Washington pada hari Rabu, mengatakan bahwa jika kesepakatan dengan Iran tercapai, "itu harus mencakup unsur-unsur yang vital bagi Israel."

Iran telah mengatakan bahwa mereka siap untuk membahas pembatasan program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi, tetapi telah menolak untuk menghubungkan masalah tersebut dengan rudal.

JAKARTA - Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (Alphi) meminta klarifikasi objektif dan faktual terkait munculnya tudingan pungutan liar (pungli) oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam proses sertifikasi halal. ALPHI menegaskan bahwa seluruh prosedur dan biaya pemeriksaan telah diatur secara ketat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui sistem yang transparan.

Ketua ALPHI, Elvina A. Rahayu, menegaskan bahwa LPH merupakan salah satu dari tiga entitas resmi dalam skema sertifikasi halal reguler sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

“LPH bukan entitas yang berdiri sendiri di luar sistem. LPH adalah lembaga yang diatur dalam undang-undang, diakreditasi dan diawasi oleh BPJPH. Setiap proses dan biaya yang dikenakan kepada pelaku usaha mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Elvina seperti dikutip, Minggu (15/2/2026).

Elvina menjelaskan bahwa polemik yang berkembang, termasuk penyebutan angka tertentu dalam rapat antara BPJPH dan DPR RI, perlu dilihat secara menyeluruh agar tidak menyesatkan publik. Saat ini, skema sertifikasi reguler hanya mencakup 1,8 persen dari total ekosistem, sementara 98,2 persen lainnya menggunakan skema self declare. Standar penetapan biaya operasional LPH sendiri telah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.

Struktur biaya pemeriksaan oleh LPH mencakup berbagai komponen seperti biaya audit, operasional, transportasi, hingga akomodasi yang besarannya bergantung pada skala usaha dan lokasi produksi. Untuk usaha mikro dan kecil di luar kota, biaya dapat mencapai Rp4,67 juta hingga Rp17 juta karena adanya faktor logistik. ALPHI menilai wajar jika terdapat variasi biaya selama hal tersebut masih berada dalam koridor regulasi pemerintah.

Terkait isu nilai biaya fantastis yang sempat mencuat, ALPHI menemukan bahwa angka tersebut sering kali merupakan akumulasi dari biaya di luar proses sertifikasi halal. Komponen tersebut meliputi pelatihan penyelia halal, pelatihan juru sembelih, pengujian laboratorium, hingga jasa konsultan pihak ketiga. Menurut Elvina, sangat tidak adil jika biaya di luar kewenangan LPH tersebut digeneralisasi sebagai praktik pungli.

Sistem pembayaran sertifikasi halal saat ini telah terintegrasi melalui platform SIHALAL, di mana nilai biaya tidak dapat melampaui batas yang ditetapkan BPJPH. Pembayaran dilakukan pelaku usaha langsung ke rekening BPJPH, bukan ke LPH. Pihak LPH baru menerima haknya sekitar 30 hari setelah sertifikat halal terbit, sehingga LPH justru kerap menanggung biaya operasional terlebih dahulu.

ALPHI menyayangkan adanya pernyataan yang menyudutkan LPH tanpa melalui proses tabayyun atau konfirmasi langsung. Sebagai mitra pemerintah, ALPHI terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi jika ditemukan pelanggaran, namun prosedur tersebut harus dilakukan secara adil dan berbasis aturan guna menjaga kredibilitas ekosistem halal nasional.

Asosiasi mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi proporsional agar tidak membangun opini negatif terhadap lembaga yang bekerja sesuai mandat undang-undang. ALPHI berkomitmen untuk terus mendukung tata kelola sertifikasi halal yang akuntabel demi mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang terpercaya.

MALANG - Kepengurusan DPC Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, resmi dikukuhkan serentak, Sabtu (14/2/2026) malam. Pengukuhan ini menegaskan posisi Garda Satu sebagai mitra taktis pemerintah dalam mengawal berbagai kebijakan strategis nasional.

Dalam acara yang dihadiri jajaran Forkopimda Malang Raya, tokoh nasional, dan pelawak senior Tessy serta Bagong, Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim menyampaikan bahwa visi utama organisasi adalah mendukung penuh program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program prioritas yang dikawal sejak awal adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Garda Satu adalah garda terdepan yang menyosialisasikan MBG di seluruh Indonesia saat banyak pihak mencemooh. Saya terjun langsung ke desa-desa, bahkan sempat dianggap aneh karena bicara soal dapur umum. Namun sekarang, setelah manfaat Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) dirasakan rakyat, semua pihak mulai mengakui kehebatannya," kata Cak Rohim, sapaan akrabnya.

Menurutnya, masyarakat Indonesia kini semakin cerdas dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Ia menekankan pentingnya peran kader dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. "Rakyat sudah merasakan nikmatnya program ini. Tugas kita sekarang adalah terus mendukung, mendampingi, dan mengawasi agar program ini tepat sasaran," ujarnya.

Cak Rohim juga menegaskan bahwa meskipun Garda Satu lahir dari rahim Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Organisasi ini bersifat inklusif bagi seluruh elemen bangsa yang ingin berkontribusi membangun Indonesia. Namun, ia mengingatkan kader untuk menjaga marwah organisasi dan menjunjung tinggi akhlakul karimah.

"Saya tidak ingin mendengar ada anggota Garda Satu yang merugikan masyarakat. Kita harus membaur dan menjadi pihak pertama yang membantu masyarakat saat mereka membutuhkan bantuan," ujarnya di hadapan ratusan kader.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, Cak Rohim juga mengingatkan agar kader tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. "Kita hidup di zaman di mana fitnah begitu mudah tersebar melalui media sosial dan AI. Garda Satu harus menjadi benteng yang mempertahankan prinsip, moral, dan hati nurani," katanya.

Cak Rohim mengajak seluruh kader mendukung aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, KPK, Polri hingga TNI. Ia meminta kader bersikap objektif dan tidak menggeneralisasi kesalahan oknum kepada institusi.

"TNI dan Polri adalah garda terdepan pertahanan dan keamanan kita. Jangan korbankan institusi hanya karena perbuatan satu oknum yang tidak baik. Kita harus sinergis dalam menjaga kondusivitas bangsa," katanya.

Dengan pengukuhan DPC Malang Raya ini, Garda Satu memperkuat jaringan organisasinya di berbagai daerah sebagai ormas yang fokus mengawal kebijakan nasional serta pemberdayaan masyarakat bawah.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini, Minggu (15/2/2026). Sejumlah menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

“Minggu sore ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri terkait ekonomi ke kediaman pribadi beliau di Hambalang, Bogor, 15 Februari 2026,” kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Teddy menyebutkan, dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo ingin memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan Indonesia.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” ujar dia.

Teddy juga menegaskan, Presiden menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus segera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia.

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bakal memasukan muatan lokal berbasis budaya ke dalam kurikulum pembelajaran. Kurikulum bermuatan budaya Betawi ini belum pernah diinisiasi di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan telah meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nahdiana untuk melaksanakan hal itu. Pramono menyampaikan kebijakan ini saat memberi sambutan di acara Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).

"Saya inginkan adalah pendidikan muatan lokal. Ini yang tidak pernah dilakukan. Saya akan meminta kepada Ibu Nahdiana, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, (masukan kurikulum) muatan-muatan lokal kebetawian," ujar Pramono.

Mantan Mensesneg ini mengaku, belum mengetahui sepenuhnya bahasa budaya Betawi. Menurutnya, kosa kata dari budaya Betawi ini perlu dilestarikan dan dimasukan ke dalam kurikulum pembelajaran pendidikan dasar.

"Saya terus terang enggak tahu. Nah, kata-kata yang seperti itu perlu diajarkan di pendidikan dasar kita. Begitu kayanya budaya-budaya Betawi. Memang orang Betawi ini kalau senengnya kelihatan, kalau enggak senengnya lebih kelihatan lagi," ujar Pramono.

Menurutnya, bahasa Betawi itu penting untuk dipelajari oleh anak-anak di Jakarta. "Sehingga pendidikan muatan lokal itu akan kita lakukan, dan itu menjadi hal yang sangat positif saya yakin," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi (MKB), Fauzi Bowo mengatakan, rencana muatan lokal dimasukan ke dalam kurikulum ini sudah terbesit oleh Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB). Bahkan, kata dia, LKB telah punya konsep kurikulum muatan lokal.

"Intinya muatan lokal itu sudah dipikirkan oleh LKB dan sudah ada konsepnya, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Nanti dengan dorongan Pak Gubernur ini kita akan speed up, kita akan percepat supaya itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah di Jakarta," pungkasnya.