Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap kejahatan di ruang digital, termasuk penipuan daring. Karena itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan pentingnya peran orang tua dalam mendampingi dan mengawasi aktivitas digital anak.

Menurut Meutya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) untuk memperkuat ekosistem digital yang aman bagi anak. Namun, regulasi tersebut dinilai tidak akan efektif tanpa keterlibatan langsung orang tua di rumah.

“Regulasi ini dibuat agar ekosistem digital lebih sehat, tetapi implementasinya sangat bergantung pada pendampingan orang tua, khususnya peran ibu dalam pengasuhan digital,” ujar Meutya dalam diskusi "She-Connects" di Jakarta Selatan, Kamis (15/1).

Salah satu implementasi dari PP tersebut adalah situs Tunasdigital.id yang dirancang menjadi panduan orang tua untuk melindungi anak-anak dari konten berbahaya di internet. Pemerintah merilisnya pada November lalu.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan sebanyak 22% pengguna internet di Indonesia pernah mengalami penipuan daring. Dengan hampir 50% penggunanya berasal dari kelompok usia di bawah 18 tahun, risiko anak menjadi korban kejahatan digital dinilai cukup besar.

Sementara itu, data Safer Internet Center mencatat 46% anak usia 8-17 tahun pernah mengalami penipuan daring. Meutya menilai angka itu mencerminkan tingginya kerentanan anak di ruang digital. “Anak-anak tidak bisa dibiarkan masuk ke ruang digital tanpa pendampingan, sama seperti kita tidak membiarkan mereka masuk ke hutan sendirian hanya karena terlihat menarik,” kata dia.

PP TUNAS mengatur tanggung jawab platform digital dalam melindungi anak. Mulai dari pengelolaan akun anak, pembatasan fitur berisiko, hingga kewajiban pengawasan yang lebih ketat. Regulasi ini dirancang untuk memastikan perlindungan anak tidak hanya bergantung pada keluarga, tetapi juga menjadi tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik.

Meski demikian, Meutya menegaskan pendampingan orang tua tetap menjadi benteng utama. Risiko digital, menurut dia, tidak terbatas pada penipuan, tetapi juga mencakup child grooming, perundungan daring, dan bentuk kejahatan lainnya.

OPPO Reno15 Series hadir untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu pilihan terbaik di kelasnya dalam fotografi mobile, terutama bagi generasi muda yang aktif membuat konten.

Melalui kombinasi desain ikonik, inovasi kamera depan ultra-wide, hingga fitur AI yang praktis untuk editing, Reno15 Series membawa pengalaman yang lebih seru untuk menangkap momen, baik untuk hangout bareng teman, jalan-jalan, sampai bikin vlog harian.

Vice President OPPO Indonesia Patrick Owen menyampaikan, Reno15 Series memperkenalkan kamera depan 50MP ultra-wide dengan sudut pandang 100° (FOV) yang menjadi yang terluas di industri, serta menghadirkan AI Motion Photo Popout sebagai fitur pertama di industri yang membuat hasil foto dan Motion Photo terasa lebih hidup dan beda dari biasanya.

“Reno15 Series kami rancang untuk anak muda yang ingin hasil kamera lebih maksimal tanpa ribet, mulai dari sudut selfie yang lebih luas untuk foto bersama, sampai fitur AI Motion Photo Popout yang bikin konten terlihat lebih standout dan siap dibagikan ke media sosial. Kami ingin setiap orang bisa menangkap momen sehari-hari dengan cara yang lebih seru dan personal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (15/1).

Desain Ikonik yang Bikin Reno15 Series Jadi Fashion Statement

Seri Reno dikenal sebagai seri yang dekat dengan tren fashion dan gaya hidup anak muda. Di Reno15 Series, OPPO membawa hal ini lebih jauh lewat Aurora Design yang terinspirasi dari aurora, fenomena langit yang indah, dinamis, dan penuh warna. OPPO menggunakan proses crafting kelas flagship untuk mengukir jutaan tekstur mikro di permukaan bodi, mengubah pola yang biasanya terlihat statis menjadi efek visual yang terasa “hidup”. Saat ponsel digerakkan, warna dan kilau akan ikut bergeser seperti aurora yang menari di langit malam.

Bagian kamera pun dibuat semakin standout lewat Dynamic Stellar Ring Design yang menyatu dengan aurora di bodi belakang. Saat terkena cahaya, modul kamera membentuk efek halo berkilau yang mengingatkan pada lingkaran bintang di langit malam.

Untuk layar, OPPO juga membawa pengalaman yang terasa lebih premium lewat bezel yang semakin tipis. Reno15 Pro Max 5G hadir dengan bezel simetris ultra-slim 1,15mm, yang menjadi yang tertipis di kelasnya. Sementara Reno15 5G memiliki bezel layar 1,64mm di atas, 1,81mm di bawah, serta 1,65mm di kiri dan kanan, tetap memberikan tampilan luas dan modern untuk menikmati konten sehari-hari.

Kamera Depan 50MP Ultra-wide dengan 100° FOV: Lebih Muat, Lebih Seru

Salah satu upgrade paling terasa di Reno15 Series adalah kamera depan 50MP Ultra Wide Selfie Camera dengan 100° Field of View (FOV), sudut pandang yang lebih luas dari kebanyakan smartphone di kelasnya. Dengan cakupan lebih lebar, foto bareng teman jadi lebih mudah karena semua orang bisa masuk frame tanpa harus mundur jauh atau pakai selfie stick. Untuk travel, landscape, dan suasana ramai, kamera ini juga memberi hasil yang lebih sempurna karena area yang tertangkap lebih banyak.

Buat yang suka vlog, kamera ultra-wide ini terasa semakin berguna karena bisa merekam reaksi wajah sekaligus latar di belakang dalam satu frame, lebih praktis dan hasilnya lebih immersive.

Selain sudutnya yang luas, kamera depan ini juga membawa beberapa keunggulan lain yang membuat hasil foto lebih menarik:

• Golden Portrait Perspective, yang membantu wajah terlihat lebih proporsional dan rapi saat selfie di jarak normal, tanpa distorsi berlebihan.
• Creative Perspective Effects, karena sudut ultra-wide bisa menciptakan efek perspektif yang lebih dramatis, cocok untuk konten media sosial yang ingin terlihat beda.
• Ultra-Clear Group Selfie Algorithm, yang memproses setiap wajah agar tetap tajam dan jelas, jadi tidak ada lagi teman yang blur saat foto bareng.

AI Motion Photo Popout: Bikin Foto dan Motion Photo Lebih “Nendang”

Reno15 Series juga menghadirkan cara baru untuk membuat konten yang lebih kreatif lewat AI Motion Photo Popout. Fitur ini memungkinkan subjek utama terlihat seperti keluar dari frame, menciptakan hasil yang lebih hidup dan playful.

Cara pakainya pun simpel. Pengguna cukup memilih dua atau tiga foto di aplikasi Photos bawaan, lalu pilih menu Collage. Setelah itu, tentukan subjek utama bisa wajah, hewan peliharaan, atau karakter favorit, dan hasilnya akan terlihat seperti “pop out” dari komposisi. Menariknya, Popout bisa digunakan untuk foto biasa maupun AI Motion Photos, jadi pengguna bisa bikin kolase interaktif atau menyusun cerita visual lintas momen yang berbeda.

AI Motion Photo Slow-Mo: Momen Spontan Jadi Sinematik

Untuk membuat momen terasa lebih dramatis, OPPO juga menyematkan AI Motion Photo Slow-Mo. Fitur ini menggunakan AI frame interpolation untuk mengubah Motion Photo biasa menjadi slow-motion yang lebih halus dan sinematik. Jadi, pengguna tidak perlu merekam mode slow-motion dari awal, cukup ambil momen seperti biasa, lalu ubah jadi slow-mo setelahnya.

4K HDR Ultra-steady Video: Rekam Lebih Jernih, Tetap Stabil

Buat yang sering bikin konten video, Reno15 Pro Max dan Reno15 5G mendukung perekaman 4K HDR dengan warna yang lebih natural dan detail yang lebih hidup. Sistem stabilisasinya juga ditingkatkan untuk kamera depan dan belakang, sehingga hasil video tetap halus meskipun direkam sambil berjalan atau bergerak.

O+ Connect: Transfer File Lebih Gampang, Tidak Ribet Ekosistem

Reno15 Series juga mendukung pengalaman lintas perangkat lewat O+ Connect, yang memudahkan transfer foto biasa, Motion Photo, video, hingga file antara perangkat OPPO dan iOS/iPadOS. Buat kreator, ini memudahkan proses kerja, misalnya ambil konten di smartphone, lalu lanjut edit di perangkat lain tanpa drama format atau kompatibilitas.

Fitur ini juga makin luas lewat O+ Connect untuk PC, yang kompatibel dengan macOS dan Windows, memungkinkan pengguna melakukan screen mirroring, sinkronisasi clipboard, hingga kontrol PC jarak jauh langsung dari smartphone.

Prapesan OPPO Reno15 Series Sudah Dibuka di Indonesia

OPPO membuka masa pre-order Reno15 Series mulai 1 Januari hingga 22 Januari 2026. Konsumen dapat melakukan pemesanan awal dengan uang muka (DP) sebesar Rp200.000 melalui OPPO Online Store, OPPO Experience Store, dan seluruh toko rekanan resmi OPPO di Indonesia.

Selama periode pre-order, konsumen berkesempatan mendapatkan total benefit eksklusif hingga Rp4,5 juta, termasuk OPPO Care+ dan Garansi Internasional hingga 2 tahun, program cicilan serba 0% (untuk cicilan, DP, dan biaya administrasi), cashback trade-in hingga Rp1 juta melalui eSwop, serta voucher belanja Rp700.000 yang dapat ditukarkan melalui aplikasi My OPPO.

Tersedia juga penawaran khusus dari mitra operator IM3 Platinum, Telkomsel Halo, dan XL Prioritas. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi website resmi OPPO Indonesia pada tautan berikut ini https://www.oppo.com/id/

Kasus gagal bayar lender atau pemberi pinjaman Dana Syariah Indonesia alias DSI sudah memasuki tahap penyidikan. Kepolisian mencatat startup pinjaman daring atau fintech lending syariah ini diduga membuat proyek fiktif.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak menjelaskan instansi menerima empat laporan terkait Dana Syariah Indonesia, yakni dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, dua kuasa hukum perwakilan lender, dan satu laporan yang ditarik dari Polda Metro Jaya.

Laporan itu merujuk pada kasus ketika lender tidak bisa menarik dananya dari platform Dana Syariah Indonesia sejak Juni 2025.

DSI (YouTube TV Parlemen)

Proyek yang dibiayai oleh lender lewat Dana Syariah Indonesia yakni di bidang properti dan dana serba guna, alias tergantung penggunaan dana oleh peminjam.

Ade menjelaskan DSI menawarkan sistem bagi hasil dengan lender. Dari total bunga 23%, sebanyak 18% untuk lender dan 5% sisanya untuk Dana Syariah Indonesia.

DSI (YouTube TV Parlemen)

“Dugaan salah satunya, Dana Syariah Indonesia menciptakan peminjam fiktif atau borrower asli dengan proyek yang fiktif. Dari sekitar 100 yang diklaim, sebanyak 99 di antaranya fiktif,” kata Ade dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR dengan OJK, LPSK di Jakarta, Kamis (15/1).

Selain itu, dana lender yang dihimpun melalui rekening escrow, diduga dialihkan ke berbagai perusahaan vehicle dan entitas yang terafiliasi yang dikendalikan oleh pengurus dan pemegang saham Dana Syariah Indonesia. “Dengan pola transaksi yang tidak sesuai peruntukan pendanaan,” Ade menambahkan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan temuan indikasi fraud atau kecurangan, Dana Syariah Indonesia diduga melanggar ketentuan pasal 158 Peraturan OJK alias POJK nomor 40 tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi alias LPBBTI, dengan rincian sebagai berikut:

• Pasal 158 huruf A: Larangan melakukan kegiatan usaha di luar ruang lingkup LPBBTI
• Pasal 158 huruf D: Larangan memberikan akses kepada pengurus dan afiliasinya sebagai lender
• Pasal 158 huruf E: Larangan memberikan akses kepada pengurus dan afiliasinya sebagai peminjam
• Pasal 158 Huruf I: Larangan mempublikasikan informasi fiktif dan/atau menyesatkan
• Pasal 158 Huruf N: Larangan menghimpun dana masyarakat seperti perbankan

“Perkara Dana Syariah Indonesia sudah masuk tahap penyidikan,” kata Ade. Ia menyampaikan sudah ada dua alat bukti dan telah ditemukan peristiwa pidana.

OJK Laporkan Dana Syariah Indonesia ke Polisi Sejak Oktober 2025

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman mengatakan, laporan terkait Dana Syariah Indonesia disampaikan pada 15 Oktober 2025/

“Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud atau kriminal,” ujar Agusman. Ia menyampaikan sudah melaporkan hal itu kepada Komisi XI DPR.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Komisi XI DPR pernah menggelar rapat tertutup dengan OJK mengenai kasus Dana Syariah Indonesia pada November 2025.

OJK juga telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia. PPATK telah memblokir sebanyak 33 rekening terafiliasi PT DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening Rp 4 miliar.

Selain itu, OJK telah mengirimkan sebanyak 20 surat pembinaan kepada PT Dana Syariah Indonesia.

“Tapi yang khusus mengenai ini, berdasarkan pemeriksaan, ada beberapa yang kami memang mendorong penataan peraturan, tata kelola yang lebih baik, dan yang paling penting mengembalikan dana lender,” ujar Agusman.

Agusman menjelaskan, OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dana Syariah Indonesia sejak 13 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026. Ini sebagai upaya mendalami kemana dana lender dialihkan oleh perusahaan tersebut.

“Tentu saja kami minta pertanggungjawaban, keterangan dari masing-masing pelaku di DSI,” ujar Agusman.

Mengacu peraturan, Agusman menjelaskan bahwa pengawasan di OJK terbagi menjadi tiga, di antaranya normal, intensif, serta khusus. Dana Syariah Indonesia telah dikategorikan ke dalam pengawasan khusus.

“Jadi pengawasan khusus adalah yang paling berat, dan ini ada jangka waktunya. Karena kalau jangka waktunya nanti terlampaui, akan ada ancaman cabut izin usaha,” ujarnya.

OJK telah mengirimkan surat kepada jajaran pengurus PT DSI untuk berupaya mengembalikan dana para lender, serta melarang untuk bepergian ke luar negeri.

“Harapan kami adalah tuntas. Senjata terakhir adalah kami bisa menggugat perdata dari sisi OJK. Tapi ini adalah last resort yang bisa kita lakukan,” ujar Agusman.

Ia memastikan OJK akan terus mengawal sampai tuntas kasus fraud yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia.

Dugaan Skema Ponzi Dana Syariah Indonesia

Salah satu lender Dana Syariah Indonesia, Bayu dalam podcast YouTube Denny Sumargo, mengungkapkan kecurigaan terkait potensi adanya pinjaman fiktif dan skema ponzi.

“Dari (pernyataan) OJK di Radio Surabaya kemarin, dia bilang ada transaksi palsu,” kata Bayu dikutip dari Podcast YouTube Denny Sumargo, pada Desember 2025. Namun ia tidak memerinci wawancara OJK dengan Radio Surabaya yang dimaksud.

Sementara itu, Katadata.co.id menemukan unggahan di YouTube Suara Surabaya Media yang memuat diskusi dengan Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran.

Horas merespons salah satu penelepon bernama Satrio yang berinvestasi di platformfintech lending syariah, dan kini bermasalah. Namun penelepon tidak menyebutkan nama platform yang dimaksud.

Meski begitu, Horas mengatakan saat ini memang ada kasus fintech lending syariah. “Ini termasuk yang sedang terjadi sekarang, dana syariah ya,” kata Horas dikutip dari YouTube Suara Surabaya Media pada 15 Desember. “Ada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengelola perusahaan.”

Tindak pidana yang dimaksud yakni dugaan transaksi palsu. “Jadi, debiturnya abal-abal atau tidak ada sebetulnya. Seolah-olah ada debitur, sedang membutuhkan dana sekian miliar atau ratusan juta, dengan underlying untuk modal atau membiayai proyek tertentu,” kata Horas.

“Penyelenggara yang saya sebut tadi, itu melakukan gali lubang tutup lubang. Mungkin dalam beberapa bulan pertama, dia masih membayar kepada Satrio (lender),” ujar dia. “Kalau sudah seperti ini, masuk tindak pidana dan masuk ke aparat penegak hukum. Kami sedang berproses.”

Akan tetapi, Horas hanya menyebut kalimat ‘dana syariah’ tidak secara spesifik ‘Dana Syariah Indonesia’.

Katadata.co.id mengonfirmasi hal itu kepada Agusman, namun belum ada tanggapan. Begitu juga dengan Dana Syariah Indonesia.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR pada hari ini (15/1), Agusman menyampaikan Mery Yuniarni, yang sebelumnya menjabat sebagai pemegang saham DSI, menyatakan sudah memindahkan kepemilikan sahamnya kepada Direktur Utama DSI Taufiq Aljurfri.

“Kami tidak mengakui itu, karena mereka memindahkan saham setelah peristiwa ini terjadi. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Agusman.

Oleh karena itu, OJK mengungkapkan daftar dugaan fraud Dana Syariah Indonesia, di antaranya:

1. Menggunakan data peminjam riil untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying atau jaminan untuk memperoleh dana baru dari lender
2. Mempublikasikan informasi tidak benar atau menyesatkan untuk menggalang dana lender
3. Menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk ‘memancing’ ketertarikan calon lender berikutnya
4. Menggunakan rekening perusahaan vehicle yang didirikan oleh manajemen Dana Syariah Indonesia untuk menerima aliran dana dari rekening escrow penampungan dana lender
5. Menyalurkan dana lender ke perusahaan terafiliasi
6. Menggunakan dana lender yang belum dialokasikan kepada suatu proyek, untuk membayar dana dan/atau imbal hasil lender lain yang telah jatuh tempo. Skema ini mirip dengan ponzi.
7. Menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan peminjam yang gagal bayar
8. Melakukan pelaporan tidak benar sesuai kondisi perusahaan yang sesungguhnya, kepada OJK maupun masyarakat

Dugaan OJK selaras dengan kekhawatiran lender sejak Oktober 2025. Beberapa lender curiga, karena manajemen Dana Syariah Indonesia tidak dapat menunjukkan jaminan atas proyek yang dibiayai saat itu, dengan alasan dokumen sulit dicari.

Selain itu, manajemen DSI menutup layanan offline saat itu.

Pengumuman Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah Indonesia)

PPATK Ungkap Dugaan Aliran Dana Lender

PPATK telah memblokir 33 rekening yang terafiliasi dengan PT Dana Syariah Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut permintaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan dana yang tersisa dalam rekening terafiliasi Dana Syariah Indonesia yang diblokir Rp 4 miliar.

“Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi sejak 18 Desember 2025, terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar Rp 4 miliar,” ujar Danang dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI dengan OJK, LPSK di Jakarta, Kamis (15/1).

Sepanjang periode 2021 - 2025, Danang melaporkan bahwa Dana Syariah Indonesia telah menghimpun dana lender atau pemberi pinjaman Rp 7,48 triliun. Sebanyak Rp 6,2 triliun telah dikembalikan kepada lender DSI.

“Total yang telah dikembalikan kepada masyarakat berupa imbal hasil itu Rp 6,2 triliun, sehingga terdapat selisih dana yang belum dikembalikan kepada masyarakat kurang lebih Rp 1,2 triliun," ujar Danang.

PPATK menduga selisih dana itu dialirkan ke perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Dana Syariah Indonesia Rp 796 miliar, dan dialihkan ke perorangan atau entitas terafiliasi lainnya Rp 218 miliar.

Selain itu, digunakan untuk operasional perusahaan mencakup listrik, internet, sewa tempat, serta gaji karyawan Rp 167 miliar.

“Jadi memang kalau dari aliran dana yang menikmati ini adalah afiliasi-afiliasi dari perusahaan tersebut (DSI),” ujar Danang.

Danang menilai skema bisnis yang dijalankan oleh DSI merupakan skema ponzi berkedok Peer to Peer (P2P) Lending berbasis syariah. "Kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema ponzi berkedok syariah," ujar dia.

Katadata.co.id sudah mengonfirmasi soal laporan OJK ke kepolisian dan dugaan aliran dana terafiliasi kepada perwakilan Dana Syariah Indonesia, namun belum ada tanggapan.

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan melaporkan kasus dugaan fraud atau kecurangan PT Dana Syariah Indonesia ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Bareskrim Polri.

“Intinya memang kami melihat ada indikasi fraud atau kriminal. Oleh karena itu, pada 15 Oktober (2025) kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK Agusman dalam Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, dan Rapat Dengar Pendapat Umum bersama PPATK, LPSK, dan Komisi III DPR RI di Jakarta, Kamis (15/1).

OJK juga telah meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri transaksi yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia.

Dari hasil pemeriksaan, PPATK telah memblokir sebanyak 33 rekening terafiliasi PT DSI, dengan dana yang tersisa dalam rekening Rp 4 miliar.

Selain itu, OJK telah mengirimkan sebanyak 20 surat pembinaan kepada PT Dana Syariah Indonesia.

“Tapi yang khusus mengenai ini, berdasarkan pemeriksaan, ada beberapa yang kami memang mendorong penataan peraturan, tata kelola yang lebih baik, dan yang paling penting mengembalikan dana lender,” ujar Agusman.

Agusman menjelaskan, OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap Dana Syariah Indonesia sejak 13 Oktober 2025 hingga 31 Maret 2026. Ini sebagai upaya mendalami kemana dana lender dialihkan oleh perusahaan tersebut.

“Tentu saja kami minta pertanggungjawaban, keterangan dari masing-masing pelaku di DSI,” ujar Agusman.

Mengacu peraturan, Agusman menjelaskan bahwa pengawasan di OJK terbagi menjadi tiga, diantaranya normal, intensif, serta khusus. Dana Syariah Indonesia telah dikategorikan ke dalam pengawasan khusus.

“Jadi pengawasan khusus adalah yang paling berat, dan ini ada jangka waktunya. Karena kalau jangka waktunya nanti terlampaui, akan ada ancaman cabut izin usaha,” ujarnya.

OJK telah mengirimkan surat kepada jajaran pengurus PT DSI untuk berupaya mengembalikan dana para lender, serta melarang untuk bepergian ke luar negeri.

“Harapan kami adalah tuntas. Senjata terakhir adalah kami bisa menggugat perdata dari sisi OJK. Tapi ini adalah last resort yang bisa kita lakukan,” ujar Agusman.

Ia memastikan OJK akan terus mengawal sampai tuntas kasus fraud yang dilakukan oleh PT Dana Syariah Indonesia.

Sebelumnya, salah satu lender Dana Syariah Indonesia atau DSI, Bayu dalam podcast YouTube Denny Sumargo, mengungkapkan kecurigaan terkait potensi adanya pinjaman fiktif dan skema ponzi.

“Dari (pernyataan) OJK di Radio Surabaya kemarin, dia bilang ada transaksi palsu,” kata Bayu dikutip dari Podcast YouTube Denny Sumargo, pada Desember 2025. Namun ia tidak memerinci wawancara OJK dengan Radio Surabaya yang dimaksud.

Sementara itu, Katadata.co.id menemukan unggahan di YouTube Suara Surabaya Media yang memuat diskusi dengan Direktur Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Layanan Manajemen Strategis Kantor OJK Provinsi Jawa Timur, Horas V. M. Tarihoran.

Horas merespons salah satu penelepon bernama Satrio yang berinvestasi di platformfintech lending syariah, dan kini bermasalah. Namun penelepon tidak menyebutkan nama platform yang dimaksud.

Meski begitu, Horas mengatakan saat ini memang ada kasus fintech lending syariah. “Ini termasuk yang sedang terjadi sekarang, dana syariah ya,” kata Horas dikutip dari YouTube Suara Surabaya Media pada 15 Desember. “Ada indikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pengelola perusahaan.”

Tindak pidana yang dimaksud yakni dugaan transaksi palsu. “Jadi, debitunya abal-abal atau tidak ada sebetulnya. Seolah-olah ada debitur, sedang membutuhkan dana sekian miliar atau ratusan juta, dengan underlying untuk modal atau membiayai proyek tertentu,” kata Horas.

“Penyelenggara yang saya sebut tadi, itu melakukan gali lubang tutup lubang. Mungkin dalam beberapa bulan pertama, dia masih membayar kepada Satrio (lender),” ujar dia. “Kalau sudah seperti ini, masuk tindak pidana dan masuk ke aparat penegak hukum. Kami sedang berproses.”

Akan tetapi, Horas hanya menyebut kalimat ‘dana syariah’ tidak secara spesifik ‘Dana Syariah Indonesia’.

Katadata.co.id mengonfirmasi hal itu kepada OJK, namun belum ada tanggapan. Katadata.co.id juga mengonfirmasi hal itu kepada Dana Syariah Indonesia, tetapi belum juga ada tanggapan.

Kecurigaan lainnya dari Bayu yakni Dana Syariah Indonesia tidak mau menunjukkan dokumen terkait agunan atas produk yang dibiayai lender. Alasannya, dokumen sulit dicari.

Hal senada disampaikan oleh lender lainnya. Salah satu pemberi dana yang enggan disebutkan namanya, kesulitan mencairkan dana sejak awal Oktober. Sedangkan beberapa lender lainnya sejak Juni.

Sementara itu, pegawai Dana Syariah Indonesia bekerja dari rumah alias work from home (WFH) pada awal Oktober, ketika para lender mulai panik karena dana tidak bisa cair.

Pengumuman Dana Syariah Indonesia (Dana Syariah Indonesia)

“Beberapa lender ada yang tidak dapat mencairkan dana sejak Juni. Saya baru menyadari pada awal Oktober (ketika akan menarik dana), karena transfer imbal hasil masih berjalan seperti biasa,” ujar dia kepada Katadata.co.id, bulan lalu (14/10).

Dari grup WhatsApp lender Dana Syariah Indonesia, ia baru mengetahui beberapa informasi di antaranya:

• Dude Harlino dan Alyssa Soebandono tidak lagi menjadi duta merek alias brand ambassador Dana Syariah Indonesia
• Dana Syariah Indonesia menutup layanan offline sejak 6 Oktober
• Muncul iklan bahwa gedung akan dijual
• Mery Yuniarni tidak lagi terafiliasi dengan Dana Syariah Indonesia sejak Desember 2024. Dikutip dari laman resmi, Mery tertulis sebagai pemegang saham.
• Ahmad Ilham Sholihin tidak lagi menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Dana Syariah Indonesia
• Mohammad Salman disebut mundur dari posisi Kepala Divisi Penjualan dan Pemasaran Strategis. Namun berdasarkan pantauan Katadata.co.id di laman LinkedIn, Salman masih menyematkan data pekerjaan itu pada Oktober.

OJK Sanksi Dana Syariah Indonesia

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan mulai melakukan pengawasan ketat terhadap Dana Syariah Indonesia pada awal Oktober. Instansi mengenakan sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha atau PKU kepada Dana Syariah Indonesia sejak 15 Oktober 2025, di antaranya:

1. DSI dilarang melakukan penggalangan dana baru dari pemberi dana atau lender dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya
2. Dana Syariah Indonesia dilarang menyalurkan pendanaan baru kepada peminjam atau borrower dalam bentuk apa pun, termasuk melalui website, aplikasi, atau media lainnya
3. DSI dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, atau pemindahan kepemilikan aset, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari OJK, kecuali untuk memenuhi kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Dana Syariah Indonesia tidak diperkenankan melakukan perubahan susunan direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham yang telah tercatat dalam data pengawasan OJK, kecuali dalam rangka memperbaiki kinerja, memperkuat permodalan, serta menyelesaikan permasalahan dan kewajiban perusahaan.
5. DSI diminta untuk tetap menjalankan operasional perusahaan secara normal, melayani dan menyelesaikan setiap pengaduan lender dan pihak terkait, serta tidak menutup kantor layanan
6. DSI wajib menyediakan saluran pengaduan yang aktif, seperti telepon, WhatsApp, e-mail, dan media sosial, serta memberikan tanggapan dan penyelesaian atas setiap pengaduan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK juga menggelar pertemuan dengan kelompok lender Dana Syariah Indonesia pada 28 Oktober, yang juga dihadiri oleh Direktur Utama Dana Syariah Indonesia Taufiq Aljufri beserta jajaran. Instansi meminta DSI menjelaskan permasalahan di perusahaan, dan bertanggung jawab atas dana lender yang masih tertahan.

Setelah itu, OJK yang dihadiri oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) Agusman menggelar rapat tertutup dengan Komisi XI DPR pada 19 November. Namun hasil rapat tidak diumumkan.

OJK pada 10 Desember telah menerbitkan instruksi tertulis kepada direksi, komisaris, dewan pengawas syariah, dan pemegang saham Dana Syariah Indonesia. Isinya meminta melaksanakan seluruh kewajiban terkait penyelesaian dan pengembalian hak lender dan menyusun rencana aksi dan upaya konkret pengembalian dana lender secara jelas, terukur, dalam kerangka waktu yang jelas baik yang telah disepakati atau belum.

Otoritas kemudian kembali bertemu dengan perwakilan lender Dana Syariah Indonesia pada 30 Desember. Pada diskusi Selasa (30/12), OJK dan lender membahas perkembangan pengembalian dana yang dijanjikan pengurus DSI.

OJK Minta PPATK Blokir Rekening Dana Syariah Indonesia

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menyampaikan instansi berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk menelusuri transaksi keuangan Dana Syariah Indonesia. Ini sebagai tindak lanjut dari pengawasan yang dilakukan terhadap DSI.

“Kami akan melakukan best effort untuk menjalankan kewenangan yang kami punya. OJK sudah meminta PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangan DSI dan PPATK telah melakukan pemblokiran rekening DSI,” kata Rizal dalam keterangan pers, Rabu (31/12).

OJK juga sudah meningkatkan status pengawasan Dana Syariah Indonesia menjadi pengawasan khusus dan melakukan pemeriksaan khusus dalam rangka melacak transaksi.

PPATK membenarkan telah memblokir transaksi di rekening DSI. “Penghentian transaksi atas pendebetan rekening justru bertujuan melindungi lender, karena bukan hanya rekening Dana Syariah Indonesia, tetapi juga pihak-pihak terkait yang menerima aliran dana dari DSI yang sedang dilakukan analisis oleh PPATK untuk selanjutnya disampaikan kepada penyidik,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada Katadata.co.id, Rabu (31/12).

Sebelumnya Paguyuban Lender DSI mengunggah surat yang disebut dari Dana Syariah Indonesia. Katadata.co.id mengonfirmasi isi surat ini kepada Dana Syariah Indonesia, namun belum ada tanggapan.

Mengutip dari surat itu, Dana Syariah Indonesia disebut hanya bisa membayar lender atau pemberi pinjaman Rp 450 miliar dari total Rp 1,47 triliun.

DSI mengungkapkan dalam surat itu, total ada 14.097 lender aktif dengan nilai dana Rp 4,46 triliun. Dana yang sudah dikembalikan Rp 2,99 triliun.

Sisa kewajiban atau outstanding Rp 1,47 triliun. “Nilai ini tidak sebanding dengan kemampuan keuangan Dana Syariah Indonesia. Saat ini kemampuan kami antara lain dapat diupayakan Rp 450 miliar sebagai angka sementara,” demikian isi surat itu, dikutip Rabu (31/12).

Salah satu penyebab Dana Syariah Indonesia hanya mampu membayar Rp 450 miliar yakni beberapa rekening perusahaan, termasuk rekening escrow dan operasional berada dalam ‘status pemblokiran’ oleh PPATK sejak 16 Desember. Nilainya Rp 2,65 miliar.

Status pemblokiran itu secara langsung menimbulkan hambatan operasional, antara lain terhadap:

• Penerimaan pembayaran dari peminjam atau borrower
• Penyaluran dana kepada lender
• Pembiayaan kewajiban operasional perusahaan

“Dana Syariah Indonesia telah menyampaikan permohonan resmi kepada OJK untuk memperoleh fasilitasi serta dukungan pembukaan blokir rekening, agar dapat tetap menjalankan kewajiban,” demikian dikutip.

Alasan Dana Syariah Indonesia Telat Bayar dan Mulai Cicil Uang Lender

Direktur Utama DSI Taufiq Aljurfri dalam konferensi pers pada 19 November menyampaikan, salah satu penyebab gagal bayar yakni kondisi ekonomi yang lesu menyebabkan terganggunya likuiditas peminjam atau borrower.

“Penyebab gagal bayar ini kompleks. Di antaranya kondisi ekonomi pada 2024-2025 menyebabkan borrower bisnisnya terganggu, sehingga likuiditasnya juga terganggu,” kata Taufiq Aljurfri pada November 2025.

Kondisi itu menyebabkan para peminjam tak mampu memenuhi kewajiban. "Mereka jadi tidak bisa membayar sesuai jumlah dan waktu yang disepakati," Taufiq menambahkan.

Pernyataan itu selaras dengan dokumen PT DSI yang diterima Katadata.co.id pada 14 Oktober, bahwa dinamika bisnis dan situasi ekonomi berdampak pada kemampuan sebagian borrower dalam memenuhi kewajiban secara tepat waktu.

Dana Syariah Indonesia mulai mencicil uang lender pada awal Desember, namun nilainya baru Rp 3,5 miliar atau kurang dari 1% terhadap total.

Manajemen DSIA menegaskan proses pengembalian merupakan dana pokok. Langkah ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga selesai.

“Meskipun batas waktu penyelesaian belum dapat dipastikan, PT DSI berkomitmen untuk melakukan upaya maksimal dalam mempercepat proses,” kata manajemen kepada Katadata.co.id pada 11 Desember.

Namun kini, Dana Syariah Indonesia disebut hanya mampu membayarkan Rp 450 miliar, merujuk pada isi surat yang diunggah oleh Paguyuban Lender DSI melalui akun Instagram.

Lender Minta Dana Syariah Indonesia Transparan soal Data Peminjam Gagal Bayar

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia meminta DSI memerinci aset dan sumber dana Rp 450 miliar, termasuk status terkini legalitas dan jenis ikatan agunan.

Selain itu, memerinci target realisasi pelunasan atau penjualan aset, serta daftar peminjam kategori lancar, dalam proses, dan berpotensi gagal.

Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia juga meminta penjelasan mengenai maksud dari kalimat ‘aset lain yang masih memerlukan proses hukum tambahan sebelum dapat dilikuidasi’.

“Kami meminta penjelasan tertulis yang meliputi identitas dan jenis aset, dasar kepemilikan dan penguasaan, status proses hukum dan pihak terlibat, estimasi waktu penyelesaian, risiko hukum dan hambatan operasional,” kata Paguyuban dalam keterangan pers yang diterima Katadata.co.id, pada Desember 2025.

Mereka juga meminta PT Dana Syariah Indonesia menyampaikan timeline rinci realisasi eksekusi sumber dana Rp 450 miliar, termasuk jadwal likuidasi aset per kelompok, target pemasukan dana per kuartal, mekanisme distribusi dana kepada lender secara pro-rata, estimasi pencairan pertama, skema prioritas pengembalian berdasarkan RUPD.

“Kami menekankan agar penyaluran dana dapat dilaksanakan segera setelah hasil RUPD disepakati dan merupakan keputusan yang sah, sehingga tidak terdapat jeda yang tidak perlu yang berpotensi menambah beban dan ketidakpastian bagi lender,” kata Paguyuban Lender Dana Syariah Indonesia.

ZTE Nubia RedMagic 11 Pro resmi hadir di Indonesia. Ponsel ini menempati urutan pertama skor AnTuTu di dunia untuk smartphone flagship Android pada Desember 2025, yakni empat juta poin lebih.

Dikutip dari GSM Arena, ZTE Nubia RedMagic 11 Pro menjadi HP gaming Android terbaik pada akhir 2025, terutama karena Asus ROG Phone generasi berikutnya yang belum dirilis.

ZTE Nubia RedMagic 11 Pro menggunakan cip Snapdragon 8 Elite Gen 5 terbaru dan meningkatkan sistem pendingin. Gawai ini pun meraih peringkat pertama skor AnTuTu dunia untuk kategori flagship Android pada Desember 2025.

Skor AnTuTu adalah hasil pengujian performa perangkat mobile yang diukur oleh aplikasi AnTuTu Benchmark, berupa angka numerik yang mencerminkan kemampuan keseluruhan hardware seperti CPU, GPU, memori, dan penyimpanan, untuk membandingkan kinerja antar-perangkat secara objektif.

Semakin tinggi skornya, maka semakin baik performa perangkat secara teori. Bagian-bagian yang diukur di antaranya:

• CPU: Kecepatan dan kemampuan pemrosesan data.
• GPU (Graphics): Kemampuan menangani grafis, penting untuk gaming dan aplikasi berat.
• Memori (RAM): Kecepatan dan stabilitas RAM dalam multitasking
• Penyimpanan (Storage): Kecepatan baca/tulis data internal.
• UX atau User Experience: Responsivitas antarmuka pengguna

Berikut spesifikasi ZTE Nubia RedMagic 11 Pro:

• Ukuran: 163,8 x 76,5 x 8,9 milimeter
• Berat: 230 gram
• Material: Kaca depan dan belakang, bingkai aluminium
• Ketahanan: IPX8 (tahan air 1.5 m / 30 menit)
• Ukuran layar: 6,85 inci (~90.7% rasio layar)
• Tipe layar: AMOLED, 1B warna
• Resolusi layar: 1216 x 2688 piksel (~431 ppi)
• Refresh Rate layar: 144 Hz
• Proteksi Layar: Gorilla Glass
• OS: Android 16 dengan Redmagic OS 11
• Cip: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
• CPU: Octa-core (2×4.6 GHz & 6×3.62 GHz Oryon V3)
• GPU: Adreno 840
• RAM / Penyimpanan: 12GB / 256GB, 16GB / 512GB, 24GB / 1TB, UFS 4.1 Pro
• Kamera Belakang: 50 MP (wide), 50 MP (ultrawide), 2 MP (macro)
• Kamera Depan: 16 MP (under-display)
• Video: 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps
• Kapasitas baterai: 8000 mAh, wired charging: 80W

Dikutip dari GSMArena, ZTE Nubia merilis versi RedMagic 11 Pro+ di Cina, yang sebenarnya versi standar untuk pasar global.

Spesifikasi ZTE Nubia RedMagic 11 Pro+ sebagai berikut:

• Ukuran: 163,8 x 76,5 x 8,9 milimeter
• Berat: 230 gram
• Material: Kaca depan dan belakang, bingkai aluminium
• Ketahanan: IPX8 (tahan air 1.5 m / 30 menit)
• Ukuran layar: 6,85 inci (~90.7% rasio layar)
• Tipe layar: AMOLED, 1B warna
• Resolusi layar: 1216 x 2688 piksel (~431 ppi)
• Refresh Rate layar: 144 Hz
• Proteksi Layar: Gorilla Glass
• OS: Android 16 dengan Redmagic OS 11
• Cip: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
• CPU: Octa-core (2×4.6 GHz & 6×3.62 GHz Oryon V3)
• GPU: Adreno 840
• RAM / Penyimpanan: 12GB / 256GB, 16GB / 512GB,16GB/ 1TB, 24GB / 1TB, UFS 4.1 Pro
• Kamera Belakang: 50 MP (wide), 50 MP (ultrawide), 2 MP (macro)
• Kamera Depan: 16 MP (under-display)
• Video: 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@240fps
• Kapasitas baterai: 7500 mAh, wired charging: 80W

Belum ada informasi apakah ZTE Nubia akan menghadirkan RedMagic 11 Pro+ ke Indonesia. Di Tanah Air, ZTE Nubia RedMagic 11 Pro yang dipasarkan hanya satu warna yakni Subzero. Harganya Rp 17,9 juta selama periode pre-order, dengan harga normal Rp 19,9 juta.

Bocoran rancangan Peraturan Presiden atau Perpres ojol beredar. Menteri Sekretaris Negara atau Mensesneg Prasetyo Hadi buka suara terkait hal ini, serta membahas soal potensi merger Gojek dan Grab.

“Soal Perpres ojol, nanti saya cek dulu, karena kemarin diminta Danantara untuk mempercepat prosesnya. Proses mergernya (akan) memengaruhi Perpres,” kata Prasetyo Hadi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/1).

Ia tidak berkomentar mengenai isi bocoran rancangan Perpres ojol yang diungkapkan oleh Reuters.

Reuters melaporkan, aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive akan diminta menanggung biaya iuran asuransi kecelakaan kerja dan kematian. Di Indonesia, asuransi yang dimaksud yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Biayanya diperkirakan US$ 1 atau Rp 16.880 per mitra pengemudi taksi dan ojek online, yang jumlahnya diperkirakan mencapai tujuh juta.

Selain itu, ada tunjangan finansial. Reuters tidak memerinci apa yang dimaksud dengan tunjangan finansial, namun pemerintah meminta aplikator memberikan insentif seperti Tunjangan Hari Raya atau THR, yang kemudian diberi nama Bonus Hari Raya alias BHR.

Reuters melaporkan rancangan Perpres ojol memuat wacana penurunan komisi yang diambil oleh aplikator dari pengemudi ojek online atas layanan pengantaran orang, dari 20% menjadi 10%.

Besaran komisi yang diambil oleh aplikator kepada mitra pengemudi ojek online diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Potongan aplikator maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadi paling banyak 20%.

Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi:

• Asuransi keselamatan tambahan
• Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan
• Dukungan pusat informasi
• Bantuan biaya operasional misalnya, voucer BBM dan pulsa
• Bantuan lainnya dalam situasi tertentu

Komisi yang diatur oleh Kemenhub hanya mencakup layanan pengantaran orang, sedangkan untuk barang dan makanan berada di ranah Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi. Kementerian Komdigi tidak mengatur komisi yang diambil oleh aplikator untuk pengantaran barang dan makanan.

Pada November 2025, Prasetyo Hadi mengatakan Danantara diajak berdiskusi terkait Perpres terkait taksi dan ojek online atau ojol. “Berbagai macam (kementerian yang diajak diskusi). Sebab, kemudian, ada juga Danantara yang ikut terlibat (dalam pembahasan Perpres),” kata dia di Istana Merdeka, Jakarta.

Para wartawan kemudian bertanya apakah keterlibatan Danantara dalam diskusi terkait Perpres taksi online dan ojol itu terkait isu merger Grab dan Gojek yang sudah lama berhembus. “Ya salah satunya,” Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan jurnalis.

Prasetyo Hadi juga mengiyakan kabar bahwa Grab ingin membeli saham GoTo Gojek Tokopedia. “Rencananya begitu,” ia menambahkan. Selain itu, ia mengatakan bentuknya bisa berupa merger maupun akuisisi. “Sedang kami cari skemanya,” ujar dia.

Masyarakat Telematika atau Mastel menyoroti tantangan industri telekomunikasi dari sisi regulasi, khususnya lingkup Pemerintah Daerah alias Pemda. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri dan Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi diharapkan menjembatani konflik seperti ini.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmo Sutarno menyampaikan industri telekomunikasi menghadapi tantangan ganda. Di satu sisi dituntut mempercepat pembangunan infrastruktur mulai dari fixed broadband hingga 5G agar layanan digital merata.

Namun di sisi lain, industri telekomunikasi menghadapi tekanan berat akibat biaya regulasi yang tinggi, persaingan usaha yang ketat, serta monetisasi layanan yang belum optimal.

Menurut dia, berbagai hambatan yang muncul seringkali bukan berasal dari aspek teknis, melainkan dari kesiapan ekosistem, tata kelola pelaksanaan di lapangan, serta ketidakterpaduan perencanaan antara pusat dan daerah.

“Ketidaksinkronan kebijakan, pemanfaatan infrastruktur pendukung yang belum optimal, serta belum seragamnya pemahaman daerah terhadap pentingnya infrastruktur digital sebagai pilar pembangunan membuat proses transformasi digital berjalan tersendat,” kata dia dalam diskusi panel bertajuk ‘Penguatan Transformasi Digital Nasional: Harmonisasi Regulasi Pusat dan Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Digital’ yang diselenggarakan Mastel pada Selasa (14/1).

“Ini seperti ‘pasir dalam sepatu’ yang menghambat langkah besar bangsa,” Sarwoto menambahkan.

Ia mencontohkan kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto yang menghentikan sementara operasional sejumlah penyelenggara layanan telekomunikasi dan internet. Menurut dia, hal ini menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri digital nasional.

Langkah penghentian layanan yang dilakukan melalui penonaktifan Optical Distribution Cabinet (ODC) dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan layanan publik, merugikan konsumen, serta menciptakan ketidakpastian bagi investasi di sektor telekomunikasi.

Sekretaris Jenderal Mastel Mirza Taufik menjelaskan penghentian sementara layanan telekomunikasi oleh Pemkot Mojokerto dilandasi alasan adanya pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penataan Kabel Serat Optik Telekomunikasi, yang mengatur tata ruang, perizinan, pemanfaatan, serta pengawasan kabel jaringan telekomunikasi.

Namun demikian, Mirza menilai penegakan regulasi seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang mengganggu kepentingan publik.

“Pelaku industri saat ini merasa was-was, karena langkah seperti ini bisa menjadi preseden. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendagri bersama kementerian terkait, perlu hadir menjembatani Pemda agar ada kesamaan tafsir regulasi serta solusi win-win yang tidak merugikan konsumen dan dunia usaha,” kata dia.

Wakil Mendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan layanan publik, termasuk telekomunikasi, tidak terganggu oleh dinamika kebijakan daerah.

“Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci percepatan digitalisasi nasional. Konsumen harus menjadi prioritas utama. Saya tidak setuju jika ada pemutusan layanan selama tidak ada pelanggaran berat dan konsumen tidak dirugikan,” kata dia.

Bima menyampaikan Kemendagri akan segera berkomunikasi dengan Pemda terkait, termasuk Mojokerto, untuk memastikan tidak ada kebijakan yang berpotensi merusak kepercayaan publik maupun iklim investasi.

Menurut dia, jika regulasi daerah dirasa belum sesuai kebutuhan perkembangan industri digital, maka penyempurnaan regulasi harus terbuka dilakukan.

“Kami tidak ingin muncul preseden buruk. Semua pihak harus duduk bersama, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Mastel, APJATEL, maupun pelaku industri telekomunikasi,” ujarnya.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria menyampaikan bahwa jaringan telekomunikasi kini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat, sejajar dengan listrik dan air. Oleh karena itu, penghentian layanan tanpa solusi alternatif dinilai bukan langkah bijak.

“Ketika terjadi perbedaan persepsi terkait aturan maupun kewenangan pengelolaan aset, seharusnya penyelesaiannya dilakukan melalui dialog dan koordinasi, bukan dengan memutus layanan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Nezar.

Nezar menegaskan Komdigi siap memfasilitasi dialog antara Pemda dan industri untuk menyelaraskan kepentingan pendapatan daerah dengan keberlanjutan layanan digital nasional.

“Kami paham daerah membutuhkan pendapatan asli daerah. Namun kebijakan harus tetap mendukung kepentingan publik dan arah besar transformasi digital Indonesia. Harmonisasi regulasi pusat dan daerah sangat penting agar pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat berjalan tanpa hambatan,” kata dia.

Dalam keterangan pers, Pemkot Mojokerto mengatakan ada 10 penyelenggara telekomunikasi terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 terkait penyelenggaraan telekomunikasi.

Kegiatan usaha para pelanggar disetop sementara sejak awal Desember 2025, dengan penonaktifan ODC. Langkah ini didahului dengan teguran lisan dan tertulis.

Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan langkah itu merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan regulasi, sekaligus memastikan seluruh penyelenggara telekomunikasi wajib mengurus perizinan dan sewa ruang milik jalan (rumija) untuk dapat menjalankan usahanya di kota Mojokerto.

“Penertiban ini bukan semata tindakan administratif, namun wujud penegakan aturan agar penyelenggaraan jaringan telekomunikasi berjalan tertib, legal, dan memberikan manfaat bagi daerah,” kata dia dikutip dari keterangan pers, awal Desember 2025.

Perempuan yang akrab disapa Ning Ita itu juga menuturkan bahwa izin operasional akan diberikan kembali apabila para penyelenggara komunikasi telah memenuhi kewajiban pembayaran sewa sebagaimana yang telah ditetapkan.

Seluruh retribusi yang dibayarkan oleh penyelenggara telekomunikasi akan masuk ke Kas Daerah (Kasda) dan dialokasikan untuk mendukung pembangunan Kota Mojokerto, termasuk penguatan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

“Tujuan kami bukan menghambat, tetapi memastikan kepatuhan dan tertib aturan. Dengan begitu, kota kami dapat berkembang lebih baik dan bersinergi bersama untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang semakin berkualitas,” kata dia.

PT Telkom sudah menyelesaikan kewajiban perizinan dan sewa lahan aset Rumija Rp 13,5 miliar. Perusahaan juga melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemkot Mojokerto sebagai dasar legal operasional di wilayah kota.

Aplikasi Are You Dead viral di Cina dalam beberapa pekan terakhir. Platform ini menjadi tren lantaran meningkatnya jumlah warga Cina yang hidup sendiri.

Global Times, mengutip lembaga riset properti, menyebut jumlah rumah tangga dengan satu orang penghuni di Cina berpotensi mencapai 200 juta pada 2030.

Peningkatan jumlah warga yang hidup sendiri dipengaruhi oleh penuaan populasi, urbanisasi besar-besaran, serta perpindahan generasi muda ke kota-kota besar untuk bekerja.

Di sisi lain, tren pernikahan di Cina juga terus menurun. Data resmi menunjukkan jumlah pernikahan baru pada 2024 mencapai titik terendah sejak pencatatan dimulai pada 1986.

Situasi itu diperparah oleh meningkatnya rasa cemas, depresi, dan kekecewaan di kalangan anak muda, terutama di tengah tingginya angka pengangguran usia muda. Kondisi ini yang membuat aplikasi dengan nama ekstrem seperti ‘Are You Dead’ justru mendapatkan perhatian luas.

Dalam deskripsi di App Store, aplikasi Are You Dead mengusung slogan ‘sendirian tapi tidak kesepian, keamanan selalu di sisimu’. Pengembang menyebut aplikasi ditujukan bagi pekerja kantoran yang hidup sendiri, mahasiswa yang merantau, atau siapa pun yang memilih gaya hidup soliter.

Platform itu menyasar warga yang tinggal sendiri dengan mekanisme check-in harian untuk memastikan keselamatan pengguna. Jika pengguna tidak melakukan check-in selama beberapa hari berturut-turut, aplikasi akan otomatis mengirimkan pemberitahuan kepada kontak darurat yang telah didaftarkan. Konsep sederhana tersebut membuat aplikasi ini cepat menarik perhatian publik.

Menurut laporan CNN International pada Rabu (14/1), aplikasi Are You Dead sempat menempati peringkat teratas aplikasi berbayar di Apple App Store Cina.

Lonjakan unduhan yang besar juga membuat aplikasi ini menarik perhatian media internasional, sekaligus mendorong pengembangnya melakukan rebranding dan menerapkan sistem berlangganan.

Respons pengguna di media sosial pun beragam, namun banyak yang menyambut positif. Sejumlah warganet di Weibo mengaku merasa diperhatikan.

“Untuk pertama kalinya, ada yang peduli apakah aku hidup atau mati,” tulis seorang pengguna, dikutip dari CNN International (14/1). Pengguna lain menyebut aplikasi seharga 8 yuan itu sebagai sisa harapan terakhir bagi banyak anak muda yang hidup sendiri.

Profesor ilmu sosial dan kebijakan publik di Hong Kong University of Science and Technology, Stuart Gietel-Basten, menilai aplikasi ini menyentuh perasaan keterasingan yang dialami banyak orang. Menurutnya, jam kerja panjang dan minimnya kehidupan sosial membuat banyak anak muda merasa terisolasi.

Meski demikian, ia menekankan bahwa teknologi semacam ini seharusnya tidak menggantikan interaksi sosial yang lebih bermakna.

“Jika aplikasi seperti ini bisa mencegah satu orang meninggal sendirian atau membantu seseorang yang berada di titik terendah, tentu itu hal positif. Namun, jangan sampai ini menggantikan dukungan sosial yang nyata,” ujarnya.

Sejumlah pihak juga mengkritik namanya yang terlalu kelam. Mantan pemimpin redaksi Global Times, Hu Xijin, memuji fungsi aplikasi ini bagi lansia yang hidup sendiri, namun menyarankan agar namanya diubah menjadi lebih positif, seperti ‘Are You Alive’.

Pengembang tampaknya merespons masukan tersebut. Pada Selasa (13/1), mereka mengumumkan perubahan nama aplikasi menjadi “Demumu” untuk versi global, sekaligus menaikkan harga aplikasi dari 1 yuan menjadi 8 yuan.

Meski berganti nama, unsur makna lama tetap disematkan, dengan kata “de” merujuk pada “death” dan “mumu” ditambahkan agar terdengar lebih ramah.

Para pengembang yang terdiri dari tiga orang dengan kelahiran 1985 ini mengucapkan terima kasih atas perhatian publik melalui pernyataan di media sosial Weibo resminya. Mereka mengaku terkejut sekaligus bersyukur atas respons luas yang diterima aplikasi tersebut di dalam maupun luar Cina.

Harga Bitcoin mencapai US$ 97.641 atau Rp 1,65 miliar (kurs Rp 16.880 per US$) pada Rabu (14/1) malam. Analis memperkirakan harga kripto ini bisa mencapai US$ 100 ribu arau Rp 1,7 miliar.

Para analis memperkirakan penguatan harga Bitcoin didorong oleh lonjakan pembelian di pasar spot, bukan hanya spekulasi derivatif. Kenaikan ini memperpanjang reli Bitcoin sejak awal Januari dan mengonfirmasi terbentuknya struktur higher high, yang menunjukkan tren kenaikan masih berlanjut.

Sejumlah indikator on-chain menunjukkan reli Bitcoin kali ini memiliki fondasi yang relatif solid. Coinbase Premium Index tercatat mulai mengalami pemulihan setelah tekanan jual yang berlangsung sejak 6 Januari hingga akhir pekan lalu, sebagaimana dilansir dari Coin Telegraph, Kamis (15/1).

Meski indeks itu masih berada di zona negatif, laju tekanan jual terlihat melambat. Hal ini mengindikasikan berkurangnya kepanikan dari investor berbasis di Amerika Serikat.

Jumlah Bitcoin yang masuk ke platform Coinbase dalam sepekan terakhir tercatat sekitar 2,5 kali lebih besar dari biasanya.

Pada periode sebelumnya, lonjakan seperti ini sering diikuti kenaikan harga. Kondisi itu umumnya terjadi karena investor menambah kepemilikan Bitcoin atau melakukan penyesuaian investasi, bukan karena aksi jual besar-besaran.

Dari pasar derivatif, analis kripto Amr Taha mencatat lonjakan tajam Binance net taker volume, dengan satu candle per jam sempat melampaui US$ 500 juta. Lonjakan ini menunjukkan adanya aksi beli agresif oleh pelaku pasar.

Peningkatan volume itu terjadi seiring dengan kenaikan open interest, yang sering beriringan dengan kelanjutan tren harga. Pola seperti ini sebelumnya sempat mendorong harga Bitcoin naik cepat hingga mendekati US$ 96 ribu.

Selain itu, biaya pendanaan perdagangan Bitcoin sempat turun ke level terendah sejak Oktober 2025. Artinya, banyak pelaku pasar memasang posisi harga turun dan berhati-hati menggunakan utang. Ketika biaya pendanaan kembali normal, harga Bitcoin justru naik tajam karena banyak pelaku pasar terpaksa menutup posisi jualnya.

Pelaku pasar saat ini menargetkan harga Bitcoin US$ 100 ribu sebagai level penting dalam waktu dekat. Jika harga mampu menembusnya, tekanan jual berikutnya diperkirakan muncul di kisaran US$ 103.300 hingga US$ 107.500.

Sementara itu, di rentang US$ 95.000 hingga US$ 103.300, hambatan kenaikan harga Bitcoin relatif kecil, sehingga peluang penguatan masih terbuka.

Bocoran Peraturan Presiden atau Perpres ojol beredar. Isinya disebut-sebut memuat besaran komisi yang diambil oleh aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive, serta kewajiban mereka untuk membayarkan sebagian asuransi kesehatan hingga jaminan hari tua.

Dua sumber Reuters melaporkan, Presiden Prabowo mempertimbangkan agar Perpres ojol itu memuat kewajiban aplikator membayarkan tunjangan finansial dan sosial kepada mitra pengemudi taksi dan ojek online.

Sumber Reuters di industri transportasi online khawatir kewajiban-kewajiban itu akan meningkatkan pengeluaran tahunan perusahaan seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive. "Sebagian besar pemain di industri ini tidak dapat mempertahankan perubahan ini," kata dia dikutip dari Reuters, Rabu (14/1) malam.

Sumber kedua di industri yang sama juga mengingatkan bahwa kewajiban membayar biaya asuransi dapat menurunkan margin, serta mengurangi jumlah pengemudi taksi dan ojek online yang menjadi mitra.

Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi belum mau berkomentar banyak mengenai hal itu. "Perpres ojol akan kami cek dulu. Ini karena kemarin diminta oleh Danantara untuk mempercepat prosesnya," kata dia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/1).

Katadata.co.id mengonfirmasi bocoran rancangan Perpres ojol itu kepada Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive, namun belum ada tanggapan.

Berikut bocoran rancangan Perpres ojol yang dirangkum dari laporan Reuters dan pernyataan pemerintah sebelumnya:

Komisi Turun Jadi 10%

Reuters melaporkan rancangan Perpres ojol memuat wacana penurunan komisi yang diambil oleh aplikator dari pengemudi ojek online atas layanan pengantaran orang, dari 20% menjadi 10%.

Besaran komisi yang diambil oleh aplikator kepada mitra pengemudi ojek online diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Potongan aplikator maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadi paling banyak 20%.

Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi:

• Asuransi keselamatan tambahan
• Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan
• Dukungan pusat informasi
• Bantuan biaya operasional misalnya, voucer BBM dan pulsa
• Bantuan lainnya dalam situasi tertentu

Komisi yang diatur oleh Kemenhub hanya mencakup layanan pengantaran orang, sedangkan untuk barang dan makanan berada di ranah Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi. Kementerian Komdigi tidak mengatur komisi yang diambil oleh aplikator untuk pengantaran barang dan makanan.

Sedangkan kelompok pengemudi taksi dan ojek online terbagi menjadi dua kubu terkait besaran komisi. Gabungan Aksi Roda Dua alias Garda Indonesia, APOB, GOGRABBER, TEKAB, SAKOI dan GEPPAK organisasi Gerakan Putra Putri Asli Kalimantan, dan Serikat Pekerja Angkutan Indonesia atau SPAI menginginkan besarannya menjadi 10%.

Sementara itu, Unit Reaksi Cepat atau URC Bergerak dan Koalisi Ojol Nasional alias KON mengingatkan besarannya tetap 20%. Mereka khawatir permintaan layanan akan turun, jika aplikator mengubah kebijakan harga buntut penurunan komisi.

Aplikator Wajib Bayar Penuh Iuran JKK dan JKM Mitra Ojol

Menurut laporan Reuters, aplikator akan diminta membayarkan penuh asuransi kecelakaan dan kematian mitra pengemudi taksi dan ojek online. Nilainya diperkirakan sekitar US$ 1 atau Rp 16.880 per bulan untuk setiap mitra pengemudi, yang jumlahnya diperkirakan tujuh juta.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada Oktober 2025, mengatakan bahwa Perpres ojol yang tengah dibahas berfokus kepada perlindungan mitra pengemudi taksi dan ojek online, seperti Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Hal senada disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. “(Mengatur) fasilitas kemanfaatan untuk pengemudi, yang sekarang kami sudah berikan, seperti fasilitas JKK dan JKM Nanti ada hal-hal lain yang teknis,” kata dia.

Setidaknya ada 320 ribu pengemudi ojol dan taksi online yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan per Juni 2025. Jumlahnya relatif sedikit dibandingkan total peserta 39 juta.

Ada dua jenis penerima manfaat JKK dan JKM, dikutip dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, yakni:

1. Bukan Penerima Upah atau BPU, seperti pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, freelancer, petani, sopir angkot, pedagang, nelayan hingga pengemudi taksi online dan ojol
2. Penerima Upah atau PU, untuk peserta yang menerima upah, gaji, dan imbalan dalam bentuk lain dari pemberi kerja, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), karyawan swasta, karyawan BUMN, dan lainnya.

Jika merujuk pada sistem kemitraan seperti saat ini, maka pengemudi taksi online dan ojol, termasuk dalam BPU. Besaran iurannya menurut PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKM dan JKK, sebagai berikut:

• JKK: 1% dari penghasilan. Nominalnya Rp 10 ribu – Rp 207 ribu
• JKM: sekitar Rp 6.800 per bulan
• Jaminan Hari Tua atau JHT: 2% dari penghasilan. Nominalnya Rp 20 ribu – Rp 414 ribu

Pada medio September 2025, Airlangga menyampaikan pemerintah memberikan diskon iuran JKK dan JKM 50% kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dari kelompok pekerja BPU termasuk pengemudi taksi online, ojol, sopir logistik, dan kurir. Hal ini masuk dalam Paket Ekonomi Akselerasi 2025.

"Mereka hanya perlu membayar sesuai dengan paketnya. Kalau tidak salah Rp 10.800. Kami memberikan diskon 50%,” kata Airlangga, pada September 2025. Sisanya ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Diskon iuran JKK dan JKM itu diberikan selama enam bulan. Melalui program ini, peserta mendapat perlindungan berupa:

• Santunan kematian hingga 48 kali upah
• Santunan cacat 56 kali upah
• Beasiswa pendidikan bagi dua anak Rp 174 juta
• Manfaat JKM total Rp 42 juta

Airlangga tidak memerinci siapa yang menanggung iuran JKK dan JKM pengemudi taksi online dan ojol setelah periode enam bulan diskon, apakah dibebankan kepada aplikator atau driver? Jika ditanggung oleh perusahaan seperti Gojek dan Grab, maka aplikator akan membayarkan iuran jutaan mitra pengemudi.

Sementara itu, Wamenaker Afriansyah Noor mengatakan iuran JKK dan JKM yang tidak ditanggung, berimplikasi pada rendahnya tingkat kepesertaan.

“Di sisi lain, biaya operasional seperti bahan bakar, perawatan kendaraan, cicilan motor, hingga pulsa masih sepenuhnya ditanggung oleh pekerja. Pendapatan pun sangat bergantung pada insentif yang dapat berubah sewaktu-waktu,” ujar dia, pada November 2025.

Oleh karena itu, menurut dia perlu ada regulasi yang lebih komprehensif, seimbang, dan berorientasi pada keberlanjutan ekosistem transportasi online.

“Tujuan kita bukan hanya memberikan pelindungan bagi pekerja platform (seperti driver ojol), tetapi juga memastikan keberlangsungan usaha bagi perusahaan aplikator, serta memberikan kepastian tarif bagi masyarakat sebagai pengguna layanan,” ujar dia.

Driver Ojol Bebas Berserikat

Sesuai rancangan Perpres, Afriansyah Noor mengatakan pekerja platform juga dijamin kebebasan berserikat dan berorganisasi. Selain itu, diberikan ruang dialog melalui forum komunikasi antara serikat pekerja dan perusahaan.

Kementerian Ketenagakerjaan melakukan diskusi bersama para pihak yang terlibat. seperti pekerja, perusahaan penyedia jasa alias aplikator, dan pemangku kepentingan lain terkait materi muatan dalam Perpres tentang Pelindungan Pekerja Transportasi Berbasis Platform Digital.

Reuters juga melaporkan bahwa rancangan Perpres ojol mengatur kebebasan berserikat.

Pemerintah Bisa Tinjau Isi Perjanjian Aplikator dengan Mitra Driver Ojol

Reuters melaporkan, salah satu isi rancangan Perpres ojol yakni pemerintah bisa meninjau perjanjian antara perusahaan dengan mitra pengemudi taksi dan ojek online. Selain itu, melindungi hak mitra untuk berserikat.

Selama ini ada asosiasi pengemudi transportasi online yang menginginkan status berubah dari mitra menjadi karyawan, meski ada juga yang menolak.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sebelumnya berharap Perpres yang akan diterbitkan Presiden Prabowo itu nantinya bisa memberikan transparansi terkait hubungan kerja perusahaan dengan mitra pengemudi.

“Kami ingin memastikan lewat aturan, ada transparansi terkait hubungan kerjanya. Jadi tidak boleh ada hubungan yang tidak setara. Kami ingin memastikan juga, kerja itu mendapatkan kesempatan untuk memberikan aspirasi,” kata Menteri Yassierli dalam media briefing di Jakarta, pada Oktober 2025.

Ia mengatakan pemerintah masih menunggu informasi lebih lanjut terkait penyusunan Perpres ojol, karena melibatkan sejumlah kementerian strategis. “Ditargetkan dapat segera dirilis,” Yassierli menambahkan.

Tunjangan Finansial untuk Driver Ojol

Reuters melaporkan aplikator juga harus memberikan tunjangan finansial kepada mitra pengemudi. Tidak ada keterangan lebih lanjut terkait hal ini, namun pemerintah sempat meminta aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive untuk memberikan Bonus Hari Raya alias BHR, yang mirip dengan Tunjangan Hari Raya atau THR untuk karyawan.

CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi mengatakan, BHR pada tahun ini hanya diberikan kepada mitra berprestasi. Hal ini sejalan dengan prinsip berbasis kinerja yang diterapkan perusahaan.

Ia menjelaskan, BHR 2026 menjadi bagian dari program Grab untuk Indonesia, yakni dukungan berkelanjutan senilai Rp100 miliar yang dibagi dalam tiga program utama. “Yang mendapat BHR sama juga, semua yang memiliki prestasi. Total alokasinya satu paket dengan program lainnya dalam Rp 100 miliar,” kata Neneng saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (13/1).

Selain BHR, investasi Rp 100 miliar mencakup BPJS Ketenagakerjaan gratis bagi mitra berprestasi, serta Grab Academy untuk memberdayakan mitra pengemudi dan mitra usaha mengembangkan keterampilan agar tetap produktif dan mampu naik kelas di era ekonomi digital.

Neneng mengatakan, mitra pengemudi yang tidak masuk kategori berprestasi bisa jadi tidak akan menerima BHR pada 2026. Namun, ia menilai kebijakan ini dimaksudkan sebagai insentif agar mitra meningkatkan kinerja. “Semua yang berprestasi yang memang mendapatkan BHR,” ujar Neneng.

Meski belum memerinci besaran nominal maupun jumlah penerima BHR 2026, Grab memastikan sistem penilaian akan tetap berbasis kinerja yang tercatat di aplikasi, sebagaimana kebijakan tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah dikabarkan sudah mengeluarkan rancangan peraturan terkait ojol. Salah satu isinya yakni mengurangi besaran komisi layanan pengantaran orang untuk ojek online dari 20% menjadi 10%.

Namun Reuters melaporkan, tidak jelas apakah draf rancangan peraturan ojol itu sudah final atau belum.

“Dekret yang sedang dipertimbangkan akan mengurangi batasan komisi yang diambil perusahaan transportasi online dari pengemudi ojek online untuk setiap perjalanan menjadi 10% dari 20%,” demikian dikutip dari Reuters, Rabu (14/1) malam.

Besaran komisi yang diambil oleh aplikator kepada mitra pengemudi ojek online diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022. Potongan aplikator maksimal 15% dari total biaya yang dibayar pengguna. Komisi ini bisa bertambah 5% untuk biaya penunjang, menjadi paling banyak 20%.

Biaya penunjang untuk mendukung kesejahteraan pengemudi taksi dan ojek online alias ojol yang dimaksud meliputi:

• Asuransi keselamatan tambahan
• Penyediaan fasilitas pelayanan mitra pengemudi seperti pelatihan, kesehatan
• Dukungan pusat informasi
• Bantuan biaya operasional misalnya, voucer BBM dan pulsa
• Bantuan lainnya dalam situasi tertentu

Selain itu, dua sumber Reuters mengatakan, rancangan aturan ojol itu akan memaksa aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive untuk membayarkan tunjangan finansial dan sosial.

Salah satunya, platform harus membayar penuh asuransi kecelakaan dan kematian pengemudi taksi online dan ojol. Reuters melaporkan, besarannya bisa mencapai US$ 1 atau Rp 16.877 per bulan.

Sedangkan jumlah pengemudi ojol dan taksi online diperkirakan tujuh juta di Indonesia.

Aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive juga disebut akan diminta membayarkan sebagian premi asuransi kesehatan, hari tua, dan pensiun untuk pekerja industri.

"Sebagian besar pemain di industri ini tidak dapat mempertahankan perubahan ini," kata seorang sumber industri, yang telah melihat draf itu, kepada Reuters, menyatakan kekhawatiran bahwa biaya asuransi akan meningkatkan pengeluaran tahunan secara tajam.

Sumber kedua, yang juga mengonfirmasi proposal tersebut, memperingatkan bahwa biaya premi dapat menurunkan margin dan mengurangi jumlah pengemudi yang diizinkan perusahaan di platform.

Manfaat semacam itu selama bertahun-tahun telah ditolak oleh perusahaan-perusahaan yang bersikeras bahwa pengemudi taksi online dan ojol adalah pekerja lepas yang tidak berhak atas asuransi yang sama seperti karyawan penuh waktu.

Rancangan aturan itu juga memberi wewenang kepada pemerintah untuk meninjau perjanjian antara aplikator dengan mitra pengemudi taksi online dan ojol. Perusahaan penyedia layanan juga diminta melindungi hak bagi mitra driver untuk berserikat.

Katadata.co.id sudah mengonfirmasi kabar itu kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, namun belum ada tanggapan. Begitu juga dengan aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, dan inDrive.

Meta Platforms Inc. mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap lebih dari 1.000 karyawan di divisi Reality Labs. Langkah ini bagian dari strategi perusahaan untuk mengalihkan fokus investasi dari virtual reality (VR) dan metaverse ke perangkat berbasis kecerdasan buatan (AI) serta fitur AI di ponsel.

Menurut memo internal Chief Technology Officer Meta, Andrew Bosworth, karyawan yang terdampak akan mulai menerima pemberitahuan PHK sejak Selasa (13/1) pagi waktu setempat. Pemangkasan ini diperkirakan mencakup sekitar 10% dari total karyawan Reality Labs, yang secara keseluruhan memiliki sekitar 15.000 pekerja.

Bosworth menjelaskan, Meta kini mengubah arah pengembangan metaverse dengan memprioritaskan platform mobile. Perusahaan juga akan mengurangi belanja besar untuk VR agar bisnis menjadi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang.

“Penghematan yang dihasilkan akan kami investasikan kembali untuk mendukung pertumbuhan wearables tahun ini,” ujar juru bicara Meta, dikutip dari Bloomberg (13/1).

Reality Labs merupakan unit yang menaungi berbagai produk futuristik Meta, mulai dari headset VR, kacamata pintar berbasis AI, hingga pengembangan dunia virtual.

Namun, divisi ini telah mencatatkan kerugian lebih dari US$ 70 miliar atau Rp 1.180 triliun (kurs Rp16.860 per US$) sejak awal 2021, lantaran sebagian besar investasinya belum menghasilkan pendapatan yang signifikan.

Sejalan dengan peningkatan fokus ke AI, Meta juga tengah berdiskusi dengan mitranya, EssilorLuxottica SA, untuk menggandakan kapasitas produksi kacamata pintar AI hingga akhir tahun ini.

Perusahaan bahkan disebut menargetkan kapasitas produksi tahunan mencapai 20 juta unit atau lebih pada akhir 2026. Kacamata pintar bermerek Ray-Ban dan Oakley menjadi salah satu produk andalan Meta dalam mendorong adopsi asisten AI milik perusahaan.

Ambisi besar Meta di metaverse sebelumnya menuntut investasi masif, termasuk pengembangan headset VR kelas atas dan fitur digital seperti avatar. Namun, persaingan yang diantisipasi dengan perusahaan teknologi lain tidak terjadi, dan adopsi metaverse tidak berkembang sesuai visi CEO Meta, Mark Zuckerberg,.

Sebagai bagian dari restrukturisasi, Meta juga menutup tiga studio internal pengembang gim dan konten VR, yakni Armature, Sanzaru, dan Twisted Pixel. Studio Supernatural akan tetap beroperasi untuk mendukung produk yang ada, tetapi tidak lagi mengembangkan konten dan fitur baru.

Saat ini, Meta masih memiliki lima studio konten dan gim lainnya, termasuk Beat Games dan BigBox. Direktur Oculus Studios, Tamara Sciamanna, menegaskan bahwa langkah ini bukan berarti Meta meninggalkan sektor gim.

“Gim tetap menjadi fondasi ekosistem kami. Dengan perubahan ini, kami mengalihkan investasi ke pengembang dan mitra pihak ketiga demi keberlanjutan jangka panjang,” tulisnya dalam memo internal.

Ke depan, Meta menyatakan tetap melanjutkan pengembangan metaverse, namun dengan pendekatan yang lebih ringan dan berfokus pada perangkat mobile ketimbang pengalaman VR yang sepenuhnya imersif.

Divisi VR pun ditargetkan akan beroperasi dengan struktur yang lebih ramping dan peta jalan produk yang lebih terfokus.

Saham Meta tercatat turun sekitar 1,9% pada perdagangan Selasa pagi waktu New York, seiring respons pasar terhadap kabar pemangkasan karyawan dan pergeseran strategi perusahaan.