Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menyatakan merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak akan berdampak pada tenaga kerja.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepada Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan pegawai BUMN akan diserap ke dalam entitas hasil konsolidasi.

“Karyawan akan diserap di perusahaan hasil konsolidasi. Tidak perlu khawatir, pasti kami pikirkan yang terbaik untuk masyarakat dan Indonesia,” ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Dony juga optimistis merger BUMN bisa meningkatkan kapitalisasi pasar mereka. Peluang tersebut dapat diraih karena untung perusahaan diharapkan bisa meningkat.

“Karena menjadi efisien. Labanya meningkat. Tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik,” kata Dony kepada wartawan

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menyatakan perusahaan BUMN berkontribusi signifikan dari total kapitalisasi pasar. Sehingga menurut dia, posisi Danantara di pasar modal Indonesia sangat penting untuk mendorong penguatan tata kelola dan transparansi pasar modal.

“Hhampir 30% dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita," ujar Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Sebelumnya, pemerintah menargetkan proses merger BUMN karya rampung pada semester II atau Juli - Desember 2026. Langkah ini menjadi tahap akhir setelah rangkaian penyehatan keuangan dan restrukturisasi yang dilakukan dalam dua tahun terakhir.

Dony mengatakan, pemerintah lebih dulu membenahi laporan keuangan dan penurunan nilai aset sebelum masuk ke fase konsolidasi. “Setelah sehat semua, kami lakukan konsolidasi. Tahun ini harus selesai,” ujar Dony ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Menurut dia, penurunan beban utang dan penataan model bisnis menjadi prasyarat utama sebelum merger BUMN karya. Pemerintah ingin memastikan perusahaan hasil merger memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat.

Pemerintah juga sudah mengumumkan skema awal pembentukan tiga holding BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan digabung dengan PT PP (Persero) Tbk.

Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk direncanakan menjadi induk Brantas Abipraya dan Nindya Karya. Adapun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk bakal dilebur ke PT Hutama Karya (Persero).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan penyegelan toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dia mengatakan toko tersebut disegel karena terendusnya praktik curang seperti barang selundupan.

Tak hanya itu, Purbaya juga menduga ada kongkalikong. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak-pihak yang diduga terlbat.

“Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang tidak bayar (bea masuk), curiga ini selundupan,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Purbaya mengatakan, untuk membuktikan dugaan itu, petugas meminta Tiffany & Co untuk menunjukkan surat bukti perdagangannya, dan tak bisa dipenuhi.

“Ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under invoicing. itu kelihatan semua," katanya.

Purbaya mengatakan, kejadian ini menjadi sinyal bagi para pelaku usaha agar menjalankan bisnisnya dengan adil dan tidak merugikan negara.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair, yang merugikan saya sehingga pemasukan dari Bea Cukai dan pajak turun," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta sebelumnya melakukan penyegelan terhadap toko perhiasan mewah, di antaranya adalah Tiffany&Co. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Selain toko perhiasan Tiffany&Co di Plaza Senayan, ada dua toko lainnya dari merek (brand) perhiasan kelas dunia itu di Plaza Indonesia dan Pasific Place.

“Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma 1 'outlet',” kata Siswo.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Purbaya agar melakukan penggalian potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bicara soal calon pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK. Ia menyampaikan dukungannya kepada para pejabat OJK untuk maju.

“Kami mendorong teman-teman, pejabat-pejabat, deputi dewan komisioner OJK maju," kata Friderica yang akrab disapa Kiki itu kepada Wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, (13/2).

Kemudian, ketika ditanya peluangnya maju sebagai Ketua Dewan Komisioner, ia menepis karena saat ini masih berstatus Anggota Dewan Komisioner. "Aduh, kan sudah ADK (Anggota Dewan Komisioner),” kata Kiki.

Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Panitia Seleksi atau Pansel untuk memilih calon pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK. Ini setelah empat pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Pembentukan pansel OJK ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam keputusan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, bersama delapan anggota lainnya, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Panitia Seleksi secara resmi membuka pendaftaran calon. Jabatan yang akan diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

“Calon harus memenuhi persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,” demikian tertulis dalam pengumuman, Rabu (11/2).

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Adapun mekanisme seleksi dilaksanakan dalam empat tahap, yakni Tahap I berupa seleksi administratif, Tahap II meliputi penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah, Tahap III berupa asesmen dan pemeriksaan kesehatan, serta Tahap IV berupa afirmasi atau wawancara.

Hasil setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman resmi. “Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” tulis pengumuman tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kalangan muda yang baru lulus agar tak mengkhawatirkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pasalnya, menurut dia, ke depannya akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang terbuka.

“Kalangan muda yang takut cari kerjaan setelah lulus, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan akan lebih banyak lapangan kerja tercipta,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Purbaya mengatakan hal itu lantaran pemerintah meyakini ekonomi Indonesia akan terus ekspansi. Ia mengatakan, prospek perekonomian Indonesia akan baik tahun ini karena pemerintah mendorong pertumbuhan ke arah 6%.

“Kelihatannya masuk masa ekspansi yang sehat. Kita bisa ekspansi terus sampai dengan 2033,” kata dia.

Purbaya mengatakan, data-data terkini menunjukkan perekonomian Indonesia membaik di level masyarakat, juga di level produsen. Pemerintah menargetkan triwulan 2026 akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang mana berada di level 5,35%.

“Kami akan tekan, dorong ke arah 5,5% sampai 6%. Kemungkinan besar mendekati 6%,” kata dia.

Purbaya mengatakan, pada triwulan pertama 2026, seluruh belanja pemerintah yang berhubungan dengan program-program pemerintah akan dibelanjakan tepat waktu.

Belanja tersebut terdiri dari percepatan MBG Rp 72 triliun, THR ASN Rp 55 triliun, rehabilitasi-rekonstruksi bencana Sumatra Rp 6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp 13 triliun.

“Jadi kita proyeksikan belanja negara triwulan pertama akan mencapai 809 triliun," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan bertahap. Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Konferensi Pers Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2).

Airlangga menyatakan hal tersebut adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto bahwa demutualisasi bursa dilakukan dua tahap, yaitu proses private placement kemudian dilanjutkan penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO).

“Jadi arahannya agar dilakukan secara bertahap,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers IEO 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Sebelumnya, Airlangga mengatakan, reformasi pasar modal perlu terus didorong. Salah satu cara yang disiapkan pemerintah adalah dengan melakukan demutualisasi bursa agar memperkuat tata kelola dan transparansi pasar modal.

“Demutualisasi bursa akan disiapkan dengan peraturan pemerintah,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, (5/2).

Menurut Airlangga, rencana demutualisasi ini penting agar aspek transparansi dan akuntabilitas dapat terpisah secara jelas antara bursa dan anggota bursa. Dengan demikian, pengelolaan pasar modal diharapkan semakin independen dan kredibel.

Lewat demutualisasi, maka pemerintah dan otoritas pasar modal menargetkan proses pemisahan keanggotaan dan kepemilikan bursa. Melalui skema tersebut, struktur kepemilikan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa, tetapi juga dapat terbuka bagi pihak lain, termasuk negara.

Selain demutualisasi, pemerintah juga menyoroti dorongan peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% dari batas saat ini sebesar 7,5%.

Selain demutualisasi, pemerintah juga menyoroti dorongan peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% dari batas saat ini sebesar 7,5%.

Meski dikebut, otoritas menyebut emiten tetap diberikan ruang penyesuaian untuk memenuhi ketentuan tersebut. Namun, persiapan perlu segera dilakukan sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar modal.

“Tentu ini diberikan waktu untuk mereka bisa menyesuaikan tetapi mereka harus mulai kapan dan tentu harus ada persiapan daripada perdalaman pasar modal,” kata Airlangga.

Rencana demutualisasi bursa ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun baru. Namun karena gonjang-ganjing pasar yang terjadi selama tiga hari setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan indeks Indonesia di periode Februari, rencana ini mulai dikebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya terlibat dalam pembahasan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

“Dilibatkan yang waktu itu, ya. Tapi, selalu ada perkembangan-perkembangan, saya enggak tahu sudah final atau belum. Nanti pasti saya dikasih tahu," kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Ketika ditanya apakah ia setuju jika utang Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan persyaratan yang diminta kreditor dari Cina.

“Kita lihat kondisinya dari Cina, seperti apa persyaratan dari Cina. Kalau saya yang bayar, saya akan (berangkat) ke Cina. Tapi saya belum tahu, saya akan double cek lagi,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Istana Kepresidenan mengatakan pembahasan mengenai skema pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh telah memasuki tahap finalisasi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan sinyal pembayaran utang Whoosh akan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara akan Bernegosiasi dengan Mitra Cina

Prasetyo Hadi mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini sedang bernegosiasi dengan mitra Cina terkait teknis pembayaran utang proyek kereta cepat.

“Laporan terakhir rapat di Danantara, masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” kata Prasetyo seusai Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2).

Proyek kereta cepat Whoosh dibangun dengan total nilai investasi sekitar US$ 7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$ 1,21 miliar dari rencana awal.

Sekitar 75% pembiayaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan setoran modal para pemegang saham konsorsium. Masalah pembiayaan utang Whoosh kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas kelanjutan proyek tersebut. Hal ini termasuk kewajiban pembayaran cicilan utang sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dapat dicairkan Kementerian Keuangan pada awal Ramadan 2026.

“Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Kendati demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui tanggal pasti penyaluran THR ASN tersebut. Di sisi lain, mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ingat pasti nominal yang akan disalurkan.

Pada 2025, pemerintah memberikan besaran THR ASN sebesar 100% tanpa potongan, namun komponen tunjangan kinerja (tukin) tetap menunggu kebijakan pemerintah pusat.

Jenis tunjangan insentif kerja, tunjangan risiko dan bahaya, tunjangan pengamanan, tunjangan khusus wilayah seperti Papua dan daerah perbatasan, serta tunjangan khusus lainnya dikecualikan dari perhitungan besaran THR.

Aturan tentang THR ASN

Besaran THR ASN 2026 diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Pasal 9 ayat (2) dari PP tersebut menyatakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

- Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan situs Kementerian Keuangan, besaran THR ASN 2026 bersumber dari APBN terdiri atas:

- Gaji Pokok

- Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Pangan,

- Tunjangan Jabatan/Umum, dan

- Tunjangan kinerja

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menargetkan mendirikan 20 proyek hilirisasi lintas sektor dengan nilai investasi sekitar US$ 26 miliar. Nilai itu setara Rp 404,25 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.884 per hari ini, Jumat (13/2).

Chief Executive Officer (CEO) Danantatra, Rosan P Roeslani menyampaikan, program-proyek yang masuk dalam pipeline (daftar antrean) Danantara tersebut diperkirakan mampu menciptakan hingga 600 ribu lapangan kerja baru.

“Ini adalah proyek hilirisasi yang on the pipeline, yang di mana dari total 20 program hilirisasi ini, 6–7 sudah dimulai sejak minggu lalu,” kata Rosan dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Dia menyampaikan, dari total 20 program hilirisasi yang disiapkan, sebanyak enam proyek telah memulai tahap groundbreaking atau peletakan batu pertama pada 6 Februari 2025 lalu dengan nilai proyek mencapai US$ 7 miliar.

Keenam proyek tersebut kemudian dikelompokkan dalam tiga sektor. Yang pertama adalah sektor mineral yang mencakup proyek smelter alumina menjadi aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, serta pengolahan bauksit menjadi smelter grade alumina.

Kemudian, di sektor energi ada proyek bioavtur di Cilacap dan bioetanol di Banyuwangi. Dan yang terakhir adalah sektor pangan dan agrikultur yang mencakup proyek pengolahan garam serta kawasan bisnis terintegrasi.

“Termasuk setelahnya yang nomor 7 adalah hilirisasi kelapa terintegrasi, setelahnya kami juga sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu,” ujarnya.

Seusai keenam proyek tersebut masuk tahap groundbreaking, Danantara kemudian menargetkan 14 proyek hilirisasi lainnya segera menyusul dengan nilai proyek sebesar US$ 19 miliar. Menurut dia, program hilirisasi menjadi kunci untuk menangkap nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

“Kalau kita lihat memang hilirisasi akan memberikan kontribusi yang sangat besar, karena kami ingin meng-capture all the value added yang ada di Indonesia dengan mengoptimalkan productivity,” kata dia.

Rosan menegaskan, pelaksanaan proyek hilirisasi akan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan proyek berjalan sesuai target.

Percepatan hilirisasi juga diharapkan mendorong pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam, memperkuat struktur ekonomi, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Daftar 20 Proyek Hilirisasi Danantara 2026:

1. Alumina menjadi aluminium
2. Bauksit menjadi smelter grade alumina
3. Bioavtur dari UCO
4. Bioetanol
5. Bisnis ayam terintegrasi
6. Pengolahan garam industri
7. Hilirisasi batu bara ke DME
8. Pengembangan oil refinery (pengilangan minyak) domestik
9. Hilirisasi rumput laut menjadi carrageenan
10. Pengembangan produk turunan minyak sawit (oleofood)
11. Produksi copper rod, wire and tube
12. Pengolahan aspal buton
13. Produksi besi baja dari pasir besi
14. Produksi stainless steel slab dari nikel
15. Manufaktur modul surya terintegrasi dari bauksit dan silika
16. Pengolahan manganesesulfate
17. Pengembangan kapasitas penyimpanan minyak bumi
18. Hilirisasi pala menjadi oleoresin
19. Pengembangan ekosistem produksi ikan tilapia
20. Hilirisasi kelapa terintegrasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi nama calon pengganti Masyita Crystallin untuk menduduki kursi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

“Ada, sedang kita cari, sedang kita proses. Sudah ada orangnya, tapi sedang kita proses,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Ia menyebut, tahapan pengisian jabatan kosong tersebut harus melalui Sekretariat Negara dan Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah ada (calon), tapi belum bisa diumumkan. Siapa tahu nanti enggak disetujui sama Presiden,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya mengatakan tidak ada aturan yang melarang pegawai Kemenkeu hijrah ke Danantara. Terlebih, Masyita merupakan profesional yang direkrut Kemenkeu dengan pembaruan setiap tahun sekali.

“Boleh saja, memang enggak boleh? Itu kan entitas-entitas seperti semi-private kan. Bu Masyita di Kemenkeu bukan pegawai tetap, kalau enggak salah, dia profesional yang di-hire, dengan pembaruan setiap tahun sekali. Jadi enggak ada masalah buat keuangan. Di (Kementerian) Keuangan banyak orang pintar,” kata Purbaya.

Masyita Pindah ke Danantara

Kementerian Keuangan menyatakan, Masyita Crystallin resmi mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK). Ia kini menempati posisi baru sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara Investment Management.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, dalam acara Katadata Policy Dialogue: Arah APBN Kita, Juma (Katadata)

Mengutip keterangan resmi Kementerian Keuangan, jabatan baru tersebut efektif berlaku mulai 11 Januari 2026. “Ini merupakan bagian dari penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional,” demikian pernyataan Kemenkeu, Jumat (13/2).

Masyita diharapkan dapat memperkuat integrasi arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), serta strategi investasi jangka panjang Danantara. Hal ini mengingat latar belakangnya di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan.

Selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita terlibat dalam sejumlah agenda reformasi sektor keuangan, mulai dari penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, hingga harmonisasi kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Emiten kendaraan listrik milik Grup Bakrie, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), bersama Karoseri Laksana mulai menguji coba bus listrik 12 meter di Koridor 1 Trans Semarang. Uji coba ini menjadi langkah awal elektrifikasi angkutan umum di ibu kota Jawa Tengah itu.

Langkah tersebut sekaligus merespons keluhan masyarakat terhadap bus berbahan bakar fosil yang menghasilkan polusi udara berupa asap hitam sehingga dijuluki “cumi-cumi darat”.

Uji coba dilakukan terhadap satu unit bus listrik rakitan VKTR dan Laksana yang akan beroperasi selama satu bulan penuh di rute Terminal Mangkang–Terminal Penggaron. Selama masa trial ini, bus melayani penumpang secara langsung untuk dievaluasi dari sisi teknis, operasional, hingga pengalaman pengguna.

Seremoni pembukaan uji coba digelar Dinas Perhubungan Kota Semarang pada Jumat (13/2). Dalam rangkaian kegiatan tersebut, bus listrik juga menjalani uji KIR sebagai bagian dari prosedur kelayakan operasional. Acara dihadiri antara lain Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan; Direktur dan Chief Operational Officer (COO) VKTR, Valentinus Bimo Kurniatmoko, serta; jajaran direksi Laksana.

Sebelum uji coba dimulai, VKTR dan Laksana juga menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) bertema "Strategi Modernisasi dan Transisi Bus Listrik Menuju Angkutan Umum Kota Semarang yang Berkelanjutan" pada 9 Februari 2026. Forum tersebut dihadiri Dinas Perhubungan Kota Semarang, BLU UPTD Trans Semarang, dan sejumlah operator lokal. Dalam forum itu, VKTR memaparkan kesiapan teknologi kendaraan listrik, skema pembiayaan, serta standar keselamatan operasional sebagai bagian dari solusi elektrifikasi transportasi publik.

Bimo Kurniatmoko menuturkan, langkah ini menjadi bagian dari strategi ekspansi nasional perseroan. Sebagai pionir perusahaan kendaraan listrik CKD di Indonesia, VKTR menurutnya tidak hanya berkomitmen menghadirkan kendaraan listrik, tetapi juga aktif mendorong adopsi EV di berbagai sektor, termasuk sektor transportasi umum.

"Setelah dipercaya oleh Transjakarta untuk menyediakan unit bus listrik di Ibu Kota, kami dan Laksana tentunya ingin membawa kesuksesan dari implementasi ini ke kota-kota lain. Oleh karena itu, kami mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang serta Trans Semarang untuk turut serta dalam uji coba ini," kata Bimo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/2).

Dia mengungkapkan, uji coba di Semarang ini menjadi momentum penting bagi VKTR sekaligus bukti komitmen perseroan dalam mendukung transformasi transportasi publik ke arah yang lebih bersih dan berkelanjutan. Saat ini, sebanyak 122 bus listrik rakitan VKTR telah beroperasi di Jakarta melalui sejumlah operator Transjakarta. Selain itu, 30 unit tambahan sedang memasuki proses karoseri di Laksana.

Direktur Teknik Laksana, Stefan Arman, menilai kolaborasi industri menjadi kunci percepatan elektrifikasi transportasi umum. Sebagai perusahaan karoseri nasional, Laksana berkomitmen mendukung pengembangan bus listrik melalui inovasi desain dan standar keselamatan yang tinggi.

"Kolaborasi bersama VKTR di Semarang ini menunjukkan bahwa industri dalam negeri memiliki kesiapan untuk menghadirkan solusi transportasi publik yang modern, efisien, dan ramah lingkungan," ujarnya.

Sementara itu, Danang Kurniawan menyambut baik pelaksanaan uji coba tersebut sebagai bagian dari rencana modernisasi armada Trans Semarang. Menurut dia, ini menjadi langkah awal menuju transformasi angkutan umum yang lebih ramah lingkungan di ibu kota Jawa Tengah.

"Evaluasi selama masa trial akan menjadi dasar penting dalam mempersiapkan implementasi bus listrik secara lebih luas di Kota Semarang, sejalan dengan komitmen kami menghadirkan layanan transportasi publik yang nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat," katanya.

Pemerintah Kota Semarang tengah mempersiapkan pengadaan 27 unit bus listrik 12 meter pada 2026 untuk Koridor 1 sebagai bagian dari program modernisasi armada. Hasil uji coba ini akan menjadi dasar evaluasi menuju implementasi yang lebih luas.

Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pelaku industri nasional, VKTR optimistis kehadiran bus listrik di Semarang tak hanya menjawab persoalan polusi, tetapi juga membuka peluang ekspansi kendaraan listrik nasional di sektor transportasi publik.

Presiden Prabowo Subianto menuntut Chief Executive Officer Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (CEO Danantara), Rosan P Roeslani, agar dapat menghasilkan return on asset atau RoA sebesar 7%. Hal itu disampaikan kepala negara dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

“Saya menuntut return on asset ya 7% lah,” kata Prabowo dalam acara IEO 2026, Jumat (13/2).

Merespons tuntutan presiden tersebut, Rosan tampak hanya menyunggingkan senyum, sehingga Prabowo menanyakan kesanggupannya. “Kenapa senyum? Kepala Danantara bisa?,” tanya Prabowo yang dijawab "siap" oleh Rosan.

Presiden bahkan sampai menanyakan kesiapan Rosan sebanyak dua kali. Hal itu dilakukannya lantaran jawaban bos Danantara itu dinilai tidak tegas. “Kok siapnya kurang tegas itu ya? 'Siap!' gitulho,” kata Prabowo dengan suara yang lebih keras.

Rosan kemudian menjawab dengan suara tegas. “Siap!,” katanya.

RoA adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan total aset untuk menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi nilainya, semakin efektif manajemen dalam mengelola aset yang dimiliki.

Prabowo mengakui target RoA 7% tergolong tinggi. Namun, menurut dia, penetapan target yang ambisius diperlukan agar realisasi kinerja tidak jauh di bawah ekspektasi.

Di sisi lain, Prabowo mengapresiasi kinerja Danantara di bawah kepemimpinan Rosan. Ia menyebut hasil efisiensi anggaran negara meningkat dalam waktu kurang dari satu tahun.

“Saya dapat laporan sementara, hasil daripada efisiensi Saudara, reformasi Saudara, sudah melahirkan hasil empat kali lipat daripada Tahun 2024. Ini luar biasa, tapi harus terus dikejar,” ujarnya.

Bank Mandiri menegaskan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah melalui penguatan struktur keuangan yang solid. Strategi ini menjadi fondasi ekspansi bisnis berkelanjutan sekaligus menopang agenda pembangunan nasional.

Sepanjang 2025, penguatan tersebut mendorong intermediasi yang sehat dan memastikan kontribusi perseroan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berbasis kerakyatan.

Stabilitas ekonomi nasional tercermin pada kinerja neraca Bank Mandiri. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited per 31 Desember 2025, total aset tumbuh 16,6% secara tahunan (year on year/YoY) menjadi Rp2.829,9 triliun. Pertumbuhan ini sejalan dengan penyaluran kredit yang meningkat 13,4% YoY menjadi Rp1.895,0 triliun.

Ekspansi tersebut diarahkan konsisten ke sektor-sektor produktif untuk memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan. Sepanjang 2025, kredit UMKM Bank Mandiri tumbuh 4,88% YoY, mencerminkan fokus perluasan akses pembiayaan berkelanjutan. Kinerja ini menegaskan peran perseroan dalam mendukung lebih dari 1,3 juta pelaku UMKM melalui penguatan ekosistem finansial yang terintegrasi.

Direktur Utama Bank Mandiri, Riduan menyampaikan, pertumbuhan kredit yang solid dan konsisten menunjukkan efektivitas strategi penguatan ekosistem pembiayaan yang dijalankan secara menyeluruh. Pendekatan ini menjaga keseimbangan antara ekspansi bisnis, kualitas aset, dan kontribusi berkelanjutan bagi ekonomi kerakyatan.

“Kami terus mendorong pembiayaan yang selektif dan terukur di seluruh segmen, dengan fokus pada sektor produktif yang mendorong ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja. Pendekatan ini memungkinkan Bank Mandiri menjaga momentum pertumbuhan sekaligus memastikan kualitas aset tetap terjaga,” ujar Riduan di Jakarta, Kamis (12/2).

Dari sisi pendanaan, ekspansi kredit ditopang struktur likuiditas yang kuat. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 23,9% YoY menjadi Rp2.105,8 triliun. Komposisi pendanaan tetap sehat dengan dana murah (CASA) meningkat 12,6% YoY menjadi Rp1.431,4 triliun, memberi ruang memadai bagi ekspansi berkelanjutan.

Selaras dengan perannya sebagai mitra strategis pemerintah, Bank Mandiri mengoptimalkan struktur keuangan untuk mendukung program prioritas nasional. Sepanjang 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp41 triliun kepada sekitar 360 ribu pelaku UMKM, dengan prinsip kehati-hatian.

Pada agenda pembangunan sosial dan ketahanan pangan, dukungan diwujudkan melalui pembiayaan kepada 147 mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG), disertai penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel.

Penguatan ekonomi desa juga diperluas melalui pengelolaan lebih dari 4.700 rekening Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta pembukaan lebih dari 3.700 rekening BUMDes dan BUMDesma, sejalan dengan agenda pengembangan desa dan dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah.

Komitmen tersebut dilengkapi realisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sepanjang 2025 melalui lebih dari 1.174 program yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, termasuk bantuan kemanusiaan bagi wilayah terdampak bencana.

Kontribusi berkelanjutan kepada negara juga tercermin dari kinerja keuangan. Dalam 25 tahun terakhir, Bank Mandiri menyalurkan total dividen Rp225 triliun.

Pada 2025, dividen meningkat signifikan menjadi Rp52,5 triliun, terdiri atas Rp43,5 triliun dari porsi laba 2024 dan Rp9 triliun dividen interim porsi laba 2025 yang dibayarkan pada 14 Januari 2026.

Selain dividen, kontribusi fiskal diwujudkan melalui setoran pajak kumulatif Rp277 triliun sepanjang 2000-2025. Pada 2025, pajak yang dibayarkan sekitar Rp27 triliun dengan tren meningkat, mencerminkan peran sistemik perseroan dalam memperkuat fondasi fiskal nasional.

“Bagi Bank Mandiri, mendukung program prioritas pemerintah bukan sekadar target bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab kami sebagai mitra strategis negara. Melalui pembiayaan yang terukur dan penguatan ekosistem usaha, kami berupaya memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata,” pungkas Riduan.