PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) secara resmi menyampaikan pengunduran diri Gilarsi Wahju Setijono dari jabatannya sebagai direktur utama perseroan

Pengunduran diri tersebut berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan tata kelola perseroan dan peraturan yang berlaku melalui Rapat Umum Pemegang Saham yang sedianya akan digelar pada Selasa (19/5).

“Kami menghormati keputusan Bapak Gilarsi Wahju Setijono dan menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan bagi perkembangan Perseroan," kata Komisaris Utama VKTR Anindya N. Bakrie dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (14/5).

Lebih lanjut Anindya mengatakan, Dewan Komisaris memastikan proses transisi kepemimpinan berjalan dengan baik dan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Perseroan menegaskan proses ini merupakan bagian dari dinamika kepemimpinan korporasi yang dijalankan secara terukur dan profesional, dengan tetap menjaga kesinambungan arah strategis perusahaan, serta komitmen terhadap seluruh pemangku kepentingan.

VKTR mengapresiasi atas kontribusi, dedikasi, dan kepemimpinan Gilarsi Wahju Setijono selama menjabat sebagai Direktur Utama.

Di bawah kepemimpinannya, perseroan disebut berhasil memperkuat fondasi bisnis, memperluas kolaborasi strategis, mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional.

Salah satu pencapaian penting dalam periode tersebut adalah peresmian fasilitas perakitan kendaraan komersial listrik di Magelang, Jawa Tengah, yang menjadi bagian dari komitmen VKTR dalam mendukung transformasi mobilitas hijau sekaligus penguatan industri dalam negeri.

“Yang terpenting, arah strategis VKTR tetap kuat dan berkesinambungan. Perseroan akan terus fokus pada penguatan fundamental bisnis, penciptaan nilai jangka panjang, serta komitmen kepada seluruh pemangku kepentingan,” ungkap dia.

Lebih lanjut, perseroan menegaskan bahwa pergantian kepemimpinan ini takkan mempengaruhi operasional bisnis maupun fokus strategis VKTR dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik nasional dan memperkuat rantai pasok industri mobilitas hijau di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap percepatan transisi energi dan pengurangan emisi karbon, lanjut dia, VKTR akan terus menjalankan agenda strategis dalam mendorong pengembangan green mobility, termasuk elektrifikasi transportasi publik dan komersial.

Kemudian penguatan kemitraan strategis, serta pengembangan solusi mobilitas rendah emisi yang relevan dengan kebutuhan pasar nasional.

VKTR juga dinyatakan tetap konsisten mendukung penguatan industri lokal dan peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) melalui pengembangan ekosistem manufaktur, kolaborasi dengan industri karoseri nasional, serta penguatan rantai nilai kendaraan listrik di Indonesia.

Perseroan meyakini pengembangan industri kendaraan listrik nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas industri domestik guna menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas dan berkelanjutan.

“Perseroan akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut terkait proses transisi kepemimpinan sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk (PACK) kedatangan investor baru. Dia adalah crazy rich dari Kalimantan, Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, yang baru saja memborong saham emiten sektor nikel itu dalam jumlah jumbo.

Pada Rabu (13/5) kemarin, pengusaha asal Batulicin, Kalimantan Selatan, itu diketahui membeli sebanyak 6,83 miliar saham PACK di harga Rp 137. Dengan begitu, Haji Isam mengantongi 21,12% hak suara PACK dari yang sebelumnya tidak dia miliki sama sekali.

“Status kepemilikan saham langsung, tujuan transaksi untuk investasi,” tulis Haji Isam dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (13/5).

Seiring dengan aksi itu, harga saham PACK langsung mencapai auto reject atas (ARA) hingga 9,86% ke level Rp 312 dengan kapitalisasi pasar hampir Rp 10,10 triliun pada perdagangan kemarin. Apabila menilik performanya, secara year to date (ytd) atau tahun berjalan saham PACK sudah melejit hingga 70,33% dan naik 38% dalam sebulan terakhir.

Berdasarkan laporan tahunan perusahaan, saham PACK sempat beberapa kali mengalami penghentian sementara perdagangan oleh BEI pada 20–24 Januari 2025, lalu 30–31 Januari 2025, 3–5 Februari 2025, kemudian 12 Juni 2025, 17–20 Juni 2025, serta 23–26 Juni 2025.

Manajemen PACK menyebut suspensi dilakukan sehubungan dengan terjadinya peningkatan harga saham secara kumulatif yang signifikan. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari mekanisme bursa untuk meredam dinamika perdagangan sekaligus melindungi investor.

Kendati demikian, perseroan tetap optimistis terhadap prospek bisnis ke depan. Mengacu pada realisasi kinerja 2025, PACK menetapkan target 2026 secara hati-hati dengan memproyeksikan volume perdagangan bijih nikel sekitar 4 juta ton nikel metal.

Perseroan juga berencana memperkuat posisi di rantai nilai nikel melalui optimalisasi operasional dan berbagai inisiatif pengembangan usaha.

PACK menilai peluang pertumbuhan usaha pada 2026 masih terbuka lebar. Hal ini didorong permintaan nikel yang tetap kuat dari sektor baterai kendaraan listrik, stainless steel, hingga berbagai industri alloy lainnya.

Perseroan mencatat permintaan nikel untuk sektor baterai pada 2025 diperkirakan telah melampaui 400 ribu ton nikel metal. Angka ini diproyeksikan terus meningkat pada 2026 seiring perkembangan teknologi baterai berkadar nikel tinggi, eVTOL, robot humanoid, dan kendaraan listrik.

Dalam jangka panjang, permintaan nikel global diperkirakan meningkat dari sekitar 3,5 juta ton nikel metal pada 2025 menjadi lebih dari 5 juta ton pada 2040. Pertumbuhan tersebut ditopang kebutuhan industri kendaraan listrik, energi bersih, konstruksi, manufaktur, hingga pengembangan berbagai aplikasi berbasis alloy.

“Kondisi ini memberikan prospek yang positif bagi industri nikel dan rantai pasoknya,” tulis manajemen PACK dalam laporan tahunannya.

Saham PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) kini masuk dalam kategori daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC). Padahal, emiten itu baru sebulan melakukan initial public offering (IPO) alias melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

HSC adalah daftar emiten di BEI yang sebagian besar sahamnya terkonsentrasi pada sedikit pihak atau kelompok afiliasi tertentu. Data HSC dirilis BEI untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko praktik spekulatif, serta memenuhi standar investor global.

Pejabat sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik mengatakan, dalam kasus WBSA, pihak regulator bukan berarti kebobolan dalam meloloskan emiten HSC untuk melantai di pasar modal. Ia menegaskan hal ini tidak ada kaitannya dengan prospektus perusahaan.

“Ini kan tidak ada kaitannya dengan prospektus, ini kan kaitannya dengan kepemilikan yang terkonsentrasi,” kata Jeffrey di Gedung BEI, Jakarta, Rabu (13/5).

Bahkan ia juga mempertanyakan emiten baru IPO yang naiknya atau auto reject atas (ARA) berhari-hari justu bisa masuk daftar merah itu. Jeffrey menegaskan, pengawas akan menindaklanjuti temuan terkait proses distribusi saham saat IPO maupun transaksi di pasar sekunder.

Menurut dia, regulator bakal melihat bagaimana distribusi saham kala IPO hingga pola transaksi setelah saham diperdagangkan di pasar sekunder.

“Kami akan selalu tegas. Apabila ditemukan ada indikasi terkonsentrasi, akan kami umumkan ke publik. Salah satu konsekuensinya adalah tidak akan bisa masuk ke dalam indeks utama di BEI,” ucap Jeffrey.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengatakan, metode penghitungan HSC dilakukan setelah WBSA melantai di BEI.

Bila menilik prosesnya, Hasan pun menyebut WBSA telah memenuhi ketentuan IPO mencakup batas minimum free float terbaru sebesar 15%. Hasan juga mengaku masuknya emiten ke daftar HSC tidak tergolong pelanggaran di pasar modal.

“Kenapa kok enggak disanksi misalnya? Ya memang karena enggak melanggar. Tapi kita ingin itu menjadi informasi yang dipegang oleh para investor. Setidaknya sebagai early warning,” kata Hasan dalam kesempatan yang sama.

Dia menuturkan, investor perlu hati-hati melihat saham yang memiliki konsentrasi kepemilikan tinggi. Menurutnya, kondisi itu membuat saham menjadi lebih rentan terhadap volatilitas karena pergerakan harga dapat lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok pemegang saham tertentu.

Sebelumnya, BEI memasukkan WBSA dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA diketahui dikuasai sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham beredar.

Meskipun begitu, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S Manullang, menyatakan pengumuman tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran.

“Pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” kata Kristian dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/5).

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) membukukan laba bersih periode berjalan sebesar US$ 54,67 juta pada kuartal pertama 2026. Angka itu setara dengan Rp 956,20 miliar (asumsi kurs Rp 17.490,39 per dolar AS).

Berdasarkan laporan keuangannya, ITMG juga mendapatkan pendapatan US$ 497,57 juta atau sekitar Rp 8,7 triliun pada Januari–Maret 2026. Adapun produksi batu bara ITMG sebesar 4,7 juta ton sepanjang triwulan pertama tahun ini.

Torehan itu turun dibandingkan 5,3 juta ton pada periode yang sama tahun lalu. Penurunan terjadi akibat tingginya curah hujan yang memengaruhi volume produksi.

Kendati demikian, volume penjualan ITMG naik 6% secara tahunan menjadi 6,3 juta ton. Kenaikan penjualan ini mendorong pendapatan perseroan tumbuh 3% year-on-year (YoY), meski harga jual rata-rata atau average sellingprice (ASP) turun dari US$ 82 per ton pada triwulan pertama 2025 menjadi US$ 79 per ton pada kuartal I 2026.

Kemudian, beban pokok pendapatan naik 5% secara tahunan pada kuartal pertama 2026, terutama dipicu volume penjualan batu bara yang lebih tinggi dibandingkan periode sama tahun lalu. Kenaikan itu turut didukung penjualan batu bara pihak ketiga sebesar 0,7 juta ton serta pemanfaatan persediaan batu bara pada akhir 2025.

Sementara itu, beban penjualan turun tipis 2% menjadi US$ 43 juta, sedangkan beban umum dan administrasi naik 9% menjadi US$ 13 juta.

“Sehingga total beban operasional tercatat sebesar US$ 56 juta pada 3M26, relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya,” tulis manajemen ITMG dalam keterangannya, Rabu (13/5).

Dari sisi neraca, ITMG mencatat total aset sebesar US$ 2,4 triliun per 31 Maret 2026. Kas dan setara kas tercatat sebesar US$ 747 juta, sementara deposito jangka pendek mencapai US$ 192 juta.

Total liabilitas ITMG turun menjadi US$ 480 juta pada akhir Maret 2026 dari sebelumnya US$ 498 juta pada akhir 2025. Di sisi lain, total ekuitas meningkat menjadi US$ 1,9 triliun dibandingkan US$ 1,9 triliun pada akhir tahun lalu, terutama ditopang kenaikan laba ditahan menjadi US$ 1,53 triliun dari US$ 1,47 triliun.

Namun, kenaikan itu sebagian tergerus oleh aksi pembelian kembali saham (treasurystock) senilai US$ 12 juta pada kuartal pertama 2026.

Sementara itu, arus kas bersih dari aktivitas operasi tercatat sebesar US$ 65 juta pada kuartal pertama 2026. Torehan itu naik 42% dibandingkan US$ 46 juta pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Terutama disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok,” tulis manajemen.

Dari sisi arus kas, ITMG mencatat arus kas keluar bersih dari aktivitas investasi sebesar US$ 107 juta pada kuartal I 2026. Angka tersebut berbalik dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatat arus kas masuk bersih US$ 44 juta.

Hal itu terutama disebabkan kenaikan penempatan dana pada deposito jangka pendek dan kas yang dibatasi penggunaannya, serta lebih rendahnya realisasi deposito jangka pendek yang jatuh tempo.

Sementara itu, arus kas keluar bersih dari aktivitas pendanaan meningkat 28% secara tahunan dari US$ 15 juta pada kuartal I 2025 menjadi US$ 19 juta pada kuartal I 2026. Kenaikan tersebut terutama dipicu pembelian kembali saham treasury, meski pembayaran pinjaman bank tercatat lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya.

Penyedia indeks investasi global MSCI mengeluarkan 18 saham Indonesia dari indeks acuannya. Efeknya pun langsung menekan pasar domestik.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup anjlok 1,98% ke level 6.723 pada perdagangan Rabu (13/5). Sejak awal tahun, IHSG anjlok 22,25%, menjadikannya indeks saham dengan kinerja terburuk di Asia.

Tak hanya itu, investor asing juga langsung beraksi dengan melakukan penjualan senilai Rp 1,08 triliun pada perdagangan sesi pertama perdagangan. Saham-saham yang dikeluarkan dari MSCI pun parkir di zona merah hari ini. Hal tersebut memunculkan pertanyaan, apa kaitan antara keputusan MSCI dengan derasnya arus modal keluar dari Indonesia.

Tim BUMN Research Group (BRG) Lembaga Management Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia menjelaskan, Indonesia saat ini masih masuk kategori emerging market dalam klasifikasi MSCI. Status ini menentukan apakah saham-saham Indonesia dapat masuk ke dalam MSCI Emerging Markets Index yang menjadi acuan bagi reksa dana indeks dan exchange traded fund (ETF) pasif dengan total aset kelolaan mencapai ratusan miliar dolar AS.

Ketika sebuah saham masuk atau keluar dari indeks MSCI, manajer investasi pasif wajib menyesuaikan portofolionya agar sesuai dengan komposisi indeks.

“Inilah yang membuat keputusan MSCI berdampak langsung dan terukur terhadap arus modal,” tulis BRG dalam keterangan resminya dikutip Rabu (13/5).

Menurut tim BRG yang salah satunya adalah Guru Besar Universitas Indonesia Toto Pranoto, MSCI menjadi penyedia indeks paling berpengaruh bagi Indonesia. Ini lantaran dana global yang mengacu pada indeksnya jauh lebih besar dibandingkan indeks acuan lain untuk pasar negara berkembang, seperti FTSE Russell maupun S&P Dow Jones Indices.

Dari Peringatan Januari hingga Rebalancing Mei 2026

Kisruhnya pasar modal saat ini bermula pada pagi hari, 28 Januari 2026. Pagi itu, MSCI menerbitkan pengumuman soal transparansi kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Padahal, hanya sepekan sebelumnya, tepatnya 20 Januari 2026, IHSG sempat mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di level 9.134.

Pada Januari, kata Toto, MSCI menyoroti tiga persoalan utama di pasar saham Indonesia, yakni struktur kepemilikan yang dinilai kurang transparan, tingginya konsentrasi kepemilikan pada sejumlah emiten atau high shareholding concentration (HSC), serta risiko perdagangan terkoordinasi yang berpotensi mendistorsi pembentukan harga.

Sebagai respons, MSCI menerapkan kebijakan freeze atau pembekuan terhadap seluruh kenaikan foreigninclusionfactor (FIF) dan number ofshares (NOS) pada saham-saham Indonesia. MSCI juga melarang penambahan emiten baru Indonesia ke dalam indeks, termasuk migrasi saham ke segmen yang lebih tinggi.

Lebih jauh, MSCI memberi sinyal kemungkinan menurunkan status Indonesia dari emerging market (pasar berkembang) menjadi frontier market (pasar perintis) jika tidak ada perbaikan signifikan.

Pada Februari hingga Maret 2026, otoritas pasar modal Indonesia, mulai dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merespons keputusan MSCI itu dengan sejumlah langkah reformasi.

Langkah tersebut meliputi kewajiban pengungkapan kepemilikan saham di atas 1%, peningkatan granularitas klasifikasi investor, penerapan kerangka HSC, serta peta jalan peningkatan batas minimum free float dari 7,5% menjadi 15%.

BEI juga mengajukan empat proposal strategis kepada MSCI.

Pada April, MSCI mengakui adanya upaya reformasi tersebut. Namun, lembaga itu memutuskan mempertahankan kebijakan freeze dan menunda keputusan final terkait klasifikasi pasar Indonesia hingga Juni 2026 melalui Market Accessibility Review.

MSCI menyatakan masih mengevaluasi cakupan, konsistensi, dan efektivitas data baru serta langkah-langkah yang telah diambil regulator.

Situasi memuncak pada 12–13 Mei 2026, saat MSCI mengumumkan hasil Semi-Annual Index Review (SAIR). Dalam hasil tersebut, tidak ada satu pun saham baru dari Indonesia yang masuk ke MSCI Global Standard Index. Sebaliknya, enam saham penghuni sebelumnya justru dikeluarkan dari indeks tersebut.

Di MSCI Global Small Cap Index, hanya satu saham yang ditambahkan, yakni PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) yang berpindah dari segmen standard. Sementara itu, 13 saham lainnya dikeluarkan.

Secara keseluruhan, terdapat 18 saham Indonesia yang keluar dari universe MSCI.

Dampak yang Terjadi di Pasar

BRG menilai tekanan terhadap pasar modal Indonesia kini bukan lagi sekadar potensi, melainkan telah terlihat nyata sepanjang tahun ini. Hingga 12 Mei 2026, IHSG tercatat terkoreksi 20,7% secara ytd ke level 6.858, turun lebih dari 1.700 poin dari posisi awal tahun.

Data BEI juga menunjukkan akumulasi net foreign sell di pasar reguler telah mencapai Rp 38,36 triliun.

Di sisi lain, kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia (BEI) menyusut dari sekitar Rp 12.736 triliun pada akhir April menjadi Rp 12.382 triliun. Artinya, pasar kehilangan nilai sekitar Rp 354 triliun hanya dalam sepekan terakhir April.

Saham-saham yang dikaitkan dengan isu HSC dan free float menjadi yang paling tertekan. Beberapa di antaranya mencatat koreksi tajam pasca-pengumuman MSCI pada April. Saham emiten konglomerasi seperti BREN dan DSSA bahkan sempat anjlok lebih dari 9%.

Tekanan jual juga menyasar saham-saham perbankan berkapitalisasi besar seperti BBCA, BMRI, dan BBRI yang selama ini menjadi penopang utama bobot Indonesia di indeks MSCI. Meski demikian, BRG menekankan pelemahan pasar domestik tidak sepenuhnya dipicu isu MSCI.

Faktor eksternal turut memperberat tekanan, mulai dari krisis di Selat Hormuz akibat konflik berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Iran, kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve, hingga pelemahan nilai tukar rupiah ke kisaran Rp 17.300–Rp 17.500 per dolar AS.

Namun, menurut BRG, isu MSCI menjadi katalis yang mempercepat sekaligus memperdalam koreksi pasar saham Indonesia, terutama melalui sentimen negatif investor asing.

Hasil Rebalancing Periode Mei 2026

Seperti kuartal-kuartal sebelumnya, MSCI kembali melakukan rebalancing pada Mei, tepatnya pada Selasa (13/5) waktu New York. Lembaga pemeringkat global itu mendepak 18 saham Indonesia, enam di antaranya dari daftar MSCI Global Indexes. Saham-saham itu adalah PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).

Lalu PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) serta PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA). Untuk PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) MSCI mengeluarkannya dari daftar indeks global dan menurunkannya ke MSCI Small Cap Indexes.

Adapun BREN dan DSSA merupakan emiten yang masuk dalam daftar pemegang saham terkonsentrasi tinggi atau high shareholding concentration (HSC). MSCI tidak menambah saham Indonesia dalam kategori indeks global cap.

Kemudian MSCI juga mengeluarkan 13 emiten dari daftar MSCI Small Cap Indexes. Di antaranya adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI), PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk (DSNG).

Selanjutnya, ada PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO), PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI), PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA), PT MNC Digital Entertainment Tbk (MSIN) serta PT Parik Kerja Tjiwi Kimia Tbk (TKIM).

Kemudian PT Pacific Strategic Financial Tbk (APIC), PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk (SSMS), dan PT Triputra Agro Persada Tbk (TAPG) juga tersingkir. MSCI tidak menambah atau menguragi indeks di daftar MSCI Micro Cap Indexes.

“Seluruh perubahan akan berlaku setelah penutupan perdagangan 29 Mei 2026 dengan tanggal efektif 1 Juni 2026,” tulis MSCI dalam pengumumannya, Rabu (13/5).

MSCI akan melakukan tinjauan selanjutnya pada periode Agustus 2026 dengan pengumuman pada 12 Agustus 2026 dan tanggal efektif pada 1 September 2026.

Respons Otoritas Bursa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons pengumuman MSCI yang mendepak belasan saham Indonesia dari indeks mereka. OJK menyebut keputusan lembaga itu sebagai konsekuensi jangka pendek dan diharapkan akan menjadi long term gain alias keuntungan jangka panjang.

Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Hasan Fawzi mengatakan, hal ini memang menjadi konsekuensi dari rebalancing MSCI. Dia menilai dikeluarkannya saham-saham itu sebagai dampak jangka pendek dari reformasi integritas pasar yang tengah dilakukan regulator.

“Ini konsekuensi yang sudah kami perhitungkan dan perkirakan sejak awal dengan harapan momentum pengumuman dan penyesuaian indeks kali ini ini bisa membentuk baseline baru,” kata Hasan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (13/5).

Menurut dia, hal itu sejalan dengan pengumuman awal MSCI pada April 2026 lalu. Ia mengaku keterbukaan, transparansi, dan kredibilitas data yang disampaikan regulator terbukti menjadi perhatian dalam proses review indeks terbaru.

Ia menuturkan, reformasi yang lebih tegas demi mengedepankan integritas pasar terus dilakukan agar pasar modal Indonesia semakin kredibel dan memiliki tingkat investability atau kelayakan investasi yang lebih baik, khususnya bagi investor asing. Langkah tersebut akan terus dijalankan dalam jangka menengah hingga panjang.

Hasan juga mengakui reformasi struktural itu berpotensi menimbulkan implikasi jangka pendek. Misalnya tekanan terhadap harga saham yang terdampak rebalancing MSCI. Short term pain atau penurunan dalam jangka pendek, kata dia, menjadi konsekuensi yang harus dihadapi dalam proses pembenahan pasar.

FTSE Russell merilis lima aturan baru dalam rebalancing alias penyesuaian indeks saham Indonesia untuk periode Juni 2026. Aturan itu antara lain mencakup soal free float hingga menghapus saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC).

FTSE menyatakan, saham perusahaan yang masuk peringatan HSC dari regulator akan dikeluarkan dari indeks pada tinjauan berikutnya. Hal itu sesuai pedoman batasan free float FTSE Russell.

FTSE menilai likuiditas saham-saham terdampak berpotensi turun signifikan menjelang tinjauan indeks Juni 2026. Kondisi itu dinilai dapat menyulitkan investor berbasis indeks untuk melakukan divestasi secara teratur tanpa memicu tekanan pasar berlebihan maupun keterbatasan lawan transaksi, sehingga berisiko mengganggu replikasi indeks.

Alhasil, FTSE Russell memutuskan akan menghapus saham terdampak dengan harga nol dalam tinjauan indeks Juni nanti. Kebijakan tersebut berlaku efektif sejak pembukaan perdagangan pada Senin, 22 Juni 2026.

FTSE menyatakan, perincian saham yang terkena dampak akan diumumkan lebih lanjut. FTSE Russell juga memastikan tetap memantau perkembangan pasar modal Indonesia dan melanjutkan koordinasi dengan otoritas pasar lokal.

“Keputusan lebih lanjut mengenai penanganan indeks, termasuk potensi dilanjutkannya penyesuaian peringkat indeks secara penuh, akan dipertimbangkan sebelum tinjauan indeks September 2026 dan dikomunikasikan pada waktunya,” ucap FTSE dalam pengumumannya, Rabu (13/5).

Berikut 5 poin aturan baru FTSE:

• Pembaruan klasifikasi sektor Industry Classification Benchmark (ICB).
• Penyesuaian jumlah saham beredar triwulanan tetap berlaku tanpa batas buffer standar 1%.
• Penurunan free float triwulanan tetap diterapkan tanpa buffer standar 3%.
• Perubahan kategori kapitalisasi pasar akibat spin-off tetap berlaku, termasuk potensi penghapusan saham yang berada di bawah ambang batas.
• Pembaruan dan penghapusan daftar pengecualian indeks, termasuk ESG, etika, dan syariah, berdasarkan data ESG terbaru.

Selain itu, FTSE menyatakan masih membuka kemungkinan memperpanjang periode observasi dan pemantauan terhadap pasar Indonesia.

FTSE menyatakan masih terus memantau perkembangan pasar modal Indonesia setelah menerbitkan pemberitahuan terkait penanganan indeks Indonesia pada 9 Februari 2026. Pemantauan dilakukan melalui komunikasi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan pasar sebagai bagian dari evaluasi implementasi kebijakan indeks.

Selain itu FTSE mengaku otoritas pasar Indonesia telah menjalankan sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi pasar modal. Langkah itu mencakup penyediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1%, publikasi daftar HSC, hingga peningkatan pelaporan klasifikasi investor.

FTSE Russell melakukan rebalancing atau penyesuaian terhadap FTSE Global Equity Index Series (GEIS), menjelang review Juni 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah tidak memasukan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC).

HSC adalah daftar emiten di BEI yang sebagian besar sahamnya terkonsentrasi pada segelintir pihak atau kelompok afiliasi tertentu. Data itu dirilis oleh BEI untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko praktik spekulatif, serta memenuhi standar investor global.

Alhasil, saham milik konglomerat Prajogo Pangestu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan Grup Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) terancam keluar dari indeks FTSE.

FTSE Russell menyatakan masih terus memantau perkembangan pasar modal Indonesia setelah menerbitkan pemberitahuan terkait penanganan indeks Indonesia pada 9 Februari 2026. Pemantauan dilakukan melalui komunikasi berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan pasar sebagai bagian dari evaluasi implementasi kebijakan indeks.

Selain itu FTSE mengaku otoritas pasar Indonesia telah menjalankan sejumlah langkah untuk meningkatkan transparansi pasar modal. Langkah itu mencakup penyediaan data kepemilikan pemegang saham di atas 1%, publikasi daftar HSC, hingga peningkatan pelaporan klasifikasi investor.

Setelah meninjau perkembangan tersebut dan mempertimbangkan masukan dari pelaku pasar serta komite penasihat eksternal, FTSE Russell memastikan tetap melanjutkan sejumlah perlakuan khusus terhadap saham Indonesia dalam tinjauan indeks Juni 2026.

Beberapa kebijakan yang tetap diterapkan antara lain pembaruan Industry Classification Benchmark (ICB), penyesuaian porsi saham triwulanan tanpa buffer standar 1%, serta penurunan free float triwulanan tanpa buffer standar 3%.

FTSE juga tetap memberlakukan perubahan kategori kapitalisasi saham akibat aksi pemisahan usaha serta pembaruan daftar pengecualian terkait ESG, etika, dan syariah berdasarkan data ESG terbaru. Selain itu, FTSE Russell menyatakan masih membuka kemungkinan memperpanjang periode observasi dan pemantauan terhadap pasar Indonesia.

“FTSE Russell akan terus menunda penyesuaian peringkat indeks penuh, peningkatan free float, dan penambahan (IPO) sekuritas terdaftar Indonesia hingga setidaknya tinjauan indeks September 2026,” tulis FTSE dalam pengumumannya, Rabu (13/5).

Penghapusan Saham HSC

Tak hanya itu, FTSE menyatakan saham perusahaan yang masuk peringatan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC) dari regulator akan dikeluarkan dari indeks pada tinjauan berikutnya. Hal itu sesuai dengan pedoman batasan freefloat FTSE Russell.

FTSE menilai likuiditas saham-saham terdampak berpotensi turun signifikan menjelang tinjauan indeks Juni 2026. Kondisi itu dinilai dapat menyulitkan investor berbasis indeks untuk melakukan divestasi secara teratur tanpa memicu tekanan pasar berlebihan maupun keterbatasan lawan transaksi, sehingga berisiko mengganggu replikasi indeks.

Alhasil, FTSE Russell memutuskan akan menghapus saham terdampak dengan harga nol dalam tinjauan indeks Juni 2026. Kebijakan tersebut berlaku efektif sejak pembukaan perdagangan pada Senin, 22 Juni 2026.

FTSE menyatakan perincian saham yang terkena dampak akan diumumkan lebih lanjut. FTSE Russell juga memastikan tetap memantau perkembangan pasar modal Indonesia dan melanjutkan koordinasi dengan otoritas pasar lokal.

“Keputusan lebih lanjut mengenai penanganan indeks, termasuk potensi dilanjutkannya penyesuaian peringkat indeks secara penuh, akan dipertimbangkan sebelum tinjauan indeks September 2026 dan dikomunikasikan pada waktunya,” kata FTSE.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan pasar global. Bendahara negara ini menuturkan, upaya yang dilakukan pemerintah mencakup penguatan pasar obligasi negara atau bond market.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak akan melakukan intervensi langsung ke pasar valuta asing. Fokus Kementerian Keuangan saat ini adalah menjaga stabilitas pasar Surat Berharga Negara (SBN) agar investor tidak melepas asetnya secara besar-besaran.

“Itu kan perlu waktu. Kita kan enggak masuk ke pasar dolar langsung. Tapi kita hanya menjaga stabilitas bond market,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menilai kondisi pasar obligasi mulai menunjukkan perbaikan. Investor asing, menurut dia, mulai kembali masuk ke pasar SBN sehingga tekanan terhadap rupiah perlahan mereda.

“Asing juga masuk sih. Ini kayaknya bond-nya sudah mulai stabil lagi. Dan kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita monitor kondisi di pasar bond sekarang,” katanya.

Purbaya pun sempat berseloroh ketika ditanya langkah konkret yang dilakukan pemerintah, termasuk kemungkinan buyback SBN. “Pakai doa lah,” kelakar Purbaya.

Meski begitu, ia memastikan telah memberi arahan kepada jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) untuk mengambil langkah stabilisasi pasar obligasi.

“Nanti saya sudah perintahkan mereka untuk ini. Tapi melakukan tindakan, nanti saya lihat hasilnya seperti apa. Ini akan continue ke depan. Mungkin beberapa bulan ke depan berjalan-jalan seperti ini,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Purbaya juga mengatakan mengaktifkan langkah stabilisasi bond market melalui mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF). Menurut dia, stabilitas pasar obligasi penting untuk menahan arus keluar modal asing.

“Kami ada masuk ke stabilized bond market. Kalau bond market stabil orang itu enggak jual, mereka enggak takut dengan capital loss, yang keluar juga akan berkurang,” katanya.

Ia menjelaskan, ketika harga obligasi menguat, investor tidak hanya memperoleh kupon tetapi juga potensi capital gain. Kondisi itu dinilai dapat menjaga minat investor asing tetap bertahan di pasar domestik.

“Kalau nanti bond-nya menguat, kan ada potensi capital gain. Selain itu mereka juga dapat capital gain, biasanya mereka berkurang (keluar). Kami akan jaga stabilized bond market, membantu bank sentral,” ujar Purbaya.

Pemerintah, menurut dia, akan terus berkoordinasi dengan BI dalam menjaga stabilitas pasar keuangan dan rupiah. Adapun meski kurs rupiah telah menyentuh level 17.500 per dolar AS, Purbaya memastikan anggaran untuk subsidi energi masih aman.

“Waktu kami hitung kemarin, harga minyak US$120 per barel, ya rupiah dekat-dekat situ jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang,” kata Purbaya.

Nilai tukar rupiah menembus level psikologis baru Rp 17.500 per dolar AS pada Selasa (12/5). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kondisi kurs rupiah saat ini belum mengganggu skenario perhitungan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN).

“Waktu kita hitung kemarin US$ 120 per barel, ya rupiah dekat-dekat situ, jadi enggak ada masalah,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Ia menilai, tak perlu membuat skenario baru terkait subsid energi. besaran subsidi energi lantaran harga minyak dan kurs yang ada saat ini masih relevan dengan asumsi terakhir yang dibuat timnya.

Adapun Purbaya pada hari ini menggelar pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Meski demikian, ia mengaku pertemuannya di kantor Bahlil itu tidak membahas tekanan pelemahan rupiah terhadap subsidi energi.

“Pak Bahlil bukan ngomong itu. Ngomong untuk memperkuat pendapatan negara dari sektor migas, termasuk pertambangan,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya menyebut langkah yang akan tengah ditempuh pemerintah untuk stabilisasi rupiah akan difokuskan pada menjaga pasar surat berharga negara (SBN), bukan melalui intervensi langsung di pasar valuta asing.

Penyebab Rupiah Jeblok

BI sebelumnya menilai, pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini lebih banyak dipengaruhi dinamika global. Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel yang memicu lonjakan harga minyak dunia, serta kenaikan suku bunga AS menjadi penyebab rupiah dan mata uang berkembang lainnya melemah.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, tekanan terhadap mata uang dialami mayoritas mata uang negara berkembang. Sejak akhir Februari 2026 ,harga minyak dunia telah melonjak lebih dari 40%. Selain itu, kenaikan imbal hasil US Treasury tenor 10 tahun yang mendekati 4,5% juga ikut mendorong penguatan dolar AS terhadap mata uang global.

“Kalau kita lihat sekarang US Treasury 10 tahun sudah mendekati 4,5%. Akhir Februari masih sekitar 4%," kata Denny di kantor BI, Jakarta Pusat, Rabu (13/5).

Denny mengatakan, pelemahan mata uang juga dialami peso Filipina, baht Thailand, rupee India, rand Afrika Selatan, peso Cile hingga won Korea Selatan.

Pelemahan Rupiah (Bloomberg diolah dengan Chatgpt)

Faktor Domestik

Di sisi lain, ada pula faktor domestik yang menyebabkan pelemahan rupiah. BI mencatat adanya peningkatan permintaan dolar AS dipicu musim repatriasi dividen, pembayaran utang luar negeri, hingga kebutuhan terkait penyelenggaraan ibadah haji.

Namun demikian, Denny mengatakan, BI optimistis dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satunya dengan aktif berada di pasar domestik maupun internasional.

“Begitu pasar Jakarta tutup, kita standby di pasar Eropa. Kita kemudian standby di pasar Amerika untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah,” kata dia.

BI juga menilai fundamental ekonomi Indonesia masih relatif kuat dibanding banyak negara lain. Yang menurut Denny tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, inflasi yang stabil, serta pengelolaan utang luar negeri yang dinilai prudent.

“Oleh sebab itu kami meyakini bahwa dengan sinergi bersama BI, kementerian, dan lembaga itu mampu nanti membuat rupiah akan stabil dan juga cenderung menguat,” kata dia.

Kurs rupiah hari ini ditutup menguat 0,3% di level 17.475 per dolar AS pada perdagangan hari ini, meski sempat melemah hingga menyentuh 17.552 per dolar AS.

Perusahaan milik konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), memperkokoh cengkraman bisnisnya di sektor logistik. Itu terjadi setelah emiten tersebut mengakuisisi entitas anak PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI).

Aksi korporasi tersebut dilakukan anak usaha TPIA yaitu PT Chandra Shipping International (CSI). TPIA memiliki 100% saham CSI.

Melalui transaksi itu, CSI resmi menjadi pengendali baru anak usaha ELPI bernama PT ELPI Trans Cargo (ETC). Nilai akuisisi mencapai Rp 17,3 miliar.

Setelah transaksi rampung, CSI menguasai 57,5% saham ETC atau setara 17.250 lembar saham. Sementara ELPI masih mempertahankan kepemilikan 42,5% atau sebanyak 12.750 lembar saham.

“Dengan dilaksanakannya transaksi tersebut, pengendalian atas ETC telah beralih kepada CSI sehingga ETC tidak lagi menjadi entitas anak terkonsolidasi perseroan efektif sejak Tanggal 08 Mei 2026,” tulis Corporate Secretary ELPI, Wawan Heri Purnomo, dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Rabu (13/5).

Sebelum transaksi dilakukan, seluruh saham ETC atau 100% kepemilikan berada di tangan ELPI. Perseroan kemudian mengalihkan 17.250 lembar saham kepada CSI dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham. Dengan demikian, total nilai nominal saham yang dialihkan mencapai Rp 17,25 miliar.

Wawan menjelaskan, aksi korporasi ini bertujuan mendukung keberlangsungan usaha ETC, terutama untuk pengembangan bisnis di sektor jasa offshore.

Masuknya CSI sebagai pemegang saham pengendali diharapkan dapat memperkuat ekspansi bisnis ETC di sektor logistik lepas pantai, yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan seiring meningkatnya aktivitas industri energi dan maritim.

ELPI juga memastikan transaksi tersebut tidak berdampak terhadap operasional perusahaan. “Transaksi ini tidak memberikan dampak terhadap kegiatan operasional perseroan, dan kegiatan usaha perseroan tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tulis manajemen.

Pada perdagangan hari ini, saham ELPI meroket 22,70% ke level Rp 2.000. Di perdagangan kemarin pun, saham ELPI menyentuh auto reject atas (ARA) dengan kenaikan 24,90%. Sejak awal tahun, saham ELPI telah melesat 150%.

Tahun ini, TPIA gencar melakukan akuisisi untuk memperkuat bisnisnya. Dalam data pemegang saham hingga 1% per 30 April 2026, TPIA terpantau menggenggam sebanyak 229,84 juta saham atau sekitar Rp 4,88% PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA).

Indonesia Investment Authority (INA) dikabarkan telah mengangkat tiga pejabat baru pada hari ini, Rabu (13/5). Tiga kursi jabatan yang diisi mencakup chiefexecutiveofficer (CEO), chiefinformationofficer (CIO), dan kepala risiko INA.

Dilansir dari Bloomberg, Direktur Utama Mandiri Sekuritas Oki Ramadhana disebut menjadi CEO INA. Kemudian mantan Direktur Utama BRI Danareksa Sekuritas, Laksono Widodo, dikatakan menjadi CIO, dan mantan Direktur Bank Ina Perdana, Adhiputra Tanoyo, sebagai kepala risiko INA.

“Ketiganya dilantik pada Rabu ini,” kata sumber Bloomberg yang tidak bersedia disebut namanya, Rabu (13/5).

Katadata telah meminta konfirmasi lebih lanjut kepada Oki Ramadhana dan VP of Communications INA, Putri Dianita Ruswaldi. Namun keduanya tidak memberikan jawaban hingga berita ini ditayangkan.

Saat ini, Oki masih tercatat sebagai direktur utama Mandiri Sekuritas sekaligus komisaris di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia juga pernah bekerja divisi perbankan investasi di HSBC Sekuritas, Morgan Stanley, dan Goldman Sachs Group.

Pucuk pimpinan INA sebelumnya dipegang oleh Ridha Wirakusumah sebagai ketua Dewan Direktur atau CEO INA. Namun masa jabatannya telah habis pada Minggu 15 Februari lalu.

Di bawah kepemimpinan Ridha, INA telah menginvestasikan lebih dari US$ 4,5 miliar bersama mitra investasi global di berbagai sektor prioritas. Hal ini sejalan dengan mandat INA untuk berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan Indonesia dan membangun kekayaan bagi generasi mendatang.

Tak hanya itu, aset kelolaan INA di bawah Ridha juga meningkat dari sekitar US$ 5 miliar menjadi mendekati US$ 10 miliar. INA juga telah membangun fondasi kelembagaan yang kuat sebagai sovereign wealth fund (SWF) yang kredibel dan tepercaya, didukung oleh tim yang profesional dan kapabel serta berada pada posisi terbaik untuk terus menjalankan misinya.

Kepergian Ridha Wirakusumah membuat jajaran direksi INA hanya menyisakan dua dari lima posisi yang terisi melalui penunjukan reguler.

Peralihan kepemimpinan ini di tengah upaya Pemerintah Indonesia meningkatkan aliran modal demi mendukung target pertumbuhan Presiden Prabowo Subianto. Seiring dengan itu, SWF lainnya, Danantara, juga disebut tengah bersiap memperbesar penyaluran investasi dari kas senilai US$ 12 miliar.

Seperti Danantara, INA melapor langsung kepada Presiden Prabowo. Lembaga yang dibentuk pada Desember 2020 itu memiliki mandat menarik modal baru ke Indonesia melalui investasi bersama langsung maupun solusi pembiayaan hibrida, termasuk kredit swasta.

Dalam presentasi perusahaan pada Februari, INA mengungkap telah menyalurkan investasi lebih dari US$ 4,5 miliar bersama mitra investor di berbagai sektor, mulai dari transportasi dan infrastruktur, digital, energi hijau, kesehatan, hingga pendidikan.

INA juga aktif di bisnis kredit swasta. SWF tersebut tercatat menjadi salah satu pemberi pinjaman dalam fasilitas pinjaman US$ 250 juta untuk emiten konglomerat Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA). Dana itu digunakan TPIA untuk mendukung akuisisi stasiun layanan bermerek Esso di Singapura dari Exxon Mobil.

Selain itu, INA turut berpartisipasi dalam pembiayaan swasta senilai US$ 300 juta untuk Traveloka.

Otoritas pasar modal mempertanyakan saham yang baru melantai atau initial public offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI) bisa langsung masuk daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau high shareholding concentration (HSC).

HSC adalah daftar emiten di BEI yang sebagian besar sahamnya terkonsentrasi pada segelintir pihak atau kelompok afiliasi tertentu. Data itu dirilis oleh BEI untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan risiko praktik spekulatif, serta memenuhi standar investor global.

Bos BEI pun mengaku bingung, emiten yang belum lama IPO dan mengalami auto reject atas (ARA) selama belasan hari beruntun justu bisa masuk daftar itu. Sebut saja saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk (RLCO) yang mencetak rekor fantastis dengan ARA sebanyak 18 kali berturut-turut sejak melantai di bursa pada 8 Desember 2025.

Lalu, ada saham PT BSA Logistics Indonesia Tbk (WBSA) yang mencetak ARA hingga 11 kali sejak IPO pada 10 April 2026.

“Kami punya pertanyaan yang sama (mengapa saham baru IPO dan ARA berkali-kali bisa HSC),” kata Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (13/5).

Jeffrey menegaskan, pengawas akan menindaklanjuti temuan terkait proses distribusi saham saat IPO maupun transaksi di pasar sekunder. Menurut dia, regulator bakal melihat bagaimana distribusi saham kala IPO hingga pola transaksi setelah saham diperdagangkan di pasar sekunder.

“Salah satu konsekuensinya adalah tidak akan bisa masuk ke dalam indeks utama di bursa,” katanya.

Sebelumnya, BEI memasukkan saham emiten jasa logistik WBSA dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi. Berdasarkan metodologi penentuan HSC atas struktur kepemilikan saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat per 7 Mei 2026, saham WBSA diketahui dikuasai sejumlah pemegang saham tertentu yang secara agregat menguasai 95,82% dari total saham beredar.

Kendatipun begitu, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S Manullang menyatakan, pengumuman tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran.

“Pengumuman ini tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal,” kata Kristian dalam keterangan resmi, dikutip Senin (11/5).

Kemudian, saham RLCO dimiliki oleh sejumlah pihak tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,35% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat RLCO. UBO RLCO adalah Edwin Pranata. Free float saham emiten ini tercatat 20,04%.

Merujuk data HSC per 31 Maret 2026 dan dipublikasi pada Kamis (2/4), selain WBSA dan RLCO, terdapat delapan saham lagi yang terkonsentrasi tinggi. Berikut perinciannya:

1. PT Rockfields Properti Indonesia (ROCK) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 99,85% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat ROCK. Ultimate beneficiary owner (UBO) atau penerima manfaat utama ROCK adalah Po Sun Kok dan Luciana. Free float saham ROCK tercatat 20%.
2. PT Ifishdeco Tbk (IFSH) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 99,77% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat IFSH. UBO IFSH adalah Fanni Susilo dan Oei Harry Fong Jaya. Free float saham IFSH tercatat 10,06%.
3. Saham PT Satria Mega Kencana Tbk (SOTS). Saham ini dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 98,35% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat SOTS. Free float saham SOTS tercatat 25,01%.
4. PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,75% dari total Saham. Adapun UBO AGII adalah Heyzer Harsono, Rasid Harsono, serta Rachmat Harsono. Free float saham AGII tercatat 7,55%.
5. Saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 97,31% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat BREN. Adapun UBO BREN adalah Prajogo Pangestu. Free float saham BREN tercatat 12,30%.
6. Saham PT Panca Anugrah Wisesa Tbk (MGLV) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,94% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat MGLV. Adapun UBO MGLV adalah Glenn T Sugita, Suriyanto, dan Sugito Walujo. Free float saham MGLV tercatat 21,26%.
7. Saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) yang dimiliki sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,76% dari total saham dalam bentuk warkat dan tanpa warkat DSSA. Adapun UBO DSSA adalah Franky Oesman Widjaja. Free float saham DSSA tercatat 20,41%.
8. Saham PT Lima Dua Lima Tiga Tbk (LUCY) yang dimiliki oleh sejumlah tertentu pemegang saham yang secara agregat menguasai 95,47% dari total Saham dalam bentuk Warkat dan Tanpa Warkat LUCY. Adapun UBO LUCY adalah Dimas Wibobo. Free float saham LUCY tercatat 38,94%.