Walhi mengkritik pemerintah soal penanganan kerusakan lingkungan Sumatra. Organisasi pegiat lingkungan itu mempertanyakan sikap pemerintah yang kelihatan fokus mengurus pengalihan konsesi pasca-pencabutan izin puluhan perusahaan.

Pada Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan karena dinilai melanggar aturan. Tak lama setelah itu, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang pencabutan izin beberapa perusahaan. Pemerintah juga bicara soal pengalihan konsesi lahan milik sejumlah perusahaan yang dicabut izinnya ke Danantara, untuk kemudian dikelola oleh BUMN.

Menurut Walhi, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah pencabutan izin tersebut hanya konsolidasi aset dalam skema investasi negara? “Pergeseran (pemegang konsesi) ini berisiko hanya mengganti aktor pengelola tanpa mengubah paradigma ekstraktif yang selama ini memicu krisis ekologis dan konflik sosial, “ kata Koordinator Pengkampanye Walhi Uli Arta Siagian, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Menurut dia, pencabutan izin tersebut seharusnya menjadi momentum audit menyeluruh atas kerusakan lingkungan serta memastikan pertanggungjawaban hukum korporasi pelanggar. Pencabutan izin tidak boleh menghentikan proses pidana, perdata, atau kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Kesempatan ini juga perlu dimanfaatkan untuk memulihkan wilayah terdampak, termasuk masyarakat dan ekosistemnya.

Gelapnya Informasi Pencabutan Izin

Walhi menagih informasi detail terkait dasar pencabutan izin ke-28 perusahaan. “Tanpa transparansi, publik tidak dapat menguji apakah keputusan ini benar-benar berbasis bukti dan hukum, atau sekadar keputusan administratif yang minim akuntabilitas,” ucap Uli.

Walhi mendesak keterbukaan penuh seluruh dokumen pencabutan izin kepada publik, termasuk hasil audit lingkungan, peta lokasi, dasar hukum keputusan, serta data luasan dan status lahan.

Untuk itu, Walhi telah bersurat untuk meminta keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uli menambahkan, negara juga wajib membuka proses dan tahapan penegakan hukum terhadap para perusahaan. Sebab, publik berhak mengetahui apakah ada sanksi lanjutan, denda, gugatan, atau kewajiban restorasi yang tetap berjalan.

Walhi juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat terdampak dalam penyusunan rencana pemulihan ekologis dan sosial di Sumatra, dan menyampaikan rencana tersebut secara terbuka ke publik.

Sebagai informasi, perusahaan dalam daftar pencabutan izin termasuk pemegang konsesi hutan tanaman industri terbesar di Sumatra Utara Toba Pulp Lestari eks-Indorayon; pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan yaitu Agincourt yang merupakan anak usaha United Tractors (UNTR) dan bagian dari Grup Astra; dan pengembang PLTA Batang Toru North Sumatra Hydro Energy.

Ketiganya juga termasuk dalam daftar perusahaan yang digugat perdata oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkara kerusakan lingkungan di Sumatra.

Kerusakan Hutan, Ancaman Bagi Pesisir

Walhi memperingatkan, pengelolaan lahan dan hutan di hulu yang tidak berorientasi pada pemulihan ekologis akan terus memperparah kerusakan ekosistem pesisir. “Laut dan darat adalah satu kesatuan ekologi. Jika di hulu hanya terjadi pergantian aktor industri tanpa agenda pemulihan, maka pesisir dan laut tetap akan menjadi korban,” kata Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi Mida.

Dia pun meminta pemerintah melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam penyusunan rencana pemulihan. “Karena mereka-lah yang paling terdampak dan sekaligus menjadi penjaga pertama kawasan pesisir,” ujar Mida.

Walhi menekankan, ini kesempatan negara untuk membuktikan bahwa pencabutan izin adalah langkah koreksi menuju tata kelola sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Bukan sekadar perpindahan penguasaan dari korporasi swasta ke korporasi negara tanpa perubahan paradigma.

Usai insiden asap oranye di Cilegon, muncul insiden asap hitam pekat di Tangerang. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan operasional tungku atau boiler berbahan bakarbiomassadi pabrik kertas di Karawaci, Tangerang, setelah adanya laporan masyarakat soal asap hitam pekat yang menganggu pernapasan.

Pabrik kertas tersebut milik PT Panca Kraft Pratama. “Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada Boiler Biomassa 1,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Tungku sejatinya menggunakan pelet kayu atau woodchip, namun temuan di lapangan tidak demikian. “Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” ujar Rizal. KLH juga menilai perlunya perbaikan alat pengendali emisi.

Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali. Perusahaan juga diminta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi eksisting dan rekomendasi tenaga ahli.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penghentian operasional tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup. “Sekaligus menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat,” ujarnya. Dia mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan pantauan Katadata, kualitas udara di sekitar wilayah tersebut lebih buruk dibandingkan wilayah lainnya di Jakarta dan Banten, bahkan pasca-kabar penghentian operasional tungku. Ini dengan melihat data real time dari stasiun pemantauan kualitas udara terdekat.

Pada Jumat (13/2) sekitar Pukul 19.00 WIB, stasiun pemantauan kualitas udara milik KLH di Pondok Pucung, Karang Tengah, Tangerang, menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang mendekati tidak sehat dengan parameter polutan NO2 (95) dan SO2 (73).

Sedangkan stasiun pemantauan milik swasta IQair di Pergudangan, Jakarta Barat, mencatatkan kualitas udara tidak sehat dengan parameter polutan PM 2.5 (153). Tingginya polutan bisa jadi juga karena konsentrasi kendaraan. Lokasi stasiun pemantauan berada tak jauh dari Jalan Daan Mogot, Cengkareng yang kerap macet.

Selain operasional PLTU dan tungku industri, kendaraan memang menjadi sumber polusi utama Jakarta dan sekitarnya.

Setelah insiden asap oranye di Cilegon, muncul insiden asap hitam pekat di Tangerang. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan operasional tungku atau boiler berbahan bakarbiomassadi pabrik kertas di Karawaci, Tangerang. Pemicunya, laporan masyarakat sekitar soal asap hitam pekat yang menganggu pernapasan.

Pabrik kertas tersebut milik PT Panca Kraft Pratama. “Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada Boiler Biomassa 1,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Tungku sejatinya menggunakan pelet kayu atau woodchip, namun temuan di lapangan tidak demikian. “Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” ujar Rizal. KLH juga menilai perlunya perbaikan alat pengendali emisi.

Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali. Perusahaan juga diminta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi eksisting dan rekomendasi tenaga ahli.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penghentian operasional tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup. “Sekaligus menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat,” ujarnya. Dia mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan pantauan Katadata, kualitas udara di sekitar wilayah tersebut lebih buruk dibandingkan wilayah lainnya di Jakarta dan Banten, bahkan pasca-kabar penghentian operasional tungku.

Pada Jumat (13/2) sekitar Pukul 19.00 WIB, stasiun pemantauan kualitas udara milik KLH di Pondok Pucung, Karang Tengah, Tangerang, menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang mendekati tidak sehat dengan parameter polutan NO2 (95) dan SO2 (73).

Sedangkan stasiun pemantauan milik swasta IQair di Pergudangan, Jakarta Barat, mencatatkan kualitas udara tidak sehat dengan parameter polutan PM 2.5 (153). Tingginya polutan bisa jadi juga karena konsentrasi kendaraan. Lokasi stasiun pemantauan berada tak jauh Jalan Daan Mogot, Cengkareng, yang kerap macet.

Selain operasional PLTU dan tungku industri, kendaraan memang menjadi sumber polusi utama Jakarta dan sekitarnya.

Pemangkasan target produksi batu bara nasional dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton menjadi momentum strategis untuk reformasi struktural, mengakselerasi transisi menuju energi yang lebih bersih.

Policy Strategist CERAH Naomi Devi Larasati menilai, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM ini perlu dibarengi pengalihan pembiayaan dari perbankan dalam negeri ke sektor energi hijau. Perbankan nasional harus memikirkan risiko keberlanjutan bisnisnya apabila terus mendanai industri batu bara.

Pengalihan pembiayaan bisa menjadi katalisator percepatan pembangunan energi terbarukan, salah satunya untuk rencana mencapai 100 Gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Jika proyek 100 GW PLTS yang terdiri dari 80 GW di 80 ribu desa dan 20 GW PLTS tersentralisasi dapat dijalankan, ini akan membantu mendorong meningkatnya perekonomian daerah-daerah tersebut,” kata Naomi, dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (13/2).

Aliran listrik tidak hanya membantu penerangan rumah tangga, tapi sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis lokal di daerah.

“Rencana ini juga dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan industri panel surya nasional,” ujar Naomi.

Permintaan Batu Bara Global Melemah

Di samping itu, Program and Policy Manager CERAH Wicaksono Gitawan, melihat tren penurunan permintaan global terhadap batu bara sebagai indikasi melemahnya industri fosil tersebut. Wicak merujuk data BPS yang memperlihatkan penurunan nilai ekspor batu bara sebesar 19,7% menjadi US$ 24,48 miliar (Rp 412,1 triliun, kurs Rp 16.830/US$).

Menurut dia, pemangkasan produksi batu bara seharusnya tidak hanya menjadi kebijakan reaktif untuk menaikkan harga, tapi harus menjadi rencana jangka panjang mengurangi ketergantungan pada komoditas yang diperkirakan bakal meredup pasarnya (sunset industry).

Data global juga menunjukkan penciutan pasar batu bara yang bersifat struktural. Ini terlihat dari permintaan yang terus mengecil, impor batu bara Asia pada 2025 turun 4,4% menjadi 1,09 miliar ton, India turun 6% menjadi sekitar 163 juta ton, dan Cina turun tajam sekitar 52 juta ton (year to date).

“Perencanaan energi nasional seharusnya diarahkan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada batu bara dan pada saat yang sama menggenjot energi terbarukan besar-besaran secara cepat,” ujar Wicak.

Selain itu, mempertahankan ketergantungan batu bara yang tidak efisien akan terus membebani PT PLN (Persero) dengan biaya perawatan yang tinggi dan kontrak jangka panjang bersama Independent Power Producers (IPPs).

Selama ini, batu bara dianggap sebagai energi yang lebih murah karena adanya dukungan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Padahal, biaya pembangkitan listrik batu bara justru melonjak dari Rp 637 per kilowatt-jam (kWh) pada 2020 menjadi Rp 941/kWh pada 2024. Didorong oleh infrastruktur yang usang dan meningkatnya biaya operasional, perawatan, dan kepatuhan.

“Seluruh biaya ini ujungnya akan terkompensasi melalui subsidi. Dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tren kenaikan yang signifikan untuk subsidi listrik. Artinya, seiring berlanjutnya ketergantungan pada batu bara, beban terhadap APBN terus membengkak,” ujarnya.

Menilik analisis terbaru International Institute for Sustainable Development (IISD), subsidi energi Indonesia mencapai Rp 713,5 triliun pada 2024, namun alokasinya masih didominasi untuk energi fosil. Energi bersih dan kendaraan listrik hanya menerima subsidi sekitar Rp 10,7 triliun atau 1,5% dari total subsidi energi.

Mayoritas subsidi energi dialokasikan untuk energi fosil, yakni mencapai Rp 634,3 triliun atau 88,9%, termasuk subsidi tarif listrik di dalamnya. Subsidi tarif listrik untuk konsumen tercatat Rp 176 triliun atau kira-kira Rp 625.000 per orang per tahun.

Selain itu, Wicak menilai pengurangan produksi batu bara jangka panjang harus tercermin dalam kebijakan pemerintah yang mengikat secara hukum, sehingga beberapa regulasi perlu diperbaiki. Salah satunya, Peraturan Presiden 112 tahun 2022 yang justru memperluas pengecualian untuk pembangunan PLTU baru dalam draf revisinya yang dirilis pada 2025 lalu.

Pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang masih mencantumkan porsi batu bara yang tinggi mencapai 47-50% pada 2030.

Kebakaran dilaporkan melanda ratusan hektare area hutan dan lahan di Provinsi Riau. Kini, bencana asap membayangi provinsi tersebut, termasuk ibukotanya Pekanbaru.

Berdasarkan data GPS Kementerian Kehutanan per Jumat (13/2) pagi, api menyelimuti area sekitar 745,5 hektare, yang mencakup wilayah Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Rohil, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Pelalawan. Area yang terbakar termasuk hutan produksi, area penggunaan lain (APL), hingga hutan lindung.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto menjelaskan, kondisi angin bertiup dari utara ke selatan. "Jadi ada potensi asap dari lokasi-lokasi kebakaran di pesisir menuju Pekanbaru,” kata dia kepada Katadata, pada Jumat (13/2).

Saat ini, pihaknya terus memantau Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) Kota Pekanbaru. Dia berharap Dinas Kesehatan bisa melakukan upaya-upaya mitigasi untuk meminimalkan dampaknya terhadap warga bila situasi kebakaran dan asap memburuk.

Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, dan dinas-dinas terkait dilaporkan sudah menggelar rapat untuk memberi rekomendasi penetapan status siaga provinsi kepada Gubernur Riau.

Pelalawan Berstatus Siaga Darurat Karhutla, Bengkalis Menyusul

Ferdian menjelaskan, kebakaran paling luas berada di Pulau Mendol, tepatnya Desa Teluk Beringin, Kabupaten Pelalawan, yakni mencapai 565 hektare. Saat ini, Kabupaten Pelalawan dalam status Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kondisi Siaga berarti kondisi rawan, potensi meluas, sehingga butuh mobilisasi sumber daya untuk pemadaman.

Menurut Ferdian, kebakaran di wilayah tersebut dimulai di lahan berstatus APL, namun kemudian merembet ke wilayah lainnya. Indikasinya, pembakaran lahan oleh masyarakat untuk kebutuhan pertanian dan perkebunan.

“Awalnya ada masyarakat membersihkan lahan dengan membakar sisa-sisa tumpukan atau merun, karena angin kencang (api) jadi tidak terkendali,” ujarnya.

Menurut dia, rata-rata lokasi kebakaran berdekatan maupun di dalam area kebun sawit, milik masyarakat maupun perusahaan. “Ada beberapa yang di kebun dengan sawit-sawit muda, banyak juga di semak belukar yang kemungkinan dibakar untuk pembersihan. Ada juga di perbatasan hutan tanaman industri,” ujarnya.

Setelah Pelalawan berstatus Siaga Darurat Karhutla, selanjutnya akan ada penetapan status yang sama di Bengkalis.

Sebagai informasi, tim pemadam sudah sekitar sebulan menangani api di Provinsi Riau, tepatnya sejak minggu kedua Januari 2026. Upaya pemadaman di sejumlah wilayah terkendala oleh beberapa hal, di antaranya sumber air yang semakin berkurang dan akses jalan yang sulit ditempuh.

Beberapa lokasi kebakaran dilaporkan tak terguyur hujan hampir selama 20 hari. “Ditambah gambut sudah kering dengan tinggi muka air tanah minus hampir 90 sentimeter,” ucapnya.

Tim pemadam juga berhadapan dengan kondisi angin kencang yang sering berubah arah. "Ini meningkatkan potensi bahaya bagi personal Manggala Agni yang berada di kepala api,” ujar Ferdian.

Di beberapa lokasi yang sulit dijangkau, para pemadam memilih bermalam untuk memudahkan upaya pemadaman.

Setelah bencana banjir dan longsor, Sumatra kini dilanda kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG) per 12 Februari, terdapat 385 titik panas atau hotspot, terbanyak di Provinsi Riau yaitu 279 titik. Situasi ini tampak anomali di tengah situasi cuaca mayoritas wilayah Indonesia yang masih cenderung dilanda hujan. Bagaimana temuan di lapangan?

Berdasarkan hasil pantauan Kementerian Kehutanan, sekitar 745,5 hektare area hutan dan lahan di Provinsi Riau, masih diselimuti api pada Jumat (13/2) pagi. Kebakaran terjadi di wilayah Kabupaten Kampar, Kota Dumai, Kabupaten Rohil, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Pelalawan. Area yang terbakar termasuk hutan produksi, area penggunaan lain (APL), hingga hutan lindung.

Bila merujuk pada area kebakaran, dugaan pun mencuat soal adanya kebakaran yang disengaja. Katadata menghubungi Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Kemenhut Ferdian Krisnanto untuk mengetahui lebih dalam soal kondisi di lapangan. Dia tak menampik sudah ada temuan-temuan dan tengah didalami.

Di Kabupaten Kampar, khususnya Desa Rimbo Panjang dan Desa Karya Indah, terdapat indikasi bahwa kebakaran terkait pembukaan lahan untuk perumahan. “Di Kampar tadi indikasi pembersihan lahan, bisa jadi untuk perumahan atau kebun karena di samping-sampingnya sudah kavlingan,” kata Ferdian kepada Katadata, pada Jumat (13/2). Luasan kebakaran di Desa Karya Indah per pagi ini tercatat mencapai dua hektare.

Ferdian dan tim menemukan papan nama pemilik kavling di area tersebut, namun belum bisa mengonfimasi kebenaran soal pemilikan lahan tersebut. “Tentunya kewenangan di penegak hukum nantinya. Tugas kami pemadaman dulu,” ucap dia.

Situasi Pemadaman Sulit: Cuaca Kering hingga Angin Kencang di Sebagian Wilayah Kebakaran

Ferdian mengungkapkan, tim menghadapi situasi sulit di lapangan. Pemadaman terhambat beberapa hal, antara lain sumber air yang semakin berkurang dan akses jalan yang sulit ditempuh.

Beberapa lokasi kebakaran dilaporkan tak terguyur hujan hampir selama 20 hari. “Ditambah gambut sudah kering dengan tinggi muka air tanah minus hampir 90 sentimeter,” ucapnya.

Tim juga berhadapan dengan kondisi angin kencang yang sering berubah arah. "Ini meningkatkan potensi bahaya bagi personal Manggala Agni yang berada di kepala api,” ujar Ferdian.

Di beberapa lokasi yang sulit dijangkau, para pemadam memilih bermalam untuk memudahkan upaya pemadaman.

Bila mengacu pada peta fire weather indeks BMKG, titik-titik panas di Provinsi Riau memang berada di wilayah "merah" yaitu wilayah dengan potensi api besar bila terjadi kebakaran.

Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE) tahap pertama telah memasuki fase tender. Sebanyak 24 perusahaan asal Tiongkok, Prancis, Jepang, Singapura, dan Hongkong, bersaing untuk memeroleh proyek di empat kota yaitu Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta.

Perusahaan-perusahaan asing yang mengikuti tender wajib membentuk konsorsium dengan mitra lokal. “Adanya konsorsium ini kami harapkan bisa memberikan transfer teknologi dengan perusahaan lokal atau pemerintah daerah," kata Lead of Waste-to-Energy Danantara Fadli Rahman melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Fadli memastikan proses pemilihan badan usaha pelaksana proyek PSEL ini dilakukan secara transparan dan berbasis mitigasi risiko. "Kami ingin memastikan terjadinya tata kelola yang kuat sejak hulu," ujarnya. Pengumuman hasil tender direncanakan pada Februari ini.

Dari 24 perusahaan peserta tender, terbanyak merupakan perusahaan Tiongkok dan Hongkong. Berikut profil lima di antaranya:

Chongqing Sanfeng Environment Group Corp., Ltd.

Perusahaan ini memiliki rekam jejak panjang sebagai investor, pengembang, sekaligus operator fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah. Berdiri pada 2009 dan berkantor pusat di Chongqing, Sanfeng Environment tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Saham Shanghai dengan kode saham 601827.SH.

Berbeda dengan kontraktor Engineering Procurement Construction (EPC) umum yang memiliki divisi lingkungan, Sanfeng Environment sejak awal menempatkan WtE sebagai inti bisnis.

Sanfeng Environment dikenal sebagai pemegang lisensi teknologi grate incinerator dari Martin GmbH (Jerman). Teknologi ini kemudian dilokalisasi dan dikembangkan hingga mampu memproduksi sendiri peralatan inti WtE, mulai dari tungku pembakaran, pemurnian gas buang, hingga pengolahan residu.

Hingga akhir 2023, teknologi dan peralatan Sanfeng Environment telah diterapkan di lebih dari 250 proyek WtE dengan lebih dari 400 lini insinerasi di berbagai negara. Total kapasitasnya lebih dari 220.000 ton sampah per hari.

Selain menyediakan teknologi, Sanfeng Environment juga berperan sebagai investor dan operator proyek melalui skema BOT (build, operate, dan transfer) dan skema PPP (Public Private Partnership), dengan lebih dari 50 proyek WtE yang telah beroperasi atau dalam tahap konstruksi.

Wangneng Environment Co., Ltd

Wangneng Environment mulai beroperasi pada 2012 dan berkantor pusat di Huzhou, Zhejiang. Bisnis perusahaan mencakup pemanfaatan limbah dapur, pengolahan air limbah, pengolahan lumpur, hingga daur ulang karet.

Wangneng Environment Co memiliki 98 perusahaan, termasuk lima anak perusahaan luar negeri yang tersebar di Thailand, Kamboja, Australia, dan Singapura.

Dalam bisnis WtE, perusahaan mengubah limbah, terutama limbah padat, menjadi energi (listrik atau panas) melalui berbagai proses, di antaranya pembakaran, gasifikasi, atau bioteknologi.

Beberapa proyek WtE yang pernah dipegang Wangneng Environment melibatkan instalasi pabrik pengolahan limbah. Perusahaan mengklaim mampu menghasilkan 3,04 miliar kWh listrik bersih dihasilkan setiap tahun. Dengan pemakaian listrik rata-rata rumah kecil menengah di Indonesia, output ini bisa digunakan untuk lebih dari 2,5 juta rumah per tahun.

Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd

Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd bukan pemain baru di Indonesia. Sebelumnya, anak usahanya, Weiming Equipment, menandatangani kontrak penyediaan peralatan insenerator WtE dengan perusahaan Indonesia Shanghai Dingxin Investment/Qingshan Park. Ini adalah kolaborasi di bidang ekspor teknologi lingkungan.

Selama ini, Weiming Environment dikenal sebagai pemain utama dalam teknologi dan operasi WtE di Tiongkok. Bisnis WtE mereka mencakup desain, investasi, pembangunan, dan operasi fasilitas WtE; manufaktur dan pemasangan peralatan insenerator dan tenaga WtE; serta pengolahan sampah padat perkotaan dengan pembangkit listrik dari limbah.

Pada 2023, Weiming Environment menghasilkan total listrik sekitar 3,85 miliar kWh listrik dari operasi mereka, terutama dari pembangkit WtE.

Perusahaan ini pernah menawarkan kerja sama investasi sekitar US$225 juta atau sekitar Rp3,78 triliun kepada Pemerintah Provinsi Bali untuk pengelolaan sampah dan BOO WtE melalui Weiming Environment Protection. Perusahaan juga pernah menjajaki penggunaan teknologi insinerasi di calon Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Cirebon Raya.

SUS Indonesia Holding Limited

Meski bernama SUS Indonesia Holding Limited, kenyataannya ini adalah perusahaan yang terdaftar di Tiongkok. Perusahaan ini merupakan anak usaha dari Shanghai SUS Environment Co., Ltd. Perusahaan mulai beroperasi pada 2022 dengan fokus bisnis pada WTE dan mengelola investasi jangka panjang.

Alasan perusahaan ini memilih pasar Indonesia adalah volume sampah kota sangat besar, keterbatasan tempat pembuangan akhir, dan kebutuhan energi bersih yang meningkat. Perusahaan induknya, Shanghai SUS Environment Co., Ltd berdiri tahun 2008 di Qingpu District, Shanghai.

Sejauh ini, perusahaan sudah memegang 8.489 proyek WTE di sejumlah negara. Di Makassar, Sulawesi Selatan, perusahaan ini membangun fasilitas WTE lewat perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah setempat. Volume sampah yang dikelola sebanyak 1.300 ton sampah setiap hari, dengan teknologi insinerasi dan turbin menghasilkan daya listrik 35 MW.

PT Jinjiang Environment Indonesia

Jinjiang Environment Indonesia merupakan bagian dari grup perusahaan lingkungan asal Tiongkok, yakni Zheneng Jinjiang Environment Holding Co., Ltd. yang merupakan pemain utama dalam industri WTE di Tiongkok sejak 1998.

Pada 16 Februari 2025, Zheneng Jinjiang menyelesaikan restrukturisasi internal PT Jinjiang Environment Indonesia. Sebelumnya, 90 persen kepemilikan saham perusahaan itu dipegang oleh Lamoon Holdings Limited di British Virgin Islands. Di Indonesia, Jinjiang Environment Indonesia berada di bawah China Jinjiang Environment Holding Co.

Jinjiang Environment Indonesia memiliki fokus bisnis pada pengolahan limbah padat menjadi energi listrik. Perusahaan sudah memiliki proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kapasitas yang dihasilkan sebanyak 1.000 ton sampah per hari dengan output listrik sebesar 20 MW.

Di Palembang, perusahaan ini membangun kolaborasi dengan perusahaan lokal dengan skema Build Own Operate dengan kontrak konsesi 30 tahun. Investasi awal untuk pembangunan PLTsa di Palembang, perusahaan ini mengucurkan dana US$120 juta atau setara dengan Rp1,8 triliun.

Di sisi lain, induknya di Indonesia telah memegang 27 fasilitas WTE di Tiongkok. Mereka juga memiliki tiga fasilitas pengolahan limbah dapur atau organic waste dan delapan fasilitas daur ulang sumber daya limbah dengan total kapasitas pengolahan 44.000 ton limbah per hari.

Sejumlah wilayah terpantau memiliki kualitas udara sehat pagi ini, Jumat (13/2), termasuk Bandung dan Jakarta. Dari pantauan situs IQAir pukul 07.20 WIB, poin AQI wilayah-wilayah ini tidak melebihi 50 dan masuk kategori baik.

Kualitas udara yang tergolong baik dinilai menjadi waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan.

"Ini adalah waktu yang ideal untuk melakukan aktivitas di luar ruangan dengan sedikit atau tanpa risiko yang ditimbulkan oleh udara yang dihirup," demikian pernyataan IQAir, dikutip pada Jumat (13/2).

Selain Bandung dan Jakarta, berikut beberapa wilayah dengan kualitas udara terbaik pagi ini:

1. Bandung, Jawa Barat, dengan poin AQI 39 atau dalam kategori baik
2. Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan poin AQI 39 atau dalam kategori baik
3. Badung, Bali, dengan poin AQI 44 atau dalam kategori baik
4. Jakarta, dengan poin AQI 50 atau dalam kategori baik
5. Bogor, Jawa Barat, dengan poin AQI 51 atau dalam kategori sedang

Di sisi lain, kualitas udara Kota Pontianak di Kalimantan Barat tercatat paling buruk di Indonesia pagi ini. Dengan poin AQI 152, kualitas udara Pontianak tergolong tidak sehat.

Pada kualitas udara yang tidak sehat, masyarakat umum terutama kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, orang hamil, atau penderita penyakit jantung dan paru rentan mengalami efek kesehatan.

“Ketika kualitas udara dikategorikan tidak sehat, masyarakat umum, terutama kelompok yang sensitif, mungkin mulai mengalami efek kesehatan,” kata IQAir.

IQAir menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan dalam kondisi ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG juga beberapa kali mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker, khususnya jika berada di lokasi dengan tingkat pencemaran udara tinggi.

Sedangkan di lingkup global, kota besar dengan kualitas udara terburuk bahkan mencapai kategori sangat tidak sehat, tepatnya di Lahore, Pakistan. Berikut daftarmya:

1. Lahore, Pakistan, dengan poin AQI 219 atau dalam kategori sangat tidak sehat
2. Dhaka, Bangladesh, dengan poin AQI 215 atau dalam kategori sangat tidak sehat
3. Delhi, India, dengan poin AQI 196 atau dalam kategori tidak sehat
4. Karachi, Pakistan, dengan poin AQI 185 atau dalam kategori tidak sehat
5. Ulaanbaatar, Mongolia, dengan poin AQI 172 atau dalam kategori tidak sehat

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, Kota Krasnoyarsk di Rusia dan Kota Bern di Swiss justru memiliki kualitas udara paling sehat di dunia. Poin AQI kota tersebut terpantau 0. Berikutnya disusul Auckland di Selandia Baru dengan poin AQI 3 dan Copenhagen di Denmark dengan poin AQI 9.

Indeks AQI merupakan konsentrasi polutan udara yang menunjukkan kategori kualitas udara. Rumus indeks umumnya mempertimbangkan enam polutan utama, yaitu PM2.5, PM10, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan ozon permukaan tanah.

Kategori baik memiliki rentang skor AQI 0-50, kategori sedang memiliki rentang skor 51-100, dan kategori tidak sehat untuk kelompok sensitif berada pada rentang skor 101-15o.

Sedangkan kategori tidak sehat dengan rentang skor AQI di angka 151-200, kategori sangat tidak sehat 200-299, dan kategori berbahaya pada rentang 300-500.

Kualitas udara dalam kategori sangat tidak sehat dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Sementara itu, kualitas udara kategori berbahaya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi manusia.

Subsidi energi Indonesia mencapai Rp 713,5 triliun pada 2024, namun alokasinya masih didominasi untuk energi fosil. Energi bersih dan kendaraan listrik hanya menerima subsidi sekitar Rp 10,7 triliun atau 1,5% dari total subsidi energi.

Mayoritas subsidi energi dialokasikan untuk energi fosil, yakni mencapai Rp 634,3 triliun atau 88,9%, termasuk subsidi tarif listrik di dalamnya. Subsidi tarif listrik untuk konsumen tercatat Rp 176 triliun atau kira-kira Rp 625.000 per orang per tahun.

Angka-angka tersebut terungkap dalam analisis International Institute for Sustainable Development (IISD) yang dirilis beberapa hari lalu.

Tak hanya dukungan energi berupa anggaran negara, laporan tersebut juga menyoroti kebijakan sisi hulu termasuk kebijakan batas atas harga batu bara (coal price cap) yang turut memengaruhi biaya energi di luar tagihan konsumen.

Meski punya andil menahan kenaikan tarif listrik, kebijakan ini seperti memberi dukungan implisit sebesar Rp 58,5 triliun yang menutupi biaya sebenarnya dari pembangkit listrik tenaga batu bara.

“Kebijakan ini menutupi biaya riil pembangkit listrik batu bara dan justru memperkuat ketergantungan terhadap energi fosil,” kata Anissa Suharsono, Penulis Utama dan Penasihat Kebijakan Senior IISD, dalam keterangan resminya yang dikutip pada Kamis (12/2).

Picu Risiko Fiskal

Mekanisme penetapan harga ini sekaligus membuat belanja publik rentan terhadap volatilitas di pasar energi global. Saat harga energi internasional meningkat, pembayaran kompensasi pada PT PLN dan Pertamina juga demikian.

“Sehingga membebani anggaran negara dan membuat biaya subsidi sulit dikontrol,” ujar Anissa.

Selain itu, harga energi fosil yang rendah juga melemahkan insentif untuk efisiensi energi dan investasi energi bersih. Di beberapa sektor, efeknya bisa mengurangi efektivitas instrumen penetapan harga karbon di Indonesia.

Masalah lainnya diakibatkan distribusi subsidi yang tidak tepat sasaran. Dalam skema subsidi LPG 3 kg, konsumsi 10% rumah tangga terkaya tercatat hampir setara dengan konsumsi 10% rumah tangga termiskin. Ini menunjukkan adanya kebocoran subsidi yang signifikan.

Menurut Anissa, Indonesia perlu pendekatan reformasi subsidi yang bertahap dan dikomunikasikan lebih baik.

“Penargetan subsidi yang lebih tepat sasaran, pengalihan belanja publik secara bertahap ke energi bersih, serta perlindungan sosial menjadi kunci untuk reformasi ini,” kata dia.

Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Norwegia meluncurkan Layanan Dana Masyarakat untuk Lingkungan atau Small Grant Periode Keempat, pada Kamis (12/2). Pendanaan dengan skema hibah ini jadi salah satu cara menekan angka deforestasi di Indonesia.

Dana tersebut akan disalurkan Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, untuk mendukung target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 dengan mekanisme pendanaan berbasis hasil.

“Atas nama Pemerintah Indonesia, kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pemerintah Norwegia atas kerja sama yang sangat baik selama ini,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dalam keterangan resmi dikutip pada Kamis (12/2).

Selama tiga periode pelaksanaan, program ini telah menyalurkan dana sebesar Rp 19,31 miliar kepada 561 kelompok masyarakat. Totalnya mencakup 31.512 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.

Penerima manfaat dalam hal ini mulai dari generasi muda, kelompok perhutanan sosial, hingga pegiat konservasi dan pelestarian alam.

Program ini memang didesain untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam upaya pelestarian lingkungan dan penguatan ketahanan iklim.

Untuk periode keempat, pengajuan usulan kegiatan oleh masyarakat dibuka pada 12-19 Februari 2026 dengan proses pendaftaran dan pengajuan proposal secara daring melalui laman layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id. Selanjutnya, proposal akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Upaya Pelestarian Lingkungan dengan Melibatkan Generasi Muda

Dalam periode ini, masyarakat dapat memilih salah satu dari tiga tema utama. Pertama, FOLU Goes to School, berfokus pada pelibatan generasi muda dalam pelestarian lingkungan. Kedua, FOLU Terra, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan. Ketiga, FOLU Biodiversity, mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati.

Menteri Pembangunan Internasional Norwegia, Asmund Aukrust, menyebut Small Grant Periode Keempat ini sebagai bukti bahwa dukungan harus sampai ke masyarakat yang hidup paling dekat dengan hutan.

“Kami sangat bangga dengan kemitraan dan persahabatan yang terjalin dengan Indonesia. Kami datang untuk mendengarkan, belajar, dan menegaskan bahwa kita berada dalam perjuangan ini bersama-sama,” ujarnya.

Berbekal tag satelit berbasis drone, Ekspedisi Spesies Laut Bermigrasi 2025 merekam jejak paus biru kerdil yang berenang lebih dari 2.000 kilometer hanya dalam sembilan hari. Ini menggambarkan betapa luasnya ruang jelajah spesies tersebut.

Ekspedisi oleh Konservasi Indonesia ini dilakukan di Laut Sawu, bagian dari Bentang Laut Sunda Kecil yang berada di Nusa Tenggara Timur. Bentang Laut Sunda Kecil menjadi penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang didalamnya terdapat kawasan Segitiga Terumbu Karang Dunia.

Dinamika arus dan topografi bawah lautnya menciptakan wilayah produktif sekaligus menjadi jalur migrasi penting bagi paus, lumba-lumba, dan hiu paus.

Namun, saat ini kebijakan pengelolaan satwa migrasi disusun dengan data dan informasi yang belum utuh. Jalur migrasi, area istirahat, hingga lokasi penting untuk mencari makan belum dipetakan dengan optimal.

Padahal, data tersebut krusial untuk penyusunan kebijakan, bagaimana jalur pelayaran, area penangkapan ikan, atau lokasi rumpon bisa ditetapkan tanpa mengganggu jalur migrasi satwa.

“Wilayah dengan tingkat sighting tinggi perlu pengelolaan khusus,” kata Rusydi, perwakilan peneliti dari Universitas Muhammadiyah Kupang, dalam keterangan resmi dikutip pada Kamis (12/2).

Menurut dia, data perjalanan spesies semacam ini dapat membantu penyusunan kebijakan pariwisata, agar tetap berkelanjutan tanpa mengganggu satwa.

Catat Spesies Megafauna Laut

Para periset juga mencatat sekitar 10–12 spesies megafauna laut selama ekspedisi. Beberapa perilaku kawin pada spinner dolphin dan melon-headed whale juga terdokumentasi. Informasi tersebut penting untuk memahami musim biologis dan kebutuhan habitat spesies migrasi.

Pergerakan paus biru kerdil terekam sejak 13 Oktober 2025, hingga sinyal terakhir diterima pada 22 Oktober 2025. Tag satelit berjenis LIMPET dipilih karena berdampak minimal bagi paus.

Tag satelit LIMPET memiliki dua anak panah berukuran tujuh sentimeter. Perangkat kecil untuk memantau pergerakan paus itu ditembakkan tepat di belakang sumber pernapasan paus (blowhole) dan di depan sirip punggung.

Penempatan yang harus pas, menjadi tantangan bagi para periset karena tubuh paus hanya terekspos maksimal dua detik di atas permukaan air.

“Dengan waktu yang hanya sekejap itu, sudah pasti angin, gelombang, dan pergerakan paus akan sangat memengaruhi peluang keberhasilan,” ucap Edy Setyawan, peneliti dari Elasmobranch Institute Indonesia.

Akibat kesulitan itu, hanya satu dari empat tag satelit yang berhasil terpasang. Tetapi, para periset menegaskan cara ini tidak terlalu invasifdibandingkan pendekatan konvensional.

Melibatkan Peneliti dari Indonesia dan Timor Leste

Ekspedisi ini difasilitasi Konservasi Indonesia dengan melibatkan peneliti dari berbagai pihak, ada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Conservation International Timor Leste, Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku.

Lalu ada Elasmobranch Institute Indonesia, James Cook University, Thrive Conservation, Universidade Nacional Timor Lorosa'e, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Universitas Tribuana Kalabahi.

Dalam ekspedisi ini, Konservasi Indonesia tidak hanya ingin mendapat temuan baru, tapi sekaligus memperkuat kerja sama penelitian kelautan yang kelak memberi manfaat strategis bagi kawasan.

Sepakat dengan prinsip tersebut, Jafet Potenzo, Marine Science Specialist Conservation International Timor-Leste, menilai kolaborasi ilmiah seperti ini memperkuat hubungan dan pembelajaran di kawasan. Pengetahuan yang dibangun bersama dapat memperkuat kapasitas pengelolaan sumber daya laut di masing-masing negara.

Berbekal tag satelit berbasis drone, Ekspedisi Spesies Laut Bermigrasi 2025 merekam jejak paus biru kerdil yang berenang lebih dari 2.000 kilometer hanya dalam sembilan hari. Ini menggambarkan betapa luasnya ruang jelajah spesies tersebut.

Ekspedisi oleh Konservasi Indonesia ini dilakukan di Laut Sawu, bagian dari Bentang Laut Sunda Kecil yang berada di Nusa Tenggara Timur. Bentang Laut Sunda Kecil menjadi penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang didalamnya terdapat kawasan Segitiga Terumbu Karang Dunia.

Dinamika arus dan topografi bawah lautnya menciptakan wilayah produktif sekaligus menjadi jalur migrasi penting bagi paus, lumba-lumba, dan hiu paus.

Namun, saat ini kebijakan pengelolaan satwa migrasi disusun dengan data dan informasi yang belum utuh. Jalur migrasi, area istirahat, hingga lokasi penting untuk mencari makan belum dipetakan dengan optimal.

Padahal, data tersebut krusial untuk penyusunan kebijakan, bagaimana jalur pelayaran, area penangkapan ikan, atau lokasi rumpon bisa ditetapkan tanpa mengganggu jalur migrasi satwa.

“Wilayah dengan tingkat sighting tinggi perlu pengelolaan khusus,” kata Rusydi, perwakilan peneliti dari Universitas Muhammadiyah Kupang, dalam keterangan resmi dikutip pada Kamis (12/2).

Menurut dia, data perjalanan spesies semacam ini dapat membantu penyusunan kebijakan pariwisata, agar tetap berkelanjutan tanpa mengganggu satwa.

Catat Spesies Megafauna Laut

Para periset juga mencatat sekitar 10–12 spesies megafauna laut selama ekspedisi. Beberapa perilaku kawin pada spinner dolphin dan melon-headed whale juga terdokumentasi. Informasi tersebut penting untuk memahami musim biologis dan kebutuhan habitat spesies migrasi.

Pergerakan paus biru kerdil terekam sejak 13 Oktober 2025, hingga sinyal terakhir diterima pada 22 Oktober 2025. Tag satelit berjenis LIMPET dipilih karena berdampak minimal bagi paus.

Tag satelit LIMPET memiliki dua anak panah berukuran tujuh sentimeter. Perangkat kecil untuk memantau pergerakan paus itu ditembakkan tepat di belakang sumber pernapasan paus (blowhole) dan di depan sirip punggung.

Penempatan yang harus pas, menjadi tantangan bagi para periset karena tubuh paus hanya terekspos maksimal dua detik di atas permukaan air.

“Dengan waktu yang hanya sekejap itu, sudah pasti angin, gelombang, dan pergerakan paus akan sangat memengaruhi peluang keberhasilan,” ucap Edy Setyawan, peneliti dari Elasmobranch Institute Indonesia.

Akibat kesulitan itu, hanya satu dari empat tag satelit yang berhasil terpasang. Tetapi, para periset menegaskan cara ini tidak terlalu invasifdibandingkan pendekatan konvensional.

Melibatkan Peneliti dari Indonesia dan Timor Leste

Ekspedisi ini difasilitasi Konservasi Indonesia dengan melibatkan peneliti dari berbagai pihak, ada Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang, Conservation International Timor Leste, Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Timur, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku.

Lalu ada Elasmobranch Institute Indonesia, James Cook University, Thrive Conservation, Universidade Nacional Timor Lorosa'e, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Universitas Tribuana Kalabahi.

Dalam ekspedisi ini, Konservasi Indonesia tidak hanya ingin mendapat temuan baru, tapi sekaligus memperkuat kerja sama penelitian kelautan yang kelak memberi manfaat strategis bagi kawasan.

Sepakat dengan prinsip tersebut, Jafet Potenzo, Marine Science Specialist Conservation International Timor-Leste, menilai kolaborasi ilmiah seperti ini memperkuat hubungan dan pembelajaran di kawasan. Pengetahuan yang dibangun bersama dapat memperkuat kapasitas pengelolaan sumber daya laut di masing-masing negara.