Ini juga karena kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta tetap hidup

Yogyakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 mencapai 5,61 persen secara tahunan, merupakan angka tertinggi sejak kuartal III 2022.

Menkeu di Yogyakarta, Jumat, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut ditopang kuatnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta konsumsi pemerintah yang semakin efisien dan produktif.

"Ini juga karena kita bisa mengelola anggaran lebih efisien dan memastikan sektor swasta tetap hidup," kata Purbaya saat menghadiri pembukaan Jogja Financial Festival (Finfest) 2026 di Jogja Expo Center (JEC) Yogyakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi nasional yang dinilai tetap kuat.

Hal tersebut, kata Purbaya, terlihat dari berbagai indikator ekonomi yang terus tumbuh, mulai dari indeks keyakinan konsumen, penjualan kendaraan bermotor, konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penjualan listrik, hingga konsumsi semen domestik.

Sementara Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan tantangan terbesar saat ini bukan lagi sekadar memperluas akses keuangan, melainkan memastikan akses tersebut benar-benar membuat masyarakat semakin berdaya, bukan justru terjebak dalam konsumsi impulsif, algoritma digital, maupun jeratan utang.

"Uang tentu penting. Sistem keuangan tentu penting. Tetapi uang tidak boleh naik tahta menjadi tujuan akhir seluruh ikhtiar kita. Ia harus tetap menjadi sarana untuk memuliakan kehidupan," kata Sri Sultan.

Oleh karena itu, di tengah derasnya arus digitalisasi keuangan dan maraknya budaya konsumtif, Sultan HB mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, kembali meneguhkan spirit "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" sebagai fondasi literasi keuangan yang berakar pada kearifan budaya.

Sri Sultan mengatakan falsafah Jawa "Gemi, Nastiti, Ngati-ati" memiliki relevansi yang semakin kuat di era ekonomi digital saat ini. Gemi dimaknai sebagai kemampuan menahan konsumsi demi tujuan jangka panjang.

Sementara Nastiti menjadi kecermatan dalam mengambil keputusan finansial, sedangkan Ngati-ati merupakan kewaspadaan terhadap risiko-risiko keuangan yang sering kali tidak terlihat di balik kemudahan layanan digital.

"Kecerdasan finansial tidak cukup hanya soal akses dan teknologi, tetapi juga tentang kemampuan mengendalikan diri, memahami risiko, serta menjaga martabat dalam setiap keputusan ekonomi," kata Gubernur DIY.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil

Jakarta (ANTARA) - Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026 menegaskan komitmen besar negara untuk melindungi rakyat di tengah ketidakpastian geopolitik global. Langkah ini bukan sekadar rutinitas fiskal tahunan, melainkan sebuah penegasan arah ideologis pembangunan nasional yang berakar pada ekonomi Pancasila.

Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 mematok target pertumbuhan ekonomi yang sangat optimistis, yakni pada rentang 5,8 hingga 6,5 persen. Target tinggi ini mencerminkan keberanian politik dan keyakinan bahwa Indonesia memiliki modal fundamental yang solid untuk melompat menjadi negara maju.

Arah baru kebijakan fiskal ini mendapat sambutan hangat dari berbagai lembaga tinggi negara di parlemen. Secara kelembagaan dinilai bahwa konsep ekonomi yang ditawarkan pemerintah merupakan formulasi strategis yang menempatkan negara sebagai pelindung rakyat, sekaligus penjaga keadilan distribusi.

Parlemen melihat ada visi besar untuk menggeser paradigma pembangunan agar tidak lagi berpusat di Jawa saja, melainkan menyebar secara proporsional ke daerah-daerah penyokong sumber daya alam nasional.

Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini melahirkan optimisme baru bahwa APBN benar-benar dikembalikan fungsinya sebagai alat perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Gagasan mengenai IndonesiaIncorporated menjadi salah satu terobosan paling relevan untuk memperkuat kolaborasi antarsektor secara gotong royong. Konsep ini mengintegrasikan peran negara, pihak swasta, koperasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam satu ekosistem yang inklusif.

Melalui strategi ini, pemerintah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka di atas kertas, tetapi juga memastikan denyut ekonomi daerah bergerak aktif. Optimisme ini didukung oleh target penurunan angka kemiskinan yang cukup progresif menjadi 6,0 persen hingga 6,5 persen pada 2027.

Kehadiran negara secara langsung di mimbar parlemen menunjukkan adanya tanggung jawab konstitusional yang kuat untuk menjamin keselamatan dan kemakmuran rakyat bawah.

Dilema struktur anggaran

Tantangan terbesar dalam arsitektur fiskal ini adalah bagaimana mempertahankan disiplin anggaran yang sehat di tengah tekanan eksternal yang kian dinamis.

Pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terjaga rendah dan kredibel pada batas maksimal 1,80 persen hingga 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto. Di sisi lain, target pendapatan negara dipatok sangat tinggi, mencapai rentang 11,82 persen hingga 12,40 persen dari PDB.

Struktur ini menuntut kerja keras yang luar biasa dari seluruh instrumen pemungutan domestik, terutama karena adanya penyesuaian target kapasitas produksi atau lifting gas bumi nasional yang berada pada angka 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Penurunan proyeksi lifting gas tersebut disikapi secara realistis oleh pemerintah dengan menggeser fokus penerimaan pada optimalisasi sektor non-migas dan pajak domestik. Langkah ini memerlukan kalkulasi yang cermat agar tidak memberikan tekanan berlebih pada daya beli masyarakat yang sedang menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS.

Fleksibilitas fiskal ini diuji untuk tetap mampu mendanai delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), mulai dari swasembada pangan, kemandirian energi, hingga penguatan sektor kesehatan dan pendidikan.

Parlemen mengingatkan agar pengetatan instrumen domestik ini dilakukan melalui ekspansi basis pajak yang berkeadilan, bukan dengan memberatkan pelaku usaha kecil.

Di tengah restriksi anggaran tersebut, pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia hadir sebagai solusi inovatif sebagai lembaga superholding investasi negara.

Dokumen KEM PPKF mendesain Danantara sebagai pengungkit peran swasta melalui sinergi pembiayaan investasi yang independen dan berorientasi profit. Namun, tantangan kelembagaan muncul dalam menyelaraskan misi komersial Danantara dengan tanggung jawab sosial pembangunan.

Menyeimbangkan kepentingan mencari keuntungan dengan kewajiban menyokong proyek strategis nasional yang berisiko tinggi memerlukan sistem tata kelola keuangan yang sangat transparan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dengan Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan.

Solusi struktural fiskal

Guna menjembatani visi optimistis pemimpin negara dengan keterbatasan teknis fiskal, pemerintah perlu segera mengeksekusi tiga langkah solusi yang konstruktif.

Langkah pertama yang harus diambil adalah restrukturisasi alokasi kredit perbankan milik negara atau Himbara. Sesuai dengan aspirasi yang berkembang di DPD RI, bank-bank BUMN harus didorong untuk memberikan prioritas pembiayaan secara masif kepada sektor produktif di daerah, seperti UMKM, petani, nelayan, dan wirausaha muda.

Skema subsidi bunga atau penjaminan kredit yang terintegrasi dengan APBN dapat menjadi stimulus utama untuk menggerakkan ekonomi akar rumput, tanpa mengorbankan stabilitas likuiditas perbankan nasional itu sendiri.

Langkah kedua adalah melakukan sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal yang radikal untuk menstabilkan nilai tukar rupiah dan menahan pelarian modal keluar.

Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu merancang insentif fiskal yang lebih agresif, seperti pembebasan pajak korporasi bersyarat, bagi para eksportir industri hilirisasi yang bersedia menempatkan devisa hasil ekspor mereka di dalam sistem keuangan domestik dalam jangka waktu yang lebih lama.

Penguatan cadangan devisa yang kokoh akan menjadi perisai utama dalam meredam imported inflation, sehingga target inflasi yang dipatok pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen pada 2027 dapat tercapai dengan aman.

Terakhir, pemerintah harus mengarahkan belanja negara untuk mempercepat reindustrialisasi padat karya di berbagai wilayah luar Jawa. Target ambisius peningkatan proporsi penciptaan lapangan kerja formal hingga mencapai 40,81 persen hanya dapat terwujud jika negara hadir memfasilitasi alih teknologi bagi industri pengolahan lokal.

Dengan menggeser fokus dari proyek infrastruktur non-produktif menuju penguatan kapasitas manufaktur domestik, Indonesia tidak hanya akan mampu memproduksi barang substitusi impor, tetapi juga melahirkan generasi muda yang mandiri sebagai pencipta lapangan kerja baru di daerah.

Melalui kalkulasi yang jujur dan keberanian eksekusi ini, cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur bukan lagi sekadar narasi di atas kertas.

*)Rioberto Sidauruk adalah Tenaga Ahli AKD DPR RI, dosen ilmu hukum di STIH Gunung Jati

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa asosiasi pengusaha dalam dan luar negeri mengapresiasi pembentukan Badan Usaha Milik Negara Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Airlangga mengatakan apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan pihaknya dengan para asosiasi pengusaha dalam dan luar negeri terkait sosialisasi devisa hasil ekspor serta sosialisasi ekspor melalui DSI.

"Mereka mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah," kata Airlangga usai pertemuan dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menurut Airlangga, hampir seluruh asosiasi pengusaha menyatakan dukungan terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dan siap bekerja sama dengan badan yang dibentuk pemerintah tersebut.

"Mereka siap untuk bekerja sama dengan badan yang dibentuk oleh pemerintah," kata Airlangga.

Diketahui, Airlangga sebelum bertemu dengan Prabowo telah menyampaikan bahwa asosiasi industri memberikan respons positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI).

Dia menyebut asosiasi memahami pembentukan DSI dan tengah mempersiapkan implementasinya.

"Responsnya positif. Jadi, para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat siang.

Airlangga menyampaikan asosiasi juga memberikan masukan terkait pentingnya transparansi serta kejelasan dari pembentukan maupun struktur dari badan baru tersebut.

"Yang mereka minta tentu transparansinya dan kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru," katanya.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya mendengarkan masukan dan melakukan sosialisasi dengan asosiasi pengusaha komoditas kelapa sawit dan paduan besi terkait pembentukan PT DSI.

"Tadi meeting, nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batu bara semua. Kita juga sekaligus sosialisasi, jadi kita mulai jam 4 sore," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5).

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan itu menjadikan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan pertumbuhan

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang mencapai 50 basis poin menjadi 5,25 persen menunjukkan arah kebijakan pro-stabilitas, di antaranya, untuk membendung keluarnya modal asing.

"Stabilitas itu dasar untuk bisa menciptakan pertumbuhan," ujar Eko dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Eko menilai kenaikan bunga acuan tersebut menggambarkan arah kebijakan Bank Sentral yang mengedepankan pro-stabilitas di tengah tekanan geopolitik global yang membuat rupiah tertekan dalam beberapa waktu terakhir.

"Bank Indonesia saat ini lebih memprioritaskan stabilitas dibanding pertumbuhan ekonomi. Langkah itu penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan geopolitik global dan potensi 'capital outflow'," ujarnya.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026, BI menaikkan suku bunga acuan 50 bps dari 4,75 persen menjadi 5,25 persen. Kenaikan BI-Rate ini menjadi langkah penyesuaian pertama setelah suku bunga acuan dipertahankan di 4,75 persen sejak September 2025. Sepanjang 2025, BI memangkas bunga acuan sebanyak lima kali dengan total penurunan sebesar 125 bps.

Menurut Eko, dalam keterangan terkait paparan di siniar "What's on Economy" itu, tantangan Indonesia saat ini cukup beragam, antara lain, menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi, dan juga memulihkan kepercayaan pasar.

Di sisi lain, ia juga menilai penyampaian langsung Kerangka Ekonoi Makro (KEM)-PPKF dan RAPBN 2027 oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Rabu (20/5) menunjukkan upaya pemerintah membangun optimisme kebangkitan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan global dan domestik.

Meski demikian, Eko menilai asumsi pertumbuhan ekonomi yang dipatok pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen masih terlalu optimistis apabila melihat kondisi ekonomi saat ini. Namun ia mengapresiasi peningkatan penerimaan negara hingga April 2026, khususnya dari penerimaan perpajakan seperti PPh 21, PPN, dan PPnBM. Namun menurutnya, kenaikan tersebut juga dipengaruhi pola musiman penerimaan pajak, yang cenderung naik di bulan April.

Eko mengingatkan bahwa tantangan utama pemerintah ke depan adalah menjaga konsistensi belanja negara agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi. Ia menilai apabila belanja pemerintah mulai kembali moderat pada semester berikutnya, maka dorongan pertumbuhan ekonomi juga berpotensi melambat.

Ia juga mengingatkan bahwa efektivitas dan kualitas implementasi program menjadi jauh lebih penting dibanding sekadar memperluas jumlah penerima manfaat.

"Perhatian ke depan adalah bagaimana memastikan program pemerintah optimal, bukan hanya banyaknya penerima manfaat, tetapi kualitas program dan tata kelolanya,” kata dia.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Pesannya adalah kita tidak membatasi beli valas, mau dolar, mau non-dolar. Tapi tolong kalau beli itu harus ada 'underlying'-nya. Jadi tidak berupa spekulasi

Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyebutkan bahwa penguatan kewajiban penyertaan dokumen pendukung (underlying) dalam transaksi pembelian valas efektif mendukung stabilisasi rupiah karena menekan permintaan dolar yang bersifat spekulatif di tengah tingginya ketidakpastian global.

“Pesannya adalah kita tidak membatasi beli valas, mau dolar, mau non-dolar. Tapi tolong kalau beli itu harus ada underlying-nya. Jadi tidak berupa spekulasi,” kata Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy Intama dalam diskusi bersama media di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Untuk diketahui, sejak awal April 2026, BI menerapkan kebijakan penurunan threshold transaksi tunai pembelian valas terhadap rupiah tanpa underlying dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS per pelaku per bulan.

Dengan demikian, transaksi pembelian valas di atas batas tersebut wajib disertai underlying yang menunjukkan kebutuhan riil atas valas.

Selanjutnya mulai Juni 2026, threshold transaksi tunai pembelian valas tanpa underlying kembali diperketat menjadi 25 ribu dolar AS per pelaku per bulan.

Ruth menyebutkan bahwa lebih dari 90 persen transaksi valas di Indonesia saat ini telah menggunakan underlying.

Ia juga menilai efektivitas kebijakan mulai terlihat setelah threshold transaksi pembelian valas tanpa underlying diturunkan menjadi 50 ribu dolar AS.

Hal itu tercermin dari penurunan rata-rata harian (RRH) transaksi pembelian valas tanpa underlying dari sekitar 78 juta dolar AS pada triwulan I 2026 menjadi 62 juta dolar AS pada periode April-Mei 2026, sebagaimana yang telah disampaikan Deputi Gubernur BI Thomas Djiwandono dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei 2026.

“Jika 62 juta dolar AS dikali 20 hari itu bisa sekitar 1 miliar dolar AS. Kalau dia bersifat spekulasi di tengah jittering market saat ini, rasanya itu jumlah yang besar. Sehingga kita coba turunkan lagi ke 25 ribu dolar AS dengan harapan trennya akan sama, akan mengurangi kebutuhan pembelian dolar tanpa underlying,” kata Ruth.

Ia menambahkan bahwa kebijakan serupa pernah diterapkan pada 2015 saat periode Taper Tantrum melalui penurunan threshold pembelian tunai valas tanpa underlying dari 100 ribu dolar AS menjadi 25 ribu dolar AS.

“Walaupun mungkin trennya (nilai tukar rupiah) tetap naik, tapi ada titik-titik tertentu yang kita bisa yakinkan itu efektif,” kata Ruth.

Setelah periode Taper Tantrum, threshold transaksi pembelian tunai valas tanpa underlying kemudian kembali dinaikkan menjadi 100 ribu dolar AS pada 2022.

Ruth pun berharap penyesuaian threshold tanpa underlying yang dilakukan pada tahun ini dapat kembali menekan kebutuhan dolar AS yang tidak didasarkan pada kebutuhan riil, sehingga mendukung penguatan rupiah dan meningkatkan porsi transaksi valas yang menggunakan underlying.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan waktu itu dari Rp2.000 melemah ke sekian, Rp17 ribu kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan depresiasi 4-5 persen kan sebetulnya jauh dari 1998

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memiliki kekhawatiran akan terulangnya krisis ekonomi di Indonesia.

Usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, ia menyebutkan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat baik.

Menurut dia, kondisi saat ini sangat berbeda dibandingkan masa krisis 1998 ketika nilai tukar rupiah mengalami pelemahan drastis hingga berkali-kali lipat.

"Tidak (kekhawatiran). Fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan waktu itu dari Rp2.000 melemah ke sekian, Rp17 ribu kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan (depresiasi) 4-5 persen kan sebetulnya jauh (dari 1998)," ujar Purbaya.

Ia mengatakan tekanan terhadap nilai tukar rupiah belakangan lebih dipengaruhi oleh persepsi pasar dibandingkan kondisi fundamental ekonomi nasional.

Menurut dia, Indonesia saat ini menghadapi berbagai tekanan eksternal secara bertubi-tubi mulai dari penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI), lembaga pemeringkat, hingga pergerakan nilai tukar.

"Kalau kita lihat sekarang kan serangan bertubi-tubi ke kita. MSCI, habis itu lembaga pemeringkat, habis itu pergerakan nilai tukar. Tapi kalau dari fundamental sih nggak ada masalah. Jadi, kita akan memperbaiki cara mungkin, kita mensosialisasikan keberhasilan kita ke publik," katanya.

Menkeu juga mengatakan pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh senior yang pernah terlibat dalam penanganan krisis ekonomi sebelumnya, termasuk mantan Gubernur Bank Indonesia dan pejabat Kementerian PPN/Bappenas.

Pertemuan ini bertujuan untuk menyerap pengalaman dan masukan terkait penanganan krisis ekonomi pada masa lalu. Seluruh masukan dari para senior tersebut telah dicatat dan akan dipelajari lebih lanjut sebagai bahan evaluasi dan antisipasi pemerintah ke depan.

"Sharing pengetahuan gimana waktu mengalami ada krisis 2007-2008 dan sebelum-sebelumnya. Itu saja kita pelajari, masukan dari mereka apa. Saya sudah catat, saya diperintahkan untuk mempelajari, ya kita pelajari," imbuh Purbaya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Fathur Rochman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Volume ini naik tajam. Ini mendorong diversifikasi mata uang, bahwa tidak harus semua itu lewat dolar AS

Makassar (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan volume penggunaan mata uang lokal dalam transaksi ekonomi dan keuangan (local currency transaction/LCT) secara tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak awal tahun hingga April 2026 mencapai 22,61 miliar dolar AS.

Jumlah ini meningkat signifikan apabila dibandingkan dengan periode Januari hingga April 2025 yang sebesar 7,33 miliar dolar AS, menurut data BI. Adapun sepanjang 2025, volume LCT tercatat sebesar 25,72 miliar dolar AS.

“Volume ini naik tajam. Ini mendorong diversifikasi mata uang, bahwa tidak harus semua itu lewat dolar AS,” kata Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan BI Ruth A. Cussoy Intama dalam diskusi bersama media di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

Berdasarkan catatan BI, negara mitra utama LCT antara lain China, Jepang dan Malaysia dengan distribusi masing-masing sebesar 89 persen, 6 persen dan 3 persen.

BI juga mencatat jumlah pelaku LCT terus meningkat. Sejak awal tahun hingga April 2026, rata-rata jumlah pelaku LCT per bulan mencapai 5.265 pelaku.

Ruth menjelaskan bahwa penggunaan mata uang lokal secara langsung dalam transaksi bilateral lebih efisien dibandingkan harus melalui dolar AS sebagai mata uang perantara.

Transaksi lintas negara umumnya masih menggunakan skema cross rate, misalnya dari rupiah ke dolar AS terlebih dahulu sebelum dikonversi ke mata uang negara tujuan, sehingga menimbulkan biaya tambahan akibat dua kali konversi kurs.

Oleh sebab itu, BI memandang LCT dapat menjadi solusi untuk menekan biaya transaksi sekaligus memperluas penggunaan mata uang lokal dalam aktivitas ekonomi dan keuangan antarnegara mitra.

Selain diversifikasi eksposur mata uang, Ruth menambahkan bahwa pengembangan LCT juga diarahkan untuk memperdalam pasar mata uang lokal di kawasan regional serta memperluas partisipasi pelaku pasar.

“Bukan kita menghindari atau tidak mau dolar AS, kita tahu global itu masih menggunakan dolar AS. Tetapi untuk negara-negara yang memang transaksinya bisa langsung dengan domestik itu banyak, kenapa kita harus pakai dolar dulu,” jelas dia.

Mengenai mekanismenya, Ruth menjelaskan bahwa implementasi LCT dilakukan melalui bank yang ditunjuk sebagai Appointed Cross Currency Dealers (ACCD), yakni bank yang disepakati oleh masing-masing bank sentral negara mitra untuk memfasilitasi transaksi menggunakan mata uang lokal.

Melalui mekanisme tersebut, eksportir dan importir dapat melakukan transaksi langsung menggunakan mata uang domestik tanpa melalui dolar AS.

Ruth mengatakan BI terus memperluas kerja sama LCT dengan berbagai negara mitra. Saat ini, Indonesia telah bekerja sama dengan Malaysia, Thailand, Jepang, China, Korea Selatan dan Uni Emirat Arab.

Dalam waktu dekat, implementasi LCT juga diarahkan untuk diperluas dengan Arab Saudi, Singapura dan India.

BI mencatat bahwa permintaan dolar AS biasanya mengalami peningkatan pada April hingga Juni, salah satunya dipengaruhi kebutuhan pembayaran terkait ibadah haji dan umrah.

Oleh sebab itu, kerja sama LCT dengan Arab Saudi diharapkan dapat mendorong penggunaan transaksi langsung antara rupiah dan riyal Saudi (SAR), sehingga ketergantungan terhadap dolar AS dapat berkurang sekaligus membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Kita tahu ada permintaan SAR yang besar, itu yang sedang kita lakukan. Bagaimana caranya dengan LCT ini, kalau bisa tanpa dolar, kita inginnya punya LCT langsung dengan Saudi Arabia. Mungkin itu beberapa hal yang sedang kita usahakan,” kata Ruth.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pergerakan nilai tukar masih dipengaruhi penguatan dolar AS seiring meningkatnya ekspektasi bahwa kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve akan bertahan lebih lama

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini melemah 50 poin atau 0,28 persen jadi Rp17.717 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.667 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menilai pelemahan ini disebabkan meningkatnya ekspektasi bahwa kebijakan suku bunga The Fed akan bertahan lebih lama.

“Pergerakan nilai tukar masih dipengaruhi penguatan dolar AS seiring meningkatnya ekspektasi bahwa kebijakan suku bunga tinggi Federal Reserve akan bertahan lebih lama,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Melihat dari sisi global, sentimen utama masih dipengaruhi perkembangan geopolitik di Timur Tengah, terutama terkait negosiasi Amerika Serikat - Iran, potensi gangguan di Selat Hormuz, serta dinamika harga minyak dunia yang berdampak pada sentimen risiko global dan penguatan dolar AS.

Selain itu, arah kebijakan The Fed, pergerakan indeks dolar AS (DXY), serta imbal hasil obligasi pemerintah AS juga masih menjadi faktor penting yang mempengaruhi pergerakan rupiah.

Kendati demikian, tekanan terhadap rupiah diperkirakan tidak terlalu dalam setelah Bank Indonesia (BI) pada Rapat Dewan Gubernur 19–20 Mei 2026 memutuskan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen sebagai langkah menjaga stabilitas nilai tukar dan mengurangi volatilitas pasar keuangan domestik.

Lebih lanjut, sentimen dari dalam negeri tertuju pada langkah lanjutan BI dalam menjaga stabilitas rupiah setelah kenaikan BI-Rate, termasuk melalui penguatan intervensi di pasar valuta asing dan menjaga daya tarik instrumen keuangan domestik.

“Kondisi fundamental ekonomi seperti inflasi dan cadangan devisa, juga akan turut menentukan arah rupiah,” ucap Amru.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp17.717 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.673 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan asosiasi industri memberikan respons positif terhadap pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) setelah pemerintah menyosialisasikan terkait pembentukan badan tersebut.

Airlangga, saat menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat mengatakan asosiasi memahami pembentukan DSI dan tengah mempersiapkan implementasinya.

"Responsnya positif. Jadi para asosiasi memahami dan mempersiapkan untuk implementasi," kata dia.

Airlangga menyampaikan asosiasi juga memberikan masukan terkait pentingnya transparansi serta kejelasan dari pembentukan maupun struktur dari badan baru tersebut.

"Yang mereka minta tentu transparansinya dan kejelasan dari badan pengatur BUMN yang baru," katanya.

Saat ditanya tentang kesiapan PT DSI termasuk lokasi kantornya, Airlangga tidak memberi jawaban lugas. "Nah itu kan Danantara kan kantornya besar," ujarnya singkat.

Mengenai penunjukan Luke Thomas Mahony sebagai pimpinan DSI, Airlangga menyatakan hal tersebut merupakan urusan internal Danantara.

Namun, dia mengharapkan Luke bisa membentuk manajemen DSI yang solid. Airlangga juga mengharapkan Luke adalah sosok yang pas untuk memimpin perusahaan tersebut.

"Kita tidak berkomentar, tetapi kita berharap bahwa segera bisa dibentuk manajemen yang solid. Mudah-mudahan pas," ucap Airlangga.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pihaknya mendengarkan masukan dan melakukan sosialisasi dengan asosiasi pengusaha komoditas kelapa sawit dan paduan besi terkait pembentukan PT DSI.

"Tadi meeting, nanti kita mau ini dulu, mendengarkan masukan. Nanti sore juga dari semua asosiasi, Kadin, Apindo, asosiasi sawit, APBI, batu bara semua. Kita juga sekaligus sosialisasi, jadi kita mulai jam 4 sore," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5).

Luke merupakan warga negara Australia yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Vale Indonesia.

Selain itu, Luke diketahui juga menjabat sebagai SEVP Business Performance & Optimization Danantara Indonesia sejak September 2025.

Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks MPR, DPR, DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5) telah mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Dalam PP terbaru itu, Prabowo menyebut dengan terbitnya aturan itu menjadikan BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

“Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy), kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Politik dan Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny Januar Ali (Denny JA) mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR RI pada 20 Mei 2026 akan menjadi arah kemandirian ekonomi bangsa.

Menurut Denny, inti pidato Prabowo sangat jelas yakni Indonesia bukan miskin karena kekurangan sumber daya alam, melainkan karena kekayaannya terlalu lama bocor keluar negeri.

"Ini paradoks terbesar Indonesia, negeri kaya, tetapi banyak rakyatnya belum menikmati kekayaan itu secara adil. Jika pidato berhasil diwujudkan menjadi kebijakan, Presiden Prabowo meletakkan fondasi Indonesia baru. Ia akan dikenang sebagai Bapak Kemandirian Bangsa," ujar Denny di Jakarta, Jumat.

Ia menilai Presiden Prabowo sedang membawa Indonesia menuju model ekonomi nasionalistik berbasis Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Negara, menurutnya, ingin kembali menjadi pengarah utama ekonomi strategis, bukan untuk membunuh pasar, melainkan memastikan pasar bekerja bagi kepentingan nasional.

"Ini bukan sosialisme klasik, melainkan jalan tengah. Pasar tetap hidup, tetapi negara hadir untuk menjaga agar kekayaan nasional tidak terus bocor," paparnya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyebut selama 22 tahun Indonesia mencatat surplus perdagangan sekitar 436 miliar dolar AS, tetapi sekitar 343 miliar kembali mengalir ke luar negeri.

"Maka rata-rata, kebocoran itu mencapai sekitar 15,6 miliar dolar AS per tahun atau sekitar Rp265 triliun per tahun," ucapnya

Data kebocoran tersebut, sambung Denny, merujuk pada pernyataan Presiden yang mengolah catatan BPS, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), selama dua dekade terakhir.

“Ini bukan sekadar kebocoran kecil. Ini lubang besar dalam struktur ekonomi nasional," ucap Denny.

Ia mencontohkan Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, yang berhasil menjadi negara industri maju bukan semata karena pasar bebas, melainkan karena negara hadir secara aktif memilih sektor strategis, membangun industri nasional, mengarahkan investasi, melindungi industri muda, dan mendorong transfer teknologi.

"Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan, tidak naik kelas hanya dengan menjual bahan mentah. Mereka maju karena negara memimpin industrialisasi dengan disiplin dan visi jangka panjang," paparnya.

Keberhasilan model Asia Timur, menurutnya, lahir karena birokrasi mereka relatif meritokratik, profesional, disiplin, dan berorientasi hasil. Oleh karena itu kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN hanya akan berhasil jika dijalankan secara transparan, berbasis teknologi digital, real-time monitoring, audit independen internasional, dan seleksi direksi yang profesional.

"Jika tidak, kebocoran lama hanya pindah rumah: dari swasta gelap ke birokrasi gelap," katanya.

Menurutnya, pidato Presiden Prabowo akan dikenang jika benar-benar berubah menjadi disiplin tata kelola, bukan sekadar retorika politik.

"Indonesia memang kaya, tetapi kekayaan tanpa institusi hanya menjadi cerita sedih. Nasionalisme tanpa kompetensi menjadi slogan, negara kuat tanpa akuntabilitas menjadi bahaya," tutur Denny JA.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan fundamental dan intermediasi sektor perbankan tetap terjaga di tengah gejolak geopolitik yang belum mereda.

Konflik yang terjadi di Timur Tengah dan kenaikan harga minyak berdampak pada eskalasi volatilitas di pasar keuangan global serta penguatan US Dollar index. Hal ini membuat peningkatan fluktuasi nilai tukar negara emerging markets.

“Di tengah kondisi demikian, fundamental perekonomian Indonesia dinilai tetap resilien ditopang tingkat inflasi yang terkendali serta momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik yang cukup tinggi,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Secara berkesinambungan, OJK terus melakukan mengawasi secara intensif terhadap perkembangan kinerja industri perbankan, termasuk mencermati tren pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan jenis valuta.

Pada April 2026, DPK tumbuh sebesar 11,39 persen (yoy), yang didominasi oleh DPK dalam denominasi rupiah yang tumbuh sebesar 11,49 persen (yoy). Pertumbuhan DPK Rupiah didorong oleh Giro yang tumbuh sebesar 23,25 persen (yoy), Tabungan sebesar 7,88 persen (yoy), dan Deposito sebesar 6,91 persen (yoy).

Adapun DPK Valas secara tahunan tumbuh sebesar 10,87 persen (yoy) dengan rincian Giro Valas tumbuh sebesar 3,15 persen (yoy), Tabungan Valas sebesar 23,21 persen (yoy), dan Deposito Valas sebesar 22,00 persen (yoy).

Sejalan dengan hal tersebut, jumlah rekening DPK terus mencatatkan peningkatan hingga April 2026 telah mencapai sebanyak 667.169.152 rekening atau tumbuh 7,22 persen (yoy) dan sebagian besar masih didominasi oleh rekening dengan denominasi rupiah.

‘‘Sejak awal 2026, kami melihat bahwa memang terdapat peningkatan porsi DPK Valas terhadap DPK total. Namun demikian, peningkatan DPK Valas masih tergolong wajar sehingga porsi DPK Valas terhadap DPK total sampai saat ini relatif stabil dan bergerak pada kisaran 15 persen-16 persen’’, kata Dian.

Meningkatnya porsi DPK Valas utamanya pada deposito, mengingat suku bunga deposito valas yang ditawarkan oleh bank besar cukup kompetitif dengan tujuan antara lain sebagai insentif bagi eksportir yang menempatkan dananya di dalam negeri.

Otoritas menegaskan bahwa stabilitas keuangan domestik saat ini tetap terjaga. Ketahanan perbankan terjaga resilien tercermin dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) yang cukup tinggi untuk menjadi buffer dalam menyerap risiko yang dihadapi.

Hal ini juga didukung oleh likuiditas perbankan yang memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) pada April 2026 sebesar 86,88 persen dan Alat Likuid/Non Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 111,13 persen dan 25,39 persen yang berada jauh di atas threshold masing masing sebesar 50 persen dan 10 persen.

Dengan demikian, fungsi intermediasi serta layanan transaksi valuta asing kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selain itu, OJK senantiasa melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait perubahan nilai tukar dan dampaknya terhadap perbankan.

Rasio Posisi Devisa Neto (PDN) perbankan yang secara konsisten berada jauh di bawah threshold maksimum 20 persen dari modal bank menunjukkan bahwa eksposur langsung perbankan terhadap risiko nilai tukar relatif terjaga dan terkendali. Dengan demikian, dampak immediate dari pelemahan rupiah terhadap stabilitas perbankan relatif masih terbatas.

Namun demikian, OJK tetap mencermati potensi second round impact yang berasal dari meningkatnya tekanan yang berasal dari imported inflation maupun cost-push inflation seiring dengan kenaikan harga minyak global.

Dian memandang fluktuasi permintaan valas yang terjadi sebagai bagian dari respon diversifikasi aset yang wajar dan terukur.

OJK terus memperkuat koordinasi kebijakan serta strategi komunikasi publik bersama BI, LPS dan Kementerian Keuangan dalam kerangka KSSK untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan global dan domestik guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Fluktuasi nilai tukar mata uang bukan sekadar angka yang bergerak naik-turun di papan sirkuit pasar keuangan.

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia, pergerakan nilai tukar adalah denyut nadi ekonomi yang menentukan harga pangan di pasar, biaya produksi di pabrik-pabrik, hingga kalkulasi anggaran belanja negara.

Ketika badai ketidakpastian global kembali berembus kencang, menekan mata uang berbagai negara berkembang termasuk rupiah, respons kebijakan yang cepat dan taktis menjadi harga mati. Dinamika inilah yang melatarbelakangi langkah berani Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei tahun 2026.

Langkah mengejutkan namun terukur diambil oleh bank sentral dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps), mengerek suku bunga acuan dari level 4,75 persen menjadi 5,25 persen. Keputusan ini diikuti oleh penyesuaian pada instrumen moneter lainnya, di mana suku bunga deposit facility kini berada di level 4,25 persen dan lending facility menyentuh 6 persen.

Kebijakan ini sekaligus memutus tren panjang bertahannya suku bunga acuan sejak akhir tahun lalu.

Menilik ke belakang, sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia sebenarnya cukup agresif melakukan pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga sebanyak lima kali dengan total penurunan mencapai 125 bps guna menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik..

Sepanjang tahun lalu, BI juga gencar memotong suku bunga acuan untuk menggairahkan ekonomi domestik, namun ketika gejolak eksternal seperti kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan meningkatnya tensi geopolitik yang mulai mengancam kekuatan mata uang rupiah, bank sentral tidak ragu untuk segera berputar arah (u-turn).

Dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin secara taktis, BI langsung memasang "benteng" pertahanan moneter guna membendung arus modal keluar, meredam volatilitas nilai tukar, dan memastikan fondasi ekonomi nasional tetap kokoh dari hantaman badai ketidakpastian global.

Menakar urgensi

Keputusan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps di tengah situasi pasar yang bergejolak kerap memicu perdebatan di kalangan pelaku usaha. Sebagian khawatir langkah ini akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi dan memperketat likuiditas perbankan.

Namun, dalam perspektif makroekonomi yang lebih luas, kebijakan ini bukan sekadar tentang angka, melainkan sebuah pernyataan sikap yang tegas.

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai langkah yang diambil Bank Indonesia merupakan keputusan yang sangat tepat. Menurut dia, ini adalah respons esensial untuk mengembalikan policy anchor atau jangkar kebijakan stabilitas rupiah yang sempat digoyang oleh ketidakpastian global yang kian berat.

Jangkar kebijakan moneter bertindak seperti mercusuar bagi para pelaku pasar. Ketika ketidakpastian global memuncak yang dipicu oleh sentimen hawkish dari bank sentral AS, The Fed, yang menunda pemangkasan suku bunga serta ketegangan geopolitik yang kembali memanas investor cenderung menarik modalnya dari negara berkembang (capital outflow) dan mencari penyelamatan pada dolar AS.

Akibatnya, tekanan terhadap rupiah menghebat, memicu fase overshooting di mana nilai tukar rupiah sempat melemah melampaui nilai fundamentalnya.

Dalam kondisi psikologi pasar yang defensif seperti ini, bank sentral tidak boleh bersikap gamang. Keterlambatan dalam merespons gejolak pasar akan dibayar dengan ongkos stabilisasi yang jauh lebih mahal di kemudian hari. Jika BI terlambat mengantisipasi, cadangan devisa akan terkuras habis hanya untuk melakukan intervensi di pasar spot tanpa mampu mengubah sentimen dasar pelaku pasar.

Kenaikan BI-Rate sebesar 50 bps membuktikan bahwa Bank Indonesia memilih pendekatan pre-emptive dan forward-looking. Langkah ini mengirimkan sinyal kuat ke pasar global bahwa otoritas moneter Indonesia siap berdiri di garda terdepan untuk membela stabilitas mata uangnya, sekaligus memberikan kepastian bahwa aset-aset keuangan berbasis rupiah tetap memiliki imbal hasil (yield) yang kompetitif dan menarik untuk dipertahankan.

Efek strategi

Dampak psikologis dari kehadiran jangkar kebijakan baru ini langsung terasa di pasar keuangan domestik.

Segera setelah pengumuman RDG, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah yang positif. Rupiah berhasil memutus rantai pelemahan mendalam dengan menguat 52 poin atau sekitar 0,29 persen ke level Rp17.654 per dolar AS, sejalan dengan penguatan Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang mendarat di posisi Rp17.685 per dolar AS.

Penguatan ini mengonfirmasi pandangan bahwa fase overshooting rupiah telah berakhir. Pasar kini memiliki titik acuan baru yang kokoh untuk melakukan kalkulasi bisnis, sehingga kepanikan berlebihan dapat diredam.

Dengan adanya ketegasan dari bank sentral, para pelaku pasar tidak lagi memiliki alasan untuk terus bersikap defensif dan memborong dolar AS. Keyakinan pasar diperkuat oleh fakta bahwa kenaikan BI-Rate tidak berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari arsitektur kebijakan moneter komprehensif atau policymix yang memadukan berbagai instrumen sekaligus.

Selain mengandalkan suku bunga acuan, BI secara simultan melakukan intervensi terukur di pasar valuta asing, memperkuat transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta memperluas kerja sama transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), termasuk perluasan transaksi CNH-Rupiah.

Keberadaan jangkar kebijakan ini diproyeksikan akan membawa rupiah ke dalam tren penguatan yang berkelanjutan secara bertahap.

Level psikologis pertama yang diharapkan menjadi titik pemberhentian penguatan rupiah berada di kisaran Rp17.300 per dolar AS. Apabila stabilitas ini terjaga dan didukung oleh aliran modal asing yang mulai masuk kembali, mata uang Garuda berpotensi besar bergerak menuju level keseimbangan baru di sekitar Rp16.800 per dolar AS.

Stabilitas nilai tukar pada level keseimbangan baru ini sangat krusial, karena akan memberikan ruang bagi sektor riil, khususnya industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor, untuk menyusun perencanaan biaya produksi dengan lebih akurat dan tenang tanpa dibayangi ketakutan akan lonjakan kurs yang tiba-tiba.

Menata likuiditas

Kendati langkah awal menaikkan BI-Rate telah berhasil menenangkan pasar, agenda penguatan stabilitas ekonomi nasional belum sepenuhnya selesai. Tantangan berikutnya berpindah pada bagaimana mengelola likuiditas di dalam negeri agar tidak terjadi penyumbatan transmisi kebijakan.

Selama masa tekanan volatilitas, Bank Indonesia mengandalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik modal asing jangka pendek dan menstabilkan nilai tukar. Namun, seiring dengan dinaikkannya BI-Rate sebagai jangkar utama, struktur pasar uang dan obligasi domestik perlu segera ditata ulang demi kesehatan ekonomi jangka panjang.

Suku bunga SRBI yang selama ini dipasang cukup tinggi agar menarik bagi investor asing, secara bertahap perlu mulai diturunkan. Mengapa demikian?

Jika yield SRBI dibiarkan terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lama, instrumen jangka pendek ini akan bertindak seperti magnet raksasa yang menyedot likuiditas perbankan secara berlebihan. Akibatnya, dana segar akan terkonsentrasi di instrumen jangka pendek, sementara pasar obligasi negara (Surat Berharga Negara/SBN) dan aset-aset investasi berdurasi panjang akan kekurangan peminat.

Kondisi ini dapat mengganggu kurva imbal hasil (yield curve) SBN, menaikkan biaya pinjaman pemerintah, dan menghambat penyaluran kredit perbankan ke sektor riil yang justru membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk ekspansi usaha. Normalisasi yield curve menjadi agenda yang mendesak agar pasar keuangan dapat kembali berfungsi secara wajar dan sehat.

Di sisi lain, keberhasilan policy anchor moneter ini sangat bergantung pada tingkat kekompakan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Kebijakan moneter yang kontraktif melalui kenaikan suku bunga harus diimbangi dan didukung oleh komunikasi fiskal yang klop dan kredibel dari pemerintah. Pelaku pasar global tidak hanya melihat pergerakan suku bunga, tetapi juga memantau bagaimana pengelolaan APBN dijalankan.

Dalam hal ini, kejelasan strategi pengelolaan subsidi energi di tengah fluktuasi harga komoditas global, kehati-hatian dalam strategi penerbitan SBN, serta arah pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah memegang peranan yang sama pentingnya.

Ketika Bank Indonesia fokus menjalankan mandatnya untuk menjaga jangkar stabilitas nilai tukar dan inflasi, Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa kredibilitas fiskal tetap kokoh di mata dunia. Sinergi yang solid antara kedua otoritas ini akan melahirkan kombinasi kebijakan yang ampuh. Hasil akhirnya bukan hanya berupa penguatan nilai tukar rupiah dan kurva imbal hasil yang lebih sehat, melainkan terjaganya kepercayaan investor global terhadap narasi besar pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melalui keselarasan langkah moneter dan fiskal, optimisme bahwa ekonomi nasional tetap mampu tumbuh kuat di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen sepanjang tahun 2026 dapat diwujudkan, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya tahan dan ketangguhan yang mumpuni dalam menavigasi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026