OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat proses penyaringan (screening) dan edukasi publik sebagai langkah preventif atau pencegahan praktik investasi ilegal.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menjelaskan pengawasan yang aktif dan sistematis penting untuk memastikan aktivitas investasi yang beredar di masyarakat tidak dimiliki, dipromosikan, atau didukung oleh pihak-pihak yang dapat memberi kesan legitimasi, termasuk pejabat maupun figur publik.

Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat perlindungan masyarakat dari investasi ilegal yang kerap memanfaatkan popularitas tokoh tertentu untuk meyakinkan calon investor.

Pasalnya, publik figur memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Dia berpendapat ada kecenderungan sebagian masyarakat mudah percaya tanpa melakukan pengecekan legalitas lebih lanjut bila suatu produk dipromosikan oleh tokoh yang dikenal luas.

“OJK tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan,” kata Elvi.

Ia mengatakan pengawasan preventif menjadi kunci penting agar potensi kerugian masyarakat dapat ditekan sejak dini.

Deteksi awal terhadap aktivitas investasi yang tidak sesuai ketentuan dinilai perlu dilakukan secara berkala agar masyarakat semakin terlindungi.

“Fungsi pengawasan harus dijalankan secara aktif dan sistematis,” tambahnya.

Elvi mendorong penguatan koordinasi antara OJK, aparat penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, dan platform digital untuk mendeteksi lebih awal pola promosi investasi ilegal yang menggunakan nama besar tokoh tertentu.

Selain pengawasan, Elvi juga menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat. Ia menilai publik perlu terus didorong untuk memeriksa legalitas investasi secara mandiri, memahami risiko produk keuangan, serta tidak mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dia menyebut literasi keuangan tetap menjadi benteng utama untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi ilegal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencetak level 5,61 persen pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh meningkatnya mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi serta stimulus yang digelontorkan pemerintah turut mendorong konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta.

Di sisi lain, belanja pemerintah berkontribusi sebesar 1,26 persen pada kinerja pertumbuhan triwulan I, dengan pertumbuhan sebesar 21,81 persen.

Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Menurut dia, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah juga terus menjalankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sejak awal tahun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai peran sektor swasta perlu diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 yang ditopang lonjakan belanja pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kenaikan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi front loading untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik.

“Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada kuartal I turut ditopang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pencairan tunjangan hari raya (THR) yang membantu menjaga konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen pada kuartal I 2026, tertinggi dalam sekitar 10 tahun terakhir.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,96 persen, ekspor tumbuh 0,9 persen, dan impor meningkat 7,18 persen.

Lonjakan belanja negara tersebut merupakan bagian dari strategi jump start economy pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan efek berganda terhadap konsumsi maupun investasi domestik.

Dipo menilai strategi tersebut cukup membantu menopang aktivitas ekonomi dan investasi pada awal tahun.

“Belanja pemerintah naik sekitar 22 persen ditopang oleh MBG dan THR, sementara PMTB sebesar 28 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) didorong oleh pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Namun, Dipo mengingatkan ruang fiskal pemerintah tetap terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya perlu semakin ditopang investasi sektor swasta.

Menurut dia, kepastian usaha dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha agar investasi terus tumbuh.

Dipo juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 sangat terbantu momentum Lebaran yang mendorong belanja masyarakat. Namun, menurut dia, kondisi sektor manufaktur masih perlu dicermati.

“Konsumsi sepertinya sangat dibantu oleh periode Lebaran, namun, dari Februari hingga April, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun. Angka terakhir bahkan di bawah level 50, artinya ada kontraksi di industri manufaktur,” ujarnya.

Karena itu, ia mengingatkan penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja formal perlu terus ditingkatkan untuk menjaga konsumsi domestik secara berkelanjutan.

“Peran swasta jelas harus ditingkatkan. Kepastian usaha juga menjadi faktor kunci agar swasta bisa terus berinvestasi,” ucap Dipo.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga mengatakan belanja pemerintah yang ekspansif memang dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada dasarnya bertujuan meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

“Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan,” ujar Esther.

Namun, ia menilai efek berganda dari belanja negara sekitar Rp815 triliun masih perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

“Uang hasil pajak dan penerbitan utang negara tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan menciptakan investasi yang menghasilkan lapangan kerja dan memberi insentif bagi sektor-sektor produktif,” ungkapnya.

Ia menambahkan belanja pemerintah yang ekspansif tetap perlu dijaga agar tidak memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran dalam jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sovereign green fund bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan simbol dari keseriusan negara dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat

Jakarta (ANTARA) - Perubahan lanskap energi dunia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa energi bukan lagi sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan bagian penting dari strategi geopolitik global.

Konflik Rusia dan Ukraina menjadi titik balik yang mengguncang stabilitas energi internasional. Harga minyak mentah dunia sempat melonjak hingga di atas 120 dolar AS per barel pada Juni 2022 berdasarkan data US Energy Information Administration.

Di saat yang sama, harga gas di Eropa meningkat lebih dari 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya menurut International Monetary Fund (2022). Dampaknya terasa luas terhadap inflasi global dan perlambatan ekonomi dunia yang hanya tumbuh sekitar 3,4 persen pada 2022 berdasarkan World Economic Outlook IMF 2023.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebergantungan terhadap energi fosil lintas negara membawa risiko ekonomi yang sangat besar. Ketika konflik geopolitik muncul, negara-negara pengimpor energi akan menjadi pihak yang paling rentan. Ancaman itu semakin nyata karena sekitar 20 persen pasokan minyak dunia atau sekitar 17 juta–20 juta barel per hari melewati Selat Hormuz menurut US Energy Information Administration (2023).

World Bank dalam Commodity Markets Outlook (2023) bahkan memperingatkan bahwa gangguan di kawasan tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak global hingga 30–50 persen dalam waktu singkat.

Indonesia tidak berada di luar pusaran tekanan tersebut. Kebergantungan terhadap impor migas masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor migas Indonesia mencapai 36,2 miliar dolar AS pada 2023 dan menjadi salah satu penyumbang utama defisit neraca perdagangan migas nasional.

Di sisi lain, beban subsidi energi juga melonjak tajam. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi mencapai lebih dari Rp339 triliun pada 2022 akibat gejolak harga energi global.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi telah menjadi persoalan fiskal dan ketahanan ekonomi nasional. Ketika harga energi global bergejolak, ruang fiskal negara ikut tertekan. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia membutuhkan strategi pembiayaan baru yang tidak hanya mampu menopang transisi energi, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Instrumen strategis

Di tengah tantangan tersebut, sovereign green fund atau dana hijau negara menjadi salah satu instrumen yang semakin relevan. Pada dasarnya, sovereign green fund merupakan dana investasi milik negara yang secara khusus diarahkan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, terutama energi bersih dan transisi hijau.

Konsep ini sebenarnya merupakan evolusi dari sovereign wealth fund yang telah berkembang sejak akhir abad ke-20. Salah satu contoh paling sukses adalah Government Pension Fund Global milik Norwegia yang dibentuk pada 1990 dan mulai aktif berinvestasi global sejak 2001. Hingga 2023, nilai aset dana tersebut mencapai lebih dari 1,4 triliun dolar AS dengan sebagian investasi mulai diarahkan ke sektor energi bersih dan keberlanjutan berdasarkan Laporan Tahunan GPFG 2023.

Momentum pengembangan dana hijau semakin menguat setelah Paris Agreement yang mendorong dunia mempercepat transisi energi. International Energy Agency dalam World Energy Outlook (2023) memperkirakan kebutuhan investasi transisi energi global mencapai lebih dari 4 triliun dolar AS per tahun hingga 2030. Angka tersebut menunjukkan bahwa transformasi energi dunia membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar dan berjangka panjang.

Bagi Indonesia, kebutuhan investasi tersebut juga tidak kecil. International Renewable Energy Agency (IRENA) memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun dolar AS hingga 2050 untuk mencapai target net zero emissions.

Tantangannya, kapasitas fiskal nasional masih relatif terbatas dengan rasio pajak Indonesia yang berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB menurut World Bank (2023). Artinya, kebergantungan semata pada APBN tidak akan cukup untuk membiayai seluruh agenda transisi energi nasional.

Karena itu, sovereign green fund dapat menjadi jembatan strategis antara kebutuhan investasi besar dan keterbatasan fiskal negara. Dana ini dapat menghimpun berbagai sumber pembiayaan mulai dari green bonds, green sukuk, investasi swasta, blended finance, hingga kerja sama internasional. Dengan adanya instrumen khusus tersebut, proyek-proyek energi terbarukan dapat memperoleh dukungan pendanaan yang lebih stabil dan terarah.

Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi awal melalui pembentukan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, fokus terhadap pembiayaan hijau masih perlu diperkuat dengan desain kelembagaan yang lebih spesifik, transparan, dan akuntabel agar mampu menjadi motor utama transisi energi nasional.

Menjaga kedaulatan

Kedaulatan energi hari ini tidak lagi sekadar berbicara tentang kemampuan menyediakan listrik atau bahan bakar bagi masyarakat. Kedaulatan energi juga menyangkut kendali terhadap teknologi, investasi, rantai pasok, dan arah kebijakan energi nasional.

Negara-negara besar saat ini berlomba menguasai rantai pasok energi hijau dunia. Investasi global pada sektor energi terbarukan terus meningkat setiap tahun, termasuk dalam industri baterai kendaraan listrik, panel surya, dan mineral kritis. International Renewable Energy Agency mencatat bahwa investasi energi hijau global telah mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya dan terus tumbuh seiring percepatan transisi energi dunia.

Dalam situasi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar sekaligus tantangan besar. Indonesia memiliki sumber daya alam strategis seperti nikel, bauksit, panas bumi, dan bioenergi yang dapat menjadi fondasi ekonomi hijau nasional. Namun tanpa strategi pembiayaan yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah industri hijau global.

Karena itu, sovereign green fund perlu diarahkan bukan hanya untuk membangun pembangkit energi bersih, tetapi juga memperkuat hilirisasi industri hijau nasional. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik, panel surya, bioenergi berbasis sumber daya lokal, hingga riset teknologi energi domestik harus menjadi bagian penting dari agenda besar tersebut.

Dengan dukungan pembiayaan domestik yang kuat, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan arah kebijakan energi dan memilih mitra strategis internasional. Ketergantungan terhadap pembiayaan asing pun dapat dikurangi sehingga agenda transisi energi nasional tetap berada dalam kendali kepentingan nasional.

Lebih jauh lagi, transisi energi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan industri hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperluas investasi, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Karena itu, sovereign green fund sejatinya bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi bagian dari strategi besar membangun kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.

Pada akhirnya, kedaulatan energi bukan lagi hanya soal menjaga pasokan listrik tetap menyala, tetapi tentang siapa yang mampu mengendalikan arah masa depan ekonomi dan energi nasionalnya sendiri.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau dunia, namun demikian untuk merealisasikan potensi tersebut membutuhkan keberanian membangun strategi yang visioner, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menatap masa depan

Meski menjanjikan, pembentukan dana hijau untuk pembiayaan energi berkelanjutan bukan tanpa tantangan. Salah satu isu utama adalah tata kelola. Tanpa sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana ini berisiko menjadi tidak efektif atau bahkan disalahgunakan.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan dana semacam ini sangat bergantung pada governance yang kuat, termasuk mekanisme pengawasan independen, pelaporan yang transparan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik global sekaligus menyesuaikannya dengan konteks domestik.

Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan keberlanjutan sumber pendanaan. Pemerintah perlu merancang skema yang tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi mampu mengintegrasikan berbagai instrumen, seperti pajak karbon, green sukuk, hingga pembiayaan berbasis blended finance.

Dari sisi regulasi, harmonisasi kebijakan lintas sektor juga menjadi kunci. Transisi energi melibatkan banyak aktor, mulai dari kementerian, BUMN, hingga sektor swasta. Tanpa koordinasi yang baik, potensi sovereign green fund tidak akan optimal.

Pada akhirnya, transisi energi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan visi, komitmen, dan keberanian untuk berinovasi. Sovereign green fund bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan simbol dari keseriusan negara dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global: sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, tanpa strategi pembiayaan yang tepat, potensi tersebut bisa saja tidak optimal.

*) Dr M Lucky Akbar,ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan lonjakan belanja pemerintah di kuartal I 2026 untuk menjaga momentum ekonomi supaya tak melambat di awal tahun.

"Lonjakan belanja pemerintah di kuartal I ini memang sengaja didorong lebih awal. Pemerintah tampaknya membaca bahwa tekanan ekonomi global mulai terasa ke domestik. Ekspor belum kuat, investasi swasta masih tertahan, sementara rupiah juga sedang mengalami tekanan. Dalam situasi seperti itu, fiskal akhirnya dipakai untuk menjaga momentum ekonomi supaya tidak melambat terlalu dalam di awal tahun," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di kuartal I 2026. Di balik angka ini, terdapat lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, lonjakan belanja ini ditopang momen Lebaran, tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah termasuk makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan lebih masif.

Hal ini berarti pemerintah sedang mengambil peran besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan total belanja.

Efek dari keputusan tersebut terasa ke konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, hingga makanan dan minuman.

"Langkah ini cukup wajar dalam kondisi sekarang. Ketika sektor swasta belum terlalu kuat bergerak, pemerintah memang biasanya menjadi penyangga sementara. Kalau belanja negara tidak dipercepat di awal tahun, kemungkinan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi itu," kata Yusuf.

Kendati demikian, lanjutnya, hal yang perlu dilakukan pemerintah ialah menjaga agar ruang fiskal tak terlalu longgar, mengingat defisit APBN di awal tahun sudah cukup berat.

Selain itu, menimbang efek stimulus THR dan momentum Lebaran yang sifatnya sementara, dia berpendapat tantangan sesungguhnya justru mulai terlihat pascakuartal I 2026.

Dalam konteks ini, pemerintah dinilai harus bisa memastikan mesin pertumbuhan berikutnya datang dari sektor swasta melalui investasi, ekspor, maupun konsumsi masyarakat agar benar-benar pulih.

"Jadi, saya melihat kuartal I ini lebih seperti dorongan awal supaya ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan global yang cukup berat. Tetapi, untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat sampai akhir tahun, yang lebih penting nanti adalah bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan kepastian kebijakan supaya sektor swasta mulai kembali ekspansif," ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kenaikan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 21,81 persen, akan mempercepat pembangunan nasional.

Esther, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan pengeluaran pemerintah yang mencapai Rp815 triliun pada awal tahun menunjukkan peran fiskal yang cukup besar.

Menurutnya, belanja pemerintah yang bersifat ekspansif umumnya bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kenaikan produk domestik bruto (PDB) riil yang apabila hal ini disalurkan tepat sasaran bisa mempercepat pembangunan.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, yang salah satu pendorongnya yakni belanja pemerintah yang meningkat 21,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pengeluaran pemerintah yang lebih besar atau ekspansif umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan PDB riil. Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan, namun jika berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran," ujar Esther.

Lebih lanjut, Esther mendorong pemerintah untuk memaksimalkan efek berganda dari belanja negara, dengan menekankan bahwa dana yang bersumber dari pajak masyarakat dan penerbitan utang dapat diarahkan lebih kuat untuk menciptakan investasi yang berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif.

Terkait prospek pertumbuhan ekonomi ke depan, Esther menilai belanja pemerintah masih berpotensi menjadi pendorong ekonomi namun tak bersifat jangka panjang.

Sebelumnya, BPS menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Kalau kita perhatikan di triwulan I 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Secara historis, pertumbuhan ekonomi triwulan I dalam lima tahun terakhir sempat terkontraksi pada 2021 sebesar minus 0,69 persen.

Ia menjelaskan kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus pemerintah turut menopang konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang berada di level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh solid sebesar 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah pada proyek prioritas nasional serta investasi swasta.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81 persen, seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui pembayaran THR serta belanja barang dan jasa, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen.

Angka tersebut menjadi pertanda optimisme ekonomi nasional. Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan, dan lemahnya perdagangan internasional, capaian itu merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Tetapi dalam ekonomi empiris, angka pertumbuhan tidak pernah berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar soal "berapa persen", melainkan juga tentang bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang menopangnya, aspek keberlanjutan, dan konsistensi dengan indikator ekonomi lainnya.

Secara historis, pola pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif dapat diprediksi. Kuartal I biasanya menjadi periode pertumbuhan yang moderat karena aktivitas ekonomi baru bergerak kembali setelah akhir tahun. Sebaliknya, pertumbuhan umumnya menguat pada Kuartal III dan terutama pada Kuartal IV ketika belanja pemerintah dicairkan seluruhnya, proyek infrastruktur dikebut, dan konsumsi masyarakat meningkat menjelang akhir tahun.

Karena itu, pertumbuhan 5,61 persen pada Kuartal I 2026 terlihat tidak biasa. Secara empiris terjadi semacam overshooting growth pada awal tahun. Pertumbuhan tampak melampaui pola normal historisnya. Penjelasan paling rasional adalah adanya kombinasi beberapa faktor temporer yang bekerja bersamaan.

Percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun memberikan stimulus permintaan agregat yang besar. Momentum Ramadhan, Idulfitri, dan liburan panjang mendorong konsumsi rumah tangga, mobilitas masyarakat, transportasi, hotel, restoran, dan perdagangan ritel. Pembayaran THR pada Maret 2026 memperkuat daya beli jangka pendek. Subsidi dan belanja sosial juga dicairkan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, beberapa sektor manufaktur mengalami peningkatan produksi, terutama pengolahan migas dan makanan-minuman yang memang secara tradisional sangat sensitif terhadap momentum konsumsi domestik.

Beberapa lembaga seperti LPEM, CELIOS, dan INDEF secara terbuka mempertanyakan keabsahan perhitungan dan konsistensi sumber pertumbuhan tersebut. Menariknya, mereka tidak menggunakan data alternatif untuk mengkritik BPS. Kritik justru dibangun menggunakan data resmi BPS sendiri.

LPEM memperkirakan pertumbuhan riil kemungkinan lebih dekat ke kisaran 4,89 persen dan menilai angka 5,61 persen berpotensi overestimate. CELIOS menilai headline GDP tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat karena terdapat gap antara pertumbuhan makro dan tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga. Sementara INDEF menyebut fenomena ini sebagai "pertumbuhan infus" - ekonomi tumbuh karena suntikan fiskal pemerintah, bukan karena mesin ekonomi bergerak secara organik.

Argumen yang paling banyak mendapat perhatian adalah kontradiksi antara sektor listrik dan manufaktur. Menurut data BPS, sektor listrik, gas, dan air mengalami kontraksi sebesar −0,99 persen, sementara sektor manufaktur justru tumbuh 5,04 persen.

Listrik dan energi merupakan pendukung utama produksi manufaktur. Secara umum, ketika konsumsi energi industri melemah, output manufaktur juga cenderung melambat. Dari sinilah muncul dugaan bahwa pertumbuhan manufaktur yang memiliki kontribusi 19 persen terhadap PDB mengalami overestimasi.

Namun, ekonomi modern tidak lagi bekerja secara linier seperti model industri lama.

Intensitas listrik terhadap output terus menurun akibat efisiensi teknologi, digitalisasi produksi, otomasi industri, penggunaan captive power, dan transformasi struktur industri. Banyak negara mengalami pertumbuhan output manufaktur meskipun konsumsi energinya stagnan atau menurun.

Apalagi pada awal 2025 terdapat diskon tarif listrik, sedangkan pada 2026 kebijakan tersebut tidak lagi berlaku. Ini juga faktor yang membuat pertumbuhan PDB sektor listrik menurun.

Faktor temporer

Secara empiris, Ramadhan dan Idulfitri hampir selalu meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Liburan panjang meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengangkat sektor jasa.

Belanja pemerintah yang dipercepat sejak awal tahun memberikan tambahan stimulus fiskal. Alokasi subsidi sosial dan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya ikut memperkuat permintaan domestik.

Karena itu, pertumbuhan Kuartal I 2026 memang memiliki karakter yang lebih bersifat demand-driven dibanding productivity-driven. Percepatan belanja negara, terutama MBG dan belanja sosial, bisa jadi akan membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II dan seterusnya melandai.

Namun menyebut seluruh pertumbuhan tersebut sebagai "semu" atau "artificial" juga terlalu simplistis.

Program MBG misalnya, tidak hanya menciptakan konsumsi jangka pendek. Dalam jangka menengah, program ini berpotensi menciptakan multiplier effect melalui penguatan UMKM pangan, rantai pasok lokal, penyerapan tenaga kerja informal, peningkatan partisipasi kerja perempuan, hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Ekonomi tidak hanya bergerak melalui investasi besar dan ekspor, tetapi juga melalui penguatan permintaan domestik dan sirkulasi ekonomi lokal.

Isu lain yang paling menarik dalam perdebatan ini adalah lonjakan inventori dalam komponen GDP. Data menunjukkan perubahan inventori meningkat sangat tajam dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu tahun.

Dalam praktik national accounts internasional, inventori memang sering menjadi ruang penyesuaian statistik untuk menyeimbangkan pendekatan produksi dan pengeluaran. Namun sejak revisi sistem neraca nasional tahun 2010, inventori Indonesia sebenarnya tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai residual balancing item. Inventori benar-benar dihitung sebagai barang yang diproduksi tetapi belum terjual, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi.

Jika inventori tersebut nantinya terserap pasar pada kuartal berikutnya, maka ia justru dapat menjadi sumber pertumbuhan lanjutan. Tetapi jika tidak terserap, maka inventori berpotensi menjadi indikasi lemahnya permintaan riil.

Pada titik ini, perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi berubah dari sekadar persoalan teknis statistik menjadi persoalan kelembagaan dan kredibilitas publik.

Kredibilitas BPS sangat penting karena statistik resmi merupakan fondasi pengambilan keputusan ekonomi nasional. Bank Sentral, kementerian, investor, pelaku usaha, pasar keuangan, hingga rumah tangga membangun ekspektasi ekonomi berdasarkan data resmi pemerintah.

Dalam era digital, publik tidak lagi menerima statistik secara pasif. Masyarakat kini membandingkan GDP dengan konsumsi listrik, penerimaan pajak, transaksi digital, PMI manufaktur, mobilitas penduduk, hingga data satelit malam hari.

Transparansi metodologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan institusional.

Karena itu, respons terbaik terhadap kritik bukan defensif, melainkan memperkuat keterbukaan metodologi statistik. BPS perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai metode seasonal adjustment, estimasi inventori, balancing discrepancy, dan sumber data agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Sebaliknya, kritik akademik juga harus menjaga disiplin metodologis. Skeptisisme penting dalam ilmu ekonomi, tetapi skeptisisme tanpa robustness empiris dapat berubah menjadi risiko reputasi bagi akademisinya sendiri.

Pada akhirnya, perdebatan ini mungkin bukan soal apakah angka 5,61 persen "benar" atau "salah". Secara definisi statistik, angka tersebut tetap valid sebagai ukuran peningkatan output ekonomi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya pada harga konstan.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut cukup kuat untuk bertahan ketika stimulus fiskal mulai normal, efek Ramadhan menghilang, dan tekanan global kembali meningkat.

Di sinilah tantangan ekonomi Indonesia sesungguhnya berada.

Tetapi justru di tengah perdebatan itulah optimisme perlu dibangun secara rasional. Indonesia masih memiliki pasar domestik besar, stabilitas fiskal yang relatif terjaga, transformasi hilirisasi industri, bonus demografi, dan digitalisasi ekonomi yang terus berkembang.

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang. Kritik empiris yang sehat justru akan memperkuat kualitas kebijakan publik, meningkatkan transparansi statistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kredibel, inklusif, dan berkelanjutan.

*) Anggito Abimanyu, Dosen UGM

Copyright © ANTARA 2026

Batam (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Kepulauan Riau (OJK Kepri) menggandeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kepulauan Riau (DPK Kepri) untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal Melayu.

Asisten Direktur Bagian Pelindungan Konsumen OJK Kepri Muhammad Lutfi menyampaikan bahwa pemikiran ulama dan sejarawan Melayu, Raja Ali Haji, memiliki relevansi yang kuat dengan upaya peningkatan literasi keuangan masyarakat.

"Literasi keuangan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang mendesak. Masyarakat yang cerdas keuangan akan mampu mengelola keuangan secara bijak, terhindar dari jeratan utang yang tidak produktif, serta semakin inklusif dalam memanfaatkan layanan keuangan,” katanya dalam keterangan yang diterima di Batam, Kamis.

OJK Kepri menyelenggarakan Seminar Literasi Keuangan bertajuk ‘Konsep Keuangan dalam Pemikiran Raja Ali Haji’ dan diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas pustakawan, mahasiswa, akademisi, pegiat literasi dan budaya melayu, serta masyarakat umum.

“Seminar menghadirkan pembahasan mengenai pemikiran Raja Ali terkait tata kelola kehidupan sosial dan ekonomi, etika, amanah, serta nilai-nilai kebijaksanaan dalam mengelola keuangan yang dinilai tetap relevan dengan perkembangan sistem ekonomi modern saat ini,” kata dia.

Upaya peningkatan literasi ini sejalan dengan program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang telah dicanangkan oleh OJK.

Kepala DPK Kepri Moh. Bisri turut menyampaikan pentingnya menghidupkan kembali nilai dan pemikiran Raja Ali Haji melalui penguatan budaya literasi keuangan di masyarakat.

Dalam seminar ini turut menghadirkan narasumber Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia Kepulauan Riau Anastasia Wiwik Swastiwi yang membahas relevansi pemikiran Raja Ali Haji terhadap tata kelola ekonomi modern dan sistem keuangan yang berkembang saat ini, pentingnya perencanaan keuangan, serta kewaspadaan terhadap aktivitas keuangan ilegal.

Pada kesempatan ini, OJK Kepri juga menyerahkan 17 buku literasi keuangan dengan beberapa topik seperti perencanaan keuangan keluarga, Literasi Keuangan untuk tingkat PAUD, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi.

Selain itu, pihaknya juga memberikan buku literasi keuangan bagi calon pengantin, Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta buku Perempuan Cerdas Keuangan.

OJK Kepri juga tengah mengembangkan Pojok Literasi di Perpustakaan dan Pustakawan sebagai OJK Penggerak Duta Literasi Keuangan (OJK PEDULI) guna mendukung terciptanya masyarakat yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing di Kepri.

Melalui kegiatan ini, OJK Kepri bersama para pemangku kepentingan akan terus memperkuat sinergi dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Pewarta: Amandine Nadja
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat ada peningkatan kualitas pengelolaan subsidi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tercermin dari menurunnya nilai koreksi subsidi kompensasi pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya.

“Hal ini menunjukkan perbaikan dalam sistem pengendalian serta meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara oleh BUMN,” kata Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam kegiatan penandatanganan berita acara hasil pemeriksaan atas belanja subsidi, kompensasi, Public Service Obligation (PSO) dan perhitungan harga pembelian cadangan pangan pemerintah pada BUMN operator dalam rangka dukungan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis, ia mengatakan sejumlah capaian efisiensi juga telah terlihat. Salah satunya pada sektor pupuk bersubsidi yang berhasil menekan biaya secara signifikan.

Ke depan, praktik baik tersebut diharapkan dapat diikuti oleh sektor lain seperti energi dan pangan, guna meningkatkan efektivitas belanja negara.

Anggota VII BPK turut menekankan pentingnya penguatan basis data sebagai fondasi dalam penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Integrasi dan pemutakhiran data antarlembaga dinilai menjadi kunci untuk mengurangi potensi ketidaktepatan sasaran serta meningkatkan efisiensi anggaran.

"Penandatanganan ini mencerminkan komitmen seluruh pihak dalam menunjukkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan negara yang efektif, efisien, dan dapat dipercaya," ujar Slamet Edy.

Pada kesempatan itu, Anggota VII BPK itu menegaskan bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 memperkuat peran BUMN untuk menjalankan fungsi ganda secara seimbang.

Fungsi ganda tersebut sebagai korporasi berorientasi kinerja dan nilai keuangan, sekaligus agen pembangunan melalui penugasan pemerintah, khususnya dalam pengelolaan subsidi, kompensasi, PSO, dan cadangan pangan pemerintah, dengan tetap menjunjung tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan akuntabilitas.

Melalui penguatan sinergi dan komitmen bersama, ia mengatakan BPK berharap pengelolaan subsidi dan kompensasi ke depan semakin akuntabel, tepat sasaran, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh Direktur Utama maupun Direksi BUMN dan badan usaha terkait yang telah bekerja sama secara kooperatif dan komunikatif sehingga proses pemeriksaan ini berjalan lancar dan tepat waktu," ujar dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar suku bunga dari program Permodalan Nasional Madani (PNM) diturunkan hingga di bawah 9 persen.

"Ini keputusan politik, saya sudah ambil bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, untuk kredit keluarga prasejahtera, dari 24 persen, kita turunkan harus di bawah 10 persen, harus di bawah 9 persen," kata Presiden Prabowo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu.

Presiden Prabowo menyoroti ketimpangan akses pembiayaan yang selama ini justru membebani pelaku usaha mikro dengan bunga lebih tinggi dibanding pengusaha besar.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyebut pengusaha besar ada yang mendapat bunga sekitar 9-10 persen. Sedangkan pelaku usaha mikro justru mendapat bunga hingga 24 persen.

"Bayangkan, orang kaya dikasih 9 persen, orang miskin 24 persen. Ini negara Pancasila, saya tidak paham," katanya.

Presiden bahkan meminta agar skema bunga baru dapat ditekan hingga di bawah angka 9 persen. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan masyarakat kecil menanggung beban pembiayaan lebih berat dibanding kelompok ekonomi atas.

"Kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya," imbuh Presiden Prabowo.

Pengelolaan PNM sendiri diusulkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk berada di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

PNM merupakan anak usaha dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) yang kini menjadi anggota Danantara Indonesia.

Kemenkeu berencana untuk menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Konsep business judgement rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan,

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memandang, pelaku industri perbankan memerlukan kepastian hukum dalam penanganan kredit macet guna mendukung pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan.

“Konsep business judgement rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan, pentingnya membangun iklim yang kondusif bagi industri perbankan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang selaras.

Upaya ini bertujuan menjaga profesionalisme dan integritas bankir sehingga bisnis bank dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Dian juga menyampaikan harapan terciptanya kesepahaman yang sama dan lebih kuat antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri perbankan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam sektor perbankan.

Pada Selasa (12/5), OJK telah menyelenggarakan kegiatan Sarasehan Industri Perbankan dengan tema “Penerapan Konsep Business Judgement Rule Terhadap Kredit Macet Di Bank”.

Melalui forum ini, OJK berharap industri perbankan semakin memahami bahwa konsep business judgement rule dapat memberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk proses pemberian kredit dan pembiayaan, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) Jupriyadi menyampaikan perlunya kesamaan penafsiran atas pandangan penerapan norma pidana dalam perkara di bidang perbankan guna menjaga kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan subtantif (subtantive justice) bagi pelaku industri perbankan.

Ia memaparkan bahwa business judgement rule dapat diterapkan sepanjang persyaratan kumulatif yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Persyaratan tersebut meliputi pelaksanaan keputusan dengan itikad baik, kepatuhan terhadap prosedur yang benar, ketiadaan benturan kepentingan, serta adanya upaya yang maksimal dalam mitigasi risiko kerugian.

Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi, termasuk risiko kredit macet, maka hal tersebut merupakan kegagalan bisnis (business failure) dan bukan merupakan suatu tindak pidana, terutama apabila dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali bank.

Jupriyadi juga menegaskan bahwa diperlukan keseragaman penafsiran hukum dalam penerapan business judgement rule guna mencapai keadilan substantif sekaligus mencegah munculnya chilling effect yang dapat menghambat bankir dalam mengambil keputusan bisnis.

Selain itu, ia menekankan pentingnya mengedepankan prinsip ultimum remedium, yang menyatakan bahwa jalur pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan perbankan yang telah memenuhi unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Penguatan rupiah terjadi seiring aksi ambil untung (profit taking) terhadap dolar AS setelah sebelumnya mengalami penguatan cukup tajam pasca rilis data inflasi Amerika Serikat yang melampaui ekspektasi pasar

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah pada penutupan perdagangan hari ini menguat jadi Rp17.476 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.529 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity & Derivatives Exchange (ICDX) Muhammad Amru Syifa menilai penguatan rupiah disebabkan aksi ambil untuk terhadap dolar AS pasca mengalami penguatan cukup tajam.

“Penguatan rupiah terjadi seiring aksi ambil untung (profittaking) terhadap dolar AS setelah sebelumnya mengalami penguatan cukup tajam pasca rilis data inflasi Amerika Serikat yang melampaui ekspektasi pasar,” katanya kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Tercatat, tingkat inflasi tahunan AS mencapai level tertinggi pada bulan April 2026 sejak Mei 2023, yakni 3,8 persen, sebagaimana dilaporkan Anadolu. Ekspektasi pasar berada di angka 3,7 persen untuk bulan April, sementara angka bulan Maret 2026 di posisi 3,3 persen.

Investor juga disebut cenderung bersikap hati-hati sambil menunggu rilis data inflasi produsen AS (Producer Price Index) serta perkembangan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat mempengaruhi arah pergerakan pasar global.

“Di tengah tingginya tensi geopolitik Timur Tengah, sebagian pelaku pasar mulai melakukan reposisi aset sehingga tekanan terhadap mata uang emerging market sedikit berkurang,” ungkap Amru.

Meninjau dari dalam negeri, rupiah memperoleh dukungan dari optimisme pasar terhadap langkah Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan tetap aktif menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi di pasar valas dan obligasi.

Selain itu, lanjut dia, muncul spekulasi bahwa BI berpotensi melakukan penyesuaian suku bunga untuk menjaga daya tarik aset domestik serta meredam tekanan arus keluar modal asing.

“Sentimen positif lainnya berasal dari upaya pemerintah dalam memperkuat stabilitas pasar keuangan domestik, termasuk menjaga likuiditas dan stabilisasi pasar surat utang. Meski demikian, pergerakan rupiah ke depan masih diperkirakan fluktuatif karena pasar tetap mencermati arah kebijakan The Fed, arus modal asing, dan perkembangan risiko geopolitik global,” ungkap dia.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak menguat ke level Rp17.496 per dolar AS dari sebelumnya Rp17.514 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026