JAKARTA, KOMPAS.com – Posisi utang pemerintah per 31 Desember 2025 tercatat Rp 9.637,90 triliun atau setara 40,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Data tersebut merujuk pada laporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan.

Nilai utang tersebut turut menjadi sorotan terkait ketahanan fiskal ke depan. Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Pradana menilai, rasio utang terhadap PDB bukan satu-satunya tolok ukur kerentanan ekonomi.

Menurut dia, kemampuan membayar utang lebih ditentukan oleh pendapatan negara, karena kewajiban tersebut dipenuhi melalui penerimaan negara atau penarikan utang baru.

Karena itu, ia menyebut rasio utang terhadap pendapatan negara serta debt service ratio lebih relevan untuk mengukur risiko fiskal.

Saat ini, rasio utang terhadap pendapatan negara disebut telah melampaui 3,5 kali lipat atau lebih dari 350 persen. Angka tersebut jauh di atas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) yang menyarankan rasio tidak melebihi 150 persen.

“Ini meningkat sangat pesat dan jauh melebihi standar internasional, seperti dari standar IMF yang merekomendasikan rasio tidak melebihi 150 persen. Dan melihat bagaimana Pak Prabowo seakan tak acuh terhadap hal ini, maka bisa kita perkirakan ke semua rasio ini akan semakin meningkat,” ujar Andri, Minggu (15/2/2026), dikutip dari Kontan.co.id.

Ia juga mengingatkan bahwa sebelum krisis 1998, rasio utang Indonesia terhadap PDB sempat berada di kisaran 37 persen pada pertengahan 1997.

Namun, menurut dia, level tersebut tidak mampu mencegah krisis. Ia menambahkan, batas 60 persen yang diatur dalam undang-undang merupakan batas pelanggaran, bukan batas aman.

Untuk tahun anggaran berjalan, Andri memperkirakan rasio utang masih berpotensi naik 1–2 persen poin menjadi sekitar 41–42 persen dari PDB, dengan asumsi target pendapatan negara tercapai.

Ia menilai tekanan bisa semakin besar mengingat realisasi pajak tahun lalu lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

Tambahan belanja di luar rencana awal anggaran turut menjadi faktor risiko. Ia mencontohkan pembayaran kewajiban proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung, program gentengisasi, serta iuran Board of Peace.

Jika ruang fiskal kembali tertekan, menurut dia, pemerintah pusat berpotensi menahan atau memangkas transfer ke daerah (TKD).

“Faktanya belanja 2025 tetap melebihi seharusnya. Jadi kalau Pak Purbaya (Menteri Keuangan) kembali terdesak untuk menjaga anggaran, maka daerah siap-siap saja anggarannya kembali tidak cair,” tandasnya.

Sementara itu, DJPPR Kemenkeu menyatakan pemerintah mengelola utang secara hati-hati.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis DJPPR dalam laman resminya, dikutip Jumat (13/2/2026).

Sebagai informasi, komposisi utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.387,23 triliun atau 87,02 persen dari total utang. Adapun pinjaman menyumbang Rp 1.250,67 triliun atau 12,98 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kenaikan rasio utang terhadap PDB dipengaruhi perlambatan ekonomi pada tahun lalu sehingga pemerintah menarik pembiayaan lebih besar untuk menjaga stabilitas.

"Ini kan kemarin terpaksa karena ada perlambatan signifikan. Kan pilihannya mana ke kondisi 1998 atau meningkatkan utang sedikit tapi ekonomi selamat?" ujar Purbaya di The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Ia menegaskan rasio utang masih berada di bawah batas 60 persen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara. "Kita tata ulang semuanya," tukasnya.

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Rasio Utang Bisa Tembus 42% dari PDB, Bila Pendapatan Negara Tak Capai Target

JAKARTA, KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan memperingatkan masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening bank.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyatakan praktik tersebut ilegal dan berisiko tinggi. Rekening yang diperjualbelikan rawan dipakai untuk penipuan dan pencucian uang.

“OJK menegaskan bahwa praktik jual beli rekening merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi karena berpotensi digunakan untuk tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang,” ujar Dian, Minggu (15/2/2026).

Larangan itu merujuk pada Peraturan OJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

Aturan tersebut mewajibkan nasabah bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat. Penyedia jasa keuangan juga wajib menerapkan prinsip mengenali nasabah atau know your customer melalui uji tuntas nasabah dan pemantauan transaksi.

OJK mendorong bank menindaklanjuti rekening yang terindikasi diperjualbelikan. Salah satu langkahnya pembatasan akses fasilitas perbankan.

Dian menegaskan pemilik rekening tetap bertanggung jawab atas seluruh transaksi yang terjadi. Risiko hukum tetap melekat meski rekening dipakai pihak lain.

“OJK menghimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun. Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana,” paparnya.

OJK juga memperkuat koordinasi dengan PPATK, Kementerian Komunikasi dan Digital, aparat penegak hukum, serta penyedia jasa keuangan. Pertukaran informasi dilakukan secara berkala untuk mempercepat penanganan penyalahgunaan rekening.

Selain itu, bank diminta memperkuat parameter deteksi dini untuk mengidentifikasi penggunaan rekening yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan berkala dan pembaruan profil nasabah juga harus dilakukan secara konsisten sebagai bagian dari manajemen risiko.

JAKARTA, KOMPAS.com – Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia menyampaikan data luas kebun sawit di kawasan hutan berdasarkan rekonsiliasi nasional 2019.

Rekonsiliasi yang dilakukan KLHK bersama KPK mencatat total luas sawit nasional mencapai 16,37 juta hektare. Dari jumlah itu, sekitar 3,37 juta hektare berada di dalam kawasan hutan dengan berbagai fungsi.

Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyatakan tidak seluruh sawit di kawasan hutan berada di kawasan konservasi atau hutan lindung. Ia menilai perlu pembedaan tipologi dan kronologi penguasaan lahan sebelum menyimpulkan status legalitasnya.

“Dari luas sawit dalam kawasan hutan tersebut tidak seluruhnya berada dalam kawasan konservasi dan tidak serta merta dikategorikan sebagai sawit ilegal tanpa pembeda tipologi dan kronologi penguasan lahan tersebut,” ujar Darto, Minggu (15/2/2026).

Data rekonsiliasi menunjukkan sekitar 1,12 juta hektare berada di hutan produksi konversi. Sebanyak 1,49 juta hektare berada di hutan produksi tetap. Lalu 501 ribu hektare berada di hutan produksi.

Sementara itu, sawit di kawasan hutan lindung tercatat sekitar 155 ribu hektare. Di kawasan hutan konservasi sekitar 91 ribu hektare. Total keduanya sekitar 246 ribu hektare.

Merujuk angka tersebut, POPSI menilai narasi 4 juta hektare sawit ilegal di kawasan konservasi dan hutan lindung tidak mencerminkan kondisi faktual.

Darto menyebut informasi yang tidak presisi berpotensi memengaruhi kebijakan negara dan memperkuat stigma negatif terhadap sawit Indonesia di tingkat global.

Ia juga menyoroti langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan skema kerja sama operasi dalam pengelolaan kebun yang diambil alih negara. Menurut dia, transparansi terkait pihak yang terlibat dan mekanisme pengelolaan perlu dibuka ke publik.

“Negara juga mengambil untung melalui mekanisme denda walaupun tanpa putusan pengadilan. Justru, negara menjadi pihak yang paling diuntungkan secara ekonomi, sementara petani, koperasi dan pelaku usaha menjadi korban ketidakpastian hukum ini,” katanya.

Ia menilai penyelesaian sawit di kawasan hutan perlu berbasis data, mempertimbangkan waktu penguasaan lahan, subjek hukum, dan fungsi kawasan. Pendekatan yang menggeneralisasi dinilai berisiko menimbulkan ketegangan sosial.

“Penyelesaian sawit dalam kawasan hutan harus dilakukan secara adil, transparan, dan berkeadaban hukum dan stop penyitaan sawit rakyat. Pihak yang melakukan KSO harus dibuka ke publik untuk memastikan pengelolaan aset sitaan tidak lari ke tangan-tangan tertentu yang tidak seharusnya,” tandasnya.

Sebelumnya, Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim Hashim Djojohadikusumo menyebut sekitar 4 juta hektare hutan lindung dan taman nasional diduduki secara ilegal dalam 10 hingga 15 tahun terakhir akibat lemahnya perlindungan kawasan konservasi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17-18 persen mulai diberlakukan untuk penerbangan pada 14-29 Maret 2026. Kebijakan ini berlaku untuk pembelian tiket pesawat sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau sekitar 3,32 juta penumpang sebagai bagian dari stimulus transportasi menjelang arus mudik dan libur nasional.

Mengutip akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan @djpu_151, Minggu (15/2/2026), rata-rata penurunan harga tiket pesawat berasal dari akumulasi sejumlah komponen biaya penerbangan.

Komponen tersebut antara lain diskon 50 persen Passenger Service Charge (PSC/PJP2U), diskon 50 persen tarif Pelayanan Jasa Daratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), serta penyesuaian fuel surcharge pesawat jet menjadi 2 persen dari sebelumnya 10 persen.

Sementara untuk pesawat propeller, fuel surcharge ditetapkan sebesar 20 persen.

Pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen serta menurunkan harga avtur sebesar 10 persen di 37 bandara.

Maskapai yang terlibat dalam program diskon tiket pesawat ini antara lain Lion Air, Batik Air, dan Pelita Air.

Simulasi harga Jakarta-Denpasar

Sebagai gambaran, untuk rute Jakarta (CGK)–Denpasar (DPS) menggunakan pesawat jet full service kelas ekonomi, total harga tiket pada batas atas sebelumnya mencapai Rp 1.920.971.

Rinciannya terdiri dari tarif dasar Rp 1.431.000, fuel surcharge 10 persen Rp 143.100, PSC Rp 168.720, PPN 11 persen Rp 173.151, serta IWJR Rp 5.000.

Setelah kebijakan diskon tiket pesawat diterapkan, tarif dasar tetap Rp 1.431.000. Namun fuel surcharge turun menjadi 2 persen atau Rp 28.620, PSC dipangkas 50 persen menjadi Rp 84.360, PPN ditanggung pemerintah menjadi Rp 0, dan IWJR tetap Rp 5.000.

Dengan skema tersebut, total harga tiket pesawat menjadi Rp 1.548.980. Artinya, terdapat penghematan sekitar Rp 372.000 untuk satu kali perjalanan.

DOK. Pertamina Maskapai penerbangan Pelita Air sedang lepas landas

Diskon moda transportasi lain

Selain angkutan udara, pemerintah juga memberikan potongan harga pada moda transportasi lain.

Pada sektor perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia memberikan diskon 30 persen untuk KA Jarak Jauh Ekonomi Non-Subsidi (Non-PSO) pada periode 14-29 Maret 2026. Program ini menargetkan 1,28 juta penumpang dalam 188 perjalanan.

Untuk angkutan laut, PT Pelayaran Nasional Indonesia memberikan diskon 30 persen tarif dasar kelas ekonomi bagi kapal penumpang PSO yang berlaku 11 Maret-5 April 2026 dengan target 445.534 penumpang.

Sementara itu, pada angkutan penyeberangan, diberikan diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan di 16 pelabuhan pada delapan lintasan. Kebijakan ini berlaku 12-31 Maret 2026 dengan target 403.487 penumpang pejalan kaki dan 945.501 kendaraan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan juga menghadirkan program mudik gratis melalui jalur darat dan laut untuk Lebaran 2026.

“Terkait Mudik Gratis, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sejumlah program yaitu 401 bus ke 34 kota tujuan di 9 Provinsi,” kata Dudy dalam keterangan resmi, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan, tersedia 50.000 tiket angkutan laut kelas ekonomi serta 28.182 tempat duduk kereta api di Pulau Jawa untuk lintas utara, tengah, dan selatan.

Kementerian Perhubungan juga melakukan ramp check atau uji kelaikan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, serta kereta api, termasuk koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kesiapan jalan tol dan jalan arteri nasional.

Adapun total anggaran stimulus angkutan Lebaran 2026 mencapai Rp 911,16 miliar yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.

KOMPAS.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan mencabut izin 301 wilayah kerja minyak dan gas yang tidak menunjukkan perkembangan.

Wilayah kerja tersebut telah menyelesaikan tahap eksplorasi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan atau Plan of Development. Namun, proyek belum beroperasi.

"Ada 301 wilayah kerja yang sudah selesai eksplorasi dan belum jalan-jalan, sekarang kita kasih ultimatum. Kalau tidak (jalan) kita cabut (izinnya)," ujarnya dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Pemerintah telah memberi ultimatum kepada kontraktor kontrak kerja sama agar segera merealisasikan investasi dan produksi.

Langkah ini diambil di tengah tren penurunan produksi minyak nasional. Produksi pernah mencapai sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari pada 1996 sampai 1997. Setelah itu, produksi terus menurun, salah satunya akibat sumur yang menua.

Indonesia memiliki sekitar 40.000 sumur migas. Sekitar 18.000 sumur masih aktif. Sisanya berstatus idle well atau tidak berproduksi.

Bahlil mencontohkan proyek gas di Blok Masela yang dikelola Inpex. Proyek itu dinilai mulai menunjukkan perkembangan setelah pemerintah memberi tekanan agar investasi segera berjalan.

Nilai investasinya diperkirakan 18 miliar dollar Amerika Serikat atau sekitar Rp 302,9 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.830 per dollar Amerika Serikat.

"Tidak jalan-jalan tapi begitu surat cinta kita kasih, Alhamdulillah kita jalan investasi US$ 18 miliar," tegas Bahlil.

Untuk mendorong produksi, pemerintah juga mengaktifkan sumur minyak milik masyarakat. Jumlahnya sekitar 45.000 sumur.

"Kita menargetkan gini rasio uang harus berputar di bawah. Jangan sampai ada persepsi usaha minyak hanya milik pengusaha besar, BUMN dan saudara kita investor asing, tapi juga kita jalankan pasal 33 agar rakyat mendapatkan hak yang sama dengan perusahaan yang lain," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Diskon tiket pesawat domestik kelas ekonomi sebesar 17-18 persen mulai diberlakukan untuk penerbangan pada 14-29 Maret 2026. Kebijakan ini berlaku untuk pembelian tiket pesawat sejak 10 Februari hingga 29 Maret 2026.

Pemerintah menargetkan program tersebut menjangkau sekitar 3,32 juta penumpang sebagai bagian dari stimulus transportasi menjelang arus mudik dan libur nasional.

Mengutip akun Instagram resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan @djpu_151, Minggu (15/2/2026), rata-rata penurunan harga tiket pesawat berasal dari akumulasi sejumlah komponen biaya penerbangan.

Komponen tersebut antara lain diskon 50 persen Passenger Service Charge (PSC/PJP2U), diskon 50 persen tarif Pelayanan Jasa Daratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), serta penyesuaian fuel surcharge pesawat jet menjadi 2 persen dari sebelumnya 10 persen.

Sementara untuk pesawat propeller, fuel surcharge ditetapkan sebesar 20 persen.

Pemerintah juga memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen serta menurunkan harga avtur sebesar 10 persen di 37 bandara.

Maskapai yang terlibat dalam program diskon tiket pesawat ini antara lain Lion Air, Batik Air, dan Pelita Air.

Simulasi harga Jakarta-Denpasar

Sebagai gambaran, untuk rute Jakarta (CGK)–Denpasar (DPS) menggunakan pesawat jet full service kelas ekonomi, total harga tiket pada batas atas sebelumnya mencapai Rp 1.920.971.

Rinciannya terdiri dari tarif dasar Rp 1.431.000, fuel surcharge 10 persen Rp 143.100, PSC Rp 168.720, PPN 11 persen Rp 173.151, serta IWJR Rp 5.000.

Setelah kebijakan diskon tiket pesawat diterapkan, tarif dasar tetap Rp 1.431.000. Namun fuel surcharge turun menjadi 2 persen atau Rp 28.620, PSC dipangkas 50 persen menjadi Rp 84.360, PPN ditanggung pemerintah menjadi Rp 0, dan IWJR tetap Rp 5.000.

Dengan skema tersebut, total harga tiket pesawat menjadi Rp 1.548.980. Artinya, terdapat penghematan sekitar Rp 372.000 untuk satu kali perjalanan.

DOK. Pertamina Maskapai penerbangan Pelita Air sedang lepas landas

Diskon moda transportasi lain

Selain angkutan udara, pemerintah juga memberikan potongan harga pada moda transportasi lain.

Pada sektor perkeretaapian, PT Kereta Api Indonesia memberikan diskon 30 persen untuk KA Jarak Jauh Ekonomi Non-Subsidi (Non-PSO) pada periode 14-29 Maret 2026. Program ini menargetkan 1,28 juta penumpang dalam 188 perjalanan.

Untuk angkutan laut, PT Pelayaran Nasional Indonesia memberikan diskon 30 persen tarif dasar kelas ekonomi bagi kapal penumpang PSO yang berlaku 11 Maret-5 April 2026 dengan target 445.534 penumpang.

Sementara itu, pada angkutan penyeberangan, diberikan diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan di 16 pelabuhan pada delapan lintasan. Kebijakan ini berlaku 12-31 Maret 2026 dengan target 403.487 penumpang pejalan kaki dan 945.501 kendaraan.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan juga menghadirkan program mudik gratis melalui jalur darat dan laut untuk Lebaran 2026.

“Terkait Mudik Gratis, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sejumlah program yaitu 401 bus ke 34 kota tujuan di 9 Provinsi,” kata Dudy dalam keterangan resmi, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan, tersedia 50.000 tiket angkutan laut kelas ekonomi serta 28.182 tempat duduk kereta api di Pulau Jawa untuk lintas utara, tengah, dan selatan.

Kementerian Perhubungan juga melakukan ramp check atau uji kelaikan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, udara, serta kereta api, termasuk koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memastikan kesiapan jalan tol dan jalan arteri nasional.

Adapun total anggaran stimulus angkutan Lebaran 2026 mencapai Rp 911,16 miliar yang bersumber dari APBN maupun non-APBN.

JAKARTA, KOMPAS.com – Program Makan Bergizi Gratis disebut tidak hanya menyasar pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka lapangan kerja.

Badan Gizi Nasional mencatat hampir 1 juta tenaga kerja terserap melalui operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala BGN bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati Deyang menyebut satu SPPG membutuhkan sekitar 47 relawan dapur. Jumlah SPPG yang beroperasi mencapai sekitar 21.000 unit.

Dengan angka tersebut, tenaga kerja yang terserap mencapai 987.000 orang.

“15.000 menjadi hampir 1 juta tenaga kerja terserap. 15.000 menjadi, kurang lebih, Pak, kalau satu SPPG 15 suppiler, sekarang ada 22.000,” ujar Nanik lewat keterangan pers, Minggu (15/2/2026).

Dampak ekonomi disebut meluas ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Hasil pendalaman tim investigasi BGN menunjukkan setiap SPPG rata-rata melibatkan sekitar 15 pemasok bahan pangan. Pemasok itu mencakup produsen tahu, tempe, telur asin, hingga petani sayuran.

Jumlah SPPG yang telah mencapai lebih dari 21.000 sampai 22.000 unit diperkirakan menggerakkan sekitar 40.000 UMKM. Untuk memenuhi permintaan, masing-masing UMKM membutuhkan tambahan tiga hingga lima tenaga kerja.

“Kita sudah bisa menghidupkan mungkin 40.000 UMKM. Yang dia tadinya tidak mempekerjakan orang, sekarang bisa mempekerjakan tiga sampai lima orang. Yang nggak langsung berapa? 4 juta, 3-4 juta bisa kita serap. Duit 15.000 yang setiap hari dibuli di medsos itu melahirkan jutaan tenaga kerja,” paparnya.

Nanik menambahkan tujuan utama MBG sejalan dengan gagasan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh anak Indonesia mendapat akses makan bergizi gratis.

“Presiden Prabowo tidak ingin ada satu anak Indonesia pun yang tidak bisa makan,” paparnya.

Ia juga menjelaskan alasan bantuan tidak diberikan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua murid. Pengalaman bantuan sosial dinilai belum menjamin pemenuhan gizi anak jika uang disalurkan langsung.

“Kalau uang diberikan ke orang tua, nanti malah habis dipakai beli rokok, main judol, bayar kredit di bank keliling, sementara makanan anak-anak mereka kurang,” bebernya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan di balik penyegelan sejumlah gerai Tiffany & Co di Jakarta oleh Bea Cukai.

Menurut dia, langkah tersebut diambil setelah aparat menemukan indikasi pelanggaran kepabeanan dan perpajakan atas barang impor yang dijual di gerai tersebut.

Purbaya mengaku telah meminta penjelasan langsung kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Dari laporan yang diterimanya, terdapat dugaan barang impor yang tidak membayar bea masuk serta praktik manipulasi nilai barang.

“Saya tanya ke Bea Cukai, bagaimana sih itu. Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang enggak bayar. Dicurigai ini barang selendupan atau enggak,” ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Jumat (13/2/2026).

Ia menuturkan, petugas sempat meminta pihak toko menunjukkan formulir perdagangan atau dokumen kepabeanan sebagai bukti legalitas impor. Namun, dokumen tersebut disebut tidak dapat ditunjukkan secara lengkap.

“Disuruh kasih lihat formulir perdagangannya, mereka enggak bisa tunjukkan. Jadi memang itu barangnya, ada yang betul-betul selundupan, ada yang bayarnya underinvoicing. Itu kelihatan semua,” katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan, temuan tidak hanya soal barang yang sama sekali tidak membayar kewajiban. Ada pula barang yang hanya membayar sebagian serta diduga menekan nilai impor untuk mengurangi beban bea masuk dan pajak.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kompleks Parlemen, Rabu (11/2/2026).

Ia menilai praktik tersebut merugikan penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena itu, pemerintah menjadikan kasus ini sebagai peringatan bagi pelaku usaha agar menjalankan kegiatan bisnis secara adil dan transparan.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair. Ke depan hal seperti itu enggak bisa mereka lakukan lagi. Sebagian katanya sudah insaf, ada yang mau bayar,” ujarnya.

Terkait kemungkinan adanya pelaku usaha lain yang diperiksa, Purbaya menegaskan pemerintah akan menindak setiap praktik ilegal tanpa pandang bulu.

“Pokoknya yang ilegal akan kita kejar. Itu saja,” ucapnya.

Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum dalam proses tersebut. “Sepertinya ada (kongkalikong), nanti kita lihat siapa yang terlibat itu,” katanya.

Di sisi lain, DJBC Kantor Wilayah Jakarta sebelumnya telah lebih dulu melakukan penyegelan pada Rabu (11/2/2026). Penindakan dilakukan atas dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang impor bernilai tinggi.

Kepala Seksi Penindakan DJBC Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto, mengatakan operasi tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Menteri Keuangan untuk menggali potensi penerimaan negara.

“Kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta melakukan operasi terkait barang-barang high value good, yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” katanya di butik Tiffany & Co di Plaza Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (12/2/2026).

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, saat ini juga melakukan evaluasi internal di lingkungan DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari penguatan pengawasan dan reformasi kelembagaan.

(Tim Redaksi: Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya soal Penyegelan Toko Tiffany & Co: Diduga Barang Selundupan dan Underinvoicingdan Disegel Purbaya, Ini Jejak Panjang Tiffany & Co.

KOMPAS.com-Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengkaji penghentian ekspor timah. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri.

Ia menilai ekspor bahan mentah perlu diganti dengan produk hasil hilirisasi.

"Tahun lalu, kita melarang ekspor bauksit. Dan, tahun ke depan, kita akan mengkaji untuk beberapa komoditas lain, termasuk timah," katanya di Jakarta, Sabtu (14/2/2026).

Program hilirisasi masuk prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyebut kebijakan ini sebagai pendorong transformasi ekonomi.

"Hilirisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Ia mencontohkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada 2018 hingga 2019. Nilai ekspor nikel meningkat tajam setelah kebijakan tersebut diterapkan.

"Total ekspor nikel kita tahun 2018-2019 itu hanya 3,3 miliar dolar AS. Dan kemudian begitu kita melarang ekspor, di 2024 itu total ekspor kita sudah mencapai 34 miliar dolar AS atau 10 kali lipat hanya dalam waktu 5 tahun. Inilah kemudian yang menjadi dorongan pertumbuhan ekonomi yang merata, menciptakan lapangan kerja," ujar Bahlil.

Ia menegaskan ekspor bahan mentah tidak lagi menjadi pilihan.

"Tidak boleh lagi kita ekspor barang mentah. Silakan teman-teman membangun investasi hilirisasi di dalam negeri," sambung Bahlil saat berbicara dalam Indonesia Economic Outlook di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan 18 proyek hilirisasi sebagai prioritas nasional pada 2026 dengan nilai investasi Rp 618 triliun. Proyek tersebut mencakup hilirisasi bauksit, nikel, gasifikasi batu bara, dan kilang minyak.

Produk hilirisasi ditargetkan menggantikan barang impor.

Bahlil mengajak investor nasional dan perbankan terlibat dalam pembiayaan proyek tersebut.

"Semua produknya adalah untuk melahirkan substitusi impor. Ini captive market dalam negeri. Nah ini kesempatan perbankan untuk membiayai. Jangan sampai kalian tidak biayai lagi, nanti dikira hilirisasi itu hanya nilai tambahnya dikuasai oleh teman-teman kita dari luar negeri," sebutnya.

Program hilirisasi hingga 2040 diproyeksikan menarik investasi 618 miliar dolar AS. Sekitar 498,4 miliar dolar AS berasal dari subsektor mineral dan batu bara, sedangkan 68,3 miliar dolar AS dari minyak dan gas bumi.

Hilirisasi juga diperkirakan menghasilkan ekspor 857,9 miliar dolar AS, kontribusi terhadap produk domestik bruto 235,9 miliar dolar AS, serta menciptakan lebih dari 3 juta lapangan kerja.

JAKARTA, KOMPAS.com – Penerbangan Super Air Jet nomor IU-742 rute Jakarta–Bali mengalami keterlambatan lebih dari lima jam pada Jumat (13/2/2026).

Penundaan terjadi karena pesawat yang dijadwalkan terbang menjalani pemeriksaan teknis tidak berjadwal.

Corporate Communication Strategic Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro menjelaskan pemeriksaan tersebut bagian dari prosedur operasional untuk memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan. Prosesnya memerlukan waktu dan berdampak pada rotasi pesawat berikutnya.

“Keterlambatan terjadi karena pesawat yang direncanakan mengoperasikan penerbangan tersebut perlu menjalani pemeriksaan teknis tidak berjadwal,” ujar Danang, Minggu (15/2/2026).

Super Air Jet menyatakan telah memberikan kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku. Maskapai juga menyampaikan pembaruan informasi kepada penumpang selama proses penanganan.

“Sebagai bentuk perhatian, kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku telah dijalankan dan diberikan kepada para tamu. Kami juga terus menyampaikan perkembangan informasi selama proses penanganan berlangsung,” paparnya.

Manajemen maskapai turut menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penerbangan IU-742.

Kritik datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Organisasi itu menilai keterlambatan hingga lima jam bukan sekadar gangguan teknis biasa, melainkan cerminan persoalan tata kelola layanan penerbangan.

Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo menyebut delay panjang menunjukkan masalah mendasar dalam manajemen operasional maskapai.

“Delay selama berjam-jam menunjukkan bahwa masih ada persoalan mendasar dalam tata kelola penerbangan nasional yang perlu diperbaiki,” ujar Rio.

Menurut dia, keterlambatan berjam-jam menyangkut hak konsumen atas pelayanan yang layak, aman, dan tepat waktu. Maskapai diminta memberikan penjelasan transparan dan tidak berlindung pada alasan internal.

“Konsumen berhak mendapatkan permintaan maaf resmi dan terbuka atas kerugian waktu, tenaga, dan biaya yang dialami. Selain itu, maskapai juga harus membuat komitmen layanan agar permasalahan serupa tidak terulang di masa depan,” katanya.

YLKI menilai alasan keterlambatan harus disampaikan secara rinci dan jujur. Transparansi disebut sebagai kewajiban pelaku usaha sekaligus hak konsumen.

Rio juga menyoroti ketimpangan perlakuan. Penumpang yang terlambat bisa kehilangan tiket, sementara maskapai kerap hanya memberi kompensasi minimal saat terjadi delay panjang.

YLKI meminta Kementerian Perhubungan dan otoritas terkait melakukan audit menyeluruh terhadap kelayakan operasional pesawat, kesiapan armada, dan manajemen layanan maskapai.

Revisi regulasi kompensasi keterlambatan juga didorong. Skema yang berlaku dinilai belum memberi efek jera.

Menjelang arus mudik Lebaran, YLKI meminta persoalan delay tidak dibiarkan berlarut. Pemerintah diminta memastikan sistem transportasi siap dan melindungi hak konsumen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang menegaskan pengawasan ketat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, terutama di tingkat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG.

Kepala SPPG diminta tidak lepas tangan. Pengawasan harus dilakukan sejak proses memasak di dapur hingga makanan tiba di sekolah penerima manfaat.

Pesan itu disampaikan dalam pertemuan bersama mitra, yayasan, dan Kepala SPPG se-Kabupaten Purwakarta.

“Kepala SPPG harus mengawasi proses memasak di dapur hingga distribusi. Jangan hanya Pengawas Gizi saja yang anda kerjain, anda suruh dia begadang tiap hari di dapur. Justru Kepala SPPG yang harus mengawasi proses memasak sampai distribusi,” ujar Nanik lewat keterangan pers, Minggu (15/2/2026).

Sistem kerja di SPPG telah diatur agar pengawasan berjalan optimal. Siang hari, pengawas keuangan menyusun laporan anggaran belanja harian ke dashboard BGN. Pengawas memastikan akuntabilitas pembelian bahan makanan.

Sore hari saat bahan pangan tiba, pengawas keuangan wajib berada di dapur bersama pengawas gizi, asisten lapangan, dan jurutama masak. Mereka melakukan pengecekan bersama.

Pengawas keuangan memverifikasi harga dan kwitansi. Pengawas gizi memastikan bahan sesuai rencana menu. Tim dapur menilai kualitas bahan baku.

Tahap penerimaan bahan disebut sebagai titik kritis. Bahan yang tidak segar atau berkualitas buruk harus ditolak, meski direkomendasikan mitra atau yayasan.

“Kalau dari awal sudah ketahuan kualitasnya jelek, tidak segar, bau, jangan takut untuk menolak. Jangan takut sama mitra. Minta distributor untuk segera mengganti dengan bahan makanan yang baru dan lebih baik kualitasnya. Kalau ada mitra yang mengintervensi, laporkan saya. Akan saya suspend,” paparnya.

Bahan yang dinyatakan layak masuk tahap persiapan. Proses memasak berlangsung tengah malam hingga dini hari. Kepala SPPG mengambil alih pengawasan penuh mulai memasak, pemorsian, hingga distribusi ke sekolah.

Pengawasan tidak berhenti setelah makanan dikirim. Sekitar pukul 10 pagi, Kepala SPPG dianjurkan mendatangi sekolah untuk meminta umpan balik terkait menu. Edukasi gizi bersama guru juga dilakukan. Data penerima manfaat harus dipastikan akurat.

Operasional dapur berjalan hingga dini hari. Mitra dan yayasan diminta menyediakan fasilitas istirahat yang layak bagi Kepala SPPG, pengawas keuangan, pengawas gizi, serta relawan dapur. Fasilitas harus memadai, termasuk ruang berpendingin udara, agar kinerja tetap terjaga.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026, pelaku pasar mulai mencermati pola musiman atau seasonal rally di Bursa Efek Indonesia.

Momentum perayaan keagamaan kerap diikuti kenaikan konsumsi rumah tangga dan perputaran uang. Kondisi itu dinilai memberi sentimen positif bagi sejumlah saham.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyebut sektor komoditas, konsumsi domestik, telekomunikasi, dan perbankan menjadi fokus pada 2026.

Komoditas yang disorot antara lain emas, batu bara, dan nikel. Permintaan dinilai tetap kuat di tengah gejolak global. Harga emas bahkan diproyeksikan bertahan di atas 4.000 dollar AS per ons.

“Selain komoditas, sektor konsumsi domestik dan telekomunikasi juga dipandang memiliki momentum kuat pada 2026, didorong oleh fundamental permintaan dalam negeri dan pertumbuhan kelas menengah,” ujar Nafan, Minggu (15/2/2026).

Dari sisi makroekonomi, pertumbuhan kredit perbankan diproyeksikan sekitar 11 persen pada 2026. Proyeksi itu ditopang peluang penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia sekitar 50 basis poin sepanjang tahun.

Inflasi diperkirakan berada di kisaran 2,5 persen. Nilai tukar rupiah berpotensi menguat ke level Rp 16.500 per dollar AS pada akhir 2026.

“Mirae Asset memproyeksikan pertumbuhan kredit perbankan hingga sekitar 11 persen pada 2026, yang diperkirakan didukung oleh penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) sekitar 50 basis poin di sepanjang 2026,” paparnya.

Berikut saham pilihan analis menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2026:

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI)
Target price Rp 10.125 atau naik 26,96 persen. Rekomendasi Accumulative Buy. Area entry Rp 7.825–Rp 8.025.

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO)
Target price Rp 2.550 atau naik 22,60 persen. Rekomendasi Buy. Entry Rp 1.980–Rp 2.120.

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)
Target price Rp 1.465 atau naik 15,81 persen. Rekomendasi Accumulative Buy. Entry Rp 1.245–Rp 1.285.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)
Target price Rp 5.600 atau naik 26,70 persen. Rekomendasi Accumulative Buy.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI)
Target price Rp 4.750 atau naik 25,66 persen. Rekomendasi Accumulative Buy.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI)
Target price Rp 6.200 atau naik 27,57 persen. Rekomendasi Accumulative Buy.

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)
Target price Rp 1.440 atau naik 11,20 persen. Rekomendasi Add. Entry Rp 1.255–Rp 1.335.

PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
Target price Rp 3.720 atau naik 14,81 persen. Rekomendasi Add. Entry Rp 2.840–Rp 3.140.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)
Target price Rp 1.630 atau naik 12,41 persen. Rekomendasi Add.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA)
Target price Rp 2.980 atau naik 16,86 persen. Rekomendasi Add. Entry Rp 2.490–Rp 2.570.

PT Siloam International Hospitals Tbk (SILO)
Target price Rp 3.170 atau naik 21,92 persen. Rekomendasi Accumulative Buy.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM)
Target price Rp 4.290 atau naik 21,88 persen. Rekomendasi Accumulative Buy.

PT Indika Energy Tbk (INDY)
Target price Rp 4.090 atau naik 23,19 persen. Rekomendasi Add. Entry Rp 3.180–Rp 3.390.

PT Indosat Tbk (ISAT)
Target price Rp 2.380 atau naik 7,69 persen. Rekomendasi Buy. Entry Rp 2.140–Rp 2.230.

PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)
Target price Rp 3.100 atau naik 11,91 persen. Rekomendasi Add. Entry Rp 2.630–Rp 2.830.

PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS)
Target price Rp 1.260 atau naik 17,76 persen. Rekomendasi Add. Entry Rp 1.025–Rp 1.075.

PT Merdeka Gold Resources Tbk (EMAS)
Target price Rp 8.000 atau naik 9,59 persen. Rekomendasi Add.

PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP)
Target price Rp 975 atau naik 18,90 persen. Rekomendasi Accumulative Buy. Entry Rp 800–Rp 830.

PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN)
Target price Rp 8.575 atau naik 12,83 persen. Rekomendasi Add.

PT Astra International Tbk (ASII)
Target price Rp 7.275 atau naik 9,40 persen. Rekomendasi Buy.

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
Target price Rp 9.750 atau naik 35,42 persen. Rekomendasi Accumulative Buy.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Seluruh rekomendasi berasal dari analis sekuritas. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.