Jakarta : Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) tidak serta-merta mengganggu kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Menurut Purbaya, struktur utang pemerintah sebagian besar menggunakan kupon tetap (fixed rate), sehingga fluktuasi nilai tukar tidak memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap beban pembayaran pokok maupun bunga dalam mata uang domestik.

“Kuponnya bersifat konstan. Jadi pembayaran utang mengikuti kupon yang sudah ditetapkan.
Hanya saja, ketika rupiah melemah, nilai pembayaran dalam rupiah bisa meningkat,” ujar Purbaya dikutip dari Antara.

Meski demikian, ia mengakui bahwa pelemahan rupiah tetap memberikan dampak pada komponen utang pemerintah yang menggunakan denominasi valuta asing (valas), terutama dalam pembayaran bunga.

Purbaya menambahkan, pergerakan rupiah saat ini masih berada dalam kisaran yang telah diperhitungkan dalam perencanaan fiskal pemerintah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), asumsi nilai tukar rupiah ditetapkan di level Rp16.500 per dolar AS.

Ia juga menyebut pemerintah telah melakukan berbagai simulasi risiko, termasuk skenario ketika harga komoditas energi mengalami lonjakan akibat ketegangan geopolitik global. Namun, ia tidak merinci detail skema simulasi tersebut.

“Secara fundamental, rupiah sebenarnya masih lebih kuat dibandingkan level saat ini,” katanya.

Di sisi lain, Bank Indonesia (BI) menyatakan akan terus melakukan langkah stabilisasi di pasar valuta asing untuk meredam tekanan terhadap rupiah yang masih berada di kisaran Rp18.000-an per dolar AS.

Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti mengatakan bank sentral memperkuat respons kebijakan melalui berbagai instrumen, termasuk penguatan suku bunga instrumen moneter yang bersifat pro-market untuk menjaga daya tarik aset domestik.

BI juga melakukan intervensi secara berkelanjutan di pasar valas, baik melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot, maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik.

Selain itu, bank sentral turut melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar keuangan dan memperkuat likuiditas.

Dengan berbagai langkah tersebut, otoritas moneter menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi serta dinamika pasar global yang belum sepenuhnya kondusif.

(SAW)

Jakarta: Surplus perdagangan Indonesia menyusut tajam pada April 2026 hingga mendekati titik nol. Lonjakan impor yang signifikan menjadi faktor utama yang menggerus kelebihan neraca perdagangan, meski kinerja ekspor nasional masih menunjukkan pertumbuhan yang solid.

Research Analyst di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Novani Karina Saputri mengatakan surplus perdagangan Indonesia pada April 2026 tercatat hanya sebesar USD89,1 juta. Angka tersebut turun drastis dibandingkan Maret 2026 yang mencapai USD3,32 miliar dan jauh di bawah ekspektasi pasar yang berada di kisaran USD1,5 miliar.

"Kontraksi surplus perdagangan ini bukan disebabkan oleh pelemahan ekspor, melainkan karena pertumbuhan impor yang jauh lebih tinggi dibandingkan ekspor," ujar Novani dalam analisis makro terbarunya.

Menurut dia, ekspor Indonesia masih tumbuh kuat sebesar 12,3 persen secara bulanan (month-on-month/MoM) menjadi USD25,3 miliar. Namun, pada periode yang sama impor melonjak 31,3 persen menjadi USD25,2 miliar sehingga hampir menghapus seluruh surplus perdagangan yang terbentuk.

Di sisi lain, Novani menilai fundamental ekspor Indonesia masih relatif tangguh. Kinerja ekspor nonmigas tercatat naik 13,7 persen MoM menjadi USD24,1 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya, produk nikel, mesin, serta berbagai produk manufaktur bernilai tambah.

"Kondisi eksternal juga masih mendukung. Harga batu bara meningkat 32,8 persen secara tahunan, harga logam tetap tinggi, dan aktivitas manufaktur di Tiongkok, India, serta Jepang masih berada dalam fase ekspansif," jelasnya.

Faktor-faktor tersebut, lanjut Novani, menunjukkan bahwa daya tahan sektor ekspor Indonesia masih cukup kuat meskipun surplus perdagangan mengalami penurunan tajam.

Impor Energi

Meski demikian, tekanan besar datang dari sisi impor, terutama impor energi. Defisit perdagangan migas tercatat melebar menjadi USD3,4 miliar pada April 2026, hampir dua kali lipat dibandingkan Maret 2026 yang sebesar USD1,89 miliar.

Kondisi itu terjadi setelah impor minyak dan gas melonjak 45,1 persen secara bulanan menjadi USD4,6 miliar. Kenaikan terutama berasal dari impor minyak mentah dan produk minyak bumi olahan.

Selain energi, impor bahan baku dan barang setengah jadi juga meningkat signifikan. Menurut Novani, kondisi tersebut mengindikasikan adanya pemulihan aktivitas produksi domestik sekaligus meningkatnya kebutuhan energi di sektor industri.

"Dengan demikian, penyempitan surplus perdagangan pada April lebih mencerminkan peningkatan impor dan menguatnya permintaan domestik dibandingkan pelemahan sektor ekspor," katanya.

Meskipun surplus perdagangan utama menyusut tajam, Indonesia masih mencatat surplus perdagangan nonmigas sebesar USD3,5 miliar. Surplus tersebut ditopang oleh ekspor CPO, bahan bakar mineral seperti batu bara, serta produk besi dan baja. Namun, surplus nonmigas tersebut hampir seluruhnya terimbangi oleh membengkaknya defisit perdagangan migas.

Ke depan, Novani memperkirakan Indonesia masih akan mempertahankan surplus perdagangan. Namun, nilainya diperkirakan lebih rendah dibandingkan rata-rata surplus yang tercatat sepanjang 2025.

Ia menilai risiko utama berasal dari tingginya impor energi, berlanjutnya kebutuhan terhadap bahan baku impor untuk industri, serta potensi penurunan harga komoditas ekspor di pasar global.

"Faktor-faktor tersebut berpotensi mengurangi peran surplus perdagangan sebagai penyangga eksternal dan membatasi kemampuannya dalam meredam tekanan depresiasi terhadap nilai tukar rupiah," pungkas Novani.

(SAW)

Jakarta: Tekanan inflasi Indonesia kembali meningkat pada Mei 2026, menandai berlanjutnya tren kenaikan harga dalam beberapa bulan terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) naik 0,28% secara bulanan (month to month/MoM), sementara inflasi tahunan (year on year/YoY) mencapai 3,08%, naik dari 2,42% pada April 2026.

Kenaikan inflasi tersebut terutama dipicu oleh lonjakan harga pangan serta meningkatnya biaya energi di tengah dinamika global dan faktor musiman. Sektor makanan, minuman, dan tembakau (food, beverage, and tobacco/FBT) kembali menjadi penyumbang terbesar inflasi bulanan dengan kontribusi 0,12 poin persentase.

Kenaikan ini terutama didorong oleh harga cabai merah yang melonjak hingga sekitar 48% MoM, seiring menurunnya produksi di beberapa sentra dan meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha.

Sektor transportasi juga memberikan tekanan tambahan terhadap inflasi dengan kontribusi 0,07 poin persentase. Hal ini tidak terlepas dari kenaikan harga energi global yang dipicu ketegangan geopolitik, termasuk konflik AS–Iran, yang mendorong kenaikan harga minyak dan LPG secara signifikan sejak awal tahun. Dampaknya turut merambat ke harga bahan bakar, avtur, solar, hingga biaya logistik.

Di sisi lain, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya justru menjadi penahan laju inflasi. Sektor ini mencatat kontribusi deflasi sebesar -0,05 poin persentase, yang menandai tren penurunan harga selama tiga bulan berturut-turut. Penurunan terutama berasal dari harga emas yang terkoreksi sekitar -2,7% MoM, meski secara tahunan masih berada di level tinggi.

Secara tahunan, kelompok FBT tetap menjadi kontributor terbesar inflasi dengan sumbangan sekitar 1,43 poin persentase. Komoditas utama yang mendorong kenaikan antara lain ikan, cabai merah, dan ayam ras.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa, menilai tekanan inflasi saat ini masih didominasi oleh faktor pangan dan energi, serta dipengaruhi oleh dinamika permintaan musiman dan program pemerintah di sektor sosial.

“Inflasi masih banyak dipengaruhi oleh harga pangan yang volatil serta dampak dari penyesuaian harga energi global. Di sisi lain, program bantuan sosial dan peningkatan konsumsi juga ikut mendorong permintaan terhadap komoditas utama,” ujar Jessica.

Jessica juga menyoroti peran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut turut memperkuat permintaan bahan pangan, seiring peningkatan jumlah penerima manfaat yang mencapai hampir 62 juta orang pada April 2026, jauh meningkat dibanding tahun sebelumnya.
Dari sisi inflasi inti, tekanan harga menunjukkan tren kenaikan yang lebih stabil.

Tanpa memasukkan komponen emas, inflasi inti tercatat naik menjadi 1,61% YoY pada Mei 2026 dari 1,34% pada bulan sebelumnya. Kenaikan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk biaya pendidikan menjelang tahun ajaran baru, kenaikan harga sewa di kawasan perkotaan, serta pemulihan konsumsi pasca-Ramadan yang tercermin dari lonjakan penjualan mobil.

Pemulihan Konsumsi Rumah Tangga

Meski demikian, pemulihan konsumsi rumah tangga dinilai masih belum merata. Data penjualan ritel masih menunjukkan kontraksi 1,9% YoY pada April 2026, sementara perilaku konsumen cenderung lebih hati-hati. Porsi pengeluaran untuk konsumsi turun menjadi 72%, sementara porsi tabungan meningkat menjadi 18,2%, menandakan kehati-hatian dalam belanja rumah tangga masih cukup tinggi.

Menurut Jessica, kondisi tersebut mencerminkan pemulihan ekonomi domestik yang belum sepenuhnya solid. “Kita melihat adanya perbaikan di beberapa indikator, tetapi belum cukup untuk mendorong konsumsi secara luas. Konsumen masih selektif dalam membelanjakan pendapatan mereka,” ujarnya.

Ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh faktor cuaca, harga pangan global, serta ketidakpastian geopolitik yang dapat menjaga biaya energi tetap tinggi. Kondisi ini berpotensi memperkuat narasi inflasi yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih panjang, sekaligus menjadi perhatian bagi arah kebijakan moneter Bank Indonesia.

(SAW)

Jakarta: Pelemahan nilai tukar rupiah yang kini menembus level Rp17.800 per dolar AS di pasar offshore dinilai menjadi cerminan besarnya tekanan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, mengatakan rupiah saat ini berperan sebagai “peredam utama” berbagai tekanan ekonomi global dan domestik, terutama ketika pemerintah memilih menjaga stabilitas harga dalam negeri.

Menurut Fakhrul, dalam kondisi normal, lonjakan harga energi dunia biasanya akan langsung memicu kenaikan inflasi, harga domestik, tekanan fiskal, hingga pelemahan mata uang. Namun di Indonesia, penyesuaian harga dilakukan secara hati-hati demi menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial.

Akibatnya, tekanan ekonomi yang seharusnya tersebar ke berbagai sektor justru lebih banyak tertumpu pada nilai tukar rupiah.

“Inflasi ditahan, harga energi juga dijaga, tetapi tekanannya tidak hilang. Beban itu akhirnya berpindah ke kurs rupiah,” ujar Fakhrul di Jakarta, Kamis.

Ia menilai kondisi tersebut membuat pelemahan rupiah tampak jauh lebih dalam dibandingkan indikator ekonomi lainnya.

Fakhrul mengaitkan fenomena ini dengan teori Dornbusch Overshooting, yakni situasi ketika harga domestik bergerak lambat sementara pasar keuangan bereaksi sangat cepat terhadap tekanan ekonomi global.

Dalam kondisi seperti itu, nilai tukar bisa bergerak lebih ekstrem dibandingkan kondisi fundamental ekonominya.

“Tekanan inflasi yang seharusnya muncul di banyak sektor akhirnya terlalu banyak diserap oleh
rupiah,” katanya.

Menurut dia, kondisi serupa kerap terjadi di negara berkembang yang memilih menjaga stabilitas harga domestik dalam jangka pendek.

Di sisi lain, pemerintah saat ini menghadapi dilema antara menjaga daya beli masyarakat dan mempertahankan stabilitas eksternal ekonomi.

Fakhrul menilai keputusan pemerintah menahan penyesuaian harga energi dapat dipahami dari sisi sosial dan politik. Namun konsekuensinya, tekanan ekonomi menjadi lebih terkonsentrasi di pasar keuangan dan valuta asing.

“Kalau harga domestik dibuat terlalu rigid sementara tekanan global terus meningkat, maka pasar valas yang akhirnya bergerak paling agresif,” jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan fundamental ekonomi Indonesia sebenarnya masih relatif solid dibandingkan banyak negara berkembang lainnya. Inflasi domestik masih terkendali, sektor perbankan dinilai sehat, dan pertumbuhan ekonomi tetap positif.

Namun menurutnya, pasar kini tidak hanya melihat angka-angka utama ekonomi semata, melainkan juga menilai kekuatan arah kebijakan pemerintah dalam menghadapi kondisi global yang semakin volatil.

“Yang sedang diuji sekarang bukan hanya fundamental ekonomi, tetapi juga kredibilitas dan konsistensi kebijakan,” ujar Fakhrul.

Ia menambahkan tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi sejumlah faktor global, mulai dari tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan dunia, penguatan dolar AS, hingga tingginya imbal hasil US Treasury.

Selain faktor eksternal, pasar juga menyoroti ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter di dalam negeri. Beberapa komunikasi kebijakan yang muncul secara mendadak di tengah sentimen pasar yang negatif turut memperbesar ketidakpastian.

“Ketika fiskal memilih menjaga inflasi tetap rendah dan penyesuaian harga sangat terbatas, maka Bank Indonesia dan rupiah harus bekerja jauh lebih keras,” tutupnya.

Adapun di pasar offshore, rupiah sempat bergerak melemah hingga menembus Rp17.873,5 per dolar AS pada Kamis (28/5) pukul 12.21 WIB, di tengah libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di pasar domestik.

(SAW)

Jakarta: Tekanan neraca transaksi berjalan indonesia semakin meningkat seiring menyempitnya surplus perdagangan dan meningkatnya arus keluar pendapatan

Defisit neraca pembayaran (BoP) Indonesia sebesar USD9,1 miliar pada kuartal pertama 2026 di tengah tekanan eksternal yang meningkat, perlambatan pertumbuhan global, dan volatilitas pasar keuangan yang tinggi. Defisit neraca transaksi berjalan melebar menjadi 1,1% dari PDB, dari sebelumnya 0,7%, menandai defisit transaksi berjalan terdalam sejak kuartal III 2020. Secara nominal, defisit sebesar USD4,0 miliar juga menjadi yang terbesar sejak akhir 2019.

Research Analyst di PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Novani Karina Saputri menuturkan penurunan ini terutama disebabkan oleh menyempitnya surplus perdagangan nonmigas serta melebarnya defisit pendapatan primer.

Melemahnya permintaan dari mitra dagang utama seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan menekan ekspor, sementara suku bunga global yang masih tinggi meningkatkan pembayaran bunga dan kupon utang pemerintah.

"Tekanan eksternal terutama dipicu oleh melemahnya ekspor komoditas, khususnya batu bara, mineral, dan sejumlah produk manufaktur yang sangat sensitif terhadap siklus ekonomi global," kata dia dalam risetnya.

Ekspor nonmigas hanya tumbuh 1,2% secara tahunan (YoY), sementara impor melonjak 11,5% YoY akibat meningkatnya permintaan barang modal dan bahan baku. Kondisi ini semakin mempersempit surplus perdagangan dan meningkatkan kebutuhan pembiayaan eksternal.

Pada saat yang sama, neraca modal dan finansial berbalik menjadi defisit sebesar USD4,9 miliar, dibandingkan surplus USD9,0 miliar pada kuartal IV 2025. Hal ini mencerminkan pembalikan arus portofolio di tengah meningkatnya sentimen penghindaran risiko global.

Dia memprediksi tekanan terhadap neraca eksternal diperkirakan masih akan tinggi di tengah mahalnya harga energi global, ketidakpastian arah kebijakan Federal Reserve (The Fed), dan perlambatan ekonomi Tiongkok.

Defisit transaksi berjalan 2026

Defisit transaksi berjalan tahun fiskal 2026 diproyeksikan berada di kisaran 0,5% hingga 1,3% dari PDB, dengan risiko condong ke batas atas apabila ekspor komoditas kembali melemah dan arus modal asing tetap volatil.

Selain itu, defisit transaksi berjalan kuartal II 2026 diperkirakan akan melebar lebih lanjut akibat faktor musiman, terutama arus repatriasi dividen dan meningkatnya permintaan valuta asing selama musim Haji. Faktor-faktor tersebut turut berkontribusi terhadap pelemahan rupiah belakangan ini.

Secara historis, neraca transaksi berjalan Indonesia pada kuartal II cenderung memburuk dibanding kuartal sebelumnya sejak 2023. Data resmi kuartal II 2026 diperkirakan akan dirilis pada Agustus mendatang.

Meski demikian, cadangan devisa Indonesia masih tergolong solid di level USD148,2 miliar per Maret 2026. Namun, arah pasar ke depan tetap akan sangat bergantung pada arus modal global dan kemampuan Indonesia mempertahankan surplus perdagangan nonmigas yang sehat.

(SAW)

Jakarta: Implementasi Global Minimum Tax (GMT) dinilai berpotensi memperkuat penerimaan negara Indonesia di tengah ketatnya persaingan investasi global.

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Jessica Tasijawa menyebut kebijakan pajak global tersebut dapat memberikan tambahan penerimaan negara hingga sekitar Rp4,49 triliun. GMT merupakan kerangka pajak global OECD-G20 yang menetapkan tarif pajak minimum sebesar 15% bagi perusahaan multinasional guna menekan praktik penghindaran pajak dan pengalihan laba (profit shifting).

Jessica menilai kebijakan tersebut juga dapat mendorong perubahan arah insentif fiskal menjadi lebih berbasis produktivitas dibanding sekadar pemberian fasilitas pajak.

“Dalam pandangan kami, kebijakan ini berpotensi memperkuat kualitas penerimaan negara sekaligus mempercepat pergeseran menuju insentif fiskal yang lebih berbasis produktivitas,” tulis Jessica dalam risetnya.

Di sisi lain, pemerintah saat ini juga mulai menyelidiki dugaan manipulasi harga ekspor pada sejumlah komoditas strategis seperti crude palm oil (CPO) dan batu bara. Dugaan praktik under-invoicing dan transfer pricing melalui perusahaan perantara di Singapura disebut berpotensi mengurangi penerimaan negara.

Untuk memperkuat tata kelola ekspor, pemerintah membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia sebagai perusahaan ekspor terpusat milik negara. Langkah ini ditujukan untuk meningkatkan pengawasan devisa hasil ekspor serta memperkuat penerimaan negara dari sektor perdagangan luar negeri.

Meski demikian, S&P Global Ratings mengingatkan kebijakan tersebut dapat meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek ekspor dan outlook sovereign Indonesia apabila implementasinya memunculkan hambatan baru di lapangan.

Dalam sektor energi, pemerintah juga berencana mulai menerapkan mandatori biodiesel B50 pada Juli 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor solar. Saat ini, uji teknis implementasi B50 masih berlangsung di berbagai sektor industri.

Namun, Mirae Asset menilai perluasan biodiesel dari B40 ke B50 berpotensi meningkatkan tekanan fiskal. Hal tersebut berasal dari kenaikan subsidi biodiesel dan potensi hilangnya penerimaan devisa ekspor CPO.

“Sejumlah studi menunjukkan estimasi dampak ekonomi negatif kumulatif dari kebijakan biodiesel dapat melebihi Rp409 triliun sepanjang 2015 hingga 2024,” tulis riset tersebut.

Sementara itu, tekanan terhadap nilai tukar rupiah juga masih berlanjut. Rupiah sempat melemah ke level Rp17.667 per dolar AS dan menjadi salah satu mata uang dengan performa terlemah di kawasan, meskipun Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin dan terus melakukan langkah stabilisasi pasar.

Di pasar obligasi, yield Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun mulai menunjukkan penurunan ke level 6,79%. Menurut Mirae Asset, kondisi tersebut didorong oleh intervensi Bank Indonesia dan penyerapan obligasi oleh pemerintah.

Namun spread antara obligasi pemerintah Indonesia dan US Treasury tercatat masih melebar, yakni sekitar 221,3 basis poin untuk tenor 10 tahun dan 259,3 basis poin untuk tenor dua tahun. Kondisi itu mencerminkan fokus pasar yang semakin besar terhadap stabilitas pasar keuangan domestik dan daya tarik imbal hasil aset Indonesia.

(SAW)

Jakarta: Lembaga kajian di bidang teknologi, ekonomi, dan politik, Great Institute, memberikan apresiasi atas pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR yang menegaskan komitmen pemerintah menjaga arah kebijakan fiskal 2027 agar tetap berhati-hati (prudent) di tengah tekanan global yang masih tinggi.

Direktur Eksekutif Great Institute, Sudarto, dikutip dari Antara, Kamis, 21 Mei 2026, menyampaikan pidato Presiden dalam forum tersebut menunjukkan arah yang lebih luas dari sekadar penyampaian rencana anggaran tahunan. Menurutnya, APBN 2027 diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus menata ulang arah kebijakan fiskal nasional.

Ia menilai Presiden tidak melihat APBN hanya sebagai dokumen teknis keuangan negara, melainkan sebagai alat kebijakan yang memiliki fungsi lebih besar, yakni melindungi masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan memperbaiki kelemahan struktural dalam sistem ekonomi Indonesia.

Dalam pandangannya, kekuatan utama dari pidato tersebut terletak pada keberanian Presiden mengaitkan APBN dengan agenda yang lebih luas, termasuk perlindungan sosial, perbaikan struktur penerimaan negara, serta penguatan kedaulatan atas sumber daya alam nasional.

Presiden dalam pidatonya juga menegaskan bahwa APBN harus mampu menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkokoh perekonomian nasional, dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata. Selain itu, arah fiskal 2027 disebut harus tetap dijaga dalam koridor kehati-hatian dan keberlanjutan, mengingat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang masih tidak stabil.

Sudarto menambahkan bahwa pesan tersebut menjadi semakin relevan karena disampaikan di tengah meningkatnya perhatian pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia, termasuk perubahan proyeksi peringkat kredit oleh lembaga seperti Moody’s dan Fitch, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta pelemahan pasar saham dalam beberapa waktu terakhir.

Ia juga menyoroti bahwa Presiden secara terbuka menyinggung persoalan struktural yang selama ini menjadi tantangan fiskal, seperti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap PDB serta potensi kebocoran dalam pengelolaan kekayaan nasional.

Menurutnya, Presiden tidak berhenti pada target makroekonomi seperti pertumbuhan maupun defisit anggaran, tetapi juga menyoroti akar masalah seperti praktik under-invoicing, transfer pricing, hingga lemahnya kontrol negara terhadap rantai nilai komoditas strategis.

Lebih jauh, Presiden menekankan pentingnya kembali pada amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Hal ini, menurut Sudarto, menunjukkan adanya upaya menyatukan kebijakan fiskal dengan pembenahan struktur ekonomi nasional secara lebih mendasar.

Meski arah kebijakan tersebut dinilai positif, tantangan utama tetap berada pada tahap implementasi. Dengan target penerimaan negara yang masih berada di kisaran 11,82–12,40 persen dari PDB, ruang fiskal Indonesia dinilai masih terbatas untuk membiayai berbagai program prioritas tanpa meningkatkan risiko fiskal.

Sudarto menekankan bahwa jika pemerintah ingin APBN benar-benar menjadi alat transformasi, maka diperlukan langkah konkret yang lebih kuat. Reformasi penerimaan negara perlu dipercepat, pengawasan ekspor komoditas harus diperketat, integrasi data antar-lembaga harus diperkuat, serta tata kelola perpajakan dan kepabeanan harus ditingkatkan hingga level operasional.

Tanpa perbaikan tersebut, ia menilai arah kebijakan yang disampaikan Presiden akan tepat secara diagnosis, namun belum tentu diikuti oleh penguatan kapasitas fiskal yang dibutuhkan negara.

(SAW)

Jakarta: Ekonom Mirae Sekuritas Indonesia, Jessica Tasjjawa, menilai keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan BI Rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25% merupakan langkah agresif untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah tekanan global yang semakin meningkat.

Menurut Jessica, kenaikan BI Rate tersebut berada di atas ekspektasi pasar dan menunjukkan arah kebijakan moneter yang cenderung ketat dalam jangka waktu lebih panjang. Langkah itu juga dinilai mencerminkan upaya BI memperkuat kredibilitas dan independensi kebijakan moneternya.

“Kenaikan BI Rate ini terutama diarahkan untuk menjaga stabilitas Rupiah sekaligus mempertahankan daya tarik aset domestik di mata investor,” ujar Jessica.

Ia menjelaskan, keputusan BI diambil setelah Rupiah melemah sekitar 2,2% secara month-to-date (MTD) hingga mendekati level Rp17.700 per dolar AS. Tekanan terhadap Rupiah dipicu oleh meningkatnya tensi geopolitik AS-Iran, kekhawatiran terhadap defisit fiskal dan transaksi berjalan, hingga tingginya kebutuhan valuta asing musiman menjelang repatriasi dividen serta periode Haji dan Idul Adha.

Jessica menambahkan, secara year-to-date (YTD), Rupiah telah terdepresiasi sekitar 6,2% dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di kawasan regional. Sementara itu, intervensi BI di pasar valuta asing juga telah mengurangi cadangan devisa sekitar USD10,3 miliar.

Di sisi lain, investor asing masih mencatat arus keluar dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp11,1 triliun hingga April 2026. Namun, instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) justru berhasil menarik arus masuk mencapai Rp76,2 triliun seiring kenaikan imbal hasil SRBI sebesar 153 basis poin.

Menurut Jessica, kondisi tersebut menunjukkan BI semakin mengandalkan instrumen moneter untuk menjaga daya saing aset keuangan domestik dan meredam volatilitas pasar.

Selain menjaga stabilitas nilai tukar, kenaikan BI Rate juga bertujuan mengantisipasi kenaikan inflasi, terutama dari kelompok harga yang diatur pemerintah. Mirae Sekuritas Indonesia menilai konflik geopolitik AS-Iran telah memicu lonjakan harga komoditas global, termasuk minyak yang naik sekitar 78,4% secara tahunan menjadi USD109,7 per barel.

Jessica mengatakan setiap kenaikan 1% harga minyak berpotensi mendorong kenaikan harga batubara sekitar 1,2%, harga nikel 0,5%, dan harga logam lainnya sekitar 0,3%. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi dan stabilitas ekonomi domestik.

Lebih lanjut, BI disebut akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas Rupiah dan mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penjagaan likuiditas pasar, peningkatan insentif likuiditas makroprudensial, perluasan intermediasi perbankan, serta penguatan koordinasi kebijakan dengan pemerintah.

Meski BI Rate telah naik agresif ke level 5,25%, Mirae Sekuritas Indonesia masih melihat peluang stabilisasi Rupiah pada semester II 2026 apabila tekanan geopolitik dan volatilitas global mulai mereda. Dengan kondisi tersebut, BI diperkirakan akan mempertahankan BI Rate di level 5,25% hingga akhir tahun 2026.

(SAW)

Jakarta: Nilai tukar rupiah dan mata negara lain sedang berada di bawah tekanan.

Gejolak global yang makin panas akibat konflik Timur Tengah membuat dolar Amerika Serikat (AS) semakin perkasa.

Asal tau saja, nilai tukar rupiah pada 19 Mei 2026 tercatat sebesar Rp17.700 per USD, atau melemah 2,20 persen (ptp) dibandingkan dengan level akhir April 2026.

Dalam konferensi pers Rapat Dewan Gubernur hari ini, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan secara rinci mengenai penguatan dolar AS yang dipicu oleh sejumlah faktor global.

Tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian dunia. Lalu, penutupan Selat Hormuz mengakibatkan melonjak tingginya harga minyak dunia.

Terganggunya produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara juga mendorong kenaikan pada harga komoditas dunia lainnya.

"Perkembangan ini mengakibatkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 diperkirakan akan lebih rendah menjadi sebesar 3,0 persen dan tekanan inflasi global meningkat menjadi sekitar 4,3 persen," jelas Perry, Rabu, 20 Mei 2026.

Imbas dari kondisi itu, respons kebijakan moneter global menjadi lebih ketat, bahkan sejumlah bank sentral mulai menaikkan kebijakan suku bunganya.

Dia menyebutkan, suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR), diperkirakan tidak akan turun hingga akhir 2026 dan terdapat kemungkinan akan naik pada 2027 dengan inflasi AS yang masih tinggi.

Kemudian, imbal hasil (yield) US Treasury yang telah naik ke 4,66 persen (tenor 10 tahun) dan 4,11 persen (tenor 2 tahun) pada tanggal 19 Mei 2026, dan diperkirakan naik lebih tinggi didorong oleh defisit fiskal AS yang membesar.

"Di pasar keuangan global, memburuknya kondisi global tersebut mendorong berlanjutnya pelarian modal keluar dari berbagai negara, termasuk negara Emerging Markets, ke aset yang memberikan imbal hasil tinggi dan aman (safe-haven assets) khususnya obligasi AS," tuturnya.

"Perkembangan ini juga mendorong kuatnya Indeks dolar AS dan menimbulkan tekanan pelemahan baik terhadap mata uang negara maju (DXY) maupun mata uang negara berkembang (ADXY)," imbuhnya.

Sementara itu, dari dalam negeri, Perry juga mengatakan permintaan valas pada triwulan II 2026 meningkat cukup tinggi dipengaruhi oleh faktor musiman antara lain untuk pembayaran dividen dan utang luar negeri. Hal itu juga yang membuat posisi dolar AS melambung.

"Ke depan, Bank Indonesia meyakini nilai tukar Rupiah akan stabil dan cenderung menguat, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik," ucapnya.

(ANN)

Jakarta: Langkah pengetatan moneter diambil oleh Bank Indonesia (BI) menyusul tingginya tekanan eksternal yang membayangi perekonomian domestik belakangan ini.

Suku bunga acuan atau BI-Rate yang sebelumnya bertahan, kini harus merangkak naik demi menjaga keseimbangan pasar keuangan.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 19-20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI-Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen.

Sementara itu untuk suku bunga Deposit Facility sebesar 50 bps menjadi 4,25 persen dan suku bunga Lending Facility sebesar 50 bps menjadi 6,00 persen.

"Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menjelaskaan pelemahan rupiah ini merupakan imbas dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah.

Perry juga menjelaskan penaikan BI-Rate ini sebagai langkah pre-emptive untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen yang ditetapkan Pemerintah.

"Keputusan ini sejalan dengan fokus kebijakan moneter pada stabilitas (“pro-stability") untuk memperkuat ketahanan eksternal ekonomi Indonesia dari dampak gejolak global," tuturnya.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan (“pro-growth").

Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap mempertahankan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendukung kegiatan ekonomi digital dan keuangan inklusif melalui perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, serta peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.

(ANN)

Jakarta: Prabowo Subianto menyoroti kuatnya posisi Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar dunia untuk sejumlah komoditas strategis, mulai dari kelapa sawit, batu bara, hingga produk turunan besi. Namun, di sisi lain, ia mempertanyakan apakah besarnya kontribusi tersebut sudah berdampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dalam pemaparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027, Prabowo menyebut Indonesia saat ini merupakan eksportir minyak kelapa sawit terbesar di dunia dengan nilai devisa mencapai sekitar USD23 miliar atau setara Rp391 triliun pada 2025.

Selain itu, Indonesia juga tercatat sebagai eksportir batu bara terbesar di dunia dengan nilai devisa sekitar USD30 miliar atau sekitar Rp510 triliun. Sementara itu, dari sektor industri, Indonesia disebut telah menjadi salah satu eksportir utama ferro alloys dengan nilai ekspor mencapai USD16 miliar atau sekitar Rp272 triliun. Secara keseluruhan, tiga komoditas tersebut menghasilkan devisa lebih dari USD65 miliar atau sekitar Rp1.100 triliun per tahun.

Meski demikian, Prabowo menekankan perlunya evaluasi terhadap struktur ekonomi nasional. Ia menyoroti bahwa sebagai negara anggota G20, Indonesia masih memiliki rasio penerimaan negara terhadap PDB yang tergolong rendah dibandingkan negara lain.

Ia membandingkan rasio penerimaan Indonesia yang berada di kisaran 11–12 persen PDB dengan sejumlah negara lain seperti Meksiko, India, Filipina, hingga Kamboja yang dinilainya lebih tinggi.

“Rasio penerimaan negara kita terhadap PDB kita adalah yang paling rendah diantara negara-negara G20 dari data terbaru IMF kita bisa melihat Rasio pendapatan Meksiko 25% dari PDB, India 20% dari PDB, Filipina 21% dari PDB, Kamboja saja 15% dari PDB, Indonesia 11-12% dari PDB. Harus ada introspeksi, mengapa kita belum mampu mengelola ekonomi agar setara dengan negara lain,” ujarnya.

Prabowo juga menyinggung posisi Indonesia yang masih berada di bawah Malaysia dalam beberapa indikator ekonomi, serta mempertanyakan faktor penyebab ketertinggalan tersebut.
Dalam analisanya, Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut stabil di kisaran 5 persen per tahun dalam tujuh tahun terakhir. Namun, ia mempertanyakan dampak langsung dari pertumbuhan tersebut terhadap kondisi sosial masyarakat.

Menurutnya, secara akumulatif pertumbuhan tersebut seharusnya meningkatkan kesejahteraan secara signifikan. Namun, ia mengaku menerima data yang menunjukkan adanya ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi kelas menengah.

“Selama 7 tahun, kali 5% pertumbuhan kita 35%. Harusnya kita tambah kaya 35% tapi apa yang terjadi?,” tegas dia.

Ia bahkan mempertanyakan fenomena meningkatnya angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang stabil, serta penurunan kelompok kelas menengah.

“Bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi terjadi, tetapi kemiskinan meningkat dan kelas menengah justru menyusut?” katanya.

Prabowo menilai kondisi tersebut perlu dikaji secara serius dan berbasis data. Ia menyebut diperlukan evaluasi mendalam terhadap arah sistem ekonomi nasional agar pertumbuhan tidak hanya bersifat angka, tetapi juga berdampak nyata bagi masyarakat luas. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab secara ilmiah dan matematis untuk memastikan kebijakan ekonomi ke depan berada pada jalur yang tepat.

(SAW)

Jakarta: Presiden Prabowo Subianto memaparkan langsung kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 pada Sidang Paripurna DPR RI ke-19.

Dalam paparannya, Prabowo menunjukkan optimisme tinggi terhadap arah pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan.

Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027.

"Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen di tahun 2007 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029," sebutnya dalam sidang paripurna DPR RI ke-19, Rabu, 20 Mei 2026.

Dia menyampaikan APBN bukan sekedar dokumen keuangan negara, APBN adalah alat perjuangan untuk ekonomi bangsa.

Ia pun menyampaikan asumsi makro lainnya yang akan menjadi penopang pertumbukan ekonomi

Pendapatan negara ditargetkan naik

Target pendapatan negara pada APBN 2027 disebut berada di kisaran 11,82 hingga 12,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

"Pertama, pendapatan negara dalam APBN 2027, kami targetkan mencapai kisaran 11,82 hingga 12,40 persen dari produk domestik bruto kita," ucapnya.

Pendapatan tersebut akan difokuskan untuk mendukung program-program prioritas pemerintah serta berbagai sektor vital yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional.

Sementara itu untuk belanja negara direncanakan berada pada kisaran 13,62 hingga 14,80 persen dari PDB Indonesia.

Defisit APBN dan rupiah dijaga stabil

Dari sisi pembiayaan, pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 tetap terkendali di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari PDB.

"Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," katanya.

Selain itu, pemerintah juga akan menjaga stabilitas sektor keuangan, termasuk nilai tukar rupiah dan suku bunga surat berharga negara (SBN).

Prabowo menyebutkan yield SBN tenor 10 tahun diproyeksikan berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3 persen.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per USD.

"Strategi fiskal dan monetar kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tuturnya.

Inflasi hingga harga minyak jadi fokus

Pemerintah juga menargetkan tingkat inflasi tetap terkendali di kisaran 1,5 hingga 3,5 persen.

Di sektor energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada level USD70 hingga USD95 per barel.

Sementara lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas diproyeksikan sebesar 934 hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

(ANN)