Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 secara resmi mengatur pemberian gaji ke-13 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian para aparatur negara tersebut.

Berdasarkan ketentuan dalam PP Nomor 9 Tahun 2026, penyaluran gaji ke-13 dijadwalkan paling cepat pada bulan Juni 2026. Apabila pada periode tersebut penyaluran belum dapat direalisasikan, maka PPPK akan menerimanya setelah bulan Juni 2026.

Adapun komponen gaji ke-13 yang diterima PPPK meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja yang disesuaikan dengan pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan masing-masing.

Besaran penghasilan yang digunakan sebagai dasar pemberian gaji ke-13 adalah penghasilan pokok pada bulan Mei 2026.

Pasal 9 Ayat 14 dalam PP Nomor 9 Tahun 2026 mengatur persyaratan khusus terkait masa kerja. PPPK dengan masa kerja kurang dari satu tahun tetap memperoleh gaji ke-13 secara proporsional, sesuai dengan jumlah bulan bekerja berdasarkan besaran penghasilan satu bulan yang diterima.

Namun, perlu menjadi perhatian bahwa PPPK yang memiliki masa kerja kurang dari satu bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2026 tidak berhak menerima gaji ke-13. Ketentuan ini mengikat secara tegas sebagaimana tercantum dalam aturan tersebut.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan ketentuan ganjil genap di wilayah Jakarta selama dua hari pada pekan ini. Kebijakan ini memungkinkan mobil pribadi dengan pelat nomor ganjil maupun genap untuk melintas bebas di lokasi pembatasan kendaraan.

Peniadaan sistem pembatasan lalu lintas tersebut berlaku pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 14-15 Mei 2026. Keputusan ini diambil sehubungan dengan adanya hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka memperingati Kenaikan Yesus Kristus.

"Sehubungan dengan Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Kenaikan Yesus Kristus pada 14-15 Mei 2026, pelaksanaan sistem Ganjil Genap di berbagai ruas jalan di Jakarta DITIADAKAN," tulis pihak Dishub melalui akun Instagram resminya. Landasan kebijakan ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Selain SKB Menteri, aturan ini juga berpijak pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3). Regulasi tersebut menyatakan bahwa pembatasan lalu lintas ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan Keputusan Presiden.

Sistem ganjil genap di Jakarta pada hari kerja normal biasanya diterapkan di 26 ruas jalan strategis mulai dari Jalan Pintu Besar Selatan hingga Jalan Gunung Sahari. Beberapa rute utama yang terdampak kebijakan ini antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, serta Jalan Gatot Subroto.

Masyarakat tetap diimbau untuk memantau arus lalu lintas dan tetap mengutamakan keselamatan saat berkendara selama masa libur panjang tersebut. Operasional ganjil genap akan kembali berlaku normal setelah periode libur dan cuti bersama tersebut berakhir.

Konflik lahan di kawasan perkebunan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara, mulai berdampak terhadap operasional perkebunan dan aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Sejak September 2025, sekitar 3.600 hektar lahan tidak dapat dioperasikan akibat pendudukan dan pemblokiran area perkebunan.

Perusahaan mencatat kerugian akibat gangguan operasional tersebut mencapai sekitar Rp44 miliar hingga Maret 2026. Selain menghambat panen, konflik juga disebut memicu kerusakan fasilitas kebun akibat aksi pembakaran dan perusakan.

“Gangguan operasional ini berdampak langsung pada pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor perkebunan,” ujar Manajer Kebun Cot Girek.

Pihak perusahaan menyatakan pengelolaan kawasan Cot Girek memiliki dasar hukum yang telah berlangsung lama. Area tersebut disebut tercatat sebagai areal pengelolaan negara sejak masa kolonial dan diperkuat melalui Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tahun 1965 untuk proyek strategis gula nasional.

Status tersebut kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 10 Tahun 1996 dengan luas sekitar 7.542 hektar. Saat ini, proses perpanjangan HGU disebut masih berlangsung melalui tahapan administrasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Perusahaan memiliki dasar hukum yang jelas atas pengelolaan Kebun Cot Girek sebagaimana tertuang dalam HGU yang sah dan diakui negara,” kata pihak manajemen perkebunan di Lhoksukon.

Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat mengklaim penguasaan lahan hingga sekitar 15.000 hektar. Klaim tersebut berkembang menjadi aksi pendudukan lahan dan penghentian aktivitas operasional kebun.

Perusahaan menyebut telah melaporkan sedikitnya delapan kasus kepada kepolisian terkait dugaan pencurian tandan buah segar (TBS), perusakan tanaman, dan pembakaran fasilitas. Beberapa pelaku disebut telah diamankan aparat penegak hukum.

“Kami menghormati setiap aspirasi masyarakat, tetapi penyelesaian harus melalui jalur hukum, bukan tindakan sepihak di lapangan,” ujar pihak perusahaan.

Konflik tersebut turut menjadi perhatian Komisi III DPR RI. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Aceh pada April 2026, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh Rano Alfath meminta aparat menangguhkan proses hukum terhadap warga hingga Panitia Khusus Penyelesaian Konflik Agraria DPR RI mulai bekerja.

Komisi III juga mendorong penyelesaian melalui pendekatan restorative justice guna meredam eskalasi konflik di lapangan.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Aceh Utara Muhammad Reza sebelumnya menyatakan HGU PTPN IV Cot Girek masih berlaku hingga November 2026 dan proses perpanjangannya telah diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Pemerintah daerah bersama BPN disebut tengah melakukan verifikasi dan pengukuran ulang untuk memastikan kejelasan batas lahan.

Di tingkat daerah, DPRD Aceh Utara juga membentuk panitia khusus HGU untuk menelusuri konflik antara perusahaan perkebunan dan masyarakat di sejumlah kecamatan.

Pemerintah daerah sebelumnya juga mengusulkan agar fasilitas publik seperti sekolah, pasar, dan kantor pemerintahan yang berada di area HGU dikeluarkan dari konsesi perusahaan guna memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Hingga kini, penyelesaian konflik lahan Cot Girek masih menunggu proses verifikasi lahan dan penyelesaian melalui mekanisme hukum yang berjalan.

PT PP (Persero) Tbk (PTPP) menggarap proyek pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur senilai Rp218,68 miliar sebagai bagian dari program strategis pemerintah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Proyek yang menjadi bagian dari Program Sekolah Garuda tersebut ditargetkan selesai dalam 240 hari kalender. Hingga pekan ke-21, progres pembangunan tercatat telah mencapai 24,5% atau lebih cepat dibanding target pelaksanaan.

Pembangunan sekolah itu disebut sejalan dengan visi Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam penguatan pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan sains dan teknologi, serta pemerataan akses pendidikan berkualitas.

Komitmen pemerintah terhadap pembangunan sekolah unggulan itu ditunjukkan melalui kunjungan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie ke lokasi proyek di Belitung Timur.

Dalam kunjungannya, Stella mengatakan pembangunan SMA Unggul Garuda menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan akses pendidikan berkualitas secara merata di berbagai daerah.

“Kehadiran sekolah ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga menjadi pusat pembelajaran yang mampu mendorong potensi generasi muda di daerah agar dapat bersaing di tingkat global,” ujar Stella Christie.

Kawasan sekolah dirancang menggunakan konsep integrated campus development yang mengintegrasikan fasilitas akademik, asrama siswa, hunian tenaga pendidik, serta fasilitas penunjang lainnya dalam satu kawasan terpadu.

Konsep tersebut ditujukan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran modern dan berkelanjutan yang mendukung pengembangan kompetensi abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, kreativitas, dan literasi teknologi.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan proyek tersebut menjadi bagian dari kontribusi perseroan dalam mendukung agenda pembangunan nasional melalui penyediaan infrastruktur pendidikan.

“PTPP berkomitmen mendukung program strategis pemerintah dan implementasi Asta Cita melalui pembangunan infrastruktur pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan,” ujar Joko.

Menurutnya, SMA Unggul Garuda Belitung Timur diharapkan menjadi pusat pengembangan talenta unggul sekaligus memperkuat pemerataan pendidikan di daerah.

Dalam pelaksanaannya, PTPP menerapkan sejumlah inovasi konstruksi untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan, antara lain penggunaan sistem pracetak untuk percepatan struktur, metode modular pada pekerjaan arsitektural, serta teknologi lifting terintegrasi guna meningkatkan efektivitas instalasi dan keselamatan kerja.

Sekolah tersebut juga dirancang dengan pendekatan adaptif terhadap karakter wilayah kepulauan Belitung dan dilengkapi fasilitas pendidikan berstandar nasional yang berorientasi global untuk mendukung pembelajaran berbasis sains, teknologi, dan inovasi.

PTPP menyatakan proyek pembangunan SMA Unggul Garuda Belitung Timur menjadi bagian dari dukungan perusahaan terhadap pembangunan ekosistem pendidikan nasional dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meminta masyarakat tidak panik mengeni pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Purbaya menegaskan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih sangat kuat.

"Enggak perlu panik, karena pondasi ekonomi bagus, kita tau betul kelemahan di mana dan bisa kita betulin," kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Purbaya menegaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini jauh berbeda dibandingkan krisis 1998. Ia optimistis pemerintah mampu mengambil langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Kita enggak akan sejelek seperti 98 lagi, enggak akan jelek malah. Kita akan cari langkah yang tepat, dengan pondasi ekonomi kuat ngga akan terlalu susah sepertinya," tuturnya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah merupakan kewenangan Bank Indonesia.

"Ya itu tanya bank sentral ya mereka yg berwenang dan saya yakin mereka bisa kendalikan. Kita akan bantu sedikit -sedikit nanti," tambahnya.

Namun, Kementerian Keuangan juga menyiapkan langkah pendukung dari sisi pasar keuangan, khususnya menjaga stabilitas pasar surat utang negara atau bond market.

Menurut Purbaya, stabilitas pasar obligasi menjadi faktor penting untuk meredam tekanan terhadap rupiah. Pasalnya, gejolak di pasar surat utang dapat memicu aksi jual investor asing akibat kekhawatiran terhadap potensi capital loss, yang kemudian berujung pada arus modal keluar.

“Kita ada masuk ke stabilize bond market kan, kalau bond tidak stabil orang itu menjual, takut capital loss yang keluar juga berkurang itu hitungan saya, apalagi kalau bond menguat menguat ada potensi capital gain selain itu mereka biasa dapetnya capital gain. Biasanya mereka suka, itu yang keluar keluar akan masuk ke situ,” pungkasnya.

PT Petrokimia Gresik menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 219.648 ton untuk mendukung musim tanam April–September 2026 sekaligus menjaga ketahanan pasokan pupuk nasional di tengah tekanan rantai pasok global industri pupuk.

Direktur Utama Petrokimia Gresik Daconi Khotob mengatakan perusahaan bersama Pupuk Indonesia melakukan sejumlah langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi dan memastikan distribusi pupuk kepada petani tetap berjalan selama musim tanam.

“Perubahan kondisi global dan potensi gangguan jalur logistik internasional menjadi perhatian industri pupuk dunia. Namun Petrokimia Gresik tetap berupaya optimal dalam memproduksi pupuk sehingga ketersediaan pupuk bagi petani tetap terjaga,” ujar Daconi di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/5/2026).

Menurut dia, perusahaan memperkuat strategi pengadaan bahan baku melalui diversifikasi negara asal pasokan phosphate rock, potash, dan sulphur, serta mengoptimalkan pasokan sulphuric acid dari dalam negeri.

Selain itu, perusahaan juga mengoptimalkan kontrak pengadaan jangka panjang dan mempercepat pengamanan stok bahan baku untuk kebutuhan enam hingga dua belas bulan ke depan guna menjaga kontinuitas produksi pupuk.

Di sisi operasional, Petrokimia Gresik memastikan kesiapan fasilitas produksi agar kebutuhan pupuk nasional tetap terpenuhi selama musim tanam berlangsung.

Per 10 Mei 2026, stok pupuk bersubsidi yang disiapkan terdiri dari Urea sebesar 32.054 ton, NPK Phonska 166.324 ton, Petroganik 16.611 ton, ZA 2.720 ton, dan SP-36 sebesar 1.939 ton.

“Stok ini telah tersedia pada jaringan distribusi Pupuk Indonesia dan siap disalurkan kepada penerima di PPTS sesuai ketentuan yang berlaku. Kami berharap petani tidak perlu khawatir, musim tanam April–September bisa dijalani dengan optimal,” kata Daconi.

Ia menambahkan pemerintah juga telah melakukan penyederhanaan regulasi tata kelola pupuk bersubsidi untuk mempercepat distribusi dan memperluas akses petani terhadap pupuk.

Menurutnya, regulasi yang sebelumnya terdiri dari 145 aturan kini disederhanakan menjadi satu aturan induk melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi yang kemudian disempurnakan melalui Perpres Nomor 113 Tahun 2025.

Selain itu, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025 sebagai aturan pelaksana.

Penyederhanaan tersebut disebut mendorong peningkatan penyaluran pupuk bersubsidi secara nasional. Hingga 10 Mei 2026, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi nasional mencapai 3,46 juta ton atau 35% dari total alokasi tahun ini sebesar 9,85 juta ton.

Realisasi itu tercatat meningkat 35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Daconi juga memastikan Pupuk Indonesia Group memperketat pengawasan terhadap kios resmi agar menerapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang telah diturunkan pemerintah sebesar 20%.

Selain itu, ia mengingatkan petani agar melakukan penebusan pupuk hanya melalui kios resmi atau Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) guna menghindari peredaran produk palsu di lapangan.

“Petrokimia Gresik berkomitmen menjaga keberlangsungan produksi dan ketersediaan pupuk nasional di tengah tantangan global. Kami ingin memastikan kebutuhan pupuk petani tetap terpenuhi sehingga produktivitas pertanian nasional dapat terus terjaga,” tutupnya.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta Rano Karno menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam mendorong ekonomi kreatif untuk menembus panggung global, khususnya bagi produk-produk Betawi.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pertemuan Rano Karno dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia, Junimart Girsang, di Milan, Italia, pada Senin (11/5/2026) sore waktu setempat.

Pertemuan itu membahas peluang kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan kota-kota strategis di Italia, seperti Milan dan Roma. Fokus kerja sama diarahkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global melalui sektor ekonomi kreatif, fesyen, budaya, pariwisata, serta promosi produk lokal ke pasar internasional.

“Tentu ini merupakan kesempatan yang sangat baik dapat bertemu dengan Dubes RI untuk Italia. Jakarta pada 2027 akan genap berusia 500 tahun. Karena itu, dalam satu tahun ke depan Jakarta akan semakin agresif membangun kerja sama dengan kota-kota global, termasuk kota-kota penting di Italia,” ujar Wagub Rano, dikutip dari siaran pers Pemprov DKI, Rabu (13/5).

Sebagai salah satu mesin ekonomi Italia, Milan dikenal sebagai pusat keuangan, bisnis, desain, dan fesyen terpenting di Eropa. Milan juga menjadi salah satu dari empat ibu kota mode dunia bersama Paris, London, dan New York City. Posisi tersebut menjadikan Milan sebagai etalase strategis bagi produk kreatif dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Selain dikenal sebagai kota mode, Milan juga memiliki ekosistem kreatif yang kuat, mulai dari industri desain, kriya, kuliner, hingga penyelenggaraan berbagai agenda internasional. Salah satu agenda penting tersebut adalah Milan Fashion Week yang berada di bawah ekosistem resmi Camera Nazionale della Moda Italiana.

Melihat posisi Milan yang sangat strategis, Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang agar pelaku ekonomi kreatif Jakarta, khususnya subsektor fesyen, kriya, aksesori, dan produk budaya Betawi, dapat masuk ke jejaring promosi global. Hal ini sejalan dengan keterlibatan aktif Jakarta dalam berbagai panggung kreatif internasional, termasuk Paris Fashion Week, sebagai bagian dari upaya memperluas pasar dan memperkuat citra Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada identitas budaya lokal.

Duta Besar (Dubes) Republik Indonesia untuk Italia, Junimart Girsang, menyampaikan dukungannya terhadap target Jakarta menuju Top 50 Global City pada 2030. Menurutnya, Jakarta perlu memperluas jejaring kerja sama dengan kota-kota penting dunia, termasuk Milan.

“Saya kira, kalau Jakarta ingin semakin maju, kerja sama seperti ini harus terus diperkuat. Milan adalah kota yang sangat strategis, terutama untuk fesyen, desain, dan ekonomi kreatif. Di sini kita juga memiliki ITPC Milan. Silakan produk-produk Jakarta dipamerkan dan diperkenalkan kepada pasar Italia serta Eropa,” ujar Dubes Junimart.

Posisi strategis Milan sebagai salah satu pusat ekonomi dan perdagangan di Eropa juga menjadi alasan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia membuka kantor Indonesia Trade Promotion Center Milan atau ITPC Milan. Keberadaan ITPC Milan diharapkan dapat menjadi jembatan promosi dagang, investasi, dan produk kreatif Indonesia, termasuk produk unggulan dari Jakarta.

Sebagai bentuk konkret kerja sama awal antara Pemprov DKI Jakarta dan Indonesia Trade Promotion Center Milan, beragam produk ekonomi kreatif Jakarta akan dipamerkan di Galeri ITPC Milan pada 1–30 Juni 2026. Pameran ini menjadi bagian dari rangkaian menuju HUT Ke-499 Kota Jakarta.

Produk yang akan dipamerkan antara lain fesyen berbasis budaya Betawi seperti kebaya encim, batik Betawi, aksesori, produk kriya, elemen dekoratif bernuansa ondel-ondel, serta makanan ringan khas Betawi. Melalui pameran tersebut, Jakarta ingin menghadirkan wajah ekonomi kreatif yang modern, kompetitif, dan tetap memiliki akar budaya yang kuat.

Wagub Rano menegaskan, Pemprov DKI Jakarta mendukung penuh produk lokal agar mampu tampil lebih percaya diri di pasar internasional. Menurutnya, ekonomi kreatif Jakarta tidak boleh berhenti sebagai produk lokal, tetapi harus naik kelas menjadi bagian dari rantai nilai global.

“Jakarta punya banyak produk kreatif yang bagus. Ada fesyen, kuliner, kriya, aksesori, sampai produk budaya Betawi yang memiliki karakter kuat. Tugas pemerintah adalah membuka jalan, mempertemukan pelaku kreatif dengan pasar yang lebih luas, dan memberi ruang agar produk lokal Jakarta bisa tampil di panggung dunia,” urainya.

Wagub Rano menambahkan, keterlibatan Jakarta dalam jejaring fesyen dan ekonomi kreatif global, baik melalui Paris Fashion Week, Milan Fashion Week, maupun promosi di ITPC Milan, merupakan bagian dari strategi besar menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tidak tercerabut dari identitas budayanya.

“Jakarta ingin menjadi kota global, tetapi tetap membawa jiwanya sendiri. Produk Betawi, karya anak muda Jakarta, dan kreativitas warga kota harus ikut melangkah ke panggung internasional. Inilah cara kita merayakan Jakarta: bukan hanya dengan seremoni, tetapi dengan membuka pintu dunia bagi karya warga Jakarta,” pungkasnya.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong penguatan infrastruktur logistik di Sumatera Selatan melalui rencana integrasi jaringan jalan tol yang akan terkoneksi langsung dengan Pelabuhan Tanjung Carat (Pelabuhan Palembang Baru).

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, mengatakan proyek ini merupakan bagian dari kerja sama lintas BUMN yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di Jakarta, Rabu, (12/5/2026).

“Jadi pada hari ini kami melakukan penandatanganan untuk kerja sama terhadap rencana integrasi konektivitas tol. Ini dalam kerangka juga mendukung dan menindaklanjuti rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat,” ujar Todotua.

Ia menjelaskan, integrasi jalan tol dengan pelabuhan tersebut diharapkan mampu mempercepat arus distribusi barang sekaligus menekan biaya logistik di Sumatera Selatan. Dampaknya juga diproyeksikan meluas ke wilayah sekitar, termasuk Jambi yang akan ikut terhubung dalam jaringan logistik tersebut.

Menurut dia, penguatan konektivitas ini akan berdampak langsung pada peningkatan efisiensi sistem logistik regional sekaligus memperkuat keterhubungan antarwilayah di Sumatera.

Todotua menyebut, proyek ini memiliki dua sasaran utama, yakni peningkatan kapasitas distribusi komoditas untuk kebutuhan domestik dan ekspor, serta perbaikan efisiensi rantai pasok melalui penurunan biaya logistik.

Ruas tol menuju Pelabuhan Tanjung Carat akan terhubung dengan backbone Jalan Tol Trans Sumatera yang saat ini sudah menjangkau Sumatera Selatan dan ditargetkan tersambung hingga Jambi pada akhir tahun.

"Akan ada interline lagi tol yang menuju ke Tanjung Carat itu kurang lebih sekitar 80 kilometer tol-nya," kata dia.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan pengembangan lanjutan ruas Palembang–Prabumulih hingga Muara Enim sepanjang 37 kilometer untuk memperkuat akses ke kawasan produksi sumber daya alam.

Nilai investasi proyek integrasi jalan tol dan pelabuhan ini diperkirakan mencapai sekitar Rp26 triliun. Menurut BKPM, proyek ini akan memberikan efek pengganda ekonomi (multiplier effect) yang signifikan, terutama bagi komoditas unggulan seperti batu bara, kelapa sawit, karet, dan kopi.

Ia mencontohkan, PT Bukit Asam saat ini masih menghadapi keterbatasan dalam peningkatan volume distribusi akibat infrastruktur yang belum optimal. Dengan adanya konektivitas baru, kapasitas pengiriman diproyeksikan meningkat dan biaya logistik dapat ditekan.

“Dengan adanya tol ini maka pertama volumenya akan naik, baik komoditi batu bara, kopi, karet, sawit dan lainnya. Ini juga tentunya akan menaikkan pertumbuhan ekonomi yang ada di sana,” ujar Todotua.

BKPM menargetkan konstruksi proyek tol dan pelabuhan tersebut dapat dimulai tahun ini, seiring kesiapan lahan serta dukungan pembiayaan dari berbagai pihak.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, membeberkan strategi pemerintah dalam membantu Bank Indonesia (BI) untuk meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah melalui penguatan stabilitas pasar obligasi atau bond market.

Purbaya mengatakan upaya menjaga stabilitas nilai tukar pada dasarnya merupakan kewenangan bank sentral. Namun, pemerintah juga menyiapkan langkah pendukung dari sisi pasar keuangan, khususnya pasar surat utang negara.

“Itu kan dari bank sentral, cuma kita sedang ambil langkah untuk membantu memperkuat juga dari sisi bond market, mungkin kita coba lihat apakah kita bisa masuk untuk membantu apa nggak tapi ke depan akan ada perbaikan,” kata Purbaya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Menurut dia, stabilitas pasar obligasi menjadi penting karena gejolak di pasar surat utang dapat memicu aksi jual investor asing akibat kekhawatiran terhadap potensi capital loss. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperbesar arus modal keluar dan menekan rupiah.

“Kita ada masuk ke stabilize bond market kan, kalau bond tidak stabil orang itu menjual, takut capital loss yang keluar juga berkurang itu hitungan saya, apalagi kalau bond menguat menguat ada potensi capital gain selain itu mereka biasa dapetnya capital gain. Biasanya mereka suka, itu yang keluar keluar akan masuk ke situ,” ucapnya.

Purbaya mengaku akan berkomunikasi dengan BI dengan menjaga stabilitas pasar obligasi guna menjaga kestabilan nilai tukar rupiah.

“Kita akan jaga stabilitas bond market, membantu Bank sentral. Itu kami akan komunikasi dengan bank sentral juga,” pungkasnya.

Pada penutupan perdagangan Rabu (13/5/2026), rupiah ditutup melemah ke level Rp17.475 per dolar Amerika Serikat (AS), setelah sebelumnya sempat dibuka di posisi Rp17.530 per dolar AS.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyoroti dampak serius kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar terhadap kelancaran distribusi pupuk bagi petani.

Ia mendesak pemerintah untuk segera memberikan prioritas bagi truk pengangkut pupuk agar target swasembada pangan nasional tidak terancam.

Kondisi kelangkaan solar ini dirasakan di berbagai daerah, tak terkecuali di Sumatera Barat. Alex memaparkan, jalur lalu lintas vital seperti Lembah Anai yang masih dalam perbaikan akibat banjir pada akhir 2025 lalu memaksa truk logistik harus mencari jalur alternatif. Di saat bersamaan, mereka juga harus terjebak dalam antrean panjang solar di SPBU.

Atas dasar itu, Alex meminta adanya diskresi khusus.

"Angkutan distribusi pupuk subsidi layak diperlakukan setara dengan truk tangki Pertamina pembawa BBM saat melintas di jalan raya, terutama di daerah terdampak bencana. Hal ini seiring maraknya antrean di SPBU belakangan ini," ungkap Alex dalam keterangan tertulisnya, Rabu (13/5/2026).

Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan bahwa dari segi regulasi, tata niaga pupuk sebenarnya sudah semakin efisien.

Lewat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2025, jalur distribusi telah dipangkas agar pupuk bisa langsung dikirim dari gudang distributor ke kios di lini akhir (Lini 4). Namun, terobosan ini tersandung masalah teknis di lapangan.

"Secara regulasi sudah dipangkas, tapi kini muncul tantangan baru, yakni ketiadaan solar subsidi. Jangan sampai ini jadi penghambat petani mendapatkan pupuk secara tepat waktu," tuturnya.

Alex menegaskan bahwa keterlambatan tibanya pupuk di tingkat petani sangat fatal. Ketepatan waktu pemupukan yang harus menyesuaikan usia tanaman sangat menentukan kualitas dan kuantitas panen. Jika jadwal ini berantakan, maka yang menjadi taruhan adalah program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto terkait ketahanan pangan.

Di sisi lain, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Barat ini memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi secara nasional masih terpantau aman dan terdistribusi secara regional oleh perusahaan pupuk negara. Meski begitu, ia mengingatkan agar pemerintah tetap mewaspadai sentimen global.

"Jika perang di Timur Tengah ini berkepanjangan, faktor produksi pupuk tentunya akan ikut terganggu. Langkah antisipasi ketersediaan pupuk di Lini 4 harus terus diupayakan," terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah menetapkan kuota alokasi pupuk bersubsidi nasional untuk tahun 2026 sebesar 9,8 juta ton. Dari total tersebut, sebanyak 9,5 juta ton difokuskan untuk menggenjot sektor pertanian, sementara sisanya disalurkan untuk sektor perikanan.

Bank Indonesia (BI) bersama Polri dan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) memusnahkan sebanyak 466.535 lembar uang rupiah palsu hasil temuan selama beberapa tahun terakhir.

Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, menjelaskan uang palsu yang dimusnahkan berasal dari laporan masyarakat, perbankan, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR), hingga hasil pengolahan setoran bank kepada BI secara nasional sejak 2017 hingga November 2025.

“Uang palsu yang dimusnahkan hari ini berjumlah 466.535 lembar, ini jumlah akumulasi selama lima tahun dari laporan masyarakat, perbankan, penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah (PJPUR), dan hasil pengolahan setoran bank kepada BI secara nasional,” ujar Ricky dalam konferensi pers Pemusnahan Rupiah Palsu Hasil Klarifikasikan BI di Kompleks BI, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Pemusnahan tersebut dilakukan sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam prosesnya, uang palsu dihancurkan menggunakan mesin pencacah hingga menjadi serpihan kertas.

BI mencatat peredaran uang palsu di masyarakat menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Ricky mengungkapkan, rasio temuan uang palsu turun dari 5 ppm (pieces per million) atau lima lembar per satu juta uang beredar pada 2023 menjadi 4 ppm pada periode 2024—2025. Angka tersebut kembali turun menjadi 1 ppm pada April 2026.

“Jumlah temuan uang rupiah palsu menunjukkan tren yang menurun, dari 5 ppm (pierce per million) atau 5 lembar per 1 juta (lembar) uang yang beredar pada 2023 menjadi 4 ppm pada 2024—2025, dan terus menurun menjadi 1 ppm pada April 2026,” urainya.

Menurut Ricky, penurunan itu dipengaruhi penguatan kualitas dan teknologi pengamanan uang rupiah yang semakin modern sehingga lebih sulit dipalsukan.

“Tentunya penguatan kualitas dari uang rupiah baik dari bahan uang, kemudian teknologi cetak, dan unsur pengamanan yang semakin modern. Sehingga semakin mudah dikenali dan sulit dipalsukan,” jelasnya.

Ia menambahkan, kualitas uang rupiah juga mendapat pengakuan internasional. Seri uang rupiah tahun emisi 2022 meraih penghargaan “Best New Banknote Series” dalam ajang International Association of Currency Affairs (IACA) Currency Award 2023.

Selain itu, uang kertas pecahan Rp50.000 tahun emisi 2022 juga menempati peringkat kedua sebagai uang dengan tingkat keamanan tertinggi dan paling sulit dipalsukan di dunia melalui penghargaan World’s Most Secure Currency pada 2024.

Di sisi lain, BI menilai kualitas uang palsu yang ditemukan selama ini relatif rendah. Karena itu, masyarakat diminta tetap waspada terhadap peredaran uang palsu dengan menerapkan metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang.

Kementerian Ketenagakerjaan memperluas peluang penempatan magang teknis Indonesia ke Prefektur Miyazaki, Jepang untuk memperkuat hubungan ketenagakerjaan kedua negara. Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kompetensi serta perluasan peluang penempatan peserta magang teknis bagi sumber daya manusia Indonesia.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Prefektur Miyazaki atas komitmennya dalam memperluas kerja sama ini, terutama dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan peningkatan kesempatan penempatan magang teknis Indonesia,” ujar Cris Kuntadi. Ruang lingkup kerja sama mencakup proses pelatihan, pengiriman, hingga penerimaan peserta magang di berbagai sektor industri di Miyazaki.

Pemerintah juga menyiapkan sistem berbagi informasi guna mendukung pengembangan karier para peserta setelah mereka menyelesaikan program magang di Jepang. Pelatihan prapenempatan akan dilaksanakan melalui balai pelatihan milik pemerintah maupun swasta yang tersebar di berbagai daerah.

Data Kemnaker menunjukkan bahwa penempatan peserta magang teknis ke Jepang tetap tinggi dengan jumlah 18.316 orang hingga Mei 2026. Khusus di Prefektur Miyazaki, jumlah peserta magang asal Indonesia mengalami peningkatan dari 243 orang pada 2025 menjadi 285 orang pada 2026.

Gubernur Prefektur Miyazaki Shunji Kono menyatakan bahwa keberadaan warga Indonesia telah memberikan kontribusi besar, terutama bagi sektor pertanian di wilayahnya. “Keberadaan warga Indonesia telah memberikan kontribusi besar bagi sektor pertanian di Prefektur Miyazaki. Kami melihat peluang bagi peserta magang Indonesia untuk berkiprah di lebih banyak sektor ke depannya,” ujarnya.

Miyazaki sangat membutuhkan kehadiran peserta magang asing untuk mendukung keberlanjutan berbagai sektor industri yang ada di sana. Pemerintah kedua negara berkomitmen untuk memperkuat pertukaran data secara berkala demi mendukung keberlanjutan program magang ini di masa depan.