Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai ketahanan industri perbankan nasional tetap solid pada triwulan I-2026 meskipun ketidakpastian global meningkat akibat tekanan inflasi, pelemahan nilai tukar, dan eskalasi geopolitik internasional. Hal tersebut tercermin dari hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) triwulan I-2026 yang menunjukkan optimisme terhadap kinerja industri perbankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) pada triwulan I-2026 tercatat sebesar 56 atau berada pada zona optimistis. Survei tersebut dilakukan pada Januari 2026 dengan melibatkan 93 bank yang mewakili 94,17% total aset bank umum per Desember 2025.

"Optimisme tersebut didorong oleh proyeksi pertumbuhan kinerja perbankan serta keyakinan bahwa sektor perbankan masih mampu mengelola risiko meskipun menghadapi tekanan inflasi dan pelemahan nilai tukar," kata Dian, dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Di sisi lain, ekspektasi terhadap kondisi makroekonomi menunjukkan pelemahan. Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan I-2026 tercatat sebesar 45 atau berada di zona pesimis. OJK menilai peningkatan inflasi dipicu faktor musiman seperti Ramadan, Idulfitri, dan Tahun Baru Imlek yang mendorong kenaikan harga barang dan jasa.

Selain itu, faktor low base effect dari kebijakan diskon tarif listrik pada tahun sebelumnya yang tidak lagi berlaku pada awal 2026 turut mendorong ekspektasi kenaikan inflasi. Nilai tukar juga diperkirakan melemah seiring meningkatnya tensi geopolitik global.

Namun demikian, mayoritas responden survei menilai risiko perbankan masih terjaga. Hal tersebut tercermin dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 yang berada pada zona optimistis. Responden meyakini kualitas kredit tetap terjaga dan posisi devisa neto perbankan berada pada level yang rendah dengan aset valas yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas.

Dari sisi likuiditas, industri perbankan juga diperkirakan tetap stabil. OJK mencatat alat likuid perbankan dan Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan terus tumbuh, bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit. Kondisi tersebut mendorong peningkatan net cashflow pada triwulan I-2026, termasuk dari masuknya dana pemerintah daerah pada awal tahun.

Sementara itu, ekspektasi terhadap kinerja industri perbankan juga menunjukkan optimisme yang kuat. Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) tercatat sebesar 67, didorong oleh proyeksi pertumbuhan kredit yang masih positif seiring meningkatnya permintaan pembiayaan serta ekspansi kredit dari pipeline yang tersedia.

OJK mencatat sektor industri pengolahan masih menjadi sektor utama penyaluran kredit perbankan. Pada Januari 2026, kredit ke sektor tersebut tumbuh 6,60% secara tahunan (year-on-year).

Dari sisi penghimpunan dana, perbankan juga memperkirakan DPK akan terus meningkat seiring upaya bank memperkuat sumber pendanaan untuk mendukung ekspansi kredit sekaligus menjaga likuiditas.

“Hasil survei ini juga menunjukkan bahwa responden memiliki concern yang besar terhadap kondisi global yang terus berlangsung untuk jangka waktu yang lama (prolonged), dan bahkan memburuk, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap kinerja ekonomi Indonesia. Meskipun berbagai indikator perbankan saat ini dalam posisi yang resilience, perbankan masih sangat membutuhkan ekosistem bisnis yang vibrant untuk dapat tumbuh dengan baik,” kata Dian.

OJK juga mencatat meningkatnya ketegangan geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran, berpotensi memicu volatilitas pasar keuangan global. Tekanan tersebut telah tercermin dari penurunan pasar saham Asia akibat aksi panic selling yang dipicu kekhawatiran terhadap inflasi global.

Namun demikian, OJK menilai perekonomian Indonesia pada 2026 masih berpotensi tumbuh solid, didukung stimulus fiskal, kebijakan moneter yang akomodatif, serta konsumsi rumah tangga dan sektor manufaktur yang tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi pembiayaan, mayoritas bank responden juga optimistis bahwa kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada triwulan I-2026 akan meningkat dengan porsi yang lebih besar dibandingkan total kredit perbankan.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI meluncurkan Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS) dengan target indikasi penerbitan hingga Rp300 miliar. Instrumen investasi ini ditujukan untuk membuka partisipasi investor ritel dalam pembiayaan proyek infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Peluncuran ORIS dilakukan dalam acara di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (9/3/2026), yang dihadiri Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah, Direktur Operasional dan Keuangan Aradita Priyanti, Direktur Manajemen Risiko Pradana Murti, serta perwakilan joint lead underwriter.

ORIS merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan I PT SMI Tahap II Tahun 2026. Instrumen ini diterbitkan untuk memperluas basis investor domestik sekaligus memperkuat pembiayaan proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan penerbitan ORIS menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas akses masyarakat terhadap investasi pembangunan nasional.

“ORIS merupakan manifestasi dari transformasi PT SMI sebagai DFI yang inklusif, di mana kami memperluas akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat langsung dalam pembangunan nasional. Kami ingin masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor aktif dalam ekosistem pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dengan demikian penerbitan ORIS dapat memperdalam peran pasar keuangan nasional dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan,” ujar Reynaldi.

Sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan, PT SMI berperan sebagai development finance institution yang berfungsi sebagai instrumen fiskal negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dana yang dihimpun melalui ORIS akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memiliki dampak sosial dan lingkungan sesuai dengan Sustainable Funding Framework PT SMI. Proyek tersebut mencakup sektor energi terbarukan, transportasi ramah lingkungan, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta penyediaan air bersih.

Direktur Manajemen Risiko PT SMI Pradana Murti mengatakan penerbitan instrumen ini tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat.

“Sebagai DFI, setiap instrumen yang kami terbitkan dirancang dengan kerangka manajemen risiko yang komprehensif. Dana yang dihimpun melalui ORIS akan dialokasikan pada proyek-proyek yang telah melalui proses penilaian risiko yang ketat, baik dari aspek kelayakan finansial, dampak sosial-lingkungan, maupun keberlanjutan jangka panjangnya,” kata Pradana.

ORIS juga telah memperoleh peringkat nasional idAAA dari Pefindo yang menunjukkan tingkat kelayakan kredit yang tinggi.

Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Aradita Priyanti menyatakan melalui ORIS masyarakat dapat berinvestasi sekaligus berkontribusi langsung terhadap pembangunan nasional.

“Ketika masyarakat berpartisipasi melalui ORIS, di situlah tumbuh rasa memiliki terhadap pembangunan yang diharapkan dapat memperkuat literasi dan kedewasaan investasi nasional,” ujarnya.

Dalam proses penawaran umum, PT SMI menunjuk sejumlah joint lead underwriter yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Direktur PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia menjelaskan ORIS menawarkan tenor satu dan tiga tahun dengan kupon masing-masing sebesar 5,60% dan 6,05% per tahun. Nilai minimum pemesanan ditetapkan sebesar Rp5 juta dengan kelipatan Rp1 juta.

Sebagai bagian dari sosialisasi kepada investor, PT SMI bersama para penjamin emisi juga akan menggelar roadshow di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan untuk memberikan pemahaman mengenai instrumen investasi tersebut.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Koperindo setelah izin usaha bank tersebut dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 9 Maret 2026.

Proses pembayaran klaim penjaminan akan dilakukan setelah LPS menyelesaikan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan nasabah serta informasi pendukung lainnya. LPS menargetkan proses tersebut selesai paling lama 90 hari kerja atau hingga 29 Juli 2026.

Dana pembayaran klaim simpanan nasabah BPR Koperindo akan bersumber dari dana penjaminan yang dikelola LPS. Pembayaran akan dilakukan secara bertahap selama periode verifikasi tersebut.

Nasabah dapat memeriksa status simpanannya di kantor BPR Koperindo yang berlokasi di Wisma Techking 2, Jalan A.M. Sangaji No. 24, Petojo Utara, Jakarta Pusat, atau melalui situs resmi LPS setelah pengumuman pembayaran klaim disampaikan.

Bagi debitur bank, LPS menyatakan kewajiban pembayaran pinjaman tetap berjalan. Debitur dapat melakukan pembayaran cicilan maupun pelunasan pinjaman melalui kantor BPR Koperindo dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Pgs. Direktur Group Kesekretariatan LPS Jimmy Ardianto mengimbau nasabah untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab selama proses likuidasi berlangsung.

“Nasabah BPR Koperindo tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank, serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah,” ujarnya.

LPS juga menegaskan bahwa simpanan masyarakat di perbankan tetap aman karena seluruh bank yang beroperasi di Indonesia berada dalam skema penjaminan LPS.

Untuk memastikan simpanan nasabah dijamin, LPS mengingatkan nasabah agar memenuhi ketentuan 3T, yaitu simpanan tercatat dalam pembukuan bank, tingkat bunga simpanan tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, serta nasabah tidak melakukan tindak pidana yang merugikan bank.

LPS menyatakan nasabah yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait penjaminan simpanan dan proses likuidasi BPR Koperindo dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS melalui nomor 021-154.

Tiga direktur BPJS Kesehatan turun langsung menyampaikan kesiapan layanan jelang Lebaran 2026 di Jakarta, Senin (9/3/2026). Sebuah langkah yang mencerminkan skala persiapan yang tidak biasa untuk musim mudik tahun ini.

Totalnya ada delapan posko mudik, empat hari buka kantor cabang di tengah libur nasional, dan tiga kanal digital yang disiagakan penuh agar 267 juta peserta JKN tidak kehilangan akses layanan di mana pun mereka berada.

"Momentum mudik Lebaran tidak boleh menjadi penghalang bagi peserta untuk memperoleh pelayanan kesehatan. BPJS Kesehatan memastikan layanan Program JKN tetap dapat diakses dengan mudah, sehingga masyarakat dapat menjalani perjalanan mudik dengan tenang, karena perlindungan kesehatannya tetap terjamin," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito dikutip dari ANTARA.

Delapan posko mudik beroperasi lebih awal dari periode libur resmi mulai 13 hingga 16 Maret 2026 dan ditempatkan di titik-titik dengan lalu lintas pemudik tertinggi.

"Posko Mudik BPJS Kesehatan hadir mulai tanggal 13–16 Maret 2026 di Pelabuhan Merak, Banten, Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Rest Area Tol 88A Cipularang di Purwakarta, Rest Area Tol 166A Cipali di Majalengka, Rest Area Tol 429A Ungaran di Semarang, Rest Area Tol 519A Masaran di Sragen, Terminal Purabaya di Sidoarjo, serta Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar."

"Kehadiran posko tersebut diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para pemudik sekaligus mempermudah peserta memperoleh informasi terkait layanan Program JKN selama perjalanan," paparnya.

Bagi peserta yang membutuhkan layanan tatap muka, kantor cabang BPJS Kesehatan tetap buka pada 18, 20, 23, dan 24 Maret 2026 mulai pukul 08.00 hingga 13.30 waktu setempat. Direktur Kepesertaan Akmal Budi Yulianto mengingatkan satu hal penting yang sering diabaikan pemudik yakni memastikan status kepesertaan aktif sebelum berangkat.

"Kami mengimbau peserta untuk memastikan status kepesertaannya aktif sebelum melakukan perjalanan mudik. Peserta juga dapat memanfaatkan berbagai kanal pembayaran yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk membayar iuran maupun melunasi tunggakan, sehingga kepesertaan tetap aktif dan layanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan," ucap Akmal.

Pengecekan status bisa dilakukan lewat tiga jalur tanpa harus keluar rumah: aplikasi Mobile JKN, layanan PANDAWA (Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp), dan Care Center 165.

Lewat Mobile JKN, peserta juga bisa mengganti FKTP dan mengurus berbagai keperluan administrasi lain secara mandiri termasuk melunasi tunggakan iuran agar kepesertaan kembali aktif sebelum perjalanan dimulai.

Soal akses layanan di luar kota, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Abdi Kurniawan Purba memastikan peserta tidak perlu khawatir meski faskes langganannya tutup. Peserta cukup mencari FKTP mitra BPJS Kesehatan lain yang sedang beroperasi dan untuk menemukannya, aplikasi Aplicares menyediakan informasi lokasi faskes aktif secara real-time.

"Informasi mengenai fasilitas kesehatan yang tetap beroperasi selama periode libur Lebaran dapat diakses melalui Aplikasi Pencarian Fasilitas Kesehatan (Aplicares), sehingga peserta dapat mengetahui lokasi fasilitas kesehatan terdekat yang dapat memberikan pelayanan kesehatan," kata Abdi.

Satu kelompok yang mendapat perhatian khusus adalah peserta dengan penyakit kronis. Baik di rumah sakit maupun di FKTP, obat untuk peserta Program Rujuk Balik tetap bisa ditebus sesuai ketentuan memastikan terapi rutin tidak terputus hanya karena pemiliknya sedang dalam perjalanan mudik ratusan kilometer.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat belum ada perusahaan yang melaksanakan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) hingga per 6 Maret 2026. Meski demikian, terdapat tujuh perusahaan yang sedang mengantre untuk menggelar IPO.

Pejabat sementara (PJs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mewajarkan belum adanya IPO pada awal tahun ini. Namun pihaknya tetap mengupayakan pencapaian target penawaran IPO pada tahun ini bisa mencapai 50 emiten.

"Kalau target tentu ini masih awal tahun, kami masih bekerja dengan target itu dan kami akan berupaya," kata Jefferey di BEI, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Namun demikian, Jeffrey menekankan bahwa fokus utama bagi Bursa saat ini adalah bukan sekadar jumlah perusahaan yang melantai di pasar modal, melainkan kualitas emiten yang melakukan pencatatan saham.

"Kita juga semua sudah sepakat kalau kita akan mengutamakan kualitas ketimbang kuantitas," imbuh dia.

Semangat untuk meningkatkan kualitas emiten juga tercermin dalam penyusunan rancangan aturan pencatatan baru yang saat ini tengah dibahas bersama OJK. Regulasi tersebut diharapkan mampu memperkuat standar perusahaan yang ingin melakukan pencatatan saham di bursa.

"Oleh karena itu, spirit dalam draft peraturan pencatatan yang sedang kita diskusikan dengan OJK saat ini, spiritnya juga adalah meningkatkan kualitas," pungkas dia.

Sebelumnya Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Putu Rusta Adijaya menilai kompleksitas proses IPO menjadi salah satu faktor utama yang membuat perusahaan bersikap lebih berhati-hati sebelum masuk ke pasar modal.

Menurut Putu, IPO bukan sekadar aksi korporasi untuk menghimpun dana, melainkan proses panjang yang melibatkan tahapan administratif, finansial, hingga strategi bisnis jangka panjang.

Sejak tahap awal, perusahaan harus melakukan analisis mendalam, mulai dari perencanaan ekspansi, estimasi kebutuhan dana, penentuan valuasi, hingga besaran porsi saham yang akan dilepas ke publik.

“Bahkan, pertimbangan awal perusahaan buat IPO juga banyak, beragam, dan bertahap,” kata Putu kepada Warta Ekonomi, Senin (23/2/2026).

Ia menambahkan, perusahaan yang akan melantai di bursa juga wajib melalui serangkaian pemeriksaan dan proses ketat dari regulator, yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI. Proses tersebut mencakup uji kelayakan dokumen, keterbukaan informasi, audit laporan keuangan, hingga pemenuhan ketentuan regulasi pasar modal.

“Proses-proses ketat itu harus dipenuhi perusahaan yang ingin IPO. Hal ini juga akan memengaruhi reaksi dan kepercayaan pasar juga nantinya,” ujar Putu.

Bursa Efek Indonesia (BEI) memastikan sistem perdagangan dan infrastruktur pasar modal domestik siap menghadapi dinamika pasar di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menyatakan sistem pengamanan pasar yang dimiliki bursa, mulai dari infrastruktur perdagangan hingga perangkat regulasi, telah dirancang untuk merespons dinamika pasar yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

“Sistem infrastruktur dan peraturan di bursa kita sudah siap untuk menghadapi dinamika pasar yang sedang ada,” ujar Jeffrey di BEI, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Terkait tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Jeffrey menilai kondisi pasar saham lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal yang juga menekan pasar global. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di berbagai bursa saham dunia.

“Tidak hanya di pasar kita, tetapi juga di global market,” katanya.

Jeffrey menambahkan kondisi pasar saat ini masih lebih terkendali jika dibandingkan dengan gejolak pasar yang terjadi pada April tahun lalu. Saat itu, pasar sempat tertekan setelah kebijakan tak terduga dari Amerika Serikat memicu kepanikan investor global.

“Pada saat itu yang kita alami lebih buruk dalam konteks pasar dibandingkan hari ini. Karena itu, sistem infrastruktur dan peraturan di bursa kita sudah siap menghadapi dinamika pasar yang ada,” ujarnya.

IHSG diketahui melemah hingga akhir perdagangan Senin (9/3/2026). Mengacu data RTI, IHSG turun 248,31 poin atau 3,27% ke level 7.337,36 setelah bergerak pada rentang 7.156,68 hingga 7.403,73 sepanjang sesi perdagangan.

Pergerakan saham pada penutupan perdagangan didominasi tren negatif. Tercatat sebanyak 708 saham terkoreksi, 68 saham menguat, dan 41 saham lainnya stagnan.

Seluruh sektor berada di zona merah pada perdagangan hari ini. Sektor transportasi mencatat penurunan terdalam sebesar 5,22%, diikuti sektor bahan baku 4,59%, properti 4,57%, barang konsumen nonprimer 4,54%, serta energi 4,33%.

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memperkenalkan mode syariah pada aplikasi IDX Mobile untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi terkait pasar modal syariah dalam satu platform.

Pelaksana Tugas (Pjs) Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, mengatakan mode syariah pada IDX Mobile menghadirkan sejumlah fitur utama, yakni Sharia Equity Market, Sukuk Market, Sharia Virtual Trading, Sharia Education Portal, serta Fatwa & Regulation.

Menurutnya, berbagai fitur tersebut dirancang untuk mendampingi perjalanan investor sejak tahap edukasi hingga pengambilan keputusan investasi syariah.

Melalui fitur tersebut, pengguna dapat mengakses informasi saham dan sukuk syariah, berlatih transaksi secara virtual, mempelajari regulasi serta fatwa terkait, hingga memperoleh berbagai referensi edukatif dalam satu aplikasi.

“Dengan fitur ini tentu kita harapkan akan memberikan kemudahan lebih kepada masyarakat kita yang ingin belajar terkait dengan pasar modal syariah kita,” kata Jeffrey dalam peluncuran Mode Syariah IDX Mobile di Main Hall BEI, Senin (9/3/2026).

Jeffrey menuturkan pasar modal syariah di Indonesia saat ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Dari total 956 saham yang tercatat di BEI, sebanyak 672 saham atau sekitar 70% masuk dalam kategori saham syariah.

Sementara dari sisi kapitalisasi pasar, sekitar 56% berasal dari saham syariah.

Selain itu, jumlah investor syariah juga terus meningkat dan saat ini mendekati 220 ribu investor.

“Dalam rangkaian 15 tahun bangkitnya pasar modal syariah di Indonesia, kita menggabungkan dua hal ini dengan meluncurkan mode syariah pada aplikasi IDX Mobile,” ujarnya.

Ia menambahkan, jumlah pengguna aplikasi IDX Mobile saat ini telah melampaui 510.000 pengguna. BEI berharap kehadiran mode syariah ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendorong partisipasi investor di pasar modal Indonesia.

“Artinya, dari sekian juta penambahan investor baru, paling tidak sudah ada 510 ribu yang melalui proses belajar dari IDX Mobile sebelum mereka membuka rekening efek di perusahaan efek dan menjadi investor baru,” pungkasnya.

Theodore Permadi Rachmat melakukan aksi divestasi saham PT ESSA Industries Indonesia Tbk (ESSA). Pengusaha yang akrab disapa TP Rachmat itu tercatat melepas saham ESSA dalam jumlah besar pada 5 Maret 2026.

Dalam satu hari yang sama, TP Rachmat melakukan tujuh kali transaksi penjualan dengan total mencapai 42.239.200 lembar saham. Harga pelepasan saham tersebut bervariasi, bergerak dalam rentang Rp765 hingga Rp795 per lembar.

Transaksi pertama dilakukan dengan menjual 7.842.900 saham pada harga Rp765 per lembar, dengan nilai transaksi sekitar Rp5,99 miliar.

Setelah itu, ia kembali melepas 2.580.600 saham di harga Rp775 senilai Rp1,99 miliar, serta 2.564.100 saham di harga Rp780 yang juga menghasilkan sekitar Rp1,99 miliar.

Aksi jual berlanjut dengan penjualan 5.194.800 saham di harga Rp770 dengan nilai sekitar Rp3,99 miliar. Transaksi terbesar terjadi saat TP Rachmat melepas 11.392.200 saham pada harga Rp790 per lembar, dengan nilai mencapai Rp8,99 miliar.

Selanjutnya, sebanyak 2.473.900 saham kembali dilepas pada harga Rp795 dengan nilai sekitar Rp1,96 miliar. Penjualan terakhir dilakukan untuk 10.190.700 saham di harga Rp785 per lembar, menghasilkan dana sekitar Rp7,99 miliar.

Dari keseluruhan transaksi tersebut, total dana yang berhasil dikantongi TP Rachmat diperkirakan mencapai sekitar Rp32,96 miliar. "Tujuan transaksi adalah untuk divestasi dengan status kepemilikan saham secara langsung," kata manajemen.

Setelah transaksi tersebut rampung, porsi kepemilikan saham ESSA milik TP Rachmat sedikit menyusut. Koleksi sahamnya kini tercatat sebanyak 1,18 miliar lembar atau setara dengan 6,86%. Sebelumnya, ia menggenggam sekitar 1,22 miliar saham ESSA dengan porsi kepemilikan 7,11%.

Sebagai informasi tambahan, saham ESSA ditutup turun -1,95% ke Rp755 pada perdagangan Senin (9/3). Dalam periode sepekan terakhir, saham ESSA tercatat naik 4,14%. Bahkan jika ditarik dalam satu bulan, penguatannya mencapai 23,77%.

Anak usaha PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), PT Saka Energi Indonesia (SAKA), menargetkan produksi net estimasi sebesar 24.000 barrel of oil equivalent per day (BOEPD) pada 2026.

Target tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga kesinambungan produksi sekaligus memperkuat kontribusi terhadap ketahanan energi nasional.

Angka tersebut meningkat sekitar 10,4% dibandingkan capaian tahun sebelumnya, mencerminkan optimisme perusahaan terhadap potensi pertumbuhan produksi dari aset-aset yang dikelola.

“Target produksi pada tahun 2026 yang ditetapkan merupakan wujud komitmen kami untuk terus memperkuat kinerja produksi melalui strategi yang terintegrasi, optimalisasi aset eksisting, serta pengembangan potensi sumber daya migas,” kata Direktur Utama SAKA, Intan Fauzi.

Untuk mencapai target tersebut, SAKA akan mengandalkan sejumlah strategi operasional, mulai dari optimalisasi lapangan produksi, pemboran sumur produksi baru, pelaksanaan workover pada sumur eksisting, hingga peningkatan reliability dan efisiensi operasi secara konsisten dan terukur.

Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah pemboran sumur pengembangan UPA-17ST di Wilayah Kerja (WK) Pangkah pada akhir 2025.

Sumur tersebut kini telah berhasil onstream dengan hasil produksi yang cukup positif, yakni sekitar 2.430 BOPD minyak dan 2,3 MMSCFD gas.

Produksi ini diharapkan mampu mendukung stabilitas sekaligus peningkatan kinerja produksi dari aset yang telah beroperasi.

Sepanjang 2025, kinerja operasional perusahaan juga menunjukkan hasil yang melampaui rencana. SAKA berhasil merealisasikan tiga sumur pengembangan dan dua kegiatan workover, lebih tinggi dibandingkan rencana awal.

Di WK Pangkah, capaian tersebut turut mendorong realisasi produksi minyak hingga 113% di atas target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Salah satu kontributor utama berasal dari keberhasilan pemboran sumur pengembangan SID-5 yang memberikan tambahan produksi signifikan.

Selain fokus pada peningkatan produksi dari aset yang telah beroperasi, SAKA juga aktif memperkuat portofolio melalui kegiatan eksplorasi.

Perusahaan telah melaksanakan geophysical and geotechnical survey di salah satu wilayah eksplorasi, yakni WK Pekawai, sebagai bagian dari persiapan lokasi untuk rencana pemboran sumur eksplorasi.

Langkah eksplorasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang penambahan potensi sumber daya migas baru sekaligus menjaga kesinambungan produksi jangka panjang.

“Melalui optimalisasi produksi dan kegiatan eksplorasi, kami berharap upaya ini dapat menjaga pertumbuhan Perusahaan yang berkelanjutan sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap kemandirian energi nasional,” pungkas Intan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) resmi menyetujui pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025. Keputusan tersebut diketok dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada Senin, 9 Maret 2026.

Total dividen yang akan dibagikan mencapai sekitar Rp13,02 triliun atau setara Rp349 per saham. Nilai tersebut merepresentasikan 65% dari laba bersih sepanjang 2025 yang tercatat Rp20,04 triliun.

Sementara itu, sisa laba sebesar 35% atau sekitar Rp7,01 triliun diputuskan untuk disimpan sebagai saldo laba ditahan guna memperkuat permodalan dan mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Dividen tersebut nantinya akan didistribusikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (recording date). Jadwal lengkap seperti cum date, recording date, hingga tanggal pembayaran dividen akan diumumkan lebih lanjut oleh Perseroan.

Jika mengacu pada harga saham BBNI pada penutupan perdagangan Senin (9/3) yang naik 0,47% ke level Rp4.290 per saham, pembagian dividen tersebut mengindikasikan dividend yield yang cukup menarik, yakni sekitar 8,13%.

Dari sisi kinerja, BNI membukukan laba bersih sebesar Rp20,04 triliun sepanjang tahun 2025. Angka ini sedikit menurun 6,63% dibandingkan capaian tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp21,46 triliun.

Meski demikian, pendapatan bunga bersih Perseroan masih relatif stabil. Sepanjang 2025, pendapatan bunga bersih tercatat Rp40,33 triliun, hanya sedikit berubah dari posisi Rp40,48 triliun pada tahun sebelumnya.

Sementara itu, fundamental neraca BNI menunjukkan penguatan. Total aset bank pelat merah ini tumbuh 20,53% menjadi Rp1.362 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp1.130 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Ekuitas Perseroan juga meningkat 5,88% menjadi Rp176,34 triliun.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpantau loyo hingga akhir perdagangan Senin, 9 Maret 2025. Mengacu data RTI, IHSG jeblok 248,31 poin atau 3,27% ke 7.337,36 usai bergerak dari rentang level 7.156,68 ke 7.403,73 sepanjang sesi.

Pergerakan saham pada penutupan perdagangan hari ini turut didominasi tren negatif. Tercatat ada 708 saham terkoreksi, 68 saham terapresiasi dan 41 saham lainnya stagnan.

Seluruh sektor berada di zona merah sore ini, transportasi paling nestapa dengan koreksi -5,22%. Diikuti bahan baku -4,59%, properti -4,57%, barang konsumen non primer -4,54%, energi -4,33%.

Selanjutnya, sektor industrial ambruk -4,04%, infrastruktur -3,75%, barang konsumen primer -3,5%, kesehatan -2,74%, teknologi -1,58%, dan sektor keuangan jatuh -1,34%.

Hingga akhir sesi, IHSG mencatatkan volume perdagangan 46,64 miliar lembar saham dengan frekuensi 2.471.672 kali. Adapun nilai transaksi yang dibukukan mencapai Rp23,7 triliun.

PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk (ENZO) memimpin posisi saham top losers dengan penurunan -15% ke Rp68. Diikuti PT Paperocks Indonesia Tbk (PPRI) yang anjlok -15% ke Rp187 dan PT Aracord Nusantara Group Tbk (RONY) yang merosot -15% ke Rp2.210.

Posisi top gainers diduduki PT Supra Boga Lestari Tbk (RANC) yang meroket 24,53% ke Rp660, PT Hotel Sahid Jaya International Tbk (SHID) yang melejit 24,5% ke Rp940 dan PT Indo Oil Perkasa Tbk (OILS) yang melesat 17,76% ke Rp252.

Saham terlaris hari ini adalah PT Bumi Resources Tbk (BUMI) dengan nilai transaksi Rp1,38 triliun, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) Rp1,07 triliun dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) senilai Rp1,04 triliun.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah pada penutupan perdagangan Senin (9/3/2026). Mata uang Garuda turun 24 poin ke level Rp16.949 per dolar AS dari posisi sebelumnya Rp16.925 per dolar AS.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan rupiah terjadi seiring lonjakan harga minyak dunia yang telah menyentuh level US$92 per barel, tertinggi sejak 2020.

Harga tersebut jauh melampaui asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mematok harga minyak di kisaran US$70 per barel. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan tekanan terhadap fiskal pemerintah.

“Apabila harga minyak terus meroket hingga mendekati atau bahkan melampaui US$100 per barel, dampaknya bakal fatal bagi fiskal nasional. Defisit APBN terhadap PDB bisa terdongkrak hingga mendekati 4%,” ujar Ibrahim kepada wartawan.

Menurut dia, defisit APBN di atas level tersebut berisiko karena melampaui batas 3% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Untuk mengantisipasi potensi tekanan tersebut, Ibrahim menilai pemerintah perlu mengambil sejumlah langkah strategis.

Pertama, melakukan efisiensi anggaran negara secara signifikan agar belanja pemerintah difokuskan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Belanja pemerintah harus difokuskan hanya untuk kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, energi, dan pengentasan kemiskinan,” kata dia.

Kedua, pemerintah perlu mendorong pengurangan konsumsi minyak melalui percepatan program konversi energi menuju energi baru dan terbarukan.

Program tersebut antara lain pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), tenaga air (PLTA), serta tenaga angin (PLTB) sebagai alternatif pengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Ketiga, stimulus ekonomi perlu digencarkan agar aktivitas ekonomi tetap terjaga. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah deregulasi terhadap aturan yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, pemerintah juga didorong melakukan debirokratisasi dengan menyederhanakan proses perizinan dan administrasi yang selama ini dianggap berbelit sehingga menyulitkan dunia usaha.