Bisnis.com, JAKARTA - Untuk pertama kalinya dalam sejarah Sensus Ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama PT Pos Indonesia meluncurkan Sampul Peringatan Edisi Khusus Sensus Ekonomi 2026 (SE2026). Peluncuran sampul peringatan tersebut menjadi bentuk dukungan PT Pos Indonesia atas pelaksanaan SE2026 dalam memotret secara utuh aktivitas ekonomi di Indonesia.

Direktur PT Pos Indonesia, Daud Joseph, menyerahkan Sampul Peringatan Edisi Khusus SE2026 kepada Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti dan Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi dalam rangkaian penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia sekaligus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan SE2026 di Jakarta, Jumat (5/6).

Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, secara khusus menyampaikan apresiasi atas dukungan PT Pos Indonesia. Peluncuran Sampul Peringatan tersebut menjadi token of friendship istimewa dari PT Pos Indonesia untuk menyukseskan salah satu kegiatan statistik terbesar di tanah air.

“Bagi kami, ini bukan sekadar sebuah sampul peringatan. Ini adalah simbol persahabatan, dukungan, dan komitmen bersama untuk menyukseskan hajat besar kita bersama, yaitu Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia pada acara peluncuran sampul peringatan tersebut.

“Ini akan menjadi jejak untuk anak cucu kita atas sejarah yang saat ini sedang terjadi, yaitu Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu (Kepala). Ini adalah bukti sumbangsih kita kepada bangsa dan negara,” jelas Daud.

Daud juga menyampaikan bahwa bentuk dukungan lainnya dari PT Pos Indonesia untuk SE2026 diantaranya adalah pospay payroll dan ekosistem, pos asuransi, logistik, dan meterai.

“PT Pos Indonesia selama ini telah menjadi mitra penting BPS dalam penyediaan data statistik, khususnya data logistik dan data perdagangan barang internasional yang disampaikan kepada BPS secara periodik,” ungkap Amalia.

Ia menambahkan, sinergi dan kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia menjadi semakin penting dan relevan di tengah pesatnya perkembangan sektor transportasi, logistik, dan jasa kurir. Saat ini, aktivitas masyarakat dan dunia usaha semakin bergantung pada konektivitas dan kelancaran distribusi barang, yang juga berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut terekam dalam penghitungan Produk Domestik Bruto (PDB) oleh BPS.

Melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, kerja sama antara BPS dan PT Pos Indonesia semakin diperluas tidak hanya dari sisi cakupan, tetapi juga dari sisi mekanisme pertukaran data. Pertukaran data antara BPS dan PT Pos Indonesia akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan otomatis melalui pemanfaatan Application Programming Interface (API). Langkah ini diharapkan dapat mendukung penyediaan data menjadi lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan.

“Kami tidak hanya menerima data dari PT Pos Indonesia. Begitu BPS merilis data dan statistik terkini, akan mengalir pula datanya ke PT Pos Indonesia,” ujar Amalia.

Kegiatan penandatanganan nota kesepahaman kerjasama antara BPS dan PT Pos Indonesia ini dilaksanakan bersamaan dengan Rakornas Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Agenda ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi, menyamakan langkah, dan memastikan kesiapan BPS baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota untuk melaksanakan SE2026. SE2026 diharapkan dapat menjadi Sensus Ekonomi terbaik dan tersukses dengan manfaat yang luas kepada seluruh lapisan masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan 215.837 bidang tanah wakaf di Indonesia saat ini masih berstatus rawan sengketa akibat belum mengantongi sertifikat resmi.

Berdasarkan data nasional, dari total 522.026 bidang tanah wakaf yang tercatat di seluruh wilayah Indonesia, baru sekitar 306.189 bidang atau setara 58,65% yang telah sah bersertifikat.

Artinya, terdapat sisa 215.837 bidang tanah keagamaan yang hingga kini masih belum memiliki ketetapan legalitas hukum dan mendesak untuk segera diakselerasi penyelesaiannya.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mengamankan aset umat tersebut agar terhindar dari potensi pencaplokan atau konflik agraria di masa mendatang.

"Target kami, tahun 2028 kalau bisa sudah sapu bersih 100% selesai tanah wakaf ini," ujar Nusron dalam acara International Conference on Pesantren (ICOP) 2026 di Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Sebagai langkah konkret pengejaran target tersebut, Nusron menyerahkan 1.029 sertifikat tanah wakaf dan 3 Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk badan hukum keagamaan yang tersebar di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Kendati pemenuhan legalitas masih menyisakan pekerjaan rumah yang besar, dia mengapresiasi laju sertifikasi tanah wakaf yang melonjak hingga 200% lebih sejak periode 2016 dari semula hanya 100.144 bidang.

Nusron menilai peningkatan ini tidak lepas dari melesatnya kesadaran para nazir maupun organisasi keagamaan dalam mengurus aspek legalitas tanah di lingkungan mereka.

“Saya berterima kasih kepada para wakif dan nazir. Kesadaran untuk menyertipikatkan tanah wakaf semakin meningkat. Ini menunjukkan kesadaran untuk mengamankan aset umat juga meningkat,” tuturnya.

Ke depan, Kementerian ATR/BPN memastikan bakal terus memperkuat kemitraan dengan Kementerian Agama guna memangkas birokrasi pendaftaran tanah rumah ibadah dan pondok pesantren di daerah.

Bisnis.com,JAKARTA — Pergantian tongkat estafet kepemimpinan telah terlihat di sejumlah kelompok konglomerat di Indonesia. Generasi kedua hingga ketiga keluarga konglomerat kini semakin aktif mengambil peran strategis dalam menentukan arah bisnis grup mereka.

Fenomena pergantian kepemimpinan ini telah tampak di berbagai konglomerasi besar, mulai dari Grup Salim, Grup Lippo, Grup Barito, Grup Djarum, hingga Saratoga. Nama-nama penerus semakin banyak bermunculan di jajaran direksi, komisaris, maupun posisi pengambil keputusan utama pada berbagai entitas usaha.

Bisnis.com, JAKARTA – Organisasi pangan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), World Food Programme (WFP), mengumumkan salah satu sistem buatannya mengalami kebocoran data siber skala besar.

Insiden keamanan ini berdampak langsung pada kebocoran informasi sensitif milik sekitar 600.000 rumah tangga di Jalur Gaza, Palestina, yang selama ini mengandalkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup di tengah kecamuk konflik fisik.

Dilansir dari Register, Minggu (7/6/2026) pengumuman WFP yang dirilis melalui saluran Telegram resminya pada 31 Mei mengungkapkan insiden tersebut terjadi pada platform Self-Registration Application (SRA).

Ini merupakan aplikasi mandiri khusus bagi warga Gaza untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan kemanusiaan. Data sensitif yang berhasil diakses secara ilegal oleh peretas mencakup nama lengkap pemohon, nomor identitas resmi (ID), nomor telepon aktif, hingga informasi lokasi tempat tinggal mereka.

Merespons pelanggaran privasi massal ini, manajemen WFP segera menyampaikan komitmen dan permohonan maaf kepada publik guna meredam kepanikan para korban.

“Kami memahami situasi ini dapat menimbulkan kekhawatiran, dan kami ingin meyakinkan Anda perlindungan data serta privasi Anda adalah prioritas utama kami. Program ini menangani situasi tersebut dengan tingkat keseriusan dan prioritas paling tinggi,” tulis pernyataan resmi WFP.

Sebagai langkah mitigasi darurat, organisasi bantuan kesejahteraan terbesar di dunia tersebut memutuskan menghentikan sementara operasional platform registrasi mandiri itu. Langkah ini diambil demi mempercepat implementasi perbaikan sistem keamanan siber yang sangat mendesak.

Dalam pembaruan informasi terkini pada 2 Juni, WFP menyatakan platform SRA masih dinonaktifkan untuk proses sterilisasi. Kendati demikian, organisasi memastikan para penerima manfaat tidak perlu melakukan tindakan apa pun secara mandiri, dan distribusi bantuan dipastikan tetap berjalan lancar tanpa interupsi.

“WFP ingin meyakinkan semua pihak yang terdaftar melalui tautan tersebut, bantuan makanan, bantuan tunai, suplemen nutrisi, dan semua program WFP lainnya terus berjalan seperti biasa,” sebut manajemen dalam rilis resminya.

Pihak WFP juga mengimbau bagi yang sudah terdaftar di Self-Registration Application (SRA), pendaftaran tetap valid. Tidak perlu memperbarui, menghapus, atau mendaftarkan ulang informasi.

Berdasarkan laporan pertama dari media investigasi kemanusiaan The New Humanitarian, serangan siber ini sebenarnya telah terdeteksi sejak 14 Mei.

WFP kemudian memverifikasi skala peretasan memang mencapai kisaran 600.000 rumah tangga. Fakta mengejutkan lain diungkap oleh seorang pembocor rahasia (whistleblower) kepada media tersebut.

Seorang pakar independen anonim dikabarkan sempat menghubungi tim WFP di Palestina untuk memperingatkan adanya celah kerentanan fatal pada aplikasi SRA, tepat dua hari sebelum organisasi mendeteksi adanya pembobolan nyata.

Di sisi lain, insiden kebocoran data ini menempatkan masyarakat Gaza dalam posisi yang semakin rentan. WFP tercatat menyokong kehidupan 1,6 miliar warga Palestina setiap bulannya yang tengah menghadapi krisis malnutrisi akut akibat konflik bersenjata dengan Israel.

Angka penerima bantuan ini merepresentasikan sekitar 77 persen dari total populasi wilayah tersebut, di mana 80 persen penduduknya berstatus pengangguran dan kehilangan kemampuan finansial untuk membeli makanan bergizi secara mandiri.

Selama ini, WFP menyalurkan tepung gandum, biskuit berenergi tinggi, dan makanan ringan berfortifikasi tinggi kepada keluarga, dapur umum komunitas, serta toko roti guna menekan potensi kelaparan massal, di samping memfasilitasi transfer uang tunai.

Bisnis.com, JAKARTA — Kualitas udara Jakarta hari ini menempati peringkat kedua terburuk di dunia setelah Kinshasa dari Republik Demokratik Kongo, Minggu (7/6/2026).

Melansir situs IQAir, pukul 08.00 WIB, indeks kualitas udara (AQI) wilayah Jakarta tercatat di angka 165. Hal tersebut menunjukkan udara tergolong kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2.5 dan nilai konsentrasi 72,8 mikrogram per meter kubik.

IQAir menjelaskan tingkat kualitas udara tersebut tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

Masyarakat diimbau untuk menghindari aktivitas di luar ruangan. Jika berada di luar ruangan gunakanlah masker, kemudian menutup jendela untuk menghindari udara luar yang kotor.

Adapun, kualitas udara dimasukkan dalam kategori baik apabila tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Kemudian, kategori sedang yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar. Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa (Republik Demokratik Kongo) di angka 211, urutan ketiga Lahore (Pakistan) di angka 155, urutan keempat Santiago (Chili) di angka 151, urutan kelima Chaka (Bangladesh) di angka 129.

Sementara itu, dilansir Antara, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mempersiapkan sistem peringatan dini kualitas udara atau Early Warning System (EWS) untuk memprediksi polusi udara dengan lebih akurat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Dudi Gardesi mengatakan Pengembangan EWS kualitas udara merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam mengurangi dampak pencemaran udara dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"EWS kualitas udara ini kami siapkan sebagai instrumen pencegahan. Dengan mengetahui potensi kondisi kualitas udara beberapa hari ke depan, pemerintah dapat memperkuat langkah mitigasi yang diperlukan," katanya, Sabtu (6/6/2026).

Menurutnya, keberadaan sistem peringatan dini dapat memberikan manfaat besar, terutama bagi kelompok masyarakat yang rentan terhadap dampak pencemaran udara. Kelompok tersebut, antara lain anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat yang memiliki riwayat penyakit pernapasan, seperti asma dan gangguan paru-paru lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah tuntutan penguatan modal dan percepatan digitalisasi perbankan, Bank Ina memilih strategi pertumbuhan yang menggabungkan layanan digital dan jaringan fisik. Wakil Presiden Direktur Bank Ina Yulius Purnama Junaedi mengungkapkan pandangannya mengenai rencana penambahan modal, pengembangan Binadigital, ekspansi bisnis, hingga target pertumbuhan perseroan kepada Bisnis di Kantor Pusat Perusahaan, pada pekan lalu (25/5/2026).

Bagaimana pandangan Bank Ina mengenai kebijakan penguatan modal bagi industri perbankan, khususnya bank KBMI 1 yang menjadi fokus regulator?

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca di semua wilayah DKI Jakarta mengalami kondisi cerah berawan pada Minggu, 7 Juni 2026.

Berdasarkan laman resmi BMKG, Minggu (7/6/2026), perkiraan cuaca di wilayah Kepulauan Seribu adalah cerah berawan dengan suhu 28–29 °C dan tingkat kelembapan udara 66–78%. Wilayah Jakarta Pusat cerah berawan dengan suhu 28–34 °C dan tingkat kelembapan udara 42–68%.

Adapun, wilayah Jakarta Utara cerah berawan dengan suhu 28–33 °C dan tingkat kelembapan udara 49–71%. Jakarta Barat cerah berawan dengan suhu 27–34 °C dan tingkat kelembapan udara 43–72%.

Sementara, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur cerah berawan dengan suhu 27–35 °C dan tingkat kelembapan udara 38–73%.

Update prediksi cuaca Jakarta hari ini Minggu, 7 Juni 2026:

1. Kepulauan Seribu: Cerah Berawan, Suhu 28–29 °C, Kelembapan Udara 66–78%
2. Jakarta Pusat: Cerah Berawan, Suhu 28–34 °C , Kelembapan Udara 42–68%
3. Jakarta Utara: Cerah Berawan, Suhu 28–33 °C, Kelembapan Udara 49–71%
4. Jakarta Barat: Cerah Berawan, Suhu 27–34 °C, Kelembapan Udara 43–72%
5. Jakarta Selatan: Cerah Berawan, Suhu 27–35 °C, Kelembapan Udara 39–73%
6. Jakarta Timur: Cerah Berawan, Suhu 27–35 °C, Kelembapan Udara 38–71%

Bisnis.com, JAKARTA — Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) berharap pemerintah mengkaji ulang wacana kebijakan penerapan penyeragaman kemasan produk tembakau.

Ketua Umum Gappri, Henry Najoan mengatakan langkah Kementerian Kesehatan menyusun Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik berisiko menekan industri.

"Penyeragaman desain dan warna kemasan justru akan menjadi celah bagi maraknya rokok ilegal," kata Henry dalam keterangannya, dikutip Minggu (7/6/2026).

Dia menyebut produk legal dan ilegal akan makin sulit dibedakan, sehingga memicu persaingan tidak sehat dan menyuburkan peredaran rokok murah yang tidak jelas asal-usul serta produsennya.

Menurutnya, penyusunan RPMK oleh Kementerian Kesehatan semestinya mengacu pada Pasal 437 PP 28/2024 sebagai peraturan pelaksanaan UU 17/2023 tentang Kesehatan. Namun, substansi dalam draf RPMK saat ini terlalu jauh dari mandat regulasi di atasnya.

Henry menjelaskan, Pasal 437 Ayat (6) PP 28/2024 secara gamblang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai gambar dan tulisan peringatan kesehatan, bukan untuk standardisasi atau penyeragaman kemasan produk tembakau.

"Ini bukan lagi mengatur peringatan kesehatan, tapi mengatur desain industri yang merupakan hak merek," katanya.

Gappri juga menyayangkan proses uji publik yang telah digelar beberapa kali, tetapi masukan dari ekosistem pertembakauan tidak mendapatkan respons Kemenkes.

Henry Najoan juga mengkhawatirkan adanya pemaksaan adopsi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dalam draf tersebut. Padahal, hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum meratifikasi FCTC.

Dalam berbagai kesempatan, Gappri melihat aturan yang telah ada selama ini dinilai cukup dan hanya perlu penguatan edukasi. Data menunjukkan pengendalian yang berjalan sudah efektif, tecermin dari volume produksi yang terus menurun.

"Dari 356,5 miliar batang pada 2019 menjadi 307 miliar batang pada 2025, atau turun hingga 49,5 miliar batang. Ini bukti bahwa tanpa plain packaging pun, konsumsi terus menurun," kata Henry.

Gappri berharap Kemenkes meninjau ulang draf RPMK demi menjaga kepastian hukum, iklim usaha kondusif, serta keberlangsungan Industri Hasil Tembakau (IHT) legal nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa bantuan sosial (Bansos) atau bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita masih akan terus disalurkan hingga akhir Juni 2026.

Pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat Minyakita akan disalurkan kepada 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Bapanas mencatat hingga 5 Juni, realisasi penyaluran bantuan pangan secara nasional telah mencapai 55,37% atau telah diterima sebanyak 18,4 juta KPM. Secara kuantitas, total beras yang dibutuhkan sebanyak 664.900 ton dan Minyakita 132,9 kiloliter. Dengan realisasi hari ini, masih ada beras 296.700 ton dan Minyakita 59.300 kiloliter yang masih terus akan disalurkan sampai akhir Juni.

Dalam laporan yang diterima Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan beras untuk bantuan pangan tersebut masih sangat memadai dengan total stok beras Bulog yang masih 5,3 juta ton. Sementara kebutuhan stok Minyakita untuk bantuan pangan juga telah disiapkan sepenuhnya.

Sampai awal Juni, pengadaan Minyakita untuk bantuan pangan telah menyentuh hampir 99%. Dari total kebutuhan Minyakita untuk bantuan pangan telah diperoleh stok sebanyak 131.400 kiloliter. Dari seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog, Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Barat yang masih berproses sedikit lagi untuk pengadaan Minyakita program bantuan pangan.

Terkait dengan hal tersebut, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan tatkala pemenuhan stok Minyakita untuk penyaluran bantuan pangan telah tuntas, maka Bulog dapat berfokus pula pada penyaluran Minyakita ke pasar-pasar. Apalagi periode salur bantuan pangan akan dicukupkan sampai akhir Juni ini.

"Dengan hampir rampungnya penyaluran bantuan pangan, stok Minyakita pemerintah yang dikelola Bulog selanjutnya bakal disalurkan seluruhnya ke pasar-pasar rakyat," kata Deputi Bapanas Ketut di Jakarta dikutip Sabtu (6/6/2026).

Penggencaran distribusi bantuan pangan diyakini Bapanas dapat ikut membantu intervensi pengendalian harga pangan pokok strategis. Apalagi pemerintah juga tengah berupaya menderaskan pasokan Minyakita bagi masyarakat, terutama ke pasar rakyat.

"Kami telah meminta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan sampai Juni. Nah kalau bisa dikeluarkan, tentu bisa akan mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya," ujar Ketut.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan anggaran pelaksanaan program bantuan pangan telah tersedia di Bapanas dengan total mencapai Rp14,074 triliun.

Untuk diketahui, tidak semua golongan bisa mendapatkan bantuan pangan beras dan minyak goreng yang disalurkan pemerintah. Pasalnya, bantuan ini fokus dialurkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Terdapat sejumlah poin penting yang diperhatikan terkait dengan Bansos Pangan ini.

Berikut Syarat dan Cara Dapat Bansos Pangan Beras & Minyak Goreng:

Syarat Dapat Bansos Beras & Minyak Goreng

• Terdaftar sebagai keluarga miskin atau rentan miskin yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos
• Merupakan Warga Negara Indonesia (WNI)
• Membawa surat undangan sebagai penerima Bansos
• Membawa KTP & KK

Cara Pengambilan Bansos Beras & Minyak Goreng

• Datang sendiri atau diwakilkan untuk lansia/yang berhalangan hadir karena sakit ke lokasi pengambilan bansos sesuai surat undangan yang tertera (balai kota atau kantor desa)
• Membawa surat undangan, KTP/KK
• Proses verifikasi dengan petugas terkait
• Mengambil bansos sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan

Bisnis.com, JAKARTA—PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk. merespons rencana Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang tidak akan menerapkan skema pembayaran bertahap dalam seleksi spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz.

Group Head Regulatory Diplomacy & Advocacy XLSMART Alvin Iskandar Aslam mengatakan perusahaan menghormati dan akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam proses seleksi spektrum. Menurut dia, spektrum merupakan aset strategis untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas jaringan, serta memperluas implementasi 5G di Indonesia.

“Dalam mengevaluasi partisipasi pada seleksi frekuensi, kami akan mempertimbangkan kebutuhan bisnis, kondisi industri, dan keberlanjutan investasi secara menyeluruh,” kata Alvin, Sabtu (6/6/2026).

Alvin menambahkan, yang terpenting adalah alokasi spektrum dapat mendukung terciptanya industri telekomunikasi yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan.

Dia mengatakan industri telekomunikasi membutuhkan investasi yang besar dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan trafik data, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat transformasi digital nasional.

XLSMART berharap pemerintah dapat terus mendukung keberlanjutan industri melalui pengelolaan spektrum yang efisien, harga spektrum yang kompetitif, penyederhanaan perizinan, serta peninjauan berbagai biaya dan kewajiban regulasi yang ditanggung industri.

Perusahaan juga berharap pemerintah dapat terus mempertimbangkan berbagai bentuk dukungan yang dapat mempercepat pembangunan infrastruktur digital dan menjaga keberlanjutan investasi industri telekomunikasi.

“Menjaga keseimbangan antara kontribusi industri kepada negara dan kemampuan operator untuk terus berinvestasi menjadi penting agar pembangunan jaringan, peningkatan kualitas layanan, dan adopsi 5G dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” kata Alvin.

Sebelumnya, Komdigi menegaskan tidak ada skema pembayaran bertahap atau cicilan dalam seleksi spektrum frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Biaya Hak Penggunaan Izin Pita Frekuensi Radio (BHP IPFR) ditetapkan menggunakan skema flat selama 10 tahun masa berlaku izin pita frekuensi radio.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan BHP IPFR wajib dibayarkan secara berkala setiap tahun sesuai ketentuan yang berlaku tanpa opsi pembayaran bertahap.

“Pembayaran BHP IPFR hasil seleksi dilaksanakan sesuai skema pembayaran yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Digital,” kata Wayan kepada Bisnis.com, Rabu (27/5/2026).

Dia menegaskan seleksi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz yang saat ini berlangsung tidak semata-mata berfokus pada optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari BHP IPFR.

Menurut Wayan, proses seleksi juga diarahkan untuk memperluas jangkauan jaringan pita lebar bergerak (mobile broadband), baik layanan 4G maupun 5G, melalui komitmen pembangunan jaringan yang disampaikan peserta sejak tahap seleksi.

“Hal tersebut dimungkinkan karena Peserta Seleksi akan menyampaikan harga penawaran secara penuh pertimbangan,” kata Wayan.

Dia menjelaskan peserta seleksi telah memperhitungkan seluruh kewajiban yang harus dipenuhi apabila menjadi pemenang, termasuk pembangunan jaringan di wilayahunserveddanunderserveddengan teknologi minimal 4G LTE.

Selain itu, pemenang seleksi diwajibkan melakukan pemerataan penetrasi wilayah cakupan 5G hingga minimal 50% populasi pada tahun keempat masa berlaku izin frekuensi.

Melalui proses tersebut, Komdigi berharap pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang tidak hanya menawarkan harga tertinggi, tetapi juga memiliki komitmen kuat dalam mengoptimalkan penggunaan spektrum bagi masyarakat.

“Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan cakupan dan kualitas layanan akses internet pita lebar bergerak [mobile broadband],” kata Wayan.

Lebih lanjut, seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz memiliki sejumlah tujuan. Pertama, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 700 MHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 26 GHz.

Kedua, menentukan penyelenggara jaringan bergerak seluler sebagai pengguna pita frekuensi radio 2,6 GHz secara nasional sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada Pita Frekuensi Radio 2,6 GHz.

Ketiga, mendukung optimalisasi pemanfaatan pita frekuensi radio sekaligus mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur jaringan bergerak seluler.

Keempat, mendukung peningkatan kecepatan akses internet jaringan pita lebar bergerak sebagai salah satu upaya mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 dan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025—2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) akan meningkatkan remunerasi rekening kas pemerintah di bank sentral agar kenaikan bunga penerbitan utang APBN tidak terjadi secara signifikan.

Keputusan ini diambil usai koordinasi lebih lanjut terkait dengan stabilisasi nilai tukar rupiah antara BI, pemerintah dan DPR pagi ini, Sabtu (6/6/2026). Dengan kurs yang sudah terdepresiasi hingga ke level Rp18.000 per dolar AS, pemerintah dan bank sentral kini menyepakati untuk menaikkan imbal hasil (yield) guna meningkatkan daya tarik obligasi.

Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan bahwa selama ini pihaknya memberikan remunerasi kepada pemerintah atas rekening kas di bank sentral. Pemberian remunerasi yang lebih tinggi ke pemerintah diharapkan mengurangi beban utang pemerintah ke depannya.

"Kalau kami tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI," jelas Perry kepada wartawan usai konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026).

Harapannya, peningkatan remunerasi BI ke pemerintah bisa menjaga penerbitan utang neto APBN bisa terkendali. Sebagai informasi, tahun ini saja pemerintah sudah menganggarkan pembayaran bunga utang Rp599 triliun.

Dengan begitu juga, lanjut Perry, pemerintah bisa menjaga kredibilitas fiskal di mata lembaga pemeringkat yang menyoroti besarnya rasio bunga utang pemerintah terhadap penerimaan (interest payment to revenue).

"Kalau remunerasi BI iamu tingkatkan, secara neto kan tetap terkendali. Sekaligus itu menjawab concern-nya salah satu lembaga rating, interest payment-nya terkendali," ujar Gubernur BI dua periode itu.

Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa akan mendukung upaya penguatan nilai tukar dengan BI.

Meski tidak diperinci lebih lanjut, Purbaya menyebut akan mendukung bank sentral untuk memperkuat koordinasi kebijakan pemerintah dengan BI. Tujuannya agar kebijakan fiskal dan moneter semakin sinkron dan lebih berdampak ke signifikan ke perekonomian.

"Tentunya kalau kebijakannya sudah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke rupiah sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih rendah dari sekarang," katanya pada kesempatan yang sama.

Fokus pemerintah, lanjut Purbaya, adalah memastikan agar level nilai tukar rupiah yang sudah menyentuh Rp18.000 per dolar AS ini tidak semakin mempersulit masyarakat. Contohnya, pedagang tempe yang tergerus keuntungannya karena harga impor kedelai yang naik akibat rupiah.

"Dengan nanti kebijakan yang bagus itu kami akan melihat rupiah yang lebih stabil sehingga para pedagang tauhu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik dan tidak terbebani lagi beban hidupnya," jelas pria yang juga Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Sosial RI (Kemensos) membuka rekrutmen untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjain Kerja (PPPK) guru tenaga kependidikan (tendik) Sekolah Rakyat tahun 2026.

Pendaftaran PPPK ini dilakukan secara terbuka dengan cara mendaftar secara online melalui portal SSCASN di https://sscasn.bkn.go.id.

Diketahui, rekrutmen tersebut memiliki alokasi formasi PPPK untuk tenaga pendidik (tendik) sejumlah 5.127.

Adapun formasi yang dibuka pada rekrumen kali ini yakni Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelolaan Keuangan, dan Tenaga Administrasi.

Dikutip dari situs resmi Kemensos, berikut ini syarat yang diperlukan untuk rekrutmen PPPK Tendik Sekolah Rakyat 2026:

• Warga Negara Indonesia (WNI)
• Berusia 20-45 tahun
• Memiliki Pendidikan minimal D3/D4/S1 atau sederajat sesuai ketentuan jabatan yang dilamar, dengan IPK minimal 3,10
• Tidak pernah dipidana dengan hukuman penjara 2 tahun atau lebih
• Tidak berstatus ASN, TNI, atau Polri
• Tidak menjadi anggota/pengurus partai politik
• Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan
• Sehat jasmani dan rohani
• Memiliki SKCK
• Bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia dan bekerja secara shift.

Jadwal Rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Berikut jadwal rekrutmen PPPK Guru untuk sekolah rakyat 2026:

• Pengumuman seleksi 3-15 Juni 2026
• Pendaftaran seleksi 8-14 Juni 2026
• Seleksi administrasi 8-16 Juni 2026
• Pengumuman administrasi 17 Juni 2026
• Masa sanggah 18 Juni 2026
• Jawab sanggah 18-19 Juni 2026
• Pengumuman pasca sanggah 19-20 Juni 2026
• Penarikan data final 21 Juni 2026
• Penjadwalan CAT 22-23 Juni 2026
• Pengumuman lokasi CAT 24-25 Juni 2026
• Pelaksanaan CAT BKN 26 Juni-5 Juli 2026
• Pengolahan nilai 6-8 Juli 2026
• Pengumuman hasil kelulusan 9 Juli 2026
• Seleksi Kompetensi Tambahan (SKT) 13-19 Juli 2026
• Pengumuman hasil SKT 22 Juli 2026
• Pengumuman pasca sanggah SKT 27 Juli 2026
• Pengisian DRH dan pemberkasan 28 Juli-11 Agustus 2026.

Cara Daftar Rekrutmen PPPK Guru Sekolah Rakyat 2026

Cara mendaftar PPPK Guru untuk Sekolah Rakyat 2026 yakni dilakukan secara online melalui portal SSCASN dengan ketentuan sebagai berikut:

• Buka situs resmi SSCASN BKN lalu pilih menu pembuatan akun dan isi data identitas sesuai dokumen kependudukan
• Apabila sudah memiliki akun, maka masuk menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan
• Isi seluruh data pribadi, pendidikan, dan informasi yang diminta system
• Pilih salah satu jabatan PPPK Sekolah Rakyat yang tersedia, seperti Wali Asuh, Wali Asrama, Operator Sekolah, Pengelola Keuangan, atau Tenaga Administrasi
• Pilih lokasi penempatan, di mana pelamar hanya dapat memilih satu wilayah penempatan
• Kemudian tentukan lokasi pelaksanaan Computer Assisted Test (CAT) BKN
• Unggah dokumen persyaratan.