Bisnis.com, BANDUNG - Wacana penerapan sistem war tiket dalam penyelenggaraan ibadah haji menuai sorotan dari kalangan penyelenggara perjalanan haji dan umrah.

Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) Jawa Barat meminta pemerintah tidak tergesa-gesa menerapkan skema tersebut untuk mengatasi panjangnya antrean calon jemaah haji yang bisa mencapai puluhan tahun.

Ketua Koordinator Wilayah Himpuh Jawa Barat Dodi Sudrajat menilai ada sejumlah persoalan mendasar yang perlu dikaji sebelum kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, aspek pertama yang harus diperhatikan adalah prinsip keadilan bagi masyarakat yang telah lebih dahulu mendaftar dan menunggu lama dalam antrean haji.

“Kalau dirumuskan, ada tiga hal yang harus dipersiapkan. Pertama adalah soal keadilan. Permasalahan ini bukan pada individu, tetapi pada sistem yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu, terutama mereka yang memiliki akses lebih cepat terhadap sistem war tiket,” katanya, Senin (13/4/2026).

Dodi juga mempertanyakan landasan hukum Islam dari kebijakan tersebut. Ia menilai pemerintah perlu memastikan apakah sistem war tiket benar-benar membawa kemaslahatan bagi umat atau justru sekadar upaya efisiensi dalam pengelolaan antrean haji.

Menurutnya, kebijakan yang akan diterapkan harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

“Perlu dipertanyakan apakah tujuan hukum Islam untuk kemaslahatan umat tetap terjaga atau justru terabaikan demi efisiensi sistem antrean,” katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian adalah jaminan hak konstitusional masyarakat. Dodi menilai negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh warga memperoleh akses yang adil tanpa diskriminasi, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses internet.

Ia menilai kesenjangan literasi dan akses digital berpotensi menimbulkan persoalan baru jika sistem war tiket diterapkan.

“Bagaimana dengan masyarakat di daerah yang akses internetnya terbatas? Jika tidak dirancang dengan baik, ini bisa menimbulkan jurang digital,” ujarnya.

Meski demikian, Dodi menilai konsep war tiket sebenarnya masih memungkinkan diterapkan, asalkan dibuat dalam jalur tersendiri dan tidak mengganggu kuota haji reguler maupun kuota tambahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Namun ia mengingatkan, sistem tersebut berpotensi melahirkan kelas baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam skema tersebut, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial lebih dan dapat langsung melunasi biaya haji kemungkinan akan lebih mudah memperoleh tiket keberangkatan tanpa harus mengantre.

“Biaya yang dibutuhkan untuk sistem seperti ini juga tidak kecil. Akibatnya akses bisa saja hanya dinikmati oleh kelompok ekonomi tertentu, sehingga muncul kesenjangan baru bagi jemaah dari daerah atau kalangan ekonomi menengah ke bawah,” katanya.

Pihaknya menilai penerapan sistem tersebut juga berpotensi merusak tatanan antrean yang selama ini berlaku. Dalam perspektif etika Islam, keadilan berarti memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional sesuai dengan urutannya.

Ia menambahkan, digitalisasi seharusnya menjadi sarana untuk mempermudah layanan, bukan justru menjadi hambatan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan literasi teknologi.

“Jika digitalisasi berubah dari alat penyederhanaan menjadi penghambat bagi mereka yang gagap teknologi, maka sistem tersebut telah kehilangan landasan moralnya,” katanya.

Karena itu, ia menilai wacana penerapan war tiket haji perlu dikaji secara lebih mendalam sebelum diangkat menjadi kebijakan resmi.

Menurutnya, digitalisasi layanan haji tetap harus berada dalam koridor hukum, konstitusi, serta prinsip Maqashid Syariah.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menegaskan komitmennya dalam menyiapkan relokasi masyarakat di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara terencana dan berkeadilan, dengan tetap melindungi hak-hak warga terdampak.

Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto saat menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan yang menggelar aksi di Kantor Gubernur Riau.

“Kami baru saja menerima perwakilan aliansi mahasiswa dan masyarakat Pelalawan terkait relokasi TNTN. Usulan-usulan yang disampaikan dalam dialog tadi kami terima dan akan kami diskusikan,” ujar SF Hariyanto, Senin (13/4/2026).

Dia menjelaskan, Pemprov Riau telah mengusulkan penyediaan lahan pengganti kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari solusi relokasi yang komprehensif.

Berdasarkan data Pemprov Riau, sekitar 10.600 hektare lahan di kawasan TNTN saat ini ditempati oleh 3.916 kepala keluarga (KK). Namun, relokasi yang telah terealisasi baru mencapai 633 hektare atau mencakup 227 KK.

Dengan demikian, masih dibutuhkan sekitar 9.966 hektare lahan pengganti yang telah dipetakan. Meski demikian, pelaksanaannya masih memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.

“Soal lahan pengganti sudah kami sampaikan ke pusat, sudah kami surati,” jelasnya.

SF Hariyanto juga mengapresiasi peran masyarakat dalam mendukung proses relokasi, termasuk warga yang telah menyerahkan sertifikat sebagai bentuk komitmen.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah banyak menyerahkan sertifikat untuk relokasi,” katanya.

Ia memastikan, selama proses relokasi belum berjalan sepenuhnya, masyarakat tetap dapat beraktivitas seperti biasa tanpa gangguan.

“Selama belum direlokasi, masyarakat tidak akan diganggu. Silakan tetap beraktivitas, termasuk panen,” tegasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah, menilai dialog antara pemerintah dan masyarakat telah membuka ruang kesepahaman dalam penyelesaian konflik di kawasan TNTN.

“Masyarakat menuntut kepastian relokasi. Pada prinsipnya pemerintah sudah siap dan masyarakat juga bersedia. Sudah ada titik temu,” ujarnya.

Perwakilan masyarakat TNTN Wendri turut mengapresiasi keterbukaan pemerintah dalam membangun komunikasi. Ia berharap proses penyelesaian konflik dapat berjalan lebih transparan dan melibatkan pemerintah pusat secara langsung.

“Kami ingin ada komunikasi langsung dengan pemerintah pusat, termasuk melalui pertemuan virtual. Harapannya ada kesepakatan bersama dalam penyelesaian konflik yang lebih berkeadilan,” ungkapnya.

Pemprov Riau optimistis, melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif, penyelesaian konflik di kawasan TNTN dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelestarian kawasan dan kesejahteraan masyarakat.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan telah menetapkan cakupan geografis untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang melibatkan lima kota dan kabupaten sekaligus.

Penandatanganan perjanjian kerja sama di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah resmi memetakan dua klaster operasional, yaitu aglomerasi Balikpapan-Samarinda di Kaltim, dan klaster Banjarmasin di Kalsel yang akan menyedot pasokan dari dua kabupaten pendukung.

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud memperinci bahwa cakupan wilayah di provinsinya terbagi dalam dua segmen strategis.

Aglomerasi Balikpapan Raya mencakup zona pesisir mulai dari Muara Jawa, Samboja Barat, hingga Samboja yang berfungsi sebagai koridor penghubung dengan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Sedangkan di Samarinda Raya, pengelolaan akan melibatkan wilayah Kutai Kartanegara seperti Marangkayu, Muara Badak, dan Anggana.

"Dengan PSEL ini, kami harapkan persoalan sampah di Kaltim bisa tertangani sekaligus memberi nilai tambah berupa energi listrik," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (13/4/2026).

Skema serupa diterapkan di Kalimantan Selatan, di mana Banjarmasin sebagai titik sentral yang dikelilingi dua kabupaten satelit sebagai pemasok sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengungkapkan, pemilihan lokasi bukan sekadar pertimbangan volume limbah, melainkan kalkulasi cermat terhadap ambang batas operasional teknologi konversi.

"Banjarmasin menjadi titik rencana pembangunan karena produksi sampahnya tinggi. Teknologi PSEL sendiri memerlukan pasokan minimal sekitar 700 ton sampah per hari agar dapat berjalan optimal secara teknis dan ekonomis," jelasnya.

Rahmat mengakui bahwa tahapan perencanaan masih panjang, termasuk penyusunan detail engineering design (DED) dan skema pembagian tanggung jawab pengangkutan antarpemda.

Menurutnya, kerja sama dengan PLN Persero sebagai pembeli energi listrik juga masih dalam tahap finalisasi teknis.

"Penandatanganan kerja sama yang dilakukan hari ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan siap dan berkomitmen untuk mendukung program ini. Masih panjang tahapannya, termasuk penentuan teknologi yang akan digunakan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan pendekatan multi-wilayah ini dimaksudkan untuk memastikan kontinuitas pasokan bahan bakar sampah, sekaligus menekan biaya logistik pengangkutan yang selama ini menjadi hambatan proyek sejenis di

Proyek ini ditargetkan berkontribusi terhadap pencapaian target nasional penanganan sampah sebesar 63,41% pada 2026.

Namun, dengan estimasi waktu pembangunan hingga operasional mencapai tiga tahun, realisasi kontribusi nyata baru dapat dirasakan paling cepat pada 2029.

Selama masa transisi tersebut, Hanif menegaskan kewajiban pemerintah daerah untuk tidak mengendurkan regulasi pengelolaan sampah konvensional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

"Selama masa itu, pemerintah daerah wajib mengoptimalkan pengelolaan sampah sesuai amanat undang-undang. Ini bukan alasan untuk abai terhadap kewajiban dasar," pungkasnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghapuskan KTP pemilik pertama sebagai syarat membayar pajak tahunan kendaraan bermotor resmi mendapat dukungan dari Korlantas Polri.

Korlantas Polri yang diwakili Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Wibowo, bertemu dengan Dedi Mulyadi di Lembur Pakuan, Subang, Jawa Barat Senin (13/4/2026).

Dalam pertemuan itu, keduanya membahas sinergitas antara Polri dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik. Salah satu poinnya adalah solusi atas dinamika pelayanan di Samsat, khususnya terkait keluhan masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

Dedi Mulyadi menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memberikan layanan yang cepat dan terjangkau. Salah satu terobosan yang disepakati adalah kemudahan perpanjangan pajak tahunan tanpa kewajiban melampirkan KTP pemilik awal kendaraan.

“Pertemuan hari ini, kita harus bekerjasama untuk memberikan layanan yang cepat dan murah bagi masyarakat. Sehingga perpanjangan pembayaran pajak tahunan itu dilakukan tanpa harus menggunakan KTP pemilik awal,” ujar pria yang akrab disapa KDM, Senin (13/4/2026).

Menurut KDM, kebijakan tersebut berorientasi pada kebermanfaatan bagi masyarakat, bukan sekadar peningkatan pendapatan daerah.

“Yang paling utama bagi kita adalah bukan ingin memperbanyak pendapatan daerah, tapi memperbanyak jalan yang mulus di seluruh Provinsi Jawa Barat,” katanya.

Wibowo mengatakan, bahwa kebijakan Dedi Mulyadi merupakan bentuk respons cepat terhadap aspirasi masyarakat. Korlantas Polri bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun, kata dia, telah menyepakati langkah konkret untuk menyederhanakan proses administrasi kendaraan.

“Kita sudah sepakat, sehingga proses pembayaran pajak pada kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan tidak diperlukan lagi KTP pemilik lama. Masyarakat pun juga bisa langsung melaksanakan biaya balik nama [BBN],” ujar Wibowo.

Wibowo menambahkan, petugas Korlantas Polri akan aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat agar proses administrasi berjalan tertib dan tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kepastian layanan di Samsat, mengurangi keluhan masyarakat, sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi kendaraan bermotor secara nasional.

Dengan kemudahan yang ditawarkan, harapannya, tingkat kesadaran masyarakat meningkat, lalu, angka Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU) bisa terus ditekan, pendataan pemilik kendaraan makin baik karena proses balik nama makin mudah.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN berencana mengganti lebih dari 2.000 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di 741 lokasi dengan pembangkit berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan langkah ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM) impor yang berbiaya tinggi.

"Penggunaan energi yang masih berbasis kepada impor dan energi mahal, yaitu BBM, harus segera kami kurangi," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (13/4/2026).

PLN telah memetakan 741 lokasi dengan total 2.396 unit PLTD yang akan diganti secara bertahap. Total kapasitas pembangkit tersebut mencapai sekitar 1,07 gigawatt (GW).

Dalam implementasinya, PLN akan menyesuaikan jenis pembangkit dengan potensi energi di masing-masing lokasi.

Untuk wilayah yang memiliki sumber air, PLN akan memprioritaskan pembangunan pembangkit listrik tenaga pikohidro dan mikrohidro.

Sementara itu, pada lokasi yang tidak memiliki potensi air, PLN akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang dilengkapi dengan battery energy storage system (BESS).

Darmawan menyebut langkah ini merupakan bagian dari strategi percepatan transisi energi dengan tetap mempertimbangkan aspek efisiensi dan biaya.

Di sisi lain, kondisi sistem kelistrikan nasional hingga Maret 2026 dinyatakan dalam kondisi normal.

PLN mencatat daya mampu netto (DMN) mencapai 71,15 GW dengan cadangan daya (reserve margin) sebesar 39%.

"Sehingga pasokan listrik nasional dalam kondisi yang andal," kata Darmawan.

Bisnis.com, JAKARTA — Dalam beberapa tahun terakhir, Dubai kian mengukuhkan posisinya sebagai destinasi favorit para influencer global. Pertumbuhan sektor pariwisatanya pun terus mencetak rekor selama tiga tahun berturut-turut, dengan total kunjungan wisatawan internasional mencapai 19,59 juta pada 2025 atau meningkat sekitar 5 persen secara tahunan.

Namun, perubahan situasi geopolitik—khususnya imbas dari Konflik Timur Tengah—mulai memengaruhi pola perjalanan para kreator konten. Ketidakpastian kondisi kawasan mendorong sebagian influencer, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mempertimbangkan destinasi lain yang dirasa lebih aman dan stabil.

Lantas, ke mana arah pergeseran ini membawa tren wisata global? Sejumlah destinasi baru kini mulai mencuri perhatian dan perlahan menjadi tujuan favorit berikutnya. Berikut beberapa di antaranya.

1. Bali

Bali dikenal sebagai destinasi wisata yang menawarkan ragam pengalaman, mulai dari pantai hingga petualangan laut. Deretan pantai seperti Pantai Pandawa, Pantai Melasti, Pantai Kuta, Seminyak, hingga Pantai Dreamland menjadi pilihan favorit untuk bersantai. Sementara itu, aktivitas bawah laut seperti snorkeling dapat dinikmati di Nusa Lembongan dan Tulamben yang terkenal dengan keindahan biota lautnya.

Tak hanya alam, Bali juga kaya akan wisata budaya yang ikonik. Destinasi seperti Pura Tanah Lot, Pura Luhur Uluwatu, dan Pura Ulun Danu Beratan menawarkan pengalaman spiritual sekaligus visual yang khas. Selain itu, desa wisata seperti Desa Penglipuran dan Desa Trunyan turut memperkaya pilihan. Popularitas Bali juga terus terjaga berkat kunjungan para influencer dan figur publik, termasuk Samie Elishi yang baru-baru ini terlihat berlibur di pulau tersebut.

2. Pulau Cayman

Kepulauan Cayman dikenal sebagai destinasi mewah di kawasan Karibia dengan panorama laut yang memukau. Salah satu daya tarik utamanya adalah Seven Mile Beach yang kerap masuk daftar pantai terbaik dunia berkat pasir putihnya yang lembut dan air laut yang jernih. Pantai ini menjadi lokasi ideal untuk berenang maupun bersantai di tengah suasana tropis yang eksklusif.

Selain itu, pengalaman wisata bahari semakin lengkap dengan snorkeling di Stingray City dan aktivitas menyelam di kawasan tebing bawah laut Cayman Brac. Wisatawan juga dapat menjelajahi gua kapur, mencicipi kuliner lokal, hingga mengunjungi George Town yang sarat sejarah. Tak heran jika destinasi ini kerap disambangi influencer dunia, termasuk Merle Wisse.

3. Al Ula

Al-Ula merupakan salah satu destinasi unggulan di Arab Saudi yang menawarkan kombinasi lanskap alam spektakuler dan warisan budaya yang kaya. Meski berukuran relatif kecil, kawasan ini menyimpan pesona gurun dengan formasi batuan unik yang menjadikannya latar visual yang menarik bagi para pelancong. Popularitasnya juga meningkat setelah dikunjungi sejumlah figur publik Indonesia seperti Sheila Dara, Lesti Kejora, Citra Kirana, dan Happy Asmara.

Selain spot foto di hotel mewah, Al-Ula menawarkan banyak destinasi bersejarah dan alam yang memikat. Di antaranya adalah Hegra sebagai situs warisan dunia, Elephant Rock yang ikonik, serta kawasan Kota Tua yang sarat nilai historis. Kehadiran pusat seni modern juga menambah daya tarik, menjadikan Al-Ula sebagai perpaduan antara masa lalu dan gaya hidup kontemporer.

4. Lisbon

Lisbon dikenal dengan pesona kota tua yang dipadukan dengan elemen modern yang artistik. Ciri khasnya terlihat dari arsitektur bersejarah, trem kuning ikonik, hingga kawasan Alfama yang menawarkan suasana klasik. Kota ini juga memiliki berbagai titik pandang atau miradouros yang menyuguhkan panorama indah ke arah Sungai Tagus.

Sejumlah landmark terkenal turut memperkuat daya tarik Lisbon, seperti Castelo de São Jorge yang berdiri di atas bukit dengan pemandangan kota, serta Menara Belém yang menjadi simbol era penjelajahan Portugal. Popularitasnya di kalangan wisatawan global juga tercermin dari kunjungan influencer, termasuk Bunga Citra Lestari yang pernah menjadikan Portugal sebagai tujuan liburan.

5. Kuala Lumpur

Kuala Lumpur menawarkan kombinasi menarik antara modernitas, budaya, dan kekayaan kuliner. Ikon utama kota ini adalah Menara Kembar Petronas yang menjadi simbol kemajuan Malaysia. Selain itu, destinasi seperti Batu Caves menghadirkan nuansa religi dan budaya yang khas.

Pengunjung juga dapat menikmati panorama kota dari KL Tower serta menjelajahi wisata kuliner malam di Jalan Alor. Kota ini semakin populer di kalangan influencer dunia, salah satunya Angela Nikolau yang sempat mengunjungi tower Merdeka 118 sebagai bagian dari eksplorasi urban ekstremnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Perputaran ekonomi kreator di media sosial tidak lagi hanya berpihak pada akun dengan jumlah pengikut besar. Kreator dengan audiens yang lebih kecil justru semakin menonjol karena mampu menghadirkan konten yang terasa lebih dekat, sesuai dengan kebutuhan pengikutnya, dan konon kini lebih disukai brand.

Di berbagai platform, kemunculan akun-akun kecil dengan topik yang spesifik semakin mudah ditemukan. Mulai dari ulasan makanan rumahan, tips olahraga sederhana, hingga rekomendasi produk sehari-hari, konten yang terasa jujur dan kontekstual sering kali lebih menarik perhatian dibanding promosi yang terlalu dikemas.

Dalam Influencer Marketing Benchmark Report 2026, para pemilik jenama disebut semakin gencar melibatkan kreator dengan jumlah pengikut kecil dibanding memperluas kolaborasi dengan kreator besar atau selebritas.

Sebanyak 42,86 persen brand tercatat meningkatkan penggunaan nano creator, sementara 32,08 persen memperluas kolaborasi dengan micro creator. Di sisi lain, peningkatan kerja sama dengan macro creator hanya mencapai 14,71 persen, sedangkan kolaborasi dengan selebritas berada di angka 18,18 persen.

Direktur Ekonomi Digital CELIOS, Nailul Huda, melihat adanya dinamika baru dalam ekosistem influencer di media sosial. Salah satunya ditandai dengan munculnya influencer lokal yang umumnya masih berada pada kategori nano atau mikro.

Konten-konten mereka belakangan lebih sering menghiasi FYP (for your page) di halaman utama. Hal ini karena konten yang dibuat terasa lebih relevan dengan keseharian masyarakat.

Hal berbeda terjadi pada influencer nasional atau yang berada di level makro atau selebritas. Konten-konten mereka justru kian terasa jauh bagi sebagian masyarakat di daerah.

Selain itu, katanya, beberapa kasus yang menimpa influencer dan selebriti juga membuat kepercayaan publik terhadap mereka menurun. Terlebih dalam beberapa tahun terakhir, masalah pilihan politik bisa menjadi trigger kepercayaan terhadap infleuncer ataupun selebriti.

Di sisi lain, banyak jenama kini lebih memilih mengalokasikan anggaran kepada influencer mikro karena dinilai memiliki peran yang lebih fleksibel. Mereka tidak hanya mempromosikan produk melalui unggahan, tetapi juga dapat terlibat langsung dalam penjualan sebagai afiliator.

"Affiliator sekarang lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk menjual barangnya. Mereka live hingga berjam-jam untuk menawarkan produknya. Berbeda dengan influencer besar yang hanya posting, setelah itu udahan," katanya.

Nailul Huda juga melihat saat ini lokapasar juga masih didominasi oleh tren live shopping. Dengan demikian, kebutuhan untuk mempromosikan dan menjual lewat tangan-tangan afiliator pun makin tinggi.

Tak hanya itu, pelaku UMKM yang tidak memiliki akses untuk bekerja sama dengan influencer besar cenderung mengandalkan micro bahkan nano influencer. Melalui kreator dengan basis pengikut yang lebih spesifik, produk dapat dipromosikan secara lebih terarah sesuai dengan wilayah atau komunitas pengikut mereka.

"Bagi UMKM untung, bagi sang influencer bisa menjadi 'selebritis daerah' dan ada uang yang masuk. Sangat relevan sekali saya lihat di anak muda di daerah. Meraka akan melihat pekerjaan sebagai influencer atau content creator sebagai pekerjaan yang menjanjikan," imbuhnya.

Menurut laporan Market.us, nilai pasar industri ini juga akan terus naik. Pada 2026 nilainya diperkirakan mencapai US$221,3 miliar dan diproyeksikan meningkat signifikan menjadi sekitar US$486,4 miliar pada 2030.

Bisnis.com, PALEMBANG —— Bank Sumsel Babel terus mendorong budaya menabung dan meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat.

Pelaksana Tugas Sementara (PPS) Direktur Utama Bank Sumsel Babel Marzuki mengatakan salah satu upaya yang dilakukan perusahaan dengan menggelar undian Tabungan Pesirah di sejumlah wilayah, salah satunya di Halaman Gedung Kesenian, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Selasa (7/4/2026) lalu.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mengajak masyarakat membangun kebiasaan menabung yang berkelanjutan, sekaligus merasakan manfaat dari layanan Bank Sumsel Babel,” ujar Marzuki, dikutip Senin (13/4/2026).

Menurut Marzuki, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi perseroan untuk mendekatkan layanan perbankan kepada masyarakat, sekaligus mengedukasi pentingnya pengelolaan keuangan sejak dini.

Dia mengemukakan, membangun kebiasaan menabung perlu dilakukan melalui cara yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan lebih baik.

Dia menuturkan, tabungan bukan hanya menjadi instrumen untuk menyimpan dana, tetapi juga bagian dari perencanaan keuangan keluarga dalam jangka panjang.

Hal ini juga yang mendasari Bank Sumsel Babel terus menghadirkan program-program yang dapat menarik minat masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan layanan perbankan formal.

Selain fokus pada edukasi finansial, kegiatan tersebut juga memberikan ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah melalui bazar UMKM yang digelar di sekitar area acara.

Kehadiran bazar UMKM menjadi salah satu daya tarik tersendiri karena sekaligus membantu mendorong perputaran ekonomi masyarakat setempat.

Kegiatan tersebut berlangsung meriah dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak pagi, warga mulai memadati lokasi acara untuk mengikuti rangkaian kegiatan yang telah disiapkan, mulai dari pengundian hadiah bagi Bank nasabah, bazar UMKM, berbagai permainan interaktif, panjat pinang, hingga pertunjukan budaya kuda lumping.

Suasana yang ramai dan penuh hiburan itu juga menjadi ruang interaksi langsung antara Bank Sumsel Babel dengan masyarakat.

“Sejumlah produk lokal seperti makanan olahan, kerajinan tangan, hingga kebutuhan rumah tangga turut dipamerkan di kegiatan itu,” jelasnya.

Marzuki menambahkan, di tengah tingginya kebutuhan literasi keuangan di daerah, kegiatan semacam ini dinilai efektif untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menabung, mengelola keuangan, dan memanfaatkan layanan perbankan secara aman.

Ke depan, perseroan berupaya terus memperluas jangkauan program literasi dan inklusi keuangan agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari akses layanan perbankan.

“Bank Sumsel Babel menegaskan komitmen untuk terus menghadirkan layanan yang tidak hanya berorientasi pada transaksi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.

Bisnis.com, MAKASSAR — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino mulai terjadi di Sulawesi Selatan pada Mei 2026 dan berpotensi berlangsung hingga akhir tahun.

Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan Ayi Sudrajat mengatakan kondisi atmosfer hingga April 2026 masih berada pada fase El Nino-Southern Oscillation (ENSO) netral.

ENSO netral merupakan kondisi saat suhu permukaan laut di Samudera Pasifik tropis berada pada kisaran normal, sehingga pola cuaca dan curah hujan cenderung stabil.

Namun, kondisi tersebut diperkirakan berubah dengan munculnya El Nino berintensitas lemah pada periode Mei–Juli 2026.

Intensitas fenomena ini diproyeksikan meningkat menjadi moderat pada Juli–September 2026, sebelum kembali melemah hingga akhir tahun.

BMKG memperkirakan kondisi tersebut akan berdampak pada penurunan curah hujan yang mulai masuk kategori rendah atau di bawah normal sejak Mei 2026.

Selain itu, suhu udara diperkirakan meningkat, dengan puncak musim kemarau terjadi pada Agustus hingga September 2026.

"Pada periode ini, potensi munculnya angin brubu atau angin kencang yang bersifat panas dan kering, biasanya terjadi pada periode musim kemarau di Makassar dan sekitarnya," ujar Ayi Sudrajat kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan pemetaan BMKG, hampir seluruh wilayah Sulawesi Selatan berpotensi mengalami kekeringan.

Namun, sejumlah wilayah diperkirakan tidak terdampak signifikan, antara lain Bulukumba, Bone, Palopo, Wajo, Toraja Utara, dan Luwu Timur, serta sebagian wilayah Sidrap, Soppeng, Tana Toraja, Luwu, dan Luwu Utara.

Menanggapi potensi bencana hidrometeorologi kekeringan yang mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan, pemerintah melalui BMKG merilis sejumlah rekomendasi strategis untuk mengantisipasi dampak dari fenomena alam ini:

1. Ketahanan Pangan dan Air

Pemerintah daerah dan petani diimbau melakukan penyesuaian kalender tanam serta beralih ke varietas tanaman yang toleran terhadap kekeringan (umur genjah). Optimalisasi infrastruktur air seperti embung, waduk, dan sistem irigasi hemat air menjadi krusial untuk mencegah gagal panen.

2. Pencegahan Karhutla

Sektor kehutanan diminta meningkatkan pemantauan hotspot melalui patroli terpadu guna menekan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta menjaga kualitas udara dari polusi kabut asap.

3. Ketahanan Energi dan Kesehatan

Operasional waduk untuk pembangkit listrik harus dikelola secara presisi guna menjaga suplai energi. Dari sisi kesehatan, masyarakat diimbau untuk menjaga hidrasi, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia, mengingat tingginya paparan panas.

Bisnis.com, JAKARTA – Langkah Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Moskow untuk bertemu Vladimir Putin menandai babak baru strategi diversifikasi energi Indonesia di tengah ketidakpastian pasokan global. Di saat ketergantungan impor migas masih tinggi dan tekanan geopolitik kian kompleks, opsi kerja sama dengan Rusia kembali mengemuka sebagai peluang sekaligus risiko bagi ketahanan energi nasional.

Langit malam di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menjadi saksi langkah penting yang diambil Prabowo Subianto. Pada Minggu (12/4/2026), Presiden Republik Indonesia itu bertolak menuju Moskow untuk bertemu langsung dengan Vladimir Putin—sebuah pertemuan yang tidak sekadar simbol diplomasi, tetapi juga mencerminkan arah baru strategi energi nasional di tengah ketidakpastian global.

Kunjungan ini, sebagaimana disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menjadi sangat krusial di tengah dinamika geopolitik yang terus berubah.

“Jelang tengah malam di hari Minggu ini, 12 April 2026, Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Moskow, Rusia,” katanya.

Lebih jauh, dia menambahkan bahwa agenda utama pertemuan tersebut bukan hanya soal diplomasi politik, melainkan juga menyangkut isu strategis seperti energi.

“Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak,” tandas Teddy.

Ketahanan Energi di Tengah Ketidakpastian Global

Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap energi global mengalami perubahan drastis. Konflik geopolitik, terutama sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, serta ketegangan berkepanjangan di Timur Tengah, telah mengganggu rantai pasok energi dunia. Negara-negara pengimpor energi, termasuk Indonesia, berada dalam posisi rentan terhadap fluktuasi harga dan ketersediaan pasokan.

Indonesia sendiri menghadapi tantangan struktural dalam sektor energi. Konsumsi minyak nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi domestik terus menurun di kisaran 600.000–700.000 barel per hari.

Pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menyoroti besarnya ketergantungan ini dengan mengartikan sekitar 70% kebutuhan minyak nasional harus dipenuhi melalui impor.

“Ketergantungan kita terhadap impor minyak itu besar sekali. Dari 1,6 juta barel per hari, itu 1,2 juta yang diimpor,” ungkapnya saat dihubungi Bisnis, Senin (13/4/2026).

Ketergantungan ini tidak hanya berdampak pada neraca perdagangan, tetapi juga memperbesar risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional ketika terjadi gangguan pasokan global.

Menurutnya, kondisi tersebut turut berdampak pada distribusi energi nasional, termasuk pasokan yang dikelola oleh Pertamina. Di sisi lain, opsi pengalihan impor ke negara lain seperti Amerika Serikat juga tidak bisa dilakukan secara instan.

“Kalau kemudian mau dialihkan ke Amerika itu tidak semudah itu juga. Jadi sebagai salah satu alternatif, Rusia saya kira cukup bagus juga sebagai sumber,” jelasnya.

Fahmy menilai Rusia memiliki keunggulan tidak hanya dari sisi cadangan minyak, tetapi juga penguasaan teknologi energi, termasuk energi nuklir yang dapat menjadi opsi jangka panjang bagi Indonesia.

Salah satu aspek menarik dari kerja sama dengan Rusia juga dari sisi potensi pengembangan energi nuklir. Mengingat, Rusia dikenal sebagai salah satu negara dengan teknologi nuklir paling maju di dunia, melalui perusahaan seperti Rosatom.

Pengembangan PLTN di Indonesia telah lama menjadi wacana, namun belum terealisasi karena berbagai pertimbangan, mulai dari aspek keamanan hingga penerimaan publik.

“Rusia punya minyak, kemudian juga kalau ke depan mengembangkan nuklir, dia punya teknologi nuklir juga. Jadi saya kira itu sama-sama strategis,” katanya.

Dia menambahkan, diversifikasi sumber energi perlu dilakukan secara menyeluruh agar Indonesia tidak bergantung pada satu kawasan atau negara tertentu. Kombinasi pasokan dari Timur Tengah, Amerika Serikat, Rusia, hingga negara-negara Afrika dinilai dapat meningkatkan resiliensi energi nasional.

“Tidak tergantung hanya dari Timur Tengah, tidak tergantung hanya dari Amerika. Tapi ada Timur Tengah, Amerika, kemudian juga Rusia. Jadi saya kira ini untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan,” ujarnya.

Bahkan, secara keseluruhan, Fahmy menilai langkah pemerintah untuk membuka peluang kerja sama energi dengan Rusia tidak terlambat, melainkan menjadi bagian penting dalam merespons tantangan pasokan energi global saat ini.

“Saya kira tidak terlambat untuk membahas ini sekarang meskipun harga minyak terus mengalami kenaikan. Ini justru untuk mengatasi potensi kelangkaan pasokan yang dibutuhkan Indonesia,” pungkasnya.

Peta Impor Energi Indonesia: Dari Timur Tengah ke Afrika

Selama beberapa dekade, Indonesia sangat bergantung pada kawasan Timur Tengah sebagai pemasok utama minyak mentah dan LPG. Negara-negara seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait menjadi tulang punggung impor energi nasional.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah mulai melakukan diversifikasi sumber impor. Data dari berbagai laporan industri menunjukkan bahwa Indonesia kini juga mengimpor minyak dari negara-negara Afrika seperti Nigeria dan Angola, serta dari kawasan Asia seperti Malaysia.

Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Moshe Rizal, menegaskan bahwa langkah ini sudah berada di jalur yang benar agar Indonesia tidak bergantung hanya pada negara tertentu.

“Minyak mentah kita tidak hanya impor dari Timur Tengah, justru banyak dari Afrika. Itu sudah positif karena saat gejolak global kita tidak terlalu terpengaruh dibanding negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura,” katanya kepada Bisnis.

Kendati demikian, ketergantungan terhadap kawasan tertentu masih cukup tinggi, terutama untuk LPG. Sekitar 50% impor LPG Indonesia masih berasal dari Timur Tengah, menjadikannya titik rawan dalam ketahanan energi nasional.

Selain itu, Moshe menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan dalam sumber impor energi agar tidak terjadi ketergantungan berlebihan pada satu negara atau kawasan tertentu. Dia mengingatkan bahwa ketergantungan energi sebaiknya dibatasi maksimal 20%–30% dari satu sumber.

“Jagan sampai lebih dari 20%–30% energi kita bergantung dari satu negara atau satu area. Itu yang membuat pertahanan energi kita lebih aman,” ujarnya.

Rusia: Opsi Lama yang Kembali Menguat

Di tengah upaya diversifikasi tersebut, Rusia muncul kembali sebagai opsi strategis. Sebagai salah satu produsen minyak dan gas terbesar dunia, Rusia memiliki kapasitas untuk memasok energi dalam jumlah besar dengan harga kompetitif.

Menurut Moshe, peluang kerja sama dengan Rusia sebenarnya sudah terbuka sejak awal konflik Ukraina. Bahkan, Rusia menawarkan berbagai insentif, termasuk diskon harga energi.

“Perang Ukraina dimulai saya juga sudah menyarankan kalau memang ada opsi diversifikasi energi dengan membeli migas dari Rusia ya kita lakukan. Kenapa? Karena waktu itu Rusia menawarkan banyak kemudahan dan juga diskon harga BBM, gas, dan sebagainya,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa momentum tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal. Kini, dengan harga energi global yang kembali meningkat, opsi tersebut kembali relevan.

“Padahal kita bisa saving berapa triliun itu per harinya kalau kita lakukan dari awal-awal,” jelas Moshe.

Sejarah Singkat Kerja Sama Energi Indonesia–Rusia

Hubungan energi antara Indonesia dan Rusia sebenarnya bukan hal baru. Sejak era Uni Soviet, kerja sama bilateral telah terjalin, meskipun lebih banyak berfokus pada sektor militer dan teknologi.

Dalam sektor energi, beberapa tonggak penting antara lain. Misalnya, pada 2000-an awal Rusia mulai menjajaki investasi di sektor migas Indonesia melalui perusahaan seperti Rosneft. Lalu pada 2016 terjadinya penandatanganan kerja sama antara Pertamina dan Rosneft untuk pembangunan kilang minyak di Tuban, Jawa Timur.

Adapun, pada 2018–2020 antara kedua negara terjadi diskusi intensif mengenai pengembangan energi nuklir sipil, termasuk potensi pembangunan PLTN. Namun, banyak dari proyek tersebut berjalan lambat atau tertunda, terutama karena faktor geopolitik dan pertimbangan ekonomi.

Geopolitik Energi: Antara Rusia dan Amerika Serikat

Meskipun menjanjikan, tetapi kerja sama energi dengan Rusia tidak lepas dari tantangan besar. Salah satunya adalah tekanan geopolitik dari Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, mengingatkan bahwa langkah tersebut berisiko memicu sanksi ekonomi.

“Kerja sama Rusia tidak mudah, apalagi masih diberlakukan sanksi terhadap pembelian minyak ke Rusia oleh AS,” ujarnya.

Dia juga menyoroti keterikatan Indonesia dalam perjanjian dagang dengan AS.

“Dalam ART misalnya ada komitmen Rp225 triliun pembelian BBM dan LPG dari AS. Jika Indonesia melakukan pembelian minyak dari Rusia, konsekuensi tekanan dari AS semakin besar,” jelasnya.

Menurut Bhima, risiko ini tidak bisa dianggap remeh, sebab ada potensi sanksi yang mengintai Indonesia.

“Bisa kena sanksi dan merugikan ekonomi, khususnya pelaku usaha yang melakukan ekspor produknya ke AS,” tegasnya.

Bhima menilai bahwa di sinilah prinsip politik luar negeri Indonesia diuji. Sebagai negara yang menganut politik bebas aktif, Indonesia secara teoritis memiliki kebebasan untuk menjalin hubungan dengan berbagai pihak tanpa terikat blok tertentu.

Alhasil, kata Bhima, di tengah perdebatan mengenai sumber impor, muncul satu benang merah dari para ahli: Indonesia tidak bisa selamanya bergantung pada energi fosil impor. Dia menegaskan bahwa solusi jangka panjang adalah transisi energi.

“Di tengah situasi geopolitik yang rumit, Indonesia harus bisa melepas ketergantungan dari migas. Masalahnya ada di impor BBM dan LPG yang besar sekali,” ujarnya.

Bhima mendorong percepatan transisi energi sebagai solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Langkah tersebut meliputi pembangunan energi terbarukan dalam skala besar hingga perubahan pola konsumsi energi masyarakat.

“Solusi transisi energi dengan bertahap membangun panel surya 100 GW, elektrifikasi transportasi, hingga mengurangi konsumsi BBM merupakan cara yang paling murah,” ucapnya.

Dalam konteks ini, kunjungan Prabowo ke Moskow dapat dilihat sebagai bagian dari upaya membangun strategi energi yang lebih adaptif dan fleksibel.

Diversifikasi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan menggabungkan pasokan dari Timur Tengah, Afrika, Amerika Serikat, dan Rusia, Indonesia dapat mengurangi risiko ketergantungan dan meningkatkan ketahanan energi.

Pada akhirnya, kebijakan energi Indonesia berada di persimpangan antara realisme dan idealisme. Di satu sisi, kebutuhan akan pasokan energi yang stabil dan terjangkau mendorong pemerintah untuk menjajaki semua opsi, termasuk Rusia. Di sisi lain, tekanan geopolitik dan komitmen internasional membatasi ruang gerak tersebut.

Namun satu hal yang pasti: dunia energi sedang berubah, dan Indonesia tidak bisa lagi bergantung pada pola lama.

Selain itu, konflik geopolitik global, termasuk ketegangan yang masih berlangsung di kawasan Timur Tengah, turut memperumit upaya mencari sumber pasokan energi baru. Kondisi tersebut membuat biaya dan risiko dalam pengadaan migas semakin tinggi.

“Perang masih berlanjut di Timur Tengah, yang artinya waktu dan energi untuk mencari pasokan migas sangat mahal. Dibanding cari penjual minyak, lebih baik sumber daya yang ada dorong transisi energi,” pungkasnya.

Dengan demikian, Bhima menekankan bahwa fokus kebijakan energi Indonesia ke depan perlu diarahkan pada penguatan energi domestik dan percepatan transisi menuju energi bersih, ketimbang sekadar mencari alternatif impor baru.

Kunjungan Prabowo ke Moskow mungkin hanya satu langkah dalam perjalanan panjang, tetapi ia mencerminkan kesadaran baru—bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan, melainkan juga strategi, diplomasi, dan keberanian untuk mengambil keputusan di tengah ketidakpastian global.

Dan di tengah semua itu, pertanyaan besarnya tetap sama: apakah Indonesia siap menavigasi kompleksitas ini untuk mencapai kemandirian energi yang sesungguhnya?

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertahanan (Kemhan) menegaskan perjanjian terkait akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia masih perlu dibahas secara ketat.

Karo Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen Rico Ricardo mengatakan setiap usulan maupun wacana terkait perjanjian kerja sama dengan pihak luar harus dibahas secara mendalam.

"Sehubungan dengan hal tersebut, setiap wacana, usulan, maupun rancangan mekanisme kerja sama harus melalui proses pembahasan yang cermat, ketat, dan berlapis," ujar Rico dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2026).

Dia menambahkan, pihaknya bakal terus mengutamakan kepentingan nasional dalam perjanjian kerja sama dengan negara luar, apalagi terkait urusan pertahanan.

Oleh sebab, wacana soal perjanjian terkait akses lintas udara militer Amerika Serikat di wilayah udara Indonesia harus berpedoman pada ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku.

"Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia," imbuhnya.

Kemudian, dia juga menegaskan bahwa blanket mengenai akses perlintasan udara RI untuk militer AS masih dalam rancangan awal. Artinya, belum ada kesepakatan apapun terkait hal tersebut.

"Kemhan RI menegaskan bahwa dokumen yang beredar saat ini merupakan rancangan awal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan antarinstansi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi secara resmi mengumumkan 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026.

Program ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat ekosistem koperasi nasional melalui pendampingan intensif, khususnya untuk mendukung pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta sektor-sektor prioritas nasional.

Sebanyak 15 inkubator yang terpilih berasal dari berbagai daerah di Indonesia, mencerminkan semangat kolaborasi lintas wilayah dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. Inkubator ini akan berperan sebagai mitra strategis LPDB Koperasi dalam mendampingi tenant koperasi agar semakin produktif, adaptif, dan berdaya saing tinggi.

Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, menegaskan bahwa program inkubasi ini merupakan bagian penting dari transformasi pendekatan pembiayaan koperasi yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran dana, tetapi juga pada penguatan kapasitas usaha.

“Program inkubasi ini menjadi bukti komitmen LPDB Koperasi dalam membangun koperasi yang tidak hanya bankable, tetapi juga sustainable dan scalable. Kami ingin memastikan bahwa koperasi penerima manfaat tidak berjalan sendiri, melainkan mendapatkan pendampingan komprehensif dari hulu hingga hilir,” ujar Krisdianto.

Lebih lanjut, Krisdianto menekankan bahwa keberadaan inkubator ini akan mempercepat terciptanya ekosistem koperasi modern yang mampu menjawab tantangan zaman, sekaligus mendukung agenda besar pemerintah dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Sementara itu, Direktur Umum dan Hukum LPDB Koperasi, Deva Rachman, menjelaskan bahwa proses seleksi inkubator dilakukan secara ketat dengan mempertimbangkan kapasitas kelembagaan, pengalaman pendampingan, serta kesiapan dalam mendukung sektor prioritas.

“Kami memastikan bahwa inkubator yang terpilih memiliki kompetensi dan rekam jejak yang kuat dalam melakukan pembinaan usaha. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan model pendampingan koperasi yang terstruktur, terukur, dan berdampak nyata di lapangan,” kata Deva Rachman.

Program inkubasi LPDB Koperasi tahun 2026 akan difokuskan pada berbagai sektor strategis, antara lain sektor pangan, energi, pertanian, kelautan, hingga pengembangan ekonomi berbasis komunitas. Pendampingan yang diberikan meliputi penguatan manajemen usaha, akses pembiayaan, digitalisasi, hingga perluasan pasar.

Melalui program ini, LPDB Koperasi optimistis dapat menciptakan koperasi-koperasi unggulan yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa dan kelurahan, sekaligus mendukung program prioritas nasional.

15 Lembaga Inkubator Terpilih

Adapun sebanyak 15 lembaga inkubator terpilih dalam Program Inkubasi LPDB Koperasi Tahun 2026 berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari wilayah timur Indonesia, terdapat Pusat Inkubator Bisnis Universitas Ottow Geissler Papua di Provinsi Papua, serta Gampiri Interaksi Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah dan Inkubator Baji Tallasa di Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemudian, dari kawasan Kalimantan, terpilih PPIIBT Universitas Tanjungpura di Provinsi Kalimantan Barat dan Wetland Box di Provinsi Kalimantan Selatan.

Di wilayah barat Indonesia, partisipasi inkubator juga cukup dominan, di antaranya Link Productive dari Provinsi Banten, serta sejumlah inkubator dari Provinsi Jawa Barat seperti Cubic Inkubator Bisnis, Garut Techno Park, BIG UNPAD, dan Pusat Inkubator Bisnis dan Kewirausahaan IKOPIN.

Dari Provinsi Jawa Tengah, terdapat Inkubator Unit Bisnis LPPM Universitas Negeri Semarang, sementara Provinsi D.I. Yogyakarta diwakili oleh Inkubator Amikom Business Park.

Selanjutnya, dari Provinsi Jawa Timur terdapat Inkubator Bisnis Cah Angon dan LINK KITA yang turut memperkuat ekosistem inkubasi di wilayah tersebut.

Adapun dari Provinsi Bali, Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia juga menjadi bagian dari program ini.

"Keberagaman asal daerah ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan pendampingan yang kontekstual dan berbasis kearifan lokal, sehingga koperasi yang didampingi dapat tumbuh lebih adaptif, inovatif, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global," tandas Krisdianto.