Bisnis.com, BEKASI — PT Bank Syariah Nasional (BSN) mencatatkan total aset sekitar Rp76 triliun pada kuartal I/2026, menjadikannya sebagai bank syariah dengan aset terbesar kedua di Indonesia.

Wakil Direktur Utama BSN Arga M. Nugraha menyampaikan kinerja perseroan pada kuartal I/2026 ditutup dengan angka yang cukup baik.

“Kinerja BSN Alhamdulillah kemarin kami, paling tidak untuk angka yang unaudited ya,” kata Arga di sela-sela Peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Dari sisi aset, perseroan mencatatkan peningkatan dibandingkan posisi sebelumnya. Hingga Maret 2026, Arga mengungkapkan bahwa aset BSN mencapai sekitar Rp76 triliun.

Sebagai perbandingan, sebelum resmi berdiri sebagai bank hasil spin-off pada akhir 2025, total aset Unit Usaha Syariah (UUS) BTN mencapai Rp68,36 triliun pada kuartal III/2025, didorong oleh pertumbuhan pembiayaan dan dana pihak ketiga (DPK) pada periode tersebut.

“Dari sisi aset mungkin yang ada terbesit di kepala saya adalah untuk aset sekitar Rp76 triliun. Sudah naik lagi, Alhamdulillah,” ungkapnya.

Meski belum dapat merinci lebih jauh lantaran saat ini laporan kinerja kuartal I/2026 masih dalam proses audit, Arga mengungkapkan bahwa baik dari sisi pertumbuhan maupun kualitas, kinerja perseroan masih cukup baik untuk mendukung proses bisnis keseluruhan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN), selaku induk BSN.

Di sisi lain, perseroan terus melakukan reformasi pasca spin-off. Di antaranya, dengan melaksanakan proses-proses bisnis saat masih menjadi UUS BTN.

“Jadi, menjamin bahwa nasabah dari dulu namanya BTN Syariah masuk ke BSN tidak ada perubahan yang signifikan dari sisi experience mereka, bahkan harusnya improvement,” tuturnya.

Bersamaan dengan itu, perseroan juga melakukan proses transformasi dalam lima tahun ke depan, termasuk perbaikan dari sisi pembiayaan.

“Kami percaya bahwa kami bisa melakukan itu dengan cara membagi fokus yang sesuai antara dua-duanya dengan rasio yang baik,” pungkasnya.

Bisnis.com,BEKASI — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menargetkan percepatan waktu proses kredit menjadi lebih singkat, seiring dengan penguatan proses dan integrasi melalui Loan Factory yang telah diresmikan hari ini, Senin (13/4/2026).

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyampaikan, Loan Factory memiliki peran strategis sebagai mesin pertumbuhan kredit, sekaligus penjaga kualitas risiko, serta penggerak peningkatan efisiensi operasional melalui standarisasi proses.

“Kalau hanya tumbuh tanpa kualitas, itu tidak acceptable. Tapi kalau kualitas bagus tanpa pertumbuhan, itu juga tidak cukup,” kata Nixon dalam Peresmian BTN Loan Factory di Bekasi, Jawa Barat, Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan, pembangunan Loan Factory merupakan bagian dari roadmap transformasi BTN yang telah dimulai sejak 2019, seiring dengan kebutuhan untuk mengelola volume kredit dalam skala besar dengan standar yang seragam.

“BTN itu sehari sekitar 1.000 aplikasi KPR. Kalau mengandalkan cara kerja masing-masing orang, itu berbahaya. Jadi dalam skala sebesar ini, proses harus terstandarisasi dan dijalankan dengan sistem yang sama,” ujarnya.

Selama ini, proses kredit konsumer BTN dilakukan secara desentralisasi di cabang, sebelum kemudian ditingkatkan melalui pembentukan Regional Loan Processing Center (RLPC) sejak 2019. Transformasi tersebut terbukti meningkatkan kualitas proses dan standardisasi, sekaligus menurunkan berbagai potensi deviasi dalam proses kredit.

Melalui Loan Factory, BTN mengintegrasikan seluruh proses tersebut dalam satu model terpusat berbasis proses, mulai dari data input, verifikasi, analisa, hingga persetujuan dan pencairan kredit. Pendekatan ini memungkinkan adanya spesialisasi fungsi di setiap tahapan, sehingga proses menjadi lebih efisien, akurat, dan konsisten.

Saat ini, Loan Factory BTN turut mengimplementasikan decision engine pada proses credit scoring guna mempercepat analisa dan persetujuan kredit, sekaligus memperkuat standarisasi proses, kualitas keputusan, dan tata kelola yang lebih konsisten.

“Target kita jelas, pertumbuhan harus meningkat, tapi kualitas juga harus tetap terjaga. Itu yang sedang kita bangun melalui Loan Factory ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan ada enam Peraturan OJK (POJK) yang akan terbit pada 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan enam POJK itu berkenaan dengan integritas pelaporan keuangan, pelaporan berkala lembaga penjamin, solvabilitas perusahaan perasuransian, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit-linked, tata kelola PPDP, dan penyelenggaraan usaha dana pensiun.

“Adapun, 3 POJK lainnya masih menunggu amanat dari Undang-Undang P2SK maupun Peraturan Pemerintah yang akan diterbitkan,” katanya dalam acara PPDP Regulatory Dissemination Day di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ogi meneruskan, ke depannya kebijakan yang ada pada sektor PPDP diarahkan untuk lebih berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebab itu, pihaknya juga sedang menyusun peta jalan (roadmap) pengembangan keuangan berkelanjutan sektor PPDP.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa selain dari sisi kebijakan, sektor PPDP bisa dikembangkan melalui dua pendekatan utama yakni intensifikasi dan ekstensifikasi yang saling melengkapi dalam mendorong pertumbuhan industri.

“Baik itu difokuskan pada penguatan internal maupun peningkatan permodalan, penguatan governance dan risk management, serta akselerasi digitalisasi dan pengembangan sumber daya manusia,” ucap Ogi.

Seluruh upaya tersebut, imbuhnya, diharapkan dapat membangun kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan industri PPDP.

Lebih jauh, Ogi turut mengingatkan dan mengajak para pelaku usaha di sektor PPDP untuk turut serta dalam program prioritas pemerintah yang sedang dijalankan. Misalnya, melalui asuransi kesehatan dan asuransi untuk program 3 juta rumah.

Untuk asuransi kesehatan, dia ingin mendorong perluasan kepesertaan asuransi kesehatan komersial. Pasalnya, hingga kini dia menilai masih banyak masyarakat yang belum memiliki produk asuransi kesehatan, baik dari BPJS Kesehatan maupun perusahaan asuransi.

“Yang kedua yang kita juga akan diskusikan yaitu untuk program 3 juta rumah, program itu adalah program yang jangka panjang lebih dari 15 tahun 20 tahun. Di situ ada risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko apabila debitur itu meninggal dunia apakah sudah di-cover oleh asuransi? Rsiko terhadap property risk menyangkut masalah perusahaan terhadap properti rumah yang dibiayai, risiko gempa bumi, risiko kebakaran, risiko banjir itu juga mesti di-cover,” ujar Ogi.

Adapun, untuk masalah teknisnya seperti apakah premi itu akan ditanggung oleh pemerintah dengan memberikan subsidi atau blended dalam program pemberian fasilitas rumah rakyat masih terus didiskusikan.

“Itu adalah dua yang mungkin menjadi konser kita dan fokus yang akan menjadi perhatian,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah mencatatkan pertumbuhan kinerja keuangan yang solid sepanjang tahun 2025. Perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp163,18 miliar, meningkat 19,3% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp136,79 miliar.

Merujuk laporan keuangan Askrindo Syariah yang diterbitkan perusahaan melalui Harian Bisnis Indonesia edisi Senin (13/4/2026), pendapatan kafalah tercatat sebesar Rp538,93 miliar, melonjak 23,4% dari Rp436,60 miliar di tahun 2024.

Kenaikan ini didorong oleh peningkatan imbal jasa kafalah bruto yang mencapai Rp834,07 miliar atau tumbuh 1,6% dari Rp820,65 miliar.

Di sisi beban, jumlah beban kafalah meningkat menjadi Rp332,35 miliar dari Rp239,93 miliar atau naik sekitar 38,5%, yang mencerminkan kenaikan beban klaim, komisi, serta cadangan teknis.

Meski beban meningkat, pendapatan kafalah bersih tetap tumbuh 5,0% menjadi Rp206,58 miliar dari Rp196,67 miliar pada 2024.

Setelah dikurangi beban usaha dan beban lainnya, laba sebelum pajak tercatat sebesar Rp185,96 miliar, naik 15,8% dibandingkan Rp160,57 miliar pada tahun sebelumnya.

Beban pajak penghasilan tercatat sebesar Rp22,78 miliar, sehingga laba bersih tahun berjalan mencapai Rp163,18 miliar.

Selain itu, penghasilan komprehensif lain tercatat sebesar Rp30,82 miliar, berbalik positif dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatatkan negatif Rp6,01 miliar.

Dengan demikian, total penghasilan komprehensif tahun berjalan melonjak 48,3% menjadi Rp194,01 miliar dari Rp130,79 miliar.

Dari sisi ekuitas, saldo akhir per 31 Desember 2025 mencapai Rp1,17 triliun, meningkat dari Rp996,56 miliar pada akhir 2024, didorong oleh akumulasi laba dan kenaikan nilai wajar instrumen keuangan.

Dari sisi neraca, total aset perusahaan tumbuh 9,7% menjadi Rp3,27 triliun pada 2025, dari Rp2,99 triliun pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh ekspansi pada portofolio investasi yang meningkat signifikan.

Investasi tercatat sebesar Rp2,38 triliun atau naik 16,5% dibandingkan Rp2,04 triliun pada 2024. Sementara itu, kas dan bank relatif stabil di Rp23,87 miliar.

Di sisi lain, aset penjaminan ulang mengalami penurunan sebesar 5,2% menjadi Rp647,00 miliar dari Rp682,33 miliar.

Dari sisi liabilitas, total kewajiban meningkat 6,1% menjadi Rp2,11 triliun dari Rp1,99 triliun pada 2024. Kenaikan ini terutama dipicu oleh peningkatan cadangan teknis dan kewajiban penjaminan.

Sejalan dengan itu, ekuitas perusahaan tumbuh lebih tinggi, yakni 17,2% menjadi Rp1,17 triliun dibandingkan Rp996,56 miliar pada tahun sebelumnya, mencerminkan penguatan struktur permodalan.

Sebagai informasi, perusahaan dimiliki oleh PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebesar 99,99%, sementara sisanya dimiliki oleh YDKK PT Askrindo sebesar 0,01%.

Bisnis.com,JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi mencapai Rp17,13 triliun hingga Maret 2026. Realisasi tersebut disalurkan kepada 125.000 debitur dan akan terus bertambah.

Direktur Consumer Banking BRI Aris Hartanto menyampaikan bahwa BRI terus memperkuat dukungannya terhadap program perumahan nasional melalui penyaluran KPR subsidi. Penyaluran ini memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mendorong tumbuhnya berbagai sektor usaha yang berkembang di sekitar kawasan hunian.

“Penyaluran KPR subsidi merupakan komitmen BRI dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat,” kata Aris dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Perseroan memandang pembiayaan perumahan memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai wilayah.

Selain membuka akses kepemilikan rumah bagi masyarakat, pembangunan kawasan perumahan juga dinilai memberikan dampak ekonomi yang luas.

Menurutnya, aktivitas ini mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, mulai dari sektor konstruksi, industri bahan bangunan, jasa tenaga kerja hingga logistic serta peluang usaha bagi pelaku UMKM yang berkembang di sekitar kawasan perumahan.

“Melalui langkah ini, BRI berupaya menghadirkan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat dan perekonomian,” ujarnya.

Aris menegaskan bahwa jaringan BRI yang tersebar luas menjadi fondasi strategis dalam memperluas jangkauan pembiayaan perumahan ke berbagai wilayah.

Didukung jaringan yang luas dan terintegrasi, Aris mengatakan bahwa BRI akan terus mengoptimalkan penyaluran pembiayaan perumahan agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di berbagai wilayah.

“Upaya ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pembiayaan sekaligus memastikan akses yang lebih merata di berbagai daerah,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure) berhasil mengimplementasikan PSAK 117 dalam Laporan Keuangan Tahun Buku 2025, sebagai bagian dari komitmen terhadap kepatuhan regulasi dan peningkatan kualitas pelaporan keuangan.

Presiden Direktur Tugure, Teguh Budiman, mengatakan laporan keuangan tersebut telah diaudit dan mendapatkan opini wajar dalam semua hal.

“Secara umum, progres implementasi berjalan sesuai rencana, meskipun terdapat beberapa area yang disempurnakan sesuai penerapan standar akuntansi PSAK 117,” katanya kepadaBisnis.com, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Meski sesuai rencana, Teguh tidak menampik ada empat tantangan yang dihadapi perusahaan dalam mengimplementasikan PSAK 117. Dia menilai PSAK tersebut membawa kompleksitas yang cukup tinggi.

Tantanganpertamaadalah penyesuaian sistem IT untuk mendukung model pengukuran baru yang membutuhkan investasi waktu dan biaya yang tidak kecil.Keduaberkenaan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memahami PSAK 117, baik dari sisi akuntansi maupun aktuaria, menjadi tantangan tersendiri.

“Ketigaadalah peningkatan kompleksitas dalam perhitungan cadangan dankeempat,perubahan signifikan dalam pengakuan pendapatan dan beban, yang memerlukan penyesuaian kebijakan akuntansi secara menyeluruh,” ucapnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, katanya, Tugure melakukan berbagai langkah strategis seperti pelatihan intensif, pendampingan oleh konsultan eksternal, penguatan tim aktuaria, dan pengembangan sistem IT secara bertahap.

Lebih lanjut, pria yang pernah menjabat sebagai Direktur PT Jamkrida Jabar pada 2010-2021 ini menegaskan bahwa PSAK 117 membawa perubahan yang fundamental terhadap struktur laporan keuangan perusahaan reasuransi. Pasalnya, profit tidak lagi diakui secara langsung seperti sebelumnya.

Selain itu, imbuh Teguh, pencatatan cadangan menjadi lebih berbasis pada estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan serta memperhitungkanrisk adjustment.

“Hal ini menyebabkan laporan keuangan menjadi lebih mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya [economic value], tetapi juga dapat meningkatkan volatilitas pada laba rugi,” tuturnya.

Dia meneruskan bahwa kajian yang lebih mendalam terhadap portfolio dan pengalaman perusahaan juga diperlukan untuk dapat menentukan metode dan asumsi yang sesuai dengan persyaratan PSAK 117.

“Dari sisi kinerja, perubahan implementasi PSAK 117 menuntut perusahaan mengedepankan prinsipprudent underwritingdalam mendapatkan hasil kinerja yang optimal,” tegasnya.

Lebih jauh, Teguh menjelaskan pada dasarnya PSAK 117 merupakan perubahan standar akuntansi, bukan perubahan fundamental bisnis. Yang pasti, standar ini mendorong perusahaan untuk lebih disiplin dalam mengelola profitabilitas setiap portofolio bisnis.

Sebab itu, Tugure akan semakin selektif dalamunderwriting, dengan fokus pada lini bisnis yang memberikan nilai ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi yang lebih tinggi dalam pelaporan juga akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan.

“Dengan demikian, meskipun PSAK 117 tidak secara langsung mengubah strategi bisnis, tetapi secara tidak langsung memperkuat prinsip kehati-hatian, manajemen risiko, dan profitabilitas dalam jangka panjang,” kata Teguh.

Di lain sisi, Teguh turut menilai langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengkaji relaksasi batas waktu pelaporan laporan keuangan tahun 2025 (audited) menjadi alternatif yang meringankan perusahaan lain.

“Yang belum menyelesaikan laporan keuanganauditedtahun 2025. Implementasi PSAK 117 merupakan perubahan besar yang membutuhkan kesiapan menyeluruh, baik dari sisi sistem, proses, maupun sumber daya,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (TUGU) atau Tugu Insurance memastikan pihaknya memberikan perlindungan asuransi terhadap dua kapal tanker PT Pertamina (Persero) yang masih berada di Selat Hormuz akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Presiden Direktur Tugu Insurance Adi Pramana menegaskan sebagai bagian dari grup Pertamina, perusahaannya turut serta memproteksi ketahanan energi.

“Ya tentunya kami juga mem-provideasuransi terhadap kapal tersebut dan kami selalu berkoordinasi dengan pertamina kondisi situasinya seperti apa,” ucapnya dalam MediaMeet UpTugu Insurance, dikutip Senin (13/4/2026).

Dirinya berharap bahwa dua kapal tersebut bisa cepat kembali dari kawasan Teluk Persia tersebut. Lebih lanjut, akibat perang yang terjadi di Timur Tengah itu maka meningkatkan risiko yang ada.

“Memang untuk perang ini ya pasti ada sedikit peningkatan risiko, jadi ada sedikit penambahan premi itu, tapi kami usahakan bahwa kami benar-benarsupport. Jadi ya sudah kita mungkin full effort-lah untuk membawa kapal tersebut kembali ke Indonesia,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknik Tugu Insurance Fadlil Iswahyudi turut memastikan Tugu Insurance akan selalusupportPertamina, sehingga risiko terjadinya kegagalan membawa kapal dan isinya tersebut ke Indonesia bisa diminimalisasikan semaksimal mungkin.

“Memang sampai saat ini, pintu Selat Hormuz sempat dibuka, eh ada [serangan bom] yang di Lebanon, ditutup lagi sekarang. Sampai sekarang masih ada di Teluk Persia, mudah-mudahan [Selat Hormuz] segera dibuka kembali,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fadlil mengingatkan bahwa keterlambatan pengiriman tidak termasuk risiko yang dilindungi atau di-coverasuransi. Pada umumnya, asuransi ini lebih melindungi kerusakan kapal atau saat ada serangan sepertidronedan torpedo yang salah sasaran.

“Kayak di Kapal Thailand gitu kalau seperti itu ada kerusakannya itu akan di-cover. Jadibasicallyperang itu enggak di-cover, kecuali untuk di laut, adacover-nya. Nah, kalau sampai ada torpedo,droneatau apa, dengan bom ya karena perang, itu di-cover,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PT Pertamina (Persero) masih berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam proses negosiasi untuk segera meloloskan dua kapal tanker minyak miliknya yang belum bisa melintasi Selat Hormuz.

Kedua kapal tanker bernama Pertamina Pride dan Gamsunoro ini sudah sekitar sebulan lamanya usai eskalasi serangan yang dimulai oleh Amerika Serikat (AS)-Israel kepada Iran.

"Kami mengintensifkan koordinasi dengan Kemenlu agar proses diplomasi dan negosiasi berjalan dengan baik. Prioritas utama kami memastikan keselamatan awak kapal dan keamanan muatannya," terang VP Corporate Communications Pertamina Muhammad Baron kepadaBisnis, Kamis (9/4/2026).

Saat ini, lanjut Baron, kedua kapal tanker tersebut masih berada di kawasan Teluk Arab. Dia menyebut, salah satu kapal tanker itu mengangkut minyak mentah untuk kebutuhan dalam negeri.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank QNB Indonesia Tbk. (BKSW) mengumumkan pengunduran diri Khalid Al-Sada dari posisi komisaris perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima surat pengunduran diri Khalid Al-Sada pada 9 April 2026.

“Pada 9 April 2026, Perseroan menerima surat pengunduran diri Bapak Khalid Al-Sada selaku komisaris,” tulis perseroan, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Perseroan menyatakan, pengunduran diri Khalid Al-Sada dari posisi Komisaris Bank QNB berlaku efektif mengikuti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

Sejalan dengan pengunduran diri tersebut, perseroan memastikan tidak ada dampak terhadap kegiatan operasional ataupun kelangsungan usaha Bank QNB.

Perseroan menyebut, para pemegang saham pengendali dari Qatar National Bank (Q.P.S.C.) telah merekomendasikan kandidat komisaris untuk selanjutnya mengikuti uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Profil Khalid Al-Sada

Khalid Al-Sada merupakan warga negara Qatar yang saat ini berdomisili di Doha, Qatar. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) pada 26 Juni 2019 mengangkat Khalid Al-Sada sebagai komisaris Bank QNB Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan pengangkatannya efektif pada 11 Oktober 2019.

Selanjutnya, RUPST pada 30 Mei 2024 kembali mengangkat Khalid Al-Sada sebagai komisaris bank untuk masa jabatan hingga RUPST 2027. Selain itu, Bank juga menunjuk Khalid Al-Sada sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dengan masa kerja efektif 2024—2027.

Khalid Al-Sada memulai kariernya di Divisi Ritel Qatar Islamic Bank pada 1997–2004. Sejak 2004 hingga saat ini, dia meniti berbagai posisi strategis di Qatar National Bank, dengan jabatan terakhir sebagai Wakil Presiden Eksekutif Senior QNB Group Corporate and Institutional Banking. Selain itu, Khalid Al-Sada juga menjabat sebagai anggota dewan di QNB Mesir dan Al Mansour Bank di Irak.

Adapun, Khalid Al-Sada tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota dewan komisaris lainnya maupun anggota direksi. Kendati begitu, dia memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali utama Bank, yaitu Qatar National Bank (Q.P.S.C.).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) mengumumkan jadwal pembagian dividen untuk tahun buku 2025. Berikut jadwal pelaksanaan pembagian dividen tunai NISP.

Bank OCBC NISP akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku kepada para pemegang saham NISP sebesar Rp45 per saham atau total sebesar Rp1,03 triliun. Total nilai tersebut setara 20,42% dari laba bersih perseroan pada 2025.

Pembagian dividen tunai dilakukan usai mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang berlangsung pada 9 April 2026.

“Berdasarkan keputusan RUPST Bank OCBC NISP tanggal 9 April 2026, dengan ini diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian dividen tunai tahun buku 2025 kepada para pemegang saham,” tulis Perseroan dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Sejalan dengan hal tersebut, perseroan mengumumkan bahwa akhir periode perdagangan saham tanpa hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan negosiasi akan dilaksanakan pada 17 April 2026 sedangkan di pasar tunai pada 21 April 2026.

Kemudian, periode awal periode perdagangan saham tanpa hak dividen (ex dividen) jatuh pada 20 April 2026 untuk pasar reguler dan negosiasi, serta 22 April 2026 untuk pasar tunai.

Perseroan menyampaikan, tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date) akan dilaksanakan pada 21 April 2026. Pembayaran dividen akan berlangsung pada 4 Mei 2026.

Jadwal Pembagian Dividen Tunai NISP

RUPST: 9 April 2026

Pengumuman di situs web BEI, KSEI, dan Perseroan: 10 April 2026

Akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen)

-Pasar reguler dan negosiasi: 17 April 2026

-Pasar tunai: 21 April 2026

Awal periode perdagangan saham dengan hak dividen (ex dividen)

-Pasar reguler dan negosiasi: 20 April 2026

-Pasar tunai: 22 April 2026

Tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen (recording date): 21 April 2026

Tanggal pembayaran dividen: 4 Mei 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan salah satu alasan suku bunga kredit bank masih tinggi meski Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) telah turun sebesar 75 basis poin (bps) sejak Juni 2025.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan, rata-rata suku bunga simpanan perbankan masih berada di atas TBP, menandakan bahwa bank-bank belum patuh kepada TBK yang ditetapkan LPS.

“Ini menjadi salah satu alasan mengapa suku bunga kredit tidak bisa turun,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Dalam paparan yang disampaikan Anggito, proporsi simpanan nasabah di atas TBP terus meningkat. Pada Desember 2022, LPS mencatat proporsi simpanan nasabah di atas TBP sekitar 25%, kemudian menjadi 30% pada Desember 2024 dan 33% pada Desember 2025.

Anggito menuturkan, selama ini TBP selalu berada di atas tingkat bunga pasar. Kendati begitu pada 2025, dia mengakui bahwa LPS cukup agresif dalam menetapkan TBK sehingga berada di bawah suku bunga pasar.

“Padahal rule of thumb-nya memang harusnya tingkat bunga pasar itu melindungi suku bunga yang berlaku di pasar,” ujarnya.

Untuk itu, LPS melakukan sedikit evaluasi dan memutuskan untuk menetapkan TBP pada Januari 2026 di bank umum sebesar 3,50%, valas 2,00%, dan BPR 6,00%, alias sama dengan periode sebelumnya.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) sebelumnya mengungkapkan bahwa transmisi penurunan suku bunga kebijakan terhadap suku bunga perbankan terus berlanjut, baik pada suku bunga dana maupun suku bunga kredit. Sebagai catatan, otoritas moneter telah menurunkan BI-Rate sebesar 125 bps sepanjang 2025.

Adapun suku bunga deposito 1 bulan turun sebesar 56 bps dari 4,81% pada awal 2025 menjadi 4,25% pada Desember 2025. Kendati begitu, BI memandang bahwa upaya lanjutan perlu terus dilakukan untuk penurunan pemberian special rate kepada deposan besar.

Seiring menurunnya suku bunga dana, BI mencatat bahwa suku bunga kredit perbankan mulai menurun, yaitu sebesar 39 bps dari 9,20% pada awal 2025 menjadi sebesar 8,81% pada Desember 2025.

“Ke depan, upaya penurunan suku bunga dana dan kredit perbankan masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mendorong pertumbuhan kredit lebih tinggi guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Perry dalam konferensi pers RDG Januari 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening tidak aktif alias rekening dormant sepanjang 2025 mengalami peningkatan, meski secara pertumbuhan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika melihat dari grafik jumlah rekening tidak aktif, terdapat peningkatan pada 2025 dibandingkan posisi 2024. Kendati begitu, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu menyampaikan bahwa LPS tidak mengungkapkan angka total rekening dormant lantaran bersifat konfidensial

“Kami tidak menyampaikan angkanya karena ini cukup konfidensial, tapi kami bersama dengan OJK memerhatikan ini bahwa saat ini terjadi tambahan rekening yang tidak aktif itu meningkat,” ungkap Anggito dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip pada Minggu (12/4/2026).

Anggito menuturkan, sebuah rekening dikategorikan tidak aktif apabila memiliki saldo tertentu dalam waktu satu tahun, kriteria itu sedikit berbeda dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yakni 3 bulan.

Dalam paparan yang disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, pertumbuhan rekening dormant sepanjang 2025 sebesar 9,23% secara tahunan (year on year/YoY), menurun dibandingkan 2024 yang tumbuh sebesar 10,18% YoY.

Sementara itu, LPS mencatat terdapat 3 juta tambahan rekening yang dibuka oleh pihak bank pada 2025. Pada saat yang sama, jumlah rekening tidak aktif turut menanjak.

Kondisi ini lantas menjadi perhatian LPS dan Otoritas Jasa Keuangan. Sebab, rekening-rekening tidak aktif ini berpotensi disalahgunakan.

“Jangan sampai rekening-rekening yang dibuka tersebut tidak aktif. Ini jumlah rekening yang tidak aktif meningkat, meskipun dari sisi pertumbuhannya menurun,” tuturnya.

Di sisi lain, LPS mengungkapkan sebanyak 15,3 juta penduduk belum memiliki rekening pribadi. Kondisi ini lantas menjadi tantangan bagi lembaga tersebut lantaran Presiden Prabowo Subianto pada November 2025 menargetkan agar dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, setiap warga negara harus memiliki rekening pribadi.

Untuk itu, kata Anggito, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terus melakukan sinergi bersama dengan Komisi XI DPR RI untuk memperkuat literasi dan edukasi kepada masyarakat untuk memiliki rekening perbankan.

“Kami selalu bersama-sama dengan OJK untuk memastikan setiap tahun itu bisa dicapai lebih banyak,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Platform layanan pinjaman digital, KrediOne, berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggenjot literasi keuangan khususnya layanan pindar di generasi muda.

Direktur Utama KrediOne Kuseryansyah menjelaskan bahwa literasi keuangan kini menjadi salah satu faktor kunci agar masyarakat dapat memanfaatkan akses keuangan secara optimal. Menurutnya, literasi keuangan saat ini tidak hanya pemahaman tetapi kompetensi strategis.

“Di tengah percepatan inovasi finansial, kemampuan membaca peluang sekaligus mengelola risiko secara terukur menjadi pembeda antara akses yang memberdayakan dan yang justru menimbulkan kerentanan,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip, Minggu (12/4/2026).

Akses layanan keuangan digital yang makin luas, lanjut dia, membuat kualitas pengambilan keputusan menjadi elemen krusial yang menentukan dampak dari akses tersebut.

“Akses keuangan tanpa literasi adalah pedang bermata dua. Karena itu, setiap keputusan finansial harus diambil secara sadar, terukur, dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Dia menyebut peran industri pindar tidak hanya sebatas menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen adalah fondasi utama.

“Melalui edukasi berkelanjutan, kami ingin memastikan pertumbuhan industri berjalan selaras dengan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan komitmen, KrediOne mendorong literasi keuangan generasi muda melalui partisipasi dalam program edukasi “Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi” yang diselenggarakan oleh AFPI di Universitas Riau pada 8 April 2026. Kegiatan yang diikuti lebih dari 200 mahasiswa Universitas Riau ini merupakan kolaborasi antara AFPI, Universitas Riau, serta pelaku industri pindar.

Adapun, program ini memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai perkembangan industri keuangan digital, khususnya layanan Pindar, termasuk manfaat, potensi risiko, serta perbedaannya dengan praktik pinjaman online ilegal.