Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) meminta kepada pemerintah untuk memberikan dispensasi kepada angkutan barang bermuatan komoditas ekspor—impor agar dikecualikan dari pembatasan selama Lebaran 2026.

Ketua Umum MTI Pusat Haris Muhammadun menyampaikan, pemerintah perlu mengambil strategi pembatasan operasional yang selektif dengan mengurangi jenis dan jumlah barang yang harus dibatasi.

Pasalnya waktu 16-17 hari pelarangan operasional truk sumbu tiga atau lebih dengan muatan tertentu dinilai cukup lama. Menurut MTI, pembatasan cukup dilakukan sampai dengan 7 hari saja.

“Tapi solusi selektif tadi terhadap angkutan yang punya nilai ekonomi tinggi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti ekspor, saya pikir itu harus difasilitasi dengan dispensasi,” ujarnya dalam konferensi pers MTI, Senin (9/3/2026).

Solusi lain, yakni pengalokasian waktu operasional pada periode tertentu di sela-sela periode pembatasan yang lebih panjang (window time).

Strategi window time tersebut yang diterapkan pada Nataru lalu pada akhirnya dicabut dan diterapkan pembatasan secara penuh.

Selain itu, Haris melihat ke depannya pemerintah perlu melakukan strategi moda alternatif (Shifting Mode), dengan mengoptimalkan kapasitas angkutan barang di moda Kereta Api, kapal laut dan pesawat udara.

Hal ini untuk mengurangi beban angkutan barang di jalan melalui pemberian insentif, peningkatan konektivitas di pelabuhan dan bandara melalui manajemen operasional bersama, serta menerapkan pendekatan rantai pasok (supply chain) untuk mengidentifikasi asal tujuan barang guna menentukan moda yang paling sesuai.

“Patut dicoba, perjalanan Surabaya-Jakarta itu 3 hari ya tidak apa-apa, yang penting ada mode shifting. Kalau dikasih gratis atau tarif murah misalnya, pasti pelaku logistik lebih senang,” tambahnya.

Mengacu Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun 2026 (1447 H), kebijakan ini semata—mata untuk menjaga keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas pada masa libur Idulfitri.

Pembatasan selama 17 hari berlaku mulai Jumat (13/3/2026) pukul 12.00 hingga Minggu (29/3/2026) pukul 24.00 waktu setempat, di jalan tol maupun non tol kedua arah yang telah ditentukan.

Ketentuan pembatasan angkutan barang dilakukan terhadap mobil barang dengan tiga sumbu atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, mobil barang dengan kereta gandengan, serta seluruh mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan hasil galian meliputi (tanah, pasir, dan/atau batu), hasil tambang, dan bahan bangunan.

Pembatasan Tidak Berlaku, Khusus untuk Mobil Pengangkut:

-bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG)

-hewan ternak

-pupuk

-bantuan korban bencana alam

-barang pokok, terdiri atas:

a) beras

b) tepung terigu /tepung gandum/tepung tapioca

c) jagung

d) gula

e) sayur dan buah-buahan

f) daging

g) ikan

h) daging unggas

i) minyak goreng dan mentega

j) susu

k) telur

1) garam

m) kedelai

n) bawang

o) cabai.

Bisnis.com, JAKARTA — Cadangan devisa Indonesia dikhawatirkan semakin tergerus seiring pelemahan rupiah akibat tekanan global, terutama imbas perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

Posisi cadangan devisa Indonesia pada Februari 2026 pun sudah semakin menipis, hingga tersisa US$151,9 miliar. Jumlah itu kian susut, dari posisi awal pada Januari 2026 sebesar US$154,6 miliar.

Bank Indonesia (BI) mengakui cadangan devisa menyusut akibat langkah intervensi moneter yang dilakukan ketika deretan sentimen sejak awal tahun menekan rupiah. Belum lagi, pembayaran utang luar negeri pemerintah turut mengurangi porsi cadangan devisa.

Kendati demikian, bank sentral memastikan kecukupan cadangan devisa itu setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kemudian, kecukupannya berada di atas standar internasional yaitu sekitar 3 bulan impor.

"Bank Indonesia menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui siaran pers, Jumat (6/3/2026).

Ramdan menyampaikan bank sentral meyakini ke depannya sektor eksternal tetap baik didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai, serta aliran masuk modal asing. Optismisme itu bersandar kepada persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang tetap menarik.

"Bank Indonesia terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Asesmen serupa disampaikan oleh Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Perdede. Dia meyakini cadangan devisa saat ini masih tergolong kuat untuk menghadapi gejolak pendek, termasuk tensi geopolitik yang saat ini berkecamuk khususnya di kawasan Timur Tengah.

Namun, Josua mengingatkan bahwa cadangan devisa yang saat ini masih cukup, bukan berarti tidak terbatas. Apalagi, faktor penurunannya pada Februari 2026 ini disebabkan oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan langkah stabilisasi rupiah, sedangkan kajian internal juga menilai dalam jangka waktu penurunan masih berpotensi terjadi jika ketegangan geopolitik berlanjut.

Seperti yang telah dilakukan awal tahun ini, cadangan devisa diperkirakan bakal digunakan dengan maksimal untuk menstabilkan rupiah yang sudah sempat menyentuh level Rp17.000 per dolar AS.

"Tekanan terhadap rupiah sangat berpotensi meningkat bila konflik yang berdampak pada Selat Hormuz berlangsung lama," terang Josua kepada Bisnis.

Tekanan terhadap rupiah juga diperkirakan datang bersamaan dengan naiknya kebutuhan devisa untuk impor energi. Terkait dengan harga minyak, Josua menyebut dalam simulasi yang ada, konflik berkepanjangan dapat mendorong harga minyak ke atas US$75 sampai dengan US$100 per barel.

Sementara itu, gangguan di Selat Hormuz yang merupakan jalur logistik laut dapat semakin mendorong harga minyak ke atas yaitu sampai dengan US$130 per barel.

Oleh sebab itu, BI diperkirakan bakal lebih cenderung memprioritaskan stabilitas rupiah dan menggunakan cadangan devisa. Bahkan, instrumen lain yang dimiliki bank sentral yaitu ruang suku bunga diperkirakan terbatas ketika rata-rata harga minyak mencapai US$75 per barel dan rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2026 sekitar Rp16.750 per dolar AS.

Josua turut memperkirakan kebijakan moneter dapat menjadi lebih ketat bila harga minyak mencapai rata-rata US$80 per barel dan rupiah mendekati Rp17.000 per dollar AS.

"Kenaikan harga minyak akibat gangguan jalur energi global juga memang dapat mendorong penurunan cadangan devisa Indonesia. Sebab, saat harga energi naik, nilai impor ikut membesar, surplus perdagangan tertekan, defisit transaksi berjalan berpotensi melebar, dan kebutuhan Bank Indonesia untuk menjaga rupiah ikut meningkat," ujarnya.

Dari segi defisit transaksi berjalan, Josua memperkirakan defisit transaksi berjalan bisa melebar sekitar 0,48 poin persetase apabila rata-rata harga minyak dunia mencapai US$85 per barel tahun ini.

"Risiko ini menjadi lebih penting karena surplus perdagangan Januari 2026 sudah turun menjadi US$0,95 miliar dolar AS dan pertumbuhan impor sudah lebih cepat daripada ekspor. Jadi, jalur penurunan cadangan devisa dapat datang sekaligus dari membengkaknya tagihan impor energi dan dari penggunaan devisa untuk menstabilkan nilai tukar," pungkasnya.

WASWAS TRANSAKSI BERJALAN

Di tengah situasi saat ini, terdapat kerisauan pula terhadap Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang melemah seiring jatuhnya ekspor, serta kenaikan impor.

Surplus neraca dagang bahkan menyempit pada Januari 2026 ke US$954,3 juta atau terendah sejak Maret 2025 yakni US$158,8 juta.

Risiko dari melandainya perdagangan global ini bisa memengaruhi defisit transaksi berjalan, lantas berimbas terhadap neraca pembayaran. Pada kuartal IV/2025, defisit transaksi berjalan atau current account deficit sebesar US$2,5 miliar atau 0,7% terhadap PDB.

Sepanjang 2025, transaksi berjalan defisit US$1,5 miliar atau 0,1% terhadap PDB. Kendati defisitnya lebih susut dari 2024 yakni US$8,6 miliar atau 0,6% terhadap PDB, neraca pembayaran Indonesia secara umum tahun lalu ditutup dengan defisit US$7,8 miliar. Padahal pada 2024, neraca pembayaran Indonesia masih surplus US$7,2 miliar.

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. David Sumual lebih menggarisbawahi kekhawatiran terkait dengan neraca transaksi modal dan finansial. Sebab, ketahanan eksternal RI tak hanya dipengaruhi oleh neraca perdagangan namun juga transaksi modal dan finansial.

Aliran modal asing keluar atau capital outflow cukup deras keluar tahun lalu sehingga mencatatkan defisit US$4,2 miliar pada neraca transaksi modal dan finansial.

David mengatakan bahwa derasnya aliran modal asing keluar dari pasar keuangan RI bisa semakin menekan neraca pembayaran dari sisi transaksi modal dan finansial. Apalagi, jika diperburuk dengan sejumlah penurunan outlook rating kredit seperti dari Moody's dan Fitch belum lama ini.

"Yang paling khawatir sih mungkin [transaksi] modal dan finansial dari portofolio. Portofolio itu juga kita lihat ada beberapa yang jadi wake up call juga buat kita termasuk [penurunan outlook] rating kan kemarin. Mudah-mudahan ada perbaikan apa yg mereka jadikan kekhawatiran itu tidak terjadi," jelasnya kepada Bisnis.

David menyebut perlunya agar segera dilakukannya pembenahan oleh pemerintah, agar peringatan dari lembaga pemeringkat tidak mencapai perubahan peringkat. Sebab, aliran modal asing pasti akan diawali oleh portofolio baru disusul investasi langsung atau foreign direct investment (FDI).

"Biasanya kalau rating naik, portofolio duluan yang masuk habis itu baru jangkanya menengah panjang, FDI. Turun pun begitu. Kalau turun, outlook-nya berubah, atau rating turun, itu portofolionya duluan yang keluar baru yang keluar FDI-nya. Jadi makanya wake up call bagi kita," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyinggung target swasembada protein dan swasembada energi di tengah gejolak geopolitik global imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah berhasil mencapai swasembada beras setelah bertahun-tahun, sehingga tak akan kesulitan terkait pangan di tengah situasi perang.

“Kita juga sebentar lagi akan mencapai kemampuan kita, memenuhi kebutuhan protein kita. Apa pun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan,” kata Prabowo saat meresmikan 218 jembatan di berbagai daerah di Tanah Air secara virtual pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Dia lantas menyinggung target swasembada energi, sembari menyebut bahwa bangsa Indonesia memiliki karunia besar dengan kekayaan alamnya.

Menurut Prabowo, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri akan terpenuhi bukan dari impor luar negeri, tetapi dari tanaman-tanaman lokal pada masa mendatang.

“Dari kelapa sawit, dari singkong," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian memungkasi pernyataannya bahwa Indonesia akan keluar dari segala krisis dalam keadaan lebih baik dan lebih kuat apabila seluruh pihak bersatu.

Dalam perkembangan terakhir, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan proyek pengembangan peternakan ayam terintegrasi yang didukung pendanaan Rp20 triliun dari Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mulai berjalan tahun ini dalam rangka menuju swasembada protein.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, proyek pengembangan peternakan terintegrasi tersebut akan dibangun di lima wilayah Indonesia dan saat ini telah memasuki tahap awal konstruksi.

“Itu peternakannya ada lima wilayah. Kita sudah groundbreaking. Kita bangun mulai ini tahun, mudah-mudahan maksimal 2 tahun sudah selesai. Kalau bisa 1,5 tahun,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah bakal mempercepat implementasi bahan bakar nabati (BBN). Ini dilakukan seiring meningkatnya harga minyak mentah global imbas perang di Timur Tengah.
Bahlil mengatakan, transisi menuju energi bersih seperti biodiesel campur solar 50% atau B50 dan bahan bakar campuran yang terdiri dari 20% etanol dan 80% bensin (E20) bisa menjadi salah satu solusi.
Apalagi, saat ini harga minyak global telah menyentuh level di atas US$100 per barel. Angka itu telah melampaui harga minyak dalam asumsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026, yakni US$70 per barel.
"Karena kalau harga minyaknya fosil bisa melampaui US$100 per barel, maka itu lebih murah. Kita akan blending untuk diesel itu antara B0 dengan B40 sekarang menjadi B50. Atau kita bikin mandatory untuk bensin dan itu lebih bersih. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang akan kita lakukan," tutur Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Senin (9/3/2026).
Semula implementasi E20 direncanakan dimulai pada 2028.Lebih lanjut, Bahlil memastikan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga Idulfitri 2026, meski harga minyak global mendidih.
Dia pun mengatakan, hingga saat ini pihaknya tak akan menaikkan harga BBM di masyarakat. Ini khususnya untuk jenis BBM subsidi seperti Pertalite dan solar.
"Saya pastikan agar masyarakat tidak usah merasa gimana menyangkut dengan harga, karena sampai dengan Hari Raya ini Insya Allah gak ada kenaikan harga BBM untuk subsidi," ucapnya.
Di samping itu, dia juga memastikan bahwa stok BBM di Tanah Air masih cukup. Artinya, tidak ada isu soal ketahanan minyak.
Kendati demikian, pihaknya bakal tetap mencermati perkembangan harga minyak di tengah konflik. Pihaknya juga bakal memutar otak agar anggaran negara bisa disalurkan secara efisien.
"Kita juga akan melihat seberapa penting dan langkah apa yang harus kita lakukan dalam rangka melakukan efisiensi. Efisiensi itu adalah penyelamatan terhadap keuangan negara dan juga adalah optimalisasi terhadap seluruh energi yang kita punya," jelas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pasokan pangan Indonesia aman di tengah gejolak geopolitik global imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan 218 jembatan di berbagai daerah di Tanah Air secara virtual pada hari ini, Senin (9/3/2026).

Kepala Negara menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah berhasil mencapai swasembada beras setelah bertahun-tahun, serta diiringi target berikutnya untuk mencapai swasembada komoditas protein dan energi.

“Apa pun terjadi di mana bangsa-bangsa lain banyak akan mengalami kesulitan, minimal kita aman masalah pangan,” kata Prabowo.

Menurutnya, Indonesia juga memiliki karunia besar dengan kekayaan alamnya, sehingga menjadi modal awal menuju swasembada energi.

Prabowo menyampaikan bahwa kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri akan terpenuhi bukan dari impor luar negeri, tetapi dari tanaman-tanaman lokal pada masa mendatang.

“Dari kelapa sawit, dari singkong, sampaikan ke seluruhnya ke depan hampir semua kebutuhan jembatan di semua daerah-daerah kita bisa kita selesaikan, terutama yang menyangkut kebutuhan rakyat di desa-desa terpencil,” ujar eks Danjen Kopassus ini.

Dia lantas mengajak seluruh pihak agar terus bersatu demi memperkuat kedudukan Indonesia untuk keluar dari segala krisis dalam keadaan lebih baik.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sedang menyiapkan sejumlah upaya untuk meredam dampak perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran, terutama pada energi dan pangan nasional.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat selalu difungsikan sebagai shock absorber, guna meredam transmisi konflik terutama pada energi dan pangan.

“Fokus utama adalah menjaga daya beli masyarakat jika terjadi fluktuasi harga komoditi terutama energi di tingkat global,” kata Haryo kepada Bisnis, Minggu (1/3/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Astra Infra memproyeksikan sebanyak 6,8 juta kendaraan akan melintasi tiga ruas tol utamanya selama periode H-10 hingga H+10 Lebaran 2026.

Angka tersebut merupakan akumulasi trafik dari tiga ruas tol yakni Tangerang-Merak (Marga Mandalasakti/MMS), Cikopo-Palimanan (Lintas Marga Sedaya/LMS), dan Jombang-Mojokerto (Marga Harjaya Infrastruktur/MHI).

VP Operational Policy and Government Relations di Astra Infra, Novianto Dwi Wibowo menjelaskan estimasi tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 2,1% dibandingkan dengan realisasi trafik pada masa Lebaran 2025.

"Secara total untuk 3 ruas utama kita yaitu Tangerang-Merak, Cikopo-Palimanan, dan Jombang-Mojokerto, maka akan ada peningkatan perkiraan kita 6,8 juta kendaraan akan melalui 3 ruas utama kami," ujar Novianto dalam konferensi Pers di Jakarta, Senin (9/3/2026).

Perinciannya, ruas Tangerang-Merak diprediksi menampung volume tertinggi mencapai 3,4 juta kendaraan atau naik 2,5% dari tahun lalu. Sementara itu, ruas Cikopo-Palimanan diperkirakan akan dilintasi 2,3 juta kendaraan, tumbuh sekitar 1,8%.

Kemudian, di wilayah Jawa Timur, ruas Jombang-Mojokerto diproyeksikan mencatat trafik sebanyak 1,1 juta kendaraan. Volume kendaraan di ruas ini meningkat 1,4% dibandingkan dengan periode Lebaran 2025.

"Untuk menghadapi 6,8 juta perkiraan yang akan melakukan perjalanan tadi, kami tentu saja mempersiapkan segala hal untuk memastikan pengguna jalan merasakan arus mudik dan balik yang lancar, aman dan nyaman," jelasnya.

Persiapan sarana mencakup pemasangan lebih dari 500 unit CCTV dan sistem traffic counting guna pemantauan jumlah kendaraan secara real-time. Manajemen Astra Infra juga menyiagakan 800 personel selama 24 jam dengan dukungan operasional dari 90 unit armada patroli dan ambulans.

Dari sisi fasilitas penunjang, terdapat 29 rest area yang telah dilengkapi dengan SPBU, SPKLU, serta fasilitas umum lainnya. Bowo menyebut, pihaknya juga menjalin kolaborasi intensif dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian PU, dan pihak Kepolisian untuk koordinasi rekayasa lalu lintas.

"Sarana dan prasarana ini kita sudah menyiapkan 500 lebih CCTV yang sekarang sudah terpasang, kemudian ada traffic counting untuk kita mengetahui secara real time berapa jumlah kendaraan yang melalui ruas kita per jam," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memotong pos anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak produktif.

Rencana itu datang lantaran atas kekhawatiran terhadap kesinambungan fiskal usai lonjakan harga minyak dunia akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.

"Jadi MBG enggak akan dipotong, kecuali yang enggak produktif," terang Purbaya kepada wartawan saat ditemui di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Purbaya menyebut anggaran MBG bakal diprioritaskan untuk penyediaan makanan. Belanja-belanja yang dianggap nonprioritas tidak akan disetujui.

"Ya kami lihat aja. Kalau dia ngajuin beli motor lagi, coret. Beli komputer lagi, coret. Yang enggak perlu-perlu, yang enggak berhubungan dengan makanan," tuturnya.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengatakan bahwa otoritas fiskal akan melihat perkembangan dampak dinamika harga minyak kepada APBN dalam waktu satu bulan ke depan. Namun, dia memastikan belanja anggaran MBG tetap efektif dan efisien.

"Kami pastikan yang dibelanjakan betul-betul efektif dan efisien. Sambil lihat sebulan nih MBG ya gitu ya," terangnya.

Adapun realisasi anggaran MBG sampai dengan akhir Januari 2026 mencapai Rp36,6 triliun atau 10,9% dari pagu Rp335 triliun.

Sementara itu, sampai dengan 21 Februari 2026, program tersebut telah diterima oleh 60,24 juta penerima dan disalurkan melalui 23.678 satuan pemenuhan pelayanan gizi (SPPG).

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di Indonesia mulai mempertimbangkan sumber alternatif bahan baku sulfur di tengah potensi gangguan pasokan dari kawasan Timur Tengah akibat konflik geopolitik dan risiko penutupan jalur pelayaran strategis.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Haykal Hubeis mengatakan, produsen smelter dinilai masih memiliki opsi pasokan dari wilayah lain, termasuk negara-negara bekas Uni Soviet yang diketahui memiliki cadangan sulfur.

"Ya bekas negara-negara Uni Soviet dulu, seperti Turkmenistan dan daerah-daerah di sekitarnya situ, saya pikir mereka masih punya stok," kata Haykal kepada Bisnis, Senin (9/3/2026).

Meski demikian, Haykal menilai akses logistik dari kawasan tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait jalur distribusi dan dampak sanksi internasional terhadap negara-negara yang beririsan dengan Rusia.

Hal ini dapat memengaruhi kelancaran perdagangan sulfur jika industri Indonesia mencoba beralih ke sumber pasokan tersebut.

"Tapi kalau produsennya sih ada di sana sih saya tahu itu ada mereka mereka punya beberapa sulfur," terangnya.

Sulfur merupakan bahan penting dalam proses pengolahan mineral di smelter. Pada industri nikel maupun beberapa sektor lain, sulfur umumnya digunakan dalam proses produksi asam sulfat yang berperan dalam pemurnian logam dan pengolahan bijih mineral.

Selain itu, bahan kimia tersebut juga banyak dimanfaatkan dalam industri pupuk dan proses metalurgi lainnya yang membutuhkan reaksi kimia berbasis asam sulfat.

Di sisi lain, ketergantungan sebagian smelter pada pasokan sulfur dari Timur Tengah memang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terjadi karena kawasan tersebut merupakan salah satu produsen utama sulfur yang berasal dari proses pemurnian minyak dan gas.

Konflik yang melibatkan sejumlah negara di Timur Tengah serta potensi gangguan pada jalur pelayaran seperti Selat Hormuz berisiko mengganggu distribusi bahan baku tersebut, terutama bagi smelter yang memiliki kontrak pasokan dari wilayah tersebut.

"Distribusinya pasti akan terganggu dan logistiknya pasti akan terganggu bagi siapa smelter yang memang sudah mengalami kerja sama dengan Timur Tengah pasti akan mengalami gangguan untuk supply," terangnya.

Haykal menuturkan bahwa smelter yang paling berpotensi terdampak dari gangguan pasokan tersebut umumnya berasal dari sektor nikel. Beberapa fasilitas pengolahan diketahui mulai menjalin kerja sama pasokan sulfur dari kawasan Timur Tengah dalam 2 hingga 3 tahun terakhir.

Namun demikian, tidak semua industri smelter di Indonesia bergantung pada pasokan dari kawasan tersebut sehingga dampaknya dinilai tidak akan merata ke seluruh sektor pengolahan mineral.

"Kalau ada problema konflik di Timur Tengah, memang ada beberapa area smelter, industri smelter yang memang ada terkena imbasnya karena mereka punya strong supply di Timur Tengah itu memang basic industri oil and gas di sana, termasuk sulfur ini sebagai hasil dari derivatif dari industri oil and gas di sana," terangnya.

Di dalam negeri, ketersediaan sulfur juga dinilai belum mampu menjadi solusi utama memenuhi kebutuhan smelter. Selain jumlahnya terbatas, spesifikasi sulfur lokal dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan teknis industri pengolahan mineral.

Dengan kondisi tersebut, pelaku industri menilai langkah paling realistis saat ini adalah mencari sumber pasokan alternatif di pasar global sambil menunggu perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah.

"Sulfur dalam negeri, itu pertama memang sedikit. Kedua spesifikasinya kelihatannya agak berbeda dengan kebutuhan-kebutuhan smelter ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) masih berupaya mengevakuasi dua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) yang terjebak di kawasan Teluk Persia imbas eskalasi konflik di Timur Tengah.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan bahwa pihaknya terus memonitor perkembangan situasi di Selat Hormuz sembari berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan upaya evakuasi. Arya pun berharap kedua kapal tersebut dapat segera keluar dari area Teluk dan berlayar kembali ke Tanah Air.

"Mohon doanya agar tim kami di sana bisa segera kembali dan tentunya ini harapan keselamatan dari aset dan juga pekerja kita yang di sana terus kami monitor. Kami upayakan yang terbaik untuk mereka," kata Arya, Senin (9/3/2026).

Arya juga memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi dengan awak Pertamina yang berada di kawasan Timur Tengah masih terjalin dengan baik, tanpa menjelaskan lebih jauh mengenai kondisi terkini.

"Tentunya saling update dan sampai saat ini kami terus memonitor perkembangan. Masih dalam pengawasan kami," ujar Arya.

Diberitakan sebelumnya, dua kapal tanker milik Pertamina International Shipping tengah berada di area Teluk Persia saat terjadinya serangan militer gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran pada Sabtu (28/2/2026).

Pada Minggu (1/3/2026), Pertamina melaporkan dua kapal miliknya yang masih berada di dalam area teluk yakni Pertamina Pride dengan Ship Management dari NYK dan kapal Gamsunoro yang saat ini dikelola oleh Synergy Ship Management.

Kapal Gamsunoro tepatnya tengah berada di Khor al Zubair, Irak, sementara kapal Pertamina Pride tengah melakukan proses loading di Ras Tanura, Provinsi Timur Arab Saudi.

Selain kedua kapal tersebut, kapal lain yang tengah berada di Timur Tengah adalah kapal PIS Rinjani yang sedang berada di Anchor-Khor Fakkan, Uni Emirat Arab dan kapal PIS Paragon yang berada di Oman.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, evakuasi kapal tanker Pertamina telah dibahas bersama Pertamina dalam rapat koordinasi. Pemerintah tengah mengupayakan langkah diplomasi agar kedua kapal dapat segera keluar dari area terdampak.

“Menyangkut dengan dua kapal yang dari Selat Hormuz yang sekarang lagi balik, tadi juga dibahas oleh Pertamina. Kita lagi upaya diplomasi agar ada cara yang lebih baik untuk mereka bisa dikeluarkan,” ujar Bahlil dalam konferensi pers di ESDM, Selasa (3/3/2026).

Menurut dia, jalur pelayaran di sekitar Selat Hormuz memang mengalami gangguan akibat dinamika konflik di kawasan tersebut. Kondisi ini berdampak pada arus distribusi minyak mentah dan produk energi global, termasuk pengiriman yang menuju Indonesia. (Hendri T. Asworo)

Bisnis.com, DENPASAR – Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai diproyeksikan akan melayani 1,1 juta penumpang selama arus Mudik Lebaran 2026.

General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Nugroho Jati menjelaskan pergerakan penumpang selama arus mudik dan libur Lebaran 2026 meningkat 1% dibandingkan dengan momen yang sama di 2025. Peningkatan terjadi dari sejumlah rute favorit seperti Jakarta, Labuan Bajo hingga Balikpapan.

Pertumbuhan penumpang tersebut didukung oleh kebijakan pemerintah yang memperbolehkan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA), kemudian libur Idulfitri yang bersamaan dengan perayaan Nyepi membuat masyarakat leluasa melakukan perjalanan.

Saat ini 4 maskapai sudah mengajukan penambahan penerbangan atau extra flight diantaranya Air Asia, Lion Air, Citilink dan Pelita Air. "Penerbangan tambahan diajukan untuk rute Cengkareng, Surabaya, Labuan Bajo dan Balikpapan," jelas Jati kepada media, Senin (10/3/2026).

Selama arus mudik, pergerakan pesawat diproyeksikan mencapai 6.700 pergerakan, baik internasional maupun domestik. Puncak arus mudik terjadi pada 18 April 2026 dengan pergerakan penumpang mencapai 71.000 pada tanggal tersebut.

Untuk mengoptimalkan layanan, Angkasa Pura akan membuka posko mudik selama 18 hari, yang akan dimulai pada 13 Maret - 30 Maret 2026. Sejumlah 2.900 personel akan dikerahkan selama bertugas selama arus mudik. Jati menjelaskan Bandara akan beroperasi selama 24 jam.

Selama hari raya Nyepi, Bandara I Gusti Ngurah Rai akan tutup, penerbangan terakhir dijadwalkan pada 18 Maret 2026 malam hari.

"Kami pastikan jelang Nyepi sudah tidak ada lagi penumpang di Bandara," jelas Jati.

Selama Nyepi 440 pergerakan pesawat yang biasanya bergerak setiap hari akan terhenti, dan bandara dibuka kembali pada 20 Maret 2026.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Pertamina (Persero) mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian secara berlebihan atau panic buyingBBM menyusul adanya gangguan pasokan minyak global imbas konflik di Timur Tengah.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia memastikan ketersediaan stok BBM Indonesia masih sangat mencukupi lantaran pasokan tidak terdampak langsung oleh situasi di Timur Tengah.

"Stok BBM kita secara nasional aman di atas standar minimum rata-rata cadangan BBM sehingga tidak ada alasan untuk masyarakat melakukan panic buying," ujar Anggia, Senin (9/3/2026).

Saat ini, ketahanan stok (coverage days) BBM Indonesia berada di atas standar nasional, yakni 21 hari. Anggia menekankan bahwa ketahanan stok 21 hari ini bukan berarti stok BBM di Tanah Air akan habis dalam 21 hari ke depan.

Ketahanan stok 21 hari harus dipahami sebagai stok operasional normal yang selalu dijaga dalam sistem logistik energi nasional.

"Jangan beranggapan 21 hari kemudian dari tanggal 9 terus 30 Maret habis, tidak begitu. Karena 21 hari itu standar minimum dan setiap hari terus bertambah, baik dari produksi dalam negeri maupun dari produk yang kita beli dari luar," jelas Anggia.

Untuk itu, Anggia mengingatkan agar masyarakat tidak melakukan penimbunan BBM. Tindakan menimbun BBM adalah perbuatan melanggar ketentuan dan memiliki konsekuensi hukum.

"Kondisi kita yang saat ini normal, dengan adanya panic buying tentu akan menimbulkan situasi yang tidak baik-baik saja akhirnya," tutur Anggia.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita menambahkan bahwa Perseroan telah menyiapkan ketersediaan BBM dengan sebaik mungkin. Masyarakat pun diminta untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Terkait dengan stok, kami pastikan tidak ada masalah," imbuh Arya. (Hendri T. Asworo)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyalurkan tambahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) untuk 3 provinsi yang terdampak bencana Sumatra yakni Aceh, Sumatra Barat dan Sumatra Utara senilai total Rp4,39 triliun.

Tambahan anggaran yang disalurkan ke total 67 daerah terdampak bencana itu merupakan pengembalian alokasi pagu TKD APBN 2026 sehingga menjadi sama dengan 2025. Sebagaimana diketahui, pagu TKD 2026 turun menjadi Rp693 triliun dari yang sebelumnya dianggarkan pada 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kebijakan tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.59/2026 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat.

"Pemanfaatan bantuan tambahan TKD tersebut diarahkan untuk mendukung Pemda dalam pemulihan pasca bencana, selain dengan memanfaatkan pendanaan dari pemerintah pusat melalui tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi," terang Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro melalui siaran pers, Senin (9/3/2026).

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menetapkan besaran alokasi tambahan TKD kepada 67 daerah terdampak bencana Sumatra itu sebesar Rp10,65 triliun.

Pemberiannya dilakukan dalam tiga tahap hingga memenuhi selisih penurunan total alokasi pada APBN 2026 terhadap alokasi di 2025 setelah Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 tentang Efisiensi.

Penyaluran dana tambahan TKD ini melalui tambahan dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), serta dana otonomi khusus (Otsus). Tambahan senilai Rp4,39 triliun atau 40% disalurkan pada akhir Februari 2026 itu merupakan gelombang pertama.

Kemudian, gelombang kedua sebesar 30% pada Maret 2026 dan 30% pada April 2026.

Relaksasi Penyaluran TKD

Selain menambah anggaran TKD, Purbaya telah mengatur relaksasi penyaluran dan penggunaan TKD pada daerah terdampak bencana melalui PMK No.102/2025. Relaksasi ini di antaranya berupa penyaluran tanpa syarat salur dan penggunaan TKD earmarked untuk penanganan bencana alam dan pemulihan pascabencana alam, serta relaksasi atas kewajiban pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada daerah yang terdampak bencana.

Terdapat sejumlah bentuk relaksasi kewajiban pinjaman PEN Daerah yang dapat diberikan bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Pertama, penundaan pembayaran pokok dan/atau bunga selama masa pascabencana. Kedua, perpanjangan jangka waktu pinjaman hingga 15 tahun. Ketiga, penghapusan sisa kewajiban pinjaman secara kondisional bagi infrastruktur yang mengalami kerusakan total atau berat akibat banjir, banjir bandang, maupun tanah longsor dengan tingkat kerusakan melebihi 70% dari nilai aset yang dibiayai.

Namun demikian, Kemenkeu mengingatkan bahwa fasilitas relaksasi tersebut tidak bersifat otomatis, melainkan diberikan sesuai pinjaman PEN yang berlaku. Sampai dengan saat ini, relaksasi pinjaman PEN tersebut telah dimanfaatkan oleh empat Pemda yang terdampak bencana di Sumatra.

Berdasarkan data yang dimiliki Kemenkeu, otoritas fiskal sampai dengan Februari 2026 telah menyalurkan anggaran TKD ke tiga provinsi terdampak bencana itu senilai Rp23,18 triliun atau 54,07% lebih tinggi dibandingkan 2025. Penyalurannya juga sudah termasuk tambahan penyaluran senilai Rp4,39 triliun.

"Dukungan fiskal melalui tambahan TKD melengkapi berbagai program tanggap darurat serta rehabilitasi dan rekonstruksi untuk pasca bencana Sumatra. Seluruh kebijakan ini ditujukan agar pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi serta menjaga keberlanjutan layanan publik dan membantu pemulihan ekonomi masyarakat," pungkas Deni.