Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog memastikan harga beras dalam negeri tetap stabil alias tidak naik di tengah lonjakan harga plastik imbas perang Timur Tengah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil sikap tegas untuk menjaga stabilitas harga pangan, termasuk beras, di tengah tekanan kenaikan biaya kemasan plastik.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Jadi sudah ditentukan pada saat beliau mengambil rapat istana kemarin. Tidak ada kenaikan harga pangan, termasuk harga beras. Jadi tidak ada kenaikan harga pangan maupun harga beras,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rizal mengatakan saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 4,72 juta ton per 13 April 2026, dan diproyeksikan menembus 5 juta ton dalam 10 hari ke depan.

“Beras kita dalam posisi yang luar biasa cadangan stoknya. Jadi kami yakinkan tidak ada kenaikan harga pangan khususnya beras untuk masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Meski demikian, Rizal mengakui lonjakan harga plastik menjadi tantangan baru bagi Bulog, terutama untuk kebutuhan kemasan distribusi beras dan bantuan pangan.

Untuk itu, Bulog telah menggelar rapat direksi dan mengambil sejumlah kebijakan strategis, termasuk menyesuaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan kondisi terkini akibat kenaikan harga biji plastik. Namun, penyesuaian tersebut tetap diupayakan seminimal mungkin guna menekan lonjakan biaya.

Selain itu, Bulog juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memperoleh keringanan harga, mengingat penggunaan kemasan plastik sangat besar dalam penyaluran produk untuk masyarakat seperti bantuan pangan dan beras SPHP.

“Mudah-mudahan kita diberikan harga yang terbaik dengan harga yang paling rendah. Namun tidak mengurangi ataupun menurunkan kualitas dari kemasan tersebut. Harapannya seperti itu,” lanjutnya.

Sebelumnya, Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) menyampaikan lonjakan harga bahan baku plastik imbas penutupan Selat Hormuz sudah merembet ke tingkat konsumen dengan kenaikan hingga 50%.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Plastik Hilir Indonesia (Aphindo) Henry Chevalier mengatakan kondisi ini berpotensi memicu inflasi yang lebih luas, di tengah daya beli masyarakat yang sudah melemah.

Kenaikan biaya bahan baku plastik ini secara otomatis mengerek biaya produksi industri hilir, yang kemudian diteruskan ke harga produk akhir seperti kemasan makanan dan minuman (mamin), hingga produk farmasi.

“Kantong-kantong kresek saja yang tadinya harga berapa, sekarang sudah naik hampir 50% harganya,” kata Henry saat dihubungiBisnis.

Henry menjelaskan penutupan Selat Hormuz telah memicu gangguan serius pada rantai pasok bahan baku plastik. Kondisi ini membuat pelaku usaha tidak berani melakukan kontrak dengan pelanggan karena risiko kelangkaan pasokan, meskipun secara finansial mereka masih mampu.

Di sisi lain, upaya impor bahan baku plastik juga terganggu. Bahkan, dia menuturkan perusahaan asuransi disebut enggan menanggung pengiriman yang melintasi Selat Hormuz, sehingga pelayaran turut menahan risiko. Akibatnya, arus pasokan semakin terhambat.

Negara pemasok di Asia seperti China, Thailand, dan Vietnam kini lebih memprioritaskan kebutuhan domestik dan mulai membatasi ekspor. Sejumlah negara bahkan menahan pasokan untuk menjaga ketersediaan dalam negeri. Imbasnya, pasokan bahan baku plastik di dalam negeri berada pada level yang tidak aman.

Situasi ini mendorong lonjakan harga bahan baku plastik hingga 40%–50% di pasar. Kenaikan harga tersebut memperparah tekanan yang sudah dirasakan pelaku industri.

Di sisi lain, kemampuan industri petrokimia dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 50%–60% kebutuhan, atau sekitar 40%–50% sisanya masih bergantung pada impor, terutama dari kawasan Timur Tengah dan sebagian dari China.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menegaskan bahwa sektor logistik wajib menerapkan sertifikasi halal secara menyeluruh pada tahun 2026. Penegasan tersebut disampaikan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, dalam kegiatan Halal Bihalal keluarga besar Asperindo di Jakarta.

Dalam sambutannya, Kepala BPJPH yang akrab disapa Babeh Haikal menjelaskan bahwa konsep halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup seluruh rantai proses, termasuk distribusi dan logistik.

“Halal dalam bidang logistik menjadi bagian penting dari jaminan produk halal. Ini bukan hanya soal produk akhirnya, tetapi juga bagaimana proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusinya dilakukan secara sesuai dengan prinsip halal,” kata Haikal dikutip dari laman resmi BPJPH, Senin (13/4/2026).

Dia juga menekankan bahwa halal dapat menjadi barrier to entry yang strategis untuk melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam negeri dari masuknya produk luar yang tidak memenuhi standar halal.

“Halal bukan sekadar kewajiban, tetapi juga instrumen perlindungan bagi UMKM kita dari serbuan produk impor,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala BPJPH menegaskan bahwa sektor logistik tidak lagi memiliki ruang untuk menunda implementasi sertifikasi halal. Sejalan dengan kebijakan nasional, kewajiban sertifikasi halal akan berlaku secara menyeluruh pada tahun 2026.

“Untuk industri logistik, tidak ada tawar-menawar lagi. Tahun 2026 menjadi titik wajib bagi pelaku usaha untuk bersertifikat halal,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Haikal Hasan juga mengingatkan pentingnya pengendalian titik kritis dalam proses logistik. Dia menyoroti bahwa pemisahan antara produk halal dan non-halal harus dilakukan secara ketat untuk menjaga integritas kehalalan produk.

“Produk seperti daging halal dan non-halal wajib dipisahkan tempatnya. Ini menjadi standar yang harus dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha logistik,” jelasnya.

BPJPH berharap sinergi antara pemerintah dan pelaku industri logistik semakin kuat dalam membangun ekosistem halal nasional yang terintegrasi dan berdaya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa sebanyak 15,8 juta badan usaha sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani menyebut data kepemilikan NIB ini merupakan sepanjang periode 2021 sampai dengan April 2026.

Menurutnya, terdapat lonjakan jumlah NIB khususnya sejak implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

"Dari Oktober 2025 sampai dengan 8 April 2026 selama lima bulan terjadi lonjakan menjadi 1,8 juta NIB, hanya dalam jangka waktu lima bulan," terangnya pada rapat bersama Komisi XII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rosan menyebut PP No.28/2025 ini memberikan kepastian dari segi perizinan. Dengan prinsip fiktif positif, permohonan izin berusaha kepada badan/pejabat pemerintahan dianggap dikabulkan secara hukum apabila tidak direspons dalam jangka waktu 20 hari.

Sejak implementasi regulasi itu, pria yang juga CEO Danantara Indonesia itu menyebut pihaknya sudah mengeluarkan 258 izin secara fiktif positif.

Alhasil, Rosan menyebut dari kurun waktu Oktober 2025 sampai dengan 8 April 2026, lonjakan mendorong kepemilikan NIB menjadi total 15,8 juta.

Dari hal tersebut, Rosan pun mengeklaim hal ini turut menunjukkan keinginan menjalankan usaha dan berinvestasi masih ada.

"Walaupun mungkin banyak pihak menyampaikan, banyak pengamat menyampaikan, wah ini mereduksi dari keinginan berusaha tetapi angka-angka kami tidak menyatakan seperti itu. Angka-angka kami justru, dan ini real angka-angka yang kami capture dan ini semua datanya lengkap dari nama, perusahaan, alamat, bidang usaha dan yang lain-lainnya," pungkasnya.

Adapun penerapan PP No.18/2025 ini berlaku pada sistem Online Single Submission (OSS) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, yang turut diintegrasikan dengan pangkalan data 18 kementerian/lembaga lainnya.

Dengan demikian, kementerian/lembaga yang turut terlibat dalam penerbitan izin berusaha harus menerapkan service level agreement yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas bersama tiga Ketua Serikat Pekerja/Buruh PTFI menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTFI ke-24 periode 2026-2028, di Jakarta, Jumat (10/4). Ketiga Ketua Serikat Pekerja/Buruh tersebut yaitu Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Yudha Noya, Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Makmesser Kafiar, dan Serikat Pekerja Mandiri Papua (SPMP) Virgo Solossa.

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, turut hadir menyaksikan prosesi penandatanganan PKB serta menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh karyawan dan tim perunding. Ia berharap PKB yang telah disepakati dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan.

“Perjanjian Kerja Bersama ini menjadi momentum penting bagi dua komponen utama perusahaan, yaitu manajemen dan serikat pekerja/buruh sebagai perwakilan pekerja, untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun agenda bersama. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat tantangan ke depan yang akan dihadapi tidaklah mudah,” kata Yassierli.

Ia menyampaikan, Kemnaker memiliki perhatian tinggi terhadap proses perumusan hingga penandatanganan PKB. Kemnaker turut mengawal proses tersebut melalui mediator hubungan industrial yang siap turun apabila terjadi kendala dalam perundingan.

Menteri juga menyampaikan rasa syukur dan doanya kepada PTFI, pekerja, serta masyarakat Papua. “Kita bersyukur PKB telah ditandatangani. Saya doakan PT Freeport Indonesia maju, sejahtera pekerja dan rakyat Papua,” katanya.

Sementara itu Tony Wenas dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada tiga serikat pekerja/buruh yang telah menyelesaikan proses verifikasi, penyusunan tata tertib, hingga berhasil mencapai kesepakatan penuh setelah proses perundingan yang berlangsung selama 18 hari sejak dimulai pada 23 Februari 2026.

“PKB yang kita tandatangani saat ini adalah yang ke-24, jadi sudah 48 tahun kita ada PKB, mungkin salah satu yang terlama di Indonesia,” kata Tony.

Ia menjelaskan poin-poin penting yang telah disepakati, antara lain kenaikan upah serta peningkatan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan akomodasi di luar fasilitas perusahaan, tunjangan pekerja tambang bawah tanah, tunjangan pendidikan sekolah, serta tunjangan hari tua dan lainnya dengan komitmen utama untuk terus mengutamakan keselamatan kerja.

Penandatanganan PKB 2026-2028 merupakan puncak dari perundingan yang dilakukan antara perwakilan manajemen PTFI dan tiga serikat pekerja/buruh. Rangkaian kegiatan diawali dengan pembacaan dan pengesahan tata tertib sebagai landasan bersama dalam menjalankan proses dialog.

Komposisi tim perunding terdiri dari Tim Perunding Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pengusaha sebanyak 8 orang, Tim Perunding PKB Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebanyak 9 orang, dan Tim Perumus Pedoman Hubungan Industrial (PHI) Pengusaha sebanyak 9 orang dan Tim Perumus PHI SP/SB sebanyak 9 orang.

PKB merupakan instrumen penting dalam memberikan perlindungan kerja, kepastian hak, serta wujud komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja. Proses pembaruan PKB diharapkan menjadi ruang dialog yang terbuka, konstruktif, dan berlandaskan saling menghormati guna menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkelanjutan.

“Terima kasih atas dukungan dan peran aktif pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan di tingkat provinsi maupun kabupaten, serta Pimpinan Pusat SPSI dan SBSI, yang telah mendukung proses dialog dan tercapainya kesepakatan Perjanjian Kerja Bersama ini,” kata Tony.

Tony Wenas juga menegaskan bahwa bagi manajemen PTFI, serikat pekerja/buruh tidak sekadar dipandang sebagai mitra kerja, tetapi merupakan bagian dari keluarga besar perusahaan yang saling mendukung dan melindungi dalam perjalanan bersama PTFI.

“Kesepakatan yang terjadi menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan bersama, yaitu memastikan operasional perusahaan berjalan dengan baik sehingga meningkatkan kesejahteraan karyawan, keluarga, dan masyarakat,” kata Tony.

Sementara itu, Ketua Tim Perunding Serikat/Serikat Buruh Yudha Noya berharap dengan disahkannya PKB ini, seluruh pekerja dapat merasakan suasana kerja yang semakin aman dan nyaman, serta keluarga besar PTFI semakin sejahtera dalam naungan perusahaan yang terus maju dan berkembang.

“Penandatanganan PKB–PHI PTFI ini bukan sekadar seremonial penandatanganan dokumen. Ini merupakan bukti nyata bahwa kemitraan dan musyawarah mufakat telah benar-benar terwujud,” kata Yudha Noya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menginisiasi pembentukan satuan tugas (satgas) baru untuk mengakselerasi program pembangunan program 3 juta rumah.

Unit kerja khusus ini dibentuk guna mengurai berbagai kendala teknis dan operasional pelaksanaan program 3 juta rumah di lapangan, terutama yang berkaitan langsung dengan sektor jasa keuangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa satgas ini memiliki mandat luas untuk menangani seluruh persoalan krusial di sektor perumahan demi memastikan target pemerintah tercapai tepat waktu.

"Kita mengurus segala macam isu-isu yang ada soal perumahan. Apapun yang menyangkut relevansi dengan keuangan, ya kita bereskan di sini," ujar Ara dalam Konferensi Pers di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ara menekankan pembentukan satgas ini bertujuan untuk memotong jalur birokrasi yang panjang agar koordinasi antarlembaga agar tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang untuk urusan teknis yang sama.

"Jadi supaya tidak bolak-balik, ada timnya. Ada tim yang menyelenggarakan pertemuan, menerima aspirasi, dan membicarakan teknisnya supaya bisa jalan dengan baik," tegas Ara.

Meski fokus pada urusan teknis dan aturan pelaksana, hal-hal bersifat strategis tetap akan dilaporkan secara berkala kepada pimpinan kementerian dan OJK untuk pengambilan keputusan final.

Langkah penguatan koordinasi ini dinilai mendesak mengingat adanya risiko eksternal yang membayangi sektor properti, termasuk potensi kenaikan harga bahan baku bangunan seperti semen yang dapat mengerek biaya konstruksi.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menambahkan, satgas percepatan ini akan dipimpin langsung oleh Menteri PKP bersama Ketua OJK, dengan anggota yang melibatkan BP Tapera hingga asosiasi pengembang.

Salah satu isu teknis yang menjadi prioritas adalah persoalan catatan debitur pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK yang kerap menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mengakses kredit hunian.

Nantinya, OJK akan menerjunkan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen (PEPK) ke dalam satgas guna mengasistensi calon debitur yang terganjal rekam jejak keuangan.

"Ini [pembentukan satgas] ada kaitannya dengan dukungan OJK terhadap programnya Pak Menteri. Jadi misalnya ada bottleneck apa di sektor jasa keuangan, ya nanti kita data lagi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai langkah pemerintah memangkas regulasi ekspor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 5 dan 6 Tahun 2026 sebagai sinyal positif bagi dunia usaha. Namun, efektivitas kebijakan tersebut dinilai sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

Ketua Umum Apindo Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pelaku usaha masih mencermati sejauh mana penyederhanaan tersebut benar-benar mampu memberikan dampak nyata bagi kegiatan ekspor.

“Penyederhanaan dan kemudahan perizinan jika dijalankan secara efektif berpotensi memberikan dampak positif terutama dalam mempercepat proses ekspor dan meningkatkan fleksibilitas pelaku usaha,” kata Shinta kepada Bisnis, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Namun, lanjut Shinta, untuk mengukur efektivitas kebijakan ini tentu akan sangat ditentukan oleh implementasinya nanti di lapangan.

Meski begitu, dia memandang di tengah dinamika perdagangan global yang saat ini cukup menantang, arah kebijakan yang mendorong efisiensi perizinan, simplifikasi prosedur, serta digitalisasi proses ekspor memang menjadi kebutuhan yang relevan bagi dunia usaha.

Untuk itu, dunia usaha kini tengah menunggu pembuktian apakah kebijakan tersebut mampu memangkas waktu proses (lead time), menurunkan biaya kepatuhan (compliance cost), serta memberikan kepastian bagi eksportir.

Di sisi lain, Apindo menilai untuk mendorong peningkatan volume atau nilai ekspor secara signifikan, tetap diperlukan kombinasi faktor lain, termasuk stabilitas biaya produksi dan logistik, daya saing harga, serta kepastian permintaan di pasar tujuan.

Terlebih, kata dia, eksportir saat ini juga menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari kenaikan biaya energi dan logistik, gangguan rantai pasok global, hingga volatilitas nilai tukar.

Shinta menambahkan tekanan biaya, khususnya akibat kenaikan harga energi global, telah berdampak luas terhadap berbagai komponen produksi. Kenaikan tersebut merembet ke sektor bahan baku, pangan, hingga logistik, yang pada akhirnya memengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Meski begitu, Apindo melihat peluang ekspor masih terbuka, terutama bagi sektor yang memiliki daya saing kuat dan permintaan yang relatif stabil. Dalam hal ini, pelaku usaha mulai melakukan berbagai strategi mitigasi untuk menjaga kinerja di tengah ketidakpastian global.

Langkah tersebut mencakup diversifikasi rantai pasok, peningkatan visibilitas risiko logistik global, hingga penyesuaian sumber pasokan secara fleksibel agar operasional tetap berjalan stabil.

Lebih lanjut, Apindo memandang momentum deregulasi ini perlu menjadi bagian dari reformasi struktural yang lebih luas. Selain penyederhanaan perizinan, dunia usaha masih membutuhkan dukungan kebijakan yang komprehensif, mulai dari efisiensi biaya energi, perbaikan ekosistem logistik, hingga penguatan akses pasar ekspor.

Ke depan, Apindo menyatakan akan terus memantau implementasi kebijakan tersebut serta menghimpun masukan dari pelaku usaha.

“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat semakin implementatif, tepat sasaran, dan mampu mendorong pengembangan ekspor nasional secara berkelanjutan,” terangnya.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan dua regulasi baru di bidang ekspor untuk mempercepat deregulasi dan memberikan kemudahan berusaha.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas PermendagNomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, serta Permendag Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Permendag Nomor 22 Tahun 2023 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor.Adapun, regulasi tersebut telah diundangkan pada 26 Maret 2026 dan mulai berlakuefektif pada 1 April 2026.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan, penerbitan kedua Permendag ini menjadi bagian dari upaya menyederhanakan proses ekspor sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha di tengah dinamika perdagangan global.

Budi menyampaikan pemerintah melakukan deregulasi dan penyederhanaan perizinan ekspor untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan memperbaiki iklim investasi.

“Kedua Permendag tersebut merelaksasikebijakan ekspor dengan menghapus sejumlah kewajiban dan sanksi, serta mengurangi dokumen larangan dan pembatasan [lartas],” pungkas Budi.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi ekosistem rokok elektrik di Indonesia merasa keberatan bila vape dilarang total peredarannya. Adapun, usulan pelarangan produk ini, mengemuka dalam rapat kerja antara Komisi III DPR RI dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) pekan lalu.

Usulan tersebut dinilai tidak berbasis pada fakta dilapangan dan berpotensi merugikan pengusaha legal yang telah patuh aturan.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo), Paido Siahaan menilai, usulan larangan total peredaran vape merupakan pernyataan yang tidak didukung oleh fakta di lapangan. Vape, katanya, bukanlah narkotika dan tidak tepat jika dimasukkan dalam pendekatan pelarangan total.

“Pernyataan tersebut juga berpotensi menimbulkan kepanikan publik, merugikan konsumen dewasa, serta membuka ruang peredaran produk ilegal yang justru sulit diawasi," ujar Paido dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Paido berharap para pembuat kebijakan tidak terburu-buru memasukan usulan pelarangan vape dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika.

Menurutnya, sangat penting dalam pengambilan keputusan merujuk pada kajian ilmiah, aspek kesehatan publik, serta perlindungan konsumen secara proporsional.

Dia menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengawasan dibandingkan pelarangan. BNN dan pemerintah diminta mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap penyalahgunaan, penegakan hukum terhadap produk ilegal, edukasi publik berbasis ilmiah, dan regulasi yang proporsional untuk melindungi konsumen dewasa.

“Pendekatan ini lebih efektif daripada larangan total yang justru berisiko memperluas pasar gelap dan mempersulit pengawasan," tutur Paido.

Ketua Umum Asosiasi Ritel Vape Indonesia (Arvindo), Fachmi Kurnia Firmansyah menyatakan, industri vape legal sangat menentang narkotika dan siap berkolaborasi dalam proses pemberantasannya.

“Penyalahgunaan yang terjadi merupakan tindakan ilegal oleh sindikat narkotika, bukan mencerminkan karakter dari produk vape legal itu sendiri,” sebutnya.

Menurut Fachmi, produk vape legal yang beredar saat ini berada dalam kerangka pengaturan negara, memiliki pita cukai, serta jalur distribusi yang dapat diawasi. Sedangkan penyalahgunaan yang terjadi, merupakan tindakan ilegal yang terus berkembang dan tidak terbatas pada satu jenis perangkat tertentu.

Dengan demikian, menurutnya tidak adil jika seluruh produk vape digeneralisasi. “Hal ini akan berpotensi mendorong pergeseran pasar ke produk ilegal yang tidak terkontrol, yang justru mengurangi efektivitas pengawasan karena aktivitas akan berpindah ke ruang yang lebih sulit dijangkau," tegasnya.

Fachmi juga mengingatkan dampak ekonomi jika industri vape dilarang. Saat ini, industri vape melibatkan ribuan UMKM dan ratusan ribu tenaga kerja yang mencari penghasilan dengan tidak melanggar hukum, terbukti dari tidak ditemukannya kandungan narkotika pada produk vape di toko resmi.

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Supiyanto belum lama ini menjelaskan bahwa penyalahgunaan vape sebagai media narkotika umumnya dilakukan dengan menggunakan cairan (liquid) ilegal yang diperoleh melalui pasar gelap.

“Di vape store tidak didapatkan karena ini kan bentuknya penyalahgunaan, jadi tentu menggunakan sistem jual beli yang black market atau dark market,” ujarnya dalam sebuah diskusi.

Supiyanto menambahkan, produk vape yang terbukti mengandung narkotika merupakan produk yang dijual tanpa pita cukai atau produk ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA — Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka babak baru penguatan kemitraan strategis kedua negara, termasuk di sektor energi.

Presiden ke-8 RI itu telah tiba di Bandara Vnukovo-2, Moskow, pada Senin (13/4/2026) pukul 07.45 waktu setempat dalam rangka kunjungan kerja resmi. Kedatangan Kepala Negara menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Rusia di tengah dinamika global.

Setibanya di Moskow, Presiden disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko, Direktur Protokol Negara Rusia Igor Bogdashev, Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Jose Tavares, serta Atase Pertahanan RI di Moskow Marsma TNI Budi Susilo.

Selama kunjungan, Presiden dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama kedua negara, khususnya di sektor energi dan bidang prioritas lainnya.

Lantas, bagaimana sebenarnya kemitraan Indonesia–Rusia dari sisi perdagangan, terutama dari sektor energi?

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, total perdagangan kedua negara meningkat dari US$2,75 miliar pada 2021 menjadi US$4,85 miliar pada 2025.

Namun, peningkatan itu tidak diikuti perbaikan neraca. Indonesia mencatat surplus US$239,2 juta pada 2021, tetapi berbalik defisit sejak 2022 dan kembali melebar hingga minus US$1,09 miliar pada 2025.

Lonjakan impor menjadi faktor utama. Nilai impor dari Rusia meningkat dari US$1,25 miliar pada 2021 menjadi US$2,97 miliar pada 2025. Sebaliknya, ekspor Indonesia cenderung stagnan, hanya naik dari US$1,49 miliar menjadi US$1,87 miliar.

Neraca Perdagangan Indonesia–Rusia (Juta US$)

Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah.

Tekanan paling besar berasal dari sektor migas. Impor minyak dan gas (migas) melonjak tajam dari US$44,9 juta pada 2021 menjadi US$860,5 juta pada 2025. Pada saat yang sama, ekspor migas Indonesia ke Rusia nyaris tidak berkembang dan tetap di bawah US$1 juta.

Kondisi ini membuat defisit neraca migas melebar dari US$44,9 juta menjadi US$860,4 juta dalam 5 tahun terakhir, menjadi kontributor utama pemburukan neraca perdagangan bilateral.

Dengan tren tersebut, kerja sama energi yang menjadi salah satu fokus kunjungan Presiden berpotensi menjadi kunci dalam menentukan arah hubungan ekonomi Indonesia–Rusia ke depan, baik dalam menjaga pasokan energi maupun mengendalikan tekanan defisit perdagangan.

Neraca Sektor Migas Indonesia–Rusia (Juta US$)

Sumber: Kementerian Perdagangan, diolah.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah gejolak ekonomi global, banyak investor mulai mencari instrumen yang mampu menjaga nilai aset sekaligus memberikan peluang keuntungan. Dua pilihan yang paling sering dibandingkan adalah emas dan perak. Keduanya sama-sama logam mulia, tetapi memiliki karakter pergerakan harga yang sangat berbeda dan di sinilah letak pertimbangan utamanya.

Perbedaan paling mencolok antara emas dan perak terletak pada kecepatan dan pola pergerakan harganya. Emas dikenal sebagai aset yang stabil. Kenaikan maupun penurunannya cenderung berlangsung lebih landai, sehingga cocok bagi investor yang menghindari risiko besar.

Sebaliknya, perak bergerak jauh lebih agresif. Dalam kondisi pasar yang positif, harga perak bisa melonjak lebih cepat dibandingkan emas. Namun, ketika pasar berbalik arah, penurunannya juga bisa lebih tajam. Tidak jarang volatilitas perak mencapai dua hingga tiga kali lipat dibandingkan emas dalam periode tertentu.

Karakter ini membuat perak terlihat lebih “menguntungkan” dalam jangka pendek, tetapi juga membawa risiko yang jauh lebih tinggi.

Pergerakan emas umumnya dipengaruhi oleh sentimen pasar, inflasi, serta kondisi geopolitik. Karena fungsinya sebagai penyimpan nilai, emas cenderung dicari saat kondisi ekonomi tidak stabil.

Sementara itu, perak memiliki dua wajah sekaligus, sebagai aset investasi dan sebagai komoditas industri. Lebih dari separuh permintaan perak berasal dari sektor industri seperti elektronik, kendaraan listrik, hingga energi terbarukan. Inilah yang membuat harga perak sangat sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi global.

Saat ekonomi berkembang, harga perak berpotensi naik lebih cepat. Namun ketika ekonomi melambat, permintaan industri turun dan harga perak bisa tertekan lebih dalam dibandingkan emas.

Mana yang Lebih Menguntungkan?

Jika berbicara soal potensi keuntungan, perak sering kali unggul dalam momentum tertentu. Pergerakannya yang cepat membuka peluang capital gain yang lebih besar dalam waktu singkat. Namun, potensi tersebut sebanding dengan risiko yang harus ditanggung.

Di sisi lain, emas menawarkan keuntungan yang lebih konsisten dalam jangka panjang. Meskipun kenaikannya tidak secepat perak, emas cenderung lebih mampu menjaga nilai aset dan memberikan stabilitas portofolio.

Dengan kata lain, perak cocok bagi investor yang siap menghadapi fluktuasi tajam demi peluang keuntungan lebih besar. Sedangkan emas lebih ideal bagi mereka yang mengutamakan keamanan dan pertumbuhan yang stabil.

Dari sisi likuiditas, emas masih unggul. Pasarnya luas dan aktif, sehingga mudah diperjualbelikan kapan saja dengan selisih harga yang relatif kecil.

Perak, meskipun lebih terjangkau, memiliki pasar yang lebih terbatas. Hal ini bisa memengaruhi kecepatan penjualan kembali dan harga yang diterima, terutama saat kondisi pasar sedang lemah.

Memilih antara emas dan perak sebenarnya tidak harus bersifat “salah satu”. Keduanya justru bisa saling melengkapi dalam strategi investasi. Emas dapat berperan sebagai fondasi portofolio yang stabil dan tahan terhadap inflasi. Sementara itu, perak bisa dimanfaatkan sebagai aset tambahan untuk mengejar peluang keuntungan saat siklus ekonomi sedang menguat.

Pendekatan ini membantu menyeimbangkan risiko sekaligus memaksimalkan potensi imbal hasil. Tidak ada jawaban mutlak mengenai mana yang lebih untung antara emas dan perak. Semuanya bergantung pada tujuan investasi dan profil risiko masing-masing.

Jika menginginkan stabilitas dan perlindungan nilai dalam jangka panjang, emas adalah pilihan yang lebih aman. Namun, jika siap menghadapi pergerakan harga yang cepat dan fluktuatif, perak bisa memberikan peluang keuntungan yang lebih besar. Di tengah ketidakpastian ekonomi, kunci utamanya bukan hanya memilih instrumen, tetapi juga membangun strategi yang seimbang melalui diversifikasi.

Bisnis.com, TEMBAGAPURA - PT Freeport Indonesia (PTFI) memperingati hari ulang tahun ke-59 dengan penuh refleksi dan penghormatan, mengenang sembilan karyawan yang gugur dalam insiden yang terjadi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Dalam rangkaian kegiatan peringatan, jajaran manajemen PTFI melakukan penghormatan kepada tujuh karyawan yang meninggal dunia akibat insiden luncuran material basah di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada 8 September 2025,dan dua karyawan yang meninggal dunia akibat dua insiden penembakan pada bulan Februari dan Maret 2026.

“Kami mengenang mereka dengan penuh rasa duka dan hormat. Kehilangan anggota keluarga adalah hal yang sangat menyedihkan bagi kami semua. Kami berharap ke depan tidak terjadi lagi insiden serupa, baik longsoran maupun penembakan, serta kejadian lainnya yang dapat membahayakan keselamatan,” kata Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

Dalam kesempatan tersebut, Tony juga melakukan peninjauan ke area tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah Deep Mill Level Zone (DMLZ), serta meletakkan karangan bunga sebagai bentuk penghormatan kepada para korban. Ia juga memberikan semangat kepada seluruh karyawan agar tetap menjalankan operasional dengan mengedepankan keselamatan, serta memastikan pengamanan ekstra dari aparat keamanan mengingat status PTFI sebagai objek vital nasional.

“Memasuki usia ke-59, PTFI mencatat perjalanan panjang sebagai salah satu perusahaan dengan masa operasi terlama di Indonesia. 59 tahun bukan waktu yang singkat. Hanya sedikit perusahaan, khususnya investasi asing, yang dapat bertahan selama ini di Indonesia,” kata Tony.

Sepanjang tahun 2025, PTFI menyetorkan sekitar Rp70 triliun kepada negara dalam bentuk pajak, royalti, dividen, dan penerimaan lainnya. PTFI juga terus berkomitmen untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat di sekitar wilayah operasional melalui berbagai program investasi sosial.

Pada 2025, lanjut Tony, nilai investasi sosial PTFI mencapai hampir Rp2 triliun dan akan terus bertambah sekitar 100 juta dolar AS atau setara Rp1,5 triliun per tahun hingga selesainya operasi penambangan. Komitmen ini berjalan seiring dengan kontribusi perusahaan dalam menciptakan lapangan kerja, dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 30 ribu karyawan, di mana sekitar 40 persen merupakan orang asli Papua.

“Ke depan, kami optimistis kontribusi ini dapat terus meningkat, seiring dengan harga komoditas mineral yang masih relatif tinggi. Selain itu, juga secara konsisten menjalankan standar keselamatan dan operasional yang ketat sebagai bagian dari komitmen terhadap praktik pertambangan yang bertanggung jawab,” kata Tony.

Untuk diketahui, saat ini operasional PTFI masih dalam tahap pemulihan setelah insiden, dengan tingkat produksi baru mencapai sekitar 40–50 persen. Perusahaan menargetkan dapat kembali mendekati 100 persen pada akhir tahun ini, dan mencapai kapasitas penuh pada awal kuartal tahun depan.

Tony menegaskan bahwa PTFI terus memperkuat aspek keselamatan dalam pemulihan operasional tambang bawah tanah, serta menambah personel keamanan di area Grasberg untuk memastikan produksi yang aman dan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk menghadirkan safe, secured and sustainable production, sehingga manfaat sebesar-besarnya dapat terus dirasakan oleh bangsa dan negara, serta masyarakat di sekitar wilayah operasi. Kami akan terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat hingga selesainya operasi penambangan,” kata Tony.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) mencapai 8.389 orang sepanjang periode Januari-Maret 2026.

Berdasarkan tabulasi Satu Data Ketenagakerjaan, jumlah tersebut terdiri dari angka PHK pada Januari 2026 yang sebanyak 4.590 orang, pada Februari 2026 sejumlah 3.273 orang, serta pada Maret 2026 yang sebanyak 526 orang.

“Tenaga kerja ter-PHK pada periode ini paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat yaitu sekitar 20,51% dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan,” demikian penjelasan dalam data tersebut, dikutip pada Senin (13/4/2026).

Lebih lanjut, jumlah tenaga kerja ter-PHK di Jawa Barat itu tercatat sebanyak 1.721 orang pada tiga bulan awal tahun ini.

Provinsi dengan tenaga kerja ter-PHK terbanyak kedua adalah Kalimantan Selatan dengan akumulasi 1.071 orang, disusul Kalimantan Timur sebanyak 915 orang.

Berikutnya, pada urutan keempat dan kelima, terdapat Provinsi Banten dan Jawa Timur dengan tenaga kerja terdampak PHK masing-masing 707 orang dan 649 orang.

Sementara itu, provinsi lainnya mencatatkan jumlah tenaga kerja terdampak PHK yang bervariasi, paling sedikit 2 orang hingga 707 orang.

Adapun, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.6/2025 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.2/2025, tenaga kerja yang mengundurkan diri, pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia dikecualikan dari perhitungan data tersebut.

Selain itu, Kemnaker juga menyebut tenaga kerja yang terkena PHK dapat melaporkan status PHK dan mengajukan klaim melalui aplikasi JKP paling lambat 6 bulan setelah tanggal PHK.

Dengan demikian, jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam periode 6 bulan terakhir dapat mengalami perubahan, tergantung pada pelaporan yang dilakukan sejak data dipublikasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara ihwa lonjakan harga minyak goreng rakyat, khususnya Minyakita, di kawasan Indonesia timur.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, kebijakan domestic market obligation (DMO) Minyakita ke depan berpotensi digarap oleh BUMN agar distribusi lebih terkontrol.

“Nanti kami koordinasi dengan menteri perdagangan. Harusnya DMO itu nanti ke depan digarap oleh BUMN,” kata Amran saat ditemui di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Kendati demikian, Amran memastikan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dalam kategori aman.

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat harga minyak goreng melonjak signifikan di kawasan Indonesia timur per 10 April 2026. Di Papua Pegunungan, harga Minyakita dan minyak goreng kemasan premium masing-masing mencapai Rp40.000 per liter dan Rp40.250 per liter.

Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag Nawandaru Dwi Putra mengakui adanya tantangan distribusi Minyakita di wilayah timur. Dia menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, serta produsen agar pasokan tetap terjaga.

Nawandaru menyebut, kawasan timur membutuhkan pendekatan khusus, termasuk komitmen produsen untuk memastikan pasokan yang konsisten ke kantor wilayah atau pimpinan wilayah Bulog setempat.

Selain faktor distribusi, kenaikan harga bahan baku plastik juga disebut menjadi salah satu pemicu tekanan harga minyak goreng secara keseluruhan.

“Saat ini, kita masih mengalami adanya isu kenaikan harga bahan baku plastik dan ini juga salah satunya dapat berdampak pada komoditas minyak goreng secara keseluruhan,” kata Nawandaru dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di YouTube Kemendagri, Senin (13/4/2026).

Dalam 1 bulan terakhir, minyak goreng premium mengalami tren kenaikan cukup signifikan. Namun demikian, keberadaan Minyakita diharapkan tetap menjadi penyangga harga agar masyarakat dapat mengakses minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Secara nasional, harga Minyakita masih relatif terkendali berkat dukungan distribusi dari Perum Bulog dan jaringan BUMN pangan ID Food yang membantu pemerintah daerah menjaga pasokan di pasar rakyat.

Berdasarkan data Kemendag, realisasi DMO minyak goreng rakyat pada periode 1–10 April 2026 tercatat sebesar 24.986 ton. Angka ini turun 46,37% secara bulanan (month-to-month). Namun, masih naik 41,17% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year).

Adapun, realisasi DMO sepanjang Maret 2026 baru memenuhi 49,52% dari total kebutuhan nasional. Secara kumulatif, sejak 26 Desember 2025 hingga 10 April 2026, total realisasi DMO mencapai 428.608 ton.

Dari jumlah tersebut, distribusi melalui BUMN mencapai 211.960 ton atau 49,45%, sementara non-BUMN sebesar 216.648 ton atau 50,55%. Penyaluran lewat BUMN didominasi oleh Bulog sebesar 169.359 ton (39,51%) dan ID Food sebesar 42.601 ton (9,94%).