Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) masih menunggu respons Google untuk segera menyelaraskan sistemnya agar terhindar dari konsekuensi hukum yang lebih berat.

Diketahui, Google telah menerima sanksi administratif berupa teguran tertulis akibat ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) sejak 28 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pemerintah masih menunggu hingga batas waktu yang diberikan, yakni tujuh hari.

“Belum ada respons, kami kasih waktu sampai mereka merespon dan kami tunggu,” kata Meutya ditemui di Kantor Komdigi pada Senin (13/4/2026).

Meutya berharap respons dapat diterima secepatnya. Dia juga mengharapkan tanggapan dari platform lain, seperti TikTok, yang diminta meningkatkan kepatuhan. Menurut Meutya, proses kepatuhan yang sebelumnya berjalan parsial kini masih dalam tahap penyesuaian.

“Jadi insya Allah besok akan ada penyampaian-penyampaian, doakan saja hasilnya baik,” katanya.

Dia menegaskan implementasi PP Tunas telah menjadi perhatian bersama secara global sehingga seluruh platform wajib mematuhi aturan tersebut. Terlebih, regulasi serupa telah diterapkan di Australia dan sekitar 19 negara lain tengah menunggu implementasi di Indonesia sebagai rujukan.

Meutya menambahkan Yunani juga telah menyatakan akan mengatur batas minimum usia untuk mengakses media sosial. Oleh karena itu, pemerintah berharap platform digital besar dapat menghormati kedaulatan Indonesia dalam menciptakan ruang digital yang aman bagi anak.

“Jadi sekali lagi ini bergerakannya sudah global dan tentu kepatuhan di sini akan berdampak tidak hanya kepada anak-anak di Indonesia, tetapi anak-anak di belahan dunia lain,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi memberikan batas waktu tujuh hari kalender bagi Google untuk menyelaraskan sistemnya. Jika tidak, perusahaan berpotensi menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat. Teguran tertulis tersebut diberikan akibat ketidakpatuhan terhadap PP Tunas, sebagaimana disampaikan pada Sabtu (11/4/2026).

Langkah ini diambil setelah otoritas melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) besar yang beroperasi di Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem siber yang aman bagi kelompok rentan, khususnya anak-anak.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, Meta telah memenuhi kewajiban pelindungan anak dan dinyatakan sudah patuh. Sementara bagi Google, pemerintah telah melayangkan surat teguran tertulis pertama pada 9 April 2026,” ujar Alexander melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026).

Berbeda dengan Google, Meta sebagai induk Facebook dan Instagram dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban pelindungan anak. Pemeriksaan terhadap Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) menunjukkan Meta telah mengintegrasikan mekanisme keamanan digital bagi pengguna di bawah umur sesuai standar regulasi nasional.

Di sisi lain, Google dinilai belum memenuhi parameter kepatuhan dalam tenggat waktu yang telah ditetapkan.

Secara operasional, PP Tunas mewajibkan setiap platform digital melakukan pemetaan profil risiko secara mandiri melalui self-assessment. Dokumen ini mencakup identifikasi layanan yang berisiko diakses anak-anak serta penerapan mekanisme verifikasi usia yang memadai.

Verifikasi usia tidak hanya berupa pernyataan umur, tetapi harus menggunakan sistem berlapis yang mampu memastikan pengguna benar-benar berada di atas batas usia minimum yang diizinkan.

Dalam hal kepatuhan, Meta dinilai lebih responsif dalam menyesuaikan algoritma dan fitur pembatasan konten eksplisit bagi akun remaja. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Google yang masih menghadapi masalah ketidakpatuhan sehingga dikenai sanksi administratif.

Padahal, cakupan layanan Google—mulai dari mesin pencari hingga platform video YouTube—memiliki penetrasi sangat tinggi di kalangan anak-anak Indonesia.

Penerapan PP Tunas juga mengubah lanskap bisnis platform digital, terutama terkait audiens dan potensi pendapatan iklan. Kewajiban pelindungan anak mendorong penyaringan iklan yang lebih ketat serta pembatasan pengumpulan data perilaku (profiling) pada akun anak.

Dampaknya, akurasi penargetan iklan di segmen usia muda berpotensi menurun, tetapi di sisi lain menjadi standar etik baru yang harus dipenuhi agar tetap dapat beroperasi di pasar domestik.

Implementasi aturan ini telah dimulai sejak 28 Maret 2026. Perusahaan teknologi diberi waktu paling lambat tiga bulan setelah aturan turunan diundangkan untuk menyampaikan laporan penilaian mandiri. Data tersebut kemudian digunakan Komdigi untuk menetapkan profil risiko masing-masing layanan, baik rendah maupun tinggi.

Pemerintah juga memberi sinyal tidak akan ragu memanggil platform lain yang terindikasi melanggar. Penegakan sanksi ini menjadi langkah awal Komdigi dalam memitigasi risiko bagi anak di ruang digital sekaligus memastikan seluruh PSE mematuhi regulasi demi keberlanjutan industri digital yang lebih sehat.

“Google diminta untuk segera memenuhi kepatuhan PP Tunas dalam jangka waktu 7 hari sejak dikenakan sanksi administratif dimaksud,” kata Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA — Google menawarkan ChromeOS Flex USB Kit seharga US$3 sekitar Rp51.000 sebagai solusi murah bagi pengguna Windows 10 untuk menghidupkan kembali PC lama mereka setelah dukungan berakhir.

Setelah Microsoft resmi menghentikan dukungan untuk Windows 10 pada Oktober 2025, banyak pengguna kini berada dalam posisi sulit. Diperkirakan sekitar 500 juta orang tidak bisa upgrade ke Windows 11 karena perangkat mereka sudah terlalu lama.

Hal ini membuat mereka harus memilih antara tetap memakai sistem yang sudah tidak aman atau membeli perangkat baru yang harganya tidak murah.

Melihat situasi ini, Google menawarkan solusi yang jauh lebih terjangkau. Bersama Back Market, mereka merilis ChromeOS Flex USB Kit dengan harga hanya sekitar US$3 atau sekitar Rp51.000.

Kit ini dirancang agar mudah digunakan, bahkan oleh orang yang tidak terlalu paham teknologi. Cukup colok USB, ikuti panduan sederhana beserta tutorial video, dan komputer lama bisa hidup kembali dengan sistem operasi ChromeOS Flex.

Padahal, ChromeOS Flex sebenarnya sudah lama tersedia secara gratis untuk diunduh. Namun, kit fisik ini dibuat agar proses pemasangan menjadi lebih praktis dan tidak membingungkan.

Dikutip dari Tech Republic, Senin (13/4/2026), dengan menggunakan ChromeOS Flex, komputer lama bisa kembali terasa cepat. Waktu booting nya kurang dari 10 detik dan performanya ringan karena banyak proses dijalankan melalui cloud.

Tetapi penggunaan ChromeOS Flex tentu ada batasannya. Sistem ini tidak mendukung aplikasi Android, sehingga lebih cocok untuk aktivitas seperti browsing internet, streaming, dan pekerjaan kantor ringan.

Bagi pengguna yang terbiasa dengan software berat di Windows, mungkin akan merasa kurang cocok.

Selain menghemat biaya, solusi ini juga membantu mengurangi limbah elektronik. Saat ini, dunia menghasilkan sekitar 61 juta ton sampah elektronik setiap tahun.

Dengan memperpanjang umur perangkat lama, dampaknya sangat besar dalam mengurangi sampah elektronik, menekan kebutuhan produksi laptop baru, serta mengurangi emisi karbon.

Google bahkan menyebut ChromeOS Flex dapat menggunakan energi sekitar 19% lebih efisien dibandingkan sistem lain yang sejenis. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Teknologi kloning suara berbasis kecerdasan artifisial (AI) kini menjadi instrumen baru bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penipuan finansial dan manipulasi identitas.

Penggunaan alat bantu AI tersebut mampu menciptakan replika suara yang sangat akurat, mencakup kemiripan nada hingga aksen tertentu. Perkembangan teknologi ini tercatat makin meyakinkan sehingga sulit dibedakan dengan suara asli.

Pakar dari Charles Sturt University Australia mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan hanya membutuhkan sampel audio berdurasi tiga detik untuk menduplikasi suara seseorang secara akurat.

Teknik ini bertujuan untuk mengelabui teman atau anggota keluarga agar percaya bahwa orang yang mereka cintai sedang dalam keadaan darurat dan membutuhkan uang segera.

Menurut para ahli, sampel suara tersebut seringkali diambil dari telepon penipuan. Misalnya, di saat penipu melancarkan aksinya, target akan menjawab telepon dengan kata “halo?”. “dengan siapa?”, dan lain sebagainya. Suara tersebut sudah cukup untuk membuat kloning AI yang akan ditujukan untuk menipu kerabat dan keluarga korban.

Video pendek yang diunggah ke platform media sosial seperti TikTok oleh para pengguna juga bisa dijadikan alat untuk kemudian ditransmisi untuk dikloning oleh para penipu.

Laporan dari Federal Bureau of Investigation (FBI) Amerika Serikat juga mengidentifikasi pesan-pesan ini sebagai bagian dari skema smishing dan vishing.

Metode ini sering kali menyertakan tautan berbahaya yang dikirim dengan kedok memindahkan percakapan ke platform lain, serupa dengan teknik phishing melalui email.

Menanggapi fenomena ini, pakar keamanan siber dari University of Rochester, Matthew Wright dan Christopher Schwartz, merekomendasikan masyarakat untuk selalu waspada terhadap panggilan tak terduga.

Kewaspadaan tetap harus dilakukan meskipun panggilan tersebut terlihat berasal dari orang yang dikenal secara baik oleh calon korban.

“Mengirim pesan teks atau email sebelum melakukan panggilan yang direncanakan dapat membantu memvalidasi identitas orang tersebut,” tulis Wright dan Schwartz dikutip dari Euro News, Senin (13/4/2026).

Mereka menekankan bahwa mengandalkan identitas penepon atau caller ID saja tidak cukup, mengingat pelaku kloning suara mampu memalsukan data tersebut secara digital.

Diambil dari beberapa sumber, terdapat beberapa langkah taktis yang dapat dilakukan individu untuk memperkuat keamanan personal dari ancaman ini.

Pertama, masyarakat disarankan menetapkan "kata sandi aman" yang disepakati bersama keluarga untuk memverifikasi identitas saat terjadi panggilan darurat yang meminta uang.

Kedua, lakukan verifikasi berlapis dengan memutus sambungan telepon dan menghubungi kembali orang bersangkutan melalui saluran komunikasi lain yang terpercaya.

Ketiga, batasi jejak digital dengan bersikap bijak saat mengunggah konten audio atau video di media sosial, serta mempertimbangkan untuk mengatur akun menjadi privat guna meminimalisir pengambilan sampel suara oleh pelaku.

Terakhir, tetap bersikap skeptis terhadap kontak dari nomor tidak dikenal dan jangan ragu mengajukan pertanyaan pribadi yang hanya diketahui oleh orang asli jika penelepon mengaku sebagai kerabat.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menjadwalkan lelang untuk pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz pada tahun ini. Program ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses internet cepat 4G dan 5G hingga ke wilayah pelosok Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah juga telah beberapa kali melakukan lelang frekuensi yang diikuti oleh operator seluler yang saat ini hanya tersisa tiga yaitu Telkomsel, Indosat, dan XLSMART.

Berikut jejaknya dari tahun ke tahun:

2013 Lelang Frekuensi 2,1 GHz

Pada tahun 2013, pemerintah melakukan lelang yang secara resmi disebut Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio Tambahan pada Pita 2,1 GHz. Dalam lelang ini, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) berhasil meraih peringkat pertama untuk kanal 11 dan 12 layanan 3G yang diselenggarakan oleh Komdigi yang saat itu masih menyandang nama Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sementara itu, PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) berada di posisi kedua.

Peringkat pertama mendapatkan rentang frekuensi 1970–1975 MHz berpasangan dengan 2160–2165 MHz, sedangkan peringkat kedua memperoleh 1975–1980 MHz berpasangan dengan 2165–2170 MHz.

Berdasarkan regulasi saat itu, biaya awal (upfront fee) per blok kanal 5 MHz diperkirakan sekitar Rp512 miliar, belum termasuk biaya tahunan penggunaan spektrum.

2017 Lelang Frekuensi 2,1 GHz dan 2,3 GHz

Pada Oktober 2017, pemerintah menggelar seleksi untuk pita 2,1 GHz dan 2,3 GHz untuk jaringan seluler. Untuk pita 2,3 GHz (30 MHz), pemenang adalah Telkomsel dengan penawaran sekitar Rp1 triliun.

Sementara itu, pita 2,1 GHz (2 blok masing-masing 5 MHz) dimenangkan oleh PT Hutchison 3 Indonesia (Tri) dan PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo) dengan masing-masing membayar sekitar Rp423 miliar. Indosat dan Tri kala itu masih merupakan dua perusahaan yang terpisah.

2021 Lelang Frekuensi 2,3 GHz untuk 5G

Pada April 2021, pemerintah kembali menggelar lelang untuk pita 2,3 GHz yang sering disebut sebagai bagian dari persiapan layanan 5G.

Hasilnya, Telkomsel dan Smartfren menjadi pemenang. Telkomsel mendapatkan dua blok frekuensi dengan total pembayaran sekitar Rp353,8 miliar, sementara Smartfren mendapatkan satu blok dengan nilai sekitar Rp176,5 miliar.

2022 Lelang Frekuensi 2,1 GHz

Pada November 2022, pemerintah menggelar lelang untuk satu blok sisa di pita 2,1 GHz (5 MHz). Dalam lelang ini, Telkomsel kembali menjadi pemenang dengan penawaran sekitar Rp605 miliar, mengalahkan XL Axiata yang juga ikut dalam seleksi. Pita yang diperebutkan adalah pita bekas Indosat-Tri yang memutuskan merger. Sebagian dari pita frekuensi kedua perusahaan dikembalikan ke negara untuk kemudian dilelang.

2025 Lelang Frekuensi 1,4 GHz untuk Internet Broadband

Pada 2025, pemerintah melalui Kemkomdigi menggelar lelang pita 1,4 GHz untuk layanan internet akses nirkabel (Broadband Wireless Access/BWA). Berbeda dengan pita frekuensi lainnya yang secara ekosistem telah matang, pita 1,4 GHz merupakan hal baru di dunia.

Lelang ini dibagi ke dalam tiga wilayah regional, untuk regional I di wilayah Jawa, Papua dan Maluku dimenangkan oleh PT Telemedia Komunikasi Pratama (Surge/WIFI) dengan penawaran sekitar Rp403,76 miliar.

Sedangkan di regional II untuk di wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara dimenangkan oleh PT Eka Mas Republik (MyRepublic) dengan Rp300,89 miliar. Dan terakhir di regional III di wilayah Kalimantan dan Sulawesi juga dimenangkan oleh PT Eka Mas Republik dengan Rp100,89 miliar.

Lelang ini bertujuan menghadirkan internet murah dan cepat hingga 100 Mbps, serta menekan biaya pembangunan jaringan hingga 50%. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Industri film Indonesia semakin menarik perhatian investor seiring pertumbuhan jumlah penonton dan meningkatnya dominasi film lokal di bioskop. Dalam beberapa tahun terakhir, momentum tersebut membuka peluang baru bagi pelaku industri, termasuk dari sisi pengembangan intellectual property (IP) dan model bisnis di luar penayangan teater.

Salah satu investor yang telah lebih dulu masuk ke sektor ini adalah GDP Venture. Perusahaan tersebut mulai berinvestasi di rumah produksi Visinema sejak 2018, jauh sebelum lonjakan minat terhadap film lokal terlihat dalam beberapa tahun terakhir.

Founding Partner GDP Venture Antonny Liem mengatakan, pihaknya sejak awal melihat industri film lokal memiliki potensi yang besar untuk berkembang, baik dari sisi pasar maupun model bisnis.

Menurutnya, salah satu indikator yang menunjukkan peluang tersebut adalah meningkatnya pangsa pasar film lokal di bioskop. Tahun lalu, sekitar 64% penonton bioskop di Indonesia tercatat memilih film produksi dalam negeri. “Jadi ini menunjukkan ada potensi besar, growth-nya juga kuat sekali,“ ujar Antonny Kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Saat ini jumlah layar bioskop di Indonesia diperkirakan sekitar tujuh hingga delapan layar per satu juta penduduk. Angka tersebut masih jauh di bawah beberapa negara yang memiliki rasio layar jauh lebih tinggi. Kondisi ini membuka peluang ekspansi industri film dalam jangka panjang.

Kendati demikian, bagi investor, potensi pasar saja tidak cukup. Antonny menuturkan GDP Venture juga mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas kreatif dan potensi komersial dalam memilih perusahaan atau proyek film untuk didukung.

Sebagai industri kreatif, kualitas karya menjadi faktor penting. Namun, karya yang terlalu berorientasi artistik tanpa mempertimbangkan pasar dinilai berisiko secara bisnis.

Oleh karena itu, GDP Venture mencari mitra yang mampu menjaga kualitas produksi sekaligus memahami dinamika pasar. Dalam kasus Visinema, perusahaan tersebut dinilai memiliki visi yang jelas dalam membangun portofolio film sekaligus mengembangkan aset IP.

Strategi tersebut mulai terlihat dari keberhasilan beberapa karya yang dikembangkan Visinema. Film animasi Jumbo, misalnya, berhasil menarik lebih dari 10 juta penonton dan membuka peluang ekspansi ke pasar internasional.

Bagi investor, kekuatan IP menjadi salah satu kunci penting dalam industri kreatif modern. Produk film tidak lagi hanya menghasilkan pendapatan dari tiket bioskop, tetapi juga dapat dimonetisasi melalui lisensi, royalti, hingga berbagai bentuk kolaborasi komersial.

“Kita milih sebuah company, seorang founder seperti Angga (Founder Visinema Angga Dwimas Sasongko) dan teman-temannya yang memang punya visi di product quality juga kemampuan memahami bisnis, terutama juga bisa manage atau menavigasi industri kreatif film yang selalu bergerak dengan lumayan tajam,” jelas Antonny.

Selain investasi di level perusahaan seperti Visinema, GDP Venture juga sesekali berpartisipasi sebagai investor dalam proyek film tertentu. Namun jumlahnya terbatas dan dipilih secara selektif.

Dalam skema investasi ke rumah produksi, investor biasanya tidak terlibat dalam proses kreatif. Akan tetapi, bila berinvestasi ke proyek film, peran investor lebih banyak berada pada tahap awal, seperti menilai konsep cerita, tim produksi, hingga strategi distribusi.

Setelah proyek berjalan, keputusan kreatif umumnya diserahkan sepenuhnya kepada rumah produksi. Investor hanya memantau perkembangan produksi dan menilai potensi kinerja film setelah selesai.

Antonny tidak memungkiri bila investasi di industri film tetap memiliki risiko tinggi. Tidak ada jaminan sebuah film akan sukses secara komersial, bahkan ketika didukung anggaran besar dan promosi intensif.

Oleh karena itu, proses seleksi proyek menjadi tahap paling krusial bagi investor. Penilaian terhadap konsep cerita, reputasi tim kreatif, serta strategi pemasaran menjadi bagian dari mitigasi risiko sebelum investasi diputuskan.

Bicara prospek ke depan, Antonny menyebut prospek industri film Indonesia dinilai masih cukup menjanjikan. Sejumlah riset industri menunjukkan nilai pasar film domestik berpotensi meningkat signifikan dalam lima tahun mendatang. Namun pertumbuhan tersebut juga diiringi tantangan baru.

Dalam beberapa tahun terakhir jumlah film yang diproduksi meningkat pesat, sementara pertumbuhan jumlah penonton tidak selalu sejalan.

Antonny menyampaikan, data industri menunjukkan jumlah film baru yang dirilis pada 2025 meningkat sekitar 37% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara pertumbuhan jumlah penonton hanya naik sekitar 3%.

Kondisi tersebut berpotensi menciptakan persaingan yang semakin ketat di antara rumah produksi. Penonton diperkirakan akan semakin selektif dan lebih memilih film dengan kualitas cerita maupun produksi yang kuat.

Di sisi lain, pelaku industri mulai memperkuat diversifikasi sumber pendapatan. Antonny mengatakan, di Visinema misalnya, pengembangan IP dan monetisasi non-teater menjadi fokus strategi ke depan. Jika sebelumnya kontribusi pendapatan dari kanal non-teater masih sekitar 20%, perusahaan menargetkan porsinya dapat meningkat menjadi sekitar 35% dalam waktu dekat.

“Intinya supaya kita tidak melulu terganggu pada bioskop, pada rilis film lah, karena kan nggak ada jaminan, nggak bisa pastiin nih film lakunya seberapa, untungnya seberapa. Jadi kita agak fokus di IP, licensing, royalty, hal-hal yang sifatnya non-teater equal income,” tutur Antonny.

Sementara itu, Senior Director of Content Southeast Asia Netflix Malobika Banerji mengatakan, Indonesia memiliki ekosistem kreatif yang kuat dan menjadi salah satu sumber talenta paling menarik di kawasan Asia Tenggara.

Netflix katanya telah berinvestasi dalam pengembangan konten orisinal Indonesia selama beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari strategi memperkuat cerita lokal.

“Kami secara konsisten menghadirkan karya orisinal Indonesia yang mencerminkan wajah Indonesia yang sesungguhnya, mulai dari keberagaman budaya, bahasa, wilayah, hingga masyarakatnya,” sebutnya.

Malobika menjelaskan, proses memilih cerita bagi Netflix bukan sekadar proses teknis, melainkan juga bagian dari pendekatan kreatif yang menuntut keberanian dalam mengeksplorasi ide baru.

Perusahaan berupaya mencari proyek dengan karakter unik yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Karena itu, Netflix membuka peluang luas bagi kreator lokal untuk mengajukan berbagai ide, tanpa membatasi diri pada genre tertentu.

“Sering kali, yang kami cari bukan hanya apa yang sedang disukai penonton saat ini, tetapi juga cerita yang kami yakini akan membuat mereka menemukan sesuatu yang baru untuk dicintai di masa depan,” jelasnya.

Secara kinerja, konten Indonesia menunjukkan daya tarik yang semakin kuat di Netflix. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 35 judul produksi Indonesia berhasil masuk dalam daftar Global Top 10 Netflix. Capaian tersebut menunjukkan bahwa karya lokal tidak hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga mulai mendapatkan perhatian dari audiens global.

Tren serupa juga terlihat pada konten Asia Tenggara secara keseluruhan. Netflix mencatat total jam tayang global untuk konten dari kawasan ini meningkat hampir 50% dari 2023 ke 2024.

Seiring meningkatnya minat penonton internasional, berbagai judul dari Asia Tenggara juga berhasil menembus pasar global. Hingga kini, lebih dari 100 judul dari kawasan tersebut telah masuk dalam daftar Global Top 10 Netflix.

Bahkan pada 2025 saja, lebih dari 40 judul Asia Tenggara berhasil menembus daftar tersebut. Selain itu, sejumlah konten dari kawasan ini juga tercatat masuk dalam daftar Top 10 di lebih dari 80 negara sepanjang tahun lalu.

Bisnis.com, Jakarta — Para sellerShopee yang mengikuti program Gratis Ongkir Ekstra mulai 2 Mei akan menghadapi pembaruan terkait biaya layanan program tersebut. Tidak berhenti disitu, mulai 1 Juni Shopee juga akan ada kebijakan baru mengenai kebijakan retur.

Sebelumnya, Shopee menerapkan sistem tarif tunggal. Namun kini, Shopee membagi produk menjadi dua kategori, yaitu produk ukuran biasa dan produk ukuran khusus, yang menjadi dasar penentuan biaya layanan terbaru.

Produk ukuran biasa adalah barang yang tidak besar dan tidak berat, dengan kriteria berat di bawah 5 kg, dimensi panjang, lebar, dan tinggi masing-masing di bawah 60 cm, serta volume tidak lebih dari 20.000 cm³.

Sementara itu, produk ukuran khusus mencakup barang yang lebih besar atau lebih berat, yaitu dengan berat minimal 5 kg, atau salah satu dimensi melebihi 60 cm, serta volume di atas 20.000 cm³. Seller dapat mengecek kategori produk mereka melalui fitur yang tersedia di dashboard Shopee.

Seorang seller Shopee yang berjualan aksesoris dengan akun TikTok @vivileonita_ menyebutkan bahwa penjual dapat melihat persentase produk yang masuk kategori ukuran khusus melalui sistem tersebut.

Sebelumnya, biaya layanan ditetapkan sebesar 6% dengan maksimum Rp40.000 per produk. Setelah pembaruan, tarif untuk produk ukuran biasa naik menjadi 8% dengan maksimum tetap Rp40.000. Sementara itu, untuk produk ukuran khusus, tarif menjadi 9,5% dengan maksimum Rp60.000 per produk.

Selain itu, dia juga menjelaskan adanya diskon biaya bagi seller yang aktif beriklan. Penjual yang memenuhi syarat tertentu dapat memperoleh promo khusus, namun tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku.

“Kita bisa dapat harga diskon jika biaya iklan bersih minimal 3% dari total penjualan dalam 30 hari terakhir,” jelasnya, Dikutip Sabtu (11/4/2026).

Promo khusus ini juga berlaku dengan syarat lain, yaitu minimal 0,5% untuk penjual dengan lebih dari atau sama dengan 50% penjualannya berasal dari kategori tertentu seperti elektronik atau perhiasan.

Perubahan kebijakan ini diperkirakan akan berdampak cukup besar bagi seller Shopee yang tidak aktif beriklan serta memiliki banyak produk berukuran besar atau khusus.

Selain kebijakan tersebut, Shopee juga akan menerapkan aturan baru yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026 pukul 10.00 WIB.

Kebijakan ini mengatur seller wajib ikut menanggung biaya ongkos kirim pada transaksi retur yang diajukan oleh pembeli. Misalnya, jika pembeli berubah pikiran dan mengembalikan barang, maka ongkos kirim pulang-pergi tidak lagi sepenuhnya ditanggung pembeli atau platform, tetapi juga melibatkan kontribusi dari seller.

Bahkan dalam kasus pengiriman gagal yang bukan disebabkan oleh seller, biaya ongkos kirim tetap dapat dibebankan sebagian kepada penjual.

“Misalnya pembeli berubah pikiran, ongkos kirim PP diminta untuk berkontribusi,” ujar seller Shopee dengan akun TikTok @vivileonita_.

Dia menjelaskan kontribusi ongkos kirim yang ditanggung seller dibatasi maksimal Rp5.000 per arah, sehingga dalam satu transaksi retur, total biaya yang dapat ditanggung seller bisa mencapai Rp10.000.

Namun, terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu. Jika kegagalan pengiriman atau retur sepenuhnya disebabkan oleh pihak logistik atau ekspedisi, maka biaya pengiriman akan ditanggung penuh oleh platform atau penyedia layanan. Selain itu, pesanan instan tidak termasuk dalam kebijakan ini, dan detail lebih lanjut akan diumumkan kemudian. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan limitasi waktu selama tujuh hari kalender bagi Google untuk segera menyelaraskan sistemnya jika tidak ingin menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat.

Google telah mendapat sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada Google akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi pelindungan anak di ruang digital atau PP Tunas pada Sabtu (11/4/2026). Langkah tegas ini diambil setelah otoritas melakukan pemeriksaan intensif terhadap sejumlah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) besar yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah kini

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komdigi, Alexander Sabar, mengatakan penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan ekosistem siber yang aman bagi kelompok usia rentan. Berbeda dengan Google, Meta sebagai induk perusahaan Facebook dan Instagram justru dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajiban pelindungan anak dan berstatus patuh.

Pemeriksaan mendalam terhadap Produk, Layanan, dan Fitur (PLF) menunjukkan adanya jurang kepatuhan yang lebar antara dua penguasa pasar digital tersebut. Meta dinilai telah mengintegrasikan mekanisme keamanan digital bagi pengguna di bawah umur yang selaras dengan standar regulasi nasional. Di sisi lain, Google dianggap gagal memenuhi parameter kepatuhan dalam tenggat waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, Meta telah memenuhi kewajiban pelindungan anak dan dinyatakan sudah patuh. Sementara bagi Google, pemerintah telah melayangkan surat teguran tertulis pertama pada 9 April 2026," ujar Alexander melalui keterangan tertulis, Sabtu (11/4/2026)

Secara operasional, PP Tunas mewajibkan setiap platform digital melakukan pemetaan profil risiko secara mandiri melalui instrumen self-assessment. Dokumen ini mencakup identifikasi layanan yang berisiko diakses anak-anak serta penerapan mekanisme verifikasi usia yang mumpuni. Verifikasi usia yang dimaksud bukan sekadar centang pernyataan umur, melainkan sistem berlapis yang mampu memastikan pengguna benar-benar berada di atas batas usia minimum yang diizinkan.

Mengenai kepatuhan terhadap hukum di Indonesia, Meta terlihat lebih responsif dalam memodifikasi algoritma dan fitur pembatasan konten eksplisit bagi akun remaja di platform mereka. Kondisi ini berbanding terbalik dengan posisi Google yang saat ini masih terjebak dalam masalah ketidakpatuhan, sehingga memaksa pemerintah mengeluarkan sanksi administratif. Padahal, kepatuhan ini sangat krusial mengingat cakupan layanan Google—mulai dari mesin pencari hingga platform video YouTube—memiliki penetrasi yang sangat tinggi di kalangan anak-anak Indonesia.

Penerapan PP Tunas secara langsung mengubah lanskap audiens dan potensi pendapatan iklan bagi platform digital. Dari kacamata bisnis, kewajiban pelindungan anak memaksa raksasa teknologi melakukan penyaringan iklan yang lebih ketat serta membatasi pengumpulan data perilaku (profiling) pada akun anak-anak. Hal ini tentu berdampak pada berkurangnya akurasi target iklan di segmen usia muda, namun di sisi lain menjadi standar etik baru yang wajib dipenuhi jika ingin terus beroperasi di pasar domestik.

Implementasi aturan ini sebenarnya sudah dimulai sejak 28 Maret 2026. Perusahaan teknologi diberikan waktu paling lambat tiga bulan setelah aturan turunan diundangkan untuk menyetorkan laporan penilaian mandiri. Komdigi menggunakan data tersebut sebagai instrumen utama dalam menetapkan profil risiko pada setiap layanan elektronik, apakah termasuk risiko rendah atau tinggi.

Pemerintah memberikan sinyal kuat tidak akan segan memanggil platform digital lain yang terindikasi melakukan pelanggaran serupa. Penegakan sanksi ini menjadi pijakan awal bagi Komdigi dalam memitigasi risiko bagi anak di ruang siber, sekaligus memastikan seluruh PSE mematuhi aturan main yang berlaku demi keberlangsungan industri digital yang lebih sehat di masa depan.

"Google diminta untuk segera memenuhi kepatuhan PP Tunas dalam jangka waktu 7 hari sejak dikenakan sanksi administratif dimaksud," kata Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA — Pusat Superkomputer Nasional atau National Supercomputing Center (NSCC) di China menjadi sasaran peretasan yang mengakibatkan kebocoran 10 petabyte atau setara dengan 10 juta data militer dan riset sensitif.

Kelompok peretas 'FlamingChina' mengklaim telah menembus sistem keamanan pusat komputasi tersebut dan mencuri data krusial, termasuk skema pesawat, sistem rudal, hingga simulasi fusi nuklir.

Insiden ini diprediksi menjadi salah satu kebocoran data terbesar di dunia, mengingat skala data yang dicuri setara dengan lebih dari 10 juta gigabyte informasi digital.

Hingga saat ini, data tersebut dikabarkan tengah ditawarkan di pasar gelap dengan harga ratusan ribu dolar AS dalam bentuk mata uang kripto.

Konsultan firma keamanan siber SentinelOne, Dakota Cary, mengatakan bahwa sampel data yang dibagikan peretas tampak autentik dan sesuai dengan profil beban kerja pusat superkomputer tersebut.

Cary menjelaskan bahwa pusat superkomputer biasanya digunakan untuk tugas komputasi besar oleh berbagai lembaga riset dan industri strategis.

“Rangkaian sampel yang dikeluarkan penjual benar-benar mencerminkan luasnya cakupan pelanggan yang dimiliki pusat superkomputer ini,” ujar Cary dilansir dari TechRadar, Sabtu (11/4/2026).

Data yang dicuri dilaporkan berasal dari organisasi papan atas seperti Aviation Industry Corporation of China (AVIC) dan Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC).

Selain itu, dokumen dari Universitas Teknologi Pertahanan Nasional China juga masuk dalam daftar data yang diklaim telah berpindah tangan kepada pihak peretas.

FlamingChina mengunggah data tersebut untuk dijual pada awal Februari lalu dan menyatakan bahwa proses ekstraksi data dilakukan selama beberapa bulan.

“Data mencakup penelitian di berbagai bidang termasuk teknik kedirgantaraan, penelitian militer, bioinformatika, simulasi fusi, dan banyak lagi,” kata mereka.

Metode peretasan diduga memanfaatkan domain VPN yang disusupi untuk mendapatkan akses awal ke sistem superkomputer di Tianjin tersebut.

Setelah berhasil masuk, peretas menggunakan jaringan botnet untuk mengekstraksi data secara perlahan dari beberapa server secara bersamaan guna menghindari deteksi sistem keamanan.

Aliran data dalam paket kecil yang konsisten selama enam bulan disinyalir menjadi alasan mengapa mekanisme pertahanan internal gagal mendeteksi adanya aktivitas keluar yang masif.

Keberhasilan peretasan ini diduga lebih banyak memanfaatkan kerentanan arsitektur infrastruktur dan desain sistem dibandingkan penggunaan perangkat lunak berbahaya atau malware yang canggih.

Dampak operasional dari insiden ini mulai terlihat dengan hilangnya beberapa pakar senior di bidang penerbangan dan senjata nuklir dari situs resmi Akademi Teknik China (CAE) tanpa penjelasan.

NSCC Tianjin sendiri merupakan fasilitas strategis yang melayani lebih dari 6.000 entitas, mulai dari lembaga penelitian, universitas, hingga badan pemerintah dan militer.

Bagi investor dan pelaku industri, kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran serius terkait perlindungan kekayaan intelektual pada proyek-proyek teknologi tinggi di wilayah tersebut.

Infrastruktur ini sebelumnya dianggap sebagai pendukung utama inovasi teknologi dan pemutakhiran industri yang menjadi tulang punggung persaingan teknologi antara China dan Amerika Serikat.

Kejadian ini menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi infrastruktur digital kritis di tengah meningkatnya ancaman spionase siber terhadap aset-aset ekonomi strategis.

Bisnis.com, JAKARTA — Instagram meluncurkan fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk mengedit komentar yang telah diunggah pada sebuah postingan.

Platform yang dimiliki Meta ini menawarkan solusi atas permintaan pengguna yang selama ini harus menghapus dan mengunggah ulang komentar hanya untuk memperbaiki kesalahan ketik.

Melansir dari TechCrunch, Sabtu (11/4/2026), manajemen Instagram menyatakan bahwa pengguna diberikan jendela waktu selama 15 menit untuk melakukan perubahan setelah komentar dipublikasikan. Kebijakan ini serupa dengan sistem penyuntingan pesan pada fitur Direct Messaging (DM) yang telah diperkenalkan perusahaan pada 2024 lalu.

Untuk menggunakan fitur ini, pengguna cukup menekan opsi "Edit" yang muncul di bawah komentar pribadi. Setelah melakukan penyesuaian teks di kotak yang tersedia, pengguna dapat menekan tanda centang biru untuk menyimpan perubahan tersebut.

Pihak Meta mengonfirmasi bahwa komentar dapat disunting berkali-kali selama masih dalam batas waktu 15 menit. Kebebasan ini memberikan ruang bagi pengguna untuk memoles narasi atau memperbaiki informasi yang keliru secara instan.

Meskipun memberikan fleksibilitas, Instagram tetap mengedepankan transparansi dengan menyematkan label "Edited" atau "Disunting" pada komentar terkait. Namun, berbeda dengan layanan iMessage, pengguna lain tidak dapat melihat riwayat perubahan atau teks asli sebelum disunting.

Terdapat batasan teknis dalam pembaruan ini, di mana penyuntingan hanya berlaku untuk format teks. Jika sebuah komentar mengandung kombinasi teks dan foto, pengguna hanya dapat mengubah bagian kata-kata tanpa bisa mengganti gambar yang telah terunggah.

Pembaruan ini hadir 11 tahun setelah Instagram pertama kali memperkenalkan fitur pesan instan pada 2013. Kehadiran fitur edit komentar ini juga mencakup interaksi pada fitur Stories yang mulai mengadopsi sistem komentar sejak awal tahun 2024.

Selain fitur edit, Meta dilaporkan tengah melakukan uji coba layanan langganan bertajuk Instagram Plus. Layanan ini direncanakan akan membuka akses ke berbagai fitur eksklusif, khususnya untuk meningkatkan fungsionalitas pada fitur Stories bagi pengguna berbayar.

Di sisi lain, perusahaan juga melakukan perubahan kebijakan operasional yang cukup signifikan. Pada awal Maret, Meta mengumumkan penghapusan sistem enkripsi end-to-end pada layanan Instagram DM, sebuah langkah yang memicu diskusi mengenai privasi data pengguna.

Pihak manajemen juga meningkatkan pengawasan terhadap audiens muda dengan membatasi konten tertentu bagi akun remaja. Pembatasan ini didasarkan pada klasifikasi rating film 13+ sebagai respons atas kritik terhadap dampak platform bagi pengguna di bawah umur.

Langkah-langkah pembaruan fitur ini muncul di tengah tekanan hukum yang dialami Meta di Amerika Serikat. Perusahaan baru saja menghadapi kekalahan hukum di New Mexico terkait tuduhan kegagalan dalam menjaga keselamatan anak di ruang digital.

Di Indonesia, Meta juga akan mulai berkomitmen pada aturan terbaru PP Tunas terkait pemblokiran akun milik pengguna yang berusia di bawah 16 tahun. Akun-akun anak di bawah umur yang terdeteksi di platform Instagram, Facebook, dan Threads akan segera dibekukan.

Saat ini Meta sudah mengubah Panduan Komunitas mereka yang sebelumnya mengizinkan pengguna berusia 13 tahun, kini menjadi 16 tahun sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap aturan yang ada di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Misi Artemis II mencetak sejarah baru setelah kapsul Orion berhasil mendarat dengan selamat di Samudra Pasifik, lepas pantai California, Amerika Serikat, menandai berakhirnya perjalanan hampir 10 hari mengelilingi Bulan.

Menurut NASA, pendaratan terjadi di perairan dekat San Diego pada Sabtu (11/4/2026) pagi waktu Vietnam, setelah kapsul memasuki atmosfer Bumi dengan kecepatan ekstrem. Seluruh awak dinyatakan selamat.

Misi ini menjadi penerbangan berawak pertama ke sekitar Bulan sejak era Apollo 17 lebih dari setengah abad lalu.

Selama misi, empat astronaut — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, dan Jeremy Hansen — menempuh jarak sekitar 406.771 kilometer dari Bumi, melampaui rekor sebelumnya yang dicapai misi Apollo 13.

Kapsul Orion memasuki atmosfer Bumi dengan kecepatan sekitar 40.000 km/jam dan menghadapi suhu hingga 2.800°C — salah satu fase paling krusial dalam misi.

Setelah itu, parasut berhasil mengembang sempurna dan kapsul melakukan pendaratan lunak di laut sebelum awak dievakuasi oleh kapal Angkatan Laut AS, USS John P. Murtha.

Administrator NASA Jared Isaacman menyebut misi ini sebagai kesuksesan penuh.

“Ini bukan hanya pencapaian NASA, ini pencapaian seluruh umat manusia,” ujarnya dikutip melalui vietnam.vn pada Sabtu (11/4/2026).

Misi Artemis II juga mencatat sejumlah tonggak penting dalam inklusivitas eksplorasi antariksa mulai dari Christina Koch menjadi perempuan pertama yang terbang ke wilayah dekat Bulan.

Lalu, Victor Glover menjadi orang kulit berwarna pertama dalam misi tersebut dan Jeremy Hansen menjadi non-Amerika pertama yang ikut dalam perjalanan ke sekitar Bulan

Meski tidak mendarat di Bulan, Artemis II menjadi fondasi penting bagi misi berikutnya. Misi Artemis III yang dijadwalkan pada 2027 akan melibatkan pendaratan manusia di permukaan Bulan dengan dukungan teknologi dari Blue Origin dan SpaceX.

Selanjutnya, Artemis IV pada 2028 ditargetkan menjelajah wilayah Kutub Selatan Bulan, sementara Artemis V pada 2030 akan mulai membangun infrastruktur permanen seperti basis penelitian dan sistem logistik.

Bisnis.com, JAKARTA — TikTok Shop akan memberlakukan struktur biaya baru bagi para mitra penjualnya di Indonesia. Platform e-commerce ini akan menerapkan Biaya Layanan Logistik untuk seluruh pesanan baru mulai 1 Mei 2026.

Kebijakan tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada pukul 10:00 WIB. Seluruh transaksi yang tercipta setelah waktu tersebut akan secara otomatis dikenakan biaya tambahan di tingkat penjual.

Pihak TikTok menjelaskan bahwa Biaya Layanan Logistik mencakup seluruh rangkaian operasional pengiriman barang. Hal ini meliputi pemrosesan pesanan, koordinasi logistik, hingga tahap pengiriman akhir ke alamat pembeli.

Besaran biaya ini tidak dipatok tetap, melainkan dihitung berdasarkan persentase dari ongkos kirim yang dibayarkan oleh pembeli. Variabel penghitungan bergantung pada beberapa faktor utama seperti berat paket dan jarak tempuh.

“Biaya ini ditanggung sepenuhnya di sisi penjual dan tidak akan ditampilkan kepada pembeli saat proses pembayaran (checkout),” tulis pihak TikTok dalam keterangan resminya dikutip Sabtu (11/4/2026).

TikTok memastikan pengalaman belanja konsumen tetap terjaga tanpa adanya kenaikan biaya yang terlihat langsung pada faktur belanja. Fokus kebijakan ini lebih diarahkan pada manajemen beban operasional antara platform dan mitra usaha.

Berdasarkan data indikatif, besaran biaya layanan ini sangat bervariasi tergantung pada zona pengiriman. Untuk rute internal Pulau Jawa, pengiriman standar dikenakan biaya dari Rp260 hingga Rp3.000 dengan rata-rata sebesar Rp950 per pesanan.

Masih di wilayah Jawa, layanan pengiriman ekonomi menawarkan tarif yang lebih rendah dengan rentang mulai dari Rp100 hingga Rp3.000. Sementara itu, layanan kargo untuk barang besar dipatok pada kisaran Rp1.250 hingga Rp3.000.

Untuk pengiriman lintas pulau, biaya yang dikenakan mengalami penyesuaian mengikuti kompleksitas distribusi. Pengiriman dari Jawa ke Sumatra menggunakan layanan ekonomi memiliki rata-rata biaya sebesar Rp1.750 per transaksi.

Sementara itu, pengiriman menuju Nusa Tenggara menunjukkan angka rata-rata sebesar Rp1.450 untuk layanan ekonomi. Data ini menunjukkan adanya gradasi biaya berdasarkan efisiensi rute logistik nasional yang telah dipetakan perusahaan.

Untuk wilayah terjauh seperti Kepulauan Maluku dan Papua, biaya layanan logistik dipatok pada angka maksimal. Layanan pengiriman standar untuk rute menuju Indonesia Timur ini secara konsisten berada di level Rp3.000 per pesanan.

Para penjual dapat memantau rincian biaya ini secara transparan melalui fitur Seller Center yang disediakan platform. Informasi detail tersedia pada menu Keuangan di kolom rincian jumlah penyelesaian pembayaran.

Transparansi ini memungkinkan pelaku usaha untuk melakukan kalkulasi ulang terhadap strategi penetapan harga produk mereka. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan bisnis di platform TikTok Shop setelah kebijakan mulai diimplementasikan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan rencana seleksi pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz pada 2026 sebagai bagian dari upaya memperluas layanan internet pita lebar bergerak (mobile broadband), minimal berbasis teknologi 4G, terutama di wilayah desa/kelurahan yang masih terbatas akses telekomunikasinya.

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) menyambut positif rencana pemerintah tersebut. VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel Abdullah Fahmi menilai langkah ini krusial untuk memperkuat ekosistem telekomunikasi nasional sekaligus memperluas akses layanan broadband yang cepat, stabil, dan berkelanjutan.

“Sebagai operator digital terdepan, Telkomsel berkomitmen mendukung percepatan transformasi digital nasional,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Fahmi menambahkan, Telkomsel terus mempersiapkan teknologi dan mengembangkan infrastruktur agar spektrum baru ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghadirkan layanan yang relevan dan berdampak.

Menurutnya, proses seleksi diharapkan berjalan baik dan produktif, sehingga tidak hanya memberikan nilai tambah bagi industri serta memperkuat daya saing sektor digital, tetapi juga menjaga kesehatan industri dan keberlanjutan investasi.

“Dengan demikian, langkah ini akan turut mendukung target strategis Pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi secara inklusif dan berkesinambungan,” kata Fahmi.

Sementara itu, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) menilai terdapat sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses seleksi frekuensi. Group Head Corporate Communications & Sustainability XLSMART Reza Mirza menekankan pentingnya mekanisme seleksi yang transparan dan akuntabel, harga spektrum yang terjangkau, serta alokasi yang adil bagi seluruh operator.

“Selain itu, penerapan batasan kepemilikan spektrum [spectrum cap] juga perlu dipertimbangkan guna mencegah dominasi spektrum oleh satu pihak dan memastikan persaingan yang sehat antar operator,” kata Mirza kepada Bisnis pada Jumat (10/4/2026).

Dia menegaskan seluruh kebijakan tersebut harus tetap berorientasi pada penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi nasional dalam jangka panjang.

Mirza juga berharap jika terdapat kewajiban tambahan dalam seleksi, hal itu tidak memberatkan operator dan dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing perusahaan, sehingga spektrum yang diperoleh bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas layanan.

“Sekaligus mendorong penyehatan dan keberlanjutan industri telekomunikasi Indonesia secara keseluruhan,” katanya.

Harga hingga Skema Lelang Dinantikan

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menilai seleksi frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz merupakan langkah yang telah lama ditunggu oleh operator.

Menurutnya, kedua pita frekuensi tersebut merupakan spektrum utama untuk pengembangan 5G, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan.

“Tapi ya isu utama adalah masalah harga spektrum. Kita berharap harga spektrum terjangkau dan ada insentif bagi operator untuk menyebarluaskan 5G, di tengah isu ekonomi dunia yang berat dan tantangan biaya regulasi sektor telekomunikasi Indonesia yang tinggi,” kata Heru saat dihubungi.

Heru menekankan pentingnya kejelasan mekanisme lelang, apakah dilakukan bersamaan atau bertahap, termasuk jumlah blok dan lebar pita yang ditawarkan. Menurutnya, hal tersebut akan menentukan harga frekuensi, jumlah operator yang memperoleh spektrum, serta kualitas layanan 5G yang dihasilkan.

“Dan tak ketinggalan adalah lelang harus transparan dan dalam tim lelang tidak boleh ada yang konflik kepentingan,” katanya.

Dia juga menyoroti pentingnya pengaturan blok frekuensi yang efisien dan berkesinambungan (contiguous), misalnya 2×25 MHz atau lebih untuk pita 700 MHz, serta blok yang cukup lebar di 2,6 GHz.

“Jadi di 700 MHz bisa empat blok, di 2,6 GHz bisa tiga blok,” tuturnya.

Sementara itu, Pengamat Telekomunikasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ian Joseph Matheus Edward menilai skema seleksi ideal adalah kombinasi antara lelang harga, pemerataan, dan beauty contest, termasuk kemungkinan penerapan frequency sharing.

Menurutnya, tujuan utama seleksi harus berorientasi pada manfaat dan pemerataan layanan.

“Harga tentu sesuai research price bukan adu tinggi atau terlalu tinggi, sehingga operator akan cepat melakukan pembangunan secara merata dan pemanfaatannya segera dirasakan masyarakat serta harga yang terjangkau,” kata Ian.

Ian juga menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan lelang agar tidak makin tertunda.

“Sebenarnya sudah terlambat, segera dilakukan lelang sehingga keterlambatan tidak berlarut larut,” katanya.

Target Pemerintah dan Urgensi Lelang

Untuk mendukung pelaksanaan seleksi, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 175 Tahun 2026 tentang Seleksi Pengguna Pita Frekuensi Radio 700 MHz dan 2,6 GHz. Proses seleksi akan dilaksanakan oleh tim khusus yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Nomor 176 Tahun 2026, dengan menekankan asas transparansi, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

Lelang frekuensi ini menjadi kunci pencapaian target pemerintah dalam pengembangan jaringan. Komdigi menargetkan cakupan 5G mencapai 8,5% dari luas permukiman nasional pada 2026, meningkat dari capaian 6,33% pada 2025.

Sementara itu, cakupan 4G ditargetkan meningkat dari 98,95% populasi pada 2025 menjadi 99,05% pada 2026. Di sisi lain, kecepatan mobilebroadband ditargetkan naik dari 63,51 Mbps menjadi 80 Mbps, serta fixed broadband dari 51,84 Mbps menjadi 64 Mbps.

Cakupan fixed broadband juga ditargetkan mencapai sekitar 82% kecamatan pada 2026, sementara program Kampung Internet ditingkatkan dari 1.194 titik menjadi 2.194 titik.

Sebagai informasi, pita frekuensi 700 MHz merupakan low-band yang dikenal sebagai “digital dividend” hasil migrasi siaran televisi analog ke digital (Analog Switch Off/ASO). Frekuensi ini memiliki jangkauan luas dan kemampuan penetrasi yang baik, sehingga efektif untuk memperluas cakupan layanan hingga ke wilayah terpencil serta meningkatkan kualitas sinyal di dalam ruangan.

Adapun pita frekuensi 2,6 GHz merupakan mid-band yang berperan penting dalam meningkatkan kapasitas jaringan dan kecepatan data, terutama untuk mendukung layanan 5G di wilayah dengan trafik tinggi seperti perkotaan.

Kombinasi kedua pita frekuensi ini dinilai akan menjadi fondasi penting dalam mempercepat pemerataan akses digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi nasional.