Jakarta (ANTARA) - PT Hakaaston (HKA), anak perusahaan PT Hutama Karya (Persero), mempercepat pemanfaatan aspal Buton (asbuton) sebagai bagian dari penguatan ketahanan infrastruktur nasional.

Plt. Direktur Utama PT Hakaaston M. Rozi Rinjayadi menegaskan bahwa penguatan asbuton membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Penguatan asbuton tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas ekosistem, regulator, industri, dan praktisi untuk memastikan material ini dapat dimanfaatkan secara luas dan terukur dalam pembangunan infrastruktur nasional,” ujar M. Rozi Rinjayadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor di tengah ketidakpastian global.

Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan pelaku industri aspal dalam negeri, dengan fokus pada pemanfaatan full extracted natural asphalt yang mampu memenuhi kebutuhan perkerasan jalan dengan standar tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada kualitas material, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya dalam negeri secara lebih terarah.

Sebagai bagian dari ekosistem perusahaan yang mengelola infrastruktur secara end-to-end dari perencanaan hingga operasi dan pemeliharaan, perusahaan mengambil peran dalam memastikan bahwa setiap inisiatif material terintegrasi dengan kebutuhan pengelolaan aset jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan transformasi menuju Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Asset Management (IM-V-IAM), di mana fokus tidak hanya pada menjaga kondisi jalan, tetapi juga meningkatkan nilai dan keandalan aset secara menyeluruh.

Dalam hal ini, HK Group siap memperkuat peran tersebut, baik melalui integrasi dalam pengelolaan jalan tol maupun dukungan terhadap pengembangan standar dan implementasi di lapangan.

Pendekatan ini dijalankan dengan prinsip kerja yang disiplin, berorientasi pada layanan pengguna jalan, serta mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama.

Selain memperkuat ketahanan infrastruktur, pemanfaatan material dalam negeri ini juga diharapkan memberikan efisiensi biaya jangka panjang serta meningkatkan nilai aset infrastruktur secara keseluruhan.

Melalui langkah ini, HKA bersama HK Group terus mendorong pergeseran pendekatan dari ketergantungan pada pasar global menuju pemanfaatan sumber daya nasional yang lebih terkelola. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan Inovasi untuk Solusi bagi pengelolaan infrastruktur Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid menekankan soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87 persen LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pelaksanaan LP2B perlu dikawal agar berjalan seimbang antara visi menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Nusron menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan. Rakor yang diadakan kali ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Melalui pertemuan ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu segera diputuskan,” kata Nusron.

Dalam Rakor yang dihadiri pimpinan daerah di Kalsel ini, Nusron juga menyoroti pentingnya penyelesaian kawasan perkebunan sawit yang belum memiliki legalitas lengkap.

Mengingat cukup banyaknya kawasan perkebunan sawit di wilayah tersebut, ia meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan dinas terkait agar perusahaan perkebunan segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU).

“Dalam Undang-Undang Perkebunan disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha dan HGU. Karena itu, langkah terbaik adalah segera mengurus HGU-nya agar status lahannya jelas,” ujar Nusron.

Pada kesempatan ini, para bupati dan wakil bupati yang hadir memaparkan dan menyampaikan aspirasi kebutuhan pengembangan wilayahnya.

Beberapa hal yang diutarakan antara lain kebutuhan dukungan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kebutuhan tambahan kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan terkait sertifikasi kawasan perumahan guna mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat pengelolaan aset negara lewat tata kelola yang terintegrasi, strategi investasi yang disiplin, serta pengelolaan portofolio yang profesional untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

“BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Pengelolaan aset negara diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Realisasi laba Danantara menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan aset negara mulai memberikan hasil nyata, tuturnya.

Danantara mengoptimalkan portofolio aset di bawah naungannya melalui pendekatan investasi yang terukur, inovatif, dan berbasis manajemen risiko. Langkah tersebut mendorong peningkatan imbal hasil serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Dony menegaskan bahwa BUMN perlu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas operasional.

BP BUMN dan Danantara juga mendorong BUMN untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi di setiap lini operasi. Fokus tersebut tidak hanya mencakup pengendalian biaya, tetapi juga ketepatan dalam mengalokasikan aset, membaca dinamika pasar global, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat mitigasi risiko dalam setiap keputusan investasi.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN mendukung Danantara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan negara secara berkelanjutan.

Peningkatan profitabilitas BUMN diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan dividen, pertumbuhan nilai aset, serta kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih (KNMP) penting untuk memperkuat hilirisasi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Saat mengunjungi salah satu unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih merupakan ekosistem perikanan terintegrasi dari kawasan hulu yang melibatkan para nelayan, rantai dingin, hingga konektivitas dengan industri pengolahan dan pasar.

"Kalau kampung nelayan merah putih ini berjalan, saya jamin kualitas produknya bagus karena rantai penanganannya dibenahi dari awal. Industri pengolahan juga akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan," ujar Trenggono dalam siaran pers KKP yang dikutip di Jakarta.

Menurutnya, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan terletak pada hilir atau pasar, melainkan pembenahan sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan ikan, hingga penguatan ekosistem nelayan.

"Yang jadi soal sekarang ini bukan hilir kalau di perikanan, tapi soal pembenahan hulunya. Maka dari itu pemerintah lagi membenahi sektor hulu melalui program KNMP," ucap dia.

KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia.

Tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik, yang mana 65 lokasi sudah rampung 100 persen.

KKP menyatakan Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan kampung nelayan merah putih mengingat karakteristik wilayah kepulauan, tingginya aktivitas sektor perikanan, serta kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional.

Sejumlah lokasi KNMP yang tengah dikembangkan di Kepulauan Riau antara lain berada di Natuna dan Batam.

Konsep KNMP dikembangkan berbasis klaster yang menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi, pelabuhan perikanan, hingga unit pengolahan ikan dan pasar ekspor.

Dengan sistem tersebut, hasil tangkapan nelayan disebut dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan ikan hingga masuk ke rantai distribusi dan pengolahan sehingga kualitas mutu hasil tangkapan terjamin.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan sumber daya perikanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan lokal dan masyarakat pesisir agar produktivitas dan kesejahteraan nelayan meningkat.

"Program kampung nelayan merah putih ini peluang besar. Daerah harus aktif menangkap peluang itu supaya manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat nelayan," ujar Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20 persen.

Amran mengatakan pemerintah mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia," kata Amran di sela pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

"Volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi (diantaranya),” ujar Amran.

Menurutnya Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

Di saat yang sama, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Lebih lanjut Amran menyebutkan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

Setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

Di tempat yang sama, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.

Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

Dia juga mengaku bangga mendapat dukungan ketahanan pangan dari Indonesia. Yang mana pupuk itu akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan.

"Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” kata Gita Kamath.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Melalui Astra Women Network, kami berharap semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa

Jakarta (ANTARA) - Direktur Astra Gita Tiffani Boer menyatakan komitmen memperkuat pengembangan kepemimpinan perempuan di lingkungan Grup Astra, salah satunya dengan menggelar Astra Women Network 2026.

“Astra berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berperan dan berkontribusi secara optimal dalam organisasi,” ujar Gita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Astra Women Network 2026 mengangkat tema “Women Empowered: From Empowerment to Impact”.

Tema ini, kata dia, mencerminkan semangat Astra bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada terbukanya kesempatan untuk berkembang, tetapi melalui kontribusi dan dampak nyata bagi lingkungan, perusahaan, dan bangsa.

“Melalui Astra Women Network, kami berharap akan semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa," ujar Gita.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti turut hadir dalam acara tersebut. Ia memberikan semangat kepada perempuan di Indonesia untuk berdaya dan memberikan manfaat bagi sekitarnya.

Menurut Diana, Astra Women Network menghadirkan ruang kolaborasi, pembelajaran dan penguatan kapasitas perempuan Indonesia.

“Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar agenda sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan bangsa," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Hingga tahun 2025, representasi karyawan perempuan di Grup Astra pada posisi supervisor ke atas mencapai 20,33 persen.

Selain itu, terdapat 33 perempuan yang menjabat sebagai Direktur di Grup Astra atau setara dengan 17,37 persen dari total jajaran direksi.

Adapun dalam kegiatan sosial, Perempuan Astra telah terlibat dalam berbagai kegiatan seperti kolaborasi Hari Anak Nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, aksi menanam mangrove di Desa Sejahtera Astra Pulau Pramuka, keterlibatan aktif pada kegiatan Workshop Lingkungan Astra di Desa Sejahtera Astra Cidadap Padalarang, kegiatan sosial bersama anak-anak penyintas kanker, hingga mengajar di sekolah binaan Yayasan Astra dan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur.

Komunitas Perempuan Astra diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi, berbagi inspirasi, dan support system bagi perempuan di seluruh ekosistem Grup Astra, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

harga gabah bagus di atas Rp6.500, saya juga diminta cek pupuk, alhamdulillah pupuk lancar dan dapat diskon harga 20 persen

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, untuk memastikan stok pupuk tersedia dan harga gabah tetap di level aman.

"Saya diminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek harga gabah, tadi harga gabah bagus di atas Rp6.500, saya juga diminta cek pupuk, alhamdulillah pupuk lancar dan dapat diskon harga 20 persen," Menko Zulhas saat kegiatan Rembuk Tani di Desa Karangbendo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen sejak tahun lalu, seperti pupuk jenis urea yang semula Rp112.500 per sak (50 kg) menjadi Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK juga turun dari Rp115.000 per sak menjadi Rp92.000 per sak.

"Saya cek penyaluran juga tidak kurang-kurang, berarti sudah benar, dan berati pula programnya berhasil," kata Menko Zulhas.

Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob mengemukakan realisasi penebusan pupuk subsidi di Jawa Timur cukup tinggi, dan hingga saat ini telah mencapai hampir 50 persen dari total alokasi sekitar 2 juta ton.

"Banyuwangi juga termasuk di dalamnya, itu penyerapannya sudah 50 persen, dengan begitu ini menunjukkan bahwa kelancaran penyaluran, daya beli petani cukup baik," ujarnya.

Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari, Muhammad Sayidi mengaku bersyukur karena program pemerintah menguntungkan bagi petani, dan kondisi pupuk saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

"Sekarang ini tidak ada istilah kelangkaan pupuk, tidak ada keluhan dari petani. Jadi, petani butuh, pupuk tersedia," katanya.

Sayidi juga menyebutkan harga gabah di tingkat petani saat ini baik dan berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Rp6.500, dan bahkan ada yang menyentuh di harga Rp7.000 per kilogram.

"Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden, pupuk tidak ada kendala, pupuk banyak dan harganya turun dan harga gabah juga bagus," ujarnya.

Dalam kesempatan itu,, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Dirut Petrokimia Gresik menyerahkan bantuan dua ton pupuk nonsubsidi kepada Kelompok Tani Sumber Urip, Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melepas ekspor pupuk Indonesia ke Australia senilai Rp7 triliun sebagai langkah memperkuat daya saing industri pupuk nasional di pasar global.

"Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun," Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Kamis.

Mentan menyampaikan hal itu saat menghadiri langsung pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur.

Menurut dia, capaian itu menjadi simbol penguatan posisi Indonesia dalam rantai pasok pupuk global sekaligus menandai perubahan dari negara yang sebelumnya menghadapi persoalan pasokan menjadi negara dengan surplus produksi pupuk nasional.

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Amran menjelaskan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,“ ujarnya

Mentan mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” kata Amran

Setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil dan Bangladesh.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat meminta yaitu Filipina, Brasil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” beber Amran.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional.

Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Selanjutnya Presiden Prabowo juga mengambil kebijakan strategis berupa penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani terhadap pupuk.

“Di saat ada geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulilah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” jelas Mentan.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda.

Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26 persen lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Era Presiden Prabowo juga ditandai dimulainya proyek strategis baru, di antaranya groundbreaking Pabrik NPK Nitrat di Cikampek pada 23 Desember 2025 dan revamping Pabrik Amoniak PKT-2 Bontang pada 29 Januari 2026.

Pemerintah juga mulai mengembangkan proyek methanol nasional di Aceh dan Bontang dengan kapasitas mencapai 2,5 juta ton dan investasi sekitar USD1,8 miliar guna mendukung kebutuhan biodiesel serta mengurangi ketergantungan impor bahan baku industri.

Mentan menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk tersebut diarahkan bukan hanya untuk memperkuat industri nasional, tetapi juga mendukung swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional di tengah tantangan krisis pangan dan geopolitik global.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Program cetak sawah ini bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan janji kami untuk hadir di tengah kesulitan rakyat

Ambon (ANTARA) - Kodam XV/Pattimura menandatangani kontrak konstruksi program cetak sawah seluas 1.454 hektare di Maluku bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian sebagai upaya mendukung swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Dodi Triwinarto di Jakarta, Kamis, mengatakan program cetak sawah itu merupakan bentuk komitmen TNI dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan lahan produktif di daerah.

“Program cetak sawah ini bukan sekadar proyek konstruksi, melainkan janji kami untuk hadir di tengah kesulitan rakyat. Kami ingin memastikan tanah Maluku yang subur ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata dia.

Dalam program itu, Kodam XV/Pattimura dipercaya menggarap lahan seluas 1.454 hektare yang tersebar di 11 titik di Provinsi Maluku.

Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi wilayah dengan alokasi terbesar yakni 1.362 hektare yang tersebar di sembilan desa, sedangkan Kabupaten Maluku Tengah mendapat alokasi 92 hektare di dua desa.

Pangdam mengatakan TNI tidak hanya berperan menjaga keamanan negara, tetapi juga terlibat langsung dalam mendukung program strategis pemerintah, termasuk sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

“TNI akan mengawal proses ini dengan penuh integritas agar setiap jengkal tanah yang dicetak mampu melahirkan kemandirian pangan yang berkelanjutan di Bumi Raja-Raja,” ujarnya.

Program cetak sawah seluas 1.454 hektare yang dilakukan Kodam XV/Pattimura penting karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas ekonomi daerah, khususnya di Maluku.

Program ini mendukung target swasembada pangan nasional. Penambahan lahan sawah baru dapat meningkatkan produksi beras dalam negeri sehingga ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah maupun impor dapat dikurangi.

Disamping itu bagi Maluku yang selama ini menghadapi tantangan distribusi pangan akibat kondisi geografis kepulauan, keberadaan sawah produktif di daerah sendiri menjadi sangat strategis. Produksi pangan lokal yang meningkat dapat membantu menjaga ketersediaan beras dan menekan gejolak harga.

Kemudian program ini membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Lahan tidur yang sebelumnya tidak produktif dapat dimanfaatkan menjadi sumber penghasilan baru bagi petani, sekaligus menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian dan pendukungnya.

Melalui program tersebut, lahan tidur diharapkan dapat diubah menjadi sawah produktif guna meningkatkan hasil pertanian, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perekonomian masyarakat desa di Maluku.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia dan Jerman memperkuat kolaborasi di bidang infrastruktur mutu industri nasional melalui penyelenggaraan 3rd High-Level Indonesian-German Annual Meeting on Quality Infrastructure.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa penguatan sistem infrastruktur mutu menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing industri di tengah dinamika perdagangan global dan transformasi industri berbasis digital.

"Kerja sama Indonesia dan Jerman di bidang quality infrastructure diharapkan dapat memperkuat ekosistem industri nasional agar semakin kompetitif, adaptif terhadap perkembangan regulasi global, serta mampu memperluas akses pasar ekspor, khususnya ke kawasan Eropa," ujar Menperin.

Forum yang digelar pada 7 Mei 2026 di Jakarta tersebut menjadi langkah strategis untuk mendukung pengembangan industri nasional yang semakin kompetitif, adaptif, dan berorientasi ekspor.

Menurut Agus, infrastruktur mutu merupakan fondasi penting dalam menciptakan industri nasional yang mampu memenuhi standar global sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk manufaktur Indonesia.

Oleh karena itu, penguatan standardisasi, penilaian kesesuaian, serta transformasi digital dalam sistem infrastruktur mutu perlu didorong agar industri nasional semakin siap menghadapi persaingan global.

Sementara itu, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Emmy Suryandari mengatakan bahwa infrastruktur mutu memiliki peran strategis dalam mendukung daya saing industri nasional, perlindungan konsumen, peningkatan akses pasar internasional, serta transformasi industri berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi Indonesia dan Jerman dalam menghadapi tantangan global, termasuk harmonisasi regulasi teknis dan transformasi digital industri.

Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah penandatanganan Work Plan kerja sama Indonesia-Jerman periode 2026-2027 sebagai bentuk komitmen kedua negara untuk melanjutkan kolaborasi strategis di bidang infrastruktur mutu.

Dalam forum tersebut, terdapat tiga isu strategis yang menjadi fokus pembahasan.

Sesi pertama membahas harmonisasi sistem quality infrastructure dalam kerangka Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I–EU CEPA), termasuk peluang peningkatan akses pasar melalui penguatan standar dan penilaian kesesuaian.

Sesi kedua mengangkat penguatan keselamatan dan kualitas produk melalui standardisasi, termasuk peran standardisasi nasional, kesesuaian dengan sistem internasional, serta pentingnya keterlibatan lembaga penilaian kesesuaian dalam mendukung regulasi dan meningkatkan kepercayaan pasar.

Adapun sesi ketiga menyoroti digitalisasi infrastruktur mutu, khususnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi implementasi Digital Product Passport (DPP) Uni Eropa. Pembahasan mencakup konteks kebijakan DPP, inisiatif digitalisasi quality infrastructure, hingga contoh implementasi DPP di sektor industri.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan lebih besar memperoleh hunian layak

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN Dony Oskaria mendorong peningkatan akses hunian yang terjangkau dan inklusif melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang terdiri dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri dan Bank Tabungan Negara.

“Sinergi antar BUMN harus mampu menghadirkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan inklusif sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh hunian yang layak,” ujar Dony yang juga merupakan Chief Operating Officer (COO) Danantara dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, Dony menggelar rapat koordinasi bersama Himbara guna membahas pengembangan program social housing atau hunian terjangkau bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antar BUMN sektor keuangan dalam mendorong akses pembiayaan perumahan rakyat yang lebih luas, inklusif dan berkelanjutan.

Pembahasan mencakup pengembangan skema pembiayaan yang adaptif, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian layak, serta dukungan terhadap pembangunan kawasan permukiman yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Kepala BP BUMN menegaskan bahwa sinergi antar BUMN perlu terus diperkuat guna menghadirkan akses pembiayaan yang lebih inklusif bagi masyarakat.

Rapat tersebut turut membahas upaya memperkuat kolaborasi antarbank anggota Himbara dalam menghadirkan solusi pembiayaan yang mampu menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.

Sinergi ini diharapkan dapat mendukung percepatan program penyediaan rumah yang berkualitas dengan skema pembiayaan yang lebih mudah, terjangkau dan berkelanjutan.

Penguatan sektor perumahan juga dinilai mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas melalui penguatan sektor properti dan industri pendukungnya.

Melalui kolaborasi ini, BP BUMN bersama Danantara terus mendorong penguatan ekosistem pembiayaan perumahan nasional guna menghadirkan hunian yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan kawasan permukiman yang inklusif, produktif, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi ini memberikan gambaran bahwa swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur dan masif melalui perluasan lahan tanam kedelai di wilayah potensial

Nganjuk (ANTARA) - Jajaran TNI ikut serta mendukung program peningkatan produksi pangan nasional termasuk kedelai, sehingga Indonesia bisa menekan impor kedelai dan bisa menjadi negara dengan swasembada kedelai.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan peningkatan produksi pangan terutama produksi kedelai harus mendapatkan dukungan banyak pihak karena Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor kedelai.

"Volume impor kedelai mencapai 2,65 juta ton sepanjang tahun 2025. Amerika Serikat menjadi pemasok terbanyak karena mungkin Amerika Serikat kan tidak makan kedelai, makannya gandum," katanya dalam acara panen raya kedelai di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Kamis.

Ia menambahkan hingga kini Indonesia masih sebagai negara dengan impor terbanyak sebesar 2,21 juta ton dengan persentase 86,55 persen dari total volume impor dan nilai impor sebesar Rp21,2 triliun.

Menurut dia, kegiatan panen raya ini memiliki nilai strategis dengan tujuan agar ketergantungan impor dapat dikurangi secara bertahap.

Untuk program penanaman kedelai di Kabupaten Nganjuk dilaksanakan di tiga kecamatan dengan total luas lahan 2.300 hektare dan estimasi hasil 3.400 ton yakni di Kecamatan Rejoso seluas 1.110 hektare dengan estimasi hasil 1.665 ton sampai dengan 1.887 ton.

Kemudian Kecamatan Bagor seluas 510 hektare dengan estimasi hasil 765 ton sampai dengan 867 ton. Kemudian Kecamatan Wilangan seluas 380 hektare dengan estimasi hasil 570 ton sampai 646 ton.

Untuk di Desa Ngudikan, Kecamatan Wilangan, luas lahan kedelai yang dilakukan panen raya mencapai 100 hektare. Sedangkan secara total area tanaman kedelai di Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, mencapai 400 hektare.

Kegiatan penanaman kedelai ini, kata dia, menggunakan varietas unggul lokal asal Jawa Tengah, yang memiliki produktivitas tinggi dan umur panennya sangat cepat.

Ia pun menambahkan, kebutuhan impor pada tahun 2025 mencapai 2,67 juta ton, sehingga untuk menghentikan impor kedelai diperlukan tambahan produk kedelai nasional minimal 2,67 ton.

Untuk panen di Nganjuk, estimasi hasil panen sebesar 1,5 ton sampai 1,7 ton per hektare bahkan lebih. Sehingga dibutuhkan tambahan 1,53 hektare sampai dengan 1,73 hektare lahan panen kedelai secara nasional untuk swasembada kedelai.

"Kondisi ini memberikan gambaran bahwa swasembada kedelai harus dilakukan secara bertahap, terukur dan masif melalui perluasan lahan tanam kedelai di wilayah potensial," kata dia.

Pihaknya berencana mendukung untuk pemanfaatan lahan-lahan tidur yang ada di TNI atau punya desa kemudian penggunaan benih yang unggul.

Selain itu, juga dilakukan perbaikan sistem irigasi dan drainase. TNI akan ikut membantu mekanisasi tanam, pemeliharaan dan panen.

Ia menambahkan jaminan serapan hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani juga dibutuhkan dan Bulog bisa terlibat untuk ikut serta mendukung pembelian kedelai dari petani.

Panglima juga berharap berharap kegiatan penanaman kedelai ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial tetapi menjadi model gerakan nyata yang dapat direplikasikan di berbagai wilayah di Indonesia termasuk lahan-lahan potensial milik TNI, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pihaknya juga mengapresiasi sinergi yang terjalin antara TNI, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, petani, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat.

"Jadikan panen raya ini sebagai momentum untuk memperkuat kemandirian pangan nasional," kata dia.

Hadir pula dalam kegiatan itu, Panglima TNI dan jajarannya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), jajaran Pemprov Jatim, Pemkab Nganjuk dan tamu undangan lainnya.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026