Jakarta (ANTARA) - Tarif Transjakarta bisa dipastikan akan dinaikkan oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Banyak alasan dikemukakan untuk menjustifikasi kenaikan tarif Transjakarta., misalnya, momen tarif eksisting yang sudah sangat lama.

Tarif Transjakarta yang sekarang berlaku Rp3.500, memang sejak 2005, alias sudah 20 tahun, belum pernah dikaji ulang. Kemudian besarannya subsidi tarif yang dianggap sudah terlalu tinggi, yakni Rp9.700 per penumpang.

Pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat sebesar Rp15 triliun, juga menjadi alasan bagi Gubernur Jakarta untuk merevisi tarif Transjakarta. Ketiga alasan itu secara empirik memang cukup absah untuk menjadi justifikasi kenaikan tarif Transjakarta.

Tarif Transjakarta kisarannya akan dipatok antara Rp5 ribu hingga Rp7 ribu. Lagi-lagi, besaran tarif yang diwacanakan tersebut, dari perspektif ATP/WTP, masih pada batas rasional.

Analisis ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay) dalam tarif transportasi digunakan untuk menilai kesanggupan dan kemauan masyarakat membayar layanan transportasi, guna menetapkan tarif yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi pengguna.

Berdasar studi yang dilakukan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) pada 2010, dari sisi ATP/WTP tarif Transjakarta sudah mencapai Rp5 ribu. Bahkan, berdasar jajak pendapat secara daring yang dilakukan oleh Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) terhadap 230 responden warga Jakarta, baru-baru ini, aspek ATP/WTP juga mencapai kisaran Rp5 ribu hingga Rp7 ribu.

Namun, dalam memutuskan kenaikan tarif baru Transjakarta, seharusnya tidak hanya memerhatikan aspek ATP/WTP ansich, tetapi juga memerhatikan aspek lain yang lebih makro, khususnya dari sisi manajemen transportasi publik. Ada beberapa saran dan pertimbangan terkait hal ini.

Pertama, sebaiknya tarif Tranjakarta, untuk saat ini, maksimum Rp5 ribu, dengan pertimbangan agar pengguna Transjakarta tidak migrasi ke angkutan pribadi, khususnya sepeda motor, atau ojek daring. Sebab jika tarifnya dirasa terlalu tinggi, pengguna Transjakarta akan "turun kelas" menjadi pengguna motor. Dengan kata lain Jakarta akan makin macet dan potensi kecelakaan juga akan meningkat.

Kedua, kebijakan kenaikan tarif Transjakarta juga harus mempertimbangkan aspek keseluruhan biaya transportasi warga Jakarta, yang menurut Kemenhub mencapai kisaran 30 persen dari total pengeluaran warga Jakarta.

Untuk sampai ke tempat kerja, warga Jakarta tidak hanya menggunakan moda Transjakarta. Sebagian pengguna Transjakarta harus menggunakaan feedertransport, yakni ojek daring, dengan kisaran Rp9 ribu hingga Rp17.500 untuk menuju halte Transjakarta. Alokasi biaya transportasi yang mencapai 30 persen itu melewati batas standar ideal untuk alokasi keseluruhan biaya transportasi, yakni maksimum 12 persen saja.

Ketiga, sebagian selisih kenaikan tarif Transjakarta, seharusnya bisa disinergikan untuk subsidi silang, dengan tarif MRT Jakarta, LRT Jakarta, bahkan LRT Jabodebek. Sinergitas dan subsidi silang itu diharapkan bisa untuk mendorong peningkatan dan kepeminatan warga Jakarta dan sekitarnya, agar makin tertarik menggunakan angkutan umum.

Saat ini total warga Jakarta yang menggunakan angkutan umum hanya berkisar 32 persen saja. Artinya, mayoritas warga Jakarta masih menggunakan kendaraan pribadi, apalagi setelah angkutan daring makin mewabah.

Keempat, dalam konteks upaya peningkatan pelayanan, satu hal yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah kinerja pengemudi Transjakarta. Angka kecelakaan Transjakarta lebih banyak dipicu oleh pengemudi Transjakarta yang diduga karena kelelahan (mengantuk), khususnya pengemudi Transjakarta yang bertugas di pagi hari, mulai pukul 5 pagi.

Untuk bertugas di jam tersebut, mereka berangkat dari rumah pukul 3 pagi. Artinya, istirahat sopir tidak berkualitas, sehingga sangat mengganggu kinerjanya. Belum lagi saat mengisi BBM di SPBU harus antre berjam-jam.

Fenomena ini harus segera diatasi, karena menyangkut keselamatan. Terkait antrean panjang di SPBU, saat bus Transjakarta mengisi BBM, harus disinergikan dengan Pertamina, agar ada solusinya. Atau, seharusnya ada SPBU khusus untuk armada Transjakarta.

Kelima, Pemprov DKI Jakarta dan manajemen Transjakarta, perlu segera membereskan pelayanan Jaklingko sebagai feeder Transjakarta. Moda angkutan penghubung tersebut akhir-akhir ini banyak dikeluhkan oleh penggunanya karena sopir yang ugal-ugalan dan tidak nyaman saat mengemudi.

Keenam, peran Transjakarta harus diperkuat, baik terkait jumlah armada maupun jaringan. Ini sangat penting, bukan hanya untuk meningkatkan keandalan dalam pelayanannya, tetapi juga untuk mendorong migrasi dari kendaraan pribadi menjadi pengguna Transjakarta dan angkutan massal lainnya.

Dengan fenomena migrasi dari kendaraan pribadi, diharapkan mampu mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas, dan mereduksi tingkat kemacetan di Kota Jakarta, yang makin parah.

Ketujuh, bahwa tanggung jawab menyediakan transportasi umum masal yang andal, adalah tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Subsidi transportasi sangat diperlukan untuk mengeskalasi pergerakan warga Jakarta berbasis angkutan umum massal.

Jika transportasi umum massal di Jakarta sudah andal dan efektif, maka Pemprov DKI Jakarta juga harus punya nyali untuk melakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi secara lebih ketat, misalnya menerapkan "jalan berbayar", atau Electronic Road Pricing (ERP). Sepeda motor pun sudah sangat urgen untuk dikendalikan, karena saat ini jumlah sepeda motor di Jakarta sudah mencapai lebih dari 23 juta unit.

Transportasi umum massal yang andal, adalah wujud keberadaban wajah kota Jakarta sebagai kota global. Saat ini transportasi umum massal di Jakarta sudah cukup andal, baik itu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, maupun LRT Jabodebek.

*) Tulus Abadi adalah pegiat perlindungan konsumen, Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta, 2010-2013

Copyright © ANTARA 2025

Batam (ANTARA) - Kemasan berwarna-warni menghiasi salah satu stan di acara promosi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kota Batam yang penuh dengan semangat wirausaha Provinsi Kepulauan Riau.

Di salah satunya tertulis "Tamban Menari" pada kemasan bernuansa biru dan penuh dengan desain khas Melayu. Dewi, pelaku usaha kuliner olahan laut, merupakan pionir dari produk olahan berbahan dasar ikan tamban, yakni ikan kecil khas perairan Kepri yang tinggi protein, kalsium dan omega 3.

Di tangannya, ikan tamban yang kerap dijadikan ikan asin biasa, kini menjadi camilan khas, dengan cita rasa modern dan bernilai ekonomi lebih tinggi.

Di Batam, katanya, ukurannya kecil, sementara di Kabupaten Natuna dan Anambas, bisa sebesar sarden. Ikan kecil berprotein tinggi itu diolah dengan bumbu khas dan dikemas rapi dalam aluminium foil, siap menjadi oleh-oleh khas Batam.

Dewi memanfaatkan bahan baku dari nelayan di pulau-pulau kecil, sekitar Jembatan Barelang dan Setokok.

Selain memperkuat rantai pasok lokal, usahanya juga memberi manfaat sosial. Dari setiap bungkus produk yang terjual, sebagian hasil penjualan disumbangkan untuk anak-anak pulau agar bisa terus bersekolah.

"Saya ingin usaha ini bukan hanya untuk saya sendiri, tapi juga membantu sesama," katanya.

Kepulauan Riau adalah wilayah yang hidup dari laut dan menyimpan potensi besar yang kini mulai dipandang, bukan sekadar sebagai sumber pangan, tetapi juga masa depan ekonomi biru yang berkelanjutan.

Di antara para pelaku yang berperan dalam rantai ekonomi ini, pemerintah dan para pelaku UMKM menjadi dua sisi mata rantai yang saling menguatkan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau (DKP Kepri) Said Sudrajad menggambarkan wilayah itu sebagai kawasan yang diberkahi kekayaan laut melimpah.

Dalam peta nasional, Kepri masuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711, dengan potensi perikanan mencapai 1,3 juta ton per tahun. Dari angka tersebut, hanya sekitar 900 ribu ton yang dapat dieksploitasi secara berkelanjutan, tanpa merusak ekosistem.

Dari potensi itu, Kepri sendiri rata-rata memproduksi sekitar 339 ribu ton ikan per tahun, ditambah 39 ribu ton dari sektor budi daya.

Kini, hasil tangkapan nelayan menjelma menjadi produk dengan nilai tambah tinggi, mulai dari ikan kering bumbu, rendang ikan tongkol, keripik gonggong, hingga sambal udang khas Kepri yang kini merambah rak toko oleh-oleh, pasar digital, hingga luar negeri.

Perubahan pola ini menandakan adanya pergeseran terhadap sektor kelautan, dari eksploitasi sumber daya menjadi pengelolaan berkelanjutan, dengan nilai tambah ekonomi.

Data DKP Kepri mencatat lebih dari 45 ribu pelaku usaha di sektor tersebut. Jika dihitung dengan keluarga dan pekerja pendukung, jumlahnya mencapai lebih dari 300 ribu orang yang menggantungkan hidup pada laut.

Angka ini menandakan bahwa meskipun kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kepri belum sebesar sektor penopang, seperti manufaktur, namun dampak sosial dan keterlibatan masyarakatnya jauh lebih luas.

Pemerintah daerah menyadari bahwa menjaga sektor ini berarti menjaga keberlanjutan hidup sebagian besar masyarakat Kepri. Karena itu, selain fokus pada pengelolaan sumber daya, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas pelaku usaha.

Program pelatihan, fasilitas pameran, hingga pendampingan branding menjadi bagian dari strategi besar agar UMKM perikanan bisa naik kelas.

Pemerintah daerah, melalui berbagai dinas, serta dukungan Bank Indonesia Kepri, terus mendorong agar potensi laut ini tak hanya berhenti diproduksi mentah, namun melalui proses hilirisasi.

Dewi mengatakan bahwa ia telah mendapat berbagai dukungan pelatihan dari instansi pemerintahan, untuk menambah ilmu terkait pemasaran, ketahanan pangan, serta pengolahan yang sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan gizi.

Pelatihan, pameran, hingga business matching lintas negara dilakukan untuk membantu pelaku usaha lokal menembus pasar yang lebih luas.

Usaha yang telah ia bangun dari masa akhir 2020, kini bisa ditemui di berbagai toko oleh-oleh dan supermarket di Batam.

Dalam sebulan, produksi rata-rata mencapai hampir 1.000 bungkus, dengan tiga karyawan yang semuanya warga lokal dan menggandeng petani pesisir untuk memancing, memanen, dan mengeringkan ikan tamban, sebelum pihaknya mulai memasak.

Di musim hujan, stok ikan kering menjadi tantangan tersendiri, sehingga mereka menyiapkan pasukan lebih banyak, saat musim panas.

Kisah Dewi dan banyak pelaku UMKM lainnya menunjukkan bagaimana laut Kepri, bukan hanya tempat nelayan mencari nafkah, tapi juga lahan kreasi ekonomi baru menggunakan kekayaan laut yang masih belum terjamah.

Pada ajang UMKM yang digelar di Batam, misalnya, kolaborasi tersebut tampak nyata. Produk-produk hasil laut olahan, termasuk Tamban Menari, dipamerkan berdampingan dengan produk kriya dan kuliner lain.

Dewi mengatakan bahwa usahanya telah diundang dan ditampilkan oleh berbagai macam ajang promosi UMKM, seperti Gebyar Melayu Pesisir (GMP) dan Trade Expo Indonesia (TEI) di Jakarta. Ajang itu bukan sekadar pameran, tetapi wadah untuk mempertemukan pelaku usaha dengan mitra potensial, pembeli besar, hingga lembaga keuangan.

Dalam kegiatan business matching yang difasilitasi oleh BI Kepri, Dewi dan produknya dipertemukan dengan investor serta reseller yang membawa produknya ke pasar Singapura dan Malaysia.

BI Kepri juga turut mendorong pelaku UMKM menggunakan sistem pembayaran digital, seperti QRIS. Bagi pengusaha, seperti Dewi, QRIS membantu mempermudah transaksi, terutama saat pameran, di mana pengunjung sering tidak membawa uang tunai. Transaksi langsung tercatat dan dana masuk otomatis ke rekening.

Dari laut, hingga meja makan, dari nelayan di Setokok, hingga pengusaha kecil di Batam, rantai ekonomi biru Kepri terus berputar untuk memperkenalkan kekayaan alam, sekaligus memberdayakan masyarakat pesisir.

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2025

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.800 per kg, gula pasir lokal Rp18.050 per kg.

Jakarta (ANTARA) - Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dikelola Bank Indonesia mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum menunjukkan harga cabai rawit merah mencapai Rp41.650 per kilogram (kg), sedangkan telur ayam ras Rp31.400 per kg.

Berdasarkan data dari PIHPS yang dilansir di Jakarta, Sabtu pukul 08.43 WIB, selain cabai rawit merah dan telur ayam ras, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yakni bawang merah di harga Rp41.800 per kg, bawang putih di harga Rp39.000 per kg.

Selain itu, beras kualitas bawah I di harga Rp14.450 per kg, beras kualitas bawah II Rp14.300 per kg, beras kualitas medium I Rp15.900 per kg, begitu pun beras kualitas medium II di harga Rp15.700 per kg. Lalu, beras kualitas super I di harga Rp17.050 per kg, dan beras kualitas super II Rp16.550 per kg.

Selanjutnya, PIHPS mencatat harga cabai merah besar mencapai Rp55.350 per kg, cabai merah keriting Rp55.400 per kg, dan cabai rawit hijau Rp36.850 per kg.

Kemudian, daging ayam ras di harga Rp37.550 per kg, daging sapi kualitas I Rp140.100 per kg, daging sapi kualitas II di harga Rp132.250 per kg.

Harga komoditas berikutnya yakni gula pasir kualitas premium tercatat Rp19.800 per kg, gula pasir lokal Rp18.050 per kg.

Sementara itu, minyak goreng curah di harga Rp18.650 per liter, minyak goreng kemasan bermerek I di harga Rp22.450 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek II di harga Rp21.350 per liter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu, mengalami kenaikan tiga hari beruntun, kini naik Rp3.000 menjadi Rp2.299.000 dari Rp2.296.000 per gram.

Jakarta (ANTARA) - Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu, mengalami kenaikan tiga hari beruntun, kini naik Rp3.000 menjadi Rp2.299.000 dari awalnya Rp2.296.000 per gram.

‎Sementara harga jual kembali (buyback) stabil di angka Rp2.161.000 per gram, serta dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.‎

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.199.500.

‎- ⁠Harga emas 1 gram: Rp2.299.000.

‎- ⁠Harga emas 2 gram: Rp4.538.000

‎- ⁠Harga emas 3 gram: Rp6.782.000.

‎- ⁠Harga emas 5 gram: Rp11.270.000.

‎- ⁠Harga emas 10 gram: Rp22.485.000.

‎- Harga emas 25 gram: Rp56.087.000.

‎- ⁠Harga emas 50 gram: Rp112.095.000.

‎- ⁠Harga emas 100 gram: Rp224.112.000.

‎- ⁠Harga emas 250 gram: Rp560.015.000.

‎- ⁠Harga emas 500 gram: Rp1.119.820.000.

‎- ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp2.239.600.000.

‎Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.‎

‎Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi langkah Maxim yang secara proaktif melibatkan mitra dalam program perlindungan ketenagakerjaan.

Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan bersama perusahaan penyedia layanan transportasi daring Maxim memperkuat kolaborasi, dukungan, dan kemudahan bagi mitra pengemudi agar dapat berpartisipasi aktif dalam program jaminan sosial.

“Kolaborasi ini merupakan bentuk nyata komitmen Maxim untuk memastikan mitra pengemudi memiliki perlindungan dan pengetahuan yang cukup dalam menghadapi risiko pekerjaan di lapangan. Kami percaya bahwa kesejahteraan mitra adalah fondasi utama dalam menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan ekosistem transportasi daring,” ujar Direktur Pengembangan Bisnis Maxim Indonesia Dirhamsyah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Kerja sama strategis ini pun diperkuat melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Maxim dan BPJS Ketenagakerjaan.

Maxim pun sebelumnya telah menyalurkan perlindungan ketenagakerjaan kepada lebih dari 3.000 pengemudi di seluruh tanah air.

Kerja sama bersama BPJPS Ketenagakerjaan ini pun, kata Dirhamsyah, merupakan upaya lanjutan perusahaan dalam memberikan akses bagi mitra pengemudi terhadap program jaminan sosial.

Selain itu, inisiatif ini diharapkan turut meningkatkan pemahaman pengemudi mengenai keselamatan berkendara serta literasi keuangan, khususnya bagi mereka yang berpenghasilan harian.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Plaza Jamsostek, Ramdani, menekankan pentingnya jaminan sosial bagi pengemudi serta manfaat dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Ia juga menuturkan bahwa inisiatif ini diharapkan dapat menumbuhkan pemahaman serta kesadaran pengemudi akan pentingnya jaminan sosial sebagai perlindungan dasar, sekaligus mengajak pengemudi untuk aktif berpartisipasi dalam program jaminan sosial.

“BPJS Ketenagakerjaan mengapresiasi langkah Maxim yang secara proaktif melibatkan mitra dalam program perlindungan ketenagakerjaan. Agenda seperti ini menunjukkan kesadaran bersama bahwa setiap pekerja, termasuk pengemudi transportasi daring, berhak atas jaminan keselamatan dan kesejahteraan,” kata Ramdani.

Sebagai wujud dari kolaborasi ini, Maxim turut memfasilitasi pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp16.800 per bulan melalui dua metode yang mudah diakses.

Pertama, pembayaran iuran dapat dilakukan melalui Maxim dengan skema pemotongan otomatis dari saldo mitra pengemudi setiap bulan.

Untuk melakukan arahan mengenai pendaftaran, mitra pengemudi dapat langsung mengunjungi kantor perwakilan Maxim terdekat.

Kedua, mitra pengemudi juga dapat membayar iuran secara mandiri, baik secara online melalui situs resmi BPJS Ketenagakerjaan atau aplikasi JMO (Jamsostek Mobile), maupun secara offline dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan pemberian 1,4 juta hektare hutan kepada masyarakat adat merupakan bukti dan komitmen Indonesia terhadap lingkungan dan masyarakat hukum adat yang tinggal di kawasan tersebut.

"Ada komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan hak seluas 1,4 juta hektare kepada masyarakat hukum adat," ujar Menhut Raja Antoni di sela Climate Summit di Belem, Brasil, sebagaimana dikutip dari keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Ia melanjutkan hal tersebut merupakan bagian dari kepedulian Presiden RI Prabowo Subianto terhadap lingkungan sekaligus untuk masyarakat adat yang selama ini termajinalkan.

Komitmen tersebut juga disampaikan Utusan Khusus Presiden RI Bidang Perubahan Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam forum sama, yang berlangsung Kamis (6/11/2025) waktu setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Hashim mengumumkan secara resmi kepada dunia soal komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mengalokasikan 1,4 juta hektare hutan adat.

Hasyim menyebut hal ini akan dilakukan dalam waktu empat tahun ke depan.

"Awal tahun ini Presiden Prabowo secara resmi mengumumkan kepada dunia komitmen kami yang berani untuk mengakui dan mengalokasikan 1,4 juta hektare dari hutan adat untuk masyarakat adat dan lokal dalam waktu empat tahun ke depan," ujar Hashim.

Sebelumnya, dalam United for Wildlife Global Summit dan High-Level Ministerial Roundtable, Selasa (4/11/2025), Menhut Raja Antoni menjelaskan bahwa pada Maret 2025, Indonesia telah membentuk Satuan Tugas Khusus Percepatan Pengakuan Hutan Adat.

Raja Antoni menegaskan hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo yang menetapkan target untuk mengakui 1,4 juta ha hutan adat baru selama periode 2025-2029.

Menhut juga menekankan bahwa pengakuan hutan adat bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, tetapi juga telah terbukti mengurangi laju deforestasi sebesar 30-50 persen, menurut data SOIFO 2024.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina Power Indonesia atau Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperluas pemberian manfaat dalam program desa energi berdikari (DEB) melalui pemberian lampu bertenaga surya untuk para nelayan kecil di Desa Muara, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

CEO Pertamina NRE John Anis, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, mengatakan bahwa dalam berbisnis, tujuan utama Pertamina di seluruh lokasi operasi selalu ingin memberikan manfaat.

"Semacam giving back. Kita tidak mungkin berbisnis sendiri-sendiri, kita tetap membutuhkan dukungan dari lokal, dan dengan harmoni itulah terjadinya sinergi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa melalui program ini, 46 kapal nelayan kecil di Desa Muara kini menggunakan lampu penerangan bertenaga surya (PLTS) berkapasitas 150 watt.

Selama ini, para nelayan tersebut hanya menggunakan senter sebagai penerangan ketika melaut di malam hari.

Dengan pemanfaatan PLTS untuk penerangan ini, setiap nelayan mampu menghemat 1-2 liter BBM per malam atau untuk total 46 nelayan, maka penghematannya bisa mencapai 20 ribu liter BBM per tahun.

"Sehingga, berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sekitar 45 ton CO2 per tahun, yang setara dengan menanam 2.000 pohon baru," kata dia.

Selain itu, Pertamina NRE juga memberikan edukasi dan pelatihan perawatan PLTS kepada para nelayan, agar sistem ini dapat digunakan secara berkelanjutan.

Pendekatan berbasis knowledge sharing ini diharapkan membuat masyarakat pesisir semakin mandiri dalam mengelola sumber energi mereka sendiri.

"Bagi Pertamina NRE, kisah para nelayan di Desa Muara adalah cerminan transisi energi yang inklusif dan berkeadilan di mana teknologi bersih tidak hanya dimiliki industri besar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat akar rumput," kata John Anis.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Uap panas yang keluar dari Kawah Kereta Api di Cagar Alam dan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terlihat kontras dengan suhu dingin yang menyelimuti kawasan tersebut.

Kawah yang sayup-sayup mengeluarkan suara bak cerobong kereta api tersebut adalah titik sumur uap panas bumi tertua yang dieksplorasi di Indonesia. Usianya sudah hampir satu abad, sejak area ini pertama kali dieksplorasi oleh Belanda pada tahun 1926.

Eksplorasi pun dilanjutkan oleh Pertamina pada 1974, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang pertama resmi beroperasi komersial pada 1983.

Kini, pengelolaan WKP Kamojang dilakukan oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dengan lima unit Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang memiliki total kapasitas mencapai 235 megawatt (MW) dari total 727 MW kapasitas terpasang yang dikelola PGE.

Dengan kapasitas tersebut, PLTP Kamojang mampu memasok listrik untuk lebih dari 260 ribu rumah tangga setiap hari selama setahun penuh tanpa bergantung pada sinar matahari, cuaca, atau bahan bakar fosil.

Hingga September 2025, produksi listrik dari Kamojang mencapai 1.326 gigawatt hour (GWh), tertinggi di antara seluruh WKP PGE.

Operasi bersih ini juga berkontribusi signifikan terhadap pengurangan emisi karbon hingga 1,22 juta ton CO2 per tahun, sejalan dengan upaya Indonesia mencapai Net Zero Emission pada 2060.

Pjs GM PGE Area Kamojang Hendrik Sinaga mengatakan sumur uap panas bumi tersebut merupakan bukti bahwa geothermal merupakan energi hijau dengan tingkat keberkelanjutan yang tinggi.

Kontinuitas itu dijaga melalui adaptasi penerapan teknologi terbaru, kerja sama dengan para pemangku kepentingan strategis termasuk perguruan tinggi, hingga tata kelola yang relevan dengan pergantian zaman.

“Secara sustainability, ESG, kita bicara tiga hal: environmental (lingkungan), social (sosial), dan governance (tata kelola). Nah, sekarang kita di levelnya itu menjaga dan terbuka dengan perkembangan di Kamojang,” ujar Hendrik.

Menurut dia, selama 100 tahun memang benar-benar tidak sekedar hari ini menjaganya, tapi juga menjaga dari hal-hal kecil, mengikuti SOP-nya, beradaptasi dengan teknologi dan risikonya.

PGE kini tengah memperluas kapasitas terpasangnya dengan target mencapai 1 GW dalam 2–3 tahun ke depan, dan 1,8 GW pada tahun 2033.

Dalam jangka panjang, PGE menargetkan kapasitas total sebesar 3 GW yang telah teridentifikasi dari 10 WKP yang dikelolanya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, PGE tengah memprioritaskan sejumlah proyek quick win, termasuk pemanfaatan uap dari sumur-sumur bertekanan rendah di Kamojang dengan kapasitas sebesar 5 MW yang ditargetkan mulai beroperasi tahun 2028.

Geothermal dan dampak sosial

Tak hanya menjadi sumber energi yang berusia panjang dan andal, panas bumi juga memantik semangat kehidupan dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.

PGE Area Kamojang memanfaatkan energi geothermal ini untuk berbagai inovasi yang digerakkan oleh warga secara terintegrasi dan terukur.

Salah satunya adalah bentuk pemanfaatan panas bumi secara langsung melalui inovasi Geothermal Dry House pertama di dunia.

Di sini, petani memanfaatkan uap panas bumi dari PLTP Kamojang untuk mempercepat proses pengeringan kopi dari yang sebelumnya memakan waktu 30–45 hari, kini hanya membutuhkan 3–10 hari.

Saat ini, PGE bermitra dengan 18 kelompok tani dan memberdayakan 312 petani kopi lokal dengan luas lahan mencapai 80 hektare yang terletak di sekitar WKP PGE Kamojang melalui program Geothermal Coffee Process’(GCP).

Sepanjang 2024, total penjualan mencapai 4,9 ton green beans, 640 kilogram roasted beans, dan 17.500 bungkus ground coffee, menghasilkan omzet sebesar Rp863,9 juta.

Lebih dari itu, panen bersama ini sekaligus menandai ekspor perdana kopi panas bumi dengan total volume ekspor mencapai 15 ton ke Asia dan Eropa.

Langkah ini menjadi bentuk pengakuan internasional terhadap kualitas kopi Kamojang, sekaligus implementasi penerapan ekonomi sirkular berbasis energi bersih.

Selain itu, ada juga pemanfaatan energi panas bumi untuk kegiatan perikanan (fishery) atau budidaya ikan. Di Kamojang, peternak ikan Otang Maludin memanfaatkan energi ini sebagai penghangat suhu air bagi ikan mas dan nila, serta mengeringkan bahan pakan ikan sejak akhir tahun 2024.

Terbaru, PGE tengah menjalankan program GEMAH KARSA (Geothermal Empowerment for Maximizing Agriculture through Kamojang Responsible and Sustainable Farming), yang memberdayakan 2.647 penerima manfaat dari kelompok rentan lewat pertanian berkelanjutan berbasis energi panas bumi, penyediaan air bersih, dan produksi pupuk organik.

Dengan keberadaan dan kebermanfaatan yang sudah eksis sejak satu abad silam, PLTP Kamojang menjadi pengingat penting, bahwa Indonesia adalah negeri yang terberkati dengan sumber-sumber energi bersih.

Inovasi yang tergali lalu tumbuh dari panas bumi pertiwi, tak hanya menyalakan listrik semata, tapi juga kemandirian bagi mereka yang memanfaatkannya.

Sebagai pionir panas bumi di Indonesia, Kamojang bukan hanya simbol sejarah, tetapi bukti nyata kontribusi Indonesia dalam mewujudkan masa depan energi hijau yang ternyata sudah kita miliki sejak lampau.

Editor: Sapto Heru Purnomojoyo
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) membawa tujuh mitra binaan unggulan dari berbagai sektor agrikultur dan turunannya, dalam pameran akbar sektor pertanian yaitu Agribusiness Indonesia Expo (Agrinex) 2025.

Agrinex menunjukkan komitmen Pertamina dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang diselenggarakan pada 6-8 November 2025 di Kemayoran, Jakarta.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu, memastikan Kementerian UMKM terus mendorong peningkatan peran UMKM dalam perekonomian nasional, salah satunya melalui aplikasi bernama SAPA UMKM.

Ia mengatakan SAPA UMKM dirancang sebagai platform terpadu yang berfungsi untuk mendukung dan memberdayakan pelaku UMKM di seluruh wilayah tanah air.

"Tujuannya adalah untuk memusatkan data, menyederhanakan layanan, dan membantu UMKM mengakses berbagai kebutuhan seperti legalitas, perizinan, sertifikasi halal, serta akses ke pembiayaan, pelatihan, dan pemasaran," ujar Maman.

Ia menjelaskan aplikasi tersebut berperan krusial dalam memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik masing-masing UMKM, sehingga dukungan dari pemerintah diharapkan dapat diberikan secara lebih terarah dan tepat sasaran.

Dalam kesempatan sama, Vice President Pertamina Muhammad Baron berharap kehadiran UMKM binaan Pertamina dapat memperluas jaringan pasar dan memperkenalkan kualitas produk unggulan Indonesia.

"Hasil pertanian menjadi salah satu keunggulan Indonesia. Selain sebagai simbol ketahanan pangan, Pertamina juga mendorong UMKM sektor agrikultur berkembang, menghasilkan produk berkualitas, termasuk menjajaki potensi ekspor," ujar Baron.

Tujuh mitra binaan Pertamina yang tampil di Agrinex 2025, diantaranya Bunga Palm, Rumah Madu Simpul Hati, Java Criollo Cokelat Indonesia, Ddistilers Essential Oils, TinaTani Indonesia, Novio Fresh, serta Usaha Mulia Dakara.

"Partisipasi Pertamina dengan membawa tujuh mitra binaan di Agrinex 2025 sejalan dengan visi pemerintah dalam Astacita, yaitu mendorong UMKM naik kelas, khususnya dari sektor pertanian yang memiliki potensi ekspor besar," ujar Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target net zero emission (NZE) 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian sustainable development goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan environmental, social & governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Jumat (7/11/2025), mulai dari percepatan hilirisasi sektor pertanian dan peternakan dengan nilai investasi mencapai Rp371 triliun, hingga rencana penggabungan GoTo dan Grab.

Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca:

Mentan dan Rosan sepakati hilirisasi pertanian hingga Rp371 triliun

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani menyepakati percepatan hilirisasi sektor pertanian hingga peternakan dengan nilai investasi mencapai Rp371 triliun untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Baca selengkapnya di sini

Purbaya: Pertumbuhan ekonomi 5,04 persen bukti APBN dikelola efektif

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai, realisasi pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 yang tercatat 5,04 persen menunjukkan bahwa APBN dikelola secara efektif.

Baca selengkapnya di sini

BI: Cadangan devisa Oktober 2025 naik jadi 149,9 miliar dolar AS

Bank Indonesia (BI) mencatat posisi cadangan devisa Indonesia meningkat dari sebelumnya 148,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada akhir September 2025 menjadi 149,9 miliar dolar AS pada akhir Oktober 2025.

Baca selengkapnya di sini

Pemerintah ubah skema pembiayaan Kopdes Merah Putih

Pemerintah melakukan penyesuaian skema pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih guna mempercepat pembangunan dan operasionalisasi 80.000 koperasi di seluruh wilayah di Indonesia.

Baca selengkapnya di sini

Istana sebut ada rencana penggabungan GoTo dan Grab

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut adanya rencana penggabungan antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) dan Grab.

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Sabtu, menunjukkan dua produk logam mulia yakni buatan UBS dan Galeri24 kompak mengalami kenaikan dua hari beruntun.

‎Harga jual emas Galeri24 naik ke angka Rp2.378.000 dari awal dibanderol dengan harga Rp2.374.000 per gram, begitu pula emas UBS yang turut naik menjadi Rp2.381.000 dari semula Rp2.376.000 per gram.

‎Emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Sementara emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 gram hingga 500 gram.Berikut daftar lengkap harga emas masing-masing produk:

‎Harga emas UBS:

‎- Harga emas UBS 0,5 gram: Rp1.287.000

‎- Harga emas UBS 1 gram: Rp2.381.000

‎- Harga emas UBS 2 gram: Rp4.725.000

‎- Harga emas UBS 5 gram: Rp11.673.000

‎- Harga emas UBS 10 gram: Rp23.224.000

‎- Harga emas UBS 25 gram: Rp57.946.000

‎- Harga emas UBS 50 gram: Rp115.654.000

‎- Harga emas UBS 100 gram: Rp231.217.000

‎- Harga emas UBS 250 gram: Rp577.871.000

‎- Harga emas UBS 500 gram: Rp1.154.384.000

‎

‎Harga emas Galeri24:

‎- Harga emas Galeri24 0,5 gram: Rp1.247.000

‎- Harga emas Galeri24 1 gram: Rp2.378.000.

‎- Harga emas Galeri24 2 gram: Rp4.686.000

‎- Harga emas Galeri24 5 gram: Rp11.628.000

‎- Harga emas Galeri24 10 gram: Rp23.195.000

‎- Harga emas Galeri24 25 gram: Rp57.844.000

‎- Harga emas Galeri24 50 gram: Rp115.598.000

‎- Harga emas Galeri24 100 gram: Rp231.081.000

‎- Harga emas Galeri24 250 gram: Rp574.028.000

‎- Harga emas Galeri24 500 gram: Rp1.148.056.000

‎- Harga emas Galeri24 1.000 gram: Rp2.296.111.000.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengecek pelaksanaan Program Magang Nasional yang saat ini telah memasuki minggu ke-3 dan melihat langsung para peserta magang itu mendapatkan pelatihan sesuai bidang perkuliahan atau disiplin ilmu yang diambil saat kuliah.

Program Magang Nasional, yang resmi dimulai pada 20 Oktober 2025, menjadi salah satu fokus pemerintah untuk meningkatkan keterhubungan antara lulusan dari perguruan tinggi dengan sektor industri, sekaligus untuk meningkatkan keterampilan para lulusan baru tersebut sehingga mereka memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

"Senang bertemu dengan anak-anak muda yang sedang mengikuti Program Magang Nasional di salah satu perusahaan swasta terkemuka PT Denso Indonesia di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Jumat pagi, 7 November 2025. Bersama Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Prof. Yassierli yang mengundang ke perusahaan manufaktur komponen otomotif ini, kami meninjau secara langsung pelaksanaan Program Magang Nasional Batch 1, yang sudah dimulai pada 20 Oktober lalu, atau kini sudah memasuki minggu ketiga masa magang," kata Teddy saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Di lokasi magang itu, Teddy berinteraksi dengan para peserta magang untuk mengetahui manfaat yang mereka terima dari program magang nasional.

"Di sini, para peserta magang benar-benar telah bekerja, diberikan pelatihan, keterampilan, bahkan mendapatkan mentor, sesuai bidang perkuliahan masing-masing. Mereka juga mendapat uang saku setara Upah Minimum Kabupaten/Kota tempat magang. Misalkan, untuk di Kabupaten Bekasi ini, sekitar Rp5,5 juta setiap bulannya," ujar Teddy.

Teddy melanjutkan beberapa peserta magang yang ditemui ada yang baru lulus kuliah pada Agustus 2025 atau sekitar dua bulan lalu.

Pada kesempatan sama, Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Ketenagakerjaan untuk membuka gelombang (batch) ke-2 Program Magang Nasional dengan jumlah peserta mencapai 80.000 lulusan baru (fresh graduate).

Gelombang I Program Magang Nasional diikuti sebanyak 20.000 peserta, yang sebagian besar merupakan lulusan baru dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

Gelombang II Program Magang Nasional itu akan dimulai pada November 2025.

"Dengan demikian, total peserta Program Magang Nasional tahun 2025 mencapai 100.000 orang," sambung Teddy.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025