Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Di dapur-dapur rakyat Indonesia, persoalan energi bukan hanya soal teknis atau pasokan, tetapi soal martabat hidup. Selama dua dekade terakhir, dapur rakyat kita ditopang bahan bakar yang hampir seluruhnya berasal dari luar negeri.

Program konversi minyak tanah ke LPG dulu dipuji sebagai modernisasi. Namun hari ini, ketergantungan pada LPG impor justru menjadi simpul kerentanan bangsa. Setiap kenaikan harga internasional membuat dapur rakyat bergetar, APBN mengencang, dan negara kehilangan ruang gerak.

Namun sesungguhnya, Indonesia bukan bangsa yang kekurangan energi, kita hanya belum memaksimalkan apa yang ada di tanah sendiri. Kota-kota besar kita dikelilingi gunungan sampah yang dapat diubah menjadi uap panas melalui teknologi waste-to-steam.

Daerah-daerah penghasil batubara memiliki sumber daya melimpah yang dapat digasifikasi menjadi syngas, kemudian disintesis menjadi DME, bahan bakar bersih yang secara teknis compatible menjadi pengganti LPG.

Teknologi ini bukan eksperimen. China, Korea Selatan, dan India telah melangkah lebih dulu, memproduksi DME dalam skala besar dan menjadi lebih tahan terhadap tekanan geopolitik energi global.

Jika Indonesia membangun 15 kota Waste-to-DME, kita tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah kota, tetapi juga menekan impor LPG hingga 35%-40%. Setiap ton DME yang diproduksi adalah ton LPG impor yang tak perlu kita beli. Setiap ton sampah yang diolah menjadi steam adalah beban TPA yang lenyap.

Dan setiap kota yang berdiri di atas sistem energi mandiri adalah kota yang lebih bersih, lebih sehat, dan lebih tahan terhadap gejolak pasar global. Langkah ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan perubahan paradigma: bahwa energi rakyat dapat lahir dari bumi sendiri, dari tangan sendiri, dan dari kemampuan teknologi bangsa sendiri.

Dengan TKDN minimal 50%, program Waste-to-DME bukan hanya proyek energi, tetapi mesin industrialisasi nasional, menciptakan pekerjaan, meningkatkan kapasitas manufaktur, dan menanamkan kebanggaan bahwa Indonesia mampu membuat bahan bakar sendiri.

Kedaulatan energi bukan terletak pada berapa besar cadangan yang kita miliki, tetapi pada berapa besar keberanian kita memproduksinya sendiri. Api kemandirian itu harus kita nyalakan, bukan dari pusat kekuasaan saja, tetapi dari dapur-dapur rakyat di seluruh Nusantara.

Dan di sanalah inti dari misi ini: memulihkan kendali bangsa atas sumber kehidupannya sendiri. Kompor rakyat tidak boleh mati hanya karena pasar global bergerak.

Energi rumah tangga tidak boleh ditentukan kapal tanker dari negara lain. Indonesia harus kembali berdaulat, berdiri di atas energi lokal, teknologi lokal, dan kehendak nasional untuk mandiri.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kawasan Asia saat ini berada pada titik perubahan besar. Pergeseran kekuatan global yang terjadi dalam dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa pusat gravitasi ekonomi, politik, dan keamanan dunia semakin bergeser ke Timur.

Dalam konteks ini, kebangkitan China sering kali dibaca melalui lensa kekhawatiran, bahkan ancaman. Namun, membaca ulang dinamika geopolitik Asia justru menunjukkan gambaran yang lebih kompleks dan tidak sepenuhnya penuh dengan kekhawatiran.

Dalam tulisan di South China Morning Post, Veronica Lukito mengingatkan bahwa pertanyaan tentang apakah kebangkitan China baik bagi Asia cukup relevan. Ia menegaskan upaya untuk menghentikan kenaikan China telah gagal, dan hari ini satu-satunya cara menghentikan kebangkitan China adalah melalui perang yang akan menghancurkan dunia. Oleh karena itu, yang lebih penting bukanlah bagaimana mencegah Tiongkok bangkit, tetapi bagaimana Asia mengelola kebangkitan itu.

Asia yang Beragam, Bukan Satu Kawasan yang Seragam
Salah satu dasar membaca geopolitik Asia adalah memahami keragaman internalnya. Asia bukan Eropa. Tidak ada kerangka integrasi ekonomi menyeluruh, apalagi institusi politik supranasional yang menyerupai Uni Eropa.

Asia adalah rumah bagi demokrasi terbesar di dunia, negara-negara otoritarian yang kuat, ekonomi hijau, serta negara berkembang yang masih mencari arah. Keragaman ini membuat dominasi tunggal sangat sulit terjadi. China boleh menjadi raksasa ekonomi, tetapi pengaruh politiknya tetap dibatasi oleh dua faktor utama.

Pertama, kawasan Asia masih sangat bergantung pada Amerika Serikat untuk urusan keamanan. Terlepas dari penurunan relatifnya, AS tetap menjadi aktor militer paling dominan, dengan jaringan aliansi yang tidak dapat ditandingi oleh siapa pun dalam waktu dekat.

Kedua, negara-negara Asia, dari India hingga Jepang, dari Korea Selatan hingga ASEAN, memiliki kepentingan masing-masing dalam menjaga otonomi strategis. Mereka tidak akan mudah membiarkan satu kekuatan mendominasi kawasan.

Kebangkitan China: Tantangan atau Keseimbangan Baru?
Bagi banyak negara Asia, kebangkitan China membawa ambivalensi. Di satu sisi, ada ketergantungan ekonomi yang semakin kuat. Di sisi lain, ada kecemasan tentang skala dan arah kekuasaan China. Namun, kita perlu membaca ulang dinamika kawasan untuk memberikan sudut pandang yang lebih seimbang.

China tidak ingin mengulang kesalahan Amerika Serikat atau Uni Soviet sebagai hegemoni global. Seperti halnya yang dituliskan Veronica yang berjudul "Kebangkitan China Baik Untuk Asia", Beijing tidak ingin menjadi hegemoni global berikutnya.

China lebih pragmatis daripada ideologis; lebih berhitung daripada ekspansionis tanpa batas. China telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi utama Asia. Integrasi perdagangan, rantai pasok, investasi, dan pembangunan infrastruktur telah meningkatkan kesejahteraan banyak negara. Tantangan tentu ada, tetapi kontribusi ekonomi China tidak dapat diabaikan.

Kehadiran China yang kuat membuat stabilitas kawasan tidak lagi bergantung pada satu kekuatan saja. Di sinilah peluang muncul. Persaingan dua kekuatan besar, selama dikelola dengan baik justru membuka ruang bagi negara-negara Asia untuk memperkuat kemandirian mereka. Asia bukan hanya penonton dalam kompetisi China-AS, tetapi memiliki kapasitas untuk mengatur jarak, memilih kepentingan, dan memanfaatkan dinamika baru ini.

Hedging: Strategi yang Rasional di Kawasan yang Tidak Pasti
Dalam lanskap geopolitik seperti ini, banyak negara Asia memilih strategi hedging yaitu tidak memihak secara ekstrem, tetapi membangun hubungan baik dengan kedua pihak. Strategi ini sering dikritik sebagai tidak tegas, padahal justru mencerminkan kecerdasan geopolitik.

Indonesia misalnya, tidak berkepentingan untuk menjadi bagian dari blok mana pun. Kepentingan nasional kita justru terletak pada kawasan yang stabil, terbuka, dan tidak terpolarisasi secara kaku. Dengan demikian, menjaga hubungan konstruktif dengan China sekaligus mempertahankan kerja sama strategis dengan Amerika Serikat adalah langkah realistis.

Strategi ini bukan hanya pilihan Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh banyak negara Asia Tenggara, India, dan bahkan negara-negara Timur Laut Asia yang memiliki hubungan lebih problematik dengan China.

Asia Sedang Menulis Babak Barunya
Kebangkitan China mengubah Asia, tetapi bukan berarti kawasan ini kehilangan ruang untuk menentukan nasib sendiri. Justru dalam struktur multipolar yang sedang terbentuk, negara-negara Asia memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih konstruktif, lebih mandiri, dan lebih pengaruh.

Narasi bahwa China akan menguasai Asia secara total adalah penyederhanaan yang tidak sesuai dengan realitas. Asia terlalu besar, terlalu beragam, dan terlalu dinamis untuk dikuasai satu aktor.

Tantangannya jelas ada, tetapi peluangnya tidak kalah besar. Yang kita perlukan adalah kemampuan membaca konteks, merumuskan kepentingan nasional dengan tegas, dan menavigasi kompetisi besar dengan kecerdasan strategis.

Karena pada akhirnya, masa depan Asia tidak ditentukan oleh China atau Amerika Serikat semata melainkan oleh kemampuan negara-negara Asia sendiri untuk membentuk arah sejarah kawasan.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Sepanjang tahun 2025 sektor hulu minyak dan gas (migas) nasional dilaporkan mencatatkan kinerja positif. SKK Migas memproyeksikan bahwa hingga akhir 2025, produksi minyak dan gas nasional akan melampaui target APBN.

Produksi minyak diproyeksi akan mencapai 608 ribu barel minyak per hari (MBOPD), melampaui target APBN 605 MBOPD. Sementara produksi gas diperkirakan sebesar 6.910 Million Standard Cubic Feet per Day (MMSCFD), melampaui target 5.628 MMSCFD. Capaian tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi produksi tahun 2024, yaitu 578 MBOPD untuk minyak dan 6.633 MMSCFD untuk gas.

Dari sisi investasi, total investasi hulu migas nasional pada 2025 diproyeksi mencapai US$16,5 miliar, lebih tinggi dibandingkan kisaran realisasi investasi tahun 2020 - 2024 yaitu US$10,5 - US$14,4 miliar. Secara khusus, investasi eksplorasi mencatatkan pertumbuhan yang signifikan dari US$ 0,5-0,9 miliar pada 2020-2023 menjadi US$1,3 miliar pada 2024 dan diproyeksi mencapai US$1,5 miliar pada 2025.

Sejalan dengan capaian tersebut, publikasi IHS Markit S&P Global (Juni 2025) mencatat bahwa dalam aspek overall attractiveness rating, Indonesia mengalami peningkatan dari di bawah 4,75 pada 2021 menjadi 5,35 pada 2025.

Kinerja positif hulu migas pada 2025 menjadi pijakan penting bagi pencapaian target peningkatan produksi selanjutnya. Berdasarkan data SKK Migas (2025), dalam skenario moderat, target produksi migas pada 2030 diperkirakan sebesar 746 ribu barel per hari untuk minyak dan 8.212 MMSCFD untuk gas.

Sementara pada skenario yang optimis (high), produksi minyak diproyeksi dapat mencapai 1,007 juta barel per hari dan produksi gas adalah sebesar 10.249 MMSCFD. Pencapaian target tersebut diperkirakan membutuhkan investasi hulu migas sebesar US$17-US$26 miliar per tahun (SKK Migas, 2024).

Investasi Hulu Migas Global
Merujuk laporan International Energy Agency (2025), investasi hulu migas global cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Pada 2020, total investasi hulu migas global tercatat sebesar US$468 miliar, kemudian meningkat menjadi US$487 miliar pada 2021, US$538 miliar pada 2022 dan US$594 miliar pada 2023. Pada 2024, realisasi investasi hulu migas global dilaporkan berada pada kisaran US$593 miliar, sementara untuk 2025 diperkirakan akan sebesar US$567 miliar.

Investasi hulu migas global lebih banyak dialokasikan untuk aktivitas produksi dan pengembangan pada wilayah kerja yang sudah beroperasi. Porsi investasi untuk eksplorasi relatif tidak terlalu besar. Berdasar aktivitas dan jenis lapangan, yaitu

1. Eksplorasi di lapangan minyak dan gas konvensional
2. Pengembangan lapangan minyak dan gas konvensional baru
3. Lapangan minyak dan gas konvensional yang sudah ada (existing conventional oil and gas fields)
4. US tight oil and shale gas

IEA mencatat bahwa selama periode 2020-2024 pengeluaran belanja modal hulu (capital expenditure) terbesar dialokasikan pada lapangan existing conventional oiland gas fields (US$180-250 miliar per tahun), diikuti pengembangan lapangan minyak dan gas konvensional baru (US$100-140 miliar), US tight oil/shale gas (US$70-110 miliar) dan eksplorasi di lapangan minyak dan gas konvensional (US$60-100 miliar).

Investasi hulu migas global juga dipengaruhi strategi investasi yang dilakukan perusahaan migas (ReforMiner, 2024). Secara umum, ada tiga kelompok besar perusahaan migas. Pertama, kelompok supermajors-majors. Kelompok ini cenderung berfokus pada pengembangan lapangan berskala besar dan melepas aset yang lebih kecil yang tidak masuk skala keekonomian mereka.

Kelompok perusahaan ini juga memprioritaskan stabilitas dan peningkatan tingkat produksi, sementara eksplorasi dilakukan secara sangat selektif. Sejalan dengan transisi energi, portofolio investasi hulu yang mendukung inisiatif energi rendah karbon seperti Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS) deepwater dan unconventional juga mendapat perhatian khusus.

Kedua, kelompok majors-independents dan National Oil Companies (NOC) yang beroperasi secara internasional (INOC). Kelompok ini umumnya menargetkan lapangan skala menengah hingga giant yang lebih terjangkau dari sisi kebutuhan modal.

Kelompok ini secara aktif mencari penambahan cadangan untuk kebutuhan jangka menengah-panjang dan relatif lebih agresif dalam mengalokasikan belanja eksplorasi. Untuk peningkatan produksi, kelompok ini juga lebih progresif dalam menerapkan teknologi produksi unconventional. Sementara itu aspek low-carbonenergy initiatives tetap diintegrasikan dalam portofolio hulu mereka, termasuk melalui investasi pada CCS/CCUS, lapangan unconventional dan deepwater.

Ketiga, kelompok NOC di kawasan Timur Tengah. Kelompok ini umumnya fokus pada pengembangan lapangan berskala sangat besar di negara asalnya. Proyek peningkatan kapasitas produksi dalam skala besar menjadi prioritas utama. Sejalan dengan tren global, NOC Timur Tengah juga mulai mengintegrasikan inisiatif energi rendah karbon dalam proyek-proyek hulu mereka.

Posisi Investasi Hulu Migas Indonesia
Tren investasi hulu migas Indonesia pada dasarnya sejalan dengan tren investasi hulu migas global. Ketika investasi hulu migas global mengalami penurunan, investasi hulu migas di Indonesia tercatat juga mengalami tren yang sama.

Selama periode 2015 - 2024, realisasi investasi hulu migas global selama periode ini berada dalam rentang US$ 468 miliar hingga US$ 869 miliar. Pada periode yang sama, investasi hulu migas Indonesia berkisar antara US$ 10,27 miliar hingga US$ 15,34 miliar.

Pada tahun 2015 - 2018, ketika investasi global mengalami penurunan, realisasi investasi hulu migas di Indonesia juga mencatat tren serupa. Kondisi yang sama juga terjadi pada periode 2020 - 2024, di mana baik investasi hulu migas global dan Indonesia sama-sama mengalami tren positif. Jika dilihat dari porsinya, porsi investasi hulu migas Indonesia terhadap total investasi global selama periode 2015 - 2024 berada pada kisaran 1,77% hingga 2,25%.

Di kawasan Asia-Pasifik, porsi dan posisi investasi hulu migas Indonesia khususnya sepanjang periode 2015 hingga 2024 secara umum dapat dikatakan cukup signifikan. Realisasi investasi hulu migas di kawasan Asia-Pasifik selama periode tersebut berada pada kisaran US$ 86 miliar hingga US$ 148 miliar.

Porsi investasi hulu migas Indonesia terhadap total investasi kawasan ini berkisar antara 13,70% hingga 20,79%. Untuk tahun 2023-2024 porsi investasi hulu migas Indonesia di kawasan Asia Pasifik tercatat cukup stabil di kisaran 14,33% - 14,08%.

Capaian positif hulu migas nasional pada 2025, dan investasinya yang bergerak sejalan dengan tren investasi hulu migas global dan posisinya yang cukup signifikan di kawasan Asia Pasifik, pada dasarnya memberikan gambaran bahwa sejauh ini hulu migas Indonesia cukup adaptif di dalam menarik investasi yang ada.

Sejumlah pemberitaan yang menyebutkan bahwa beberapa perusahaan migas internasional supermajors-seperti Shell, Chevron, dan TotalEnergies-kembali menempatkan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang dipertimbangkan dalam rencana ekspansi investasi mereka, sedikit banyak mengonfirmasi bahwa rating attractiveness iklim investasi hulu migas kita selama setidaknya lima tahun terakhir memang membaik.

Dalam upaya memperkuat posisi investasi hulu migas nasional, penyempurnaan kebijakan yang selaras dengan strategi perusahaan migas internasional terutama kelompok supermajors-majors dan independents menjadi langkah yang strategis.

Investasi untuk pengembangan Carbon Capture and Storage/Carbon Capture, Utilization and Storage (CCS/CCUS) menjadi salah satu peluang yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat keberlanjutan operasi dan investasi hulu migas di tengah agenda transisi energi.

Dukungan kebijakan terhadap pengembangan CCS/CCUS dapat diberikan melalui penyederhanaan persyaratan prosedur dan dengan mengintegrasikan CCS/CCUS ke dalam kegiatan operasi hulu migas yang sudah diatur dalam KKS.

Perencanaan CCS/CCUS sebaiknya tidak lagi memerlukan kajian terpisah yang harus disampaikan secara formal. Investasi CCS/CCUS juga sebaiknya dapat diperlakukan sebagai bagian dari biaya operasi kegiatan usaha hulu migas biasa sehingga dapat secara langsung diterapkan sewaktu-waktu di masa operasi lapangan.

Selain itu, juga perlu ditetapkan bahwa pelaksanaan CCS/CCUS di hulu migas dapat diatur melalui persetujuan formal dari SKK Migas tanpa perlu mengubah struktur kontrak dasar yang telah berjalan.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Bagi setiap korporasi, akhir tahun tidak hanya soal perayaan menyambut pergantian tahun dan menyusun target tahun depan. Tetapi juga soal rutinitas lain yang cukup pelik, yaitu menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan.

Memang, dalam dua tahun terakhir, rutinitas menghitung pajak karyawan tahunan itu semakin menantang. Terutama, sejak berlakunya mekanisme penghitungan PPh pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Ketentuan itu diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Sebetulnya, membuat proses hitung PPh Pasal 21 bulanan lebih mudah, tetapi menimbulkan konsekuensi di akhir tahun.

Dengan tarif TER, perusahaan tidak perlu lagi dipusingkan dengan beragam variable ketika menghitung PPh Pasal 21 pada bulan Januari-November. Misalnya, tidak perlu pusing dengan kategori penghasilan teratur dan tidak teratur, hingga biaya-biaya pengurang penghasilan seperti biaya jabatan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dengan TER, pemotongan PPh 21 cukup dilakukan dengan mengalikan tarif efektif dengan penghasilan bruto. Jadi, tidak perlu lagi menghitung satu per satu komponen pengurang seperti skema lama.

Bukan Tarif Aktual
Perlu dipahami, TER bukanlah tarif tunggal yang menggantikan semuanya. Berdasarkan PP 58 Tahun 2023, pemotongan PPh 21 sebetulnya masih mengacu pada dua sistem tarif, yaitu tarif progresif Pasal 17 Undang-Undang PPh dan tarif efektif (TER) itu sendiri.

Dalam praktiknya, perusahaan menggunakan TER setiap bulan, dari Januari hingga November, untuk memotong pajak karyawan. Lalu pada Desember, semua perhitungan dikoreksi kembali menggunakan tarif progresif aktual.

Di titik inilah persoalan muncul. Selisih antara hasil pemotongan menggunakan TER bulanan dan perhitungan aktual akhir tahun menghasilkan kondisi "kurang bayar" atau "lebih bayar". Jika terjadi kurang bayar, perusahaan harus menanggung kekurangannya di bulan Desember.

Namun jika lebih bayar, perusahaan justru berkewajiban mengembalikan kelebihan potongan kepada karyawan. Aturan ini bahkan tetap berlaku meskipun karyawan yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut.

Dampak pada Tren Penerimaan
Data APBN KITA mencatat fenomena yang mengkhawatirkan. Sejak diterapkannya TER, lebih bayar PPh 21 mencapai Rp16,5 triliun hanya dalam dua bulan pertama tahun 2025. Angka ini membuat penerimaan PPh 21 anjlok dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Ironisnya, kebijakan yang digadang-gadang sebagai simplifikasi justru menimbulkan distorsi baru dalam arus kas negara maupun korporasi.

Bagi perusahaan, dampaknya terasa langsung pada likuiditas. Mereka harus menyediakan dana ekstra untuk menutup kekurangan bayar di akhir tahun, sekaligus menanggung risiko pengembalian lebih bayar kepada karyawan.

Di sisi lain, jika perbedaan antara estimasi dan realisasi terlalu besar, manajemen keuangan bisa terganggu, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang tidak memiliki ruang arus kas longgar.

Lebih rumit lagi, bagi Wajib Pajak Bukan Pegawai, skema TER menciptakan ketidakjelasan baru. Ketika terjadi lebih bayar, siapa yang sebenarnya berhak mengajukan restitusi, perusahaan atau individu penerima penghasilan?

Jika beban administratif itu dialihkan ke Wajib Pajak, maka mereka harus menghadapi prosedur restitusi yang panjang dan tidak jarang melelahkan, mulai dari pengumpulan dokumen hingga proses klarifikasi dengan otoritas pajak.

Dalam konteks ini, klaim penyederhanaan terasa paradoks dengan faktanya. Bukannya mempermudah, TER justru berpotensi memindahkan kerumitan dari awal tahun ke akhir tahun.

Bagi banyak pelaku usaha, terutama yang memiliki jumlah karyawan besar, mekanisme ini berarti tambahan biaya administrasi dan risiko arus kas yang lebih besar, sebuah "cost of doing business" baru yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya.

TER Idealnya Opsional
Dalam beberapa kesempatan DJP menyatakan bahwa struktur TER akan dievaluasi dan disesuaikan bila diperlukan. Pernyataan itu kini layak ditagih realisasinya. Sebab, jika penerapan TER tetap dijalankan tanpa koreksi, maka yang terjadi bukanlah simplifikasi, melainkan ketidakadilan yang tersembunyi di balik narasi efisiensi.

Penyederhanaan seharusnya diarahkan pada segmen yang memang membutuhkan kemudahan, seperti UMKM yang belum memiliki sistem payroll memadai. Sementara bagi perusahaan menengah dan besar yang telah lama menggunakan perangkat lunak penggajian otomatis, penerapan TER justru memaksa mereka melakukan penyesuaian sistem baru yang tidak perlu, bahkan menambah biaya implementasi.

Kebijakan pajak tidak boleh berhenti pada tujuan teknokratis semata. Ia harus berpijak pada prinsip keadilan dan kemampuan membayar. Ketika simplifikasi menciptakan beban baru yang tidak proporsional bagi sebagian pihak, maka kebijakan itu kehilangan esensinya.

TER mungkin dimaksudkan untuk mempermudah, namun tanpa koreksi yang tepat, ia justru bisa menjadi simbol dari simplifikasi yang gagal memahami realitas pelaku usaha. Pemerintah perlu berani mengakui hal itu dan segera menepati janjinya untuk melakukan evaluasi sebelum akhir tahun membawa kompleksitas baru bagi semua pihak.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Saat ini hanya ada empat setengah produsen sistem pendorong pesawat terbang komersial dengan produk diadopsi secara luas di pasar internasional, yaitu GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce dan Honeywell, plus CFM International yang merupakan firma patungan GE Aerospace dan Safran Aircraft Engines.

Perusahaan yang terakhir disebut sebenarnya lebih berfokus pada aero engine militer seperti Snecma M88 yang menjadi sistem pendorong jet tempur Rafale. Rusia juga memiliki industri sistem pendorong sendiri untuk pesawat penumpang seperti Aviadvigatel, akan tetapi produk Rusia hanya dipakai pesawat terbang niaga buatan Rusia saja.

Adapun China hingga sekarang belum sukses dalam mengembangkan industri aero engine lokal, sehingga pesawat terbang berbadan sempit Comac C919 ditenagai oleh sistem pendorong produksi CFM International dengan kemampuan yang telah dikurangi (downgrade) dibandingkan LEAP 1A dan LEAP 1B.

Sedangkan untuk pasar pesawat tempur, pabrikan yang menguasai pasar ialah GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce dan Safran Aircraft Engines, di mana sistem pendorong buatan para raksasa tersebut digunakan oleh jet tempur buatan Boeing, Lockheed Martin, BAE Systems, Dassault Aviation, Korea Aerospace Industries dan konsorsium Eurojet.

Untuk penempur buatan Rusia, terdapat dua produsen aero engine yang mengemuka, yaitu Klimov dan Saturn, dengan produk kedua pabrikan dijual pula ke pembuat pesawat tempur di China.

Sebagaimana menyangkut sistem pendorong untuk pesawat niaga, China pun belum matang dalam mengembangkan dan memproduksi aero engine bagi keperluan pesawat tempur. Walaupun China telah berupa mengembangkan sistem pendorong buatan dalam negeri seperti WS-10, namun kinerja yang ditampilkan masih underpowered dibandingkan aero engine yang dipasok oleh Rusia.

Mengacu pada peta tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa peta produsen sistem pendorong, baik untuk pesawat komersial maupun jet tempur, tidak berubah selama lebih 75 tahun terakhir. Tidak ada pemain baru yang sukses di pasar internasional selama jangka waktu tersebut, terlepas apakah itu pasar pesawat buatan Barat maupun Rusia.

Dominasi Barat dan Rusia dalam ceruk pasar ini belum dapat disaingi oleh negara lain seperti China, walaupun penguasaan pasar oleh Rusia kalah dibandingkan dengan beberapa produsen asal Barat. Pertanyaannya, mengapa tidak ada perubahan pemain pasar aero engine selama lebih 75 tahun belakangan?

Untuk memasuki pasar sistem pendorong global, terdapat penghalang masuk sangat tinggi (high entry barrier) yang merupakan perpaduan antara aspek teknologi, politik dan ekonomi. Menyangkut aspek teknologi, hanya para ilmuwan dan insinyur di negara-negara tertentu saja seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Rusia yang sudah menguasai secara penuh seluruh cabang keilmuan yang terkait dengan sistem pendorong.

Teknologi tentang aero engine sangat dilindungi secara politik dan hukum oleh negara-negara pemilik, sehingga penyebaran teknologi yang terkait dengan sistem pendorong ke negara lain sangat dibatasi lewat skema seperti kendali ekspor.

Tentang aspek ekonomi, upaya mendirikan industri aero engine bukan saja memerlukan sumberdaya manusia yang menguasai teknologi terkait hal itu, tetapi pula modal besar sekaligus pertaruhan investasi jangka panjang mengingat tidak ada jaminan sukses di pasar.

Pabrikan sistem pendorong terkadang memberikan lisensi kepada perusahaan aero engine negara lain untuk melakukan manufaktur, namun sesungguhnya beberapa komponen inti seperti turbin, kompresor dan combustor masih dipasok oleh pemberi lisensi. Oleh karena itu, berbeda dengan lisensi untuk manufaktur pesawat terbang, lisensi bagi manufaktur sistem pendorong lebih mirip seperti kegiatan perakitan daripada manufaktur itu sendiri.

Salah satu firma dirgantara dan pertahanan yang mendapat lisensi manufaktur aero engine ialah Hanwha Aerospace guna memproduksi sistem pendorong GE Aerospace yakni F404-GE-102, F414-GE-400K dan T700-701K. Negara lain yang memiliki lisensi untuk melakukan manufaktur sistem pendorong adalah Turki dengan penerima lisensi untuk GE Aviation F110-GE-129B adalah Tusas Engine Industries.

Baik Hanwha Aerospace maupun Tusas Engines Industries tidak menyembunyikan ambisinya guna melepaskan diri dari ketergantungan pada aero engine buatan Amerika Serikat. Akan tetapi, kedua firma mempunyai strategi yang berbeda dalam rangka menuju kemandirian relatif, di mana faktor pembeda ialah bagaimana pertemuan antara ambisi politik dihadapkan pada kemampuan engineering.

Hanwha Aerospace hendak mengembangkan sistem pendorong baru bagi KF-21EX dengan daya dorong antara 15.000 lbf hingga 18.000 lbf pada akhir dekade 2030-an lewat kemitraan dengan pabrikan aero engine yang sudah mapan. Dengan kata lain, Hanwha Aerospace ingin melewati suatu kurva belajar dalam penguasaan teknologi aero engine, di mana pemerintah Korea Selatan sepakat mengedepankan pendekatan kemampuan engineering daripada ambisi politik.

Sedangkan Tusas Engines Industries sangat ambisius dengan target memproduksi aero engine dengan daya dorong 35.000 lbf secara mandiri, di saat pabrik tersebut belum memiliki pengalaman pada sistem pendorong dengan daya dorong 10.000 lbf, 15.000 lbf hingga 20.000 lbf.

Ditinjau dari aspek engineering, ambisi Tusas Engines Industries tidak akan tercapai mengingat bahwa tidak ada jalan pintas dalam menguasai teknologi sistem pendorong. Dibandingkan dengan industri aero engine Rusia dan bahkan China sekalipun, kemampuan industri serupa di Turki jauh tertinggal di belakang.

Namun, ambisi politik lebih diutamakan oleh pemerintah Turki terkait pengembangan sistem pendorong buatan lokal dengan daya dorong 35.000 lbf, sehingga kemampuan engineering (termasuk kurva belajar) diabaikan sama sekali.

Pemerintah Indonesia saat ini nampaknya terjerumus dalam jebakan tipu daya Turki terkait rencana membeli jet tempur buatan Turki yang diklaim sebagai generasi kelima. Sampai sekarang tidak ada data valid yang mendukung bahwa purwarupa yang dikembangkan oleh Turki memang merupakan pesawat tempur generasi kelima sebagaimana diklaim secara sepihak.

Beberapa waktu lalu, Amerika Serikat sudah melarang ekspor aero engine F110-GE-129B buatan GE Aerospace ke Turki, sehingga mengancam pengembangan dan produksi jet tempur Turki. Pada sisi lain, Menteri Keuangan telah menyetujui Pinjaman Luar Negeri senilai US$ 1,2 miliar guna membeli purwarupa pesawat tempur asal Turki.

Mempertimbangkan bahwa kemampuan engineering tidak bisa disetir oleh ambisi politik, apakah Indonesia akan mengimpor pesawat tempur tanpa sistem pendorong dari Turki sebelum 2030?

Bagi kalangan yang paham dengan kompleksitas pengembangan pesawat tempur berikut sistem pendorongnya, merupakan suatu fantasi bahwa Indonesia akan mendapatkan jet tempur dari Turki dengan daya dorong 35.000 lbf hingga pertengahan dekade mendatang.

Di sisi lain, Turki tidak akan mungkin mengekspor pesawat tempur buatannya yang ditenagai oleh F110-GE-129B. Apakah utang sebesar US$ 1,2 miliar akan dipaksakan oleh pemerintah Indonesia untuk membeli glider dari Turki?

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Pengantar Serial Matinya Ilmu Ekonomi: Di tengah dunia yang terus bergerak cepat namun terasa semakin kosong, kami mengajak anda untuk berhenti sejenak, untuk menoleh ke belakang, menatap ke dalam, dan melihat ke depan. Serial Matinya Ilmu Ekonomi bukan sekadar kumpulan kritik.

Ia adalah upaya jujur untuk memandang ilmu ekonomi dari sudut yang jarang diterangi: dari sisi yang tidak selalu efisien, tidak selalu rasional, tapi sepenuhnya manusiawi.

Di sini, kami ingin menyegarkan kembali ingatan kita akan mengapa ekonomi ada, bukan hanya sebagai alat hitung, tetapi sebagai cermin kegembiraan, pencapaian, penderitaan, ketimpangan, dan harapan zaman. Adapun Episode Ke-12 ini kami beri judul: "Senyum Pembangunan". Semoga bermanfaat, Selamat Menikmati.

---

Jehan masuk ke galeri itu dengan langkah cepat, seperti seseorang yang terbiasa mengejar deadline laporan pasar. Tas selempangnya berat: berisi kalkulator keuangan, catatan statistik, dan satu map berdebu berjudul APBN Outlook 2026. Ia tak pernah mengira bahwa kunjungannya ke National Gallery of Victoria akan berakhir menjadi salah satu pertemuan paling penting dalam hidupnya.

Ia mendengar rumor dari teman-temannya yang kuliah di Melbourne: "Coba mampir ke NGV, di sana ada pameran foto-foto tua yang cantik." Jehan, yang terbiasa berpikir dalam angka, tidak terlalu peduli pada hal-hal cantik. Tapi ia punya waktu senggang sore itu; kelasnya selesai lebih cepat. Ia berjalan ke galeri itu tanpa tujuan jelas.

Ketika masuk, udara sejuk menyambutnya. Aroma halus kayu tua dan karpet museum mengisi ruangan. Lampu-lampu putih lembut menyinari foto-foto hitam putih di dinding, potret keluarga dari akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Jehan mendekati salah satu foto: sebuah keluarga kecil dari tahun 1900-an-ayah berjenggot rapi, ibu bergaun panjang, dua anak dengan rambut dikuncir. Tidak ada yang tersenyum. Semuanya menatap kamera seperti menatap peradilan akhir zaman: wajah tegang, bibir terkunci, mata muram tanpa harapan.

Jehan mengerutkan dahi. Pameran ini terasa aneh. Seolah-olah manusia yang ada di foto itu bukan jenis yang sama dengan manusia hari ini. Tiba-tiba, Suara lembut datang dari sampingnya. "Nak, pernahkah kamu memperhatikan wajah orang di foto-foto lama?" Jehan menoleh.

Di sampingnya berdiri seorang pria sepuh, berambut putih keperakan, wajah teduh dengan garis-garis usia yang tidak melelahkan, melainkan menyimpan cerita panjang. Ia memakai jas linen coklat muda, dan kacamata kecil bertengger di ujung hidungnya.

Jehan mengangguk sopan. "Ya, Pak. Mereka semua... kelihatan sedih?" Pria itu tersenyum. Senyum yang tidak terburu-buru. Senyum yang seperti terbuat dari kebijaksanaan. "Perkenalkan. Saya Wicaksana Adiwinata. Tinggal di Melbourne sudah hampir 40 tahun. Saya... seorang sejarawan, kalau boleh sedikit sombong."

Jehan tertawa kecil. Nama itu mengingatkannya pada nama-nama tokoh dalam serat-serat Jawa "Nak, boleh saya tanya?" "Silakan, Pak." "Dari fakultas apa kamu?" "Ekonomi, Pak. Baru S-2." "Hmm," katanya sambil menyipitkan mata nakal, "pantas kamu melihat dunia lewat angka."

Pak Wicaksana berjalan pelan ke foto berikutnya, foto tahun 2025 yang dipasang bersebelahan. Foto itu penuh warna: sekelompok remaja di taman kota Melbourne, tertawa lebar sambil berpose bersama kamera digital. Gigi terlihat. Mata berbinar. Senyum-senyum tanpa beban. Kontrasnya menyakitkan.

"Coba lihat dua foto ini," kata Pak Wicaksana, "Dulu manusia menatap masa depan dengan waspada. Sekarang manusia menatap kamera dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja."

Jehan tertegun. Ia hanya bisa melihat perbedaan teknis. "Mungkin... karena teknologi kamera, Pak?" Jehan mencoba berkelakar." Dulu shutter speed lama, sekarang cepat." Pak Wicaksana menoleh pelan. "Itu jawaban mahasiswa ekonomi. Tapi bukan jawaban sejarah."

Jehan terdiam. Ada sesuatu dalam suara lelaki tua itu, seperti pintu yang dibuka perlahan. Pak Wicaksana mendekatkan wajahnya ke foto tua itu. "Tidak, nak. Bukan itu alasan utamanya.""Lalu apa, Pak?" Sejarawan itu menepuk bahu Jehan perlahan, seolah mengajak seseorang masuk ke sebuah ruangan penuh rahasia.

"Wajah manusia berubah karena pembangunan. Senyum adalah revolusi sosial terbesar yang pernah diciptakan manusia." Ia berhenti sejenak, menatap Jehan lembut. "Dan kamu... sebagai ekonom, wajib memahami kisah itu."

Pak Wicaksana berjalan pelan ke sebuah panel besar yang berjudul The Changing Face of France. Di sana, foto-foto dari berbagai era dipasang berurutan seperti garis waktu: 1850, 1880, 1900, 1920, 1960, hingga 2020. Jehan mengikuti dari belakang, membawa rasa ingin tahu seperti membawa sebuah bejana kosong.

Pak Wicaksana berhenti di depan foto pertama: seorang pria berpakaian ala Victorian, berdiri kaku, tak bergerak, menatap lurus. Bahkan helai rambutnya tampak tidak berani berubah arah.

"Nak, dulu kamera bekerja seperti ritual," katanya lembut. "Shutter speed-nya lambat sekali. Orang harus berdiri diam selama puluhan detik. Dan kamu tentu tahu, senyum bukan sesuatu yang stabil. Dia terlalu rapuh. Terlalu cepat runtuh."

Jehan mengangguk. "Jadi orang tidak tersenyum karena teknis kamera?". "Secara permukaan, ya," jawab Pak Wicaksana. "Tetapi perhatikan baik-baik." Ia mengangkat telapak tangan, menunjuk ke mata pria dalam foto itu."Mata manusia zaman itu punya cerita yang jauh lebih gelap dari sekadar shutter speed."

Ia melanjutkan, suaranya seperti membaca manuskrip lama: "Waktu itu mahal, nak. Kesempatan untuk memejamkan beban sehari-hari hampir tidak ada. Berfoto adalah momen yang sangat serius. Seolah dunia hanya memberikan satu kesempatan untuk mengabadikan keberadaan."

"Teknologi kamera berubah," kata Pak Wicaksana, "Tapi perubahan wajah manusia tidak dimulai dari teknologi. Teknologi hanya menangkap apa yang sesungguhnya terjadi di dalam jiwa zaman." Ia melirik Jehan sambil tersenyum kecil: "Senyum adalah indikator batin kolektif. Kamera hanya cermin."

Mereka berjalan ke foto berikutnya: para buruh tambang Inggris tahun 1890-an. Wajah hitam penuh debu batu bara, mata seperti dua titik putih yang kehilangan keyakinan. "Lihat ini," kata Pak Wicaksana. "Senyum di sini akan tampak seperti penghinaan terhadap kenyataan."

Jehan menahan napas. Ia merasakan sesuatu yang mirip rasa takut, walau ia hanya melihat foto. "Di abad ke-19," lanjut sang sejarawan, "manusia bekerja dengan otot, bukan mesin. Pekerjaan adalah perpanjangan dari penderitaan."

Ia menghitung dengan jarinya: kecelakaan kerja setiap hari, umur pendek, tidak ada asuransi, tidak ada hak cuti, tidak ada upah minimum, jam kerja 12-16 jam, dan kematian bayi yang tinggi.

"Bagaimana manusia bisa tersenyum," katanya, "Ketika dunia menuntut seluruh tenaga hanya untuk bertahan hidup sampai senja?" Jehan menunduk. "Di Jawa juga begitu, Pak?"

"Oh, lebih tua lagi," jawabnya. "Bayangkan petani yang hidup dalam tanam paksa. Bayangkan rakyat kecil yang melihat tuannya datang. Senyum mereka... bukan senyum. Itu survival."

Ia menatap jauh ke foto itu. "Manusia dulu hidup dalam defisit energi." "Dalam defisit aman.", "Dalam defisit martabat.", "Dalam defisit harapan."

Pak Wicaksana memalingkan wajahnya ke foto tahun 2025, remaja tertawa di pinggir sungai Yarra. "Dan ketika semua defisit itu pelan-pelan berubah menjadi surplus," katanya, "Wajah manusia ikut berubah."

Jehan tersentak. "Senyum itu, nak," kata Pak Wicaksana, "adalah luxury good yang hanya bisa dibeli ketika sebuah masyarakat telah melewati ambang penderitaan struktural." Ia menambahkan, dengan suara hampir berbisik:

"Senyum adalah indikator paling tua dari pembangunan."

Mereka berjalan menuju satu sudut galeri di mana terdapat sebuah instalasi seni: lingkaran besar berisi serangkaian potret manusia dari berbagai decade, dari wajah kaku 1880-an hingga wajah generasi selfie 2020-an.

Lampu kuning keemasan dari atas jatuh lembut, membuat wajah-wajah itu tampak seperti sedang menunggu percakapan. Jehan berdiri dekat dengan foto seorang ibu rumah tangga tahun 1930-an. Wajahnya tegas, tangan menggenggam apron. Tak ada senyum, hanya keteguhan.

Pak Wicaksana berhenti tepat di sampingnya. "Jehan," katanya, "banyak ekonom bicara tentang surplus dalam konteks produksi dan konsumsi. Tetapi ada surplus yang jauh lebih purba, lebih menentukan wajah manusia daripada surplus beras atau baja."

Ia mengangkat empat jarinya perlahan. "Senyum itu muncul ketika empat jenis surplus ini ada dalam masyarakat. Dan tanpa empat ini, PDB setinggi apa pun tidak akan menghasilkan wajah yang tenteram."

1. Surplus Energi: Wajah yang Tidak Lagi Lelah.

Pak Wicaksana menunjuk foto seorang buruh pabrik baja tahun 1910. "Dulu, kerja fisik adalah inti kehidupan. Ototlah yang menyalakan dunia. Setiap jam kerja adalah jam kematian yang dipercepat."

Jehan menelan ludah. "Ketika seluruh energimu diarahkan untuk bertahan hidup... tidak ada sisa untuk tersenyum." Lalu sejarawan itu menunjuk foto perempuan modern di sebuah kafe, tersenyum sambil membaca buku.

"Sekarang, tubuh manusia tidak lagi mesin produksi. Energi manusia perlahan dikembalikan untuk hidup, bukan sekadar bertahan." Ia menyentuh bahu Jehan. "Senyum butuh energi. Dan energi itu baru muncul ketika pekerjaan tidak lagi mencuri seluruh hidupmu."

2. Surplus Waktu: Ketika Nafas Manusia Tidak Lagi Dikejar Kehidupan

Mereka beralih ke panel tentang sejarah waktu kerja. Ada infografik kecil yang menunjukkan jam kerja di abad ke-19: 14-16 jam per hari. "Jehan, kamu tahu kapan 'weekend' ditemukan?", Jehan menggeleng. "Tahun 1908, perlahan. Diberi oleh serikat pekerja, bukan oleh pasar."

Ia mendekat ke foto buruh Inggris tahun 1880, wajah penuh jelaga. "Dulu manusia tidak punya waktu luang. Tidak ada golden hour. Tidak ada duduk santai sambil menatap matahari tenggelam." "Tapi Pak," kata Jehan ragu, "Apa waktu senggang berhubungan dengan senyum?"

Pak Wicaksana tertawa kecil. "Justru itulah rahasianya!" Wajahnya bersinar ketika mengatakan ini: "Senyum adalah tanda waktu yang tidak terancam. Tanpa waktu, manusia tidak punya ruang untuk membiarkan wajahnya melunak." Ia mengibaratkan: "Senyum itu tumbuh di tanah jeda."

3. Surplus Aman: Ketika Ketakutan Tidak Lagi Mengisi Ruang Dalam

Di galeri berikutnya terdapat foto ruang bawah tanah yang digunakan sebagai tempat perlindungan bom pada Perang Dunia II. Pak Wicaksana berdiri lama di depan foto itu.

"Jehan... manusia itu hanya bisa tersenyum jika aman. Titik." "Ini hukum primitif. Jika ada ancaman macan, perang, utang, atasan kejam, wajah akan mengencang seperti kulit kendang." Ia menatap mata Jehan dalam-dalam.

"Di dunia feodal, rakyat takut pada raja. Di dunia kolonial, rakyat takut pada penjajah,Di dunia industrial awal, pekerja takut pada majikan." "Jika rasa takut menguasai hidup, senyum mati." Jehan merasakan udara galeri menjadi lebih berat.

"Dan inilah yang banyak dilupakan para ekonom," lanjutnya. "Kamu bisa naikkan upah, bisa turunkan inflasi, bisa bangun pabrik-tetapi jika masyarakat tidak merasa aman... tidak ada satu pun kebijakan yang akan menciptakan wajah yang damai."

4. Surplus Martabat: Ketika Manusia Tidak Lagi Dianggap Alat

Mereka berjalan menuju instalasi terakhir-foto-foto buruh pabrik tahun 1900 dibandingkan dengan pekerja modern di kantor teknologi. "Senyum hanya lahir dari martabat, Jehan." "Martabat?", "Ya. Dignity."

Ia menatap foto seorang kuli di pelabuhan tua Semarang, tahun 1920. Punggung bungkuk, kulit terbakar matahari, kepalanya menunduk pada kamera. "Lihat ini. Ia bukan manusia dalam sistem itu. Ia adalah tenaga, Ia adalah alat." "Kamu pernah melihat alat tersenyum?" Jehan menggeleng pelan.

"Ketika manusia tidak dihargai, tidak dianggap penting, tidak dihormati, sangat sulit bagi wajahnya untuk membuka diri." Lalu Pak Wicaksana mengajak Jehan memandang foto seorang perawat muda tahun 2020, tersenyum lembut setelah shift malam.

"Lihat ini. Di sini martabat hadir. Dia tahu bahwa pekerjaannya berarti.Bahwa hidupnya punya nilai." "Ketiadaan martabat merenggut senyum. Hadirnya martabat melahirkan senyum."

Pak Wicaksana mengulang empat jarinya, energy, waktu, keamanan, martabat. Ia memandang Jehan, wajahnya berubah serius. "Jehan, untuk memahami pembangunan, kamu harus berhenti melihat PDB sebagai tujuan."

"Pembangunan adalah proses panjang manusia memulihkan senyumnya.Karena senyum, nak... hanya lahir ketika sebuah masyarakat sudah melewati ambang penderitaan sejarahnya." Jehan merasakan ada sesuatu dalam dadanya, seolah konsep ekonomi yang selama ini ia pelajari... baru pertama kali punya wajah.

Pak Wicaksana mengajak Jehan ke sebuah ruangan lain di NGV, ruangan yang memamerkan potret bangsawan Eropa. Dinding-dindingnya dipenuhi lukisan besar: raja, ratu, adipati, paus, serta anak-anak bangsawan dengan baju sutra.

Semua wajah itu... sama. Tidak ada yang tersenyum. Jehan langsung menyadarinya. "Pak, di sini juga tidak ada yang tersenyum." "Ya," jawab Pak Wicaksana. "Itu bukan kebetulan. Itu struktur."

Pak Wicaksana menunjuk lukisan besar Raja Louis XIV. "Perhatikan wajahnya. Tegang, mulut rapat, mata lurus ke depan." "Kenapa tidak tersenyum, Pak? Apa bangsawan dulu memang pemarah?" Sejarawan itu tertawa kecil. "Tidak, nak. Mereka tidak boleh tersenyum." Jehan terdiam.

"Raja-raja Eropa hidup dalam politik jarak. Kekuasaan bekerja melalui rasa takut-penuh-hormat. Senyum memecah jarak itu. Senyum membuat raja tampak manusiawi, dan itu berbahaya."

Ia melanjutkan sambil berjalan ke lukisan lain. "Senyum adalah bahasa kesetaraan.Di dunia feodal, kesetaraan adalah ancaman." Jehan mengangguk pelan. Ia baru mengerti: wajah dingin itu bukan pilihan, melainkan instrumen politik.

"Senyum dianggap menurunkan martabat, menurunkan hierarki, membuka celah bagi rakyat untuk merasa setara." Ia menepuk dada Jehan dengan lembut. "Ingatlah, Jehan: kadang ketidaksenyuman adalah hasil dari desain kekuasaan, bukan kepribadian."

Mereka beralih ke sudut ruangan yang menampilkan seni dan artefak Jawa: keris, batik, dan sebuah potret tua bangsawan Mataram. Pak Wicaksana berdiri di depan potret itu lama-lama.Wajahnya seperti pulang ke masa kecilnya.

"Nak, saya lahir di Jogja. Di keraton, wajah itu adalah bahasa tersendiri." Ia menunjuk ke potret Pangeran Diponegoro.Wajah tegas, rahang kuat, mata dalam, tanpa senyum.

"Di Jawa, ada konsep yang disebut alusan. Wajah yang halus, terkendali, tidak meledak-ledak." "Raja Jawa tidak boleh tertawa lepas, apalagi sampai kelihatan gigi. Itu dianggap tidak bijaksana, tidak 'wisdom-like'." Jehan membayangkan suasana keraton-tenang, ritualistik, penuh harmoni yang ketat. "Pak, jadi raja Jawa juga... tidak boleh tersenyum?"

"Boleh," kata Pak Wicaksana, "tapi hanya sedikit. Senyum tipis. Senyum yang menyampaikan belas kasih, tetapi tetap menjaga jarak kosmis." Ia menirukan gaya itu: senyum kecil, hampir tidak terlihat.

"Itu disebut senyum sak madya. Tanda bahwa ia pemimpin, bukan teman. Bahwa ia melindungi, bukan sejajar." Jehan merasakan kegetiran di balik keindahan budaya itu. "Senyum Jawa yang halus itu indah, Jehan. Tetapi ia lahir dari struktur hierarki yang sangat ketat."

Pak Wicaksana mengajak Jehan mendekati potret seorang abdi dalem keraton, berbusana sederhana. "Perhatikan senyum ini." Jehan melihatnya: sebuah senyum lembut, tetapi bukan senyum bebas, lebih seperti senyum yang meminta izin.

"Rakyat kecil, nak, tersenyum untuk mengurangi ketegangan. Untuk menunjukkan hormat. Untuk meredakan amarah tuannya." Ia berkata pelan: "Ini adalah senyum bertahan hidup. Bukan senyum kebahagiaan."

Jehan menatap lama. "Di Jawa," lanjut Pak Wicaksana, "rakyat tersenyum ketika takut. Itu mekanisme sosial." "Senyum ini berbeda dengan senyum yang kita lihat di foto modern.Yang satu adalah senyum kompresi tekanan. Yang lain adalah senyum ekspansi jiwa."

Jehan menutup mata sejenak. Rasanya seperti ada pintu yang terbuka lebar, pintu yang menghubungkan ekonomi, budaya, dan psikologi sosial.

Sang sejarawan merangkum dengan sangat lembut: "Jehan, selama ribuan tahun, mayoritas manusia tidak punya hak untuk tersenyum. Senyum itu bukan sekadar ekspresi, itu adalah insinyur sosial."

Ia berbisik: "Ketika kamu melihat rakyat dan raja tersenyum bersama... itu adalah fenomena baru dalam sejarah dunia." Jehan menelan rasa haru yang tiba-tiba membesar. "Dan ketika kita bicara pembangunan, kita sebenarnya sedang bicara tentang bagaimana manusia... akhirnya memulihkan wajahnya."

Jehan mengikuti langkah Pak Wicaksana menuju ruangan pameran kontemporer. Di dindingnya terpampang foto ikonik: Raja Belanda, Willem-Alexander, menari bersama Armin van Buuren di Koningsdag.

Jehan menganga. "Raja... menari?" Pak Wicaksana tersenyum kecil.Dengan senyum yang seakan berkata: Nak, kamu sedang melihat sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam 1000 tahun sejarah kerajaan Eropa. "Ya, Jehan, raja menari. Dan bukan hanya menari. Ia tersenyum."

"Pada zaman feodal," kata Pak Wicaksana sambil menunjuk foto itu, "Kekuasaan dibangun di atas jarak, ketegangan, dan rasa takut." Raja tidak boleh bersenda gurau. Tidak boleh menari. Tidak boleh cengar-cengir di depan rakyat. "Jika jarak itu runtuh, kekuasaan dianggap runtuh." Jehan mengangguk.

"Tapi sekarang lihat." Ia menyorot foto raja yang tertawa lepas, tangan terangkat, disinari lampu LED festival EDM. "Raja kita hidup di zaman yang aman. Zaman stabilitas institusi, bukan stabilitas ketakutan."

"Raja bisa menari karena rakyat sudah tidak perlu tunduk lewat rasa takut." "Raja bisa tersenyum karena martabat rakyatnya sudah naik.""Dan ketika martabat rakyat naik, martabat raja justru tidak turun-ia ikut naik."Jehan merasa ada yang bergetar di dadanya. Ada sesuatu yang lembut tentang dunia yang menjadi lebih bersahabat.

Mereka berjalan ke instalasi seni berikutnya: sebuah robot industri yang sudah pensiun, kini menjadi karya seni modern. "Nak," kata Pak Wicaksana dengan suara yang lebih lirih,"perubahan wajah manusia sangat berkaitan dengan perubahan mesin-mesin di dunia."

Ia memandang robot tua itu dengan penuh hormat. "Dulu mesin perekonomian berbasis otot manusia. Dunia dibangun dengan tulang, darah, dan airmata." Ia menyebutnya: ekonomi batu bara, ekonomi peluh, ekonomi tangan, ekonomi luka.

"Buruh pabrik baja, buruh tambang batu bara, kuli pelabuhan, pekerja kebun tebu-mereka semua bekerja pada batas fisik bertahan hidup." Jehan mendengar suaranya seperti nyanyian duka untuk generasi yang tidak pernah diberi kesempatan tersenyum.

"Lalu dunia berubah." Mesin uap, kemudian listrik. Robot industri menggantikan bagian paling berbahaya dari pekerjaan manusia. Traktor menggantikan cangkul. Lift menggantikan 10 lantai tangga. AC menggantikan panas yang mencekik. Komputer menggantikan ribuan jam manual kerja. Otomasi menghapus risiko paling mematikan.

"Nak," bisik Pak Wicaksana, "ketika mesin mengambil risiko, manusia mendapat ruang untuk menjadi manusia." "Dan di ruang itulah... lahir senyum." Jehan terpaku saat sejarawan itu memegang kedua pundaknya.

"Jehan, dengarlah baik-baik." "Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia bisa bekerja tanpa hancur. Untuk pertama kalinya, pekerjaan tidak merampas wajah seseorang.Untuk pertama kalinya, orang tua pulang kerja dan masih punya energi untuk tersenyum kepada anaknya." Jehan menunduk, merasakan air hangat mengisi sudut matanya.

Pak Wicaksana melanjutkan, suaranya seperti serenade: "Dulu ayah-ayah kita pulang dengan wajah yang keras. Itu bukan karena mereka tidak menyayangi kita. Tetapi karena dunia membuat wajah mereka berat seperti besi."

Jehan menahan napas. Ia mengingat ayahnya sendiri, yang dulu pulang kerja dengan diam panjang. "Sekarang, meski dunia masih berat, banyak manusia punya kesempatan untuk pulang dengan wajah yang lebih ringan."

Pak Wicaksana kembali ke foto Raja Belanda yang menari. "Nak, lihat wajah rakyat yang menonton raja itu. Lihat mereka tertawa bersama. Tidak ada ketakutan.Tidak ada jarak." Itu revolusi sosial yang tak dilihat para ekonom.

"Dulu," katanya, "rakyat tidak boleh memandang raja. Sekarang raja memandang rakyat... dan tersenyum." Jehan tertegun. "Ini bukan sekadar budaya pop, bukan sekadar festival.Ini adalah rekonsiliasi panjang antara kekuasaan dan kemanusiaan."

Ia menunjuk foto itu sekali lagi: "Wajah manusia menjadi lebih ringan. Dan ketika wajah rakyat ringan, wajah raja pun ikut ringan." Sang sejarawan menutup bagian ini dengan sebuah kalimat yang membuat Jehan nyaris meneteskan air mata. "Jehan... pembangunan bukan jalan tol, Bukan gedung tinggi, Bukan inflasi rendah, Bukan pertumbuhan ekonomi." Ia mendekat, menatap mata Jehan.

"Pembangunan adalah seni meringankan wajah manusia. Ketika beban sejarah turun, ketika mesin mengambil alih bahaya, ketika negara tidak lagi memerintah lewat rasa takut, di sanalah muncul ruang paling suci dari peradaban..."

Ia berhenti sejenak. Suaranya turun menjadi bisikan: "...ruang untuk manusia tersenyum." Jehan menutup matanya. Di balik kelopak itu, ia merasakan dunia yang baru, dunia yang lebih lembut, dunia yang lebih indah, dunia yang lebih manusia.

Mereka berdiri di ruang terakhir: sebuah instalasi seni digital yang memproyeksikan ribuan wajah manusia dari berbagai belahan dunia, tertawa, menangis, bingung, tersipu, terkejut, tersenyum.

Cahaya lembut pantulannya jatuh ke wajah Jehan dan Pak Wicaksana. "Jehan," kata Pak Wicaksana pelan, "ilmu ekonomi adalah ilmu yang hebat. Tapi ia sering lupa bahwa manusia... bukan grafik."

Jehan terpaku pada wajah-wajah yang muncul: seorang ibu tertawa di Kerala; seorang anak kecil tersenyum malu di Kyoto; seorang petani tua di Flores tersenyum ke kamera; seorang perawat di London yang tersenyum meski matanya lelah.

Pak Wicaksana melanjutkan: "PDB itu penting. Tapi PDB tidak tahu rasanya pulang malam dan tidak sempat menatap wajah anak. Inflasi itu perlu diatur. Tapi inflasi tidak tahu rasanya kehilangan tawa istri karena ia terlalu capek bekerja."

Jehan menelan keras. Air hangat mulai menggenang di matanya. Pak Wicaksana menatapnya penuh simpati. "Banyak temanmu hari ini sibuk sampai wajahnya hilang, bukan?" Jehan mengangguk pelan. "Ibu bapakmu juga mungkin pulang dengan wajah yang tidak sempat istirahat? "Jehan membuang pandang, mencoba menyembunyikan air mata.

"Pak... iya." Suaranya patah. "Kenapa kita semua... begitu sibuk, begitu tertekan... padahal kita hidup di era yang seharusnya lebih ringan?" Pak Wicaksana tersenyum lembut. "Nak... karena ekonomi kita masih melihat manusia sebagai mesin produksi, bukan sebagai wajah yang harus dijaga."

"Dan tugasmu... sebagai ekonom muda... adalah membawa kembali wajah itu ke dalam rumusan pembangunan." Jehan mengusap matanya cepat-cepat, malu. Pak Wicaksana menepuk punggungnya. "Sudahlah, jangan sedih begitu. Nanti dikira saya lagi ceramah filsafat berat di museum," katanya sambil tertawa kecil.

Jehan ikut tertawa, walau air matanya belum sepenuhnya kering. "Di dunia ini, Jehan, kita butuh lebih sedikit grafik... dan lebih banyak tawa." Ia menambahkan, sambil mengangkat alis nakal: "Kalau perlu, kamu ajari teman-temanmu cara tersenyum lagi. Ekonom jarang tersenyum, kan? Itu masalah struktural!"

Jehan tertawa keras kali ini. Dan untuk pertama kalinya sejak masuk NGV sore itu, wajah keduanya sama-sama ringan, seperti dua manusia yang baru saja memahami bahwa pembangunan terbaik... adalah pembangunan yang memulihkan wajah manusia.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Proyeksi harga LPG menuju 2045 menghadirkan sebuah realitas yang tak terelakkan: dunia bergerak memasuki fase harga energi yang lebih mahal dan lebih tidak pasti. Model apa pun, baik berbasis dinamika historis, supply-demand struktural, regresi makro, maupun simulasi geopolitik, mengarah pada kesimpulan yang sama.

Harga LPG tidak akan kembali ke masa sebelum 2008, dan kemungkinan besar akan terus menanjak, dipicu polarisasi global, fragmentasi rantai pasok, serta pergeseran besar menuju identitas energi domestik.

Selama dua dekade terakhir, LPG menjadi simbol kenyamanan modern di Asia, termasuk Indonesia. Namun kenyamanan ini dibangun di atas fondasi yang semakin rapuh: pasokan yang bergantung pada ekspor AS dan Timur Tengah, rute pelayaran yang rentan konflik, serta pasar spot yang semakin tipis.

Sementara permintaan rumah tangga dari India, China, Pakistan, Bangladesh, dan Afrika meningkat, pasokan tidak mengikuti laju yang sama. Bahkan dalam skenario "Low Conflict World" versi IEA sekalipun, harga LPG tetap memperlihatkan tren naik.

Pada skenario "Fragmented World", di mana blok-blok energi membentuk ekosistemnya masing-masing, volatilitas meningkat dan premi risiko melekat secara permanen.

Dalam konteks seperti ini, ketergantungan pada LPG impor menjadi keputusan fiskal yang berbiaya semakin tinggi. Dan di sinilah alternatif energi domestik memainkan peran kunci.

Indonesia memiliki peluang yang secara global justru dianggap langka: kemampuan membangun energi dari sampah, waste-to-steam, yang tidak terpengaruh harga minyak dunia, tidak memakai dolar, dan tidak tunduk pada geopolitik Selat Hormuz atau Teluk Persia.

Waste-to-steam memanfaatkan panas hasil pembakaran terkontrol dan konversi termal sampah kota untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap ini dapat dipakai langsung untuk tiga sektor strategis sekaligus.

Pertama, pembangkit listrik skala kota, yang memberi energi baseload tanpa ketergantungan ekspor. Kedua, sebagai energi proses untuk gasifikasi dan sintesis DME, bahan bakar substitusi LPG yang dapat diproduksi lokal tanpa volatilitas global.

Ketiga, untuk proses industri berat dan bernilai tinggi seperti hydrometallurgy dan solvent extraction dalam pemurnian logam tanah jarang (LTJ), sebuah industri yang menjadi fokus geopolitik abad ini, dari Amerika hingga China.

Dalam industri LTJ, ketersediaan uap stabil sangat kritis. Banyak proses pemisahan lanthanum, cerium, neodymium, dan dysprosium memerlukan heat load yang konsisten dan sering kali lebih ekonomis jika berasal dari uap industri, bukan listrik grid atau boiler berbasis fosil. Waste-to-steam memberi solusi tepat pada titik sensitif ini: energi murah, stabil, dan tidak terpengaruh fluktuasi internasional.

Bahkan sejumlah analis menganggap waste-derived steam sebagai "urban geothermal", sumber panas lokal yang tidak terputus, dengan dampak lingkungan yang terkendali dan biaya jangka panjang yang rendah.

Saat pasar LPG global bergerak menuju 2045 dengan tekanan geopolitik yang membesar, negara-negara yang tidak menyesuaikan diri akan menanggung konsekuensinya.

Indonesia memiliki kesempatan berbeda: membebaskan diri dari volatilitas impor melalui energi yang tumbuh dari tanahnya sendiri atau lebih tepatnya, dari sampah kotanya sendiri.

Di dunia yang kembali pada identitas energi nasional, langkah seperti waste-to-steam, DME, dan uap industri untuk LTJ bukan lagi pilihan teknis. Ini adalah strategi bertahan hidup, sekaligus fondasi kemakmuran baru.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Dunia bisnis global kini terjebak dalam jaring yang rumit--jerat geopolitik yang semakin mengencang. Di satu sisi, inovasi teknologi membuka peluang tak terbatas. Di sisi lain, rivalitas antar-negara adidaya telah mengubah pasar menjadi medan pertarungan baru.

Dunia telah memasuki era nasionalisme teknologi (techno-nationalism) di mana inovasi tidak lagi sekadar alat kemajuan, melainkan senjata untuk ekspansi ekonomi dan kontrol ideologis.

Pertarungan sesungguhnya kini tidak lagi hanya terjadi di etalase toko atau aplikasi daring. Medan perang yang sesungguhnya adalah ruang rapat badan standardisasi dan lembaga regulasi internasional. Di sanalah negara-negara kuat dan korporasi raksasa berebut pengaruh untuk mengendalikan aturan main yang akan menentukan siapa pemenang dan siapa yang kalah di pasar.

Persaingan modern berpusat pada kemampuan suatu negara untuk membentuk regulasi dan standar teknis yang menguntungkan kepentingan nasional mereka. Contoh paling nyata adalah pertarungan infrastruktur 5G antara Amerika Serikat (AS) dan China. Ini bukan sekadar memperebutkan pangsa pasar ponsel, tetapi upaya mendominasi infrastruktur digital masa depan.

AS merespons dominasi China dengan melarang perusahaan domestik menggunakan peralatan Huawei dan ZTE dengan alasan keamanan dan ancaman spionase. Sebaliknya, China memperluas pengaruhnya melalui program "Digital Silk Road," menawarkan investasi infrastruktur 5G murah yang terikat pada standar teknis buatan Beijing.

Perusahaan China seperti Huawei, Alibaba, dan ZTE telah mendominasi kontrak infrastruktur digital di Asia Tenggara, dengan investasi yang diperkirakan mencapai lebih dari $17 miliar sejak 2013 dalam proyek smart city, data center, dan jaringan telekomunikasi.

Dominasi ini berakar kuat di forum standardisasi global. Di International Telecommunication Union (ITU), pertarungan sesungguhnya terjadi. Menurut data IPlytics Patent Intelligence (2024), Huawei menguasai sekitar 12%-15% paten esensial 5G global, menjadikannya pemain terdepan dalam teknologi ini.

Dominasi paten ini memaksa pemain kecil membayar lisensi mahal atau tersingkir dari pasar. Pada tahun 2024 saja, pendapatan lisensi teknologi Huawei diperkirakan mencapai ratusan juta dolar AS. Pemain besar lainnya seperti Qualcomm (9%-10%), Samsung, dan Nokia turut menguasai paten strategis ini, menciptakan semacam "gerbang tol ekonomi" bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam ekosistem 5G.

Regulasi Domestik sebagai Senjata Geopolitik
Di luar standar teknis, regulasi domestik berevolusi menjadi senjata geopolitik yang tangguh. Contohnya adalah CHIPS and Science Act 2022 senilai $280 miliar di AS--dengan $52,7 miliar khusus untuk industri semikonduktor.

Regulasi ini bukan sekadar insentif industri biasa, melainkan upaya sistematis untuk memutus ketergantungan pasokan chip kritis dari Taiwan dan China. Subsidi ini disertai syarat ketat: perusahaan penerima dana dilarang memperluas produksi chip canggih di China selama 10 tahun ke depan, secara efektif memaksa reshoring rantai pasokan semikonduktor.

Di Eropa, Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) yang awalnya dirancang untuk melindungi privasi warga telah menjadi penghalang pasar yang efektif. Biaya kepatuhan yang mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar memberatkan perusahaan luar Eropa, terutama startup.

Otoritas Persaingan sebagai Alat Geopolitik
Otoritas persaingan usaha telah berevolusi menjadi pemain kunci dalam konflik geopolitik ini. Perannya kini melampaui sekadar menjaga harga dan mencegah monopoli tradisional. Berdasarkan teori kekuatan struktural (structural power) Susan Strange, negara-negara kuat berlomba menguasai struktur pengetahuan dan produksi, dan otoritas persaingan menjadi alat utama di lapangan.

Di AS, Federal Trade Commission (FTC) dan Departemen Kehakiman (DOJ) kini menyelidiki merger teknologi bukan hanya karena potensi kerugian bagi konsumen, tetapi juga karena "bahaya bagi persaingan masa depan" di sektor strategis seperti AI dan semikonduktor--yang terkait langsung dengan keamanan nasional. Akuisisi yang dulu lolos dengan mudah kini menghadapi pengawasan ketat jika melibatkan teknologi dual-use atau data sensitif.

European Commission pun kerap mengesampingkan prinsip persaingan demi kepentingan geopolitik. Contoh nyata adalah Temporary Crisis Framework (Maret 2022) yang melonggarkan aturan persaingan sebagai respons invasi Rusia ke Ukraina.

Pada Juli 2022, framework ini bahkan diamendemen untuk mendukung rencana REPowerEU dalam mengurangi ketergantungan Uni Eropa pada bahan bakar fosil Rusia. Langkah ini membuktikan bahwa ketika menghadapi krisis geopolitik, European Commission rela mengesampingkan prinsip persaingan murni demi kepentingan strategis Uni Eropa secara keseluruhan.

Setali tiga uang, China pun sama saja. State Administration for Market Regulation (SAMR) bisa tegas dengan menjatuhkan denda 18,2 miliar yuan (sekitar $2,8 miliar) terhadap Alibaba pada April 2021 atas tuduhan penyalahgunaan posisi dominan, namun cenderung lunak pada perusahaan milik negara yang merger untuk menciptakan "national champions." Ini membuktikan bahwa otoritas persaingan telah menjadi alat kebijakan industri yang fleksibel sesuai kepentingan nasional.

Strategi Bertahan di Tengah Jerat yang Mengencang
Di tengah jerat geopolitik yang semakin mengencang, bisnis yang mampu bertahan adalah yang pandai menavigasi celah-celah fragmentasi global. Setidaknya terdapat tiga strategi utama yang bisa diterapkan.

Pertama, aliansi lintas batas. Strategi ini menjadi kunci untuk mengurangi risiko geopolitik. Contohnya adalah TSMC, raksasa semikonduktor Taiwan. Menghadapi tekanan dari AS dan ancaman dari China, TSMC mendiversifikasi produksi dengan investasi total hingga $65 miliar di Arizona, termasuk pabrik baru di Jepang dan Jerman.

Meskipun proyeksi awal ambisius, strategi diversifikasi geografis ini secara bertahap mengurangi konsentrasi risiko di Taiwan sekaligus memperkuat hubungan dengan mitra strategis seperti Apple dan NVIDIA.

Kedua, desain modular. Pendekatan ini membantu perusahaan menembus pasar yang terpecah tanpa kehilangan skala ekonomi. Industri farmasi memberikan contoh sempurna: perusahaan seperti Novo Nordisk membangun fasilitas manufaktur modular yang dapat disesuaikan dengan regulasi berbeda di setiap negara.

Pada tahun 2024, Novo meluncurkan fasilitas produksi senilai $1,2 miliar di Denmark dengan desain modular yang memungkinkan rekonfigurasi cepat untuk memenuhi standar Good Manufacturing Practice (GMP) yang berbeda antara FDA AS, EMA Eropa, dan regulator Asia.

Pendekatan serupa diterapkan Procter & Gamble yang mengadaptasi formulasi dan packaging produk seperti deterjen untuk pasar berbeda--versi konsentrat tinggi di Eropa sesuai regulasi lingkungan, dan versi standar dengan harga terjangkau di pasar negara berkembang.

Langkah itu dilakukan sambil mempertahankan efisiensi produksi melalui platform manufaktur yang dapat disesuaikan. Meski menambah kompleksitas operasional, strategi ini memungkinkan perusahaan tetap kompetitif di berbagai yurisdiksi regulasi yang semakin terfragmentasi.

Ketiga, memanfaatkan keunggulan lokal. Regulasi domestik bisa menjadi perisai dari serbuan perusahaan global. Menurut teori liability of foreignness, perusahaan asing selalu membayar "biaya keasingan" untuk memahami pasar lokal--mulai dari memahami preferensi konsumen hingga menavigasi birokrasi dan jaringan bisnis setempat.

Sementara itu, perusahaan lokal bisa memanfaatkan celah di sistem hukum atau infrastruktur (konsep institutional voids) untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Gojek dan Grab, misalnya, berhasil mendominasi Asia Tenggara bukan karena teknologi superior, tetapi karena pemahaman mendalam tentang kebutuhan pasar lokal dan kemampuan beradaptasi dengan infrastruktur pembayaran serta regulasi transportasi yang berbeda di setiap negara.

Masa Depan Milik yang Paling Adaptif
Jelaslah, di tengah rivalitas AS-China yang semakin panas, masa depan milik mereka yang paling pintar mengubah fragmentasi menjadi keuntungan. Kuncinya adalah menggabungkan kecerdasan lokal dengan visi global: membangun aliansi netral, merancang produk adaptif, dan memperkuat posisi di meja perundingan internasional.

Sebagaimana disampaikan pakar geopolitik Parag Khanna dalam berbagai analisisnya, abad ke-21 akan dikuasai oleh negara dan korporasi yang mampu mengendalikan kerangka regulasi, bukan hanya teknologi semata.

Persaingan bisnis global kini bukan lagi cuma soal produk atau harga, tetapi tentang siapa yang mampu membentuk aturan mainnya. Di tengah jerat geopolitik yang mengencang, hanya yang paling adaptif yang akan bertahan dan berkembang.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Kasus pemberhentian guru di Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu sempat membuat publik terbelah. Banyak yang berempati kepada para guru dan tidak sedikit pula yang mengkritik kebijakan pungutan yang terjadi.

Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan dengan mengambil langkah rehabilitasi. Namun di balik keputusan tersebut, terdapat persoalan serius yang perlu dibahas secara lebih luas. Praktik-praktik serupa terjadi hampir di seluruh institusi pendidikan di tanah air.

Kasus ini bermula dari pungutan yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada orang tua murid untuk membayar honor guru yang belum mendapat gaji. Tindakan yang diambil oleh guru tersebut sebagai upaya kreatif untuk membantu tenaga honorer yang tidak memiliki kepastian pendapatan. Namun jika ditelusuri lebih jauh, terdapat sejumlah aturan yang dilanggar khususnya berkaitan dengan tata kelola keuangan negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggarannya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Norma ini adalah koridor untuk memastikan setiap pengeluaran pemerintah harus memiliki pos anggaran yang jelas.

Dalam konteks ini, terjadi keterkaitan antara kepala sekolah dan guru honorer dalam Hukum Keuangan Negara. Kepala sekolah bertindak selaku pejabat yang tindakannya berakibat pada pengeluaran daerah yaitu melakukan perikatan dengan guru honorer.

Guru honorer berperan sebagai supplier bagi pemerintah. Supplier dalam kacamata keuangan negara adalah pihak yang berhak menerima pembayaran dari APBN/APBD atas suatu beban, dapat berupa penyedia barang/jasa, pegawai, atau pihak lain yang menerima pembayaran atas transaksi pemerintah.

Selayaknya perikatan tersebut sudah memiliki alokasi anggaran untuk pembayarannya. Seandainya dalam perikatan tersebut tidak tersedia alokasi pendanaan dari APBD maka dapat dipastikan telah terjadi penyimpangan terhadap UU Perbendaharaan Negara.

Pengecualian bisa diberikan bagi unit pemerintah dengan status sebagai BLU atau BLUD. BLU/BLUD dapat dikecualikan karena mereka memiliki sumber pendapatan sendiri dan dalam penggunaan pendapatan tersebut terdapat komponen gaji bagi pegawai yang dimiliki.

Pelanggaran paling mendasar dalam kasus Luwu adalah adanya hubungan kerja tanpa dukungan anggaran resmi. Realitas pahitnya fenomena semacam ini terjadi hampir di seluruh sekolah negeri di Indonesia. Guru honorer direkrut oleh sekolah, tetapi anggaran untuk menggaji mereka tidak tersedia di APBD. Akibatnya sekolah pun mencari jalan pintas melalui sumbangan, kontribusi, atau pungutan dari orang tua murid.

Sekolah negeri jenjang dasar hingga menengah pada dasarnya tidak boleh memungut uang dari peserta didik. Larangan ini ditegaskan kembali dalam Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dalam Permendikbud tersebut pada Pasal 12 huruf b berisi larangan bagi Komite Sekolah untuk melakukan Pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya. Masih dalam regulasi yang sama secara tegas terjadi pemisahan makna antara sumbangan, bantuan, dan pungutan.

Bantuan Pendidikan dimaknai sebagai pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orangtua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.

Pungutan Pendidikan dimaknai sebagai penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.

Sedangkan Sumbangan Pendidikan dimaknai dengan pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orangtua/walinya baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.

Perbedaan signifikan antara pungutan dan sumbangan terletak pada sifat, jumlah, serta waktu pemberiannya. Ketika pemberian tersebut ditentukan besarannya, kapan waktunya, serta menjadi kewajiban bagi seluruh peserta didik maka dimaknai sebagai pungutan. Meski dilakukan dengan niat membantu guru, pungutan tetaplah pungutan. Terdapat aturan yang secara tegas melarangnya.

Secara popularitas memang menjatuhkan kesalahan ke para guru bagai melawan arus suara khalayak. Jika hanya melihat kasus ini secara mikro tentu saja simpati akan diberikan kepada guru-guru tersebut. Namun apabila kita melihat dari kacamata yang lebih lebar mungkin akan terlihat ada beberapa praktik yang harus dikoreksi di masa yang akan datang.

Kasus di Luwu memberikan gambaran tentang sistem pengelolaan SDM yang tidak terpusat dan tidak terencana di lingkup daerah. Selama ini rekrutmen honorer terjadi di tingkat sekolah. Kepala sekolah kerap merasa kekurangan tenaga pendidik sehingga menambah guru honorer tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah. Potret ini yang seringkali terlewatkan oleh pemda dalam mengalokasikan belanja pegawai yang memadai bagi guru dengan status nonASN.

Idealnya rekrutmen guru honorer dilakukan terpusat pada masing-masing pemda dengan melibatkan minimal tiga pihak yaitu Badan Pengelola SDM, Badan Keuangan Daerah, dan Dinas Pendidikan. Tiga unsur ini perlu duduk bersama untuk menilai kebutuhan sekolah, ketersediaan formasi, serta kemampuan anggaran. Tanpa prosedur ini, sekolah akan terus terjebak dalam pola yang sama yaitu menambah guru tanpa anggaran lalu meminta pungutan kepada orang tua murid.

Bantuan operasional pendidikan sebenarnya telah disediakan oleh pemerintah untuk membantu sekolah dalam menutup kebutuhan operasional. Namun bantuan operasional tersebut memiliki sejumlah pembatasan dalam penggunaannya.

Meski ada alokasi hingga 40% untuk honor, hanya guru yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dapat dibayar melalui skema tersebut. Guru honorer yang tidak tercatat otomatis berada di luar skema. Inilah salah satu pemicu munculnya pungutan khususnya jika sekolah memiliki pegawai yang berstatus nonASN dan tidak tercantum dalam database.

Dalam hal terjadi kebutuhan operasional sekolah lebih besar daripada dana bantuan operasional yang diterima maka terjadi kecenderungan untuk menarik pungutan melalui pelibatan Komite Sekolah.

Seharusnya pemda dapat mengambil peran lebih besar dalam menyikapi hal tersebut. Pemda bisa mengalokasikan pendanaan tambahan melalui anggaran sekolah, baik melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sekolah maupun bantuan operasional tambahan yang bersumber dari APBD. Cara tersebut adalah solusi bagi sekolah agar tidak lagi menjadikan orang tua murid sebagai sumber dana darurat.

Keputusan Presiden Prabowo untuk merehabilitasi para guru memang menyelesaikan masalah jangka pendek. Namun kasus ini seharusnya menjadi catatan bagi seluruh pengambil kebijakan, baik di pusat maupun daerah.

Pemerintah perlu memastikan bahwa rekrutmen guru honorer dilakukan secara terencana dan terpusat. Selanjutnya dalam hal terjadi kebutuhan pegawai nonASN agar dapat dipastikan bahwa anggaran untuk membayar pegawai telah tersedia sebelum terjadi perikatan antara sekolah dengan guru. Dan yang terakhir adanya dukungan pendanaan oleh pemda jika terjadi defisit biaya operasional.

Jika pembenahan tidak dilakukan, kasus Luwu hanya akan menjadi satu dari sekian banyak contoh yang terus berulang. Pihak yang dirugikan dalam hal tidak terjadi perbaikan tata kelola adalah orang tua/wali murid yang akan tergencet dengan berbagai pungutan di sekolah.

Kasus ini memang harus diselesaikan secara tuntas dengan melihat berbagai aspek yang ada. Jika penyelesaiannya hanya kasus per kasus dan pada isu yang sifatnya mikro maka jangan kaget jika suatu saat akan muncul keriuhan baru berupa protes dari orang tua murid atas munculnya pungutan-pungutan dengan berbagai dalih di sekolah.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

"Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama pemerintah. Selama satu dekade terakhir, Indonesia berhasil membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan baru, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru...."

Pernyataan tersebut merupakan penggalan pidato Presiden ke-7 Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, 16 Agustus 2024, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI.

Kita harus akui bahwa selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur dilakukan secara besar-besaran (kuantitatif). Di berbagai daerah di Indonesia, pembangunan infrastruktur benar-benar digalakkan oleh pemerintah. Bahkan, ratusan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebar di seluruh Indonesia.

Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan bahwa Proyek Strategis Nasional (PSN) era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai 233 dengan total nilai investasi mencapai Rp 6.246 triliun (Kompas, 19/7/2024).

Menurut saya pribadi, ketika negara membangun infrastruktur secara besar-besaran tanpa 'ugal-ugalan,' artinya akan selaras dengan potensi kemajuan ekonomi nasional, dan pastinya berbanding lurus juga dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Meski demikian, euforia kita akan suatu kemajuan ekonomi "sedikit di tampar oleh kenyataan pahit."

Kebocoran
"36,67 persen diduga digunakan untuk pembangunan yang tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut. Artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam Refleksi Kerja PPATK Tahun 2023 di Jakarta, 10 Januari 2024.

Ivan lebih lanjut menjelaskan bahwa dari analisis transaksi keuangan yang dilakukan sepanjang 2023, PPATK menemukan adanya aliran dana proyek strategis nasional (PSN) yang justru masuk ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus.

Ketika membaca bersamaan dua kutipan kalimat di atas, maka yang tadinya ada harapan 'emas' berubah menjadi 'agak cemas'. Pernyataan terakhir tadi menjadi ironi pahit dari kondisi pembangunan infrastruktur kita. Bayangkan, mendekati setengah dari anggaran Proyek Strategis Nasional (PSN) masuk ke dalam kantong-kantor mereka yang menyandang status sebagai "penyelenggara layanan publik."

Lantas, yang menjadi pertanyaan: mengapa tidak ada reaksi konkret dari Aparat Penegak Hukum (APH) atas temuan tersebut? Bukankah temuan PPATK tersebut sebenarnya jadi jalan terang untuk masuk ke tahap penyelidikan hingga penyidikan adanya tindak pidana korupsi?

Di berbagai forum ilmiah/akademik kalimat bahwa perencanaan harus dilakukan benar-benar eviden, terukur, dan kredibel secara keilmuan. Maka, sama halnya dengan pembangunan infrastruktur, seharusnya dilakukan dengan perencanaan yang terukur, "tidak ugal-ugalan," serta kredibel secara keilmuan.

Karena jika tidak, maka potensi korupsi akan semakin besar. Apalagi pada sektor infrastruktur yang sangat berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, jika perencanaan hanya dijadikan sekadar justifikasi "dijalankannya sebuah proyek," maka Proyek Strategis Nasional akan kehilangan esensinya, dan berubah menjadi "Proyek Nasional (tanpa) Strategis."

Paradoks PSN
Kita perlu belajar dari PSN Bandara Kertajati yang dibangun sejak 2015-2018 dengan menelan biaya Rp2,6 triliun. Bandara ini diproyeksikan dapat melayani sebanyak 5,6 hingga 12 juta penumpang per tahun hingga 2024, dan diproyeksikan mencapai 29,3 juta penumpang per tahun pada 2032 (Kemenhub, 2023). Namun, kenyataan berkata pahit, bandara ini justru masih sepi, bahkan tidak mencapai target penumpang.

Beberapa faktor yang mengakibatkan tidak tercapainya jumlah penumpang adalah aksesibilitas ke Bandara Kertajati. Belum lagi, jika kita melihat respon publik di media sosial, jika diberikan pilihan antara Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Kertajati, publik lebih memilih terbang melalui Bandara Soekarno-Hatta karena secara jumlah dan frekuensi penerbangan lebih banyak, aksesibel terhadap transportasi publik, bahkan menawarkan banyak opsi yang menjadi pertimbangan masyarakat.

Dari contoh PSN ini, akhirnya semakin jelas bahwa pemerintah saat itu membangun tanpa perencanaan yang matang, tanpa memperhatikan segala aspek, artinya hanya ingin mengejar capaian kuantitatif saja, tanpa memperhatikan efek domino jangka panjang.

Alih-alih mengejar proyek infrastruktur penunjang ke Bandara Kertajati, pemerintah justru akan mengalihfungsikan bandara tersebut menjadi pusat perawatan dan perbaikan pesawat atau Maintenance, Repair and Overhaul (MRO).

Bukan mengejar penyelamatan bandara tersebut agar dapat beraktivitas produktif, pemerintah justru menurunkan target proyeksi. Lantas, pertanyaan selanjutnya: apakah logis pernah menyandang status PSN, bahkan memakan biaya Rp2,6 triliun ternyata hanya berujung hanya menjadi bengkel pesawat?

Bandara Kertajati memberi pelajaran pahit, bahwa proyek sebesar apapun, kalau pengelolaannya tidak transparan dan akuntabel, hanya akan meninggalkan bangunan tanpa 'fungsi' yang jelas dan uang rakyat terbuang percuma. Dari hasil temuan PPATK tadi, maka lebih jauh lagi, kita didorong bertanya:

Apakah pembangunan infrastruktur besar-besaran ini benar-benar untuk publik? ataukah, ada niat terselubung yang menggunakan pembangunan sebagai kedok untuk memperkaya diri? Ironi ini tidak boleh dianggap angin lalu. Jika pola-pola korupsi seperti ini dibiarkan berlanjut, maka pembangunan bukan lagi menjadi sarana kemajuan, melainkan alat perampokan yang dilegalkan.

PSN dan Executive Heavy
Lebih dalam, persoalan Bandara Kertajati ini juga membuka tabir tentang bagaimana Proyek Strategis Nasional (PSN) dikurasi, ditentukan, dan diputuskan secara absolut oleh Presiden. Mekanisme ini membuat partisipasi publik dalam menentukan kebutuhan infrastruktur menjadi sangat kecil, bahkan nyaris hanya formalitas belaka.

Tidak ada diskusi publik yang bermakna, tidak ada penilaian kritis yang dilembagakan sejak tahap perencanaan. Ironis lagi, absolutnya kewenangan eksekutif dalam menentukan PSN ini didukung oleh mekanisme regulasi yang memperkuat dominasi pemerintah. Sebagai contoh, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) Nomor 7 Tahun 2023, yang telah merevisi berkali-kali daftar PSN.

Maka, sejalan dengan penelitian dari Agung Wardana dan Dzaki Aribawa Darmawardana, bahwa regulasi PSN menunjukkan karakter yang eksekutif sentris (executive heavy) karena ia tidak dihasilkan dari peraturan delegasi ataupun peraturan pelaksana yang didasari oleh UU dan melalui proses deliberatif bersama dengan parlemen, lebih-lebih partisipasi publik yang lebih luas (Jurnal Hukum Pembangunan FHUI Vol.54 No.2).

Fenomena ini menunjukkan betapa fluid-nya daftar proyek strategis sesuai kemauan politik pemerintah. Akibatnya, publik seringkali hanya mengetahui fakta-fakta pembangunan setelah proyek sudah berjalan atau setelah peraturan tersebut terbit.

Menjaga PSN di Era Prabowo
Hari ini, Proyek Strategis Nasional (PSN) di era pemerintahan Prabowo Subianto tidak lagi sekadar berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan juga mencakup pembangunan infrastruktur sosial. Hal ini tercermin dari berbagai program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Program Digitalisasi Pendidikan, Kartu Kesejahteraan, serta sejumlah PSN lainnya.

Di sisi lain, proyek infrastruktur besar yang telah berjalan sejak awal masa kepemimpinan Presiden Jokowi seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), perluasan Whoosh, pembangunan jalan tol, dan megaproyek lain tetap menyedot biaya publik yang sangat besar.

Perlu dicatat, arah kebijakan PSN tersebut ditegaskan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketujuh atas Permenko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 mengenai Daftar Proyek Strategis Nasional.

Regulasi ini menunjukkan bahwa mekanisme PSN masih bersifat eksekutif-sentris (executive heavy) dan sangat fluid, karena mudah disesuaikan dengan kebijakan dan kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa. Pertanyaannya, apakah revisi tersebut benar-benar didasarkan pada perencanaan yang teknokratik serta memperhatikan kebutuhan masyarakat, atau justru dipengaruhi oleh pertimbangan politis dan kepentingan jangka pendek?

Ke depan, PSN di era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka perlu diarahkan agar lebih transparan, akuntabel, dan kredibel. Mekanisme check and balance harus diperkuat, baik melalui pengawasan DPR maupun partisipasi aktif masyarakat sipil.

Pembangunan tidak boleh hanya menjadi keputusan sepihak dari ruang-ruang eksekutif tanpa adanya konsultasi publik yang terbuka dan substantif. Setiap rencana pembangunan seharusnya dapat diperdebatkan, diuji rasionalitasnya, dan dikritisi dengan data, analisis, serta perspektif alternatif.

Pada akhirnya, pembangunan infrastruktur harus dipahami sebagai alat untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan sekadar instrumen politik atau sarana bagi segelintir pihak untuk mengeruk keuntungan. Kasus Bandara Kertajati seharusnya menjadi pelajaran kolektif: tanpa partisipasi yang bermakna, tanpa pengawasan ketat, dan tanpa keberanian membongkar tabir kuasa, proyek-proyek raksasa hanya akan menjadi monumen ironi yang kelak disesali.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Setiap musim panen, pemandangan yang sama berulang di banyak sentra padi Indonesia: gundukan jerami dibakar di tepi sawah. Langit mengabu, udara mengental oleh asap, padahal yang terbakar itu sejatinya adalah sumber energi dan devisa yang luar biasa besar. Di tengah tekanan krisis energi, subsidi BBM, dan komitmen net zero emission, pertanyaannya sederhana: sampai kapan jerami kita biarkan jadi asap, bukan jadi bahan bakar?

Lautan Jerami yang Selama Ini Seperti Terabaikan
Indonesia memproduksi lebih dari 50 juta ton gabah per tahun. Dari setiap satu ton gabah, kira-kira ada satu hingga satu setengah ton jerami yang dihasilkan. Artinya, secara nasional kita berbicara tentang 80 juta ton hingga 120 juta ton jerami padi per tahun.

Bila dihitung kandungan energinya, jerami yang secara teknis dan ekologis aman untuk diambil (sekitar 25 juta ton hingga 60 juta ton per tahun) setara dengan 350-900 petajoule energi - jumlah yang signifikan dibanding kebutuhan BBM nasional sebesar 23.213,2 petajoule (PJ) di tahun 2023.

Namun, realitas di lapangan berbeda jauh. Di berbagai negara Asia, termasuk Indonesia, baru sekitar 20 persen jerami yang dimanfaatkan (pakan, media jamur, kertas, bahan bakar kecil-kecilan, kompos).

Sisanya dibiarkan membusuk sembarangan atau dibakar terbuka. Padahal, bila dikelola sebagai biomassa, jerami bisa menjadi bahan baku penting untuk listrik, panas industri, biogas, hingga biofuel generasi kedua.

Sisi Lain Jerami: Bukan Sekadar Limbah
Secara teknis, jerami padi adalah biomassa lignoselulosa - tersusun dari selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ini membuat jerami sebagai bahan kaya energi dengan nilai kalor sekitar 14-16 MJ/kg, mirip banyak jenis biomassa lain. Dengan demikian, cocok untuk berbagai teknologi: bisa dikonversi menjadi listrik, panas, gas sintesis (syngas), minyak pirolisis, etanol selulosa, maupun biogas.

Namun ada tantangan khas jerami padi, seperti kadar abu dan silika tinggi yang dapat menyebabkan slagging, fouling, dan korosi pada boiler, serta penggumpalan pada gasifier bila desainnya tidak sesuai. Jerami juga memiliki kandungan logam alkali (K, Na, Cl) tinggi, dengan efek menurunkan titik leleh abu sehingga mudah membentuk deposit lengket.

Satu hal lagi, massa jenis Jerami yang rendah (bulky), sehingga biaya angkut mahal kalau tidak dipres atau dipellet. Artinya, jerami itu potensial, tetapi perlu teknologi dan rekayasa sistem yang tepat. Tidak bisa sekadar "dimasukkan ke tungku" begitu saja.

Kalau Jerami Diambil dari Sawah, Apa Dampaknya?
Selama ini, banyak agronom dan peneliti menyerukan pentingnya pengembalian jerami ke sawah. Alasannya kuat, pertama jerami mengandung sebagian besar kalium (K) dan sebagian nitrogen (N) serta fosfor (P) yang diserap tanaman; kedua pengembalian jerami membantu menjaga bahan organik tanah, struktur tanah, dan kemampuan tanah menahan air.

Jika jerami diambil habis-habisan tanpa kompensasi, tanah akan "kurus": bahan organik turun, kebutuhan pupuk kimia naik, dan produktivitas jangka panjang bisa terancam.

Di sisi lain, praktik membenamkan jerami di sawah tergenang air juga punya masalah: emisi metana (CH₄) meningkat karena jerami menjadi sumber karbon mudah terdekomposisi di lingkungan anaerob. Dari sudut pandang iklim, ini bukan kabar baik.

Di sinilah bioenergi bisa menjadi solusi win-win, asalkan dikelola cermat. Prinsipnya (i) Jangan 100% jerami diambil. Misalnya hanya 50%-70% jerami yang dikumpulkan, sisanya tetap di sawah sebagai penutup tanah; (ii) Kembalikan nutrien dan karbon melalui abu, kompos, digestate biogas, atau biochar ke lahan; (iii) Kombinasikan dengan pengelolaan air (misalnya alternate wetting and drying) untuk menekan emisi metana.

Artinya, jerami untuk energi harus menjadi bagian dari strategi pengelolaan residu yang terpadu, bukan sekadar "dipindahkan masalahnya dari sawah ke pabrik".

Dari Sawah ke Tangki: Ragam Teknologi Konversi
Ada beberapa jalur utama untuk mengubah jerami menjadi energi atau bahan bakar, seperti (1) Pembakaran langsung dan co-firing, Teknologi ini paling matang, namun butuh desain boiler yang sanggup menangani abu dan silika tinggi; (2) Gasifikasi, Jerami diubah menjadi gas sintesis (campuran CO, H₂, CH₄) dengan udara atau oksigen terbatas. Gas ini bisa digunakan untuk listrik (mesin gas/turbin) atau diolah lebih lanjut. Isunya adalah pembersihan tar dan pengendalian abu;

(3) Pirolisis dan torrefaction, pemanasan dalam kondisi tanpa oksigen untuk menghasilkan bio-oil, biochar, dan gas. Bio-oil bisa jadi bahan bakar boiler atau di-upgrade di kilang; biochar bisa dikembalikan ke tanah untuk memperbaiki kualitas tanah dan menyimpan karbon.

Rute lainnya adalah rute biokimia dan biologi seperti (1) Etanol generasi kedua (2G) dan (2) Biogas / biomethane. Pada rute Etanol Generasi Kedua, jerami "diurai" menjadi gula sederhana dan difermentasi menjadi etanol. Salah satu teknologi contoh adalah sunliquid® dari Clariant.

Konsep ini diklaim mampu menghasilkan pengurangan emisi hingga sekitar 90-95% dibanding bensin fosil, dan dikategorikan sebagai advanced biofuel di Eropa. Meskipun demikian, demo plant-nya sendiri pada saat in terpaksa ditutup karena permasalahan teknis.

Untuk rute biogas/biomethane, Jerami dicacah dan diberi perlakuan awal, dapat dicerna secara anaerob untuk menghasilkan biogas. Setelah dimurnikan, biogas menjadi biomethane yang dapat disuntikkan ke jaringan gas atau dipakai sebagai bahan bakar transportasi. Limbah padat/cairnya kembali menjadi pupuk organik untuk sawah.

Setiap rute mempunyai keunggulan dan kelemahannya. Pembakaran dan co-firing lebih sederhana, biogas menarik di lokasi dengan ternak dan sawah sekaligus, sementara etanol 2G dan rute sintetik lainnya menawarkan nilai tambah lebih tinggi, tetapi dengan investasi dan risiko teknis yang lebih besar.

Menjahit Ekosistem Bisnis: dari Petani ke Kilang
Apapun pilihan teknologinya, kunci sukses pemanfaatan jerami sebagai energi ada pada ekosistem bisnis dan kebijakan. Beberapa pelajaran penting dari proyek-proyek di Eropa dan China:

• Teknologi saja tidak cukup. Ada pabrik skala besar yang secara teknis berhasil dibangun, tetapi kesulitan beroperasi stabil dan menguntungkan karena pasokan jerami tidak konsisten, kualitas bahan baku bervariasi, dan kebijakan perubahan.

• Kontrak dengan petani dan koperasi menjadi fondasi. Siapa mengumpulkan jerami? Dengan harga berapa per ton? Siapa yang menanggung biaya baling, transportasi, dan penyimpanan? Tanpa model bisnis yang jelas dan menarik bagi petani, pasokan akan rapuh.

• Kebijakan harus memberikan sinyal jangka panjang. Di Eropa, biofuel jerami masuk kategori advanced dan mendapat insentif seperti kuota khusus, penghitungan ganda, dan dukungan pendanaan. Indonesia perlu desain kebijakan serupa bila serius ingin membangun industri ini.

Dalam konteks Indonesia, pemain industri bisa mengambil peran sebagai offtaker utama dan pemilik pabrik, sementara jerami dipasok oleh jaringan koperasi petani dan BUMDes. Pemerintah menyediakan payung kebijakan: mandat campuran biofuel lanjutan, skema harga yang adil, dukungan pembiayaan hijau, dan aturan pengelolaan residu yang menjaga kesehatan tanah.

Sekali lagi, dibutuhkan kebijakan, komitmen dan insentif yang jelas dari semua pemangku kepentingan untuk implementasinya dengan mempertimbangkan daya dukung ekonomi negara.

Dari Jerami Menjadi Strategi Nasional
Jika dikelola dengan benar, jerami padi bisa mengisi banyak kotak sekaligus: mengurangi polusi asap bakar, menekan emisi gas rumah kaca, mengurangi impor BBM, membuka pasar baru bagi petani, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Pilihan di depan kita bukan sekadar "jerami dibakar atau tidak", tetapi apakah kita siap menjadikannya bagian dari strategi energi dan industrialisasi Indonesia. Lautan jerami yang hari ini menjadi asap bisa menjadi pondasi ekosistem bioenergi yang modern, asalkan teknologi, kebijakan, dan model bisnis dijahit dengan visi jangka panjang.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Energi panas bumi (geothermal energy) merupakan salah satu sumber energi baru dan terbarukan yang unggul karena bersifat bersih, berkelanjutan, dan mampu beroperasi secara kontinu atau yang biasa disebut sebagai base load, yaitu energi yang tidak bergantung pada kondisi cuaca dan waktu sehingga dapat menggantikan energi fosil. Ini menjadikan panas bumi sebagai pilihan ideal untuk menjaga kestabilan sistem kelistrikan nasional di era transisi energi.

Energi panas bumi telah diakui dunia sebagai sumber energi bersih. International Energy Agency (IEA) dalam laporannya The Future of Geothermal Energy menegaskan bahwa energi panas bumi merupakan sumber energi yang "versatile, clean, and secure" atau serbaguna, bersih, dan andal yang memiliki potensi besar dalam mendukung transisi energi global.

IEA memperkirakan, dengan kemajuan teknologi eksplorasi dan efisiensi pembangkit, panas bumi berpotensi memenuhi hingga 15% kebutuhan listrik dunia pada tahun 2050. Energi panas bumi dikategorikan sebagai sumber "low-emissions electricity and heat", karena menghasilkan listrik dan panas dengan emisi karbon yang jauh lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil seperti batu bara atau gas alam.

Indonesia menempati peringkat kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dalam hal potensi panas bumi, yaitu mencapai 23,74 GW. Potensi besar ini diakibatkan oleh letak geografis Indonesia di kawasan Ring of Fire (dikelilingi gunung api aktif) yang tersebar di lebih dari 330 titik lokasi di sepanjang Ring of Fire, dari Sumatra hingga Maluku. Namun, hingga tahun 2025, kapasitas terpasang baru mencapai sekitar 2.743,9 MW atau 11,5% dari total potensi yang dimiliki.

Data Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan Indonesia kini memiliki 17 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang sudah berproduksi dengan kapasitas terpasang 2.743,9 MW dan rencana ekspansi 1.752 MW.

Sebaran proyek terbesar berada di Jawa Barat (Kamojang, Darajat, Pangalengan), Sumatera Utara (Sarulla, Sibualbuali, Sorik Marapi), dan Sulawesi Utara (Lahendong-Tompaso). Namun, masih terdapat 24 WKP dan empat wilayah potensi sumber panas bumi yang belum dikembangkan.

Pemerintah melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 telah menetapkan target penambahan kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sebesar 5,2 GW. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi transisi energi nasional untuk meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi dalam RUPTL PLN hingga 61% pada tahun 2034.

Multiplier Effect PLTP terhadap Perekonomian Lokal dan Nasional
Pendirian PLTP di Indonesia, sesuai dengan konsep green economy, yakni pemanfaatan potensi panas bumi untuk menghasilkan tenaga listrik yang ramah lingkungan sekaligus strategis bagi ketahanan energi nasional. PLTP tidak hanya menambah pasokan listrik bersih, tetapi juga memiliki dampak strategis terhadap pola konsumsi energi nasional.

PLTP telah menghadirkan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Penciptaan lapangan kerja langsung di lokasi proyek PLTP menjadi bukti langkah pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian lokal melalui peningkatan jumlah lapangan kerja di daerah.

Lebih dari itu, PLTP dapat mendorong pertumbuhan industri lokal dan transfer teknologi yang akan memperkuat kapasitas nasional dalam pengembangan energi geotermal yang secara langsung dapat meningkatkan kualitas SDM lokal.

Kontribusi ekonomi jangka panjang melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan bonus produksi panas bumi per tahun juga menunjukkan bahwa investasi energi terbarukan bukan hanya menghasilkan listrik bersih, tetapi juga revenue stream yang berkelanjutan bagi negara.

Selain itu, proyek PLTP wajib membayar bonus produksi kepada pemerintah daerah penghasil sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2016, pemerintah mewajibkan setiap proyek panas bumi membayar bonus produksi sebesar 1% dari penjualan uap dan 0,5% dari penjualan listrik langsung ke pemerintah daerah penghasil. Kontribusi ini menjadi bukti bahwa panas bumi sebagai energi terbarukan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan baik untuk negara maupun daerah.

Terobosan Energi Panas Bumi di Jawa Timur
Peresmian PLTP Ijen Unit 1 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Juni 2025 menandai babak baru dalam percepatan ketenagalistrikan di Indonesia. Sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama di Jawa Timur, PLTP Ijen bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan simbol transisi energi yang menggambarkan upaya nyata pemerintah dalam mewujudkan swasembada energi nasional.

PLTP Ijen memiliki kapasitas awal 34,9 MW yang akan dikembangkan menjadi 110 MW setelah ketiga unit beroperasi secara optimal, proyek ini menjadi pionir pemanfaatan potensi geotermal yang selama ini belum terjamah di wilayah timur Pulau Jawa.

Pencapaian ini memiliki signifikansi strategis, di mana selama bertahun-tahun, Jawa Timur mengandalkan pembangkit berbahan bakar fosil untuk memenuhi kebutuhan listriknya. Hadirnya PLTP Ijen mengubah paradigma tersebut dengan menghadirkan sumber energi bersih yang berkelanjutan.

Investasi sebesar Rp3,9 triliun yang ditanamkan Medco untuk proyek ini menunjukkan kepercayaan sektor swasta terhadap visi energi terbarukan pemerintah, sekaligus membuktikan bahwa transisi energi dapat berjalan dengan skema kemitraan yang saling menguntungkan.

Manifestasi Energi Akurat untuk Kemandirian Energi yang Tepat
PLTP Ijen mengatasi kerentanan ketergantungan energi impor yang selama ini membebankan neraca perdagangan Indonesia melalui pemanfaatan sumber daya geotermal secara domestik. Pada aspek availability, PLTP memiliki karakteristik daya yang tidak tergantung terhadap cuaca seperti PLTS dan PLTB, sehingga dapat beroperasi 24 jam. Energi panas bumi merupakan energi terbarukan yang ketersediaannya tidak dapat habis.

Peningkatan accessibility juga dapat dilihat melalui PLTP Ijen dapat meningkatkan reliability ketersediaan tenaga listrik sebagai pembangkit yang terintegrasi dengan infrastruktur transmisi Jawa-Bali yang dapat memasok listrik bagi sekitar 85 ribu rumah tangga. Akses listrik ini telah terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan.

Pemanfaatan sumber daya energi domestik seperti panas bumi memberikan perlindungan terhadap fluktuasi harga bahan bakar fosil impor yang tidak dapat diprediksi. Seiring berjalannya waktu, teknologi geotermal akan mengalami penurunan biaya operasional karena peningkatan efisiensi, pengalaman operasional dan teknologi.

Sehingga biaya produksi listrik menjadi semakin kompetitif. Kombinasi stabilitas harga dan efisiensi yang terus meningkat ini pada akhirnya akan menciptakan tarif listrik yang lebih terjangkau dan stabil bagi masyarakat.

Saat ini, kapasitas pembangkit energi panas bumi yang sudah terpasang adalah 2.743,91 MW atau sekitar 11,5%. Angka ini, menunjukkan masih terdapat potensi yang belum dimanfaatkan dengan baik. Namun, pemerintah optimis untuk memaksimalkan potensi yang belum digunakan untuk mencapai swasembada energi.

Momentum Menuju Target Swasembada Energi 2030
PLTP menjadi bagian integral dari strategi komprehensif pemerintah dalam mencapai swasembada energi pada 2029-2030. Target lifting minyak 900.000-1.000.000 barel per hari yang juga disampaikan Menteri Bahlil pada peresmian PLTP Ijen juga menunjukkan pendekatan holistik yang tidak hanya mengandalkan energi terbarukan, tetapi juga optimalisasi sumber daya kritis.

Kombinasi antara pengembangan energi terbarukan seperti PLTP dan optimalisasi produksi minyak domestik menunjukkan strategi energi yang matang dan realistis. Pemerintah tidak mengambil pendekatan ekstrem dengan menghentikan sektor konvensional secara tiba-tiba, melainkan melakukan transisi bertahap yang mempertimbangkan aspek ketahanan energi dan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip just transition yang memastikan transformasi energi tidak mengorbankan stabilitas ekonomi dan sosial.

Bukan Sekadar Visi Melainkan Upaya Nyata untuk Net Zero Emission 2060
Komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat, menunjukkan keseriusan dalam mencapai ambisi nasional. PLTP menjadi batu loncatan penting dalam perjalanan menuju ekonomi rendah karbon. Dengan potensi mengalirkan listrik ke rumah tangga serta menghindari emisi karbon yang signifikan, pengembangan PLTP telah memberikan kontribusi nyata terhadap penurunan jejak karbon sektor kelistrikan nasional.

Keberhasilan PLTP di Indonesia memberikan blueprint untuk pengembangan potensi geotermal di berbagai wilayah nusantara. Melalui pendekatan yang terbukti efektif ini, Indonesia bisa menjadi poros global dalam teknologi pemanfaatan energi panas bumi, sekaligus mewujudkan target swasembada energi yang berkelanjutan.

Masih banyak masyarakat yang belum memahami potensi besar energi panas bumi. Di sejumlah daerah, proyek ini kerap dipandang dengan kehati-hatian karena minimnya pengetahuan tentang manfaat dan mekanisme pengelolaan energi panas bumi. Padahal, di balik uap dan panas dari perut bumi tersimpan sumber energi bersih yang mampu menopang kemandirian bangsa.

Proses eksplorasi dan pembangunan energi panas bumi tentu memerlukan perhatian terhadap lingkungan, namun dengan pengawasan yang baik dan penerapan teknologi yang tepat, dampaknya dapat dikelola secara berkelanjutan.

Kini saatnya melihat energi panas bumi sebagai peluang strategis untuk membangun masa depan energi yang bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Dari perut bumi Indonesia, mengalir sumber daya yang menyalakan harapan menuju kedaulatan energi dan kesejahteraan generasi mendatang.