Jakarta (ANTARA) - PT Hakaaston (HKA), anak perusahaan PT Hutama Karya (Persero), mempercepat pemanfaatan aspal Buton (asbuton) sebagai bagian dari penguatan ketahanan infrastruktur nasional.

Plt. Direktur Utama PT Hakaaston M. Rozi Rinjayadi menegaskan bahwa penguatan asbuton membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

“Penguatan asbuton tidak bisa berjalan sendiri. Diperlukan kolaborasi lintas ekosistem, regulator, industri, dan praktisi untuk memastikan material ini dapat dimanfaatkan secara luas dan terukur dalam pembangunan infrastruktur nasional,” ujar M. Rozi Rinjayadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Inisiatif ini menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap aspal impor di tengah ketidakpastian global.

Upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan pelaku industri aspal dalam negeri, dengan fokus pada pemanfaatan full extracted natural asphalt yang mampu memenuhi kebutuhan perkerasan jalan dengan standar tinggi. Pendekatan ini tidak hanya menitikberatkan pada kualitas material, tetapi juga pada optimalisasi sumber daya dalam negeri secara lebih terarah.

Sebagai bagian dari ekosistem perusahaan yang mengelola infrastruktur secara end-to-end dari perencanaan hingga operasi dan pemeliharaan, perusahaan mengambil peran dalam memastikan bahwa setiap inisiatif material terintegrasi dengan kebutuhan pengelolaan aset jangka panjang.

Hal ini sejalan dengan transformasi menuju Indonesia’s Most Valuable Infrastructure Asset Management (IM-V-IAM), di mana fokus tidak hanya pada menjaga kondisi jalan, tetapi juga meningkatkan nilai dan keandalan aset secara menyeluruh.

Dalam hal ini, HK Group siap memperkuat peran tersebut, baik melalui integrasi dalam pengelolaan jalan tol maupun dukungan terhadap pengembangan standar dan implementasi di lapangan.

Pendekatan ini dijalankan dengan prinsip kerja yang disiplin, berorientasi pada layanan pengguna jalan, serta mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama.

Selain memperkuat ketahanan infrastruktur, pemanfaatan material dalam negeri ini juga diharapkan memberikan efisiensi biaya jangka panjang serta meningkatkan nilai aset infrastruktur secara keseluruhan.

Melalui langkah ini, HKA bersama HK Group terus mendorong pergeseran pendekatan dari ketergantungan pada pasar global menuju pemanfaatan sumber daya nasional yang lebih terkelola. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen perusahaan dalam menghadirkan Inovasi untuk Solusi bagi pengelolaan infrastruktur Indonesia.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/Kepala BPN) Nusron Wahid menekankan soal kewenangan pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Pada prinsipnya, yang penting bagi pemerintah pusat adalah angka 87 persen LP2B tersebut terpenuhi. Adapun lokasi dan bidang mana saja yang akan ditetapkan sebagai LP2B, itu menjadi kewenangan kepala daerah,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pelaksanaan LP2B perlu dikawal agar berjalan seimbang antara visi menjaga ketahanan pangan dan kebutuhan pembangunan di daerah.

Nusron menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi wilayahnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama bupati dan wakil bupati se-Kalimantan Selatan. Rakor yang diadakan kali ini menjadi salah satu upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk soal penentuan lokasi LP2B yang perlu disesuaikan dengan karakteristik dan rencana pembangunan masing-masing daerah.

“Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting. Melalui pertemuan ini, saya berharap kita dapat menyamakan persepsi dan bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang perlu segera diputuskan,” kata Nusron.

Dalam Rakor yang dihadiri pimpinan daerah di Kalsel ini, Nusron juga menyoroti pentingnya penyelesaian kawasan perkebunan sawit yang belum memiliki legalitas lengkap.

Mengingat cukup banyaknya kawasan perkebunan sawit di wilayah tersebut, ia meminta pemerintah daerah aktif berkoordinasi dengan dinas terkait agar perusahaan perkebunan segera mengurus Hak Guna Usaha (HGU).

“Dalam Undang-Undang Perkebunan disebutkan bahwa setiap pelaku usaha perkebunan wajib memiliki izin usaha dan HGU. Karena itu, langkah terbaik adalah segera mengurus HGU-nya agar status lahannya jelas,” ujar Nusron.

Pada kesempatan ini, para bupati dan wakil bupati yang hadir memaparkan dan menyampaikan aspirasi kebutuhan pengembangan wilayahnya.

Beberapa hal yang diutarakan antara lain kebutuhan dukungan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kebutuhan tambahan kuota Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan terkait sertifikasi kawasan perumahan guna mendukung target nasional pembangunan tiga juta rumah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat pengelolaan aset negara lewat tata kelola yang terintegrasi, strategi investasi yang disiplin, serta pengelolaan portofolio yang profesional untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

“BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Pengelolaan aset negara diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Realisasi laba Danantara menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan aset negara mulai memberikan hasil nyata, tuturnya.

Danantara mengoptimalkan portofolio aset di bawah naungannya melalui pendekatan investasi yang terukur, inovatif, dan berbasis manajemen risiko. Langkah tersebut mendorong peningkatan imbal hasil serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Dony menegaskan bahwa BUMN perlu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas operasional.

BP BUMN dan Danantara juga mendorong BUMN untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi di setiap lini operasi. Fokus tersebut tidak hanya mencakup pengendalian biaya, tetapi juga ketepatan dalam mengalokasikan aset, membaca dinamika pasar global, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat mitigasi risiko dalam setiap keputusan investasi.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN mendukung Danantara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan negara secara berkelanjutan.

Peningkatan profitabilitas BUMN diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan dividen, pertumbuhan nilai aset, serta kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih (KNMP) penting untuk memperkuat hilirisasi perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Saat mengunjungi salah satu unit pengolahan ikan (UPI) di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, Trenggono menyampaikan kampung nelayan merah putih merupakan ekosistem perikanan terintegrasi dari kawasan hulu yang melibatkan para nelayan, rantai dingin, hingga konektivitas dengan industri pengolahan dan pasar.

"Kalau kampung nelayan merah putih ini berjalan, saya jamin kualitas produknya bagus karena rantai penanganannya dibenahi dari awal. Industri pengolahan juga akan lebih mudah menyerap hasil tangkapan nelayan," ujar Trenggono dalam siaran pers KKP yang dikutip di Jakarta.

Menurutnya, tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan terletak pada hilir atau pasar, melainkan pembenahan sektor hulu, mulai dari produksi, penanganan ikan, hingga penguatan ekosistem nelayan.

"Yang jadi soal sekarang ini bukan hilir kalau di perikanan, tapi soal pembenahan hulunya. Maka dari itu pemerintah lagi membenahi sektor hulu melalui program KNMP," ucap dia.

KKP menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia.

Tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik, yang mana 65 lokasi sudah rampung 100 persen.

KKP menyatakan Kepulauan Riau menjadi salah satu wilayah strategis pengembangan kampung nelayan merah putih mengingat karakteristik wilayah kepulauan, tingginya aktivitas sektor perikanan, serta kedekatannya dengan jalur perdagangan internasional.

Sejumlah lokasi KNMP yang tengah dikembangkan di Kepulauan Riau antara lain berada di Natuna dan Batam.

Konsep KNMP dikembangkan berbasis klaster yang menghubungkan kawasan nelayan, sentra distribusi, pelabuhan perikanan, hingga unit pengolahan ikan dan pasar ekspor.

Dengan sistem tersebut, hasil tangkapan nelayan disebut dapat ditangani lebih baik sejak pendaratan ikan hingga masuk ke rantai distribusi dan pengolahan sehingga kualitas mutu hasil tangkapan terjamin.

Menteri Trenggono menegaskan bahwa pemerintah ingin memastikan sumber daya perikanan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi nelayan lokal dan masyarakat pesisir agar produktivitas dan kesejahteraan nelayan meningkat.

"Program kampung nelayan merah putih ini peluang besar. Daerah harus aktif menangkap peluang itu supaya manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat nelayan," ujar Trenggono.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan

Jakarta (ANTARA) - Konsultan dan perencana keuangan Elvi Diana mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat proses penyaringan (screening) dan edukasi publik sebagai langkah preventif atau pencegahan praktik investasi ilegal.

Elvi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, menjelaskan pengawasan yang aktif dan sistematis penting untuk memastikan aktivitas investasi yang beredar di masyarakat tidak dimiliki, dipromosikan, atau didukung oleh pihak-pihak yang dapat memberi kesan legitimasi, termasuk pejabat maupun figur publik.

Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat perlindungan masyarakat dari investasi ilegal yang kerap memanfaatkan popularitas tokoh tertentu untuk meyakinkan calon investor.

Pasalnya, publik figur memiliki pengaruh besar terhadap persepsi masyarakat. Dia berpendapat ada kecenderungan sebagian masyarakat mudah percaya tanpa melakukan pengecekan legalitas lebih lanjut bila suatu produk dipromosikan oleh tokoh yang dikenal luas.

“OJK tidak cukup hanya mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. OJK harus aktif melakukan screening terhadap aktivitas investasi yang mencurigakan,” kata Elvi.

Ia mengatakan pengawasan preventif menjadi kunci penting agar potensi kerugian masyarakat dapat ditekan sejak dini.

Deteksi awal terhadap aktivitas investasi yang tidak sesuai ketentuan dinilai perlu dilakukan secara berkala agar masyarakat semakin terlindungi.

“Fungsi pengawasan harus dijalankan secara aktif dan sistematis,” tambahnya.

Elvi mendorong penguatan koordinasi antara OJK, aparat penegak hukum, lembaga intelijen keuangan, dan platform digital untuk mendeteksi lebih awal pola promosi investasi ilegal yang menggunakan nama besar tokoh tertentu.

Selain pengawasan, Elvi juga menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat. Ia menilai publik perlu terus didorong untuk memeriksa legalitas investasi secara mandiri, memahami risiko produk keuangan, serta tidak mudah tergiur janji keuntungan besar dalam waktu singkat.

Dia menyebut literasi keuangan tetap menjadi benteng utama untuk mencegah masyarakat terjebak dalam investasi ilegal.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencetak level 5,61 persen pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh meningkatnya mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi serta stimulus yang digelontorkan pemerintah turut mendorong konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta.

Di sisi lain, belanja pemerintah berkontribusi sebesar 1,26 persen pada kinerja pertumbuhan triwulan I, dengan pertumbuhan sebesar 21,81 persen.

Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Menurut dia, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah juga terus menjalankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sejak awal tahun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai peran sektor swasta perlu diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 yang ditopang lonjakan belanja pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kenaikan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi front loading untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik.

“Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada kuartal I turut ditopang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pencairan tunjangan hari raya (THR) yang membantu menjaga konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen pada kuartal I 2026, tertinggi dalam sekitar 10 tahun terakhir.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,96 persen, ekspor tumbuh 0,9 persen, dan impor meningkat 7,18 persen.

Lonjakan belanja negara tersebut merupakan bagian dari strategi jump start economy pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan efek berganda terhadap konsumsi maupun investasi domestik.

Dipo menilai strategi tersebut cukup membantu menopang aktivitas ekonomi dan investasi pada awal tahun.

“Belanja pemerintah naik sekitar 22 persen ditopang oleh MBG dan THR, sementara PMTB sebesar 28 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) didorong oleh pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Namun, Dipo mengingatkan ruang fiskal pemerintah tetap terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya perlu semakin ditopang investasi sektor swasta.

Menurut dia, kepastian usaha dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha agar investasi terus tumbuh.

Dipo juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 sangat terbantu momentum Lebaran yang mendorong belanja masyarakat. Namun, menurut dia, kondisi sektor manufaktur masih perlu dicermati.

“Konsumsi sepertinya sangat dibantu oleh periode Lebaran, namun, dari Februari hingga April, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun. Angka terakhir bahkan di bawah level 50, artinya ada kontraksi di industri manufaktur,” ujarnya.

Karena itu, ia mengingatkan penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja formal perlu terus ditingkatkan untuk menjaga konsumsi domestik secara berkelanjutan.

“Peran swasta jelas harus ditingkatkan. Kepastian usaha juga menjadi faktor kunci agar swasta bisa terus berinvestasi,” ucap Dipo.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga mengatakan belanja pemerintah yang ekspansif memang dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada dasarnya bertujuan meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

“Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan,” ujar Esther.

Namun, ia menilai efek berganda dari belanja negara sekitar Rp815 triliun masih perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

“Uang hasil pajak dan penerbitan utang negara tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan menciptakan investasi yang menghasilkan lapangan kerja dan memberi insentif bagi sektor-sektor produktif,” ungkapnya.

Ia menambahkan belanja pemerintah yang ekspansif tetap perlu dijaga agar tidak memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran dalam jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Sovereign green fund bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan simbol dari keseriusan negara dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat

Jakarta (ANTARA) - Perubahan lanskap energi dunia dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa energi bukan lagi sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan bagian penting dari strategi geopolitik global.

Konflik Rusia dan Ukraina menjadi titik balik yang mengguncang stabilitas energi internasional. Harga minyak mentah dunia sempat melonjak hingga di atas 120 dolar AS per barel pada Juni 2022 berdasarkan data US Energy Information Administration.

Di saat yang sama, harga gas di Eropa meningkat lebih dari 300 persen dibandingkan tahun sebelumnya menurut International Monetary Fund (2022). Dampaknya terasa luas terhadap inflasi global dan perlambatan ekonomi dunia yang hanya tumbuh sekitar 3,4 persen pada 2022 berdasarkan World Economic Outlook IMF 2023.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebergantungan terhadap energi fosil lintas negara membawa risiko ekonomi yang sangat besar. Ketika konflik geopolitik muncul, negara-negara pengimpor energi akan menjadi pihak yang paling rentan. Ancaman itu semakin nyata karena sekitar 20 persen pasokan minyak dunia atau sekitar 17 juta–20 juta barel per hari melewati Selat Hormuz menurut US Energy Information Administration (2023).

World Bank dalam Commodity Markets Outlook (2023) bahkan memperingatkan bahwa gangguan di kawasan tersebut dapat memicu kenaikan harga minyak global hingga 30–50 persen dalam waktu singkat.

Indonesia tidak berada di luar pusaran tekanan tersebut. Kebergantungan terhadap impor migas masih cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa impor migas Indonesia mencapai 36,2 miliar dolar AS pada 2023 dan menjadi salah satu penyumbang utama defisit neraca perdagangan migas nasional.

Di sisi lain, beban subsidi energi juga melonjak tajam. Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi energi mencapai lebih dari Rp339 triliun pada 2022 akibat gejolak harga energi global.

Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan energi bukan hanya isu lingkungan, tetapi telah menjadi persoalan fiskal dan ketahanan ekonomi nasional. Ketika harga energi global bergejolak, ruang fiskal negara ikut tertekan. Dalam kondisi seperti itu, Indonesia membutuhkan strategi pembiayaan baru yang tidak hanya mampu menopang transisi energi, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.

Instrumen strategis

Di tengah tantangan tersebut, sovereign green fund atau dana hijau negara menjadi salah satu instrumen yang semakin relevan. Pada dasarnya, sovereign green fund merupakan dana investasi milik negara yang secara khusus diarahkan untuk mendukung proyek-proyek berkelanjutan, terutama energi bersih dan transisi hijau.

Konsep ini sebenarnya merupakan evolusi dari sovereign wealth fund yang telah berkembang sejak akhir abad ke-20. Salah satu contoh paling sukses adalah Government Pension Fund Global milik Norwegia yang dibentuk pada 1990 dan mulai aktif berinvestasi global sejak 2001. Hingga 2023, nilai aset dana tersebut mencapai lebih dari 1,4 triliun dolar AS dengan sebagian investasi mulai diarahkan ke sektor energi bersih dan keberlanjutan berdasarkan Laporan Tahunan GPFG 2023.

Momentum pengembangan dana hijau semakin menguat setelah Paris Agreement yang mendorong dunia mempercepat transisi energi. International Energy Agency dalam World Energy Outlook (2023) memperkirakan kebutuhan investasi transisi energi global mencapai lebih dari 4 triliun dolar AS per tahun hingga 2030. Angka tersebut menunjukkan bahwa transformasi energi dunia membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar dan berjangka panjang.

Bagi Indonesia, kebutuhan investasi tersebut juga tidak kecil. International Renewable Energy Agency (IRENA) memperkirakan Indonesia membutuhkan investasi lebih dari 1 triliun dolar AS hingga 2050 untuk mencapai target net zero emissions.

Tantangannya, kapasitas fiskal nasional masih relatif terbatas dengan rasio pajak Indonesia yang berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB menurut World Bank (2023). Artinya, kebergantungan semata pada APBN tidak akan cukup untuk membiayai seluruh agenda transisi energi nasional.

Karena itu, sovereign green fund dapat menjadi jembatan strategis antara kebutuhan investasi besar dan keterbatasan fiskal negara. Dana ini dapat menghimpun berbagai sumber pembiayaan mulai dari green bonds, green sukuk, investasi swasta, blended finance, hingga kerja sama internasional. Dengan adanya instrumen khusus tersebut, proyek-proyek energi terbarukan dapat memperoleh dukungan pendanaan yang lebih stabil dan terarah.

Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi awal melalui pembentukan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, fokus terhadap pembiayaan hijau masih perlu diperkuat dengan desain kelembagaan yang lebih spesifik, transparan, dan akuntabel agar mampu menjadi motor utama transisi energi nasional.

Menjaga kedaulatan

Kedaulatan energi hari ini tidak lagi sekadar berbicara tentang kemampuan menyediakan listrik atau bahan bakar bagi masyarakat. Kedaulatan energi juga menyangkut kendali terhadap teknologi, investasi, rantai pasok, dan arah kebijakan energi nasional.

Negara-negara besar saat ini berlomba menguasai rantai pasok energi hijau dunia. Investasi global pada sektor energi terbarukan terus meningkat setiap tahun, termasuk dalam industri baterai kendaraan listrik, panel surya, dan mineral kritis. International Renewable Energy Agency mencatat bahwa investasi energi hijau global telah mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya dan terus tumbuh seiring percepatan transisi energi dunia.

Dalam situasi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar sekaligus tantangan besar. Indonesia memiliki sumber daya alam strategis seperti nikel, bauksit, panas bumi, dan bioenergi yang dapat menjadi fondasi ekonomi hijau nasional. Namun tanpa strategi pembiayaan yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pemasok bahan mentah tanpa menikmati nilai tambah industri hijau global.

Karena itu, sovereign green fund perlu diarahkan bukan hanya untuk membangun pembangkit energi bersih, tetapi juga memperkuat hilirisasi industri hijau nasional. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik, panel surya, bioenergi berbasis sumber daya lokal, hingga riset teknologi energi domestik harus menjadi bagian penting dari agenda besar tersebut.

Dengan dukungan pembiayaan domestik yang kuat, Indonesia akan memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menentukan arah kebijakan energi dan memilih mitra strategis internasional. Ketergantungan terhadap pembiayaan asing pun dapat dikurangi sehingga agenda transisi energi nasional tetap berada dalam kendali kepentingan nasional.

Lebih jauh lagi, transisi energi juga dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan industri hijau berpotensi menciptakan lapangan kerja, memperluas investasi, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Karena itu, sovereign green fund sejatinya bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi bagian dari strategi besar membangun kemandirian ekonomi Indonesia di masa depan.

Pada akhirnya, kedaulatan energi bukan lagi hanya soal menjaga pasokan listrik tetap menyala, tetapi tentang siapa yang mampu mengendalikan arah masa depan ekonomi dan energi nasionalnya sendiri.

Indonesia sesungguhnya memiliki modal besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau dunia, namun demikian untuk merealisasikan potensi tersebut membutuhkan keberanian membangun strategi yang visioner, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Menatap masa depan

Meski menjanjikan, pembentukan dana hijau untuk pembiayaan energi berkelanjutan bukan tanpa tantangan. Salah satu isu utama adalah tata kelola. Tanpa sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel, dana ini berisiko menjadi tidak efektif atau bahkan disalahgunakan.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa keberhasilan dana semacam ini sangat bergantung pada governance yang kuat, termasuk mekanisme pengawasan independen, pelaporan yang transparan, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Indonesia perlu belajar dari praktik terbaik global sekaligus menyesuaikannya dengan konteks domestik.

Selain itu, tantangan lainnya adalah memastikan keberlanjutan sumber pendanaan. Pemerintah perlu merancang skema yang tidak hanya bergantung pada satu sumber, tetapi mampu mengintegrasikan berbagai instrumen, seperti pajak karbon, green sukuk, hingga pembiayaan berbasis blended finance.

Dari sisi regulasi, harmonisasi kebijakan lintas sektor juga menjadi kunci. Transisi energi melibatkan banyak aktor, mulai dari kementerian, BUMN, hingga sektor swasta. Tanpa koordinasi yang baik, potensi sovereign green fund tidak akan optimal.

Pada akhirnya, transisi energi adalah perjalanan panjang yang membutuhkan visi, komitmen, dan keberanian untuk berinovasi. Sovereign green fund bukan sekadar instrumen keuangan, melainkan simbol dari keseriusan negara dalam membangun masa depan energi yang berkelanjutan dan berdaulat.

Indonesia memiliki semua prasyarat untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi hijau global: sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta posisi strategis dalam rantai pasok global. Namun, tanpa strategi pembiayaan yang tepat, potensi tersebut bisa saja tidak optimal.

*) Dr M Lucky Akbar,ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut industri pupuk nasional semakin kuat setelah ekspor ke Australia, sementara harga pupuk dalam negeri berhasil turun 20 persen.

Amran mengatakan pemerintah mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen tanpa tambahan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia Alhamdulillah harga pupuknya turun 20 persen. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia," kata Amran di sela pelepasan ekspor perdana produk urea PT Pupuk Indonesia (Persero) melalui PT Pupuk Kalimantan Timur ke Australia di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Dia menyampaikan kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton untuk memperluas akses petani.

"Volume pupuk bertambah. Inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi (diantaranya),” ujar Amran.

Menurutnya Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

Di saat yang sama, pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Pelepasan tersebut menjadi tonggak baru penguatan kerja sama sektor pupuk melalui skema government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia.

Lebih lanjut Amran menyebutkan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

Setelah Australia, pemerintah mulai mengarahkan penguatan pasar ekspor pupuk nasional ke sejumlah negara strategis lain seperti India, Filipina, Brasil, dan Bangladesh.

Di tempat yang sama, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.

Ia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

Dia juga mengaku bangga mendapat dukungan ketahanan pangan dari Indonesia. Yang mana pupuk itu akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan.

"Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” kata Gita Kamath.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan lonjakan belanja pemerintah di kuartal I 2026 untuk menjaga momentum ekonomi supaya tak melambat di awal tahun.

"Lonjakan belanja pemerintah di kuartal I ini memang sengaja didorong lebih awal. Pemerintah tampaknya membaca bahwa tekanan ekonomi global mulai terasa ke domestik. Ekspor belum kuat, investasi swasta masih tertahan, sementara rupiah juga sedang mengalami tekanan. Dalam situasi seperti itu, fiskal akhirnya dipakai untuk menjaga momentum ekonomi supaya tidak melambat terlalu dalam di awal tahun," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di kuartal I 2026. Di balik angka ini, terdapat lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, lonjakan belanja ini ditopang momen Lebaran, tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah termasuk makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan lebih masif.

Hal ini berarti pemerintah sedang mengambil peran besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan total belanja.

Efek dari keputusan tersebut terasa ke konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, hingga makanan dan minuman.

"Langkah ini cukup wajar dalam kondisi sekarang. Ketika sektor swasta belum terlalu kuat bergerak, pemerintah memang biasanya menjadi penyangga sementara. Kalau belanja negara tidak dipercepat di awal tahun, kemungkinan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi itu," kata Yusuf.

Kendati demikian, lanjutnya, hal yang perlu dilakukan pemerintah ialah menjaga agar ruang fiskal tak terlalu longgar, mengingat defisit APBN di awal tahun sudah cukup berat.

Selain itu, menimbang efek stimulus THR dan momentum Lebaran yang sifatnya sementara, dia berpendapat tantangan sesungguhnya justru mulai terlihat pascakuartal I 2026.

Dalam konteks ini, pemerintah dinilai harus bisa memastikan mesin pertumbuhan berikutnya datang dari sektor swasta melalui investasi, ekspor, maupun konsumsi masyarakat agar benar-benar pulih.

"Jadi, saya melihat kuartal I ini lebih seperti dorongan awal supaya ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan global yang cukup berat. Tetapi, untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat sampai akhir tahun, yang lebih penting nanti adalah bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan kepastian kebijakan supaya sektor swasta mulai kembali ekspansif," ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Melalui Astra Women Network, kami berharap semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa

Jakarta (ANTARA) - Direktur Astra Gita Tiffani Boer menyatakan komitmen memperkuat pengembangan kepemimpinan perempuan di lingkungan Grup Astra, salah satunya dengan menggelar Astra Women Network 2026.

“Astra berkomitmen untuk terus mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif dan membuka lebih banyak peluang bagi perempuan untuk berperan dan berkontribusi secara optimal dalam organisasi,” ujar Gita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Astra Women Network 2026 mengangkat tema “Women Empowered: From Empowerment to Impact”.

Tema ini, kata dia, mencerminkan semangat Astra bahwa pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada terbukanya kesempatan untuk berkembang, tetapi melalui kontribusi dan dampak nyata bagi lingkungan, perusahaan, dan bangsa.

“Melalui Astra Women Network, kami berharap akan semakin banyak Perempuan Astra yang berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan, perusahaan maupun bangsa," ujar Gita.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti turut hadir dalam acara tersebut. Ia memberikan semangat kepada perempuan di Indonesia untuk berdaya dan memberikan manfaat bagi sekitarnya.

Menurut Diana, Astra Women Network menghadirkan ruang kolaborasi, pembelajaran dan penguatan kapasitas perempuan Indonesia.

“Inisiatif ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan bukan lagi sekadar agenda sosial, tetapi telah menjadi bagian penting dari strategi pembangunan sumber daya manusia dan keberlanjutan bangsa," ujar Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti.

Hingga tahun 2025, representasi karyawan perempuan di Grup Astra pada posisi supervisor ke atas mencapai 20,33 persen.

Selain itu, terdapat 33 perempuan yang menjabat sebagai Direktur di Grup Astra atau setara dengan 17,37 persen dari total jajaran direksi.

Adapun dalam kegiatan sosial, Perempuan Astra telah terlibat dalam berbagai kegiatan seperti kolaborasi Hari Anak Nasional bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, aksi menanam mangrove di Desa Sejahtera Astra Pulau Pramuka, keterlibatan aktif pada kegiatan Workshop Lingkungan Astra di Desa Sejahtera Astra Cidadap Padalarang, kegiatan sosial bersama anak-anak penyintas kanker, hingga mengajar di sekolah binaan Yayasan Astra dan Desa Sejahtera Astra Sumba Timur.

Komunitas Perempuan Astra diharapkan dapat menjadi wadah kolaborasi, berbagi inspirasi, dan support system bagi perempuan di seluruh ekosistem Grup Astra, sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

harga gabah bagus di atas Rp6.500, saya juga diminta cek pupuk, alhamdulillah pupuk lancar dan dapat diskon harga 20 persen

Banyuwangi (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menemui petani di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, untuk memastikan stok pupuk tersedia dan harga gabah tetap di level aman.

"Saya diminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek harga gabah, tadi harga gabah bagus di atas Rp6.500, saya juga diminta cek pupuk, alhamdulillah pupuk lancar dan dapat diskon harga 20 persen," Menko Zulhas saat kegiatan Rembuk Tani di Desa Karangbendo Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi, Kamis.

Ia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo sebelumnya telah menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen sejak tahun lalu, seperti pupuk jenis urea yang semula Rp112.500 per sak (50 kg) menjadi Rp90.000 per sak, sedangkan pupuk NPK juga turun dari Rp115.000 per sak menjadi Rp92.000 per sak.

"Saya cek penyaluran juga tidak kurang-kurang, berarti sudah benar, dan berati pula programnya berhasil," kata Menko Zulhas.

Sementara itu, Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob mengemukakan realisasi penebusan pupuk subsidi di Jawa Timur cukup tinggi, dan hingga saat ini telah mencapai hampir 50 persen dari total alokasi sekitar 2 juta ton.

"Banyuwangi juga termasuk di dalamnya, itu penyerapannya sudah 50 persen, dengan begitu ini menunjukkan bahwa kelancaran penyaluran, daya beli petani cukup baik," ujarnya.

Ketua Kelompok Tani Sumber Urip Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari, Muhammad Sayidi mengaku bersyukur karena program pemerintah menguntungkan bagi petani, dan kondisi pupuk saat ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya.

"Sekarang ini tidak ada istilah kelangkaan pupuk, tidak ada keluhan dari petani. Jadi, petani butuh, pupuk tersedia," katanya.

Sayidi juga menyebutkan harga gabah di tingkat petani saat ini baik dan berada di atas harga pembelian pemerintah (HPP) yakni Rp6.500, dan bahkan ada yang menyentuh di harga Rp7.000 per kilogram.

"Alhamdulillah, terima kasih Bapak Presiden, pupuk tidak ada kendala, pupuk banyak dan harganya turun dan harga gabah juga bagus," ujarnya.

Dalam kesempatan itu,, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Dirut Petrokimia Gresik menyerahkan bantuan dua ton pupuk nonsubsidi kepada Kelompok Tani Sumber Urip, Desa Watukebo Kecamatan Blimbingsari.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026