Melalui Bank Saqu Sunrise Society, kami membangun engagement berbasis nilai yang relevan dengan segmen nasabah produktif

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Saqu Indonesia menghadirkan program Sunrise Society Vol.4 “The Circle” untuk membangun partisipasi aktif atau engagement berbasis komunitas, selaras dengan strategi yang menargetkan generasi produktif dan solopreneur sebagai motor pertumbuhan.

Sejak diperkenalkan pada Juli 2025, Bank Saqu Sunrise Society telah menjangkau sekitar 1.200 peserta dan menggandeng sekitar 56 komunitas aktif. Adapun sepanjang 2025, jumlah nasabah Bank Saqu mencapai lebih dari 3,2 juta, dengan sekitar 40 persen berasal dari solopreneur dan generasi produktif.

“Melalui Bank Saqu Sunrise Society, kami membangun engagement berbasis nilai yang relevan dengan segmen nasabah produktif yang menjadi fokus pertumbuhan Bank Saqu,” Head of Corporate Communication & Marketing Bank Saqu Willy Apriando dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut perseroan, pendekatan berbasis komunitas menunjukkan relevansi yang kuat terhadap pertumbuhan nasabah Bank Saqu.

Interaksi komunitas ini tidak hanya meningkatkan brand engagement, tetapi juga mendorong akuisisi dan aktivasi produk secara organik.

Bank Saqu melihat bahwa keterlibatan berbasis gaya hidup (lifestyle) menciptakan hubungan yang lebih kuat dibandingkan pendekatan promosi konvensional.

Sunrise Society Vol.4 “The Circle” yang digelar pada Sabtu (14/2) di area parkir Kuningan City Jakarta, mengusung konsep “One Loop, Two Movements: Run & Ride”.

Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 200 peserta yang terdiri dari komunitas lari, komunitas sepeda, nasabah serta karyawan Bank Saqu.

Menurut perseroan, konsep One Loop, Two Movements yang mempertemukan lari dan bersepeda dalam satu lintasan menjadi simbol kolaborasi lintas komunitas, sebuah refleksi dari bagaimana ekosistem dibangun melalui kebersamaan dan konsistensi.

Bank Saqu meyakini gaya hidup aktif dan kebiasaan finansial saling berkaitan. Disiplin dalam membangun rutinitas sehat memiliki prinsip yang sama dengan membangun ketahanan finansial, dimulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten.

Ke depan, Bank Saqu menyampaikan bahwa pihaknya terus mengembangkan Sunrise Society sebagai platform gaya hidup aktif yang mengajak masyarakat memulai hari dengan bergerak, membangun koneksi dan menumbuhkan semangat hidup yang lebih produktif.

Inisiatif ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan berkelanjutan sekaligus memperkuat relevansi Bank Saqu di tengah generasi produktif yang mengedepankan keseimbangan hidup dan finansial.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Pertumbuhan ekonomi yang sejati harus mampu melindungi keberlangsungan masa depan bangsa, menjaga akal sehat masyarakat dari informasi menyesatkan, serta memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap kesejahteraan yang bermartabat

Jakarta (ANTARA) - Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,11 persen pada tahun 2025 sejatinya adalah sebuah prestasi di tengah kelesuan global. Namun angka ini sekaligus menjadi lonceng pengingat bahwa kita sedang berjalan di tempat dalam jebakan pertumbuhan yang medioker.

Jika ambisi menuju Indonesia Emas 2045 ingin tetap relevan, target pertumbuhan delapan persen bukan lagi sekadar retorika politik, melainkan kebutuhan eksistensial untuk meloloskan diri dari middle income trap.

Tantangan utamanya ada pada trilema anggaran: kebutuhan belanja besar untuk infrastruktur dan kesejahteraan, menjaga defisit agar tetap aman, serta ruang pajak yang terbatas agar rakyat tidak terbebani.

Menghadapi hal ini, Indonesia memerlukan resep ekonomi yang lebih berani, sebuah manifestasi "Soemitronomiks" modern yang mampu mengorkestrasi seluruh komponen Produk Domestik Bruto secara terukur.

Pembedahan terhadap rumus fundamental PDB = C + I + G + (X - M) memberikan peta jalan yang jelas bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Variabel pertama, konsumsi rumah tangga (C). Konsumsi rakyat tidak akan naik jika mereka masih terjebak utang konsumtif.

Di sinilah urgensi memutus rantai pinjaman daring yang destruktif menjadi langkah fundamental. Transformasi dari perilaku konsumsi berbasis utang menuju kemandirian sipil melalui literasi keuangan keluarga yang kokoh adalah fondasi utama.

Masyarakat harus didorong untuk mengadopsi kerangka pengambilan keputusan yang menjaga lima pilar utama: agama, kehidupan, keturunan, akal, dan harta. Dengan terjaganya pilar-pilar ini, konsumsi yang tercipta bukan lagi sekadar belanja impulsif yang menguntungkan platform asing, melainkan konsumsi produktif yang menggerakkan ekonomi lokal dan memperkuat daya tahan domestik terhadap gejolak global.

Variabel kedua, investasi (I). Investasi seringkali terhambat oleh kredit menganggur di perbankan nasional.

Perbankan Indonesia harus bertransformasi menjadi pure intermediary sejati yang tidak hanya pasif menunggu nasabah, tetapi aktif menjemput bola dan melakukan mitigasi risiko yang lebih cerdas.

Salah satu hambatan utama investasi di sektor UMKM adalah lemahnya akuntabilitas keuangan yang membuat mereka sulit mengakses permodalan. Solusinya adalah standardisasi model pelaporan keuangan yang mampu menyajikan laporan laba rugi, neraca, dan arus kas secara otomatis dan sederhana bagi pelaku usaha mikro.

Ketika UMKM menjadi bankabel, aliran investasi akan mengalir deras ke sektor riil, menciptakan lapangan kerja yang luas, dan memberikan efek pengganda yang jauh lebih besar daripada sekadar investasi di pasar modal yang spekulatif.

Dalam konteks keadilan produktif, instrumen keuangan syariah seperti wakaf saham sementara dapat menjadi terobosan untuk memperkuat kepemilikan aset di tangan pekerja.

Dengan mengintegrasikan wakaf saham dalam struktur korporasi, kita tidak hanya mendorong investasi yang berkelanjutan tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dinikmati secara merata oleh mereka yang berada di garis depan produksi. Ini adalah antitesis dari kapitalisme predator yang selama ini memperlebar jurang ketimpangan.

Sinkronisasi

Selain itu, sinkronisasi antara koperasi dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus dijadikan ujung tombak untuk menggerakkan ekonomi dari pinggiran. Desa mandiri yang mampu mengelola potensinya sendiri secara profesional akan menjadi mesin pertumbuhan baru yang mampu mendesentralisasikan PDB sehingga tidak lagi hanya bertumpu pada pulau Jawa.

Variabel Belanja Pemerintah (G) harus dinavigasi dengan ketajaman yang luar biasa melalui semangat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi bukan berarti pemotongan anggaran yang membabi buta, melainkan pengalihan belanja dari pos seremonial yang tidak produktif menuju penguatan sektor-sektor strategis seperti kedaulatan pangan.

Pembentukan holding pangan yang solid adalah warisan ekonomi terpenting bagi generasi mendatang. Kita harus belajar dari tren global di mana tokoh-tokoh besar mulai berinvestasi secara masif di sektor pertanian.

Indonesia, dengan kekayaan agrarisnya, harus mampu mentransformasi sektor pertanian dari cara tradisional menuju korporatisasi pertanian modern yang efisien. Kedaulatan pangan bukan hanya soal perut, tetapi juga soal menjaga stabilitas harga domestik yang secara langsung akan melindungi daya beli masyarakat dari inflasi pangan.

Sementara itu, untuk memperkuat variabel Net Ekspor (X - M), penguatan nilai tukar rupiah harus dilakukan secara fundamental melalui hilirisasi dan diversifikasi produk ekspor. Kita tidak boleh lagi merasa puas hanya dengan menjual kekayaan alam mentah.

Strategi ini harus didukung oleh kualitas layanan publik yang efisien dan biaya logistik yang kompetitif. Penghematan biaya layanan melalui digitalisasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi akan menjadi insentif non-fiskal yang sangat kuat bagi para eksportir.

Rupiah yang stabil bukan didapat dari intervensi pasar uang semata, melainkan dari neraca perdagangan yang sehat dan kemandirian industri dalam negeri yang mampu mensubstitusi barang impor secara berkualitas.

Menggabungkan dua mesin penggerak ekonomi; sektor swasta yang lincah dan negara yang hadir sebagai penjamin keadilan, adalah kunci utama untuk mencapai target delapan persen.

Strategi "dua mesin" ini memungkinkan terciptanya pertumbuhan yang tinggi sekaligus pemerataan yang nyata. Stabilitas nasional yang dinamis hanya akan terwujud jika setiap warga negara merasakan manfaat langsung dari kenaikan angka PDB di atas kertas.

Pertumbuhan ekonomi yang sejati harus mampu melindungi keberlangsungan masa depan bangsa, menjaga akal sehat masyarakat dari informasi menyesatkan, serta memastikan setiap keluarga memiliki akses terhadap kesejahteraan yang bermartabat.

Pada akhirnya, keluar dari pusaran trilema anggaran membutuhkan kepemimpinan yang berani mengambil keputusan sulit namun tetap membumi. Lompatan dari 5,11 persen menuju delapan persen memang nampak bombastis, namun ia sangat realistik jika seluruh instrumen ekonomi diarahkan pada penguatan fundamental rakyat dan efisiensi birokrasi yang radikal.

Dengan mengintegrasikan kemandirian sipil, optimalisasi intermediasi perbankan, kedaulatan pangan melalui sinergi desa, dan efisiensi belanja negara, Indonesia akan memiliki napas baru untuk berlari kencang.

Ini bukan sekadar soal angka statistik, melainkan sebagai pembuktian bahwa Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk mengatur rumah tangganya sendiri menuju masa depan yang lebih gemilang dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

*) Baratadewa Sakti P, praktisi keuangan keluarga & pendamping keuangan bisnis UMKM

Copyright © ANTARA 2026

Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi pada rekening tersebut, termasuk jika digunakan untuk tindak pidana

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik jual beli rekening dalam bentuk apa pun, merespons masih maraknya praktik tersebut di media sosial.

“Pemilik rekening tetap bertanggung jawab secara hukum atas setiap transaksi yang terjadi pada rekening tersebut, termasuk apabila digunakan untuk tindak pidana,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dian menyampaikan OJK telah meminta perbankan untuk terus meningkatkan berbagai upaya edukasi kepada masyarakat mengenai adanya konsekuensi hukum atas praktik jual beli rekening.

Koordinasi juga terus dilakukan dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), aparat penegak hukum (APH) dan penyedia jasa keuangan (PJK) melalui pertukaran informasi secara berkala dalam penanganan penyalahgunaan rekening guna menjaga integritas sistem keuangan dan melindungi masyarakat.

Selain itu, OJK meminta bank senantiasa untuk melakukan upaya penguatan parameter-parameter yang dapat digunakan untuk mendeteksi awal penggunaan rekening yang tidak sesuai dengan ketentuan, serta secara berkala melakukan pengawasan terhadap rekening dan pengkinian profil nasabah yang selama ini telah dilakukan.

OJK menegaskan bahwa praktik jual beli rekening merupakan tindakan ilegal dan berisiko tinggi karena berpotensi digunakan untuk tindak pidana seperti penipuan dan pencucian uang.

Praktik tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Anti Pencucian uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM).

OJK telah mengatur secara tegas melalui POJK Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU, PPT, dan PPPSPM, antara lain memastikan bahwa calon nasabah atau nasabah yang membuka usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan pemilik manfaat (beneficial owner).

Aturan tersebut juga mewajibkan PJK menerapkan prinsip mengenali nasabah (know your customer/KYC) secara ketat, khususnya dalam penerapan customer due diligence (CDD), pemantauan transaksi, dan profiling nasabah.

“Berdasarkan penilaian risiko APU, PPT, dan PPPSPM dengan merujuk terhadap POJK APU, PPT, dan PPPSPM, OJK terus mendorong bank untuk melakukan tindak lanjut terhadap pemilik rekening yang diidentifikasi diperjualbelikan antara lain dengan pembatasan akses terhadap fasilitas perbankan,” tutup Dian.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kolaborasi yang bertanggung jawab antara perbankan dan pindar menjadi kunci untuk menjangkau segmen yang belum terlayani optimal

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) bersama Mandala Consulting meluncurkan buku putih (white paper) yang menyoroti potensi perluasan akses kredit melalui kolaborasi perbankan dan platform pinjaman daring (pindar) untuk memperluas akses pembiayaan ke masyarakat.

Sekretaris Jenderal Aftech Firlie Ganinduto mengatakan stagnasi akses kredit mencerminkan keterbatasan sistem pembiayaan formal dalam menjangkau segmen masyarakat yang belum memanfaatkan layanan keuangan secara maksimal (underbanked). Menurut dia, kolaborasi lintas kanal pembiayaan diperlukan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Perluasan akses kredit tidak dapat bergantung pada satu kanal saja. Kolaborasi yang bertanggung jawab antara perbankan dan pindar menjadi kunci untuk menjangkau segmen yang belum terlayani optimal, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat,” ujar Firlie dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Sabtu.

White paper berjudul Mendorong Perluasan Akses Kredit melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Pindar yang diluncurkan Aftech dan Mandala Consulting tersebut membahas kesenjangan akses kredit formal sekaligus peluang sinergi antara bank dan fintech peer-to-peer (P2P) lending untuk mendorong inklusi keuangan dan pembiayaan produktif, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penyusunan buku putih tersebut, kata Firlie, dilatarbelakangi oleh tren meningkatnya kemitraan antara perbankan dan pindar dalam beberapa tahun terakhir. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan peran bank sebagai sumber pendanaan utama bagi pindar terus meningkat secara signifikan, dari hanya Rp4,5 triliun pada 2021 menjadi Rp46,1 triliun pada 2024.

“Perkembangan ini mencerminkan peningkatan kepercayaan perbankan terhadap model bisnis pindar, sekaligus menegaskan urgensi kerangka kolaborasi yang lebih terstruktur, bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang,” ujar dia.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PMVL) OJK Jasmi menyampaikan bahwa kolaborasi perbankan dan industri pindar memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara inklusif dan bertanggung jawab, dengan tetap mengedepankan penguatan tata kelola, manajemen risiko, kemanfaatan dan perlindungan konsumen.

Sinergi lintas lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat memperluas akses alternatif pembiayaan kepada masyarakat, khususnya UMKM.

CEO Mandala Consulting Manggala Putra Santosa mengungkapkan peningkatan rasio kredit sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui penguatan konsumsi, investasi, dan produktivitas.

Data World Bank menunjukkan sekitar 48 persen penduduk dewasa Indonesia masih underbanked, sementara data SNLIK OJK mencatat inklusi keuangan perbankan baru mencapai sekitar 70 persen pada 2025.

Artinya, masih ada sekitar 30 persen orang dewasa di Indonesia masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal. ​​​​

Kepala Departemen P2P Lending Aftech sekaligus Direktur Utama Easycash Nucky Poedjiardjo mengatakan kolaborasi bank dan pindar perlu diimbangi penguatan tata kelola dan kepatuhan agar sejalan dengan standar perbankan.

Menurut dia, jika dikelola secara hati-hati, sinergi tersebut dapat menjadi jembatan pembiayaan bagi masyarakat yang belum memiliki rekam jejak kredit formal dan mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

“Kami percaya platform pindar yang kredibel sudah memiliki kesiapan untuk mengimbangi standar perbankan. Sebenarnya saat ini sudah banyak contoh platform pindar dengan tata kelola yang baik dan dapat menjadi acuan bagi industri," ujarnya.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Bank OCBC NISP Tbk (OCBC) melalui Unit Usaha Syariah (UUS) mencatat pertumbuhan signifikan volume gramasi emas yang dikelola sepanjang 2025 sebesar 506 persen (year-on-year/yoy) mencapai 771,2 kilogram, seiring meningkatnya minat nasabah menabung emas.

Di samping itu, jumlah nasabah tabungan emas di UUS OCBC atau OCBC Syariah pada periode yang sama juga tumbuh pesat yakni sebesar 223 persen (yoy).

“Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan solusi keuangan syariah yang mudah diakses, selaras dengan prinsip syariah, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi nasabah dan masyarakat,” kata Kepala UUS OCBC Mahendra Koesumawardhana dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Sepanjang 2025, Mahendra mengatakan UUS OCBC mencatatkan kinerja yang solid. Per 31 Desember 2025, total aset meningkat 20 persen (yoy) menjadi Rp13,2 triliun.

Pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp5,7 triliun. Mayoritas dana yang disalurkan digunakan untuk pembiayaan rumah atau KPR iB yang mencakup 52 persen dari total pembiayaan, sementara 48 persen lainnya dialokasikan untuk pembiayaan produktif.

Adapun dana pihak ketiga (DPK) tercatat tumbuh sebesar 27 persen (yoy) menjadi Rp10,9 triliun.

Dari sisi pengembangan layanan syariah, UUS OCBC menghadirkan fitur autodebit Tabungan Emas melalui OCBC Mobile guna memudahkan nasabah berinvestasi secara rutin dan konsisten.

Melalui fitur itu, nasabah dapat memilih frekuensi investasi yang fleksibel, mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing.

Dengan kemudahan itu, ia mengatakan tabungan emas dinilai menjadi solusi praktis bagi nasabah yang ingin membangun kebiasaan investasi secara disiplin dan berkelanjutan, khususnya untuk mencapai tujuan keuangan jangka menengah hingga panjang.

Sebagai bagian dari pengembangan layanan, UUS OCBC turut menghadirkan layanan Premier Banking dengan Solusi Syariah.

Layanan itu dirancang untuk membantu nasabah mengoptimalkan pertumbuhan aset sesuai prinsip syariah, sekaligus menyalurkan kebaikan melalui program wakaf berkelanjutan atas nama nasabah.

Melalui kerja sama dengan mitra terpercaya di bidang penyaluran dan pengelolaan wakaf, dana wakaf yang diberikan akan dimanfaatkan untuk memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Melalui program itu, sepanjang tahun 2025 UUS OCBC telah menyalurkan dana wakaf atas nama nasabah OCBC Premier Banking untuk pembangunan sarana air bersih di Lombok Tengah, NTB dan perbaikan sekolah SD Juara Jakarta Timur.

Selanjutnya dari sisi penguatan kontribusi sosial, UUS OCBC juga konsisten menjalankan beragam inisiatif sosial dan kemanusiaan berbasis nilai-nilai syariah. Total penyaluran dana kebajikan UUS OCBC sepanjang 2025 mencapai Rp2,59 miliar.

Sementara dana zakat atas bagi hasil nasabah dan zakat digital melalui OCBC Mobile pada 2025 tercatat sebesar Rp280,9 juta.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Pada tanggal tersebut layanan kantor cabang tidak beroperasi sama sekali

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengumumkan penyesuaian jadwal operasional kantor cabang dengan mengikuti jadwal libur dan cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah mulai Senin (16/2) hingga Selasa (17/2).

Pada tanggal tersebut layanan kantor cabang tidak beroperasi sama sekali. Namun, BCA tetap membuka layanan weekend banking pada Sabtu (14/2) dan Minggu (15/2). Adapun mulai Rabu (18/2), kantor cabang BCA kembali beroperasi normal.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu, menyampaikan bahwa perseroan senantiasa memastikan kesiapan untuk menemani dan melayani kebutuhan seluruh nasabah kapan pun dan di mana pun, termasuk pada periode libur dan cuti bersama Imlek 2026.

BCA tetap menyediakan berbagai solusi yang bisa diakses setiap saat melalui platform digital seperti myBCA, BCA mobile, KlikBCA, hingga 20 ribu lebih jaringan ATM BCA yang tetap beroperasi.

Selain itu, nasabah bisa memanfaatkan fitur cardless di BCA mobile dan myBCA untuk setor dan tarik tunai di ATM tanpa kartu.

Perseroan pun kembali mengimbau seluruh nasabah agar selalu berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan BCA.

BCA meminta nasabah untuk selalu menjaga kerahasiaan data perbankan. Apabila mendapatkan informasi yang mencurigakan, nasabah dapat menghubungi BCA pada kanal resmi seperti contact center Halo BCA 1500888, Aplikasi Halo BCA, WhatsApp Bank BCA 0811 1500 998, Instagram @goodlifebca, web chat www.bca.co.id, serta e-mail halobca@bca.co.id.

"Mewakili jajaran manajemen dan keluarga besar BCA, saya mengucapkan selamat memperingati Tahun Baru Imlek. Selamat menikmati momen ini untuk berkumpul dan berbagi kebahagiaan dengan keluarga, kerabat, serta orang-orang terdekat yang tercinta,” tutup Hendra Lembong.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Mengejar rasio pajak 12 persen ibarat mendaki gunung yang terlihat dekat saat langit cerah, padahal jalurnya terjal dan licin. Tetapi pendakian ini bukan mustahil.

Jakarta (ANTARA) - Target rasio pajak 12 persen terdengar sederhana, seperti angka bulat yang rapi dalam dokumen kebijakan.

Namun di balik itu, ada pekerjaan rumah struktural yang panjang. Perlu diingat bahwa mengejar angka tersebut bukan sekadar soal ambisi fiskal, melainkan tentang membenahi fondasi penerimaan negara secara menyeluruh.

Basis pajak yang sempit, kepatuhan yang belum merata, besarnya ekonomi informal, hingga praktik penghindaran yang kerap lebih kreatif daripada regulasi, menjadi realitas yang tidak bisa diabaikan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memilih pendekatan yang memadukan dimensi teknokratis dan politis dengan meningkatkan rasio perpajakan tanpa serta-merta menaikkan tarif, melainkan melalui pertumbuhan ekonomi, penguatan administrasi, dan pengetatan pengawasan.

Pilihan ini rasional, karena ruang fiskal Indonesia memang membutuhkan penguatan. Ketika penerimaan negara terbatas, berbagai agenda pembangunan, mulai dari bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, hilirisasi, program makan bergizi, hingga transisi energi, akan terasa berat.

APBN membutuhkan ruang napas yang lebih lega agar kebijakan publik tidak berjalan setengah hati.

Namun angka 12 persen tidak boleh diperlakukan sebagai mantra. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan rasio pajak Indonesia bergerak di sekitar 10 persen, dengan kisaran 10,38 persen pada 2022, 10,31 persen pada 2023, dan 10,08 persen pada 2024 sebagaimana dikutip dalam berbagai pemberitaan.

Di sisi lain, catatan OECD menyebut tax-to-GDP Indonesia sekitar 12 persen pada 2023 dengan definisi tertentu, yang tetap menempatkan Indonesia di bawah rata-rata Asia-Pasifik maupun negara-negara OECD.

Perbedaan metodologi ini penting dipahami agar publik tidak terjebak pada kesan bahwa satu angka tunggal bisa menjelaskan seluruh kondisi. Intinya jelas bahwa Indonesia masih tertinggal dan memerlukan kerja struktural untuk mengejarnya.

Salah satu risiko dalam perjalanan ini adalah kecenderungan menempatkan penindakan sebagai ujung tombak utama.

Pemberantasan Kongkalikong

Menkeu Purbaya menegaskan pentingnya pemberantasan kongkalikong dan penggelapan, termasuk melalui rotasi pegawai dan pembenahan internal.

Negara memang tidak boleh kalah dari mafia pajak. Namun, penegakan hukum yang keras tanpa reformasi sistem pelayanan dapat menimbulkan efek defensif dari dunia usaha.

Biaya kepatuhan berpotensi meningkat, sengketa melonjak, dan ketidakpastian bertambah. Dalam jangka panjang, penerimaan bisa menjadi bising tapi rapuh. Negara membutuhkan keseimbangan antara ketegasan dan kepercayaan.

Teknologi menjadi instrumen penting dalam agenda ini. Optimalisasi sistem Coretax dan pemanfaatan kecerdasan artifisial diarahkan untuk mendeteksi praktik seperti underinvoicing.

Salah satu contoh yang sering disebut adalah ekspor crude palm oil yang dilaporkan lebih rendah di dalam negeri, lalu dijual dengan harga lebih tinggi di luar negeri.

Pendekatan berbasis data dan analitik memang dapat mempersempit ruang manipulasi. Namun teknologi bukan tongkat sihir. Ini membutuhkan data yang bersih, integrasi antarlembaga antara otoritas pajak, bea cukai, perdagangan, dan perbankan serta tata kelola yang disiplin. Tanpa itu, sistem canggih berisiko menjadi sumber frustrasi baru.

Perbaikan rasio pajak juga tidak terlepas dari persepsi global. Dalam iklim internasional yang sensitif terhadap kualitas tata kelola, basis penerimaan yang lemah dapat meningkatkan persepsi risiko fiskal.

Sejumlah pemberitaan internasional, termasuk Reuters, sempat menyoroti kekhawatiran mengenai governance dan arah kebijakan fiskal Indonesia. Artinya, penguatan rasio pajak bukan hanya soal kas negara, tetapi juga menyangkut kredibilitas kebijakan dan kepercayaan investor.

Karena itu, patut dicermati strategi yang menekankan pemisahan tiga mesin utama mencakup perluasan basis, peningkatan kepatuhan, dan penutupan kebocoran.

Formalisasi UMKM

Ekstensifikasi basis dapat dilakukan melalui formalisasi pengusaha UMKM yang naik kelas, penguatan integrasi NIK dan NPWP, serta pengawasan aktivitas ekonomi digital.

Intensifikasi kepatuhan membutuhkan audit berbasis risiko dan penyederhanaan administrasi agar biaya kepatuhan turun. Sementara itu, penutupan kebocoran mensyaratkan agenda antikorupsi yang konsisten dan penguatan intelijen kepatuhan untuk menekan praktik manipulasi.

Pendekatan berbasis teknologi sebaiknya difokuskan pada pola perilaku yang berulang dan bernilai besar, seperti mismatch data impor-ekspor, skema faktur fiktif, penyalahgunaan insentif, atau penghindaran lintas negara.

Mengejar pelanggaran kecil secara sporadis hanya akan menguras energi tanpa dampak signifikan terhadap penerimaan. Desain kebijakan yang tepat sasaran jauh lebih efektif daripada penegakan yang menyebar tanpa prioritas.

Kenaikan rasio pajak yang berkelanjutan pada akhirnya bergantung pada desain sistem yang adil dan konsisten. Wajib pajak akan lebih patuh bila proses administrasi jelas, restitusi berjalan pasti, dan mekanisme keberatan atau banding transparan.

Ketegasan harus berjalan seiring dengan kepastian hukum. Di sinilah reformasi administratif memiliki arti yang sama pentingnya dengan penindakan.

Pengalaman historis, termasuk indikator yang ditunjukkan Bank Dunia mengenai tax revenue Indonesia sebagai persentase PDB, memperlihatkan bahwa peningkatan rasio pajak bukan proses instan.

Lonjakan yang dipaksakan berisiko menekan ekonomi formal atau memunculkan kebijakan tambal sulam. Lebih kredibel bila pemerintah mempublikasikan peta jalan yang jelas, sektor prioritas, tahapan reformasi regulasi, milestone pengembangan Coretax, dan target tahunan yang realistis.

Mengejar rasio pajak 12 persen ibarat mendaki gunung yang terlihat dekat saat langit cerah, padahal jalurnya terjal dan licin. Tetapi pendakian ini bukan mustahil.

Dengan keseimbangan antara ketegasan dan keadilan, antara digitalisasi dan sentuhan manusiawi, serta antara ambisi dan kehati-hatian, angka 12 persen dapat menjadi fondasi fiskal yang lebih kuat.

Jika reformasi berjalan konsisten, defisit dapat lebih terkendali, belanja publik menjadi lebih kredibel, dan kepercayaan investor tumbuh, bukan dari harapan semata, melainkan dari bukti kebijakan yang tertata.

*) Perdana Wahyu Santosa adalah Profesor Ekonomi, Dekan FEB Universitas YARSI, Direktur Riset GREAT Institute.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Kepala BKPM Rosan Roeslani bersama jajaran menteri dan kepala lembaga bidang ekonomi melangsungkan diskusi dengan Presiden Prabowo Subianto seusai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Dalam diskusi itu, Presiden Prabowo memberikan arahan kepada jajarannya untuk rutin melakukan sosialisasi atau roadshow ke para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat global, sebagai upaya menyebarkan informasi terkait program-program positif pemerintah Indonesia.

“Tadi dilanjutkan kami berdiskusi dengan Bapak Presiden. Jadi, memang kalau kita lihat banyak sekali sebetulnya kebijakan maupun policy-nya dari yang kita lakukan itu yang sangat-sangat positif. Tapi memang kita perlu reach out, kita perlu melakukan sosialisasi ini tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri,” ungkap Rosan dalam Konferensi Pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Rosan menjelaskan, stakeholders tingkat global yang dimaksud tersebut, juga mencakup lembaga-lembaga pemeringkat, yang beberapa waktu terakhir menyoroti kondisi perekonomian nasional

“Tentunya, kepada pihak-pihak luar termasuk juga kepada rating agency dan yang lain-lain. Oleh sebab itu, tadi Bapak Presiden juga sudah menyampaikan untuk kami lebih aktif me reach out kepada mereka,” ujar Rosan.

Ia melanjutkan, nantinya akan dibentuk tim yang meliputi Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga Bursa Efek Indonesia (BEI), yang kemudian akan melakukan roadshow ke para stakeholders di tingkat global.

“Nanti akan dibentuk juga tim, bersama dengan Pak Menko, OJK, Bursa (BEI), Kementerian Keuangan, untuk kita mengadakan juga roadshow secara regular kepada bukan hanya rating agency, tetapi juga kepada pemangku kepentingan lainnya yang di luar Indonesia,” ujar Rosan.

Ia menjelaskan, tujuan dari roadshow ini diantaranya untuk memberitahukan kepada para stakeholders global, bahwa Indonesia tengah melakukan proses reformasi dari sisi kebijakan, regulasi, dan lainnya, sebagai upaya meningkatkan iklim investasi di Indonesia.

“Sehingga, ini juga untuk mengabarkan bahwa kita ini tetap melakukan reformasi di dalam kebijakan, policy, regulasi, untuk dalam rangka, tadi sempat disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan, untuk meningkatkan investment climate di Indonesia,” ujar Rosan.

Terlebih lagi, menurutnya, banyak kebijakan positif Indonesia yang perlu diberitahukan kepada para stakeholders di tingkat global.

“Jadi kita akan lebih aktif lagi, karena kita banyak mendapatkan input-inputan juga, masukan, soalnya banyak sekali kebijakan kita yang sudah positif, tapi ya itu perlu disosialisasikan lebih luas lagi kepada dunia luar,” ujar Rosan.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meyakini ekonomi Indonesia akan memasuki fase ekspansi yang sehat dalam tujuh hingga sepuluh tahun ke depan atau setidaknya sampai dengan 2033.

“Prospek kita akan baik tahun ini, kita coba dorong ke 6 persen (pertumbuhan ekonomi). Sepuluh tahun ke depan, kita kelihatannya masuk masa ekspansi yang sehat. Kita bisa ekspansi itu sampai dengan 2033,” kata Purbaya usai acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Seiring dengan fase ekspansi, Purbaya juga meyakini lapangan pekerjaan semakin banyak tersedia. Arah perekonomian yang optimis ini, tegas dia, tentunya bisa dicapai dengan mengedepankan manajemen fiskal yang baik.

Pemerintah akan mendorong belanja negara secara terukur dengan tetap memastikan rasio defisit terhadap PDB berada di bawah batas 3 persen. Di samping itu, rasio utang akan dipertahankan pada level yang stabil dan diarahkan untuk menurun secara bertahap.

“Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai kita juga akan bagus, sehingga utang kita bisa kita tekan perlahan-lahan ke bawah,” kata dia.

Dalam sesi diskusi panel, Purbaya menjelaskan bahwa siklus ekonomi umumnya bergerak dari fase ekspansi ke resesi, lalu kembali ekspansi. Fase ekspansi biasanya berlangsung antara tujuh hingga sepuluh tahun, kemudian diikuti resesi sekitar satu tahun sebelum kembali tumbuh.

Ia mencatat, Indonesia mengalami fase ekspansi pada 2009 hingga 2020, lalu memasuki resesi akibat pandemi COVID-19, dan kini kembali berada dalam fase ekspansi.

Indikator leading economic index (LEI) yang memproyeksikan arah ekonomi enam hingga 12 bulan ke depan, jelas Purbaya, sempat menurun namun dalam beberapa bulan terakhir mulai menunjukkan tren kenaikan. Sementara coincident economic index (CEI) yang mencerminkan kondisi ekonomi saat ini juga mulai bergerak naik.

Purbaya mengatakan, peningkatan gradien pada kedua indeks tersebut mengindikasikan ekonomi akan memasuki fase pertumbuhan yang lebih cepat. Dengan arah dan pengelolaan kebijakan yang tepat, ia optimistis momentum tersebut dapat berlanjut hingga 2033.

Ia pun meminta publik untuk tidak khawatir terhadap prospek ekonomi jangka menengah.

“Jadi kelihatannya, kita ada kemungkinan besar bisa membawa ekonomi Indonesia ke Indonesia Emas, bukan Indonesia suram,” tutup Purbaya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Perusahaan manajer investasi Allianz Global Investors (AllianzGI) Indonesia menilai pasar obligasi domestik masih menarik di tengah ketidakpastian global karena dukungan likuiditas domestik dan permintaan investor institusi lokal yang solid.

Fixed Income Portfolio Manager AllianzGI Indonesia Akuntino Mandhany dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan kondisi pasar obligasi domestik itu membantu menyerap pasokan obligasi sekaligus meredam volatilitas pasar.

“Imbal hasil obligasi pemerintah telah bergerak menjauh dari level yang sebelumnya relatif mahal, sehingga meningkatkan daya tarik carry dan roll-down, khususnya di pasar yang cenderung bergerak dalam kisaran terbatas, bukan berbasis tren,” ujar Akuntino.

Ia menambahkan arah kebijakan domestik Indonesia masih mendukung pertumbuhan ekonomi dengan otoritas fiskal dan moneter yang berfokus menjaga momentum serta stabilitas ekonomi.

Namun demikian, pasar tetap sensitif terhadap faktor eksternal seperti dinamika nilai tukar, sentimen risiko global, serta persepsi terhadap disiplin fiskal dan kredibilitas kebijakan.

“Diperlukan pendekatan pendapatan tetap yang selektif dan disiplin, dengan fokus pada peluang carry, pengelolaan durasi yang hati-hati, serta fleksibilitas dalam menghadapi periode volatilitas,” katanya.

Dari sisi global, AllianzGI melihat investor memasuki 2026 dengan kombinasi pasokan penerbitan baru yang tinggi dan arus informasi yang padat.

Kebijakan bank sentral utama, seperti Bank Sentral AS Federal Reserve, Bank Sentral Jepang Bank of Japan, dan Bank Sentral Kanada Bank of Canada, dinilai bergerak sesuai ekspektasi pasar.

Tim Chief Investment Officer (CIO) AllianzGI dalam laporan Insights Fixed Income Forward: February 2026 memperkirakan rentang skenario makro pada 2026 akan semakin menyempit dengan skenario dasar menuju lingkungan reflasi dan kondisi keuangan yang tetap akomodatif.

Dalam kondisi tersebut, strategi berbasis "carry" dinilai masih relevan. Strategi investasi berbasis "carry" merupakan strategi dengan tujuan menghasilkan keuntungan dari selisih imbal hasil (yield) yang diperoleh selama memegang obligasi.

Menurut AllianzGI, risiko arus repatriasi dana Jepang serta memburuknya keseimbangan fiskal di sejumlah negara OECD belum sepenuhnya tercermin di pasar, sehingga peluang strategi yield curve steepener dinilai lebih menarik.

Strategi yield curve steepener adalah strategi investasi obligasi yang bertujuan mendapatkan keuntungan ketika selisih imbal hasil (yield) antara obligasi jangka panjang dan jangka pendek melebar

Untuk pasar kredit global, AllianzGI menilai lingkungan saat ini masih mendukung strategi kredit "carry" dengan imbal hasil nominal yang menarik dan fundamental korporasi yang relatif solid.

Kombinasi obligasi berperingkat BBB dan BB disebut dapat menjadi titik optimal antara potensi pendapatan dan pengelolaan risiko.
AllianzGI juga menilai obligasi pasar negara berkembang tetap berperan sebagai diversifikator portofolio, khususnya dalam lingkungan "carry" dengan dolar AS yang cenderung melemah secara struktural, meski pendekatan investasi perlu semakin selektif.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan terus melakukan langkah stabilisasi di pasar keuangan ketika terjadi tekanan arus modal keluar. Hal itu termasuk stabilisasi di pasar surat berharga negara (SBN) guna memastikan imbal hasil (yield) tetap seimbang dan aset rupiah tetap menarik di tengah persaingan global yang ketat.

Menurut Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, setelah sepanjang 2025 mencatat arus modal keluar (outflow) sebesar Rp126,49 triliun, dalam beberapa hari terakhir arus dana asing mulai kembali masuk, baik di pasar Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), maupun saham.

Adapun secara tahun berjalan (year to date/YTD) hingga 6 Februari 2026, tercatat inflow sebesar Rp15,44 triliun, terutama ke pasar SBN dan SRBI.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyiapkan pengganti Masyita Crystallin untuk menduduki jabatan Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

Masyita Cystallin diketahui telah beralih tugas ke PT Danantara Investment Management (Persero).

“Sudah ada orangnya, tapi sedang kami proses,” kata Purbaya kepada wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Menkeu menyatakan belum bisa mengumumkan nama kandidat Dirjen SPSK baru, sebab proses pergantian itu harus melalui Sekretariat Negara dan Presiden Prabowo Subianto.

Dia akan memberitahukan nama pengganti Masyita nantinya setelah mendapat persetujuan Presiden.

Ia menambahkan, keputusan penempatan Masyita di Danantara sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dia memastikan perpindahan itu tidak menjadi persoalan.

Terlebih, Masyita bukan pegawai tetap di Kementerian Keuangan, melainkan profesional yang dikontrak dan diperbarui secara berkala. Karena itu, perpindahan ke entitas lain tidak menimbulkan kendala administratif.

Menkeu pun menyebut ketersediaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan tetap memadai.

Masyita Crystallin resmi mengakhiri masa tugasnya di Kemenkeu dan melanjutkan pengabdian sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara Investment Management efektif sejak 11 Februari 2026.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, menjelaskan penugasan itu merupakan bagian dari upaya penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional.

Dengan pengalaman panjang di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, serta pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan, Masyita Crystallin diharapkan dapat memperkuat integrasi antara arah kebijakan ekonomi, prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG), serta strategi investasi jangka panjang.

Alih tugas ini sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan kesinambungan kepemimpinan dan tata kelola yang baik dalam menjaga stabilitas serta mendorong transformasi sektor keuangan Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyiapkan uang tunai dengan kondisi layak edar sebesar Rp185,6 triliun pada program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026 yang berlangsung hingga 15 Maret 2026.

Dari jumlah tersebut, sebesar Rp177 triliun dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan perbankan, termasuk penarikan tunai melalui ATM dan kantor cabang perbankan.

Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Peningkatan penyediaan uang tunai sejalan dengan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat dan konsumsi rumah tangga yang menguat serta kebutuhan sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai yang diprakirakan meningkat selama periode Ramadan-Idulfitri, sekaligus mendorong pertumbuhan 2026.

Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi selama periode fitri ini, BI juga mendorong masyarakat memanfaatkan transaksi pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman, dan andal melalui mobile dan internet banking, termasuk transfer dana menggunakan BI-FAST dan QRIS.

Untuk itu, sinergi BI dengan perbankan dan seluruh mitra kerja dalam program SERAMBI 2026 menjadi kunci dalam menghadirkan layanan kas yang mudah diakses, tertib, dan lancar.

Ricky menyampaikan apresiasi kepada perbankan, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengolahan Uang Tunai Indonesia (APJATIN), serta seluruh mitra kerja BI atas dukungan dan kolaborasinya dalam kegiatan SERAMBI 2026.

Sinergi tersebut diharapkan dapat terus terjalin erat guna memastikan distribusi uang berjalan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam melakukan penukaran dan menyajikan layanan yang lebih adil dan merata, pemesanan penukaran dilakukan melalui Aplikasi “PINTAR”.

Pada 2026, BI menyiapkan Rp8,6 triliun untuk layanan penukaran uang dengan nominal sebesar Rp5,3 juta per paket. Layanan penukaran tersedia di 2.883 titik dengan total 8.755 layanan oleh BI dan perbankan seluruh Indonesia.

Layanan penukaran dapat diakses melalui berbagai kanal, antara lain kas keliling, kantor bank umum, serta layanan penukaran terpadu di lokasi strategis seperti rumah ibadah dan pusat aktivitas masyarakat.

Khusus wilayah DKI Jakarta, layanan penukaran terpadu akan dilaksanakan pada 12-15 Maret 2026 di GBK Basketball Hall, Senayan.

Melalui aplikasi PINTAR, masyarakat dapat memilih jadwal dan lokasi penukaran sesuai kebutuhan. Pembukaan kuota penukaran akan dilakukan dalam 2 tahap.

Pemesanan penukaran tahap pertama dilakukan mulai 13 Februari 2026 pukul 14.00 WIB untuk wilayah Pulau Jawa. Sedangkan untuk wilayah luar Pulau Jawa dapat dilakukan mulai 14 Februari 2026 pukul 8.00 WIB.

Adapun tahap kedua pemesanan penukaran dilakukan mulai 26 Februari 2026 pukul 8.00 WIB untuk wilayah Pulau Jawa dan mulai 27 Februari 2026 pukul 8.00 WIB untuk wilayah luar Pulau Jawa.

Melalui momentum SERAMBI 2026, BI pun kembali mengajak masyarakat untuk selalu cermat mengenali ciri keaslian uang melalui metode "3D" yakni dilihat, diraba, dan diterawang.

BI juga mengajak masyarakat untuk selalu merawat rupiah dengan prinsip "5J", yaitu jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan distapler, dan jangan dibasahi.

Terwujudnya sinergi penyediaan uang tunai yang memadai, dan akselerasi pembayaran digital, serta peran aktif masyarakat dalam bertransaksi secara bijak diharapkan akan memperkuat kelancaran sistem pembayaran pada periode Ramadan dan Idulfitri 2026.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026