Walhi mengkritik pemerintah soal penanganan kerusakan lingkungan Sumatra. Organisasi pegiat lingkungan itu mempertanyakan sikap pemerintah yang kelihatan fokus mengurus pengalihan konsesi pasca-pencabutan izin puluhan perusahaan.

Pada Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan karena dinilai melanggar aturan. Tak lama setelah itu, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang pencabutan izin beberapa perusahaan. Pemerintah juga bicara soal pengalihan konsesi lahan milik sejumlah perusahaan yang dicabut izinnya ke Danantara, untuk kemudian dikelola oleh BUMN.

Menurut Walhi, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah pencabutan izin tersebut hanya konsolidasi aset dalam skema investasi negara? “Pergeseran (pemegang konsesi) ini berisiko hanya mengganti aktor pengelola tanpa mengubah paradigma ekstraktif yang selama ini memicu krisis ekologis dan konflik sosial, “ kata Koordinator Pengkampanye Walhi Uli Arta Siagian, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Menurut dia, pencabutan izin tersebut seharusnya menjadi momentum audit menyeluruh atas kerusakan lingkungan serta memastikan pertanggungjawaban hukum korporasi pelanggar. Pencabutan izin tidak boleh menghentikan proses pidana, perdata, atau kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Kesempatan ini juga perlu dimanfaatkan untuk memulihkan wilayah terdampak, termasuk masyarakat dan ekosistemnya.

Gelapnya Informasi Pencabutan Izin

Walhi menagih informasi detail terkait dasar pencabutan izin ke-28 perusahaan. “Tanpa transparansi, publik tidak dapat menguji apakah keputusan ini benar-benar berbasis bukti dan hukum, atau sekadar keputusan administratif yang minim akuntabilitas,” ucap Uli.

Walhi mendesak keterbukaan penuh seluruh dokumen pencabutan izin kepada publik, termasuk hasil audit lingkungan, peta lokasi, dasar hukum keputusan, serta data luasan dan status lahan.

Untuk itu, Walhi telah bersurat untuk meminta keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uli menambahkan, negara juga wajib membuka proses dan tahapan penegakan hukum terhadap para perusahaan. Sebab, publik berhak mengetahui apakah ada sanksi lanjutan, denda, gugatan, atau kewajiban restorasi yang tetap berjalan.

Walhi juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat terdampak dalam penyusunan rencana pemulihan ekologis dan sosial di Sumatra, dan menyampaikan rencana tersebut secara terbuka ke publik.

Sebagai informasi, perusahaan dalam daftar pencabutan izin termasuk pemegang konsesi hutan tanaman industri terbesar di Sumatra Utara Toba Pulp Lestari eks-Indorayon; pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan yaitu Agincourt yang merupakan anak usaha United Tractors (UNTR) dan bagian dari Grup Astra; dan pengembang PLTA Batang Toru North Sumatra Hydro Energy.

Ketiganya juga termasuk dalam daftar perusahaan yang digugat perdata oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkara kerusakan lingkungan di Sumatra.

Kerusakan Hutan, Ancaman Bagi Pesisir

Walhi memperingatkan, pengelolaan lahan dan hutan di hulu yang tidak berorientasi pada pemulihan ekologis akan terus memperparah kerusakan ekosistem pesisir. “Laut dan darat adalah satu kesatuan ekologi. Jika di hulu hanya terjadi pergantian aktor industri tanpa agenda pemulihan, maka pesisir dan laut tetap akan menjadi korban,” kata Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi Mida.

Dia pun meminta pemerintah melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam penyusunan rencana pemulihan. “Karena mereka-lah yang paling terdampak dan sekaligus menjadi penjaga pertama kawasan pesisir,” ujar Mida.

Walhi menekankan, ini kesempatan negara untuk membuktikan bahwa pencabutan izin adalah langkah koreksi menuju tata kelola sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Bukan sekadar perpindahan penguasaan dari korporasi swasta ke korporasi negara tanpa perubahan paradigma.

Dua bocah. Dua pulau. Dua tragedi yang berbeda bentuk, namun menyimpan akar yang sama: kemiskinan yang menghancurkan masa kanak-kanak hingga ke akarnya. Di NTT, seorang anak memilih mengakhiri hidupnya, sebuah keputusan final dari beban yang tak tertahankan. Tidak sampai berjarak 10 hari setelah viralnya anak bunuh diri di NTT, Di Kendari, seorang bocah perempuan berusia 8 tahun tewas tertabrak kendaraan berat saat berjualan tisu di jalan raya,

Anda tahu alasannya? Karena “tak ada nasi di rumah”.

Dunia itu seharusnya masih penuh dengan petualangan di halaman sekolah, coretan pensil warna, dan tawa yang menggema saat berlari. Namun, bagi almarhumah Najwa di Kendari, dunia adalah jalan raya yang berdebu.

Keduanya adalah korban dari sebuah sistem yang gagal melindungi yang paling rentan. Kematian mereka bukan sekadar kecelakaan atau keputusan personal; mereka adalah gugatan pedas terhadap cara kita membangun bangsa ini. Itu adalah kenyataan dari potret kemiskinan yang ditanggung oleh bahu-bahu kecil, di sebuah negeri yang kerap berbangga dengan bonus demografi.

Alarm Pemerintah Daerah Kendari

Jiwanya melayang di aspal, tetapi akar masalahnya tertanam jauh di dalam tanah yang kering oleh ketimpangan. Najwa bukan kasus tunggal. Ia adalah puncak gunung es dari ribuan “tumbal” yang tak terlihat. Data BPS Provinsi Sulawesi Tenggara (2023) menunjukkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SMP masih berkutat di sekitar 85%. Artinya, masih ada belasan persen anak seusianya yang terancam putus sekolah, tersedot ke dalam roda ekonomi keluarga yang ringkih.

Sebuah artikel di Kompas.id (2025) sebelumnya melaporkan, di Kota Kendari saja, sekitar 5.354 anak tercatat tidak bersekolah, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab dominan. anak-anak di Kendari, alih-alih memegang buku, malah memegang barang dagangan. Alih-alih berhitung di papan tulis, mereka malah berhitung recehan untuk sesuap nasi.

Walikota Kendari pernah memberikan bantuan beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan sosial. Dengan harapan bisa membantu anak-anak agar bisa bersekolah dengan tenang dan nyaman.

Namun, tahun 2026 membuktikan, jangankan bisa bersekolah dengan tenang dan nyaman, untuk bertahan hidup pun seorang anak meregang nyawa di wilayah yang tidak sedang berperang.

Sebuah penelitian dari Universitas Halu Oleo (Elwan & Aslim, 2019) yang melibatkan 120 pekerja anak dan orangtua di Kota Kendari menemukan fakta mengerikan: dua faktor paling kuat yang mendorong anak bekerja adalah pendapatan kepala rumah tangga yang rendah dan pengaruh lingkungan.

Lebih dari 48% orang tua pekerja anak hanya berpendidikan tidak sekolah hingga SD, dengan pendapatan Rp700.000 – Rp 2.500.000 per bulan. Pada keluarga dengan ekonomi terjepit seperti ini, anak bukan lagi sebagai pihak yang dilindungi, melainkan bagian dari penyambung nafas ekonomi keluarganya.

Memanggil Hati Nurani Pemerintah Pusat

Kematian Najwa di Kendari adalah sebuah kegagalan kaskade. Ini kegagalan sistem perlindungan sosial yang tidak menjangkau lapisan terbawah dengan efektif. Program Keluarga Harapan (PKH) atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) seolah menjadi dokumen administratif yang gagal menyentuh darurat nyata di tingkat rumah tangga.

Ini juga kegagalan pengawasan ketenagakerjaan anak yang tutup mata terhadap “pekerjaan ringan” yang justru mematikan di jalanan.

Lebih dari itu, ini adalah kegagalan imajinasi kita sebagai bangsa. Kita membangun mall dan jalan tol, tetapi membiarkan anak-anak kita berjuang hidup di pinggir jalan yang sama.

Kita gemar mengkampanyekan Makan Bergizi Gratis tetapi abai terhadap “pemiskinan masa depan” yang terjadi ketika seorang anak kehilangan haknya untuk aman, bermain, dan belajar.

Anak-anak yang terenggut nyawanya di Kendari, bahkan yang belum lama terjadi di NTT, sebenarnya adalah korban dari “kekerasan struktural” yang diam-diam merenggut masa kecil mereka. Kita menyebut mereka korban, namun apakah kita “berani” menuntut pemerintah di pengadilan akibat ketidak becusan membiarkan rakyatnya mati di usia anak?

Tentu jawabannya tidak. Kematian seorang anak di Kendari dan kasus bunuh diri anak di NTT adalah dua sisi dari mata uang yang sama: ”Kemiskinan yang Membunuh”. Yang satu dibunuh oleh tekanan ekonomi yang memaksanya ke jalan raya; yang lain dibunuh oleh tekanan psikologis dari hidup dalam deprivasi yang akut. Keduanya adalah kegagalan negara dalam memenuhi hak anak paling dasar: hak untuk hidup, tumbuh, dan terlindungi.

Negara berusaha hadir dalam bentuk Perda Perlindungan Anak, Roadmap Bebas Pekerja Anak 2022, dan program bantuan sosial lainnya. Namun, fakta kasus di Kendari dan NTT menyimpulkan: intervensi pemerintah masih lemah. Program pemberdayaan tidak tepat sasaran, pengawasan nihil, dan penegakan hukum tumpul. Anak-anak yang meninggal karena kemiskinan adalah korban dari kesenjangan antara janji di atas kertas dan realita di jalanan. Mereka jatuh di celah-celah birokrasi yang abai.

Dua Nyawa yang Hilang Harus Menjadi Titik Balik

Kematian ini harus menjadi titik balik. Kita tidak butuh lagi rencana aksi, tetapi aksi nyata yang terukur dan membabi-buta dalam kepedulian.

Pertama, intervensi harus spesifik-lokus. Seperti rekomendasi penelitian, pemerintah daerah harus segera membentuk lembaga perlindungan anak khusus, mendirikan rumah singgah dan sekolah afirmasi di titik-titik kerumunan pekerja anak (seperti pelabuhan dan pasar), serta menempatkan guru dengan tunjangan khusus untuk mereka.

Solusi kedua, yaitu bantuan yang menyasar akar, harus diwujudkan melalui pendampingan yang transformatif. Program seperti (Program Keluarga Harapan) PKH tidak boleh berhenti pada transfer dana, tetapi harus diperkuat dengan pendampingan intensif oleh pekerja sosial yang mengedukasi keluarga tentang hak anak dan bahaya pekerja anak, serta membimbing orang tua mengembangkan sumber pendapatan berkelanjutan. Tujuannya adalah memutus siklus mentalitas yang melihat anak sebagai “aset pencari nafkah” dan mengembalikan posisi mereka sebagai pelajar yang berhak atas masa depan.

Ini adalah investasi jangka panjang. melatih kemandirian anak melalui pendidikan dan pengasuhan yang tepat, bukan dengan membenarkan mereka bekerja demi sekadar bertahan hidup. Karena melatih mental dan kemandirian anak, bukan berarti dengan melabeli mereka sebagai bagian dari rakyat yang harus bekerja demi bertahan hidup.

Ketiga, penegakan hukum dan pengawasan yang agresif. Razia rutin dan sanksi tegas, harus dilakukan sebagai bentuk perlindungan, bukan permusuhan. Pemerintah daerah khususnya, harus menerapkan empati dalam melihat fenomena pekerja anak. Tidak semua orang tua sengaja membiarkan anaknya bekerja membantu perekonomian keluarga. Beberapa ada yang menyadari kekeliruan tersebut, namun terhambat dengan kondisi ekonomi keluarga.

Keempat, membangun sistem peringatan dini di sekolah dan komunitas. Guru dan kader di masyarakat harus mampu mendeteksi anak-anak yang berisiko putus sekolah, terutama karena faktor kemiskinan.

Bocah berusia 8 tahun itu tidak seharusnya mati mengenaskan di jalan. Anak di NTT tidak seharusnya melihat kematian sebagai pelarian. Mereka adalah alarm yang berbunyi nyaring: kita sedang kehilangan generasi. Melindungi mereka bukan sekadar tugas negara, tetapi utang moral setiap orang dewasa yang masih memiliki hati nurani. Karena melindungi anak-anak dari kemiskinan yang membunuh, pada hakikatnya, adalah menyelamatkan masa depan Indonesia itu sendiri.

Mari berhenti menjadikan anak-anak sebagai tumbal. Karena kemiskinan yang ditanggung oleh seorang anak adalah utang paling kejam yang harus dilunasi oleh seluruh negeri.

Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengeluhkan pemandangan atap seng yang dianggapnya tidak estetis. Keluhan spontan itu mungkin dimaksudkan sebagai kritik ringan terhadap kondisi permukiman warga—rupanya cepat menjelma menjadi rencana program nasional: “gentengisasi”.

Beberapa menteri dan pejabat negara menyambut antusias dengan usulan anggaran dan rencana gerakan nasional untuk mengganti atap berbahan seng menjadi genting, terutama dari tanah liat. Seolah-olah penyeragaman atap adalah solusi bagi persoalan pembangunan negeri ini.

Padahal, di balik ambisi estetika itu, tersembunyi potensi bahaya yang jauh lebih mengancam masyarakat sebab kebijakan yang tidak menakar berbagai risiko bencana.

Indonesia bukan negara biasa. Kita hidup di atas Ring of Fire, sabuk gempa paling aktif di dunia, dengan ribuan kejadian gempa setiap tahunnya. Namun, gentengisasi justru mengabaikan fakta geografis mendasar ini.

Alih-alih memikirkan keselamatan warga yang tinggal di zona rawan bencana, pemerintah tampak terobsesi kerapian visual yang semu. Inilah yang terjadi ketika kebijakan tidak didasarkan pada analisis risiko, melainkan pada preferensi estetika semata.

Efek Pendulum yang Mematikan

Dalam dasar ilmu struktur bangunan, ada hukum fundamental: semakin berat atap, semakin besar gaya yang harus ditahan struktur saat ada guncangan. Genting tanah liat jauh lebih berat dibanding genting metal, bahkan atap seng. Beban berat di puncak bangunan menciptakan efek pendulum saat terjadi gempa.

Bayangkan sebuah bilah dengan beban berat di ujungnya yang diguncang. Semakin berat ujungnya, semakin besar gaya yang menyentak pangkalnya. Begitu pula saat gempa, masa genting yang berat menciptakan momentum masif yang dihantarkan ke kolom dan fondasi bangunan. Dalam bahasa teknis, ini disebut gaya inersia. Pada bangunan dengan atap genting, gaya ini bisa mencapai 3–6 kali lipat dibandingkan dengan atap ringan (perhitungan merujuk SNI 1726-2019).

Masalahnya, mayoritas rumah dan bangunan di Indonesia belum memenuhi standar konstruksi yang memadai terhadap gempa. Fakta ini adalah realitas yang tak bisa diabaikan. Ketika rumah-rumah dengan kondisi seperti ini dipaksa memikul beban genting yang berat, hasilnya bisa fatal.

Gempa Jogja pada 2006 dan gempa Padang pada 2009 menjadi bukti pembelajaran. Data lapangan menunjukkan sebagian besar rumah yang runtuh total adalah bangunan dengan kolom lemah yang dipaksa memikul genting berat. Sebaliknya, rumah beratap ringan berisiko jauh lebih kecil karena beban inersianya yang rendah. Ini bukan spekulasi, melainkan fakta ilmiah yang dikonfirmasi oleh catatan dampak bencana dan hasil penelitian (Weber, R., Cummins, P. & Edwards., 2024; Riama dkk., 2025).

Di lain sisi, dalih sejumlah tokoh menyebutkan bahwa genting tanah liat lebih sejuk—memang benar adanya. Umumnya, perbedaan suhu di dalam bangunan relatif lebih rendah dibandingkan dengan atap seng. Akan tetapi, alasan ini justru dijadikan pembenaran untuk program gentengisasi.

Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab: apakah kenyamanan termal itu layak dibayar dengan risiko nyawa saat bencana tiba? Kenyamanan termal seharusnya dicapai melalui pendekatan yang lebih cerdas layaknya inovasi desain bangunan, penggunaan insulasi modern, ventilasi bangunan yang baik—bukan serta-merta dengan penyeragaman atap.

Irasionalitas Ekonomi dan Sentralisasi Pembangunan

Jika gentengisasi dijadikan program nasional berbasis APBN, maka timbul asumsi logistik dan ekonomi yang tidak rasional. Pusat produksi genting tanah liat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Memaksakan distribusi genting ke wilayah luar Jawa adalah sebuah absurditas. Gorontalo, misalnya, memiliki 97,04% rumah beratap seng. Papua Barat mencapai 96,40% (BPS, 2021). Tentu angka-angka ini bukan kebetulan.

Distribusi material atap di setiap provinsi; sumber: BPS (2021) dan BIG (2023) – divisualisaikan oleh Fahrul Hidayat (Katadata/Fahrul Hidayat)

Seng dan bahan logam menjadi pilihan utama di luar Jawa karena alasan praktis namun krusial. Material ini lebih mudah dikemas dan diangkut ke daerah kepulauan maupun pegunungan tanpa risiko kerusakan saat pendistribusian. Genting tanah liat hanya akan membengkakkan biaya ekonomi dari mobilitas logistik yang tidak efisien, karena bobot dan volumenya jauh lebih berat.

Bayangkan armada kapal dan truk harus bolak-balik mengangkut material ini dari Jawa ke Maluku, Papua, atau Nusa Tenggara; sementara di wilayah-wilayah itu material lokal pun sudah tersedia. Pada akhirnya, program ini menjadi potensi pemborosan APBN yang tidak tepat guna.

Lebih jauh lagi, produksi genting tidak bisa dipaksakan di semua tempat. Tanah liat sebagai bahan baku hanya tersedia di beberapa daerah secara tidak merata. Artinya, ketergantungan pada satu jenis material akan menciptakan disparitas spasial dan hanya membuat sentralisasi di satu lokasi.

Wilayah luar Jawa yang selama ini menggunakan material lokal mereka akan dipaksa bergantung pada pasokan dari Jawa. Ironisnya, program ini justru bertentangan dengan semangat kemandirian daerah yang selama ini digaungkan. Ini adalah bentuk lain dari sentralisasi dalam pembangunan.

Pengabaian Adaptasi Lokal Terhadap Bencana

Kebijakan publik yang rasional seharusnya berbasis pada penilaian risiko, bukan sekadar preferensi estetika. Pemerintah seyogianya mendorong penggunaan material atap yang sesuai dengan ancaman bencana di masing-masing wilayah. Di zona gempa tinggi, material ringan dan kukuh adalah pilihan yang masuk akal. Di wilayah risiko rendah, genting tanah liat boleh saja menjadi opsi, namun tidak bisa semua wilayah diseragamkan.

Sebaran seismisitas di Indonesia periode 2009-2025 - sumber: BMKG (2026); divisualisasikan oleh Nugroho Purwono (Katadata/Nugroho Purwono)

Program gentingisasi nasional adalah langkah mundur yang mengabaikan adaptasi lokal. Penyeragaman atap bangunan berarti juga pengabaian terhadap kearifan dan pengetahuan masyarakat tentang material yang paling cocok untuk kondisi geografis mereka. Pembangunan wilayah tidak boleh hanya mengejar keseragaman visual. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa atap yang menaungi rakyat tidak menjadi beban yang meruntuhkan mereka sendiri saat bencana datang.

Menyeragamkan material atap tanpa mempertimbangkan peta bahaya gempa adalah kecerobohan kebijakan publik. APBN seharusnya dialokasikan untuk memperkuat bangunan berbasis penilaian risiko bencana, bukan untuk menciptakan ilusi keseragaman yang sejatinya sangat rapuh. Obsesi pemerintah terhadap penyeragaman atap bangunan mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam—nihilnya kesadaran tentang hidup di wilayah rawan bencana.

Gentingisasi nasional bukan urgensi, justru akan berbahaya dan menimbulkan masalah. Jika pemerintah serius ingin memperbaiki kualitas permukiman, mulailah dari hal-hal fundamental: perkuat infrastruktur bangunan dengan standar anti-gempa, berikan subsidi berupa material aman dan terjangkau sesuai karakteristik wilayah, dan investasikan APBN untuk peningkatan kapasitas masyarakat agar mereka lebih tangguh menghadapi risiko bencana. Rakyat tidak butuh atap yang seragam atau sekadar indah dipandang. Mereka butuh atap yang tidak akan meruntuhkan kepala mereka ketika bumi berguncang.

Di pemasaran digital, banyak brand terlihat tumbuh karena view naik, followers bertambah, live ramai, dan penjualan marketplace stabil. Angka ini sering terasa seperti bukti bahwa strategi sudah benar. Tapi ketika algoritma berubah, iklan makin mahal, atau akun dibatasi, pertumbuhan itu bisa hilang seketika. Di sini bedanya aset dan akses: akses bisa dicabut, aset bisa dipakai kapan pun.

Ketergantungan pada platform bukan sekadar isu marketing, melainkan isu strategi bisnis. Platform memegang distribusi, data, dan aturan main. Brand yang tidak punya aset audiens sendiri seperti berdiri di lahan sewa: rapi, ramai, tapi sewanya dapat naik kapan saja. Di saat yang sama, pemilik lahan berhak mengubah peraturan tanpa perlu meminta izin.

Ketika Platform Jadi Gerbang, Brand Jadi Penyewa

Platform adalah gerbang. Kadang konten didorong, kadang tenggelam. Kadang promo terasa menolong, lalu berubah menjadi kompetisi bakar biaya. Ini wajar karena insentif platform berubah mengikuti target mereka, seperti engagement, jam tayang, atau GMV.

Yang sering luput adalah konsekuensi psikologisnya. Ketika pembeli makin sering berinteraksi lewat antarmuka platform, yang melekat di kepala bukan brand, melainkan format platformnya. Konsumen ingat fitur gratis ongkir, ingat voucher, ingat flash sale, tapi sulit mengingat alasan unik mengapa mereka memilih brand tertentu.

Risiko paling terasa ketika brand bergantung pada satu kanal. Visibilitas bisa turun tanpa penjelasan yang jelas bagi publik. Lalu biaya akuisisi naik karena jangkauan organik yang dulu terasa gratis kini harus ditebus lewat iklan. Ketika biaya naik, banyak brand merespons dengan menambah diskon. Akhirnya bukan hanya margin yang turun, tetapi juga persepsi nilai.

Risiko Nyata, Bukan Cuma Reach

Ketergantungan biasanya memicu tiga efek berantai. Penjualan menjadi volatil karena trafik mengikuti algoritma, kebijakan promosi, atau perang harga. Biaya akuisisi naik karena saat organik melemah, iklan harus ditambah untuk hasil yang sama. Hubungan pelanggan juga rapuh karena transaksi terjadi, tetapi brand tidak punya cara sederhana untuk menghubungi pembeli lama di luar platform.

Ada satu efek tambahan yang sering lebih mahal: hilangnya kontrol atas narasi. Di platform, brand berkompetisi berdampingan dengan ratusan penjual lain, termasuk yang memakai cara manipulatif. Konsumen lalu menilai kategori, bukan menilai brand. Ketika terjadi isu layanan, pengiriman, atau review negatif, brand juga kesulitan menenangkan pelanggan karena jalur komunikasinya dibatasi oleh fitur platform.

UMKM Marketplace dan Viral Sesaat

Pola ini mudah dilihat pada UMKM yang tumbuh cepat lewat lokapasar. Awalnya ideal karena trafik sudah ada dan promosi mudah, tetapi saat kompetisi padat, toko dipaksa bermain diskon, voucher, dan iklan agar tetap terlihat. Margin tergerus, dan yang menempel di ingatan konsumen sering kali promonya atau platformnya, bukan brandnya. Ketika promo berhenti, pembeli pindah.

Di beberapa kategori, misalnya fesyen, skincare, dan makanan kemasan, UMKM sering mengalami siklus berikut: naik cepat karena ikut program promosi, lalu turun ketika program berganti, lalu naik lagi dengan cara yang sama. Secara kas masuk, ini terlihat seperti pertumbuhan. Tetapi jika dilihat lebih dekat, itu lebih mirip ketergantungan pada pulsa promosi.

Di media sosial, brand yang mengandalkan konten viral sering mengalami pola serupa. Penjualan bisa meledak, tetapi tanpa sistem untuk mengubah audiens menjadi aset, viral hanya kejadian sesaat, bukan mesin pertumbuhan. Banyak akun ramai komentar, tetapi setelah tren lewat, yang tersisa hanya follower pasif. Brand lalu mengejar viral berikutnya, dan siklusnya berulang.

Aset Audiens Itu Apa

Aset audiens berarti kemampuan menjangkau pelanggan tanpa menunggu kemurahan algoritma. Bentuknya bisa sederhana: database pelanggan yang sah dan rapi, kanal komunikasi langsung seperti WhatsApp opt in atau email, website yang punya trafik berulang, membership, atau komunitas yang membuat orang kembali karena value, bukan karena iklan.

Kuncinya ada pada izin dan kebiasaan. Aset audiens bukan sekadar punya nomor WhatsApp pelanggan, tetapi punya alasan yang relevan untuk menghubungi mereka, dengan persetujuan yang jelas. Aset audiens juga bukan sekadar punya website, tetapi punya pengalaman yang membuat pelanggan nyaman kembali, misalnya kemudahan reorder, rekomendasi pemakaian, garansi, dan dukungan purna jual.

Ukur yang Penting

Dalam artikel ini, pembaca tidak perlu tenggelam dalam definisi metrik. Cukup cek tiga hal. Pertama, seberapa banyak pelanggan kembali membeli tanpa dipancing promo besar. Kalau setiap pembelian selalu harus ditemani diskon, berarti hubungan yang terbentuk masih rapuh.

Kedua, seberapa murah menjual ke pelanggan lama dibanding mencari pelanggan baru. Jika biaya untuk mendapatkan pembeli baru terus naik, tetapi pembelian ulang tidak ikut naik, berarti brand sedang membayar mahal untuk mengulang dari nol.

Ketiga, seberapa besar penjualan datang dari jalur langsung seperti repeat order, referral, komunitas, dan kanal milik sendiri. Ini indikator sederhana untuk menilai apakah brand punya kontrol atau sekadar menumpang arus.

Cara Mengurangi Risiko

Mengurangi ketergantungan bukan berarti meninggalkan platform. Platform tetap penting untuk discovery, tetapi aset sendiri yang menjaga hubungan. Karena itu, perannya perlu di balik: platform untuk menjaring, aset sendiri untuk memelihara.

Praktiknya bisa dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Diversifikasi kanal agar tidak bertumpu pada satu sumber. Bangun jalur milik sendiri sejak awal lewat layanan purna jual yang mendorong opt in, misalnya update pengiriman, panduan pemakaian, dan layanan garansi yang mengarahkan pelanggan ke kanal langsung. Siapkan program loyalti yang ringan, tidak harus rumit, yang penting membuat pelanggan punya alasan kembali.

Lalu disiplin menangkap data secara etis agar perhatian tidak berhenti di angka ramai. Data yang paling bernilai untuk UMKM biasanya bukan yang paling canggih, tetapi yang paling bisa dipakai untuk keputusan sehari hari: siapa pelanggan yang sering beli, produk apa yang membuat orang kembali, dan pesan apa yang membuat komplain turun.

Terakhir, perkuat alasan memilih. Saat platform mendorong perang harga, brand yang punya alasan memilih akan lebih tahan. Alasan ini bisa berupa kualitas yang konsisten, pengalaman yang lebih mudah, atau layanan yang lebih manusiawi. Ini bukan slogan. Ini harus terlihat dalam cara brand merespons, mengemas, mengantar, dan menindaklanjuti.

Penutup

Ketergantungan pada platform tampak efisien sampai guncangan pertama datang. Brand yang punya aset audiens tetap berdiri karena memiliki hubungan langsung. Brand yang hanya punya akses akan kembali membayar mahal agar ditolong algoritma.

Pada akhirnya pertanyaannya bukan platform mana paling efektif, melainkan seberapa besar kontrol brand atas hubungan dengan pelanggan. Di situlah beda antara tumbuh cepat dan tumbuh tahan lama.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menyatakan merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak akan berdampak pada tenaga kerja.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepada Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan pegawai BUMN akan diserap ke dalam entitas hasil konsolidasi.

“Karyawan akan diserap di perusahaan hasil konsolidasi. Tidak perlu khawatir, pasti kami pikirkan yang terbaik untuk masyarakat dan Indonesia,” ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Dony juga optimistis merger BUMN bisa meningkatkan kapitalisasi pasar mereka. Peluang tersebut dapat diraih karena untung perusahaan diharapkan bisa meningkat.

“Karena menjadi efisien. Labanya meningkat. Tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik,” kata Dony kepada wartawan

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menyatakan perusahaan BUMN berkontribusi signifikan dari total kapitalisasi pasar. Sehingga menurut dia, posisi Danantara di pasar modal Indonesia sangat penting untuk mendorong penguatan tata kelola dan transparansi pasar modal.

“Hhampir 30% dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita," ujar Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Sebelumnya, pemerintah menargetkan proses merger BUMN karya rampung pada semester II atau Juli - Desember 2026. Langkah ini menjadi tahap akhir setelah rangkaian penyehatan keuangan dan restrukturisasi yang dilakukan dalam dua tahun terakhir.

Dony mengatakan, pemerintah lebih dulu membenahi laporan keuangan dan penurunan nilai aset sebelum masuk ke fase konsolidasi. “Setelah sehat semua, kami lakukan konsolidasi. Tahun ini harus selesai,” ujar Dony ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Menurut dia, penurunan beban utang dan penataan model bisnis menjadi prasyarat utama sebelum merger BUMN karya. Pemerintah ingin memastikan perusahaan hasil merger memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat.

Pemerintah juga sudah mengumumkan skema awal pembentukan tiga holding BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan digabung dengan PT PP (Persero) Tbk.

Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk direncanakan menjadi induk Brantas Abipraya dan Nindya Karya. Adapun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk bakal dilebur ke PT Hutama Karya (Persero).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan penyegelan toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dia mengatakan toko tersebut disegel karena terendusnya praktik curang seperti barang selundupan.

Tak hanya itu, Purbaya juga menduga ada kongkalikong. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak-pihak yang diduga terlbat.

“Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang tidak bayar (bea masuk), curiga ini selundupan,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Purbaya mengatakan, untuk membuktikan dugaan itu, petugas meminta Tiffany & Co untuk menunjukkan surat bukti perdagangannya, dan tak bisa dipenuhi.

“Ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under invoicing. itu kelihatan semua," katanya.

Purbaya mengatakan, kejadian ini menjadi sinyal bagi para pelaku usaha agar menjalankan bisnisnya dengan adil dan tidak merugikan negara.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair, yang merugikan saya sehingga pemasukan dari Bea Cukai dan pajak turun," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta sebelumnya melakukan penyegelan terhadap toko perhiasan mewah, di antaranya adalah Tiffany&Co. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Selain toko perhiasan Tiffany&Co di Plaza Senayan, ada dua toko lainnya dari merek (brand) perhiasan kelas dunia itu di Plaza Indonesia dan Pasific Place.

“Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma 1 'outlet',” kata Siswo.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Purbaya agar melakukan penggalian potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bicara soal calon pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK. Ia menyampaikan dukungannya kepada para pejabat OJK untuk maju.

“Kami mendorong teman-teman, pejabat-pejabat, deputi dewan komisioner OJK maju," kata Friderica yang akrab disapa Kiki itu kepada Wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, (13/2).

Kemudian, ketika ditanya peluangnya maju sebagai Ketua Dewan Komisioner, ia menepis karena saat ini masih berstatus Anggota Dewan Komisioner. "Aduh, kan sudah ADK (Anggota Dewan Komisioner),” kata Kiki.

Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Panitia Seleksi atau Pansel untuk memilih calon pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK. Ini setelah empat pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Pembentukan pansel OJK ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam keputusan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, bersama delapan anggota lainnya, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Panitia Seleksi secara resmi membuka pendaftaran calon. Jabatan yang akan diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

“Calon harus memenuhi persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,” demikian tertulis dalam pengumuman, Rabu (11/2).

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Adapun mekanisme seleksi dilaksanakan dalam empat tahap, yakni Tahap I berupa seleksi administratif, Tahap II meliputi penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah, Tahap III berupa asesmen dan pemeriksaan kesehatan, serta Tahap IV berupa afirmasi atau wawancara.

Hasil setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman resmi. “Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” tulis pengumuman tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kalangan muda yang baru lulus agar tak mengkhawatirkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pasalnya, menurut dia, ke depannya akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang terbuka.

“Kalangan muda yang takut cari kerjaan setelah lulus, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan akan lebih banyak lapangan kerja tercipta,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Purbaya mengatakan hal itu lantaran pemerintah meyakini ekonomi Indonesia akan terus ekspansi. Ia mengatakan, prospek perekonomian Indonesia akan baik tahun ini karena pemerintah mendorong pertumbuhan ke arah 6%.

“Kelihatannya masuk masa ekspansi yang sehat. Kita bisa ekspansi terus sampai dengan 2033,” kata dia.

Purbaya mengatakan, data-data terkini menunjukkan perekonomian Indonesia membaik di level masyarakat, juga di level produsen. Pemerintah menargetkan triwulan 2026 akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang mana berada di level 5,35%.

“Kami akan tekan, dorong ke arah 5,5% sampai 6%. Kemungkinan besar mendekati 6%,” kata dia.

Purbaya mengatakan, pada triwulan pertama 2026, seluruh belanja pemerintah yang berhubungan dengan program-program pemerintah akan dibelanjakan tepat waktu.

Belanja tersebut terdiri dari percepatan MBG Rp 72 triliun, THR ASN Rp 55 triliun, rehabilitasi-rekonstruksi bencana Sumatra Rp 6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp 13 triliun.

“Jadi kita proyeksikan belanja negara triwulan pertama akan mencapai 809 triliun," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan bertahap. Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Konferensi Pers Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2).

Airlangga menyatakan hal tersebut adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto bahwa demutualisasi bursa dilakukan dua tahap, yaitu proses private placement kemudian dilanjutkan penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO).

“Jadi arahannya agar dilakukan secara bertahap,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers IEO 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Sebelumnya, Airlangga mengatakan, reformasi pasar modal perlu terus didorong. Salah satu cara yang disiapkan pemerintah adalah dengan melakukan demutualisasi bursa agar memperkuat tata kelola dan transparansi pasar modal.

“Demutualisasi bursa akan disiapkan dengan peraturan pemerintah,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, (5/2).

Menurut Airlangga, rencana demutualisasi ini penting agar aspek transparansi dan akuntabilitas dapat terpisah secara jelas antara bursa dan anggota bursa. Dengan demikian, pengelolaan pasar modal diharapkan semakin independen dan kredibel.

Lewat demutualisasi, maka pemerintah dan otoritas pasar modal menargetkan proses pemisahan keanggotaan dan kepemilikan bursa. Melalui skema tersebut, struktur kepemilikan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa, tetapi juga dapat terbuka bagi pihak lain, termasuk negara.

Selain demutualisasi, pemerintah juga menyoroti dorongan peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% dari batas saat ini sebesar 7,5%.

Selain demutualisasi, pemerintah juga menyoroti dorongan peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% dari batas saat ini sebesar 7,5%.

Meski dikebut, otoritas menyebut emiten tetap diberikan ruang penyesuaian untuk memenuhi ketentuan tersebut. Namun, persiapan perlu segera dilakukan sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar modal.

“Tentu ini diberikan waktu untuk mereka bisa menyesuaikan tetapi mereka harus mulai kapan dan tentu harus ada persiapan daripada perdalaman pasar modal,” kata Airlangga.

Rencana demutualisasi bursa ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun baru. Namun karena gonjang-ganjing pasar yang terjadi selama tiga hari setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan indeks Indonesia di periode Februari, rencana ini mulai dikebut.

Rencana Indonesia berpartisipasi dalam pasukan perdamaian di Gaza kian dekat. Ini setelah Tentara Nasional Indonesia (TNI) berencana mengirim 8 ribu pasukan ke wilayah tersebut.

Rencana ini dibenarkan oleh Istana Kepresidenan hingga TNI. Pemerintah saat ini masih melakukan persiapan pengiriman pasukan. "Ada kemungkinan kita kurang lebih di angka 8 ribu (pasukan)," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Selasa (14/2).

Dikutip dari Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan mengumumkan rencana rekonstruksi Gaza senilai miliaran dolar pada pertemuan pertama Dewan Perdamaian pada minggu depan. Dalam acara tersebut, Trump juga akan menjelaskan pembentukan pasukan stabilisasi

Pertemuan tersebut rencananya akan dihadiri 20 negara. Prabowo juga telah menerima undangan pertemuan tersebut. "Iya, ada (undangan)," kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal (TNI) Maruli Simanjuntak mengatakan, penentuan personel akan ditetapkan setelah ada arahan dari pihak yang mengoordinasikan misi di Gaza.

"Unit Zeni, Kesehatan kami siapkan," kata Maruli di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (9/2).

Risiko Keamanan dari Pengiriman Pasukan

Pengiriman pasukan ini menjadi sorotan. Pakar mempertanyakan situasi Gaza yang masih belum kondusif hingga maksud dari keberadaan pasukan Indonesia di wilayah tersebut.

Guru Besar Ilmu Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, menilai rencana pengiriman prajurit TNI ke misi Dewan Perdamaian berisiko. Ini karena situasi di Gaza belum ditopang oleh gencatan senjata formal antara pasukan Israel dan Hamas.

Ia memandang konflik bersenjata masih berlangsung, sementara mandat misi tidak berasal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan dari Dewan Perdamaian yang belum memiliki legitimasi internasional mapan. Kondisi tersebut dinilai dapat menempatkan prajurit Indonesia dalam situasi yang tidak menguntungkan.

"Pemerintah harus memastikan apa yang menjadi mandat dari pasukan Indonesia dan apa jaminan pasukan Indonesia tidak mendapat serangan dari Israel," kata Hikmahanto saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Jumat (13/2).

Pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 23 Tahun 2020 tentang kebijakan Pengiriman Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian Dunia mengatur pengerahan pasukan TNI harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam operasi perdamaian PBB.

Warga Palestina Kembali ke Rumah di Gaza Usai Gencatan Senjata (Anadolu via Reuters)

Dewan Keamanan PBB sebenarnya telah memberikan lampu hijau atas pembentukan Dewan Perdamaian dan rencana masuknya pasukan stabilisasi internasional sementara di Gaza. Ini setelah 13 anggota DK PBB menyatakan dukungan dalam voting yang dilakukan pada 17 November 2025.

Meski demikian, dalam setiap penugasan, kehadiran pasukan TNI harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari para pihak yang bertikai di wilayah konflik. Selain itu, pasukan wajib menjaga sikap netral dan tetap berdiri sebagai kekuatan netral.

Pengamat pertahanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, posisi Indonesia bisa menjadi risiko karena penempatan pasukan harus disetujui Israel. Tak hanya itu, kemungkinan TNI ditempatkan di titik strategis seperti Rafah juga bisa membawa kemungkinan eskalasi meningkat.

"Rafah itu check point (pos pemeriksaan). Kalau TNI di sana, maka kontrol Israel akan terputus. Dampaknya gangguan ke warga Gaza (oleh Israel) bisa meningkat," kata Fahmi kepada Katadata.co.id, Jumat (13/2).

Netralitas Indonesia

Sisi netralitas TNI di Gaza juga menjadi sorotan. Hikmahanto juga menyoroti potensi pelanggaran prinsip netralitas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permenhan Nomor 23/2020.

Menurutnya, operasi perdamaian hanya dapat berjalan jika seluruh pihak yang bersengketa menyepakati kehadiran pasukan dan mandat yang dijalankan, termasuk apabila terdapat tugas pelucutan senjata.

Tanpa konsensus, pelucutan senjata tidak dapat dilakukan karena akan menggeser operasi perdamaian menjadi pemaksaan perdamaian yang sarat risiko konflik terbuka.

Ia memperingatkan bahwa apabila prajurit Indonesia ditempatkan dalam situasi harus berhadapan langsung dengan salah satu pihak, khususnya Hamas.

"Misalnya ternyata tentara kita diminta untuk melucuti senjata Hamas. Berarti tentara kita berhadapan langsung dengan Hamas. Itu bisa membuat rakyat marah," ujarnya.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta, Afrimadona menilai pengiriman ribuan personel TNI ke dalam misi Dewan Perdamaian bisa memiliki keuntungan sekaligus risiko.

Keuntungannya, pengerahan pasukan dapat menguatkan posisi tawar diplomatik Indonesia, meningkatkan pengalaman operasional TNI, serta penguatan citra Indonesia sebagai negara yang aktif menjaga perdamaian dunia.

Namun, ia juga menyoroti potensi kerugian politik dan keamanan, termasuk risiko polarisasi opini publik di Indonesia. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah berhati-hati dalam menentukan sikap terkait pengiriman pasukan.

"Jika tidak dikelola bisa mengarah ke macam-macam, salah satunya soal keberpihakan ke pihak mana," kata Afrimadona lewat sambungan telepon pada Jumat (13/2).

Sorotan terhadap netralitas Indonesia muncul usai Israel memastikan diri masuk Dewan Perdamaian. Kementerian Luar Negeri mengatakan keikutsertaan Israel tidak mengubah sikap politik luar negeri Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Mar-A-Lago, Florida, Senin (29/12). (Youtube/White House)

Juru Bicara Kemlu, Yvonne Mawengkang, mengatakan, keikutsertaan Indonesia didasarkan pada mandat stabilisasi, perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan, dan rekonstruksi Gaza di Palestina, sesuai Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).

“Keanggotaan negara manapun tidak mengubah posisi prinsip tersebut,” kata Yvonne dalam keterangan tertulis pada Kamis (12/2).

Sedangkan Khairul Fahmi memprediksi Israel mau tidak mau harus menerima TNI di Gaza. Ini karena adanya kemungkinan Trump menekan negara tersebut demi mendapatkan simpati negara-negara Muslim. "Kebutuhan Trump berbeda dengan Israel," katanya.

Sedangkan Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita mengatakan, prajurit yang akan dikirim ke Gaza adalah anggota yang pernah bertugas sebagai Pasukan Perdamaian PBB di Lebanon (UNIFIL). Sebab, prajurit tersebut dinilai telah berpengalaman dari sisi medan dan cara berkomunikasi di Timur Tengah.

"Jadi, kami tidak akan mengirimkan satuan-satuan yang belum pernah bertugas di Timur Tengah," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/2).

Sorotan Terhadap Misi Besar

Afrimadona menilai jumlah 8 ribu prajurit merupakan kontribusi yang sangat besar jika dilihat dari proporsionalitas misi perdamaian. Ini karena, dalam banyak misi PBB, total pasukan internasional biasanya mencapai 10 ribu hingga 14 ribu personel.

Jika akhirnya mengirimkan 8 ribu pasukan, berarti kontribusi Indonesia hampir menyamai mayoritas kekuatan misi secara keseluruhan.

Saat ini Indonesia telah mengirimkan ratusan personel TNI dalam sejumlah misi internasional. Angka terbesar pasukan yang menjadi bagian dari UNIFIL yaitu sebanyak 868 orang.

Jika TNI mengirim 8 ribu pasukan ke Gaza, ini akan menjadi penugasan terbesar Indonesia dalam misi internasional. Afrimadona melihat pengiriman pasukan dalam jumlah besar dapat dibaca sebagai sinyal komitmen politik pemerintah terhadap isu Palestina dan konflik Gaza.

Dari sudut pandang diplomasi publik, langkah tersebut dinilai relevan untuk menunjukkan kepedulian dan keberpihakan moral Indonesia kepada rakyat Palestina.

"Dengan wilayah konflik yang tidak terlalu luas, jumlah 8 ribu prajurit itu relatif besar sebenarnya. Tetap kalau melihat dari kebutuhan stabilisasi pasca konflik, mungkin ini juga relevan," Afrimadona.

Khairul Fahmi memprediksi pengiriman pasukan akan berlangsung secara bertahap. Menurutnya, angka 8 ribu pasukan kemungkinan adalah kapasitas maksimal yang disiapkan pemerintah.

Meski demikian, ia menganggap wajar pengiriman pasukan dalam jumlah besar. Apalagi situasi Gaza saat ini masih berkonflik sehingga tak akan sederhana bagi personel militer.

"Tantangannya multidimensi, meliputi pemulihan stabilitas keamanan, perlindungan sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan, dan layanan dasar. Kebutuhannya beragam," kata dia.

Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengatakan, pengiriman pasukan adalah bagian dari langkah Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina serta memperjuangkan nilai kemanusiaan.

Meski demikian, mereka juga berharap pemerintah berkoordinasi dengan lembaga-lembaga internasional agar misi berjalan sesuai aturan global. "Dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru di mata dunia," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono dalam pesan singkat kepada Katadata.co.id, Jumat (13/2).

Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menentukan jumlah pasti personel yang akan dikirim ke Gaza. Donny mengatakan, kemungkinan jumlah pasukan yang dikirim sebanyak 600 dan bukan 8 ribu.

"Intinya, kami sudah menyiapkan prajurit untuk sewaktu-waktu diberangkatkan. Kami tinggal menunggu perintah dan koordinasi waktu keberangkatan," kata Donny di Gedung DPR, Selasa (10/2).

Dengan kondisi itu, Khairul Fahmi meminta TNI untuk menjaga kedisiplinan dan komunikasi. Ini karena misi ke Gaza memiliki tantangan yang lebih besar ketimbang pengerahan pasukan perdamaian ke wilayah lain.

"Gangguan keamanan akan nyata. Keterampilan komunikasi dan negosiasi harus lebih baik untuk berdialog," katanya.

Usai insiden asap oranye di Cilegon, muncul insiden asap hitam pekat di Tangerang. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan operasional tungku atau boiler berbahan bakarbiomassadi pabrik kertas di Karawaci, Tangerang, setelah adanya laporan masyarakat soal asap hitam pekat yang menganggu pernapasan.

Pabrik kertas tersebut milik PT Panca Kraft Pratama. “Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada Boiler Biomassa 1,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Tungku sejatinya menggunakan pelet kayu atau woodchip, namun temuan di lapangan tidak demikian. “Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” ujar Rizal. KLH juga menilai perlunya perbaikan alat pengendali emisi.

Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali. Perusahaan juga diminta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi eksisting dan rekomendasi tenaga ahli.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penghentian operasional tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup. “Sekaligus menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat,” ujarnya. Dia mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan pantauan Katadata, kualitas udara di sekitar wilayah tersebut lebih buruk dibandingkan wilayah lainnya di Jakarta dan Banten, bahkan pasca-kabar penghentian operasional tungku. Ini dengan melihat data real time dari stasiun pemantauan kualitas udara terdekat.

Pada Jumat (13/2) sekitar Pukul 19.00 WIB, stasiun pemantauan kualitas udara milik KLH di Pondok Pucung, Karang Tengah, Tangerang, menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang mendekati tidak sehat dengan parameter polutan NO2 (95) dan SO2 (73).

Sedangkan stasiun pemantauan milik swasta IQair di Pergudangan, Jakarta Barat, mencatatkan kualitas udara tidak sehat dengan parameter polutan PM 2.5 (153). Tingginya polutan bisa jadi juga karena konsentrasi kendaraan. Lokasi stasiun pemantauan berada tak jauh dari Jalan Daan Mogot, Cengkareng yang kerap macet.

Selain operasional PLTU dan tungku industri, kendaraan memang menjadi sumber polusi utama Jakarta dan sekitarnya.

Setelah insiden asap oranye di Cilegon, muncul insiden asap hitam pekat di Tangerang. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan operasional tungku atau boiler berbahan bakarbiomassadi pabrik kertas di Karawaci, Tangerang. Pemicunya, laporan masyarakat sekitar soal asap hitam pekat yang menganggu pernapasan.

Pabrik kertas tersebut milik PT Panca Kraft Pratama. “Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada Boiler Biomassa 1,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Tungku sejatinya menggunakan pelet kayu atau woodchip, namun temuan di lapangan tidak demikian. “Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” ujar Rizal. KLH juga menilai perlunya perbaikan alat pengendali emisi.

Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali. Perusahaan juga diminta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi eksisting dan rekomendasi tenaga ahli.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penghentian operasional tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup. “Sekaligus menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat,” ujarnya. Dia mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan pantauan Katadata, kualitas udara di sekitar wilayah tersebut lebih buruk dibandingkan wilayah lainnya di Jakarta dan Banten, bahkan pasca-kabar penghentian operasional tungku.

Pada Jumat (13/2) sekitar Pukul 19.00 WIB, stasiun pemantauan kualitas udara milik KLH di Pondok Pucung, Karang Tengah, Tangerang, menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang mendekati tidak sehat dengan parameter polutan NO2 (95) dan SO2 (73).

Sedangkan stasiun pemantauan milik swasta IQair di Pergudangan, Jakarta Barat, mencatatkan kualitas udara tidak sehat dengan parameter polutan PM 2.5 (153). Tingginya polutan bisa jadi juga karena konsentrasi kendaraan. Lokasi stasiun pemantauan berada tak jauh Jalan Daan Mogot, Cengkareng, yang kerap macet.

Selain operasional PLTU dan tungku industri, kendaraan memang menjadi sumber polusi utama Jakarta dan sekitarnya.