Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menyatakan merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tak akan berdampak pada tenaga kerja.

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepada Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria mengatakan pegawai BUMN akan diserap ke dalam entitas hasil konsolidasi.

“Karyawan akan diserap di perusahaan hasil konsolidasi. Tidak perlu khawatir, pasti kami pikirkan yang terbaik untuk masyarakat dan Indonesia,” ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Dony juga optimistis merger BUMN bisa meningkatkan kapitalisasi pasar mereka. Peluang tersebut dapat diraih karena untung perusahaan diharapkan bisa meningkat.

“Karena menjadi efisien. Labanya meningkat. Tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik,” kata Dony kepada wartawan

Sebelumnya, Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menyatakan perusahaan BUMN berkontribusi signifikan dari total kapitalisasi pasar. Sehingga menurut dia, posisi Danantara di pasar modal Indonesia sangat penting untuk mendorong penguatan tata kelola dan transparansi pasar modal.

“Hhampir 30% dari total market kapitalisasi pasar yang ada di bursa itu adalah kontribusi dari BUMN kita," ujar Rosan dalam konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (30/1).

Sebelumnya, pemerintah menargetkan proses merger BUMN karya rampung pada semester II atau Juli - Desember 2026. Langkah ini menjadi tahap akhir setelah rangkaian penyehatan keuangan dan restrukturisasi yang dilakukan dalam dua tahun terakhir.

Dony mengatakan, pemerintah lebih dulu membenahi laporan keuangan dan penurunan nilai aset sebelum masuk ke fase konsolidasi. “Setelah sehat semua, kami lakukan konsolidasi. Tahun ini harus selesai,” ujar Dony ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/2).

Menurut dia, penurunan beban utang dan penataan model bisnis menjadi prasyarat utama sebelum merger BUMN karya. Pemerintah ingin memastikan perusahaan hasil merger memiliki fondasi keuangan yang lebih kuat.

Pemerintah juga sudah mengumumkan skema awal pembentukan tiga holding BUMN Karya, yakni PT Wijaya Karya (Persero) Tbk akan digabung dengan PT PP (Persero) Tbk.

Sedangkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk direncanakan menjadi induk Brantas Abipraya dan Nindya Karya. Adapun, PT Waskita Karya (Persero) Tbk bakal dilebur ke PT Hutama Karya (Persero).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan alasan penyegelan toko perhiasan mewah Tiffany & Co di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dia mengatakan toko tersebut disegel karena terendusnya praktik curang seperti barang selundupan.

Tak hanya itu, Purbaya juga menduga ada kongkalikong. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa pihak-pihak yang diduga terlbat.

“Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang tidak bayar (bea masuk), curiga ini selundupan,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Purbaya mengatakan, untuk membuktikan dugaan itu, petugas meminta Tiffany & Co untuk menunjukkan surat bukti perdagangannya, dan tak bisa dipenuhi.

“Ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under invoicing. itu kelihatan semua," katanya.

Purbaya mengatakan, kejadian ini menjadi sinyal bagi para pelaku usaha agar menjalankan bisnisnya dengan adil dan tidak merugikan negara.

“Ini pesan yang baik kepada pelaku bisnis yang enggak terlalu fair, yang merugikan saya sehingga pemasukan dari Bea Cukai dan pajak turun," katanya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah (Kanwil) Jakarta sebelumnya melakukan penyegelan terhadap toko perhiasan mewah, di antaranya adalah Tiffany&Co. Penyegelan dilakukan karena adanya dugaan pelanggaran administrasi terhadap barang-barang yang diimpor.

“Kami melakukan operasi terkait barang-barang 'high value good', yaitu barang-barang bernilai tinggi yang kami duga terdapat barang-barang yang tidak diberitahukan kepada pemberitahuan impor barang,” kata Kepala Seksi Penindakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kanwil Jakarta, Siswo Kristyanto.

Selain toko perhiasan Tiffany&Co di Plaza Senayan, ada dua toko lainnya dari merek (brand) perhiasan kelas dunia itu di Plaza Indonesia dan Pasific Place.

“Untuk saat ini tiga toko, terkait berkembangnya ke depan dimungkinkan kita juga berkembang lagi. Tidak cuma 1 'outlet',” kata Siswo.

Penindakan tersebut menindaklanjuti instruksi dari Purbaya agar melakukan penggalian potensi penerimaan di luar yang memang sudah terbiasa dilakukan di kepabeanan maupun cukai.

Pejabat sementara (Pjs) Ketua dan Wakil Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi bicara soal calon pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK. Ia menyampaikan dukungannya kepada para pejabat OJK untuk maju.

“Kami mendorong teman-teman, pejabat-pejabat, deputi dewan komisioner OJK maju," kata Friderica yang akrab disapa Kiki itu kepada Wartawan di Wisma Danantara, Jakarta, (13/2).

Kemudian, ketika ditanya peluangnya maju sebagai Ketua Dewan Komisioner, ia menepis karena saat ini masih berstatus Anggota Dewan Komisioner. "Aduh, kan sudah ADK (Anggota Dewan Komisioner),” kata Kiki.

Presiden Prabowo Subianto telah membentuk Panitia Seleksi atau Pansel untuk memilih calon pengganti Anggota Dewan Komisioner OJK. Ini setelah empat pejabat sebelumnya mengundurkan diri. Pembentukan pansel OJK ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/P Tahun 2026 tertanggal 9 Februari 2026.

Dalam keputusan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ditunjuk sebagai ketua merangkap anggota, bersama delapan anggota lainnya, yakni Perry Warjiyo, Suahasil Nazara, Bambang Eko Suhariyanto, Aida S. Budiman, Erwan Agus Purwanto, Dhahana Putra, Muhammad Rullyandi, dan Gusti Aju Dewi.

Panitia Seleksi secara resmi membuka pendaftaran calon. Jabatan yang akan diisi meliputi Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, Wakil Ketua Dewan Komisioner merangkap Anggota, serta Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon merangkap Anggota.

“Calon harus memenuhi persyaratan umum antara lain warga negara Indonesia, memiliki akhlak, moral, dan integritas yang baik,” demikian tertulis dalam pengumuman, Rabu (11/2).

Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id, dibuka mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB hingga 2 Maret 2026 pukul 23.59 WIB.

Adapun mekanisme seleksi dilaksanakan dalam empat tahap, yakni Tahap I berupa seleksi administratif, Tahap II meliputi penilaian masukan dari masyarakat, rekam jejak, dan makalah, Tahap III berupa asesmen dan pemeriksaan kesehatan, serta Tahap IV berupa afirmasi atau wawancara.

Hasil setiap tahapan seleksi akan diumumkan melalui laman resmi. “Keputusan Panitia Seleksi bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat,” tulis pengumuman tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kalangan muda yang baru lulus agar tak mengkhawatirkan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pasalnya, menurut dia, ke depannya akan lebih banyak lapangan pekerjaan yang terbuka.

“Kalangan muda yang takut cari kerjaan setelah lulus, bulan-bulan ke depan, tahun-tahun ke depan akan lebih banyak lapangan kerja tercipta,” kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Purbaya mengatakan hal itu lantaran pemerintah meyakini ekonomi Indonesia akan terus ekspansi. Ia mengatakan, prospek perekonomian Indonesia akan baik tahun ini karena pemerintah mendorong pertumbuhan ke arah 6%.

“Kelihatannya masuk masa ekspansi yang sehat. Kita bisa ekspansi terus sampai dengan 2033,” kata dia.

Purbaya mengatakan, data-data terkini menunjukkan perekonomian Indonesia membaik di level masyarakat, juga di level produsen. Pemerintah menargetkan triwulan 2026 akan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kuartal IV 2025 yang mana berada di level 5,35%.

“Kami akan tekan, dorong ke arah 5,5% sampai 6%. Kemungkinan besar mendekati 6%,” kata dia.

Purbaya mengatakan, pada triwulan pertama 2026, seluruh belanja pemerintah yang berhubungan dengan program-program pemerintah akan dibelanjakan tepat waktu.

Belanja tersebut terdiri dari percepatan MBG Rp 72 triliun, THR ASN Rp 55 triliun, rehabilitasi-rekonstruksi bencana Sumatra Rp 6 triliun, serta paket stimulus ekonomi Rp 13 triliun.

“Jadi kita proyeksikan belanja negara triwulan pertama akan mencapai 809 triliun," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan proses demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan bertahap. Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam Konferensi Pers Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jumat (13/2).

Airlangga menyatakan hal tersebut adalah arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto bahwa demutualisasi bursa dilakukan dua tahap, yaitu proses private placement kemudian dilanjutkan penawaran perdana saham atau initial public offering (IPO).

“Jadi arahannya agar dilakukan secara bertahap,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers IEO 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Sebelumnya, Airlangga mengatakan, reformasi pasar modal perlu terus didorong. Salah satu cara yang disiapkan pemerintah adalah dengan melakukan demutualisasi bursa agar memperkuat tata kelola dan transparansi pasar modal.

“Demutualisasi bursa akan disiapkan dengan peraturan pemerintah,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, (5/2).

Menurut Airlangga, rencana demutualisasi ini penting agar aspek transparansi dan akuntabilitas dapat terpisah secara jelas antara bursa dan anggota bursa. Dengan demikian, pengelolaan pasar modal diharapkan semakin independen dan kredibel.

Lewat demutualisasi, maka pemerintah dan otoritas pasar modal menargetkan proses pemisahan keanggotaan dan kepemilikan bursa. Melalui skema tersebut, struktur kepemilikan BEI tidak lagi hanya dimiliki oleh perusahaan efek sebagai anggota bursa, tetapi juga dapat terbuka bagi pihak lain, termasuk negara.

Selain demutualisasi, pemerintah juga menyoroti dorongan peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% dari batas saat ini sebesar 7,5%.

Selain demutualisasi, pemerintah juga menyoroti dorongan peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% dari batas saat ini sebesar 7,5%.

Meski dikebut, otoritas menyebut emiten tetap diberikan ruang penyesuaian untuk memenuhi ketentuan tersebut. Namun, persiapan perlu segera dilakukan sebagai bagian dari upaya pendalaman pasar modal.

“Tentu ini diberikan waktu untuk mereka bisa menyesuaikan tetapi mereka harus mulai kapan dan tentu harus ada persiapan daripada perdalaman pasar modal,” kata Airlangga.

Rencana demutualisasi bursa ini sebenarnya sudah bergulir sejak tahun baru. Namun karena gonjang-ganjing pasar yang terjadi selama tiga hari setelah Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengumumkan pembekuan indeks Indonesia di periode Februari, rencana ini mulai dikebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dirinya terlibat dalam pembahasan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh.

“Dilibatkan yang waktu itu, ya. Tapi, selalu ada perkembangan-perkembangan, saya enggak tahu sudah final atau belum. Nanti pasti saya dikasih tahu," kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Ketika ditanya apakah ia setuju jika utang Whoosh dibayar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan persyaratan yang diminta kreditor dari Cina.

“Kita lihat kondisinya dari Cina, seperti apa persyaratan dari Cina. Kalau saya yang bayar, saya akan (berangkat) ke Cina. Tapi saya belum tahu, saya akan double cek lagi,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Istana Kepresidenan mengatakan pembahasan mengenai skema pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh telah memasuki tahap finalisasi.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, memberikan sinyal pembayaran utang Whoosh akan menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara akan Bernegosiasi dengan Mitra Cina

Prasetyo Hadi mengatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini sedang bernegosiasi dengan mitra Cina terkait teknis pembayaran utang proyek kereta cepat.

“Laporan terakhir rapat di Danantara, masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknisnya itu langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara,” kata Prasetyo seusai Konferensi Pers Stimulus Ekonomi Diskon Tarif Transportasi Idul Fitri 2026 di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, pada Selasa (10/2).

Proyek kereta cepat Whoosh dibangun dengan total nilai investasi sekitar US$ 7,2 miliar termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sekitar US$ 1,21 miliar dari rencana awal.

Sekitar 75% pembiayaan proyek tersebut berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB), sementara sisanya merupakan setoran modal para pemegang saham konsorsium. Masalah pembiayaan utang Whoosh kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab atas kelanjutan proyek tersebut. Hal ini termasuk kewajiban pembayaran cicilan utang sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dapat dicairkan Kementerian Keuangan pada awal Ramadan 2026.

“Yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa kami salurkan,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Kendati demikian, Purbaya mengaku belum mengetahui tanggal pasti penyaluran THR ASN tersebut. Di sisi lain, mantan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku tidak ingat pasti nominal yang akan disalurkan.

Pada 2025, pemerintah memberikan besaran THR ASN sebesar 100% tanpa potongan, namun komponen tunjangan kinerja (tukin) tetap menunggu kebijakan pemerintah pusat.

Jenis tunjangan insentif kerja, tunjangan risiko dan bahaya, tunjangan pengamanan, tunjangan khusus wilayah seperti Papua dan daerah perbatasan, serta tunjangan khusus lainnya dikecualikan dari perhitungan besaran THR.

Aturan tentang THR ASN

Besaran THR ASN 2026 diatur Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025.

Pasal 9 ayat (2) dari PP tersebut menyatakan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:

- Gaji pokok

- Tunjangan keluarga

- Tunjangan pangan

- Tunjangan jabatan atau tunjangan umum

- Tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan, dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan situs Kementerian Keuangan, besaran THR ASN 2026 bersumber dari APBN terdiri atas:

- Gaji Pokok

- Tunjangan Keluarga

- Tunjangan Pangan,

- Tunjangan Jabatan/Umum, dan

- Tunjangan kinerja

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara menargetkan mendirikan 20 proyek hilirisasi lintas sektor dengan nilai investasi sekitar US$ 26 miliar. Nilai itu setara Rp 404,25 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.884 per hari ini, Jumat (13/2).

Chief Executive Officer (CEO) Danantatra, Rosan P Roeslani menyampaikan, program-proyek yang masuk dalam pipeline (daftar antrean) Danantara tersebut diperkirakan mampu menciptakan hingga 600 ribu lapangan kerja baru.

“Ini adalah proyek hilirisasi yang on the pipeline, yang di mana dari total 20 program hilirisasi ini, 6–7 sudah dimulai sejak minggu lalu,” kata Rosan dalam agenda Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Dia menyampaikan, dari total 20 program hilirisasi yang disiapkan, sebanyak enam proyek telah memulai tahap groundbreaking atau peletakan batu pertama pada 6 Februari 2025 lalu dengan nilai proyek mencapai US$ 7 miliar.

Keenam proyek tersebut kemudian dikelompokkan dalam tiga sektor. Yang pertama adalah sektor mineral yang mencakup proyek smelter alumina menjadi aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, serta pengolahan bauksit menjadi smelter grade alumina.

Kemudian, di sektor energi ada proyek bioavtur di Cilacap dan bioetanol di Banyuwangi. Dan yang terakhir adalah sektor pangan dan agrikultur yang mencakup proyek pengolahan garam serta kawasan bisnis terintegrasi.

“Termasuk setelahnya yang nomor 7 adalah hilirisasi kelapa terintegrasi, setelahnya kami juga sudah mulai dari beberapa bulan yang lalu,” ujarnya.

Seusai keenam proyek tersebut masuk tahap groundbreaking, Danantara kemudian menargetkan 14 proyek hilirisasi lainnya segera menyusul dengan nilai proyek sebesar US$ 19 miliar. Menurut dia, program hilirisasi menjadi kunci untuk menangkap nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

“Kalau kita lihat memang hilirisasi akan memberikan kontribusi yang sangat besar, karena kami ingin meng-capture all the value added yang ada di Indonesia dengan mengoptimalkan productivity,” kata dia.

Rosan menegaskan, pelaksanaan proyek hilirisasi akan tetap mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus memastikan proyek berjalan sesuai target.

Percepatan hilirisasi juga diharapkan mendorong pertumbuhan industri berbasis sumber daya alam, memperkuat struktur ekonomi, serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar. Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Daftar 20 Proyek Hilirisasi Danantara 2026:

1. Alumina menjadi aluminium
2. Bauksit menjadi smelter grade alumina
3. Bioavtur dari UCO
4. Bioetanol
5. Bisnis ayam terintegrasi
6. Pengolahan garam industri
7. Hilirisasi batu bara ke DME
8. Pengembangan oil refinery (pengilangan minyak) domestik
9. Hilirisasi rumput laut menjadi carrageenan
10. Pengembangan produk turunan minyak sawit (oleofood)
11. Produksi copper rod, wire and tube
12. Pengolahan aspal buton
13. Produksi besi baja dari pasir besi
14. Produksi stainless steel slab dari nikel
15. Manufaktur modul surya terintegrasi dari bauksit dan silika
16. Pengolahan manganesesulfate
17. Pengembangan kapasitas penyimpanan minyak bumi
18. Hilirisasi pala menjadi oleoresin
19. Pengembangan ekosistem produksi ikan tilapia
20. Hilirisasi kelapa terintegrasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah mengantongi nama calon pengganti Masyita Crystallin untuk menduduki kursi Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK).

“Ada, sedang kita cari, sedang kita proses. Sudah ada orangnya, tapi sedang kita proses,” kata Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Ia menyebut, tahapan pengisian jabatan kosong tersebut harus melalui Sekretariat Negara dan Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah ada (calon), tapi belum bisa diumumkan. Siapa tahu nanti enggak disetujui sama Presiden,” kata dia.

Di sisi lain, Purbaya mengatakan tidak ada aturan yang melarang pegawai Kemenkeu hijrah ke Danantara. Terlebih, Masyita merupakan profesional yang direkrut Kemenkeu dengan pembaruan setiap tahun sekali.

“Boleh saja, memang enggak boleh? Itu kan entitas-entitas seperti semi-private kan. Bu Masyita di Kemenkeu bukan pegawai tetap, kalau enggak salah, dia profesional yang di-hire, dengan pembaruan setiap tahun sekali. Jadi enggak ada masalah buat keuangan. Di (Kementerian) Keuangan banyak orang pintar,” kata Purbaya.

Masyita Pindah ke Danantara

Kementerian Keuangan menyatakan, Masyita Crystallin resmi mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK). Ia kini menempati posisi baru sebagai Head of Economic & ESG Strategic Positioning di Danantara Investment Management.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu, Masyita Crystallin, dalam acara Katadata Policy Dialogue: Arah APBN Kita, Juma (Katadata)

Mengutip keterangan resmi Kementerian Keuangan, jabatan baru tersebut efektif berlaku mulai 11 Januari 2026. “Ini merupakan bagian dari penguatan sinergi kebijakan dan investasi dalam rangka mempercepat agenda strategis pendalaman sektor keuangan nasional,” demikian pernyataan Kemenkeu, Jumat (13/2).

Masyita diharapkan dapat memperkuat integrasi arah kebijakan ekonomi, prinsip Environmental, Social and Governance (ESG), serta strategi investasi jangka panjang Danantara. Hal ini mengingat latar belakangnya di bidang makro-keuangan, stabilitas sistem keuangan, dan pengembangan kebijakan sektor keuangan berkelanjutan.

Selama menjabat sebagai Dirjen SPSK, Masyita terlibat dalam sejumlah agenda reformasi sektor keuangan, mulai dari penguatan kerangka stabilitas sistem keuangan, pendalaman pasar keuangan domestik, hingga harmonisasi kebijakan dalam implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Walhi mengkritik pemerintah soal penanganan kerusakan lingkungan Sumatra. Organisasi pegiat lingkungan itu mempertanyakan sikap pemerintah yang kelihatan fokus mengurus pengalihan konsesi pasca-pencabutan izin puluhan perusahaan.

Pada Januari lalu, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencabut izin 28 perusahaan karena dinilai melanggar aturan. Tak lama setelah itu, pemerintah memutuskan untuk mengkaji ulang pencabutan izin beberapa perusahaan. Pemerintah juga bicara soal pengalihan konsesi lahan milik sejumlah perusahaan yang dicabut izinnya ke Danantara, untuk kemudian dikelola oleh BUMN.

Menurut Walhi, keputusan ini justru menimbulkan pertanyaan serius: apakah pencabutan izin tersebut hanya konsolidasi aset dalam skema investasi negara? “Pergeseran (pemegang konsesi) ini berisiko hanya mengganti aktor pengelola tanpa mengubah paradigma ekstraktif yang selama ini memicu krisis ekologis dan konflik sosial, “ kata Koordinator Pengkampanye Walhi Uli Arta Siagian, melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Menurut dia, pencabutan izin tersebut seharusnya menjadi momentum audit menyeluruh atas kerusakan lingkungan serta memastikan pertanggungjawaban hukum korporasi pelanggar. Pencabutan izin tidak boleh menghentikan proses pidana, perdata, atau kewajiban ganti rugi dan pemulihan lingkungan.

Kesempatan ini juga perlu dimanfaatkan untuk memulihkan wilayah terdampak, termasuk masyarakat dan ekosistemnya.

Gelapnya Informasi Pencabutan Izin

Walhi menagih informasi detail terkait dasar pencabutan izin ke-28 perusahaan. “Tanpa transparansi, publik tidak dapat menguji apakah keputusan ini benar-benar berbasis bukti dan hukum, atau sekadar keputusan administratif yang minim akuntabilitas,” ucap Uli.

Walhi mendesak keterbukaan penuh seluruh dokumen pencabutan izin kepada publik, termasuk hasil audit lingkungan, peta lokasi, dasar hukum keputusan, serta data luasan dan status lahan.

Untuk itu, Walhi telah bersurat untuk meminta keterbukaan informasi publik kepada Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Uli menambahkan, negara juga wajib membuka proses dan tahapan penegakan hukum terhadap para perusahaan. Sebab, publik berhak mengetahui apakah ada sanksi lanjutan, denda, gugatan, atau kewajiban restorasi yang tetap berjalan.

Walhi juga meminta pemerintah melibatkan masyarakat terdampak dalam penyusunan rencana pemulihan ekologis dan sosial di Sumatra, dan menyampaikan rencana tersebut secara terbuka ke publik.

Sebagai informasi, perusahaan dalam daftar pencabutan izin termasuk pemegang konsesi hutan tanaman industri terbesar di Sumatra Utara Toba Pulp Lestari eks-Indorayon; pengelola tambang emas Martabe di Tapanuli Selatan yaitu Agincourt yang merupakan anak usaha United Tractors (UNTR) dan bagian dari Grup Astra; dan pengembang PLTA Batang Toru North Sumatra Hydro Energy.

Ketiganya juga termasuk dalam daftar perusahaan yang digugat perdata oleh pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dalam perkara kerusakan lingkungan di Sumatra.

Kerusakan Hutan, Ancaman Bagi Pesisir

Walhi memperingatkan, pengelolaan lahan dan hutan di hulu yang tidak berorientasi pada pemulihan ekologis akan terus memperparah kerusakan ekosistem pesisir. “Laut dan darat adalah satu kesatuan ekologi. Jika di hulu hanya terjadi pergantian aktor industri tanpa agenda pemulihan, maka pesisir dan laut tetap akan menjadi korban,” kata Pengkampanye Perlindungan Pesisir dan Laut Walhi Mida.

Dia pun meminta pemerintah melibatkan masyarakat pesisir dan nelayan dalam penyusunan rencana pemulihan. “Karena mereka-lah yang paling terdampak dan sekaligus menjadi penjaga pertama kawasan pesisir,” ujar Mida.

Walhi menekankan, ini kesempatan negara untuk membuktikan bahwa pencabutan izin adalah langkah koreksi menuju tata kelola sumber daya alam yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Bukan sekadar perpindahan penguasaan dari korporasi swasta ke korporasi negara tanpa perubahan paradigma.

Usai insiden asap oranye di Cilegon, muncul insiden asap hitam pekat di Tangerang. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menghentikan operasional tungku atau boiler berbahan bakarbiomassadi pabrik kertas di Karawaci, Tangerang, setelah adanya laporan masyarakat soal asap hitam pekat yang menganggu pernapasan.

Pabrik kertas tersebut milik PT Panca Kraft Pratama. “Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian pada kualitas bahan bakar serta kinerja alat pengendali emisi pada Boiler Biomassa 1,” kata Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Rizal Irawan melalui keterangan tertulis, Jumat (13/2).

Tungku sejatinya menggunakan pelet kayu atau woodchip, namun temuan di lapangan tidak demikian. “Penggunaan kayu gelondongan dan serbuk kayu basah tidak diperkenankan,” ujar Rizal. KLH juga menilai perlunya perbaikan alat pengendali emisi.

Perusahaan diwajibkan menyampaikan pemberitahuan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten sebelum pengoperasian kembali. Perusahaan juga diminta mengajukan permohonan perubahan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu emisi yang disesuaikan dengan kondisi fasilitas sumber emisi eksisting dan rekomendasi tenaga ahli.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penghentian operasional tersebut merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menegakkan aturan lingkungan hidup. “Sekaligus menjaga kualitas udara dan melindungi kesehatan masyarakat,” ujarnya. Dia mengapresiasi partisipasi masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

Berdasarkan pantauan Katadata, kualitas udara di sekitar wilayah tersebut lebih buruk dibandingkan wilayah lainnya di Jakarta dan Banten, bahkan pasca-kabar penghentian operasional tungku. Ini dengan melihat data real time dari stasiun pemantauan kualitas udara terdekat.

Pada Jumat (13/2) sekitar Pukul 19.00 WIB, stasiun pemantauan kualitas udara milik KLH di Pondok Pucung, Karang Tengah, Tangerang, menunjukkan kualitas udara dalam kategori sedang mendekati tidak sehat dengan parameter polutan NO2 (95) dan SO2 (73).

Sedangkan stasiun pemantauan milik swasta IQair di Pergudangan, Jakarta Barat, mencatatkan kualitas udara tidak sehat dengan parameter polutan PM 2.5 (153). Tingginya polutan bisa jadi juga karena konsentrasi kendaraan. Lokasi stasiun pemantauan berada tak jauh dari Jalan Daan Mogot, Cengkareng yang kerap macet.

Selain operasional PLTU dan tungku industri, kendaraan memang menjadi sumber polusi utama Jakarta dan sekitarnya.

Pemangkasan target produksi batu bara nasional dari 790 juta ton menjadi 600 juta ton menjadi momentum strategis untuk reformasi struktural, mengakselerasi transisi menuju energi yang lebih bersih.

Policy Strategist CERAH Naomi Devi Larasati menilai, kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM ini perlu dibarengi pengalihan pembiayaan dari perbankan dalam negeri ke sektor energi hijau. Perbankan nasional harus memikirkan risiko keberlanjutan bisnisnya apabila terus mendanai industri batu bara.

Pengalihan pembiayaan bisa menjadi katalisator percepatan pembangunan energi terbarukan, salah satunya untuk rencana mencapai 100 Gigawatt Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

“Jika proyek 100 GW PLTS yang terdiri dari 80 GW di 80 ribu desa dan 20 GW PLTS tersentralisasi dapat dijalankan, ini akan membantu mendorong meningkatnya perekonomian daerah-daerah tersebut,” kata Naomi, dalam keterangan resmi dikutip pada Jumat (13/2).

Aliran listrik tidak hanya membantu penerangan rumah tangga, tapi sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis lokal di daerah.

“Rencana ini juga dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan industri panel surya nasional,” ujar Naomi.

Permintaan Batu Bara Global Melemah

Di samping itu, Program and Policy Manager CERAH Wicaksono Gitawan, melihat tren penurunan permintaan global terhadap batu bara sebagai indikasi melemahnya industri fosil tersebut. Wicak merujuk data BPS yang memperlihatkan penurunan nilai ekspor batu bara sebesar 19,7% menjadi US$ 24,48 miliar (Rp 412,1 triliun, kurs Rp 16.830/US$).

Menurut dia, pemangkasan produksi batu bara seharusnya tidak hanya menjadi kebijakan reaktif untuk menaikkan harga, tapi harus menjadi rencana jangka panjang mengurangi ketergantungan pada komoditas yang diperkirakan bakal meredup pasarnya (sunset industry).

Data global juga menunjukkan penciutan pasar batu bara yang bersifat struktural. Ini terlihat dari permintaan yang terus mengecil, impor batu bara Asia pada 2025 turun 4,4% menjadi 1,09 miliar ton, India turun 6% menjadi sekitar 163 juta ton, dan Cina turun tajam sekitar 52 juta ton (year to date).

“Perencanaan energi nasional seharusnya diarahkan untuk secara bertahap mengurangi ketergantungan pada batu bara dan pada saat yang sama menggenjot energi terbarukan besar-besaran secara cepat,” ujar Wicak.

Selain itu, mempertahankan ketergantungan batu bara yang tidak efisien akan terus membebani PT PLN (Persero) dengan biaya perawatan yang tinggi dan kontrak jangka panjang bersama Independent Power Producers (IPPs).

Selama ini, batu bara dianggap sebagai energi yang lebih murah karena adanya dukungan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO). Padahal, biaya pembangkitan listrik batu bara justru melonjak dari Rp 637 per kilowatt-jam (kWh) pada 2020 menjadi Rp 941/kWh pada 2024. Didorong oleh infrastruktur yang usang dan meningkatnya biaya operasional, perawatan, dan kepatuhan.

“Seluruh biaya ini ujungnya akan terkompensasi melalui subsidi. Dari tahun ke tahun menunjukkan adanya tren kenaikan yang signifikan untuk subsidi listrik. Artinya, seiring berlanjutnya ketergantungan pada batu bara, beban terhadap APBN terus membengkak,” ujarnya.

Menilik analisis terbaru International Institute for Sustainable Development (IISD), subsidi energi Indonesia mencapai Rp 713,5 triliun pada 2024, namun alokasinya masih didominasi untuk energi fosil. Energi bersih dan kendaraan listrik hanya menerima subsidi sekitar Rp 10,7 triliun atau 1,5% dari total subsidi energi.

Mayoritas subsidi energi dialokasikan untuk energi fosil, yakni mencapai Rp 634,3 triliun atau 88,9%, termasuk subsidi tarif listrik di dalamnya. Subsidi tarif listrik untuk konsumen tercatat Rp 176 triliun atau kira-kira Rp 625.000 per orang per tahun.

Selain itu, Wicak menilai pengurangan produksi batu bara jangka panjang harus tercermin dalam kebijakan pemerintah yang mengikat secara hukum, sehingga beberapa regulasi perlu diperbaiki. Salah satunya, Peraturan Presiden 112 tahun 2022 yang justru memperluas pengecualian untuk pembangunan PLTU baru dalam draf revisinya yang dirilis pada 2025 lalu.

Pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, yang masih mencantumkan porsi batu bara yang tinggi mencapai 47-50% pada 2030.