IDXChannel - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan progres pembangunan Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Kota Surabaya, Jawa Timur yang digarap oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berjalan sesuai target.

Hingga saat ini, progres fisik pembangunan telah mencapai sekitar 45 persen yang didukung oleh 571 tenaga kerja yang terus dioptimalkan guna mempercepat penyelesaian.

“Progres di Surabaya ini bagus, sekitar 45 persen dan kualitasnya juga baik. Secara umum, pekerjaan pembangunan SR yang dikerjakan Waskita Karya dan mitra berjalan dengan baik. Di Kabupaten Sampang juga hampir 40 persen. Memang ada di lokasi lain yang masih tertinggal, tapi secara keseluruhan masih dalam kondisi terkendali dan terus dikejar,” ujar Dody dalam keterangan, Senin (13/4/2026).

Dody menegaskan, pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pendidikan yang layak dan terintegrasi.

“Ini kan program prioritas Presiden untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem melalui pendidikan yang layak, khususnya bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Caranya ya dengan menyekolahkan putra-putri mereka di sekolah yang proper dan baik, diasramakan, diberikan baju dan makanan bergizi,” tutur dia,

Sebagai informasi, Sekolah Rakyat Tahap II di Kota Surabaya berlokasi di Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, dan dibangun di atas lahan seluas sekitar 6,6 hektare dengan status lahan hak pakai Pemerintah Kota Surabaya.

Proyek ini dilaksanakan oleh kontraktor Waskita Karya-CAG KSO melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur.

Fasilitas yang dibangun mencakup ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas hingga 1.000 siswa, serta dilengkapi asrama siswa, rumah susun guru, masjid, gedung serbaguna, kantin, instalasi air bersih, hingga sarana olahraga seperti lapangan basket dan mini soccer.

“Saya minta seluruh pihak harus menjaga komitmen agar pembangunan dapat selesai tepat waktu. Insyaallah kalau progres-nya sudah bagus seperti ini akan selesai sebelum 20 Juni. Sehingga pada 1 Juli, fasilitas ini sudah dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar,” katanya.

Dody juga mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi dan pengawasan di lapangan agar kualitas pekerjaan tetap terjaga dan tidak terjadi keterlambatan.

“Untuk yang masih tertinggal harus segera dikejar dengan langkah konkret di lapangan, termasuk penambahan tenaga kerja dan penguatan pengawasan,” ujar Dody.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap banyak daerah di Sumatera Utara (Sumut) yang minim, bahkan tidak terdampak bencana, tetapi tetap menerima dana transfer ke daerah (TKD).

Dia telah meminta Pemda yang minim terdampak bencana untuk menyalurkan sebagian dananya untuk wilayah di Aceh yang mengalami kerusakan lebih parah. Tito mengaku telah melakukan rapat koordinasi secara daring dengan delapan pemerintah daerah di Sumut tersebut.

"Saya kemudian Zoom meeting, mengimbau kepada delapan daerah yang ada di Sumatera Utara yang terdampak sedikit, dan ada yang tidak terdampak, hanya dua, yang lainnya enggak terdampak sama sekali tapi dapat uang tambahan. Nah, ini yang saya dorong, tolonglah kemanusiaan," kata Tito.

Dia pun mencontohkan sejumlah daerah di Sumut yang menerima alokasi anggaran cukup besar, seperti Kota Medan sekitar Rp565 miliar dan Deli Serdang sekitar Rp493 miliar. Menurutnya, sebagian dari dana tersebut dapat disalurkan melalui mekanisme hibah antar daerah.

"Simalungun enggak terdampak, dapat Rp412 miliar, Rp30 miliar untuk Aceh Utara yang berat, berat Aceh Utara. Asahan enggak begitu terdampak, ada dampak banjir sebentar Rp261 miliar, Rp30 miliar (buat Aceh)," ujarnya.

Selain itu, Tito menyebut daerah lain seperti Serdang Bedagai, Labuhanbatu, hingga Pematangsiantar, yang tak terdampak signifikan, dapat berkontribusi membantu wilayah terdampak di Aceh seperti Gayo Lues dan Bener Meriah.

"Bantulah Rp25 miliar, Gayo Lues, Bener Meriah. Nah, sudah kami komunikasikan. Kami komunikasikan dan mereka, mereka enggak keberatan. Sudah membuat pernyataan dan mereka akan melakukan mekanisme hibah," tuturnya.

Tito mengatakan langkah tersebut semata-mata untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Aceh. Pemerintah pusat, kata dia, berharap dukungan agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal.

"Inilah yang kami sampaikan kepada seluruh kepala daerah yang delapan ini di Sumut, dan juga di Aceh, agar mereka melakukan mekanisme hibah ini. Nah, ini yang kami laporkan juga untuk mohon dukungan dari Komisi II, semata-mata hanya kemanusiaan aja," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyepakati pembentukan satuan tugas (satgas) percepatan program 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Satgas ini bakal mengidentifikasi masalah akses Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi untuk dicarikan jalan keluarnya.

"Nanti dipimpin oleh Pak Menteri (PKP) dan juga kami sebagai Ketua OJK, juga nanti anggotanya dari Tapera kemudian asosiasi pengembang. Kita akan mendukung, mendorong apalagi yang akan kita bisa lakukan untuk percepatan proses pencapaian 3 juta rumah tersebut," kata Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi saat ditemui di kantor OJK, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Dia menuturkan, peranan satgas ini mengatasi permasalahan berkaitan administrasi keuangan dalam pengajuan KPR subsidi. Semisal masalah dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yang selama ini menjadi pertimbangan perbankan menyalurkan pinjaman.

"Intinya terkait dengan orang ketika ingin mengajukan fasilitas ini, tapi terganjal misalnya apapun ya terkait mungkin informasi di SLIK, terkait dengan sektor jasa keuangan. Nah itu tugas di satgas kita," ujarnya.

Seturut itu, otoritas memutuskan aturan baru terkait SLIK yang ditampilkan hanya riwayat pinjaman di atas Rp1 juta. Aturan yang direncanakan terbit pada Juni 2026 tersebut ditujukan untuk memudahkan pengajuan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Friderica menegaskan soal banyaknya masyarakat terkendala mengakses pinjaman rumah bersubsidi lantaran SLIK yang bermasalah. Bukan karena tunggakan besar, tapi dominan pinjaman di bawah Rp1 juta, sehingga ini menjadi masalah serius bagi realisasi program 3 juta rumah.

"Kami sudah melakukan diskusi dan juga proses menyeluruh dan sangat prudent. Di rapat Dewan Komisioner kemarin kami memutuskan bahwa untuk SLIK yang akan ditampilkan hanya yang Rp1 juta ke atas. Baik itu merupakan akumulasi dari catatan kredit yang bersangkutan juga Rp1 juta ke atas untuk bagi debitnya," ujar Friderica.

Latar belakang keputusan penyesuaian SLIK ini pula mempertimbangkan masukan dari para pihak pengembang. Friderica juga menyesuaikan status atau keterangan pelunasan SLIK bagi debitur dipercepat dari biasanya.

Jika sebelumnya status pelunasan SLIK memakan waktu mencapai satu bulan, kini keterangan lunas pinjaman bakal disesuaikan SLIK dalam beberapa hari.

Dalam momen sama, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, aturan soal penyesuaian SLIK ini diperlukan karena masalah akses KPR subsidi dominan karena urusan SLIK. Masalah administrasi keuangan sebisa mungkin ditekan karena transaksi KPR subsidi terus bertumbuh, bahkan tembus nyaris 278 ribu pembiayaan.

"Saya sangat sering datang ke lapangan di Sumatera Utara, di Jawa Barat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, Sulawesi Selatan di banyak tempat, yang saya ingat itu menemukan satu masalah sangat besar yaitu soal SLIK OJK yang akibatnya rakyat tidak bisa mengakses rumah subsidi, padahal rumah subsidi ini dengan pembiayaan FLPP itu sangat-sangat dibutuhkan rakyat dan ini masalah besar," katanya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Pemerintah berencana melakukan perombakan besar-besaran pada sistem Online Single Submission (OSS).

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengatakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan blockchain akan diintegrasikan untuk menciptakan proses perizinan yang lebih transparan dan efisien.

Menurut Rosan, transformasi digital ini diharapkan mampu memberikan kepastian lebih bagi para investor sekaligus meminimalkan hambatan birokrasi di tanah air.

"Sistem yang baru ini akan menggunakan AI, blockchain dan yang lain-lainnya, dan di tahun ini akan bisa mulai berjalan," kata Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).

Rosan menambahkan, dalam beberapa bulan terakhir, sistem OSS memang sempat menghadapi kendala teknis. Hal ini terjadi setelah adanya integrasi besar-besaran dengan 18 kementerian berbeda, sebagai tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025.

"Nah mengenai sistem OSS kita memang kami harus akui kemarin beberapa bulan sebelumnya itu sempat mengalami berat ya kendala karena ini salah satunya karena kita justru ingin meningkatkan sistem OSS kita dengan adanya PP nomor 28," kata Rosan.

Integrasi otomatis tersebut membuat arsitektur sistem menjadi jauh lebih kompleks karena harus menghubungkan berbagai pangkalan data lintas kementerian secara real-time.

Guna mengatasi persoalan ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan lampu hijau terkait tambahan anggaran untuk penguatan infrastruktur teknologi.

Selain aspek kecepatan, penggunaan teknologi terkini pada sistem OSS yang diperbarui bertujuan untuk menghapus celah praktik negatif yang masih berisiko muncul pada proses-proses manual.

Dengan sistem yang terdesentralisasi melalui blockchain dan pemrosesan pintar melalui AI, setiap tahapan perizinan diharapkan menjadi lebih akuntabel.

"Dengan dukungan pendanaan baru ini, pengembangan teknologi sistem perizinan berusaha tersebut telah resmi dimulai dan ditargetkan dapat beroperasi penuh sebelum pergantian tahun," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan baru terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Aturan anyar ini ditujukan untuk memudahkan pengajuan rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, banyaknya masyarakat terkendala mengakses pinjaman rumah bersubsidi lantaran SLIK yang bermasalah.

Bukan karena tunggakan besar, tapi pinjaman di bawah Rp1 juta ini menjadi masalah serius bagi realisasi program tiga juta rumah pemerintahan Prabowo Subianto.

"Kami sudah melakukan diskusi dan juga proses menyeluruh dan sangat prudent. Di rapat Dewan Komisioner kemarin kami memutuskan bahwa untuk SLIK yang akan ditampilkan hanya yang 1 juta rupiah ke atas," kata Friderica saat ditemui di kantor OJK, Senin (13/4/2026).

"Baik itu merupakan akumulasi dari catatan kredit yang bersangkutan juga 1 juta ke atas untuk bagi debitnya," lanjut perempuan yang kerap disapa Kiki tersebut.

Dia menambahkan, latar belakang keputusan penyesuaian SLIK ini pula mempertimbangkan masukan dari para pihak pengembang.

Kiki juga menyesuaikan status atau keterangan pelunasan SLIK bagi debitur dipercepat dari biasanya. Jika sebelumnya status pelunasan SLIK memakan waktu mencapai satu bulan, kini keterangan lunas pinjaman bakal disesuaikan SLIK dalam beberapa hari.

"Kami memutuskan agar ditampilkan H+ 3. Ketika misalnya seseorang punya pinjaman telah melakukan pelunasan, maka maksimum H+3 sudah muncul di SLIK bahwa pinjaman tersebut sudah dilunasi. Kenapa ini penting? Karena supaya teman-teman pengembang ini segera mempercepat proses (KPR subsidi)," katanya.

Kiki menambahkan, OJK menitikberatkan diskresi aturan dari otoritas agar dapat mendorong akselerasi pertumbuhan kredit KPR subsidi, yang selama ini terganjal masalah administrasi keuangan.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, dorongan OJK untuk melakukan diskresi datang dari permintaan pihaknya.

Bahkan, Ara dan timnya mengaku sudah berulang kali menyambangi OJK agar aturan SLIk ini bisa terealisasi.

"Ini adalah suatu fenomena. Suatu fenomena yang sampai saya enam kali ke sini untuk memperjuangkan itu. Kesimpulannya kalau SLIK 1 juta ke bawah boleh mengajukan kredit untuk FLPP rumah subsidi, baik yang tapak maupun yang rusun," kata Ara.

(Nur Ichsan Yuniarto)

IDXChannel - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, memprediksi realisasi investasi Indonesia pada kuartal I-2026 bisa mencapai Rp497 triliun.

Capaian itu diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 7 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Rosan menyampaikan bahwa meski data final baru akan tersedia pada pertengahan April, tren yang ada menunjukkan sinyal positif terhadap pencapaian target pemerintah.

"Alhamdulillah memang kita masih menunggu sampai tanggal 15, tapi dengan perkembangan ini insyaallah target yang dicanangkan oleh pemerintah pada triwulan pertama ini bisa kami capai yaitu sebesar Rp497 triliun, berarti tumbuh sekitar 7 persen secara tahunan," ujar Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (13/4/2026).

Sejalan dengan kenaikan nilai investasi, penyerapan tenaga kerja juga diproyeksikan meningkat sebesar 5,5 persen. Sebanyak kurang lebih 627.000 orang diperkirakan berhasil terserap ke dalam lapangan kerja baru berkat realisasi investasi selama tiga bulan pertama tahun ini.

Sektor hilirisasi tetap memegang peranan krusial dengan kontribusi sekitar 30 persen dari total modal yang masuk. Dari sisi asal negara, investor dari Singapura, China, Jepang, Korea Selatan, hingga Amerika Serikat masih mendominasi peta investasi di tanah air.

Pemerintah telah menetapkan target investasi nasional sepanjang 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun berdasarkan Perpres Nomor 117 Tahun 2025. Sedangkan untuk periode RPJMN 2025–2029, akumulasi investasi diharapkan mampu menyentuh angka Rp13.032,8 triliun.

Rosan menekankan bahwa posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan non-blok menjadi daya tarik tersendiri di tengah ketidakpastian global yang sedang terjadi.

"Memang walaupun di tengah tantangan meningkatnya geopolitik maupun ekonomi akhir-akhir ini, tetapi justru kita melihat bahwa ini kesempatan juga selalu terbuka karena Indonesia adalah negara yang diterima oleh semua negara karena sesuai dengan kebijakan foreign policy kita yang terbuka dan non-alignment," jelasnya.

Guna menjaga minat investor global, pemerintah berkomitmen untuk terus menyempurnakan sistem perizinan dan memberikan kepastian regulasi. Langkah ini diambil untuk meminimalkan risiko ketidakpastian bagi pelaku usaha serta memastikan Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang kondusif meski kondisi ekonomi dunia sedang bergejolak.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan perpanjangan dana otonomi khusus (otsus) Aceh. Usulan ini diajukan lantaran masa pemulihan Aceh pascabencana memerlukan waktu paling cepat 3 tahun.

Hal itu disampaikan Tito dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026). Mulanya, Tito mengaku banyak menerima usulan terkait perpanjangan dana otsus Aceh.

"Memang ada dalam kunjungan-kunjungan dan juga menerima delegasi dari Aceh, selalu menyampaikan meminta agar, karena tingkat kemiskinan masih tinggi di atas nasional dan Sumatera, pengangguran juga tinggi, meskipun IPM membaik tapi di bawah nasional, masih perlu, mereka masih memerlukan dana otonomi khusus," kata Tito.

Masukan ini tak lain karena masyarakat Aceh melihat dari Papua yang bertambah 2,25 persen, yaitu dana otsus-nya sampai 2041. Karena itu, kata dia, masyarakat Aceh juga mengharapkan otsus ini diperpanjang.

"Besarannya juga ya kalau enggak bisa sama seperti Papua 2,25 persen kembali ke 2 persen. Itu permintaannya dari teman-teman di sana," ujarnya.

Menurutnya, usulan tersebut cukup rasional. Terlebih, kata Tito, saat ini Aceh dalam kondisi pemulihan pascabencana. Meskipun, dia mengatakan jika upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah kerap terkendala bencana susulan.

"Kemarin minggu lalu Aceh Tengah hujan lebat jalan-jalan longsor lagi, jembatan juga banyak yang ada beberapa yang kemudian terseret lagi ini. Kemudian juga dua hari yang lalu di Pidie Jaya banjir lagi, Bupatinya lapor sama saya 50 cm sampai 80 cm lumpur di sana. Padahal sudah kita lakukan perbaikan-perbaikan ya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Tito mengatakan pemulihan pascabencana Aceh memerlukan waktu setidaknya 3 tahun. Sebab, skala kerusakan akibat bencana cukup besar.

"Ini mungkin sambil itu juga mungkin salah satu pendorong kalau menurut kami perlu adanya dana otsus ini diperpanjang di Aceh dan kalau memang kemampuan fiskal negara memungkinkan, mungkin dikembalikan ke 2 persen, saran kami," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

IDXChannel — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, realisasi investasi kuartal I-2026 baru mencapai Rp497 triliun. Angka itu mencapai 24,35 persen dari target yang ditetapkan pada 2026 yakni Rp2.041,3 triliun.

"Realisasi pada triwulan pertama ini kami bisa capai yaitu sebesar Rp497 triliun, yang berarti tumbuh 7 persen secara tahunan," ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Rosan mengaku optimistis target tersebut masih bisa dicapai hingga akhir tahun, meskipun kondisi geopolitik kini masih memanas. Sebab, kesempatan investasi Indonesia selalu terbuka dan ada.

Dia mengklaim, justru para investor yang melalui negara-negara Timur Tengah berbicara secara intensif kepada Indonesia.

“Kami pun secara aktif juga bertemu dengan para potensial investor itu dan mereka melihat Indonesia ini menjadi lebih menarik lagi karena salah satu kekuatan kita, kita selalu bisa menjaga (pertama mereka sampaikan) peace dan stabilitas,” ujar dia.

Rosan juga mengungkapkan, Jepang, Korea, dan China tidak mengurangi minat mereka untuk berinvestasi di Indonesia. Terlebih lagi, langkah-langkah yang telah diambil pemerintah dipastikan dapat mengantisipasi agar investasi bisa terus maju dan berkembang.

Lebih lanjut, dia menegaskan, target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025—2029 tidak akan berubah, yakni Rp13.032,8 triliun.

Sehingga, diperlukan kenaikan investasi sekitar 143 persen selama 2025-2029 dari total capaian 10 tahun.

Selain itu, kata Rosan, penyerapan angka tenaga kerja selama kuartal I-2026 ikut naik.

“Penyerapan tenaga kerja juga diperkirakan mencapai 627 ribu orang atau naik sekitar 5,5 persen,” kata dia.

Penulis: Eugenia Siregar

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025 yang telah dilaporkan masyarakat mencapai 11.112.624 SPT per 12 April 2026 pukul 24:00 WIB.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan, mayoritas laporan berasal dari Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi Karyawan dengan total lebih dari 9,6 juta laporan.

“Progres pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode sampai dengan 12 April 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 11.112.624 SPT,” tulis Inge dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Berdasarkan data DJP, profil wajib pajak yang telah menyampaikan kewajibannya terdiri dari beberapa kategori utama. Rinciannya, OP Karyawan 9.654.060 laporan, OP Non-Karyawan 1.182.082 laporan, Badan (Mata Uang Rupiah) 273.630 laporan dan Badan (Mata Uang USD) 192 laporan.

Untuk Beda Tahun Buku (Dilaporkan mulai 1 Agustus 2025), diantaranya Badan (Mata Uang Rupiah) 2.628 laporan dan Badan (Mata Uang USD) 32 laporan.

Selain capaian pelaporan SPT, pemerintah juga terus mendorong integrasi sistem perpajakan terbaru melalui aktivasi akun Coretax DJP. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 17.960.031 wajib pajak telah melakukan aktivasi akun tersebut.

Transformasi digital ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengelola kewajiban perpajakannya secara mandiri dan transparan.

Adapun rincian aktivasi akun Coretax adalah WP Orang Pribadi 16.875.690 aktivasi, WP Badan 993.312 aktivasi, WP Instansi Pemerintah 90.802 aktivasi dan WP PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) 227 aktivasi.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - PT Sigma Energy Compressindo Tbk (SICO) menetapkan pembagian dividen final Rp2 per saham untuk tahun buku 2025.

Dividen yang dibagikan senilai Rp1,82 miliar atau setara berapa 14,25 persen dari laba bersih perseroan Rp12,77 miliar.

Selain itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya ditetapkan sebesar Rp29 miliar dengan total ekuitas Rp133 miliar.

Pembagian dividen ini telah mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 9 April 2026.

Adapun SICO meraup kenaikan laba bersih sebesar 16 persen dari periode sebelumnya Rp11,1 miliar. Pertumbuhan laba ini ditopang oleh pendapatan yang meningkat 38 persen menjadi Rp154,18 miliar.

Dividen tunai ini akan disalurkan pada 8 Mei 2026 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada 21 April 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen SICO:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 17 April 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 20 April 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 21 April 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 22 April 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 21 April 2026
• Pembayaran Dividen: 8 Mei 2026

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Yulie Sekuritas Indonesia Tbk (YULE) membagikan dividen tunai tahun buku 2025 sebesar Rp15,8 miliar.

Setiap pemegang saham berhak mendapatkan dividen Rp10 per saham berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 10 April 2026

Besaran dividen ini setara 11,96 persen dari laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk dengan nilai Rp132,13 miliar.

Selain itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya ditetapkan sebesar Rp300,69 miliar dengan total ekuitas Rp699 miliar.

Adapun dividen tunai ini akan didistribusikan pada 13 Mei 2026 kepada para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (recording date) pada 22 April 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen YULE:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 20 April 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 21 April 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 22 April 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 23 April 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 22 April 2026
• Pembayaran Dividen: 13 Mei 2026

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat kinerja Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) menunjukkan lonjakan signifikan sepanjang 2025. Nilai transaksi mencapai Rp1.382,1 triliun, naik 461,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian S. Manullang, menjelaskan pertumbuhan transaksi tersebut didorong oleh implementasi transaksi repurchase agreement (repo) di SPPA yang mulai berjalan sejak 10 Maret 2025. Sepanjang tahun lalu, nilai transaksi repo mencapai Rp751,6 triliun.

“Sejak diluncurkan, transaksi perdagangan efek bersifat utang dan sukuk di SPPA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang 2025, kami melihat lonjakan yang sangat signifikan baik dari sisi nilai maupun aktivitas transaksi,” ujarnya dalam acara SPPA Award 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Senin (13/4/2026).

Selain itu, Kristian menjelaskan, transaksi outright atau jual beli putus juga mencatatkan peningkatan yang kuat. Nilainya mencapai Rp630,5 triliun, atau tumbuh 156,2 persen secara tahunan.

“Implementasi repo menjadi salah satu faktor utama yang mendorong peningkatan likuiditas dan aktivitas perdagangan di SPPA,” katanya.

Lebih lanjut, Kristian menilai bahwa kehadiran SPPA mampu menjawab kebutuhan industri akan platform transaksi yang terstandarisasi, aman, transparan, dan efisien. Hal ini sekaligus memperkuat likuiditas serta mendorong pendalaman pasar surat utang dan pasar uang domestik.

Ia menambahkan, SPPA kini telah digunakan oleh 39 pengguna jasa, yang terdiri dari perbankan, bank pembangunan daerah, serta perusahaan sekuritas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 di antaranya telah aktif memanfaatkan fitur transaksi repo.

Dalam pengembangannya, dikatakan Kristian, SPPA akan terus memperkuat sinergi dengan regulator, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta Kementerian Keuangan.

Menurutnya, salah satu capaian penting yaitu diperolehnya persetujuan dari Bank Indonesia sebagai penyedia electronic trading platform (ETP) antar pasar pada November 2025.

Selain itu, sejak 1 April 2026, SPPA juga resmi digunakan sebagai platform penyampaian kewajiban kuotasi repo di pasar sekunder.

“Sinergi dengan regulator dan pelaku pasar menjadi kunci dalam membangun ekosistem pasar keuangan yang lebih efisien, transparan, dan terintegrasi,” tutur Kristian.

(Febrina Ratna Iskana)