TEHERAN - Militer AS sedang bersiap untuk kemungkinan operasi berkelanjutan selama berminggu-minggu terhadap Iran jika Presiden Donald Trump memerintahkan serangan. Itu diungkapkan dua pejabat AS mengatakan kepada Reuters, dalam apa yang bisa menjadi konflik yang jauh lebih serius daripada yang pernah terjadi sebelumnya antara kedua negara.

Pengungkapan oleh para pejabat, yang berbicara dengan syarat anonim karena sifat sensitif dari perencanaan tersebut, meningkatkan taruhan untuk diplomasi yang sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran.

Utusan AS Steve Witkoff dan Jared Kushner akan mengadakan negosiasi dengan Iran pada hari Selasa di Jenewa, dengan perwakilan dari Oman bertindak sebagai mediator. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio memperingatkan pada hari Sabtu bahwa meskipun Trump lebih memilih untuk mencapai kesepakatan dengan Teheran, "itu sangat sulit dilakukan."

AS Siapkan Perang Jangka Panjang dengan Iran, Ini 4 Skenarionya

1. Menyiagakan 2 Kapal Induk dan Ribuan Tentara

Sementara itu, Trump telah mengumpulkan pasukan militer di wilayah tersebut, meningkatkan kekhawatiran akan aksi militer baru. Pejabat AS mengatakan pada hari Jumat bahwa Pentagon mengirimkan kapal induk tambahan ke Timur Tengah, menambah ribuan pasukan lagi bersama dengan pesawat tempur, kapal perusak rudal berpemandu, dan kekuatan tembak lainnya yang mampu melancarkan serangan dan bertahan melawannya.

Trump, berbicara kepada pasukan AS pada hari Jumat di sebuah pangkalan di Carolina Utara, secara terbuka mengemukakan kemungkinan perubahan rezim di Iran, mengatakan bahwa "sepertinya itu akan menjadi hal terbaik yang bisa terjadi." Dia menolak untuk menyebutkan siapa yang dia inginkan untuk mengambil alih Iran, tetapi mengatakan "ada orang-orang."

"Selama 47 tahun, mereka terus berbicara dan berbicara dan berbicara," kata Trump.

2. Mempertimbangkan Semua Opsi

Trump telah lama menyuarakan skeptisisme tentang pengiriman pasukan darat ke Iran, dengan mengatakan tahun lalu “hal terakhir yang ingin Anda lakukan adalah pasukan darat,” dan jenis kekuatan militer AS yang ditempatkan di Timur Tengah sejauh ini menunjukkan opsi serangan terutama oleh angkatan udara dan angkatan laut. Di Venezuela, Trump menunjukkan kesediaan untuk juga mengandalkan pasukan operasi khusus untuk menangkap presiden negara itu, Nicolas Maduro, dalam serangan bulan lalu.

Dimintai komentar tentang persiapan untuk operasi militer AS yang berpotensi berkelanjutan, juru bicara Gedung Putih Anna Kelly mengatakan: “Presiden Trump memiliki semua opsi yang tersedia terkait Iran.”

“Dia mendengarkan berbagai perspektif tentang setiap masalah, tetapi membuat keputusan akhir berdasarkan apa yang terbaik untuk negara dan keamanan nasional kita,” kata Kelly.

Pentagon menolak berkomentar.

Amerika Serikat mengirim dua kapal induk ke wilayah tersebut tahun lalu, ketika melakukan serangan terhadap situs nuklir Iran.

Namun, operasi "Midnight Hammer" pada bulan Juni pada dasarnya adalah serangan tunggal AS, dengan pesawat pembom siluman terbang dari Amerika Serikat untuk menyerang fasilitas nuklir Iran. Iran melakukan serangan balasan yang sangat terbatas terhadap pangkalan AS di Qatar.

3. Serangan AS Lebih Luas dan Sporadis ke Iran

Perencanaan yang sedang berlangsung kali ini lebih kompleks, kata para pejabat.

Dalam kampanye berkelanjutan, militer AS dapat menyerang fasilitas negara dan keamanan Iran, bukan hanya infrastruktur nuklir, kata salah satu pejabat. Pejabat tersebut menolak memberikan detail spesifik.

Para ahli mengatakan risiko bagi pasukan AS akan jauh lebih besar dalam operasi semacam itu terhadap Iran, yang memiliki persenjataan rudal yang tangguh. Serangan balasan Iran juga meningkatkan risiko konflik regional.

4. Mewaspadai Serangan Balasan Iran

Pejabat yang sama mengatakan Amerika Serikat sepenuhnya mengharapkan Iran untuk membalas, yang menyebabkan serangan dan pembalasan bolak-balik selama periode waktu tertentu.

Gedung Putih dan Pentagon tidak menanggapi pertanyaan tentang risiko pembalasan atau konflik regional.

Trump telah berulang kali mengancam akan membom Iran karena program nuklir dan rudal balistiknya serta penindasan terhadap perbedaan pendapat internal. Pada hari Kamis, ia memperingatkan bahwa alternatif selain solusi diplomatik akan "sangat traumatis, sangat traumatis."

Garda Revolusi Islam Iran telah memperingatkan bahwa jika terjadi serangan di wilayah Iran, mereka dapat membalas terhadap pangkalan militer AS mana pun.

AS memiliki pangkalan di seluruh Timur Tengah, termasuk di Yordania, Kuwait, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Turki.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bertemu Trump untuk melakukan pembicaraan di Washington pada hari Rabu, mengatakan bahwa jika kesepakatan dengan Iran tercapai, "itu harus mencakup unsur-unsur yang vital bagi Israel."

Iran telah mengatakan bahwa mereka siap untuk membahas pembatasan program nuklirnya sebagai imbalan atas pencabutan sanksi, tetapi telah menolak untuk menghubungkan masalah tersebut dengan rudal.

JAKARTA - Asosiasi Lembaga Pemeriksa Halal Indonesia (Alphi) meminta klarifikasi objektif dan faktual terkait munculnya tudingan pungutan liar (pungli) oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dalam proses sertifikasi halal. ALPHI menegaskan bahwa seluruh prosedur dan biaya pemeriksaan telah diatur secara ketat oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui sistem yang transparan.

Ketua ALPHI, Elvina A. Rahayu, menegaskan bahwa LPH merupakan salah satu dari tiga entitas resmi dalam skema sertifikasi halal reguler sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

“LPH bukan entitas yang berdiri sendiri di luar sistem. LPH adalah lembaga yang diatur dalam undang-undang, diakreditasi dan diawasi oleh BPJPH. Setiap proses dan biaya yang dikenakan kepada pelaku usaha mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah,” ujar Elvina seperti dikutip, Minggu (15/2/2026).

Elvina menjelaskan bahwa polemik yang berkembang, termasuk penyebutan angka tertentu dalam rapat antara BPJPH dan DPR RI, perlu dilihat secara menyeluruh agar tidak menyesatkan publik. Saat ini, skema sertifikasi reguler hanya mencakup 1,8 persen dari total ekosistem, sementara 98,2 persen lainnya menggunakan skema self declare. Standar penetapan biaya operasional LPH sendiri telah memiliki payung hukum yang jelas, yakni Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2024.

Struktur biaya pemeriksaan oleh LPH mencakup berbagai komponen seperti biaya audit, operasional, transportasi, hingga akomodasi yang besarannya bergantung pada skala usaha dan lokasi produksi. Untuk usaha mikro dan kecil di luar kota, biaya dapat mencapai Rp4,67 juta hingga Rp17 juta karena adanya faktor logistik. ALPHI menilai wajar jika terdapat variasi biaya selama hal tersebut masih berada dalam koridor regulasi pemerintah.

Terkait isu nilai biaya fantastis yang sempat mencuat, ALPHI menemukan bahwa angka tersebut sering kali merupakan akumulasi dari biaya di luar proses sertifikasi halal. Komponen tersebut meliputi pelatihan penyelia halal, pelatihan juru sembelih, pengujian laboratorium, hingga jasa konsultan pihak ketiga. Menurut Elvina, sangat tidak adil jika biaya di luar kewenangan LPH tersebut digeneralisasi sebagai praktik pungli.

Sistem pembayaran sertifikasi halal saat ini telah terintegrasi melalui platform SIHALAL, di mana nilai biaya tidak dapat melampaui batas yang ditetapkan BPJPH. Pembayaran dilakukan pelaku usaha langsung ke rekening BPJPH, bukan ke LPH. Pihak LPH baru menerima haknya sekitar 30 hari setelah sertifikat halal terbit, sehingga LPH justru kerap menanggung biaya operasional terlebih dahulu.

ALPHI menyayangkan adanya pernyataan yang menyudutkan LPH tanpa melalui proses tabayyun atau konfirmasi langsung. Sebagai mitra pemerintah, ALPHI terbuka terhadap pengawasan dan evaluasi jika ditemukan pelanggaran, namun prosedur tersebut harus dilakukan secara adil dan berbasis aturan guna menjaga kredibilitas ekosistem halal nasional.

Asosiasi mengajak semua pihak untuk mengedepankan komunikasi proporsional agar tidak membangun opini negatif terhadap lembaga yang bekerja sesuai mandat undang-undang. ALPHI berkomitmen untuk terus mendukung tata kelola sertifikasi halal yang akuntabel demi mewujudkan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia yang terpercaya.

MALANG - Kepengurusan DPC Garuda Sakti Bersatu (Garda Satu) Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu, resmi dikukuhkan serentak, Sabtu (14/2/2026) malam. Pengukuhan ini menegaskan posisi Garda Satu sebagai mitra taktis pemerintah dalam mengawal berbagai kebijakan strategis nasional.

Dalam acara yang dihadiri jajaran Forkopimda Malang Raya, tokoh nasional, dan pelawak senior Tessy serta Bagong, Ketua Umum Garda Satu, Abdul Rohim menyampaikan bahwa visi utama organisasi adalah mendukung penuh program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Salah satu program prioritas yang dikawal sejak awal adalah Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Garda Satu adalah garda terdepan yang menyosialisasikan MBG di seluruh Indonesia saat banyak pihak mencemooh. Saya terjun langsung ke desa-desa, bahkan sempat dianggap aneh karena bicara soal dapur umum. Namun sekarang, setelah manfaat Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) dirasakan rakyat, semua pihak mulai mengakui kehebatannya," kata Cak Rohim, sapaan akrabnya.

Menurutnya, masyarakat Indonesia kini semakin cerdas dan tidak mudah terpengaruh hoaks. Ia menekankan pentingnya peran kader dalam memastikan program berjalan tepat sasaran. "Rakyat sudah merasakan nikmatnya program ini. Tugas kita sekarang adalah terus mendukung, mendampingi, dan mengawasi agar program ini tepat sasaran," ujarnya.

Cak Rohim juga menegaskan bahwa meskipun Garda Satu lahir dari rahim Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Organisasi ini bersifat inklusif bagi seluruh elemen bangsa yang ingin berkontribusi membangun Indonesia. Namun, ia mengingatkan kader untuk menjaga marwah organisasi dan menjunjung tinggi akhlakul karimah.

"Saya tidak ingin mendengar ada anggota Garda Satu yang merugikan masyarakat. Kita harus membaur dan menjadi pihak pertama yang membantu masyarakat saat mereka membutuhkan bantuan," ujarnya di hadapan ratusan kader.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan, Cak Rohim juga mengingatkan agar kader tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. "Kita hidup di zaman di mana fitnah begitu mudah tersebar melalui media sosial dan AI. Garda Satu harus menjadi benteng yang mempertahankan prinsip, moral, dan hati nurani," katanya.

Cak Rohim mengajak seluruh kader mendukung aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan, KPK, Polri hingga TNI. Ia meminta kader bersikap objektif dan tidak menggeneralisasi kesalahan oknum kepada institusi.

"TNI dan Polri adalah garda terdepan pertahanan dan keamanan kita. Jangan korbankan institusi hanya karena perbuatan satu oknum yang tidak baik. Kita harus sinergis dalam menjaga kondusivitas bangsa," katanya.

Dengan pengukuhan DPC Malang Raya ini, Garda Satu memperkuat jaringan organisasinya di berbagai daerah sebagai ormas yang fokus mengawal kebijakan nasional serta pemberdayaan masyarakat bawah.

BOGOR - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (Ratas) dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini, Minggu (15/2/2026). Sejumlah menteri yang hadir yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani dan Mensesneg Prasetyo Hadi.

“Minggu sore ini, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri terkait ekonomi ke kediaman pribadi beliau di Hambalang, Bogor, 15 Februari 2026,” kata Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Teddy menyebutkan, dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo ingin memastikan posisi yang diambil Indonesia dalam setiap perundingan ekonomi dengan siapapun, khususnya dalam waktu dekat dengan Amerika Serikat adalah yang terbaik dan paling menguntungkan Indonesia.

“Presiden menginginkan perundingan harus sebanyak-banyaknya meningkatkan produktivitas industri dalam negeri serta memperkuat global supply chain atau rantai pasok industri,” ujar dia.

Teddy juga menegaskan, Presiden menginginkan setiap kebijakan yang diambil harus segera dan sebanyak mungkin memberi keuntungan konkret untuk Indonesia.

BANDA ACEH - Sejak dilantik sebagai Kapolda Aceh pada 19 Agustus 2025, Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menempatkan kehadiran nyata aparat kepolisian di tengah masyarakat sebagai prioritas utama. Penunjukan putra daerah Pidie itu memunculkan harapan baru untuk memperkuat hubungan institusi Polri dengan masyarakat Aceh.

Berbekal pengalaman di sejumlah posisi strategis, Marzuki membawa konsep Polda Meutuah dan Green Policing dalam kepemimpinannya. Sejak awal menjabat, dia aktif melakukan kunjungan kerja dan patroli lapangan, tidak hanya menghadiri forum formal, tetapi juga meninjau langsung situasi keamanan, memantau arus lalu lintas, serta mendampingi kegiatan sosial masyarakat.

Keterlibatan tersebut juga terlihat dalam penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Aceh. Personel kepolisian membantu evakuasi warga, mengamankan distribusi logistik, serta menjaga stabilitas keamanan di kawasan terdampak. “Sinergi adalah kunci utama dalam setiap upaya pengabdian kita kepada masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan humanis itu mendapat apresiasi dari Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Tgk Faisal Ali. Dia menilai kepemimpinan Kapolda Aceh selaras dengan nilai-nilai sosial keislaman yang menjadi karakter masyarakat Aceh.

“Pendekatan yang mengedepankan dialog, perlindungan masyarakat, serta kepedulian terhadap kondisi sosial merupakan cerminan kepemimpinan yang bijaksana. Kami melihat ada upaya membangun kedekatan emosional antara aparat dan masyarakat, ini penting untuk menjaga harmoni di Aceh,” ungkap Faisal Ali.

Dia juga mengusulkan agar pengenalan kearifan lokal dan keistimewaan Aceh diperkuat dalam pendidikan polisi baru di SPN Seulawah, termasuk melalui keterlibatan ulama dalam memberikan tausiah kepada calon anggota Polri.

Dalam upaya memperkuat kepercayaan publik, Polda Aceh memaksimalkan komunikasi terbuka melalui kanal digital dan media sosial untuk menyampaikan informasi serta imbauan kamtibmas. Langkah ini dinilai efektif mencegah kekosongan informasi dan meminimalkan penyebaran kabar yang tidak terverifikasi.

Direktur Eksekutif Jaringan Survei Inisiatif (JSI) Ratnalia Indriasari menilai pola komunikasi yang terbuka dan responsif berkontribusi terhadap peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Berdasarkan pemantauan dan tren opini publik yang kami himpun, ada kecenderungan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Aceh dalam beberapa bulan terakhir. Faktor kehadiran langsung pimpinan di lapangan dan transparansi informasi menjadi variabel yang cukup signifikan,” kata Ratnalia.

Hasil monitoring media JSI juga menunjukkan bahwa kepemimpinan Marzuki dalam penanganan pascabencana dinilai memperkuat kedekatan emosional antara masyarakat dan kepolisian. Selain itu, pembaruan pelayanan internal di lingkungan Polda Aceh turut dinilai membawa sejumlah perubahan positif.

Di bidang pendidikan, Marzuki aktif menjadi narasumber dalam kuliah umum dan forum akademik di sejumlah perguruan tinggi di Aceh seperti Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Teuku Umar (UTU). Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat edukasi hukum, mendorong riset, serta membangun kesadaran mahasiswa mengenai peran generasi muda dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian, Marzuki menekankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pendekatan preventif-edukatif. Penindakan terhadap peredaran narkotika dan tindak kriminal lainnya dilakukan beriringan dengan kampanye kesadaran hukum di masyarakat.

Sementara, Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan pandangan positif terhadap sinergi antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Stabilitas keamanan merupakan fondasi utama dalam menjalankan program pembangunan daerah.

“Kami menyambut baik kolaborasi yang semakin solid antara Pemerintah Aceh dan Polda Aceh. Keamanan yang kondusif menjadi prasyarat penting bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sinergi ini harus terus kita jaga,” ujar Muzakir.

JAKARTA - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta bakal memasukan muatan lokal berbasis budaya ke dalam kurikulum pembelajaran. Kurikulum bermuatan budaya Betawi ini belum pernah diinisiasi di DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan telah meminta Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Nahdiana untuk melaksanakan hal itu. Pramono menyampaikan kebijakan ini saat memberi sambutan di acara Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (15/2/2026).

"Saya inginkan adalah pendidikan muatan lokal. Ini yang tidak pernah dilakukan. Saya akan meminta kepada Ibu Nahdiana, Ibu Kepala Dinas Pendidikan, (masukan kurikulum) muatan-muatan lokal kebetawian," ujar Pramono.

Mantan Mensesneg ini mengaku, belum mengetahui sepenuhnya bahasa budaya Betawi. Menurutnya, kosa kata dari budaya Betawi ini perlu dilestarikan dan dimasukan ke dalam kurikulum pembelajaran pendidikan dasar.

"Saya terus terang enggak tahu. Nah, kata-kata yang seperti itu perlu diajarkan di pendidikan dasar kita. Begitu kayanya budaya-budaya Betawi. Memang orang Betawi ini kalau senengnya kelihatan, kalau enggak senengnya lebih kelihatan lagi," ujar Pramono.

Menurutnya, bahasa Betawi itu penting untuk dipelajari oleh anak-anak di Jakarta. "Sehingga pendidikan muatan lokal itu akan kita lakukan, dan itu menjadi hal yang sangat positif saya yakin," katanya.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi (MKB), Fauzi Bowo mengatakan, rencana muatan lokal dimasukan ke dalam kurikulum ini sudah terbesit oleh Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB). Bahkan, kata dia, LKB telah punya konsep kurikulum muatan lokal.

"Intinya muatan lokal itu sudah dipikirkan oleh LKB dan sudah ada konsepnya, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Nanti dengan dorongan Pak Gubernur ini kita akan speed up, kita akan percepat supaya itu menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di sekolah dasar dan sekolah menengah di Jakarta," pungkasnya.

WASHINGTON - Sebuah drone muncul pada gambar buram dan skala abu-abu dari kamera termal. Ini adalah jenis drone yang digunakan oleh kelompok-kelompok seperti Hizbullah, Hamas , dan Houthi Yaman. Tiba-tiba, warna putih yang menyilaukan menutupi gambar tersebut. Beberapa detik kemudian, sayap drone patah, membuatnya jatuh terguling dan meledak saat menghantam tanah.

Ini adalah video yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Israel dan produsen senjata Rafael, sebuah petunjuk tentang masa depan peperangan anti-drone. Di dalamnya, mereka mendemonstrasikan salah satu senjata baru mereka: laser berenergi tinggi yang dirancang untuk menjatuhkan ancaman udara seperti drone, tetapi juga roket dan bahkan peluru artileri. Senjata itu disebut Iron Beam. Israel mengklaim telah menembak jatuh beberapa drone musuh dengan senjata ini.

Apakah Senjata Laser Akan Gantikan Rudal di Era Perang Star Wars? Ini 4 Faktanya

1. Bukan Lagi Senjata Impian

Melansir Al Jazeera, senjata laser telah menjadi impian bagi produsen senjata dan militer sejak penemuan laser pada tahun 1960. Sejauh ini, senjata laser tetap menjadi impian. Namun kini tampaknya senjata laser berada di ambang terobosan. Kemajuan teknologi telah membuat laser lebih tangguh. Pada saat yang sama, meningkatnya jumlah drone meningkatkan kebutuhan akan senjata yang dapat menembak jatuh drone dengan murah dan efisien.

“Laser adalah langkah selanjutnya dalam sistem pertahanan udara,” kata Iain Boyd, direktur Pusat Inisiatif Keamanan Nasional di Universitas Colorado Boulder, tempat ia bekerja pada laser berenergi tinggi dalam proyek pertahanan, dilansir Al Jazeera.

“Ketika Anda diserang oleh ribuan drone murah, Anda tidak mampu membela diri dengan senjata anti-pesawat yang mahal, seperti rudal. Laser mungkin menjadi solusinya.”

2. Belum Banyak Diminati

Janji ini menyebabkan perebutan pasar yang sengit di antara perusahaan pertahanan. Analisis independen tentang ukuran pasar masih kurang, tetapi sejumlah kontrak dan pengumuman telah dibuat baru-baru ini.

Kontrak Iron Beam Israel bernilai USD500 juta untuk Rafael dan Elbit Systems, perusahaan pertahanan Israel lainnya. Angkatan Laut AS telah mengontrak Lockheed Martin untuk memasok kapal-kapalnya dengan laser energi tinggi untuk pertahanan.

Perusahaan pertahanan Inggris MBDA dianugerahi kontrak pertahanan senilai 316 juta poundsterling (USD430 juta) pada akhir tahun 2025 untuk mengirimkan sistem senjata laser DragonFire mereka pada tahun 2027. MBDA juga bekerja sama dengan raksasa pertahanan Jerman Rheinmetall untuk mengembangkan sistem Jerman pada tahun 2029. Prancis, pada gilirannya, mengambil pendekatan serupa, kembali bekerja sama dengan MBDA dan sejumlah pemain pertahanan mereka sendiri untuk mengembangkan sistem laser.

3. Bersiap Menghadapi Perang Star Wars

Salah satu perusahaan yang diuntungkan dari "demam emas" ini adalah Electro-Optical Systems (EOS) asal Australia, yang dipimpin oleh CEO asal Jerman, Andreas Schwer. Pada tahun 2025, mereka mengamankan kontrak senilai 71 juta euro (84 juta dolar AS) dengan Belanda untuk pengembangan senjata laser. Pada bulan Desember, kontrak lain, senilai 80 juta dolar AS, diumumkan dengan Korea Selatan.

Teknologi laser mereka merupakan turunan dari program Strategic Defense Initiative (SDI) Amerika Serikat, yang secara umum dikenal sebagai Star Wars. Pada tahun 1980-an, Presiden AS Ronald Reagan menciptakan program tersebut untuk menggunakan laser, yang ditembakkan dari luar angkasa, untuk menembak jatuh rudal balistik Soviet.

Visi besar itu gagal. Miliaran dolar diinvestasikan, tetapi pada tahun 1990-an, sebagian besar program tersebut berakhir. EOS adalah salah satu pesertanya. Mereka menggunakan wawasan dari Star Wars untuk membangun laser yang melacak satelit. Tetapi sekarang mereka menggunakannya untuk tujuan yang berbeda: menembak jatuh drone.

4. Terus Dikembangkan

“Laser berenergi tinggi kami merupakan turunan dari teknologi Star Wars kami,” kata Schwer. “Awalnya, kami mengembangkan laser untuk melacak satelit. Tetapi ketika Houthi kembali. Namun, perlu diintegrasikan ke dalam sistem anti-pesawat yang lebih luas, di mana mereka akan berfungsi bersama senjata lain.”

Di Australia, EOS sedang mengerjakannya. Salah satu prioritas mereka adalah membuat laser mereka lebih kuat, dan mampu menangani kawanan drone yang besar. “Kami ingin memiliki lebih banyak target yang terbunuh per menit,” kata Schwer.

“Itulah mengapa Anda membutuhkan lebih banyak daya. Langkah selanjutnya adalah mencapai 50 target yang terbunuh per menit. Bahkan dengan kawanan drone yang besar, tidak ada yang akan mampu menembus pertahanan kami.”

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Mandala Consulting meluncurkan white paper yang mendorong kolaborasi antara perbankan dan platform pinjaman daring (pindar) untuk memperluas akses kredit formal. Inisiatif ini ditujukan menjawab kesenjangan pembiayaan yang masih dihadapi masyarakat, khususnya segmen underbanked.

"Kolaborasi yang bertanggung jawab antara perbankan dan pindar menjadi kunci penting untuk membuka pintu perluasan pembiayaan dan menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal, dengan tetap menjunjung prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat," kata Sekretaris Jenderal AFTECH Firlie Ganinduto dalam peluncuran white paper di Jakarta.

Kajian tersebut menyoroti stagnasi akses kredit di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan, yang mencerminkan keterbatasan sistem pembiayaan formal dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan pendanaan bank ke industri pindar meningkat dari Rp4,5 triliun pada 2021 menjadi Rp46,1 triliun pada 2024, menandakan meningkatnya kepercayaan terhadap model kolaborasi ini.

Deputi Komisioner Pengawas PMVL OJK Jasmi menyatakan otoritas menyambut baik inisiatif yang memperkuat kolaborasi inklusif dan bertanggung jawab antara perbankan dan industri pindar, dengan tetap mengedepankan tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan konsumen. Sementara itu, Kementerian PPN/Bappenas menilai optimalisasi berbagai kanal pembiayaan, termasuk melalui sinergi lembaga keuangan konvensional dan inovatif, penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

CEO Mandala Consulting Manggala Putra Santosa menyebut rasio kredit yang rendah menjadi salah satu faktor yang menahan pertumbuhan ekonomi. Data Bank Dunia menunjukkan rasio kredit terhadap PDB Indonesia berada di kisaran 36,4 persen pada 2024–2025, masih di bawah rata-rata negara berpendapatan menengah, sementara sekitar 48 persen penduduk dewasa tergolong underbanked.

White paper juga mencatat pertumbuhan kanal pindar yang cepat dengan rata-rata 34 persen per tahun pada 2019–2024. Pindar dinilai mampu menjangkau segmen yang belum terlayani serta menghadirkan inovasi melalui pemanfaatan data alternatif dan proses digital, sehingga dapat menjadi pintu masuk bagi masyarakat membangun rekam jejak kredit sebelum mengakses layanan perbankan.

AFTECH menilai kolaborasi bank dan pindar berpotensi membuka ruang pembiayaan baru sekaligus memperkuat inklusi keuangan nasional. Dengan penguatan tata kelola dan kepatuhan yang sejalan standar perbankan, sinergi ini diharapkan dapat menutup kesenjangan akses kredit dan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

TULANG BAWANG BARAT - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kagungan Ratu, Yayasan Persaudaraan Bumi Sriwijaya, Desa Kagungan Ratu, Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat, Lampung membuat terobosan dengan menjalin kerja sama kemitraan dengan Kelompok Wanita Tani (KWT). Selain mencukupi kebutuhan buah dan sayuran untuk dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), inovasi itu juga memberikan manfaat ekonomi untuk warga sekitar.

Kemitraan ini menjadi bukti kalau SPPG menjalankan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Program MBG dapat berdampak ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat di sekitarnya. “Kami dapat masukan dari Yayasan Mitra untuk membeli produk lokal,” ujar Kepala SPPG Kagungan Ratu, Agus Hermawan dalam keterangannya, Minggu (15/2/2026).

Dia mengatakan langkah inovasi ini bagian dari upaya menerjemahkan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar Program MBG dapat berdampak ekonomi dan sosial bagi warga masyarakat di sekitarnya.

Sementara Aulia Choirunnisa, selaku Ahli Gizi mengatakan, kerjasama dengan petani dapat menjamin bahan baku yang segar dan hasil panen dibeli dengan harga pasar. “Buah dan sayuran segar dipetik langsung dari kebun petani sangat dibutuhkan untuk pemenuhan gizi dan kelancaran produksi,” bebernya.

Penggerak Ekonomi

Program MBG menjadi penggerak ekonomi harus terus digencarkan agar adanya menfaat untuk masyarakat. Akuntan SPPG Kagungan Ratu, Achmad Fikri menambahkan, program MBG dapat menjadi penggerak ekonomi lokal.

Pihaknya berupaya agar penyerapan anggaran MBG dari dana APBN berdampak pada perbaikan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan ibu menyusui sekaligus pertumbuhan ekonomi desa.

Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) Kagungan Ratu, Riswanti Iriani menyambut positif kerja sama dengan SPPG Kagungan Ratu. Kerja sama ini sangat membantu para ibu di desanya.

Selain membuka lapangan kerja, penjualan hasil budidaya buah dan sayuran kata dia, bisa menambah penghasilan rumah tangga para ibu petani.

“Sejak ada MBG di desa Kagungan Ratu ibu rumah tangga yang tadinya menganggur sekarang punya kegiatan bertanam buah dan sayuran untuk dijual ke dapur MBG,” ujar Riswanti.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menggunakan bahan pangan lokal dan melibatkan UMKM atau komunitas lokal, bukan produk pabrikan. Hal itu untuk menggerakkan ekonomi warga sekitar.

Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan pentingnya diversifikasi menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan bahan baku dan menekan potensi inflasi daerah.

“Sebagai solusi ahli gizi SPPG perlu segera memperluas pilihan bahan baku dalam penyusunan menu harian. Diversifikasi juga dianggap efektif untuk membantu petani, peternak, dan UMKM lokal,” kata Nanik.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan peringatan resmi bagi seluruh wajib pajak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Modus yang digunakan para pelaku kini semakin beragam, mulai dari isu pemadanan NIK hingga pengiriman file berbahaya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh sembarangan menanggapi permintaan data atau transfer uang yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai pajak.

“DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP,” tegas Inge dalam pengumuman resminya, Minggu (15/2/2026).

Para pelaku penipuan diketahui memanfaatkan isu-isu terkini di bidang perpajakan untuk menjebak korban. Setidaknya ada tiga latar belakang utama yang sering digunakan, yakni pemadanan NIK-NPWP, implementasi sistem baru Coretax DJP, hingga isu mutasi atau promosi pejabat di lingkungan DJP.

Narasi penipuan yang kerap muncul di lapangan meliputi, mengirimkan file dengan format .apk melalui WhatsApp yang dapat mencuri data pribadi, kemudian mengarahkan masyarakat mengunduh aplikasi M-Pajak melalui tautan (link) palsu.

Selanjutnya ada juga dengan menghubungi wajib pajak untuk segera melunasi tagihan pajak atau memproses pengembalian kelebihan pajak (restitusi), meminta pembayaran meterai melalui akses tautan ilegal dan menelepon langsung dan meminta sejumlah uang dengan dalih urusan kedinasan.

Jika masyarakat menerima pesan atau telepon mencurigakan tersebut, DJP mengimbau agar segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi dan tidak melakukan transaksi atau klik apa pun.

“Apabila menerima permintaan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui kantor pajak terdekat, Kring Pajak 1500200, atau situs resmi www.pajak.go.id,” jelasnya.

Selain konfirmasi, masyarakat dapat melaporkan nomor telepon dan konten penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman aduannomor.id dan aduankonten.id, serta melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH)

Banyak amalanyang dapat dilakukan oleh perempuan yang sedang haid atau menstruasi. Salah satunya adalah tetap berzikir, untuk terus berburu pahala di bulan Ramadan ini.

Dinukil dari kitab 'Dzurratun Nasihin' karya Utsman bin Hasan Ahmad Syakir al Khubawi, menjelaskan bahwa:

Dari Sayyidah Aisyah, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Tidak ada perempuan yang haid, kecuali haidnya bisa menghapus dosa masa lalu dari semua dosanya dan jika ia membaca “alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfurullaha min kulli dzanbin ” pada hari pertama haid, maka Allah akan menuliskan kepadanya bahwa ia akan melewatkan api neraka dan kemudia dapat berada di jembatan Shirathal Mustaqim dengan selamat dan aman dari siksaan dan akan dinaikkan pangkatnya oleh Allah setiap hari dan tiap malam pahala empat puluh syuhada bagi ia yang berzikir tersebut kepada Allah dalam masa haidnya”.

Zikir yang disebutkan di atas tidak hanya bisa menghapus dosa masa lalu, melainkan juga mendapatkan jaminan dari Allah Ta'ala. Jaminan apa? Jaminan selamat dari api neraka, selamat ketika melintasi shirathal mustaqim, dan juga selamat dari siksaan-Nya.

Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengangkat derajat perempuan yang haid yang berzikir “alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfurullaha min kulli dzanbin” setinggi empat puluh derajat syuhada.

Nah muslimah, sangat disayangkan jika waktu haid kita hanya melewatkannya dengan bermalas-malasan di atas kasur, menghabiskan waktu dengan hal yang sedikit manfaat, atau justru melakukan hal-hal yang membahayakan diri sendiri. Sehingga lebih baik kita tetap berzikir. Zikir yang dianjurkan untuk dibaca di hari pertama haid dan sepanjang masa haid adalah sebagai berikut:



Alhamdulillah ala kulli halin wa astaghfurullaha min kulli dzanbin

Artinya: Segala puji bagi Alah atas segala perkara, dan aku memohon ampun kepada-Mu atas segenap dosa

Sementara hal-hal yang dilarang dilakukan oleh perempuan yang sedang haid adalah diharamkan melaksanakan salat, baik salat fardhu atau sunnah, berpuasa, membaca dan menyentuh mushaf Al Qur'an, jima' atau berhubungan badan, dan Thawaf.

JAKARTA - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyoroti sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versi lama. Sikap Jokowi dinilai hanya ingin mencari sorotan belaka.

"Jokowi saat ini hanya cari muka," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman, Minggu (15/2/2026).

Penilaian itu didasari atas pengesahan UU KPK yang baru dilakukan di era Jokowi. Jokowi telah mengirim utusan dari pihak pemerintah untuk membahas UU KPK.

"UU KPK lama diubah zaman Jokowi jadi Presiden dan dia kirim utusan ke DPR untuk bahas dan sahkan perubahan UU KPK," katanya.

Di sisi lain, penyidik andalan KPK telah disingkirkan melalui rangkaian ujian ASN di era Jokowi. "Setuju atau pembiaran Tes Wawasan Kebangsaan yang membuang penyidik-penyidik andal KPK," ujar Boyamin.

Apalagi Jokowi tak menerbitkan Perppu untuk membatalkan pemberlakuan UU KPK. "Jokowi tidak terbitkan Perppu untuk kembali UU lama selama dia jadi Presiden 2019-2024," katanya.

Boyamin menilai Presiden Prabowo Subianto perlu menerbitkan Perppu untuk memberlakukan kembali UU KPK lama. "Prabowo harus terbitkan Perppu untuk kembali ke UU KPK lama dan Perppu Pengesahan UU Perampasan Aset," ucapnya.

Sebelumnya, mantan Ketua KPK Abraham Samad mengusulkan kepada Presiden Prabowo agar UU KPK dikembalikan ke versi sebelum revisi 2019. Usulan itu disampaikan saat pertemuan sejumlah tokoh dengan Prabowo di Kertanegara pada 30 Januari 2026.

Revisi UU KPK pada 2019 berdampak pada melemahnya lembaga antirasuah. Dia menyebut pemberantasan korupsi menurun sejak perubahan undang-undang dilakukan.

"Saya sampaikan bahwa kalau sekarang dianggap KPK melemah itu disebabkan Undang-Undang KPK yang sudah dipreteli atau direvisi pada tahun 2019," ujar Samad, Minggu (1/2/2026).

"Karena itu, Undang-Undang KPK harus dikembalikan lagi seperti dulu kalau kita ingin melihat KPK-nya kuat, bisa memberantas korupsi seperti dulu lagi," ucapnya.

Merespons itu, Jokowi setuju jika Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Pernyataan itu disampaikan Jokowi menanggapi usulan Abraham Samad agar UU KPK direvisi.

"Ya saya setuju, bagus," kata Jokowi di Stadion Manahan Solo, Jumat (13/2/2026).

Menurut dia, revisi UU KPK yang terjadi pada 2019 merupakan inisiatif DPR. Dia meminta publik tidak keliru memahami proses saat itu. "Jangan keliru ya, inisiatif DPR," ucapnya.