IDXChannel - PT Solusi Sinergi Digital Tbk atau Surge (WIFI) memutuskan pembagian dividen tunai sebesar Rp10,6 miliar untuk tahun buku 2025. Besaran dividen tersebut setara Rp2 per saham, sama dengan tahun sebelumnya.

Penetapan dividen tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang dilaksanakan di Mercure Jakarta Batavia, Selasa (30/6/2026). Seluruh mata acara yang ditetapkan mendapatkan persetujuan pemegang saham, termasuk penggunaan laba bersih.

Pemegang saham menyetujui usulan pembagian dividen sekitar 3 persen dari laba bersih tahun lalu yang mencapai Rp409 miliar. Adapun sisanya akan dicatat sebagai saldo laba ditahan untuk pengembangan usaha perseroan.

"Keputusan ini mencerminkan komitmen kuat perseroan untuk memberikan nilai tambah yang berkelanjutan sekaligus menjadi bentuk apresiasi atas dukungan para pemegang saham seiring dengan pertumbuhan kinerja usaha yang kokoh sepanjang tahun 2025," kata manajemen Surge.

Sepanjang tahun lalu, Surge merealisasikan sejumlah inisiatif strategis yang menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang. Salah satunya memperkuat struktur permodalan melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) atau rights issue yang efektif meningkatkan fleksibilitas keuangan, memperkuat daya saing, serta mempercepat ekspansi bisnis perseroan.

Dari sisi kinerja keuangan, Surge mencatatkan lonjakan performa yang signifikan di mana pendapatan konsolidasian tumbuh 147 persen menjadi Rp1,66 triliun, dibandingkan dengan Rp671,85 miliar pada tahun sebelumnya. EBITDA tercatat mencapai Rp1,15 triliun dengan margin di angka 69 persen.

Di sektor operasional, perseroan terus memperluas jangkauan jaringan dengan mencatatkan 2,5 juta home pass dan 1,5 juta home connect. Selain itu, Surge juga berhasil mempertahankan tingkat take-up rate hingga 60 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di industri ini telekomunikasi yang mencerminkan bukti nyata dari tingginya permintaan pasar dan efektivitas strategi komersial. Tren positif ini berlanjut hingga periode yang berakhir 31 Maret 2026, di mana Surge menambah masing-masing sekitar 200.000 home pass dan home connect.

(Rahmat Fiansyah)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan Bandara Husein Sastranegara, Bandung, Jawa Barat dijadwalkan kembali beroperasi mulai 17 September 2026 berdasarkan kesiapan yang disampaikan Angkasa Pura.

"Informasi dari Angkasa Pura untuk Bandara Husein Sastranegara Bandung itu, mereka (Angkasa Pura) sudah siapkan untuk tanggal 17 September beroperasi," kata Lukman dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Lukman mengatakan Kementerian Perhubungan bersama Angkasa Pura (InJourney Airports) telah melakukan pengecekan terhadap kondisi bandara tersebut untuk memastikan kesiapan operasional sebelum dibuka kembali.

Hasil peninjauan menunjukkan Bandara Husein saat ini masih melayani penerbangan menggunakan pesawat baling-baling atau propeller, sehingga diperlukan sejumlah penyesuaian sebelum kembali melayani pesawat jet.

Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan yakni meningkatkan kategori Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dari kategori lima menjadi kategori tujuh agar memenuhi standar operasional pesawat jet.

Selain itu, kondisi landasan pacu juga akan diperbaiki melalui pelapisan ulang perkerasan karena selama beberapa waktu terakhir tidak lagi digunakan untuk operasional pesawat jet.

Kementerian Perhubungan juga menyiapkan penyempurnaan berbagai sistem pendukung di bandara, termasuk sistem penanganan bagasi, pemeriksaan sinar-X (X-ray), serta sistem pencahayaan agar seluruh fasilitas memenuhi standar keselamatan.

Di sisi operasional, Kementerian Perhubungan telah menyiapkan surat pemberitahuan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai rencana pengoperasian kembali Bandara Husein Sastranegara untuk melayani penerbangan pesawat jet.

Lukman menambahkan pemerintah saat ini mulai memetakan pembagian rute dan menunggu usulan dari maskapai penerbangan mengenai tujuan yang akan dilayani sebelum menetapkan rencana operasional sesuai kebutuhan pasar.

"Kita lagi lakukan pembagian rute dan kita akan melihat permintaan dari airline itu mau ke mana aja sih rutenya. Kalau sudah ada permintaan baru kita bisa membuat satu rencana untuk pengoperasian sesuai dengan kondisi yang ada," kata Lukman.

Di sisi lain PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mempercepat kesiapan operasional Bandara Husein Sastranegara guna mendukung optimalisasi penerbangan domestik serta internasional di Bandung, Jawa Barat.

Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R Pahlevi mengatakan langkah itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.102/1/8/DRJU.DAU/2026.

“Persiapan yang dilakukan mengacu kepada Surat Dirjen Perhubungan Udara, di mana ditekankan aspek keamanan, keselamatan dan pelayanan harus memenuhi persyaratan agar optimalisasi berjalan baik dan lancar," kata Pahlevi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (25/6/).

Berdasarkan surat tersebut, Bandara Husein Sastranegara dapat melayani operasional penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dan luar negeri dengan pesawat jet dan propeller.

Selain itu, bandara tersebut juga dapat melayani angkutan udara niaga tidak berjadwal dalam negeri dan luar negeri, serta angkutan udara bukan niaga dalam negeri dan luar negeri.

"Adapun kondisi operasional saat ini Bandara Husein Sastranegara melayani penerbangan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri dengan jenis pesawat propeller untuk rute intra Pulau Jawa," ujarnya pula.

Ia mengatakan perseroan telah membentuk Tim Operational Readiness Activation and Transition (ORAT) untuk menjalankan langkah-langkah persiapan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) BRI Peduli kembali melaksanakan Program Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditujukan khusus bagi para pekerja migran Indonesia yang telah menyelesaikan masa kontrak kerjanya di luar negeri dan kembali ke tanah air.

Program Pemberdayaan Purna PMI menyasar 60 purna PMI di Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Purna PMI tersebut mendapatkan berbagai macam pelatihan dari BRI Peduliyang berlangsung di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon.

Berbagai macam pelatihan diberikan antara lain berupa pelatihan dasar kewirausahaan, identifikasi potensi usaha dan peluang pasar lokal, penyusunan rencana usaha (business plan), manajemen usaha(produksi, pemasaran, dan keuangan), penguatan mental dan motivasi kewirausahaan, serta pendampingan bisnis pasca pelatihan.

Corporate Secretary BRI Dhanny menjelaskan bahwa program pemberdayaan purna PMI dirancang untuk membekali berbagai keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan guna membangun ketahanan ekonomi, baik melalui pengembangan usaha maupun peningkatan peluang kerja di dalam negeri.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kewirausahaan purna migran dalam mengembangkan usaha, sekaligus membekali mereka dengan kemampuan perencanaan dan pengelolaan bisnis yang berkelanjutan.

Melalui program ini, peserta didorong untuk memulai maupun mengembangkan usaha produktif yang sesuai dengan potensi dan peluang di daerah masing-masing. Selain itu, peserta juga akan memperoleh pendampingan bisnis secara intensif guna mendukung pertumbuhan usaha yang lebih optimal, berdaya saing serta berkelanjutan.

"Dengan dukungan mentor yang berpengalaman, mereka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus berkontribusi secara aktif dalam mendorong pembangunan ekonomi masyarakat," jelas Dhanny.

Sebagai informasi, berdasarkan data penempatan PMI pada Desember2025 dari Pusat Data dan Informasi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah asal PMI terbesar di Indonesia dengan proporsi sekitar 21,93 persen dari total nasional dan menunjukkan tren peningkatan.

Pada tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Cirebon termasuk dalam lima besar daerahasal PMI atau berkontribusi 4,02 persen, dengan peningkatan jumlah dari767 menjadi 886 orang atau naik 15,51 persen pada 2025.

"Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cirebon merupakan salah satu wilayah prioritas dalam upaya pemberdayaan purna migran yang diharapkan dapat meningkatkan kapasitas serta ketahanan ekonomi, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif yang mereka kelola, serta membuka peluang penghidupan yang berkelanjutan di dalam negeri," imbuh Dhanny.

Di lain pihak, Tanipa, salah satu purna PMI asal Desa Bungko Lor, Kec. Kapetakan, Kab. Cirebon, mengungkapkan bahwa kegiatan pemberdayaan yang diselenggarakan BRI memberikan manfaat yang sangat besar bagi dirinya. Sebelumnya, Tanipa bekerja di Hong Kong, Bahrain, dan Singapura.

Program pemberdayaan purna PMI bagi Tanipa tidak hanya membekali peserta dengan materi mengenai validasi bisnis, tetapi juga memberikan pemahaman tentang literasi keuangan, termasuk cara mengelola keuangan usaha dan strategi pengembangan bisnis.

"Materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan purna PMI dalam mengembangkan usaha. Saya berharap pelatihan serupa dapat terus dilaksanakan oleh BRI agar semakin banyak purna PMI yang merasakan manfaat positif dari program tersebut," kata Tanipa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di Muaro Jambi melalui penyelesaian persoalan lahan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Langkah tersebut diharapkan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat transmigrasi sekaligus menjaga kepastian status kawasan yang telah dicadangkan negara.

Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan, penyelesaian tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan hak masyarakat transmigrasi tetap terlindungi sesuai ketentuan hukum.

"Selama hampir 17 tahun masyarakat transmigrasi menunggu kepastian. Negara tidak boleh membiarkan mereka terus menunggu. Tugas kami adalah memastikan hak masyarakat terlindungi sekaligus menjaga kepastian hukum," ujar Iftitah dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Pembahasan dilakukan melalui Rapat Gelar Perkara Akhir yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Transmigrasi di Jakarta, Senin (29/6/2026). Proses tersebut didahului penelitian dokumen, klarifikasi para pihak, koordinasi lintas instansi, hingga survei lapangan bersama.

Hasil penelitian menemukan 67 bidang tanah berada di dalam kawasan pencadangan transmigrasi berdasarkan SK Gubernur Jambi Nomor 285 Tahun 1990. Sebanyak 50 bidang tanah seluas sekitar 99,48 hektare direkomendasikan untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme hukum karena ditemukan adanya cacat administrasi. Sementara 17 bidang tanah seluas sekitar 24,53 hektare yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap memperoleh perlindungan hukum.

Iftitah menegaskan pemerintah memeriksa setiap bidang tanah secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

"Yang tidak ditemukan cacat administrasi tetap dilindungi. Sebaliknya, terhadap bidang yang ditemukan memiliki cacat administrasi, negara wajib menindaklanjutinya melalui mekanisme hukum yang berlaku. Negara harus adil kepada semua pihak, tetapi juga tidak boleh membiarkan hak masyarakat yang telah lama menunggu kepastian terus terabaikan," ujar Iftitah.

Menurut Iftitah, penyelesaian tersebut menjadi pijakan penting untuk memperkuat kepastian hukum kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

"Yang kita jaga adalah kepastian hukum seluruh kawasan transmigrasi di Indonesia. Kawasan yang telah dicadangkan negara untuk kepentingan rakyat harus tetap memiliki kepastian hukum agar program transmigrasi dapat terus memberikan manfaat bagi generasi mendatang," kata Iftitah.

Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan mengatakan seluruh proses telah dilakukan secara profesional, objektif, dan terbuka sehingga diharapkan menghasilkan penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Sehingga persoalan yang telah berlangsung cukup lama akhirnya memperoleh kepastian hukum," ujar Ossy.

Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Muaro Jambi turut terlibat dalam penanganan perkara tersebut. Pemerintah memastikan seluruh rekomendasi hasil gelar perkara akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

JAKARTA - Badan Siber Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) mengkritik proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber yang dinilai tidak mengedepankan prinsip transparansi dan partisipasi publik. Sebagai regulasi strategis yang akan menjadi fondasi tata kelola keamanan siber nasional, Badan Siber PP GP Ansor menilai pembahasan RUU seharusnya dilakukan secara terbuka agar memperoleh masukan dari seluruh pemangku kepentingan.

Kepala Badan Siber PP GP Ansor Ahmad Luthfi mengatakan keamanan siber bukan lagi isu yang hanya menyangkut pertahanan negara, tetapi telah menjadi persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Karena itu, regulasi yang mengatur ruang siber nasional harus disusun secara akuntabel dan melibatkan publik.

"RUU Keamanan dan Ketahanan Siber akan menjadi fondasi hukum bagi ekosistem digital Indonesia dalam jangka panjang. Tidak semestinya regulasi yang berdampak luas terhadap hak-hak digital masyarakat dibahas secara tertutup. Transparansi merupakan syarat utama untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, legitimate, dan mampu menjawab tantangan keamanan siber nasional," ujar Ahmad Luthfi, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, ketertutupan pembahasan justru berpotensi mengurangi kualitas substansi RUU karena tidak memberikan ruang yang memadai bagi akademisi, praktisi keamanan siber, pelaku industri digital, organisasi masyarakat sipil, komunitas teknologi, maupun asosiasi profesi untuk memberikan masukan secara bermakna. Badan Siber PP GP Ansor menilai bahwa Indonesia telah memasuki fase baru ancaman siber.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat dihadapkan pada berbagai kasus kebocoran data pribadi, serangan ransomware terhadap layanan publik dan sektor keuangan, penipuan digital, phishing, pencurian identitas, pengambilalihan akun, hingga penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) melalui deepfake dan voice cloning.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa orientasi regulasi tidak cukup hanya berfokus pada keamanan negara (state security), tetapi juga harus menempatkan perlindungan masyarakat (human security) sebagai prioritas utama.

Selain aspek transparansi, Badan Siber PP GP Ansor menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap substansi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.

Pertama, RUU harus memperkuat tata kelola keamanan siber nasional. Berbagai insiden yang pernah terjadi menunjukkan bahwa tantangan utama Indonesia bukan hanya kurangnya regulasi, melainkan lemahnya tata kelola, koordinasi antarinstansi, serta implementasi standar keamanan siber.

Kedua, RUU perlu mengatur standar keamanan rantai pasok digital (supply chain security). Pengalaman internasional menunjukkan bahwa banyak serangan siber justru memanfaatkan kelemahan vendor atau penyedia layanan sebagai pintu masuk untuk menyerang institusi yang lebih besar. Indonesia memerlukan standar keamanan yang berlaku bagi seluruh ekosistem digital, termasuk pihak ketiga yang mengelola sistem kritis.

Ketiga, Badan Siber PP GP Ansor mendorong adanya kewajiban pelaporan insiden siber (mandatory incident reporting) dengan batas waktu yang jelas. Masyarakat memiliki hak untuk segera mengetahui apabila terjadi kebocoran data atau gangguan sistem yang berdampak terhadap kepentingan publik. Mekanisme pelaporan yang cepat juga akan mempercepat proses mitigasi dan pemulihan.

Keempat, RUU perlu memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kejahatan siber. Hingga saat ini, korban kebocoran data maupun pencurian identitas digital seringkali harus berpindah-pindah antarinstansi tanpa adanya mekanisme pemulihan yang terpadu. Regulasi seharusnya menjamin hak korban untuk memperoleh perlindungan, pemulihan identitas digital, serta pendampingan hukum dan teknis.

Kelima, Indonesia membutuhkan standar keamanan siber nasional yang berbasis tingkat risiko (risk-based cybersecurity framework). Kewajiban keamanan tidak dapat disamaratakan antara pelaku UMKM, perusahaan teknologi, lembaga keuangan, rumah sakit, penyelenggara sistem elektronik, maupun infrastruktur informasi vital. Regulasi harus proporsional sesuai tingkat risiko masing-masing sektor.

Keenam, literasi keamanan siber harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari strategi nasional. Sebagian besar serangan siber yang menimpa masyarakat masih memanfaatkan kelemahan manusia melalui social engineering, phishing, penipuan daring, maupun penyalahgunaan OTP. Oleh karena itu, edukasi publik harus menjadi mandat yang jelas dalam kebijakan nasional keamanan siber.

Ketujuh, RUU harus mampu mengantisipasi perkembangan teknologi masa depan, khususnya ancaman yang muncul akibat pemanfaatan kecerdasan buatan seperti deepfake, voice cloning, synthetic identity, serangan berbasis AI, hingga berbagai bentuk manipulasi digital yang berpotensi mengganggu keamanan nasional maupun stabilitas sosial.

Badan Siber PP GP Ansor juga mendorong agar penyusunan RUU mengadopsi praktik-praktik terbaik dari berbagai negara. Singapura telah membangun sistem perlindungan infrastruktur informasi kritis yang disertai kewajiban pelaporan insiden.

Uni Eropa melalui NIS2 memperkuat tata kelola keamanan siber, keamanan rantai pasok digital, serta akuntabilitas pimpinan organisasi. Australia memperkuat ketahanan siber nasional melalui kewajiban pelaporan dan perlindungan infrastruktur penting, sementara Amerika Serikat mengembangkan model kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi ancaman siber.

Atas dasar itu, Badan Siber PP GP Ansor mendesak DPR RI dan pemerintah untuk membuka akses publik terhadap draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, menyelenggarakan konsultasi publik yang bermakna dengan melibatkan akademisi, komunitas keamanan siber, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan asosiasi profesi. Kemudian, memastikan RUU yang disahkan nantinya benar-benar menjadi instrumen perlindungan masyarakat sekaligus fondasi ketahanan siber nasional di era digital.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan tarif ojek online tidak mengalami kenaikan seiring kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan potongan komisi aplikator menjadi maksimal 8 persen sebagai bentuk keberpihakan kepada pengemudi.

"Enggak, enggak naik. Tarif enggak naik," kata Menhub dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Menhub menegaskan hal itu saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan aplikator menaikkan tarif apabila menilai potongan komisi 8 persen terlalu kecil, seraya memastikan tarif ojek online tidak akan mengalami kenaikan.

Dudy menjelaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif karena salah satu komponen pembentuk tarif, yakni biaya asuransi, kini telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan aplikator.

Dengan ditanggungnya biaya asuransi oleh aplikator, komponen tersebut tidak lagi relevan dimasukkan dalam perhitungan tarif sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif.

Menurutnya, kenaikan tarif justru berpotensi mengurangi daya beli masyarakat sehingga dapat menurunkan jumlah pesanan yang akhirnya merugikan pengemudi meskipun potongan komisi telah diperkecil.

"Nah kalau ini tarif naik, ini nanti bebannya ke masyarakat. Sebenarnya nanti juga akan memukul balik kepada para pengendara. Karena kalau kesannya kan 8 persen (potongan komisi) itu bagus buat mereka, tapi kalau enggak ada order, kan jadi bumerang juga buat mereka," beber Menhub.

Karena itu, pemerintah memilih menjaga tarif tetap stabil agar keseimbangan antara kepentingan pengemudi, aplikator, dan pengguna jasa transportasi daring tetap terpelihara.

Bahkan menurut Dudy, para perusahaan aplikator juga tidak pernah meminta pemerintah menaikkan tarif setelah kebijakan penurunan potongan komisi menjadi 8 persen diputuskan.

Ia menilai perusahaan telah memahami mempertahankan tarif merupakan langkah penting untuk menjaga jumlah pelanggan sehingga permintaan layanan tetap terjaga di tengah perubahan kebijakan.

Terkait kemungkinan perubahan tarif pada layanan premium, Dudy mengatakan hal tersebut merupakan kebijakan bisnis masing-masing aplikator karena layanan inovatif berada di luar kategori layanan dasar.

Menurut dia, pemerintah hanya mengatur tarif layanan dasar atau kelas ekonomi, sedangkan layanan khusus dengan fasilitas tambahan dapat disesuaikan oleh perusahaan sesuai strategi bisnis masing-masing.

"Iya kelas ekonomi. Kalau nanti dia melakukan inovasi seperti misalnya comfort pakai Harley Davidson gitu. Ya tentu dia akan menggunakan, harus memilah gitu," jelasnya.

"Ya sama seperti Bluebird lah. Kan ada yang eksekutif, yang lebih mahal. Ya itu pilihan ke masyarakat mau menggunakan itu atau tidak," tambah Dudy.

Meski demikian, Dudy mengakui pemerintah tidak dapat menjamin seluruh harga yang ditawarkan aplikator kepada konsumen akan tetap sama karena perusahaan memiliki kewenangan mengelola produk layanannya.

Namun, ia meyakini aplikator akan lebih memilih melakukan penyesuaian internal dibanding membebankan perubahan biaya kepada konsumen demi menjaga daya saing dan loyalitas pelanggan.

Dudy memperkirakan perusahaan akan menerapkan mekanisme subsidi silang dari layanan yang memberikan keuntungan lebih besar untuk menopang layanan dasar agar tetap kompetitif di pasar.

Menhub juga mengatakan mayoritas perusahaan aplikator transportasi daring telah menyatakan kesiapan menerapkan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal delapan persen sesuai kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Perusahaan besar seperti Grab, GoTo, dan Maxim pada prinsipnya telah siap menjalankan ketentuan baru tersebut meski tetap memerlukan sejumlah penyesuaian internal dalam operasional perusahaan.

"Tapi kalau seperti Grab, GoTo, maupun Maxim sepertinya mereka sudah siap, tentunya dengan keseimbangan yang baru ada adjustment-adjustment atau ada penyesuaian-penyesuaian secara internal dari masing-masing aplikator tersebut," kata Menhub.

Adapun kebijakan pemotongan komisi ojol menjadi maksimal 8 persen mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Transformasi yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI dinilai berhasil menciptakan loyalitas pelanggan bukan hanya karena pembaruan teknologi, tetapi juga berkat konsistensi dalam menghadirkan layanan yang mudah, aman, dan nyaman. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor utama yang membuat perubahan tersebut diterima sekaligus memperkuat posisi KAI di mata pelanggan.

Akademisi sekaligus Pengamat Transportasi Darat Djoko Setijowarno mengatakan, keberhasilan transformasi layanan kereta api tidak hanya bergantung pada modernisasi sistem. Pengalaman pelanggan (customer experience/CX) yang terus ditingkatkan melalui standar pelayanan dan pemanfaatan teknologi menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan publik.

Pada awal penerapan layanan berbasis data, masyarakat sempat menyimpan kekhawatiran mengenai perlindungan data pribadi. Namun, seiring waktu kemudahan yang dirasakan pelanggan mulai dari pembelian tiket hingga proses masuk stasiun membuat inovasi tersebut semakin diterima.

“Pada awal penerapannya, penggunaan teknologi berbasis data sempat memunculkan kekhawatiran terkait perlindungan data pribadi. Namun, seiring berjalanya waktu, masyarakat mulai menerima inovasi tersebut karena manfaatnya bisa dirasakan secara langsung, mulai dari proses pembelian tiket hingga akses masuk stasiun yang kini menjadi lebih seamless,” ujar Djoko dalam podcast bertajuk “Menilik Transformasi Pelayanan Kereta Api di Indonesia. Sudah Setara Global!”.

Kepercayaan itu juga terlihat ketika terjadi penyesuaian tarif. Menurut Djoko, penyesuaian tarif, khususnya saat harga naik karena faktor tertentu, pelanggan tetap menerima hal itu karena menilai kualitas layanan yang diberikan sepadan dengan harga yang ditawarkan.

Komitmen KAI terhadap pelanggan juga tercermin melalui kebijakan pengembalian dana penuh saat perjalanan dibatalkan maupun langkah-langkah lain yang mengutamakan kepentingan penumpang.

“Konsistensi tersebut membuat hubungan KAI dengan pelanggan semakin erat. KAI tidak lagi dipandang sekadar sebagai penyedia jasa transportasi, tetapi telah berkembang menjadi lifestyle brand,” ucapnya.

Pandangan itu diperkuat Taufik Effendi, Travel Content Creator yang telah menjajal layanan kereta api di 24 negara. Menurutnya, salah satu kekuatan terbesar KAI adalah kemampuannya mendengarkan pelanggan.

“Saya pernah mengulas layanan kelas luxury dan menyampaikan kritik terhadap menu makanan. KAI kemudian langsung menghubungi saya untuk meminta masukan lebih lanjut sebagai bahan evaluasi,” kata Taufik dalam podcast bertajuk “Kenapa Video Naik Kereta Bisa Ditonton Jutaan Orang? Rahasia Storytelling Travel Content”.

Di sisi lain, kepercayaan itu juga dibangun melalui pengalaman perjalanan yang konsisten. Berdasarkan pengalamannya menggunakan kereta di berbagai negara, Taufik menilai KAI unggul dalam aspek ketepatan waktu, keamanan, serta keramahan petugas. Sistem boarding dan pengawasan di stasiun juga membuat penumpang merasa lebih aman.

“Kualitas layanan tersebut pada akhirnya melahirkan keterikatan emosional antara pelanggan dan KAI. Jadi jangan heran, tak sedikit pengguna tetap memberikan dukungan ketika terjadi gangguan operasional karena mereka percaya perusahaan telah berupaya memberikan layanan terbaik dan terus melakukan perbaikan,” ucapnya.

Artinya, hal itu menunjukkan bahwa loyalitas pelanggan tidak dibangun dalam semalam. Kepercayaan lahir dari konsistensi menghadirkan layanan yang mudah, responsif, aman dan nyaman. Transformasi itulah yang menjadi fondasi yang membuat KAI tidak hanya memiliki pelanggan, tetapi juga memperoleh kepercayaan dan loyalitas yang terus tumbuh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tingginya permintaan terhadap produk emas mendorong dunia usaha memperluas jaringan ritel di berbagai daerah. Penambahan gerai juga dilakukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan jual beli emas dan perhiasan.

PT Pegadaian melalui anak usahanya, Galeri 24, meresmikan Galeri 24 J-Store di kawasan Summarecon Bekasi, Jawa Barat. Direktur Galeri 24, Endah Susiani, mengatakan, gerai tersebut menjadi toko ke-15 yang dioperasikan perusahaan.

“Galeri 24 hadir untuk mendekatkan diri dengan masyarakat Bekasi. Harapan kami, masyarakat lebih mudah mendapatkan emas dengan produk yang kami miliki,”ujar Endah dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Endah menjelaskan, gerai tersebut menyediakan berbagai layanan, mulai dari jual beli emas, konsinyasi, perbaikan perhiasan, hingga layananbuyback. Perusahaan juga melayani pembelian kembali emas rusak, emas tanpa kuitansi, maupun emas lama yang tidak dibeli dari Galeri 24.

Selain itu, Galeri 24 menyediakan emas batangan, perhiasan, serta layanan pembuatan emas sesuai kebutuhan pelanggan.

Menurut Endah, Galeri 24 juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai emas sebagai salah satu instrumen investasi jangka panjang.

“Emas ini safe haven. Jadi membeli emas tidak perlu was-was, siapa pun bisa membeli,”katanya.

Endah menambahkan, perusahaan berencana membuka gerai ke-16 di Gajah Mada, Jember, dan gerai ke-17 di Antasari, Lampung, hingga akhir tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Akses pasar global dinilai menjadi faktor penting untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia naik kelas sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor nasional. Di tengah meningkatnya konektivitas perdagangan internasional, kebutuhan akan layanan logistik yang cepat dan andal menjadi salah satu penentu daya saing pelaku usaha.

UMKM selama ini berkontribusi lebih dari 60 persen terhadap perekonomian nasional. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,11 persen pada 2025, peluang pelaku usaha menembus pasar global dinilai semakin terbuka.

Namun, tantangan utama kini tidak lagi sebatas kapasitas produksi. Pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam mengakses jaringan distribusi internasional serta layanan logistik yang mampu mendukung ekspansi bisnis.

Vice President Commercial DHL Express Indonesia Poppy Ariani mengatakan permintaan pasar global terhadap produk Indonesia terus berkembang sehingga pelaku usaha perlu didukung akses logistik yang cepat, konsisten, dan kompetitif.

"Permintaan global terus berkembang. Kuncinya sekarang adalah akses yang cepat, konsisten, dan kompetitif," kata Poppy dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, fungsi logistik kini tidak lagi sekadar mendukung distribusi barang, tetapi telah menjadi bagian dari strategi bisnis untuk memperluas pasar.

Perubahan tersebut, kata Poppy, terlihat dari meningkatnya permintaan pengiriman dalam volume besar. Jika sebelumnya UMKM identik dengan pengiriman skala kecil, kini semakin banyak pelaku usaha yang mengirim produk dalam jumlah lebih besar dan bernilai tambah.

Senior Technical Advisor DHL Express Indonesia Ahmad Mohamad mengatakan tren tersebut mencerminkan semakin besarnya skala perdagangan pelaku usaha Indonesia di pasar internasional.

"Kami melihat pergeseran yang jelas, dari pengiriman skala kecil menuju volume yang lebih besar. Ini menunjukkan bisnis Indonesia tidak hanya berhasil masuk ke pasar global, tetapi juga mulai berkembang di dalamnya," ujar Ahmad.

Bisnis.com, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung tengah mengakselerasi peningkatan cakupan layanan air bersih melalui rencana investasi pembangunan jaringan pipa air baku dari Waduk Saguling dan Cirata. Langkah ini diproyeksikan mampu mendongkrak akses layanan perpipaan guna mengejar target 40%.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengungkapkan bahwa proyek infrastruktur tersebut dirancang untuk menyuplai air baku dengan kapasitas mencapai 3.500 liter per detik. Namun, hingga saat ini realisasi investasi tersebut masih menghadapi tantangan pada proses persetujuan administratif.

"Kita sedang melanjutkan pembicaraan investasi pembangunan pipa dari Saguling dan Cirata sebanyak 3.500 liter per detik ke Kota Bandung. Semua sudah siap, tapi sampai hari ini kami belum mendapatkan persetujuan dari Indonesia Power," ujar Farhan di Pendopo Kota Bandung, Senin (29/6/2026).

Farhan menjelaskan proses tersebut masih menghadapi sejumlah kendala teknis, terutama terkait jaminan ketersediaan air saat musim kemarau. Menurutnya, fluktuasi debit air di kawasan pembangkit listrik menjadi faktor krusial yang harus dipertimbangkan.

"Dalam keadaan musim kemarau, kalau air di Indonesia Power (Saguling) kurang, ya kita tidak bisa dapat air. Maka itu masih jadi pembicaraan secara teknis yang tidak mudah sama sekali," katanya.

Guna menyiasati keterbatasan pasokan, Pemkot Bandung juga tengah menggulirkan inovasi melalui teknologi penyulingan atau filterisasi air Sungai Cikapundung. Air hasil olahan tersebut direncanakan untuk memenuhi kebutuhan domestik di luar konsumsi minum.

"Air Sungai Cikapundung akan digunakan sebagai air bersih untuk kepentingan non-konsumsi, seperti untuk bersih-bersih, mandi, dan lain-lain," jelas Farhan.

Mengenai target layanan, Farhan menuturkan pemerintah saat ini fokus meningkatkan cakupan secara bertahap dari 38% menuju 40%. Peningkatan secara moderat ini diambil sebagai pilihan yang paling realistis di tengah keterbatasan sumber air baku di wilayah Kota Bandung.

"Kalau sekarang kita masih mengejar 40% dulu, dari 38% ke 40%. Kenapa tidak bisa langsung ke 100%? Karena sumber air baku di Kota Bandung sudah tidak ada. Kita membeli semuanya dari provinsi dan kabupaten," ungkapnya.

Di sisi lain, Pemkot Bandung terus berupaya menekan tingkat kehilangan air atau non-revenue water (NRW) pada jaringan distribusi. Farhan menyebut, tingkat kebocoran yang sebelumnya mencapai 40% kini telah berhasil ditekan menjadi 37% berkat kerja sama intensif dengan sejumlah mitra strategis serta dukungan teknis dari Pemerintah Jepang.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain akhirnya menyerahkan diri ke KPK.

"Per malam ini, Bupati dan Sekda Kuansing menyerahkan diri," kata Jubir KPK Budi Prasetyo, Selasa (30/6/2026).

Keduanya telah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pukul 21.17 WIB. "Saat ini, keduanya langsung menjalani pemeriksaan intensif," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK mengultimatum Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby dan Sekda Kuansing Zulkarnain untuk menyerahkan diri. Permintaan itu disampaikan terkait operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing, Riau.

"KPK mengimbau kepada Bupati dan Sekda Kabupaten Kuansing agar kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK karena keterangan dari Bupati dan juga Sekda dibutuhkan dalam proses hukum yang sedang berjalan di KPK saat ini," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Tri Pakarta (Tripa) membukukan pendapatan jasa asuransi sebesar Rp1,57 triliun, tumbuh 9,52% (year on year/YoY) sepanjang 2025. Nilai tersebut mencapai 131,70% dari target RKAP 2025.

Sementara itu, hasil jasa asuransi bersih tercatat Rp149,44 miliar atau mencapai 277,74% dari target RKAP. Kemudian, laba setelah pajak sebesar Rp78,33 miliar atau 112,10% dari target yang ditetapkan.

Direktur Utama Asuransi Tripa G. C Koen Yulianto berujar kinerja yang disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2025 yang digelar hari ini, Selasa (30/6/2026) itu diapresiasi oleh para pemegang saham karena semua target tercapai, termasuk produksi dan labanya telah memenuhi harapan dari pemegang saham.

“Untuk tahun 2026, pemegang saham mengharapkan Tri Pakarta tumbuh, dengan prudent yang harus diutamakan atau harus hati-hati karena melihat situasi ekonomi dan kondisi makroekonomi secara umum di dunia ini relatif belum stabil, sehingga tentu akan memengaruhi industri asuransi secara umum,” ujarnya kepada wartawan seusai RUPS, di Kantor Pusat Tripa, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Koen membeberkan hal-hal yang perlu diperhatikan misalnya perubahan kurs yang masih terus dinamis, sehingga bisa berpengaruh pada para pemegang polis karena nilai asuransi pada umumnya naik.

“Jadi secara umum sih intinya hati-hati untuk menghadapi kondisi ekonomi, pemegang saham tetap berharap Tri Pakarta bisa terus tumbuh memenuhi fundamental keuangannya karena ada tugas berat di tahun 2028 kita harus mencapai ekuitas Rp1 triliun sesuai ketentuan POJK,” tegasnya.

Lebih lanjut, Koen mengungkapkan lini usaha yang masih mendominasi premi perusahaan pada 2025 adalah asuransi properti dengan porsi 40% dan asuransi kredit kurang lebih 25%.

Di sisi lain, kinerja positif Asuransi Tripa pun tercermin dari pendapatan investasi yang mencapai Rp71,75 miliar, tumbuh 13,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, total aset perusahaan tercatat sebesar Rp4,37 triliun.

“Jadi, capaian ini merupakan hasil dari komitmen perusahaan dalam memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menjalankan strategi bisnis yang adaptif,” sebutnya.

Ke depan, lanjutnya, perusahaan akan terus melanjutkan transformasi bisnis perusahaan melalui penguatan digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi produk dan layanan, serta optimalisasi sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.