JAKARTA, KOMPAS.com-Ekonom Senior INDEF Tauhid Ahmad menilai, pelaksanaan kebijakan redenominasi rupiah akan menelan biaya besar karena melibatkan banyak penyesuaian teknis dan sosialisasi publik.

Tauhid menjelaskan, redenominasi merupakan kebijakan penyederhanaan nilai mata uang dengan menghapus angka nol di belakang nominal tanpa mengubah nilai riil di masyarakat.

Ia menilai, biaya tinggi menjadi tantangan utama bagi pemerintah saat kebijakan itu diterapkan.

“Biaya implementasi ini cukup mahal,” kata Tauhid saat dihubungi Kompas.com, Minggu (9/11/2025).

Menurutnya, penyederhanaan rupiah akan memerlukan penyesuaian sistem di berbagai sektor, mulai dari mesin anjungan tunai mandiri (ATM), sistem teknologi informasi (IT), mesin percetakan, hingga kasir ritel.

Selain biaya teknis, pemerintah juga perlu mengeluarkan dana besar untuk sosialisasi agar masyarakat memahami bahwa pemotongan angka rupiah tidak menurunkan nilai uang.

Tauhid menegaskan, sosialisasi yang masif penting dilakukan karena redenominasi menyentuh aspek psikologis publik, terutama soal kepercayaan terhadap mata uang.

“Saya kira itu bisa terjadi karena tadi redenominasi bisa diartikan devaluasi, penurunan nilai mata uang,” ujar Tauhid.

Ia mengingatkan, pengalaman masa lalu ketika pemerintah memotong nilai rupiah masih membekas di sebagian masyarakat.

“Karena kan kita pernah melakukan itu pada zaman saya lupa ya, pemotongan uang yang tadinya nilainya separuh. Kalau ini kan nilainya bukan separuh, cukup dominan,” tambahnya.

Meski begitu, Tauhid menilai redenominasi tetap membawa manfaat seperti kemudahan transaksi, efisiensi, serta peningkatan posisi tawar rupiah terhadap mata uang asing yang nilainya lebih rendah.

“Saya kira itu manfaatnya plus juga challenging-nya,” ujar dia.

Rencana redenominasi rupiah tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Harga Rupiah yang disusun oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Melalui kebijakan ini, uang Rp 1.000 akan menjadi Rp 1 tanpa mengubah nilai tukarnya di lapangan.

Rencana itu masuk dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029. Pemerintah menargetkan RUU Redenominasi rampung pada 2027.

“RUU tentang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027,” tertulis dalam PMK yang diteken pada 10 Oktober 2025.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder BOBIBOS (Bahan Bakar Original Buatan Indonesia, Bos) M Iklas Thamrin menegaskan keyakinannya produk bahan bakar hasil inovasinya akan digunakan secara luas di Indonesia. Ia menyebut, BOBIBOS lahir dari proses biokimia melalui lima tahap ekstraksi tanaman yang dirancang dengan mesin sendiri, sehingga menghasilkan bahan bakar nabati berkinerja tinggi.

Menurut Iklas, BOBIBOS dikembangkan dengan visi menghadirkan energi rendah emisi, berkualitas, dan terjangkau agar dapat menjadi identitas energi baru terbarukan Indonesia. Ia menjelaskan, konsep energi hijau tersebut diharapkan mampu mendukung target dekarbonisasi nasional dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

“Kami percaya pada kualitas, harga ekonomis, rendah emisi, aman bagi kendaraan, dan BOBIBOS memiliki semua itu. Karena itu kami yakin BOBIBOS bisa bersaing di pasar,” ujar Iklas kepada Republika, pekan ini, dikutip Ahad (9/11/2025).

Ia menerangkan, pengembangan bahan bakar BOBIBOS dilakukan melalui serangkaian penelitian panjang. Ada tiga tahap utama yang menjadi dasar riset mereka. Tahap pertama adalah penelitian teknologi yang mencakup pemilihan tanaman bahan baku, proses produksi, hingga uji fungsi pada beragam kendaraan roda dua, mobil, dan genset.

Tahap kedua adalah penelitian aspek komersialisasi untuk memastikan harga pokok produksi tetap rendah tanpa mengurangi kualitas. “Visi kami adalah ekonomis. Buat apa kualitas bagus tapi HPP mahal, pasti tidak akan diterima pasar,” kata Iklas.

Tahap ketiga mencakup penelitian keterterimaan secara politik, di mana tim BOBIBOS membuka komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan dan regulator agar produk ini dapat memperoleh legalitas sebagai energi alternatif nasional. Menurut Iklas, upaya tersebut terus dilakukan agar BOBIBOS segera menjadi solusi bahan bakar yang sah secara hukum dan diakui secara nasional.

“Kami sudah berkomunikasi dengan pemerintah untuk mendapatkan arahan. Intinya kami ingin segera legal agar bisa menjadi energi merah putih yang berkualitas dan ekonomis,” ujarnya menegaskan.

JAKARTA - SMAN 72 Jakarta Utara menerapkan proses belajar mengajar secara daring usai terjadi peristiwa ledakan pada Jumat, 7 November 2025. Kebijakan itu diambil guna pemulihan psikologis kepada siswa, guru, dan staf sekolah yang terdampak peristiwa tersebut.

Komisioner KPAI Diyah Puspitarini menyatakan, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga terkait guna memastikan kondisi anak-anak yang menjadi korban mendapatkan pendampingan psikologis.

"Untuk sementara, pembelajaran dilakukan secara online agar anak-anak bisa menghilangkan trauma terlebih dahulu. Saat ini masih dalam kondisi darurat tiga hingga empat hari ke depan, kemudian akan dievaluasi kembali," kata Diyah, Minggu (9/11/2025).

Diyah menjelaskan, pendampingan psikologis bukan hanya diberikan kepada siswa yang menjadi korban langsung, tetapi juga kepada anak-anak di sekitar lokasi serta guru dan staf sekolah. Menurut Diyah, fokus utama KPAI saat ini adalah memastikan negara hadir dalam pemulihan kondisi anak-anak terdampak.

Diyah menambahkan, area sekolah yang menjadi lokasi ledakan telah dibersihkan dan dinyatakan aman, namun proses sterilisasi masih terus dilakukan hingga tiga hari ke depan. Karena itu, kegiatan belajar tatap muka belum dapat dilaksanakan.

"Kami melakukan pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, dan anak-anak mendapatkan haknya untuk pulih secara psikologis," ujarnya.

Pemerintah bersama pihak sekolah dan tenaga ahli psikologi juga akan menurunkan tim untuk mendampingi siswa selama proses belajar daring berlangsung.

JAKARTA - Bulan November menjadi momen yang dinantikan para pecinta drama Korea . Sederet drakor terbaru siap tayang bulan ini, dan beberapa judul sudah lama dinantikan penggemar K-drama.

Salah satunya adalah Taxi Driver 3, drama Korea yang akan tayang pada November 2025. Serial ini menjadi salah satu yang paling ditunggu setelah sukses besar di musim sebelumnya dengan aktor Lee Je Hoon sebagai pemeran utama.

Selain itu, ada pula deretan K-drama lain yang wajib disaksikan para pecinta drakor di bulan ini, dibintangi oleh artis ternama seperti Kang Tae Oh, Ji Chang Wook, dan banyak lagi.

Berikut daftar drama Korea terbaru yang tayang November 2025, dirangkum SINDOnews.com, Minggu (9/11/2025):

4 Drama Korea Terbaru Tayang November 2025

1. The Manipulated

Drama pertama berjudul The Manipulated dibintangi oleh aktor kawakan Ji Chang Wook. Drama aksi thriller ini tayang di Disney+ pada 5 November 2025 dan turut menampilkan Do Kyung Soo (D.O. EXO).

Ceritanya mengikuti Tae Joong (Ji Chang Wook), pria biasa yang hidupnya berubah total setelah terlibat dalam kejahatan keji dan dipenjara. Ia kemudian menyadari bahwa semua itu direncanakan oleh Yo Han (Do Kyung Soo). Dari situlah, Tae Joong bertekad untuk membalas dendam dan mengungkap kebenaran di balik konspirasi besar tersebut.

2. Moon River

Selanjutnya ada Moon River, drama berlatar zaman dinasti yang dibintangi Kim Se Jeong dan Kang Tae Oh. Serial ini tayang mulai 7 November 2025.

Moon River mengisahkan Lee Gang (Kang Tae Oh), seorang putra mahkota yang liar dan tak terkendali namun menyimpan luka mendalam akibat kehilangan orang terkasih dalam perebutan kekuasaan di istana. Sementara itu, Park Dal Yi (Kim Se Jeong) adalah pedagang kaki lima yang cerdik dan jenaka.

Kisah menjadi menarik ketika suatu hari jiwa Lee Gang dan Park Dal Yi tertukar. Keduanya pun harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang penuh kejutan dan tantangan.

3. Love.exe

Drama berikutnya adalah Love.exe, bergenre romantis dan ringan yang siap tayang 13 November 2025. Serial ini dibintangi oleh Kim Yo Han dan Hwang Bo Reum Byeol.

Love.exe menceritakan kisah cinta Kang Min Hak (Kim Yo Han), influencer populer dengan jutaan pengikut, dan Ju Yeon San (Hwang Bo Reum Byeol), mahasiswa teknik berprestasi yang canggung dalam urusan percintaan. Ketika dunia mereka bertemu, muncul berbagai situasi lucu dan romantis yang membuat penonton tersenyum.

4. Taxi Driver 3

Drama paling dinantikan bulan ini, Taxi Driver 3, akan tayang pada 21 November 2025. Serial ini kembali dibintangi oleh Lee Je Hoon sebagai Kim Do Gi.

Musim ketiga Taxi Driver menghadirkan misi baru yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Perusahaan Rainbow Taxi kini memperluas operasi hingga ke luar negeri, menghadapi jaringan kriminal internasional dan konspirasi global. Tim balas dendam rahasia ini terus membantu para korban yang dikhianati oleh sistem hukum.

MANILA - Hampir satu juta orang telah mengungsi dari rumah mereka di Filipina saat negara itu bersiap menghadapi badai dahsyat lainnya. Itu terjadi beberapa hari setelah topan menewaskan sedikitnya 224 orang.

Badai yang diberi nama Fung-wong ini mulai menerjang Filipina timur laut pada hari Minggu sebelum mencapai daratan, mengakibatkan pemadaman listrik dan peringatan dari badan meteorologi tentang "risiko tinggi kondisi yang mengancam jiwa" di beberapa wilayah negara tersebut.

Badan Layanan Atmosfer, Geofisika, dan Astronomi Filipina (PAGASA) mengatakan Fung-wong, yang dikenal secara lokal sebagai Uwan, diperkirakan akan mencapai daratan di provinsi Aurora paling cepat Minggu malam dengan kecepatan angin maksimum hingga 185 kilometer per jam dan hembusan hingga 230 km/jam.

Badai ini menaikkan tingkat kewaspadaan tertinggi, Sinyal No. 5, untuk wilayah tenggara dan tengah, termasuk Catanduanes, Camarines Sur, dan Provinsi Aurora, sementara Metro Manila dan provinsi-provinsi sekitarnya berada di bawah Sinyal No. 3.

Fung-wong, yang dapat mencakup dua pertiga wilayah kepulauan Asia Tenggara dengan lebar pita hujan dan angin 1.600 km (994 mil), mendekat dari Pasifik sementara Filipina masih bergulat dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh Topan Kalmaegi, yang menewaskan sedikitnya 224 orang di provinsi-provinsi kepulauan tengah pada hari Selasa sebelum menghantam Vietnam, di mana sedikitnya lima orang tewas.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah mengumumkan keadaan darurat karena kerusakan parah yang disebabkan oleh Kalmaegi dan bencana yang diperkirakan akan datang dari Fung-wong, yang disebut Uwan di Filipina.

Siklon tropis dengan kecepatan angin berkelanjutan 185 km/jam (115 mph) atau lebih tinggi dikategorikan di Filipina sebagai topan super, sebutan yang diadopsi bertahun-tahun lalu untuk menggarisbawahi urgensi terkait gangguan cuaca yang lebih ekstrem.

Lebih dari 916.860 orang dievakuasi dari desa-desa berisiko tinggi di provinsi-provinsi timur laut, termasuk di Bicol, wilayah pesisir yang rentan terhadap siklon Pasifik dan semburan lumpur dari Mayon, salah satu gunung berapi paling aktif di negara itu.

Menteri Pertahanan Gilbert Teodoro Jr, yang mengawasi badan tanggap bencana negara dan militer, memperingatkan tentang potensi dampak bencana Topan Fung-wong dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Sabtu.

“Kami meminta masyarakat untuk segera melakukan evakuasi dini agar kami tidak perlu melakukan penyelamatan di menit-menit terakhir, yang dapat membahayakan nyawa polisi, tentara, petugas pemadam kebakaran, dan personel penjaga pantai,” ujarnya dalam pidato publik.

"Kita perlu melakukan ini karena ketika hujan sudah turun atau topan telah melanda dan banjir mulai terjadi, sulit untuk menyelamatkan orang," tambahnya.

Teodoro mengatakan badai tersebut dapat memengaruhi sebagian besar wilayah negara, termasuk Cebu, provinsi di bagian tengah yang paling parah dilanda Topan Kalmaegi, dan Manila metropolitan, wilayah ibu kota yang padat penduduk, yang merupakan pusat kekuasaan dan pusat keuangan negara.

Lebih dari 30 juta orang dapat terpapar bahaya yang ditimbulkan oleh Topan Fung-wong, kata Kantor Pertahanan Sipil.

Di Isabela di Luzon utara, puluhan keluarga berlindung di lapangan basket yang dialihfungsikan sebagai pusat evakuasi.

"Kami mendengar di berita bahwa topan itu sangat kuat, jadi kami mengungsi lebih awal," kata Christopher Sanchez, 50 tahun, yang mengungsi bersama keluarganya.

"Rumah kami sejak setiap kali ada badai, kami datang ke sini karena kami tinggal tepat di sebelah sungai," ujarnya kepada kantor berita Reuters. "Dalam badai-badai sebelumnya, ketinggian air banjir melebihi ketinggian manusia.

"Kami takut," katanya. "Kami di sini bersama cucu-cucu dan anak-anak kami. Seluruh keluarga berada di area evakuasi."

Pihak berwenang di provinsi-provinsi utara yang akan diterjang atau disapu oleh Fung-wong sementara itu telah mengumumkan penutupan sekolah dan sebagian besar kantor pemerintah secara preemptif pada hari Senin dan Selasa. Setidaknya 325 penerbangan domestik dan 61 penerbangan internasional telah dibatalkan selama akhir pekan dan hingga Senin, dan lebih dari 6.600 penumpang dan pekerja kargo terdampar di setidaknya 109 pelabuhan, di mana penjaga pantai melarang kapal berlayar ke laut lepas.

Pihak berwenang memperingatkan "risiko tinggi gelombang badai yang mengancam jiwa dan merusak" setinggi lebih dari 3 meter (10 kaki) di sepanjang pantai di lebih dari 20 provinsi dan wilayah, termasuk Manila metropolitan.

Filipina dilanda sekitar 20 topan dan badai setiap tahun. Negara ini juga sering dilanda gempa bumi dan memiliki lebih dari selusin gunung berapi aktif, menjadikannya salah satu negara paling rawan bencana di dunia.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia) menyebut bahwa mayoritas responden setuju pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional.

Kesimpulan itu diungkapkan KedaiKOPI ketika merilis hasil survei terbarunya mengenai persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Presiden RI ke-2, Soeharto, dan Presiden RI ke-4, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), sebagai Pahlawan Nasional.

Survei dilaksanakan dengan metode CASI (Computer Assisted Self Interviewing) pada 5-7 November 2025 dengan melibatkan 1.213 responden.

Founder Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio menyebut 80,7% publik setuju Presiden ke-2 Soeharto mendapatkan gelar pahlawan, 15,7% tidak mendukung, dan 3,6% tidak tahu.

Dia menjelaskan alasan publik mendukung Soeharto adalah karena keberhasilannya dalam program swasembada pangan 78% dan Pembangunan Indonesia 77,9%.

Selain itu, memori akan sekolah dan sembako murah 63,2% serta stabilitas politik yang baik 59,1% juga menjadi pertimbangan penting bagi responden yang mendukung.

"Yang terbanyak karena berhasil membawa Indonesia swasembada pangan, kemudian berhasil melakukan pembangunan di Indonesia, karena sekolah murah dan sembako murah, karena stabilitas politik yang baik, lainnya macam-macam ada perjuangan kemerdekaan dan militer," kata Hensa, dalam keterangan, dikutip Minggu (9/11/2025).

Kemudian, bagi responden yang tidak mendukung, 88% beralasan bahwa Soeharto lekat dengan kasus korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), 82,7% terkait isu pembungkaman kebebasan berpendapat dan pers, dan isu pelanggaran HAM mendapatkan respon 79,6%.

"Ini adalah poin krusial. Dukungan pada Soeharto didasarkan pada aspek pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, namun penolakan didominasi oleh isu KKN, pelanggaran HAM, dan kebebasan sipil. Ini adalah hal yang harus dipertimbangkan oleh Dewan Gelar," jelasnya.

Menurutnya, alasan ini tidak bisa dihilangkan dari ingatan masyarakat sehingga pemerintah diminta mempertimbangkan kembali pemberian gelar pahlawan terhadap Soeharto.

Dia menambahkan persepsi publik terhadap rencana Presiden ke-4 Gus Dur diberikan gelar pahlawan mendapat dukungan 78%.

Alasan utama karena berhasil mengawal toleransi dan demokrasi Indonesia 89,1%, dianggap sebagai presiden sederhana 57,1%, diplomasi Gus Dur 38,2% dan kinerjanya saat menjadi presiden dirayakan.

Adapun 13,7% responden tidak mendukung, dan 8,3% menjawab tidak tahu, serta 54,8% publik merasa belum merasakan kinerja Gus Dur yang maksimal.

Lalu, 47,8% beralasan karena belum waktunya masih ada tokoh lain yang seharusnya lebih dahulu menjadi pahlawan nasional, dan hanya mewakili atau representasi kelompok tertentu 39,2%.

"Yang mendukung Gus Dur ini memang datang dari kelompok milenial dan gen-X yang memang merasakan sepak terjang Gus Dur sebagai Presiden maupun sebagai aktivis ataupun sebagai tokoh agama," ujar Hendri.

Hendri menegaskan tujuan survei ini bukan hanya sekedar mengetahui besaran angka persepsi publik terhadap wacana pengangkatan Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, namun juga mendapatkan gambaran publik terhadap alasan dibaliknya.

"Survei ini tidak hanya mengungkapkan berapa persen publik setuju atau tidak setuju, namun juga kami ingin menyampaikan alasan publik dibalik itu semua sehingga bisa juga menjadi pertimbangan pemerintah untuk pengangkatan kedua tokoh itu sebagai pahlawan nasional," pungkasnya.

JAKARTA - Bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP) ditujukan bagi siswa miskin dan rentan miskin di seluruh Indonesia agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan biaya. Namun, setiap tahun masih banyak siswa yang gagal menerima PIP meskipun tergolong layak.

Berdasarkan data Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikbudristek dalam Sosialisasi NSPK PIP Tahun 2025, tercatat ada lebih dari 3,6 juta siswa yang datanya ditolak oleh sistem SiPintar karena tidak memenuhi kaidah data PIP yang lengkap, valid, dan logis.

Berikut 7 penyebab utama siswa gagal menerima Program Indonesia Pintar (PIP) pada tahun 2025 yang perlu diwaspadai sekolah maupun orang tua, dikutip dari laman Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

7 Penyebab Siswa Gagal Menerima PIP 2025

1. NIK Tidak Valid di Dapodik

Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi syarat utama penerimaan PIP karena data siswa harus sinkron dengan Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

Kesalahan yang sering terjadi antara lain:

NIK kurang atau lebih dari 16 digit

NIK mengandung huruf atau spasi

NIK tidak ditemukan dalam database Dukcapil

Akibatnya, sistem otomatis mencoret siswa tersebut dari daftar penerima PIP.

2. NIK Tidak Sinkron Antara Dukcapil dan Dapodik

Selain tidak valid, banyak kasus di mana data NIK baru sudah terdaftar di Dukcapil namun belum diperbarui di Dapodik. Hal ini menyebabkan sistem menolak NIK lama yang masih tercatat di sekolah.

Sekolah perlu memastikan bahwa sinkronisasi data antara Dapodik dan Dukcapil dilakukan secara berkala.

3. NISN Salah atau Tidak Terdaftar di Pusdatin

Kesalahan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) juga menjadi penyebab utama gagal menerima PIP.

Beberapa bentuk kesalahan NISN antara lain:

Salah ketik (kurang dari 10 digit, ada huruf/spasi)

Menggunakan NISN fiktif

Siswa baru belum memiliki NISN karena belum diajukan sekolah

Data Puslapdik 2024 mencatat 572.507 siswa gagal menerima PIP karena masalah NISN yang tidak valid.

4. Nama, Tanggal Lahir, dan Nama Ibu Kandung Tidak Sesuai

Kesalahan penulisan nama siswa, tanggal lahir, atau nama ibu kandung di Dapodik juga menyebabkan sistem gagal mencocokkan data dengan Dukcapil.

Perbedaan satu huruf saja bisa membuat data siswa dianggap tidak valid dan otomatis ditolak.

5. Usia Siswa Tidak Sesuai Ketentuan

PIP hanya diberikan bagi siswa dengan usia 6–21 tahun.

Siswa yang berusia di bawah 6 tahun atau di atas 21 tahun akan otomatis terhapus dari daftar calon penerima bantuan.

6. Penghasilan Orang Tua Melebihi Batas Kelayakan

Walaupun aturan resmi tidak menyebutkan batas penghasilan maksimal, secara logis PIP diperuntukkan bagi keluarga dengan penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan.

Jika data Dapodik mencatat penghasilan orang tua di atas nominal tersebut, maka sistem akan menandai siswa sebagai tidak layak PIP.

7. Data di Dapodik Tidak Diperbarui

Banyak siswa miskin dan rentan miskin gagal menerima bantuan karena data Dapodik belum diperbarui secara rutin oleh sekolah.

Kesalahan ini mencakup perubahan alamat, wali siswa, status ekonomi, atau data kependudukan yang belum disinkronkan.

Sekolah dapat melakukan perbaikan data melalui laman vervalpd.data.kemdikbud.go.id, sementara orang tua atau siswa dapat memperbaiki NISN di nisn.data.kemdikbud.go.id.

Data Penyaluran PIP 2025

Pada penyaluran PIP fase 1 tahun 2025 dengan data Dapodik per 10 Februari 2025, tercatat:

Total siswa terdata: 46.328.830 siswa

Siswa layak PIP: 26.283.222 siswa

Siswa ditolak (reject SiPintar): 3.685.321 siswa

Sebagian besar kasus penolakan disebabkan oleh kesalahan NIK dan NISN, serta ketidaksesuaian data pribadi di Dapodik.

Upaya Perbaikan Data

Agar tidak kehilangan kesempatan menerima bantuan PIP, sekolah dan orang tua diimbau melakukan verifikasi dan pembaruan data secara berkala.

Dengan data yang akurat, program PIP dapat tepat sasaran dan membantu siswa miskin tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.

Mau beli smart TV yang bikin cuan karena hematnya sampai jutaan rupiah? Beli aja smart TV di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (9/11).

Khusus hari ini di Transmart, Polytron LED TV 50 inch FHD smart dari harga normal mulai Rp6.219.000, diskon jadi mulai Rp4.639.200 per unit. Pembeli bisa hemat sampai Rp1.579.800.

Tidak hanya smart TV yang diskon, AC, lemari es, mesin cuci, dan produk terpilih lainnya juga ada potongan harga.

Supaya bisa mendapatkan harga spesial tersebut, caranya cukup bertransaksi menggunakan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah dengan maksimal pembelian 2 pcs per kategori.

Jika belum memiliki Allo Prime, bisa unduh aplikasi Allo Bank melalui hp di App Store atau Google Play Store. Lalu, upgrade akun terdaftarnya ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di setiap gerai Transmart agar bisa langsung menggunakan kartunya untuk belanja.

Promo ini hanya berlaku satu hari. Catat waktunya, Transmart Full Day Sale berlangsung mulai jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai se-Indonesia.

Mumpung masih ada waktu, manfaatkan diskon Transmart ini untuk smart TV yang lagi banting harga ini. Langsung saja ke Transmart terdekat sekarang juga dan bawa pulang smart TV impian!

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut bahwa pemerintah dan pengusaha telah menyetujui formula kenaikan upah minimum 2026, tetapi pembahasannya tak melibatkan buruh.

Presiden KSPI Said Iqbal mengeklaim bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mengeluarkan peraturan pemerintah (PP) anyar tentang pengupahan, yang memperhitungkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Dia berujar bahwa rancangan PP tersebut memuat besaran indeks tertentu, yang mengukur kontribusi buruh terhadap pertumbuhan ekonomi, turun menjadi 0,2 hingga 0,7. Padahal, dalam kenaikan UMP 2025 lalu yang sebesar 6,5%, indeks tertentu dipatok sekitar 0,9.

“Tidak mungkin Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembahasan sebuah produk peraturan pemerintah dalam hal ini tentang pengupahan yang tidak melibatkan serikat buruh,” kata Said dalam konferensi pers secara daring, Minggu (9/11/2025).

Dia lantas mengeklaim bahwa pengusaha, dalam hal ini Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga mengusulkan besaran indeks tertentu yang lebih rendah, yakni 0,1 hingga 0,5.

Apabila usulan itu disetujui, Said memperhitungkan bahwa kenaikan UMP 2026 hanya akan berkisar 3,15%. Pihaknya lebih memilih besaran indeks tertentu dipatok sama seperti tahun lalu, kendati KSPI menuntut persentase kenaikan UMP sebesar 8,5% hingga 10,5%.

“Kami bisa memahami apabila indeks tertentunya 0,9 sampai 1,0. Kalau pakai 0,9 sampai 1,0, berarti sekitar minimal kenaikan upah minimumnya bisa 7,77%,” ujar Said.

Itu sebabnya, dia menyatakan bahwa buruh menolak keras usulan-usulan tersebut. Pihaknya lantas meminta Presiden Prabowo Subianto menetapkan indeks tertentu setidaknya seperti tahun lalu, dengan perhitungan kondisi pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang tak jauh berbeda.

“Kalau inflasi tahun ini mendekati tahun lalu, angka pertumbuhan ekonominya juga mendekati, tidak mungkin Presiden memutuskan indeks tertentu yang lebih rendah,” tegas Said.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan bahwa pemerintah terus mengkaji pendapat pengusaha dan buruh dalam penetapan besaran UMP tahun depan.

Yassierli tak menampik bahwa pada umumnya pengusaha menghendaki besaran kenaikan UMP yang lebih rendah dari usulan buruh.

Kendati demikian, pemerintah disebutnya lebih memperhatikan permasalahan disparitas upah pekerja antardaerah di Indonesia saat ini. Pihaknya mengaku tengah mencari jalan tengah.

“Kalau pengusaha, tentu harapannya [kenaikan UMP] tetap dapat menjaga daya saing dari dunia usaha,” kata Yassierli dalam temu media di Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT ABM Investama Tbk (ABMM) menghadapi tekanan berat sepanjang 2025 akibat pelemahan harga batu bara global dan cuaca ekstrem yang menghambat operasional. Hingga September 2025, emiten portofolio Lo Kheng Hong ini mencatat pendapatan konsolidasian sebesar USD781,6 juta, turun 12,5% secara tahunan (YoY). Penurunan ini turut menyeret EBITDA menjadi USD280,7 juta atau merosot 39,8% YoY, sementara laba bersih menyusut ke USD42,4 juta.

Namun, di tengah kondisi yang menantang, ABM menunjukkan tanda-tanda pemulihan di kuartal ketiga. Perusahaan berhasil membukukan peningkatan pendapatan konsolidasian 7,0% QoQ, sementara biaya pendapatan hanya naik 3,9%. Dampaknya, laba kotor melonjak 39,5% QoQ dibandingkan kuartal sebelumnya.

“Dalam menghadapi tantangan eksternal yang terjadi pada paruh pertama tahun 2025, Perseroan bergerak cepat dengan mengakselerasi dan mengeksekusi serangkaian inisiatif strategis yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas operasional, efisiensi biaya, pengelolaan modal yang disiplin, serta penerapan manajemen keuangan yang lebih prudent. Upaya ini menghasilkan peningkatan signifikan dalam capaian operasional dan kinerja keuangan selama kuartal ketiga,” kata Hans Manoe, Direktur PT ABM Investama Tbk.

Langkah-langkah efisiensi dan strategi peningkatan produktivitas yang diterapkan terbukti efektif. Pada kuartal III 2025, volume pengupasan lapisan tanah meningkat 15,6%, sementara pengambilan batu bara naik 12,8% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Di luar pencapaian jangka pendek, Perseroan tetap berkomitmen pada inisiatif strategis jangka panjang yang berfokus pada stabilisasi operasi pertambangan dan ekspansi basis pendapatan non-batu bara melalui pengembangan bisnis terkait yang akan memperkuat sinergi dalam ekosistem bisnis Perseroan. Strategi ini sejalan dengan visi Perseroan untuk memperkuat posisinya sebagai entitas rantai nilai pertambangan yang terkemuka dan bereputasi di Indonesia.

"Ke depannya, Perseroan tetap berkomitmen untuk memaksimalkan produktivitas operasional guna memberikan nilai jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan," tandas Hans.

DARI figuran menjadi pemain utama. Itulah yang akan terjadi pada jaringan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta. Sementara saat ini LRT Jakarta baru membentang 5,8 kilometer, dari Kelapa Gading, Jakarta Utara; ke Pulogadung, Jakarta Timur, nanti jaringan kereta ringan ini akan menghubungkan sebagian besar kawasan Jakarta Timur dan Jakarta Utara dengan wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.

LRT Jakarta juga akan terintegrasi dengan semua moda transportasi dalam dan luar kota. Sebagai contoh, jika sudah beroperasi, stasiun LRT Jakarta di Manggarai dan Dukuh Atas akan terhubung dengan TransJakarta, KAI Commuter Line, serta mass rapid transit (MRT) Jakarta. Sedangkan stasiun LRT di Halim Perdanakusumah, Jakarta Timur, yang sedang dalam tahap perencanaan, akan terhubung dengan Whoosh, kereta cepat Jakarta-Bandung. Integrasi juga akan berlangsung dengan jaringan LRT Jabodebek yang menghubungkan Jakarta dengan semua kota satelit di sekitarnya.

Bagi sebagian orang, perkembangan LRT Jakarta bisa jadi di luar ekspektasi mereka. Betapa tidak, awalnya kereta ringan ini dipasang sebagai "pengganjal" setelah proyek monorel Jakarta gagal terwujud. Setelah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang menjabat Gubernur DKI Jakarta menyetop proyek monorel pada 2015, LRT Jakarta menjadi prioritas. Ketika itu terbit pula Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Transportasi Umum di Provinsi DKI Jakarta, yang menjadi dasar hukum pengembangan jaringan LRT.

LRT Jakarta cari cara bekerja lebih cepat

Sebagai moda transportasi massal, pembangunan jalur LRT Jakarta fase awal juga mengundang pertanyaan karena sangat pendek. Hanya menghubungkan Kelapa Gading dan Pulogadung yang sebenarnya tak terlalu jauh serta relatif berada di pinggir kota. Ketika itu pemerintah juga "hanya" menyiapkan LRT Jakarta sebagai pelengkap sarana angkutan penunjang hajatan besar, yaitu Asian Games 2018. Untuk agenda yang sama, pemerintah membangun LRT Sumatera Selatan di Palembang, yang menghubungkan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Kompleks Olahraga Jakabaring.

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul banyak rencana untuk mengembangkan LRT Jakarta. Saat ini berlangsung pembangunan LRT Jakarta Fase 1B yang menghubungkan kawasan Velodrome Pulogadung dan Pramuka di Jakarta Timur dengan Stasiun Manggarai di Jakarta Selatan. Proyek ini ditargetkan selesai pada 2026. Berikutnya ada Fase 1C yang menghubungkan Manggarai dengan Dukuh Atas di Jakarta Pusat sebagai hub transportasi kota.

Jalur lain yang sedang dalam proses pengajuan adalah Fase 2A Velodrome-Klender dan Fase 3B Klender-Halim di Jakarta Timur, Lin Utara yang terentang dari Kelapa Gading-Jakarta International Stadium (JIS) di Jakarta Utara, serta Fase 3A dari JIS ke Stasiun Commuter Line Rajawali, Jakarta Pusat. Jika semuanya sudah beroperasi, LRT Jakarta menjadi semacam cincin atau simpul yang memperlancar koneksi jalur-jalur lalu lintas rawan macet. Inilah solusi yang selama bertahun-tahun ditunggu oleh warga Jakarta dan sekitarnya.

Soal kinerja keuangan, LRT Jakarta sudah membukukan laba kotor Rp 103 miliar pada 2024, naik 1,9 persen dibanding pada tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, pendapatan LRT Jakarta Rp 265,2 miliar, sebanyak 94 persen berasal dari subsidi pemerintah. Subsidi saat ini masih menjadi asupan utama untuk menambal selisih antara tarif yang berlaku dan biaya operasi. Sebagai gambaran, agar beroperasi sesuai dengan skala ekonomi, tarif LRT Jakarta seharusnya Rp 170 ribu per penumpang. Namun tarif yang dipungut hanya Rp 5.000 per orang. Jika rutenya kian luas, tarif operasinya akan berkurang sehingga subsidi juga turun.

Di sisi lain, manajemen LRT Jakarta berupaya menambah kocek melalui iklan dan sewa lahan, serta menjual hak penamaan (naming rights) gerbong atau stasiun kepada pihak lain. LRT Jakarta juga akan membangun kereta gantung istimewa untuk feeder angkutan lain, serta menyediakan jasa perawatan untuk kereta bandara.

Seperti apa rencana besar LRT Jakarta? Anda bisa menyimak wawancara Tempo bersama Direktur Utama PT LRT Jakarta Roberto Akyuwen pada tulisan berjudul "Aset Kami Kecil, tapi Setor Laba Besar". ●

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras meningkatkan pengawasan terhadap distribusi dan stabilitas harga beras di seluruh Indonesia. Hingga 6 November 2025, lebih dari 5.000 kegiatan pengawasan telah dilakukan, dengan rata-rata pemantauan di 800 titik per hari pada 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.

Upaya ini menjadi bagian dari langkah pemerintah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras, seiring meningkatnya produksi nasional. Pengawasan dilakukan bersama Polri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum Bulog, dan pemerintah daerah.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman mengatakan, koordinasi antarinstansi terus diperkuat untuk memastikan operasi pasar dan distribusi beras berjalan lancar. “Operasi pasar terus kami jalankan hingga seluruh harga di lapangan benar-benar stabil. Dua bulan terakhir harga beras mulai turun, dan pengawasan akan terus diperketat,” ujarnya di Jakarta, dikutip pada Ahad (9/11/2025).

Amran, yang juga menjabat Menteri Pertanian, menyampaikan bahwa penguatan pengawasan didukung oleh capaian produksi dan pengadaan beras nasional. Sepanjang 2025, Bulog telah mengamankan pasokan domestik sebesar 3,264 juta ton, terdiri dari 3,056 juta ton Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 208,4 ribu ton stok komersial.

Data Bapanas per 7 November mencatat stok beras pemerintah mencapai 3,923 juta ton, dengan rincian 3,743 juta ton CBP dan 180,1 ribu ton stok komersial. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,031 juta ton telah disalurkan melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), bantuan pangan beras, dukungan kebencanaan, serta alokasi untuk golongan anggaran PNS.

Produksi nasional juga menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat kenaikan produksi beras sebesar 4,1 juta ton dibanding tahun sebelumnya, menjadikan capaian 2025 sebagai yang tertinggi sejak revisi data produksi pada 2019. Capaian tersebut menjadi dasar pemerintah untuk tidak melakukan impor beras hingga akhir tahun.

“Insya Allah tahun ini kita hampir pasti tidak ada impor. Sampai detik ini tidak ada impor, dan satu bulan ke depan juga tidak akan ada impor beras,” kata Amran.

Pemerintah menilai penguatan pengawasan distribusi dan harga beras penting untuk menjaga keseimbangan antara produksi, stok, dan stabilitas harga di tingkat konsumen. Satgas akan terus memastikan pasokan tetap terkendali dan harga tetap terjangkau bagi masyarakat.