Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi merombak tata kelola penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) ke pemerintah daerah guna mengakselerasi ketersediaan pendanaan pada awal tahun anggaran.

Perombakan tersebut dieksekusi melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 35/2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Beleid yang diundangkan pada 25 Mei 2026 itu menggantikan dan mencabut regulasi sebelumnya yaitu PMK No. 67/2024.

"Bahwa PMK No. 67/2024 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum belum sejalan dengan perkembangan regulasi dan tata kelola keuangan negara, sehingga perlu diganti," jelas poin pertimbangan PMK 35/2026, dikutip Selasa (26/5/2026).

Adapun, perubahan utama dalam beleid baru ini adalah percepatan dan pemecahan ritme transfer dana dari pusat ke daerah. Salah satu perubahan mencolok terlihat pada skema penyaluran DBH Pajak, yang di dalamnya mencakup Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dalam Pasal 45 ayat (1) PMK 67/2024 (aturan lama), aliran DBH Pajak disalurkan secara konvensional dalam enam tahapan yaitu Februari (10%), April (15%), Juni (15%), Agustus (20%), Oktober (20%), dan pelunasan selisih alokasi pada Desember.

Kini, Pasal 31 ayat (1) PMK 35/2026 (aturan baru) memecah alokasi tersebut menjadi tujuh tahap yang lebih agresif. Dana tersebut langsung diberikan sejak Januari (7,5%) dan kemudian berlanjut pada Februari (7,5%),April (10%), Juni (15%), Agustus (20%), dan Oktober (20%).

Menariknya, pemerintah juga menarik maju jadwal pelunasan selisih penyaluran dari yang biasanya di penghujung tahun menjadi bulan November—bukan Desember seperti aturan sebelumnya.

Pola akselerasi pencairan yang sama juga diberlakukan pada keran DBH Sumber Daya Alam (SDA). Dalam Pasal 82 ayat (1) PMK 35/2026, pemerintah mematok penyaluran dalam tujuh kali tahapan, mengubah skema enam tahap pada aturan sebelumnya.

Pemda kini akan menerima suntikan DBH SDA mulai Januari (7,5%), Februari (7,5%), Maret (10%), Mei (15%), Juli (20%), September (20%), dan ditutup dengan penyelesaian pelunasan pada bulan November.

Tak sampai situ, kini juga ada skema penyaluran khusus DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sebelumnya, penyaluran DBH CHT dilebur ke dalam satu gerbong bersama DBH Pajak lainnya.

Kini, Pasal 32 ayat (1) PMK 35/2026 menetapkan DBH CHT memiliki lintasan penyaluran tersebut yang dipercepat menjadi lima tahap. Daerah akan menerima kucuran dana tahap pertama sebesar 20% paling cepat pada bulan Januari.

Tahap kedua (15%) akan disalurkan paling cepat 30 hari pasca-tahap pertama. Pencairan kemudian berlanjut ke tahap ketiga pada Maret (20%), tahap keempat (15%) yang cair sebulan setelahnya, hingga diakhiri dengan tahap pelunasan selisih alokasi paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Kemudian, Pasal 117 ayat (1) beleid baru juga melakukan penyesuaian jadwal penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU earmark) untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum. Nantinya, penyaluran dana DAU spesifik ini dilakukan menjadi lima tahapan beruntun mulai dari Januari hingga pelunasan pada Juni, mengubah pola lama PMK 67/2024 yang hanya membaginya ke dalam tiga termin pencairan (Februari, April, dan Juli).

"Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," tutup Pasal 159 PMK 35/2026.

JAKARTA, iNews.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI resmi menjalin kerja sama strategis dengan Syailendra Capital melalui penandatanganan kerja sama distribusi produk reksa dana dalam acara “Mutual Fund Distribution Signing Ceremony” di Kantor Pusat BRI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari langkah BRI dalam memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah.

Direktur Consumer Banking BRI, Aris Hartanto menuturkan, kerja sama ini merupakan bagian dari strategi BRI dalam memperkuat layanan investasi bagi nasabah. 

Melalui kolaborasi tersebut, produk reksa dana Syailendra Capital kini dapat diakses melalui superapps BRImo maupun kantor cabang BRI di berbagai wilayah Indonesia, dengan memadukan kekuatan jaringan BRI dan pengalaman Syailendra Capital sebagai salah satu perusahaan manajer investasi dengan dana kelolaan terbesar di Indonesia.

“Bagi BRI, kerja sama ini memperkuat ekosistem layanan wealth management BRI sekaligus penyedia solusi keuangan terintegrasi yang relevan dengan kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Melalui sinergi dengan Syailendra Capital, kami ingin menghadirkan akses investasi reksa dana yang semakin mudah dijangkau dan terpercaya, termasuk produk investasi berbasis syariah yang semakin diminati masyarakat,” kata Aris.

Melalui kerja sama ini, masyarakat dapat mengakses dua produk unggulan Syailendra Capital, yaitu Syailendra Sharia Money Market Fund (SSMMF) dan Syailendra Sharia Fixed Income Fund (SSFIF). 

SSMMF merupakan reksa dana pasar uang syariah dengan komposisi investasi berupa instrumen pasar uang syariah dan obligasi syariah serta jangka waktu jatuh tempo di bawah satu tahun. 

Baca Juga

Batagor Gondangdia Kebanjiran Pembeli, QRIS BRI Jadi Senjata Layani Antrean

Dengan karakteristik risiko yang relatif rendah dan likuiditas tinggi, produk ini menjadi pilihan yang sesuai bagi investor pemula maupun nasabah yang membutuhkan instrumen penempatan dana jangka pendek dengan potensi imbal hasil yang kompetitif. Per 30 April 2026, SSMMF mencatatkan imbal hasil satu tahun sebesar 4,99 persen dengan minimum investasi mulai dari Rp50.000.

Baca Juga

QRIS BRI Bikin Transaksi di Depot Mirah Bulungan Praktis, Bayar Tinggal Scan

Sementara itu, SSFIF merupakan reksa dana pendapatan tetap syariah yang berfokus pada instrumen obligasi syariah, khususnya sukuk korporasi berperingkat layak investasi. Produk ini dikelola secara aktif dan selektif melalui strategi investasi pada sukuk korporasi dengan minimal rating A, sehingga risiko kredit relatif lebih terjaga. 

Selain itu, komposisi portofolionya didominasi instrumen berdurasi relatif pendek, sehingga kinerjanya cenderung lebih stabil dan tidak terlalu sensitif terhadap perubahan suku bunga maupun inflasi. 

Baca Juga

Belajar dari Masa Sulit, Craftote Bangkit lewat Pendampingan Rumah BUMN BRI

Dengan karakteristik tersebut, SSFIF ditujukan bagi investor dengan profil risiko moderat yang menginginkan potensi pertumbuhan investasi jangka menengah hingga panjang dengan tetap mengedepankan prinsip syariah. Hingga 30 April 2026, SSFIF mencatatkan imbal hasil satu tahun sebesar 7,58 persen dengan minimum investasi mulai dari Rp10.000.

Kerja sama ini diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap investasi syariah sekaligus mendorong penetrasi produk investasi ke segmen ritel di berbagai daerah. Dukungan jaringan BRI yang luas diharapkan mampu menghadirkan alternatif investasi syariah yang lebih praktis dan terjangkau bagi masyarakat.

Editor: Aditya Pratama

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan pemerintah daerah mempercepat penyediaan akses listrik nasional melalui Program Listrik Desa (Lisdes), meski masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan.

Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno dalam Rapat Koordinasi dan Dukungan Fasilitasi Kendala Pelaksanaan Program Lisdes Tahun 2026 menyampaikan pelaksanaan Program Lisdes di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti proses perizinan, keterbatasan infrastruktur dasar seperti akses jalan, jembatan, dan pelabuhan, serta ketersediaan lahan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.

Menurutnya, keberhasilan Program Lisdes sebagai program prioritas Presiden memerlukan dukungan aktif pemerintah daerah, khususnya dalam memfasilitasi penyelesaian berbagai kendala pelaksanaan di lapangan.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri dikutip dari keterangan resmi, Selasa (26/5/2026).

Tri juga menyampaikan bahwa Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan Program Lisdes melalui pembiayaan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) Tahun 2025 dengan target awal 1.285 lokasi dan dioptimalisasi menjadi 1.516 lokasi. Hingga 30 April 2026, realisasi pembangunan telah mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5%.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan ketersediaan listrik menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kami menargetkan pada 2029 tidak ada lagi satu pun desa di Sulawesi Tengah yang belum menikmati listrik. Sulawesi Tengah siap mendukung dan menghadapi berbagai tantangan maupun kendala dalam pelaksanaan program ini,” tegas Anwar.

Dia juga berharap Program Lisdes dapat menjadi perhatian bersama seluruh pemerintah daerah sebagaimana program prioritas nasional lainnya.

Sementara itu, Direktur Pembinaan Ketenagalistrikan Strategis, Andriah Feby Misna, menjelaskan, Kementerian ESDM telah menetapkan roadmap Program Lisdes 2025–2029. Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan Lisdes di 2.065 lokasi di berbagai wilayah Indonesia.

“Pemerintah sangat fokus menghadirkan akses listrik bagi masyarakat. Hal ini menjadi perhatian Bapak Presiden dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadirkan keadilan pembangunan hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal, sehingga no one left behind,” ujar Feby

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Tokopedia meluncurkan TokoClinic by Tokopedia Farma, layanan telemedicine terintegrasi yang menggabungkan konsultasi dokter daring dengan jaringan lebih dari 3.000 farmasi berlisensi di Indonesia. Peluncuran layanan tersebut dilakukan untuk menjawab tantangan akses layanan kesehatan yang cepat dan mudah, khususnya di wilayah kepulauan Indonesia.

Di sisi lain, meningkatnya aktivitas pembelian obat secara daring juga memunculkan tantangan terkait keamanan serta penggunaan obat yang tepat.

Melalui TokoClinic by Tokopedia Farma, pengguna dapat berkonsultasi dengan dokter berlisensi, memperoleh resep digital, hingga membeli obat secara lebih aman melalui jaringan farmasi rekanan Tokopedia dalam satu aplikasi.

Misalnya, pengguna yang membutuhkan obat tertentu dapat berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter secara daring, menerima resep digital, lalu membeli obat sesuai resep tanpa perlu berpindah aplikasi.

“Melalui TokoClinic, kami ingin memastikan pengalaman membeli obat secara online tidak hanya praktis, tetapi juga lebih aman dan bertanggung jawab. Dengan integrasi konsultasi dokter, resep digital, dan pembelian obat dalam satu alur, kami berharap masyarakat mendapatkan akses kesehatan yang lebih tepercaya,” ujar Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo dalam keterangan, Selasa (26/5/2026).

Sepanjang 2025, BPOM RI menemukan 197.725 tautan penjualan obat dan makanan ilegal di platform digital. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan dan panduan medis dalam pembelian obat secara daring.

TokoClinic menghadirkan mekanisme resep digital terverifikasi yang memungkinkan dokter mengeluarkan resep langsung di aplikasi setelah konsultasi. Sistem tersebut membantu memastikan obat yang dibeli sesuai resep dan ketentuan distribusi obat secara daring sehingga pengguna dapat memperoleh obat secara lebih aman dan bertanggung jawab.

Di sisi lain, industri farmasi nasional terus menunjukkan pertumbuhan positif dengan potensi pasar mencapai Rp 225 triliun pada 2030 seiring meningkatnya kebutuhan layanan kesehatan masyarakat dan percepatan transformasi digital di sektor kesehatan.

Di tengah perkembangan tersebut, pelaku industri farmasi juga dituntut beradaptasi dengan transformasi digital kesehatan, termasuk melalui integrasi sistem dan layanan berbasis teknologi guna mendukung ekosistem kesehatan yang lebih modern dan mudah diakses.

Melalui TokoClinic by Tokopedia Farma, Tokopedia turut mendukung perkembangan ekosistem kesehatan digital dengan menghadirkan layanan konsultasi hingga pembelian obat yang lebih mudah diakses serta mendorong penggunaan obat yang aman dan bertanggung jawab.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengaturan (BP) BUMN tengah mengkaji penutupan PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI), perusahaan BUMN yang bergerak di bidang manufaktur digital dan integrator sistem.

Kepala BP BUMN Dony Oskaria mengatakan bahwa pihaknya memastikan tidak ada karyawan yang dikenakan PHK. Chief Operating Officer (COO) Danantara tersebut juga menjelaskan saat ini proses tersebut dalam tahap verifikasi.

"Pekerjanya aman. Kan kami sudah bilang, semua tidak ada yang di-PHK," ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (26/5/2026).

BP BUMN bersama Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah mendorong penguatan sinergi melalui rencana kerja sama strategis guna memastikan transformasi BUMN berjalan dengan prinsip no one left behind serta tetap menjamin hak-hak pegawai.

Sinergi tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga proses transformasi BUMN tetap berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan dengan mengedepankan perlindungan terhadap pekerja.

Profil dan pemegang saham PT INTI:

PT INTI memiliki tiga kantor. Kantor pusatnya berada di Jl. Moch. Toha Nomor 77 Bandung. Perseroan memiliki kantor cabang di Jl. Balitung 1 Nomor.17 Jakarta Selatan, serta fasilitas produksi di Jl. Moch. Toha No. 225 Bandung.

Melansir dokumen annual report 2023, jumlah karyawan PT INTI mencapai 203 orang. Perusahaan didirikan dengan modal dasar Rp1 triliun dan modal disetor mencapai Rp350 miliar.

Perusahaan didirikan sebagai evolusi dari kerja sama PN Telekomunikasi dan Siemens AG pada 1966. Kerja sama ini berlanjut pada pembentukan Pabrik Telepon dan Telegraf (PTT) sebagai bagian dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pos dan Telekomunikasi (LPP Postel) pada 1968.

PT INTI resmi berdiri pada 30 Desember 1974 dengan bidang usaha meliputi produk-produk radio sonde, radio High Frequency (HF), radio Very High Frequency (VHF), pesawat telepon, dan stasiun bumi untuk Sistem Komunikasi Satelit Domestik (SKSD) Palapa.

Kemudian, pada 1989 lini bisnis perseroan terpusat menjadi tiga segmen, yakni produk sentral, produk transmisi, dan produk terminal (customer premises equipment/CPE). Saat itu, PT INTI menjadi pioner proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di Indonesia.

Dalam kurun 2002-2019, perseroan gencar melakukan spin-off dengan mendirikan anak perusahaan dan perusahaan patungan untuk melakukan aktivitas manufaktur. Beberapa di antaranya meliputi PT INTI Prisma Internasional hingga perusahaan patungan bersama PT Pindad (Persero) bernama PT INTI Pindad Mitra Sejati.

Selanjutnya, sejak 2020 PT INTI memperkuat posisinya untuk fokus pada lini bisnis di bidang manufacture and assembly, managed service, digital service dan system integrator. Untuk mendukung bisnisnya, PT INTI juga mengoperasikan INTI Smart Industrial Park, fasilitas produksi seluas delapan hektar di Jalan Moch Toha No 225 yang memproduksi perangkat telekomunikasi dan elektronik.

PT INTI 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Dalam struktur grup perusahaan, perseroan menggenggam 0,06% saham PT Smart Telecom, kemudian 2,65% saham PT Bangtelindo, lalu 22% saham PT Inti Pisma International, dan 31,75% PT Maleo Emtiga.

Untuk perusahaan entitas asosiasi, PT INTI juga menaungi PT INTI Pindad Mitra Sejati (IPMS) bersama Pindad dengan kepemilikan mayoritas sebesar 87%. Selanjutnya, PT INTI juga menggenggam 99,99% dari PT INTI Konten Indonesia (INTES).

Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi yang akan digelontorkan pada semester II 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, stimulus yang digelontorkan mencakup diskon transportasi, insentif tiket pesawat, program magang nasional, vokasi pekerja, hingga pemangkasan pajak royalti penulis.

Airlangga menyebut stimulus itu disiapkan untuk menopang aktivitas ekonomi pada paruh kedua tahun ini.

“Jadi, itu yang tadi dibahas dan ini semuanya diharapkan bisa menjadi stimulus di semester kedua,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Salah satu stimulus yang disiapkan ialah diskon transportasi selama masa libur sekolah dan untuk libur Natal-Tahun Baru (Nataru). Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 190 miliar untuk program libur sekolah dengan target penerima sekitar 3,07 juta orang.

“Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar Rp190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang,” kata dia.

Sementara untuk periode Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 161,4 miliar dengan target penerima 2,87 juta orang.

Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif tiket pesawat ekonomi melalui skema pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP). Airlangga mengatakan, diskon tiket pesawat mencapai 30%.

“Untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah,” katanya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merinci anggaran PPN DTP tiket pesawat ekonomi pada periode 24 Juni hingga 5 Juli mencapai Rp 472,7 miliar.

“PPN ditanggung pemerintah itu untuk pesawat ekonomi 24 Juni sampai 5 Juli itu Rp 472,7 miliar,” kata Purbaya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).

Airlangga mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan insentif serupa untuk periode Nataru, namun nilai final anggarannya masih dihitung.

Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah menyiapkan program magang nasional batch 4 yang dimulai Juli 2026 dengan target 150 ribu peserta dan anggaran Rp 4,14 triliun.

“Program magang nasional ini untuk 150.000 pemagang mulai bulan Juli,” kata Purbaya.

Selain itu, pemerintah menargetkan program vokasi nasional bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terkena PHK. Total anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp 2,12 triliun.

Selain itu, pemerintah juga memangkas pajak royalti penulis menjadi pajak penghasilan (PPh) final 1,5% dari sebelumnya sekitar 6%.

Pemerintah Belum Putuskan Kelanjutan Insentif Kendaraan Listrik

Sementara itu, pemerintah belum memutuskan kelanjutan insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV). Purbaya mengatakan kebijakan tersebut masih ditunda sekitar satu bulan karena masih dalam tahap perhitungan.

“Insentif EV masih ditunda satu bulan lagi. Ada perhitungan yang masih dihitung,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pemberian insentif untuk kendaraan listrik alias electric vehicle (EV) merupakan langkah mendorong industri sekaligus menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

“Kita sudah bicara salah satunya juga bicara soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan,” kata dia usai pertemuan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Ia mengatakan, skema insentif menjadi salah satu opsi kebijakan yang tengah dibahas pemerintah lintas kementerian untuk memperkuat sektor manufaktur di tengah tekanan global.

Insentif EV dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada BBM, yang pada akhirnya berpotensi menekan beban subsidi energi. “Sekarang ada yang lebih penting, yaitu agar kita bisa mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Model kerja hybrid atau fleksibel kini dinilai lebih menarik dibandingkan penawaran gaji tinggi seiring meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia di bidang kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), analisis data, dan pemrograman.

Berdasarkan riset terbaru International Workplace Group (IWG), sebanyak 37 persen perusahaan menjadikan sistem kerja hybrid sebagai strategi utama untuk merekrut talenta teknologi terbaik, melampaui penawaran gaji kompetitif yang berada di angka 35 persen.

Founder dan CEO IWG, Mark Dixon, mengatakan perusahaan yang tidak menerapkan pola kerja fleksibel berisiko tertinggal dalam persaingan mendapatkan tenaga kerja digital.

“Perusahaan yang tidak mengintegrasikan kerja hybrid ke dalam budaya mereka berisiko tertinggal dalam persaingan merekrut talenta teknologi dan mengakses keterampilan yang mereka butuhkan untuk tetap kompetitif,” kata Mark Dixon dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (26/5/2026).

Ia menyampaikan penelitian tersebut juga menunjukkan sebanyak 78 persen pemimpin bisnis menilai perusahaan yang menawarkan sistem kerja hybrid memiliki keunggulan lebih besar dalam perekrutan dibanding perusahaan yang masih menerapkan pola kerja konvensional penuh di kantor.

Selain itu, sebanyak 72 persen pemimpin bisnis menyebut fleksibilitas kerja menjadi faktor penting dalam menarik talenta teknologi, terutama dari kalangan generasi muda.

Di sisi lain, lebih dari dua pertiga atau 68 persen responden menyatakan gaji tinggi saja tidak lagi cukup untuk mempertahankan talenta digital terbaik.

Riset itu juga menemukan bahwa profesional teknologi berusia di bawah 30 tahun lebih mengutamakan keseimbangan kehidupan dan pekerjaan serta fleksibilitas kerja sebagai budaya perusahaan ideal, dengan persentase mencapai 42 persen, dibanding kompensasi finansial sebesar 30 persen.

IWG juga mencatat persaingan mendapatkan talenta teknologi semakin ketat seiring meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap keterampilan AI dan digital.

Sebanyak 83 persen pemimpin bisnis menyebut kemampuan teknologi tingkat lanjut seperti AI, analisis data, dan pemrograman menjadi faktor penting dalam promosi ke posisi kepemimpinan.

Bahkan, satu dari lima pemimpin bisnis menilai keterampilan teknologi kini lebih penting dibanding gelar sarjana konvensional dalam menentukan kualitas kandidat tenaga kerja.

Selain itu, hampir seperempat perusahaan mulai menempatkan profesional teknologi berusia di bawah 30 tahun ke posisi kepemimpinan lebih awal dibanding siklus karier tradisional.

“Tren tersebut menunjukkan perubahan pola kerja global yang semakin menempatkan fleksibilitas dan keterampilan teknologi sebagai faktor utama dalam membangun daya saing perusahaan di masa depan,” ujarnya.

Yogyakarta (ANTARA) - KAI Commuter wilayah Yogyakarta menambah empat perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada libur panjang akhir pekan, Hari Raya Idul Adha dan Hari Lahir Pancasila yang terjadi hampir secara berturut-turut.

"Penambahan perjalanan Commuter Line ini diharapkan memudahkan masyarakat untuk menuju destinasi wisata di wilayah Yogyakarta, Solo, hingga Karanganyar dan mengantisipasi lonjakan penumpang," kata VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda, di Yogyakarta, Selasa.

Ia memprediksi ada peningkatan penumpang sebanyak 32 ribu setiap harinya atau meningkat sebanyak 34 persen jika dibandingkan rata-rata volume pengguna pada akhir pekan biasa.

Empat tambahan perjalanan Commuter Line, lanjutnya, akan dilakukan pada periode libur panjang yang dimulai pada 27 Mei hingga 1 Juni atau selama enam hari.

“Total menjadi 31 perjalanan setiap harinya dan mengoperasikan sebanyak 10 perjalanan Commuter Line Prameks,” katanya.

Ia menjelaskan, sebanyak 31 perjalanan Commuter Line terbagi ke dalam 15 perjalanan dari Stasiun Palur menuju Stasiun Yogyakarta yang dimulai pukul 05.00 WIB hingga 20.42 WIB.

Kemudian sebanyak 16 perjalanan dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur yang dimulai pukul 05.05 WIB hingga 22.35 WIB.

"Untuk Commuter Line Prameks, perjalanan tersedia mulai pukul 06.40 WIB – 18.05 WIB untuk keberangkatan Yogyakarta tujuan Kutoarjo, dan pukul 05.10 WIB – 18.45 WIB untuk keberangkatan Kutoarjo tujuan Yogyakarta," jelas Karina.

Dalam data, lanjutnya, Stasiun Yogyakarta menjadi lokasi yang selalu mencatat volume tertinggi pada saat hari libur mencapai 9–10 ribu pengguna setiap harinya.

"Stasiun Lempuyangan sekitar 4–5 ribu pengguna per hari," katanya.

Menurutnya, data tersebut menjadi acuan untuk melakukan antisipasi kepadatan stasiun dengan merekomendasikan kepada para penumpang untuk menggunakan Stasiun Lempuyangan untuk naik maupun turun.

"Pengguna bisa menjadikan stasiun ini sebagai stasiun alternatif keberangkatan menuju Klaten, Solo, maupun Palur," kata Karina.

Pewarta: Agung Dwi Prakoso
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Emiten perhiasan dan emas batangan PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) semakin agresif memperkuat bisnis bullion atau emas batangan di tengah tingginya permintaan masyarakat terhadap aset safe haven.

Perusahaan mencatat lonjakan kinerja signifikan pada kuartal I-2026, didorong peningkatan volume penjualan emas murni dan kenaikan harga emas global.

Dalam paparan publik 2026 yang dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (26/5/2026), HRTA menyebut penjualan perseroan pada kuartal I-2026 mencapai Rp 20,16 triliun atau naik 196,96 persen secara tahunan (year on year/YoY).

tangkapan layar akun @tanyakanrl di X Ilustrasi emas Hartadinata Abadi, EMASKU. Harga emas Hartadinata hari ini. Harga EMASKU hari ini. Harga emas Hartadinata.

Di saat yang sama, perusahaan menguasai 29,14 persen pangsa pasar domestik di segmen emas batangan investasi per kuartal I-2026.

Perseroan menilai posisinya semakin strategis dalam ekosistem industri emas nasional, terutama setelah pemerintah mendorong penguatan bullion bank dan pengembangan infrastruktur emas domestik.

HRTA menyebut perusahaan memiliki rantai bisnis terintegrasi mulai dari pengadaan bahan baku, pemurnian, distribusi, hingga layanan kustodian dan keterhubungan dengan bullion bank. Sumber pasokan berasal dari penambang lokal, agregator emas daur ulang, hingga impor strategis.

“Hartadinata berada di posisi yang tepat untuk menjadi pemasok emas domestik tepercaya bagi bullion bank,” tulis manajemen HRTA dalam paparan publik tersebut.

Perusahaan menilai kapasitas produksi yang besar serta jaringan distribusi yang luas menjadi modal utama untuk memperkuat posisi di industri bullion domestik. Saat ini, HRTA memiliki lebih dari 1.000 titik penjualan di seluruh Indonesia.

DOK. HRTA Didirikan pada 2004, PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) adalah satu-satunya perusahaan perhiasan emas di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2017. Volume penjualan emas batangan HRTA tembus 8,1 ton pada semester I 2025.

Selain itu, perusahaan juga memiliki fasilitas refinery terintegrasi dengan kapasitas pemurnian hingga 30 ton emas dengan tingkat kemurnian 99,99 persen.

Permintaan emas batangan terus bergeser

HRTA mencatat adanya perubahan perilaku konsumen sejak pandemi Covid-19, yakni pergeseran permintaan dari perhiasan menuju emas batangan investasi.

Kondisi itu tercermin dari pertumbuhan pangsa pasar emas batangan perseroan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Pada 2019, penjualan emas batangan HRTA tercatat hanya 0,03 ton dengan pangsa pasar 0,23 persen. Namun pada 2025, volume penjualan melonjak menjadi 22,06 ton dengan pangsa pasar mencapai 39,51 persen.

Sementara pada kuartal I-2026, penjualan emas batangan tercatat sebesar 7,74 ton dengan pangsa pasar 32,82 persen.

Di sisi lain, bisnis perhiasan menunjukkan tren yang lebih moderat. Penjualan perhiasan emas HRTA pada kuartal I-2026 tercatat hanya 0,09 ton dengan pangsa pasar 2,73 persen.

Angka itu turun dibandingkan posisi 2025 yang mencapai 1,34 ton dengan pangsa pasar 8,05 persen.

Secara keseluruhan, HRTA membukukan penjualan emas murni sebesar 7,83 ton pada kuartal I-2026 atau meningkat 75,18 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar 4,47 ton.

Kenaikan volume penjualan juga didorong lonjakan harga jual rata-rata atau average selling price (ASP) emas. HRTA mencatat ASP meningkat 71,01 persen YoY menjadi Rp 2,56 juta dibandingkan Rp 1,50 juta pada kuartal I-2025.

Harga emas hari ini Hartadinata Abadi

Pabrik terintegrasi tingkatkan kapasitas produksi

Untuk menopang pertumbuhan bisnis, HRTA memperbesar kapasitas produksi melalui pembangunan pabrik dan refinery terintegrasi.

Sebelumnya, perusahaan memiliki empat pabrik dan satu refinery dengan total kapasitas 48 ton per tahun, terdiri dari kapasitas manufaktur perhiasan dan bullion sebesar 30 ton serta refinery 18 ton.

Kini, kapasitas refinery ditingkatkan menjadi 30 ton sehingga total kapasitas terintegrasi mencapai 60 ton per tahun.

“Ke depannya, HRTA mengambil langkah-langkah untuk membangun sinergi produksi, menghubungkan setiap tahapan proses manufaktur dalam ekosistem terpadu yang mendukung inovasi, efisiensi berkelanjutan, dan penciptaan produk emas berkualitas tinggi,” tulis perusahaan.

Peningkatan kapasitas produksi ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk menjaga efisiensi, fleksibilitas produksi, sekaligus memenuhi pertumbuhan permintaan emas domestik.

Dalam strategi bisnis 2026, HRTA menyebut optimalisasi fasilitas produksi menjadi salah satu fokus utama perusahaan.

Dengan kapasitas hingga 60 ton per tahun, perusahaan ingin memastikan skalabilitas produksi sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip environmental, social, and governance (ESG).

Perluas jaringan toko dan pergadaian

Selain memperkuat produksi, HRTA juga terus memperluas jaringan ritel dan pergadaian untuk mendukung penetrasi pasar.

Jumlah toko perhiasan perseroan meningkat dari 12 gerai pada 2017 menjadi 85 gerai pada 2024 dan tetap bertahan di angka 85 toko pada kuartal I-2026. Jaringan toko tersebut tersebar di Sumatera, Jabodetabek dan Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara.

Shutterstock/VladKK Ilustrasi emas. Harga emas. Penyebab harga emas naik-turun.

Sementara itu, ekspansi bisnis gadai berlangsung lebih agresif. Jumlah gerai pegadaian meningkat dari hanya tiga toko pada 2018 menjadi 138 toko pada kuartal I-2026.

Sebaran gerai meliputi Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Dalam strategi bisnisnya, perusahaan menargetkan penguatan penetrasi pasar melalui jaringan toko milik sendiri yang diperkirakan mencapai sekitar 100 toko.

Strategi itu dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan volume penjualan sekaligus memperkuat visibilitas merek HRTA Gold.

Selain melalui toko fisik, perusahaan juga mengoptimalkan penjualan melalui platform digital dan kemitraan strategis sebagai bagian dari pendekatan multi-channel market penetration.

Laba bersih naik 189 persen

Lonjakan penjualan membuat laba bersih HRTA ikut meningkat signifikan pada kuartal I-2026.

Berdasarkan laporan laba rugi perusahaan, penjualan bersih tercatat Rp 20,15 triliun, naik 196,96 persen dibandingkan Rp 6,78 triliun pada kuartal I-2025. Beban pokok penjualan naik menjadi Rp 19,41 triliun dari sebelumnya Rp 6,44 triliun.

Laba bruto tercatat Rp 744,25 miliar atau tumbuh 116,95 persen YoY. Sementara laba operasi mencapai Rp 633,53 miliar, meningkat 127,26 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

Adapun laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk mencapai Rp 433,49 miliar atau melonjak 189,48 persen dibandingkan kuartal I-2025 sebesar Rp 149,75 miliar. Earnings per share (EPS) juga meningkat menjadi 94,13 dari sebelumnya 32,52.

Freepik Ilustrasi emas.

HRTA menyebut kinerja keuangan perusahaan hingga kuartal I-2026 menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah perusahaan.

Secara tahunan, pendapatan perusahaan tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sebesar 48,59 persen sepanjang 2020-2025, sedangkan laba bersih meningkat 33,72 persen pada periode yang sama.

Di sisi profitabilitas, return on assets (ROA) meningkat dari 7,76 persen pada 2025 menjadi 12,60 persen pada kuartal I-2026. Return on equity (ROE) juga naik dari 30,29 persen menjadi 47,32 persen.

Sementara rasio utang berbunga terhadap ekuitas atau interest bearing debt to equity turun dari 1,25 kali pada 2025 menjadi 1,12 kali pada kuartal I-2026.

Fokus pasar institusi dan standar internasional

Ke depan, HRTA menargetkan penguatan pasar institusional, terutama dengan melayani perbankan, lembaga keuangan, dan nasabah korporasi melalui penjualan bullion.

Perusahaan juga menilai kebijakan pungutan ekspor emas mentah yang lebih tinggi berpotensi meningkatkan ketersediaan bahan baku domestik.

Kondisi itu diharapkan membuat perusahaan lebih mudah memperoleh pasokan emas dari penambang lokal sekaligus memperkuat ketahanan rantai pasok.

Dalam operasionalnya, HRTA menekankan pentingnya standar internasional dan sistem traceability dalam industri bullion.

Perusahaan menyebut sejumlah tantangan utama industri emas meliputi konsistensi kualitas dan standardisasi assay, keterlacakan penuh dari sumber hingga kustodian, kesesuaian dengan sistem risiko dan kepatuhan perbankan, hingga koordinasi logistik dan kustodian dalam kerangka regulasi.

Untuk itu, HRTA menyatakan komitmennya terhadap standar internasional seperti KAN dan London Bullion Market Association (LBMA) guna menjaga kualitas produk dan penerimaan pasar global.

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) menguat pada perdagangan Selasa (26/5/2026), mengikuti lonjakan tajam harga minyak mentah. Prospek produksi Malaysia yang melemah serta pelemahan ringgit turut menopang harga.

Kontrak acuan CPO untuk pengiriman Agustus di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik 0,47 persen menjadi 4.494 ringgit Malaysia per ton metrik saat jeda perdagangan siang.

“Kontrak berjangka dibuka gap up mengikuti kenaikan tajam harga minyak mentah dari posisi terendah sebelumnya, prospek produksi minyak sawit Malaysia yang lebih lemah untuk Mei, serta pelemahan ringgit Malaysia,” ujar Kepala Riset Komoditas Sunvin Group yang berbasis di Mumbai, Anilkumar Bagani, seperti dikutip Reuters.

Pasar berjangka akan tutup pada Rabu seiring libur Iduladha.

Kontrak minyak kedelai paling aktif di Dalian turun 0,17 persen, sedangkan kontrak minyak sawitnya naik 0,51 persen. Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade turun 0,89 persen.

Minyak sawit mengikuti pergerakan harga minyak nabati pesaing karena bersaing dalam pasar minyak nabati global.

Berdasarkan data perusahaan inspeksi AmSpec Agri Malaysia dan Intertek Testing Services, ekspor minyak sawit Malaysia periode 1-25 Mei turun masing-masing 18,0 persen dan 14,5 persen dibandingkan periode 1-25 April.

Harga minyak mentah Brent naik lebih dari 2 persen pada perdagangan Asia Selasa setelah militer Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan ke Iran.

Kondisi itu membuat pasar tetap waspada karena kesepakatan untuk mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz masih belum tercapai.

Kenaikan harga minyak mentah membuat minyak sawit menjadi opsi bahan baku biodiesel yang lebih menarik.

Ringgit Malaysia, mata uang perdagangan minyak sawit, melemah 0,35 persen terhadap dolar AS sehingga komoditas tersebut menjadi sedikit lebih murah bagi pembeli yang memegang mata uang asing.

Pada Maret, Indonesia mengekspor 2,17 juta ton metrik produk minyak sawit, berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada Senin. Angka itu turun dari 2,88 juta ton metrik pada periode yang sama tahun lalu. (Aldo Fernando)

DALAM dunia fisika fluida, ada kondisi yang disebut "neutral buoyancy". Ini adalah keadaan ketika massa jenis suatu benda sama persis dengan medium di sekitarnya.

Akibatnya, benda itu tidak tenggelam ke dasar, tetapi juga tidak naik ke permukaan. Ia hanya melayang di tengah kolom air—diam, stabil, nyaris tak terlihat.

Dalam banyak sistem pemantauan, kondisi ini justru berbahaya. Sensor biasanya dipasang di dua titik ekstrem: dasar dan permukaan.

Sesuatu dianggap masalah ketika ia tenggelam terlalu dalam atau muncul terlalu tinggi. Namun, benda yang melayang di tengah sering kali lolos dari perhatian. Ia tidak memicu alarm apa pun.

Begitulah posisi jutaan masyarakat Indonesia hari ini. Mereka bukan kelompok termiskin yang masuk prioritas utama bantuan sosial. Namun, mereka juga bukan kelompok aman yang memiliki aset dan bantalan ekonomi kuat.

Mereka berada di tengah: masih bekerja, masih mampu makan, masih terlihat “baik-baik saja”, tetapi sesungguhnya hidup mereka hanya berjarak satu krisis dari kejatuhan.

Mereka sedang mengalami "neutral buoyancy sosial".

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki instrumen data yang jauh lebih canggih dibanding sebelumnya. Melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mulai diterapkan sejak 2025, negara kini mampu memetakan kondisi masyarakat secara lebih detail melalui sistem desil kesejahteraan.

Ini adalah lompatan penting dalam tata kelola perlindungan sosial Indonesia. Negara tidak lagi hanya membagi masyarakat menjadi dua kategori kasar—miskin dan tidak miskin—melainkan mulai melihat adanya spektrum kerentanan ekonomi yang lebih kompleks.

Namun, di sinilah ironi itu muncul. Ketepatan data ternyata belum otomatis melahirkan ketepatan perlindungan.

Sebagian besar bantuan sosial utama masih difokuskan pada kelompok desil terbawah. Itu tentu benar dan harus tetap dipertahankan.

Di saat yang sama, jutaan masyarakat pada kelompok menengah bawah—khususnya mereka yang berada di zona transisi menuju kelas menengah—justru jatuh ke ruang abu-abu kebijakan.

Mereka dianggap terlalu “mampu” untuk menerima bantuan, tetapi terlalu rapuh untuk benar-benar aman menghadapi tekanan ekonomi.

Padahal, justru kelompok inilah yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami tekanan paling besar.

Kajian Mandiri Institute berbasis data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah Indonesia terus menyusut dibanding periode sebelum pandemi.

Sebagian besar dari mereka tidak langsung jatuh menjadi miskin, melainkan turun ke kelompok "aspiring middle class"—kelompok yang pendapatannya sedikit di atas batas aman, tetapi belum memiliki daya tahan ekonomi memadai. Jumlahnya kini mencakup lebih dari separuh populasi Indonesia.

Artinya, mayoritas masyarakat Indonesia hari ini hidup dalam kondisi rentan, hanya saja kerentanannya tidak selalu terlihat secara kasat mata.

Mereka tetap bekerja setiap hari. Mereka tetap berangkat pagi dan pulang malam. Mereka tetap membayar cicilan kendaraan, biaya sekolah anak, tagihan listrik, dan kebutuhan dapur bulanan.

Dari luar, hidup mereka tampak normal. Namun di balik itu, ruang aman finansial mereka semakin tipis.

Tabungan rumah tangga melemah. Harga pangan terus menjadi sumber tekanan utama pengeluaran keluarga. Di saat yang sama, ketidakpastian kerja semakin terasa, bahkan bagi pekerja formal.

Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat puluhan ribu kasus PHK sepanjang 2025. Angka itu bukan sekadar statistik ketenagakerjaan, melainkan gambaran tentang betapa cepatnya stabilitas hidup masyarakat bisa runtuh hanya karena satu perubahan ekonomi.

Masalah terbesar kelompok ini bukan semata rendahnya pendapatan, melainkan rapuhnya daya tahan.

Mereka mampu bertahan hidup bulanan, tetapi tidak cukup kuat menghadapi gangguan besar. Mereka punya penghasilan, tetapi tidak memiliki bantalan. Mereka masih berdiri, tetapi berdiri di lantai yang retak.

Inilah bentuk kerentanan modern yang sering gagal dibaca oleh negara.

Selama ini, ukuran keberhasilan pembangunan terlalu fokus pada angka kemiskinan. Pemerintah merasa berhasil ketika jumlah penduduk miskin turun beberapa persen.

Namun, pertanyaan yang jauh lebih penting sering luput diajukan: berapa banyak masyarakat yang sebenarnya hidup sangat dekat dengan jurang kemiskinan?

Karena seseorang tidak harus jatuh miskin terlebih dahulu untuk mengalami ketidakamanan ekonomi.

Guru honorer dengan gaji minim yang tidak punya dana darurat, pengemudi ojek online yang pendapatannya bergantung pada algoritma harian, pegawai swasta yang seluruh penghasilannya habis untuk biaya hidup bulanan, hingga pedagang kecil yang omzetnya belum pulih penuh sejak pandemi—mereka semua mungkin tidak masuk kategori miskin dalam statistik resmi, tetapi hidup mereka jauh dari aman.

Ironinya, kelompok inilah yang justru menopang sebagian besar ekonomi domestik Indonesia. Mereka membayar pajak, meski tidak besar. Mereka menjaga konsumsi rumah tangga tetap bergerak.

Mereka membeli motor dengan kredit, membayar cicilan rumah sederhana, menghidupkan pasar ritel, dan menjadi mesin utama ekonomi konsumsi nasional.

Namun, ketika tekanan hidup datang, mereka sering menghadapi semuanya sendirian. Negara baru hadir ketika mereka benar-benar jatuh. Cara pandang seperti ini perlu diubah.

DTSEN seharusnya tidak berhenti menjadi proyek modernisasi data semata. Sistem ini mestinya menjadi titik awal perubahan cara negara memahami kerentanan sosial.

Jika negara kini mampu melihat kondisi masyarakat secara lebih rinci, maka kebijakan perlindungan sosial juga harus bergerak lebih adaptif.

Kelompok menengah rentan mungkin tidak membutuhkan bantuan tunai permanen seperti kelompok miskin ekstrem. Namun, mereka membutuhkan bantalan agar tidak jatuh terlalu cepat ketika krisis datang.

Bentuknya bisa berupa akses kredit darurat berbunga rendah, subsidi pelatihan kerja, perlindungan kesehatan yang lebih fleksibel, atau skema perlindungan pendapatan sementara ketika kehilangan pekerjaan.

Karena biaya terbesar dalam sebuah krisis bukan hanya ketika orang jatuh miskin, tetapi ketika jutaan orang kehilangan rasa aman secara bersamaan.

Dan ketika rasa aman hilang, perilaku ekonomi ikut berubah. Masyarakat mulai menahan konsumsi, mengurangi belanja pendidikan, membatalkan rencana investasi keluarga, bahkan hidup dalam mode bertahan berkepanjangan. Dalam jangka panjang, ekonomi nasional kehilangan energi sosialnya.

Di titik inilah negara perlu memasang “sensor” baru. Bukan hanya sensor untuk mendeteksi kemiskinan ekstrem, tetapi juga sensor untuk membaca kerentanan sebelum masyarakat benar-benar tenggelam.

Sebab sebagian besar rakyat Indonesia hari ini sesungguhnya tidak sedang berdiri kokoh di permukaan. Mereka sedang melayang di tengah—tidak cukup miskin untuk terlihat, tetapi tidak cukup aman untuk tenang.

Dan seperti hukum "neutral buoyancy" dalam fisika, sesuatu yang melayang terlalu lama di tengah sering kali menciptakan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja.

Sampai akhirnya, tanpa banyak suara, ia perlahan tenggelam.

Capaian ketepatan waktu ini menjadi wujud komitmen kami dalam memastikan operasional penerbangan haji berjalan optimal, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah

Jakarta (ANTARA) - Garuda Indonesia mencatat tingkat ketepatan waktu (on-time performance/OTP) fase keberangkatan haji 1447 Hijriah/2026 Masehi tertinggi dalam lima tahun terakhir, sebagai cerminan peningkatan kinerja operasional dan pelayanan jamaah.

"Capaian ketepatan waktu ini menjadi wujud komitmen kami dalam memastikan operasional penerbangan haji berjalan optimal, aman, dan nyaman bagi seluruh jamaah," kata Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Maskapai penerbangan pelat merah itu resmi menuntaskan fase keberangkatan haji yang berlangsung pada 21 April hingga 21 Mei 2026 dengan OPT sebesar 98,21 persen.

Persentase OTP tahun ini melampaui capaian tahun 2025 sebesar 96,33 persen, tahun 2024 sebesar 79,52 persen, tahun 2023 sebesar 91,15 persen, dan tahun 2022 sebesar 96,88 persen.

Dia menyebutkan penutupan fase keberangkatan tersebut ditandai dengan diberangkatkannya 360 jamaah calon haji kelompok terbang (kloter) 81 embarkasi Solo menuju Jeddah melalui penerbangan GA4117 pada Kamis (21/5).

Ia menyampaikan selama fase keberangkatan, Garuda Indonesia telah menerbangkan sebanyak 102.955 jamaah calon haji dari 10 embarkasi menuju Tanah Suci.

"Tentunya capaian ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk terus menjaga konsistensi layanan pada fase operasional berikutnya, khususnya menjelang fase kepulangan jemaah ke Tanah Air,” ujar Glenny.

Adapun total jamaah yang telah diberangkatkan berasal dari embarkasi Banda Aceh sebanyak 5.484 jamaah, Medan 5.972 jamaah, Padang 5.374 jamaah, Jakarta 12.562 jamaah, Solo 29.039 jamaah, Yogyakarta 9.288 jamaah, Balikpapan 5.842 jamaah, Banjarmasin 6.804 jamaah, Makassar 16.728 jamaah, serta Lombok sebanyak 5.862 jamaah.

Glenny menambahkan keberhasilan penyelenggaraan fase keberangkatan tersebut turut didukung oleh koordinasi intensif bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Haji dan Umrah RI, otoritas kebandarudaraan, regulator, serta seluruh pihak terkait lainnya dalam memastikan kesiapan operasional dan layanan penerbangan haji berjalan secara optimal.

Lebih lanjut, Garuda Indonesia saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan Fase II (Kepulangan) operasional penerbangan haji yang akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026.

Berbagai kesiapan terus dimatangkan, khususnya dalam memastikan kebutuhan layanan bagi jemaah lanjut usia (lansia) dapat terpenuhi secara optimal, mulai dari ketersediaan kursi roda, ambulift di sejumlah embarkasi, layanan buggy car, bus jemaah berfasilitas toilet, hingga kesiapan awak kabin Garuda Indonesia yang akan mendampingi jemaah selama penerbangan berlangsung.

“Garuda Indonesia akan terus memonitor pelaksanaan fase kepulangan guna memastikan seluruh proses kepulangan jemaah menuju Tanah Air dapat berjalan lancar, aman, dan nyaman hingga operasional penerbangan haji selesai dilaksanakan pada akhir Juni mendatang,” kata Glenny.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026