REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menaikkan batas bunga simpanan rupiah di bank umum yang masih dijamin menjadi 3,75 persen. Kebijakan tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026.

Selain untuk simpanan rupiah di bank umum, LPS juga menaikkan tingkat bunga penjaminan simpanan di Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menjadi 6,25 persen. Sementara itu, tingkat bunga penjaminan untuk simpanan valuta asing (valas) tetap dipertahankan sebesar 2 persen.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan penyesuaian tersebut diputuskan dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS Juni 2026 sebagai langkah antisipatif untuk menjaga efektivitas program penjaminan simpanan.

“Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminan sebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan,” ujar Anggito dalam taklimat media yang digelar secara daring, Kamis (25/6/2026).

Menurut Anggito, tingkat bunga penjaminan akan terus dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi perekonomian, pasar keuangan, maupun industri perbankan.

“Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan,” katanya.

Tingkat bunga penjaminan merupakan batas maksimal suku bunga simpanan yang masih dijamin oleh LPS. Artinya, agar simpanan tetap dijamin, nasabah perlu memastikan bunga yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan LPS serta memenuhi persyaratan lain yang berlaku.

Penyesuaian tingkat bunga penjaminan ini dilakukan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik. LPS berharap kebijakan tersebut dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sekaligus mendukung stabilitas sistem keuangan nasional.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengumumkan penghentian layanan rute 1N (Tanah Abang-Blok M) dan 10D (Tanjung Priok-Kampung Rambutan) mulai 1 Juli 2026. Kedua rute tersebut akan melayani penumpang untuk terakhir kalinya pada 30 Juni 2026.

Transjakarta menjelaskan, penghentian layanan dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih dengan rute lain yang melayani koridor jalan yang sama. Langkah tersebut juga ditujukan agar armada dapat dialokasikan ke rute dengan tingkat permintaan penumpang yang lebih tinggi.

"Kami izin pamit untuk mengurangi tumpang tindih layanan dengan rute eksisting Transjakarta lainnya yang melintas di segmen jalan yang sama. Sehingga pengoperasian unit armada dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung rute lainnya dengan tingkat permintaan yang lebih tinggi," tulis Transjakarta melalui akun Instagram resminya.

Bagi pengguna transportasi umum, penghentian sebuah rute tidak selalu berarti akses menuju tujuan menjadi tertutup. Dalam banyak kasus, perjalanan tetap dapat dilakukan melalui sistem transit atau perpindahan antarrute yang telah terintegrasi.

Untuk penumpang yang biasa menggunakan rute 1N dari Tanah Abang menuju Blok M, perjalanan dapat dilakukan dengan menggunakan rute 9D dari Tanah Abang, kemudian transit di Bus Stop Plaza Sentral dan melanjutkan perjalanan menggunakan rute 1P menuju Blok M.

Sementara untuk perjalanan dari Blok M menuju Tanah Abang, penumpang dapat menggunakan rute 1P, transit di Bus Stop Benhil 3, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan rute 9D.

Adapun bagi pengguna rute 10D yang bepergian dari Kampung Rambutan menuju Tanjung Priok, tersedia dua pilihan perjalanan. Penumpang dapat menggunakan rute 7F dari Halte Kampung Rambutan dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan rute 10.

Alternatif lainnya adalah menggunakan Koridor 7 dari Halte Kampung Rambutan menuju Halte Cawang Cililitan, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 10 menuju Tanjung Priok.

Untuk arah sebaliknya, dari Tanjung Priok menuju Kampung Rambutan, penumpang dapat menggunakan Koridor 10 dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun untuk melanjutkan perjalanan menggunakan rute 7F. Alternatif lain adalah transit di Halte Cawang Cililitan dan melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 7 menuju Kampung Rambutan.

Penyesuaian rute seperti ini merupakan bagian dari pengelolaan jaringan transportasi perkotaan yang terus berkembang. Dengan mengurangi tumpang tindih layanan, operator transportasi dapat memanfaatkan armada secara lebih efisien sekaligus memperkuat layanan pada koridor yang memiliki jumlah penumpang lebih besar.

"Meski 10D dan 1N berpamitan, perjalananmu bersama Transjakarta akan terus berlanjut," tulis Transjakarta.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam aturan ini, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengatur marketplace dan social commerce hanya sebagai sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli.

“Pertama, social commerce baik Facebook, Instagram, dan lainnya. Kedua, marketplace dalam hal ini Tokopedia, Shopee itu tidak boleh bertindak sebagai produsen,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S Shofwan, dalam sosialisasi Permendag Nomor 19 Tahun 2026 secara daring, Kamis (25/6).

Menurut Iqbal, marketplace tidak boleh memproduksi barang kemudian menjualnya sendiri melalui platform yang mereka kelola. Sebab, marketplace pada dasarnya merupakan tempat berlangsungnya aktivitas jual beli antara pelaku usaha dan konsumen.

Prinsip yang sama juga berlaku bagi social commerce. Platform tersebut hanya berfungsi sebagai ruang pertemuan antara penjual dan pembeli, bukan sebagai pelaku usaha yang memproduksi dan menjual barang.

Social Commerce Tak Bisa Fasilitasi Pembayaran Secara Langsung

Selain itu, Kemendag juga menyoroti perbedaan mendasar antara social commerce dan marketplace yang selama ini kerap disalahpahami publik. Jika marketplace diperbolehkan memfasilitasi transaksi secara langsung dalam sistem elektroniknya, social commerce justru tidak boleh menjalankan fungsi tersebut. Social commerce hanya dapat digunakan sebagai sarana promosi dan pemasaran produk tanpa menyediakan layanan pembayaran langsung di dalam platform.

“Social commerce tidak boleh memfasilitasi transaksi pembayaran secara langsung dalam sistem elektroniknya. Ini pembeda antara social commerce dengan marketplace,” ujarnya.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 25 Permendag Nomor 19 Tahun 2026. Pasal 25 ayat 1 menjelaskan, dalam melakukan PMSE, pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha, bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang atau jasa yang diwajibkan, dan barang atau jasa yang dilarang atau dibatasi perdagangannya, distribusi barang, dan perlindungan konsumen.

Selanjutnya, pada ayat 2, pemerintah mengatur PPMSE dengan model bisnis lokapasar atau marketplace dan social commerce dilarang bertindak sebagai produsen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang distribusi barang.

“PPMSE dengan model bisnis social-commerce dilarang memfasilitasi transaksi elektroniknya,” kata Kemendag dalam Pasal 25 ayat 3.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan nilai tukar rupiah sering memunculkan kekhawatiran di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Namun, dampak pergerakan kurs terhadap sektor perbankan tidak selalu terjadi secara langsung karena industri perbankan memiliki sejumlah instrumen untuk menjaga ketahanan menghadapi gejolak pasar.

Nilai tukar rupiah kembali mendekati level Rp18.000 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 9 poin atau 0,05 persen ke posisi Rp 17.943 per dolar AS pada perdagangan Kamis (25/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan terus memantau dampak ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi global yang memengaruhi pasar keuangan dan nilai tukar negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengawasan dilakukan secara rutin, termasuk melalui stress test untuk mengukur ketahanan sektor perbankan terhadap berbagai skenario risiko.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, hingga saat ini pelemahan rupiah belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan.

"Untuk saat ini, pelemahan rupiah belum berdampak langsung dan signifikan terhadap stabilitas sistem jasa keuangan. Khusus di sektor perbankan, kondisi ini antara lain ditopang oleh Posisi Devisa Neto (PDN) yang rendah dan berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan," ujar Dian.

Posisi Devisa Neto merupakan salah satu indikator yang menunjukkan seberapa besar eksposur bank terhadap risiko perubahan nilai tukar. Per April 2026, PDN perbankan tercatat sebesar 1,63 persen, jauh di bawah batas maksimal 20 persen yang ditetapkan regulator.

Selain risiko nilai tukar, kualitas kredit perbankan juga menjadi perhatian ketika rupiah melemah. Pelemahan kurs berpotensi meningkatkan beban perusahaan yang memiliki utang atau kebutuhan impor dalam dolar AS. Jika kondisi tersebut berlangsung lama, kemampuan bayar debitur dapat tertekan dan berisiko meningkatkan kredit bermasalah.

Meski demikian, OJK mencatat rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) masih terjaga pada level 2,17 persen. Sementara itu, cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) terhadap NPL tercatat sebesar 165,35 persen yang dinilai masih memadai untuk mengantisipasi potensi peningkatan risiko kredit.

Dari sisi likuiditas, kondisi perbankan juga masih tergolong kuat. Rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK), Alat Likuid terhadap Non-Core Deposit (AL/NCD), Loan to Deposit Ratio (LDR), serta Liquidity Coverage Ratio (LCR) masih berada di atas ketentuan minimum yang berlaku.

Menurut Dian, OJK secara berkala melakukan stress test dengan memasukkan skenario pelemahan nilai tukar rupiah untuk mengukur ketahanan industri perbankan. Hasil pengujian menunjukkan sektor perbankan masih mampu menghadapi tekanan yang berasal dari pergerakan kurs.

Pelemahan rupiah juga memiliki dampak yang berbeda antara bank umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR). Karena fokus pada penghimpunan dana dan penyaluran kredit dalam rupiah, BPR tidak memiliki eksposur langsung terhadap transaksi valuta asing.

Meski begitu, BPR tetap dapat terdampak secara tidak langsung. Risiko tersebut muncul apabila debitur UMKM mengalami kenaikan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku impor atau menghadapi penurunan daya beli masyarakat akibat tekanan inflasi.

Karena itu, OJK meminta perbankan dan BPR meningkatkan pemantauan terhadap debitur yang sensitif terhadap perubahan nilai tukar serta memperkuat sistem peringatan dini untuk mendeteksi potensi penurunan kualitas kredit lebih cepat.

Di tengah ketidakpastian global, OJK menilai permodalan perbankan masih menjadi bantalan utama dalam menjaga stabilitas sektor keuangan. Per April 2026, rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan tercatat sebesar 23,97 persen, menunjukkan kemampuan industri perbankan dalam menyerap risiko masih berada pada level yang kuat.

IDXChannel - PT Bank Victoria International Tbk (BVIC) bersiap menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Bank Victoria Tahap I Tahun 2026 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp800 miliar dan tenor 3 tahun. Dana yang dihimpun merupakan bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V Bank Victoria dengan target dana mencapai Rp2,5 triliun.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (25/6/2026), dalam aksi korporasi ini, sebanyak Rp400 miliar obligasi dijamin dengan skema full commitment, sementara sisa penerbitan hingga Rp400 miliar dijamin menggunakan skema best effort. Apabila porsi best effort tidak terserap seluruhnya oleh pasar, maka Bank Victoria tidak berkewajiban menerbitkan sisa obligasi yang tidak terjual tersebut.

Obligasi tersebut ditawarkan pada harga 100 persen dari nilai pokok obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75 persen per tahun. Instrumen utang ini juga telah memperoleh peringkat idA- (Single A-) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Pembayaran bunga obligasi akan dilakukan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga pertama dijadwalkan pada 1 Oktober 2026, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus pelunasan pokok obligasi akan dilakukan pada 1 Juli 2029.

Perseroan akan melunasi obligasi menggunakan skema bullet payment atau pembayaran pokok secara penuh pada saat jatuh tempo.

Dalam penerbitan ini, PT Victoria Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sekaligus Manajer Penjatahan. Sementara itu, PT Bank Mega Tbk ditunjuk sebagai wali amanat yang mewakili kepentingan pemegang obligasi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA - 'Tobat Jatuh Cinta' tayang pukul 17.45 WIB di RCTI Channel 28. Mengusung genre drama komedi komunal, serial ini menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang. Sinetron ini dibintangi oleh Dr. Bagas (Kenny Austyn), Mila (Gisella Anastasia), Fajar (Fajar Sadboy), Hasna (Neneng Wulandari), Elin (Larasati Nugroho), Rora (Angbeen Rishi) dan aktor-aktris berbakat lainnya.

Di episode kali ini, ternyata Jaka tetap memaksa naik ke lantai dua tempat Mila tinggal. Ia membentak Adit, dan memicu kemarahan Mila. Situasi semakin tidak kondusif, Mila pun menekan tombol alarm hingga bunyi sirene yang menggema ke seluruh kampung sehingga membuat semua orang panik dan berhamburan menuju rumah mereka. Banyak kejadian lucu dari warga kampung saat mendengar suara alarm tersebut.

Selain itu tingkah lucu warga Kampung Sindang Barang tetap mewarnai suasana, mulai dari Mining yang salah tingkah saat memberi nasihat, Fajar yang masih terjebak urusan utang dan diam-diam berharap Mila berpisah dengan Jaka, hingga Mang Ihin yang ikut bersaing menjadi calon pendamping Mila meski usianya jauh lebih tua. Sahabat-sahabat Mila, yaitu Hasna, Elin, dan Rora, juga terus berdebat soal apakah Mila sebaiknya memaafkan Jaka atau mengakhiri pernikahan itu, dengan berbagai komentar kocak yang membuat suasana tetap ringan di tengah konflik berat.

Efendi akhirnya kehilangan kesabaran dan menegur Jaka habis-habisan. Efendi bahkan memutuskan menghentikan uang bulanan yang selama ini diberikan kepada Jaka setelah mengetahui sebagian besar uang itu justru habis untuk Erika. Jaka yang mulai terdesak berusaha meminta maaf kepada Mila, tetapi setiap usahanya selalu gagal karena Mila sudah terlalu terluka untuk mempercayainya lagi. Sementara itu, Bagas semakin sering terlibat dalam kehidupan Mila.

Setelah Hasna membuat heboh dengan kabar dirinya "menabrak orang", ternyata semua itu hanyalah siasat untuk memastikan identitas Tasman, pria yang sebelumnya mencekik Jaka karena urusan tertentu. Perjalanan mencari Hasna menghadirkan banyak momen komedi, terutama dari tingkah Rora yang terus berusaha menarik perhatian Bagas, membuat dokter muda itu beberapa kali hanya bisa menghela napas pasrah. Puncaknya, Tasman terlibat keributan di jalan dan tanpa sengaja memukul Bagas, sehingga Mila semakin menunjukkan kepeduliannya kepada sang dokter.

Sementara itu Mang Ihin dan Fajar semakin sengit bersaing memperebutkan perhatian Mila dengan cara yang sama-sama tidak masuk akal, Hasna mengungkap kepada Mila bahwa pria yang ia tabrak adalah Tasman, orang yang sebelumnya mencekik Jaka. Lalu apa yang akan dilakukan Mila selanjutnya setelah mengetahui kalau Tasman adalah orang yang mencekik Jaka?

Saksikan Layar Drama RCTI 'Tobat Jatuh Cinta' hari ini pukul 17.45 WIB di RCTI Channel 28. Siaran digital RCTI di rumah Anda dengan kualitas paling jernih dan stabil hadir di channel 28. Jika ada kendala, cukup lakukan scan ulang pada TV digital. Untuk pengguna set top box (STB) pastikan fitur LCN sudah dalam posisi on sebelum melakukan scan ulang, dan jika masih ada gangguan perihal tayangan RCTI, langsung aja klik bio media sosial @officialrcti, gratis!

JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk meningkatkan tingkat bunga penjaminan (TBP) 3,75% untuk simpanan rupiah di bank umum. Peningkatan TBP secara tiba-tiba ini berlaku untuk periode 1 Juli sampai dengan 30 September 2026.

Dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) Juni 2026, LPS juga telah menetapkan TBP untuk valuta asing sebesar 2%. LPS juga mengerek naik TBP simpanan di Bank Perekonomian Rupiah (BPR) sebesar 6,25%.

"Penyesuaian TBP tersebut merupakan langkah antisipatif dan dalam menjaga kredibilitas tingkat bunga penjaminansebagai acuan suku bunga wajar di perbankan sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan program penjaminan simpanan," ujar Ketua Dewan Komisioner LPS, Anggito Abimanyu saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, Kamis (25/6/2026).

Anggito melanjutkan, TBP ini selanjutnya akan dievaluasi secara berkala dan dapat disesuaikan sewaktu-waktu dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian pasar keuangan dan perbankan yang signifikan. "Langkah tersebut merupakan komitmen LPS untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memperkuat stabilitas perbankan," kata Anggito.

Sebagai informasi, LPS secara regular menetapkan tingkat bunga penjaminan tiga kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari, Mei dan September. Terkecuali terjadi perubahan pada kondisi dan perkembangan perekonomian yang signifikan.

FIFA menghadapi perbedaan pandangan dengan federasi sepak bola Iran dan Mesir menjelang laga Grup Piala Dunia 2026 antara kedua negara di Seattle, Amerika Serikat. Perselisihan muncul terkait penggunaan simbol pelangi dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan komunitas LGBTQ+ di sekitar pertandingan yang dijuluki sebagai "Pride Match" oleh panitia lokal Seattle.

Federasi Sepak Bola Iran mengonfirmasi telah meminta FIFA untuk memastikan tidak ada kegiatan promosi atau seremoni yang berkaitan dengan gerakan LGBTQ+ di dalam stadion maupun sebagai bagian dari lingkungan resmi pertandingan. Menurut Iran, posisi tersebut juga didukung oleh Federasi Sepak Bola Mesir.

Dalam pernyataannya, Iran menegaskan bahwa kedua negara memiliki kesamaan nilai budaya dan agama sehingga berharap FIFA mempertimbangkan pandangan mereka terkait penyelenggaraan pertandingan. "Kami berpendapat bahwa tidak boleh ada seremoni atau kegiatan promosi yang terkait dengan gerakan tersebut di dalam stadion maupun sebagai bagian dari lingkungan pertandingan," demikian pernyataan Federasi Sepak Bola Iran dikutip dari NY Times, Kamis (25/6/2026).

Selain itu, Iran juga meminta FIFA untuk membatasi penggunaan simbol atau representasi yang berkaitan dengan gerakan tersebut di dalam stadion. Di sisi lain, FIFA menegaskan bahwa Piala Dunia 2026 merupakan ajang yang inklusif.

Badan sepak bola dunia itu menyatakan bahwa bendera pelangi dan simbol lain yang mewakili orientasi seksual maupun identitas gender tetap diperbolehkan sesuai dengan Kode Etik Stadion Piala Dunia 2026. Kontroversi ini bermula setelah panitia penyelenggara lokal Seattle menetapkan pertandingan Mesir kontra Iran sebagai bagian dari rangkaian perayaan Pride Weekend di kota tersebut.

Sejak Seattle dipastikan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia, berbagai kegiatan untuk merayakan keberagaman telah dirancang oleh panitia lokal dan dijadwalkan berlangsung bertepatan dengan hari pertandingan. Meski demikian, FIFA menegaskan bahwa inisiatif tersebut bukan bagian dari program resmi Piala Dunia. Presiden FIFA Gianni Infantino bahkan sebelumnya menekankan bahwa tidak ada “Pertandingan Pride” dalam agenda resmi FIFA.

"Yang ada adalah pertandingan Piala Dunia FIFA di Seattle. Pada hari yang sama memang ada sejumlah acara yang diselenggarakan pihak lain di kota tersebut, tetapi itu tidak ada hubungannya dengan pertandingan itu sendiri," kata Infantino.

Menurut sejumlah sumber yang terlibat dalam perencanaan acara, sebagian besar kegiatan Pride yang disiapkan panitia Seattle akan berlangsung di luar area stadion dan tidak berada di bawah yurisdiksi FIFA. Hingga kini belum ada program resmi bertema Pride yang dipastikan berlangsung di dalam Lumen Field.

Situasi menjadi sensitif karena pertandingan tersebut mempertemukan dua negara yang memiliki kebijakan ketat terhadap hubungan sesama jenis. Setelah hasil undian mempertemukan Mesir dan Iran di Seattle, kedua federasi disebut langsung menyampaikan keberatan terhadap segala bentuk keterkaitan pertandingan dengan agenda Pride.

PT TransJakarta akan menghentikan operasional dua rute, yakni 1N Tanah Abang-Blok M dan 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan, mulai 1 Juli 2026.

Penyesuaian dilakukan untuk mengurangi tumpang tindih layanan dengan rute TransJakarta lain yang melintasi koridor jalan yang sama.

Informasi tersebut disampaikan TransJakarta melalui unggahan di akun Instagram resminya. Perusahaan menyebut kedua rute masih akan beroperasi hingga 30 Juni 2026 sebelum resmi dihentikan.

"Mulai 1 Juli 2026, kedua rute ini akan resmi berpamitan. Penyesuaian dilakukan agar layanan TransJakarta semakin optimal," tulis TransJakarta.

TransJakarta menjelaskan penghentian kedua rute bertujuan mengoptimalkan penggunaan armada agar dapat melayani koridor lain yang memiliki permintaan penumpang lebih tinggi.

"Kami izin pamit untuk mengurangi tumpang tindih layanan dengan rute eksisting TransJakarta lainnya yang melintas di segmen jalan yang sama. Sehingga pengoperasian unit armada dapat digunakan secara lebih efektif untuk mendukung rute lainnya dengan tingkat permintaan yang lebih tinggi," bunyi keterangan perusahaan.

[Gambas:Instagram]

Meski demikian, TransJakarta memastikan pelanggan tetap dapat melakukan perjalanan melalui sejumlah rute alternatif yang telah disiapkan.

Untuk pelanggan yang biasa menggunakan rute 1N Tanah Abang-Blok M, perjalanan menuju Blok M dapat dilakukan dengan menaiki rute 9D dari Tanah Abang, kemudian transit di Bus Stop Plaza Sentral sebelum melanjutkan perjalanan menggunakan rute 1P.

Sementara untuk arah sebaliknya menuju Tanah Abang, pelanggan dapat menaiki rute 1P dari Blok M, transit di Bus Stop Benhil 3, lalu melanjutkan perjalanan menggunakan rute 9D.

Sementara itu, pelanggan rute 10D Tanjung Priok-Kampung Rambutan memiliki dua pilihan perjalanan. Dari Kampung Rambutan menuju Tanjung Priok, penumpang dapat menggunakan rute 7F dan transit di Halte Utan Kayu Rawamangun sebelum melanjutkan perjalanan dengan Koridor 10.

Alternatif lainnya ialah menggunakan Koridor 7 dari Kampung Rambutan, kemudian transit di Halte Cawang Cililitan dan melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 10.

Adapun untuk perjalanan dari Tanjung Priok menuju Kampung Rambutan, pelanggan dapat menaiki Koridor 10 lalu transit di Halte Utan Kayu Rawamangun untuk melanjutkan perjalanan menggunakan rute 7F.

Pilihan lainnya adalah tetap menggunakan Koridor 10, kemudian transit di Halte Cawang Cililitan dan melanjutkan perjalanan menggunakan Koridor 7.

TransJakarta juga mengimbau pelanggan mengecek rekomendasi rute terbaru melalui aplikasi TJ:TransJakarta agar perjalanan tetap lancar setelah penyesuaian layanan mulai berlaku.

"Meski 10D dan 1N berpamitan, perjalananmu bersama TransJakarta akan terus berlanjut," tulis perusahaan lebih lanjut.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Kamis (25/6/2026). Terdapat sejumlah keputusan penting terkait aksi korporasi Perseroan.

Salah satu keputusannya yaitu menyetujui Laporan Tahunan Direksi termasuk di dalamnya Laporan Keberlanjutan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. RUPST juga menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2025.

Pada 2025, BCAP berhasil membukukan total pendapatan konsolidasian sebesar Rp3,77 triliun atau naik 16,2 persen dibandingkan 2024. Mayoritas kontribusi pendapatan konsolidasian Perseroan pada 2025 masih berasal dari MNC Bank sebesar 45,1 persen.

Kemudian, disusul MNC Life 18,7 persen, MNC Insurance 13,3 persen, MNC Sekuritas 6,8 persen, MNC Finance 6,1 persen, MNC Leasing 4,6 persen, MNC Teknologi Nusantara 3,6 persen, dan lainnya 1,8 persen.

Sejalan dengan kenaikan pendapatan, BCAP maraup laba bersih pada 2025 sebesar Rp277,93 miliar, meningkat 130,1 persen dari 2024. Dari sisi neraca, jumlah aset konsolidasian Perseroan mencapai Rp29,04 triliun pada tahun lalu.

Sementara itu, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan mencapai Rp23,62 triliun dan posisi ekuitas konsolidasian sebesar Rp5,42 triliun di 2025.

Selain keputusan tersebut, RUPST BCAP menyetujui pengangkatan kembali seluruh anggota Dewan Komisaris, serta mengubah komposisi anggota Direksi Perseroan, di antaranya dengan menyetujui pengangkatan Aan Setiawandi dan Susanty Tjandra Sanusi sebagai Direktur Perseroan yang baru, efektif terhitung sejak ditutupnya RUPST.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BCAP terbaru menjadi:

Dewan Komisaris

• Komisaris Utama: Angela Herliani Tanoesoedibjo
• Komisaris: Santi Paramita
• Komisaris Independen: Sukisto

Direksi

• Direktur Utama: Mashudi Hamka
• Direktur: Anthony Putra Tjiptodihardjo
• Direktur: Muhammad Suhada
• Direktur: Aan Setiawandi
• Direktur: Susanty Tjandra Sanusi

BCAP juga menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari yang sama dengan keputusan menyetujui Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau private placement sebanyak-banyaknya sebesar 10 persen dari modal disetor, sesuai dengan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan perubahannya, POJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Pemegang saham BCAP juga menyetujui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau rights issue sebanyak-banyaknya sejumlah 25.571.310.555 saham, sesuai dengan peraturan pasar modal khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015, dan perubahannya, POJK No.14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019.

Terakhir, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA - Perkumpulan Advokat Indonesia-Suara Advokat Indonesia ( Peradi SAI ) siap mengambil peran sebagai jembatan antara dunia usaha dan aparat penegak hukum di tengah era baru penerapan KUHP Nasional. Untuk itu, Peradi-SAI menggelar Indonesia Legal & Economic Forum (ILEF) 2026, sebagai upaya memastikan kepastian hukum berjalan seiring dengan kebutuhan dunia usaha menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Forum bertema “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pasca KUHP Baru: Enam Bulan Pertama – Membaca Perspektif Aparat Penegak Hukum” itu digelar setelah enam bulan KUHP Nasional berlaku efektif. Momentum tersebut menjadi krusial karena dunia usaha kini menghadapi perubahan mendasar terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang jauh lebih luas dibanding rezim hukum sebelumnya.

Ketua Umum Peradi SAI, Harry Ponto, mengatakan ILEF 2026 ini dibentuk untuk mempertemukan kalangan bisnis dan hukum yang kini tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. “Forum ini kami buat untuk mempertemukan dunia bisnis dan dunia hukum. Sekarang suka tidak suka keduanya harus berjalan seiring. Dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai bagaimana ketentuan pidana korporasi akan diterapkan dalam praktik,” kata Harry di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, implementasi KUHP Nasional membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga sistem kepatuhan korporasi. Karena itu, pelaku usaha tidak cukup hanya memahami bunyi aturan, tetapi juga perlu mengetahui bagaimana jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum menginterpretasikan serta menerapkannya.

Harry menegaskan perkembangan hukum pidana Indonesia kini telah mengarah pada akuntabilitas korporasi yang lebih kuat. Perusahaan tidak lagi dapat berlindung di balik alasan ketidaktahuan ketika terjadi pelanggaran yang seharusnya dapat dicegah.

“Kalau sepatutnya tahu tetapi membiarkan pelanggaran terjadi, itu juga bisa menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Bahkan penegak hukum dapat menelusuri siapa beneficial owner yang sesungguhnya berada di balik korporasi,” ujarnya.

Bagi Harry, semangat KUHP baru adalah menciptakan tata kelola perusahaan yang lebih tertib, transparan, dan patuh hukum. Namun di sisi lain, dunia usaha juga membutuhkan jaminan bahwa diskresi bisnis yang dilakukan dengan itikad baik tidak serta-merta dikriminalisasi.

“Yang harus dilihat adalah ada atau tidaknya mens rea atau niat jahat. Jangan sampai keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik justru dipidana,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Hukum Investasi dan Ekonomi Peradi SAI sekaligus Ketua Pelaksana ILEF 2026, Daniel Ginting, mengatakan forum ini menjadi ruang dialog yang penting untuk membangun kesamaan persepsi antara dunia usaha dan aparat penegak hukum.

“Momentum enam bulan pertama pelaksanaan KUHP Nasional sangat baik untuk membangun pemahaman bersama. Dunia usaha membutuhkan kejelasan interpretasi hukum dan ruang diskresi agar bisa bergerak dengan lebih pasti,” ujarnya.

Menurut Daniel, hasil diskusi dalam forum tersebut akan terus dikembangkan bersama kalangan usaha, baik swasta maupun badan usaha milik negara, guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

ILEF 2026 menghadirkan sejumlah pembicara yang berada di garis depan pembentukan dan pelaksanaan kebijakan hukum pidana nasional, yakni Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Surya Jaya, Jaksa Ahli Madya Kejaksaan Agung Dr. Erni Mustikasari, serta Kepala Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri Brigjen Pol. Boy Rando Simanjuntak.

Forum tersebut juga menghadirkan keynote speech dari Chief Investment Officer BPI Danantara Pandu Sjahrir dan Chief Executive Officer Indonesia Business Council (IBC) Dr. Sofyan A. Djalil.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, yang membuka kegiatan tersebut, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan kepentingan pembangunan ekonomi. “Korporasi adalah mesin penggerak ekonomi bangsa, namun kepastian hukum merupakan jangkar utama. Implementasi KUHP baru harus mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, akuntabel, dan tetap mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Peradi SAI, Patra M. Zen, menjelaskan ILEF memiliki tiga tujuan utama, yakni menjadi jembatan antara dunia bisnis dan hukum, menjadi sarana pembelajaran mengenai rezim pertanggungjawaban pidana korporasi yang baru, serta memberikan masukan kepada pemerintah terkait implementasi KUHP Nasional.

Patra mengingatkan bahwa sebelum KUHP baru berlaku, pertanggungjawaban pidana korporasi umumnya hanya dikenal dalam tindak pidana khusus seperti korupsi, lingkungan hidup, dan tindak pidana pencucian uang. Kini cakupannya jauh lebih luas sehingga membutuhkan pemahaman yang sama dari seluruh pemangku kepentingan.

“Yang dibutuhkan adalah kesepahaman. Kami tidak melihat KUHP baru sebagai ancaman, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum sekaligus mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” kata Patra.

Melalui ILEF 2026, Peradi SAI berharap tercipta pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi pasca-KUHP baru. Forum ini sekaligus menjadi upaya memperkuat dialog antara pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, advokat, dan pelaku usaha demi menciptakan iklim investasi yang sehat, berintegritas, dan berkelanjutan.

TEL AVIV - Sumber keamanan dan politik regional mengatakan kepada jaringan berita Lebanon Al Mayadeen bahwa pernyataan-pernyataan yang terus-menerus dikeluarkan para pejabat Israel mencerminkan “kegagalan politik dan militer serta ketegangan internal yang besar.”

Tak hanya itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tidak punya pilihan lain, selain menerima gencatan senjata yang ditetapkan berdasarkan nota kesepahaman Iran-Amerika Serikat.

“Suka atau tidak suka, Netanyahu terpaksa menerima gencatan senjata berdasarkan nota kesepahaman,” ungkap sumber tersebut.

Sumber tersebut menambahkan pengalaman sebelumnya menunjukkan retorika Netanyahu yang semakin keras mengindikasikan persiapan untuk fase politik baru daripada penolakan terhadap perjanjian tersebut.

“Pengalaman kami dengan isu Zionis sejak awal adalah ketika Netanyahu mengambil posisi yang berlebihan, itu berarti dia sedang mempersiapkan tahap selanjutnya,” ungkap sumber tersebut.

Menurut sumber tersebut, “Perlawanan memberlakukan gencatan senjata, dan akan melanjutkan pekerjaannya sampai penjajah diusir dari titik terakhir.”

Sumber tersebut lebih lanjut mengungkapkan, “Tahap awal jadwal penarikan pasukan Netanyahu telah disiapkan dan sedang dipelajari dan ditinjau” sebagai bagian dari pengaturan untuk mengimplementasikan klausul pertama nota kesepahaman.

Mekanisme Pemantauan Gencatan Senjata

Persiapan penarikan yang dilaporkan ini muncul setelah para negosiator AS dan Iran sepakat selama pembicaraan di Swiss untuk membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Lebanon, Qatar, dan Pakistan.

Menurut pengaturan yang dilaporkan, mekanisme tersebut dimaksudkan untuk memantau implementasi gencatan senjata di Lebanon dan menangani sengketa yang terkait dengan fase pertama nota kesepahaman.

Perkembangan ini terjadi ketika para pejabat Israel terus mengkritik kesepakatan yang dicapai antara Washington dan Teheran, sementara pemerintahan Donald Trump telah membela nota kesepahaman tersebut sebagai cara mencegah perang regional yang lebih luas.

Serangan Israel Berlanjut

Meskipun ada kerangka kerja gencatan senjata, serangan Israel terus berlanjut di seluruh Lebanon selatan pada hari Rabu (24/6/2026).

Pertahanan Sipil Lebanon mengumumkan dua orang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel yang menargetkan satu SUV di dekat Kfar Rumman.

Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan para korban tewas ketika drone menabrak kendaraan X5 di jalan menuju Tallat al-Dabsha dekat Doha Kfar Rumman.

Pasukan Israel juga melepaskan tembakan ke kendaraan sipil di Nabatieh al-Fawqa tanpa menimbulkan korban jiwa, sementara satu drone menjatuhkan dua bom suara di atas Barashit di distrik Bint Jbeil.

Artileri Israel menembaki Yater, satu drone Israel menyerang lingkungan Al-Barid di Nabatieh al-Fawqa, dan pasukan Israel melakukan pengeboman di Aitaroun.

Satu tank Merkava juga menembakkan beberapa peluru ke arah Hadatha di distrik Bint Jbeil.

Secara terpisah, patroli Israel yang disertai dengan buldoser D9 memasuki Ain Arab satu hari setelah tentara Lebanon membuka kembali jalan akses dan penduduk kembali ke kota.

Menurut Kantor Berita Nasional Lebanon, pasukan pendudukan Israel menginstruksikan wali kota kota untuk memerintahkan penduduk meninggalkan rumah mereka sebelum pukul 17.00, mengancam akan menghancurkan bangunan jika mereka tetap tinggal.

Serangan terbaru ini terjadi setelah dua hari pemboman intensif Israel di Lebanon selatan yang menewaskan puluhan orang, meskipun dilaporkan terjadi penurunan laju serangan sejak Sabtu.

Menurut data Lebanon, jumlah korban tewas sejak agresi Israel yang diperbarui dimulai pada 2 Maret telah meningkat menjadi 4.211 orang tewas dan 12.173 orang terluka.