Mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur, kita menggunakan produk-produk turunan kelapa sawit

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyatakan manfaat sawit hadir hampir di setiap aktivitas harian masyarakat namun demikian peran komoditas perkebunan yang satu ini dalam kehidupan sehari-hari sering kali tidak disadari oleh masyarakat.

“Mulai dari bangun tidur sampai kembali tidur, kita menggunakan produk-produk turunan kelapa sawit," ujar perwakilan dari Divisi Kerja Sama Kelembagaan BPDP, Muhammad Farouq Rosyadi di Jakarta, Rabu.

Dia mencontohkan saat sarapan membuat telur dengan minyak goreng, lalu mandi menggunakan pasta gigi dan sampo, hingga berangkat kerja menggunakan transportasi umum seperti bus yang memakai biodiesel berbasis sawit.

Oleh karena itu, dia berharap masyarakat dapat melihat sawit sebagai bagian penting dari sistem penunjang kehidupan modern. Untuk itu BPDP bersama dengan Olenka berinisiatif menggelar acara Sawit on Town (SWOT) di Kota Bekasi, Jawa Barat sebagai bagian dari upaya menghadirkan edukasi sawit yang lebih interaktif dan membumi di tengah masyarakat.

Dikatakannya, tidak banyak orang yang menyadari bahwa tanaman kelapa sawit memiliki peran dan manfaat yang sangat luas dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Kelapa sawit hadir dalam berbagai produk yang digunakan oleh masyarakat sejak pagi hingga malam hari.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin menyapa masyarakat sekaligus memperkenalkan berbagai manfaat minyak kelapa sawit dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

Sementara itu Founder Olenka Kreasi Festival Edy Nurmansyah, menegaskan kontribusi sawit sangat luas dan menyatu dalam berbagai produk yang digunakan masyarakat.

Produk turunan kelapa sawit hadir mewarnai 24 jam keseharian masyarakat dalam berbagai kebutuhan rumah tangga maupun personal care, tambahnya, mulai dari sabun, sampo, dan deterjen, hingga produk kosmetik, margarin, roti, krimer, bahkan susu formula bayi, semuanya tidak lepas dari kontribusi industri sawit.

"Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak lagi melihat sawit sebatas komoditas industri semata," katanya.

Pada kesempatan itu dia menyebutkan kegiatan Sawit on Town merupakan bentuk dukungan terhadap BPDP yang berkontribusi besar bagi perkembangan industri kelapa sawit dan perekonomian Indonesia.

"Terlebih lagi, sawit hadir dalam keseharian kita, termasuk sebagai bahan kosmetik," katanya.

Sementara itu Dokter Spesialis Estetika Medis, Irdawati Novita mengungkapkan bahwa kandungan dalam sawit memiliki potensi besar untuk perawatan kulit.

Selain sebagai sumber vitamin E, lanjut dia, sawit mengandung tocotrienol yang kekuatannya 40 hingga 60 kali lebih tinggi sebagai antioksidan, bahkan hingga 100 kali dibandingkan vitamin C.

"Kandungan tersebut memiliki manfaat anti-inflamasi yang efektif untuk berbagai permasalahan kulit. Mulai dari flek, iritasi, hingga luka dan jerawat, kandungan dari sawit dapat membantu proses pemulihan,” katanya.

Pewarta: Subagyo
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com — Tren kerja baru mendorong pencari kerja untuk tidak hanya siap bekerja, tetapi juga lebih produktif dan adaptif dalam menjawab kebutuhan industri yang terus berkembang.

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, perusahaan penyedia solusi ketenagakerjaan Staffinc mencatat perubahan kebutuhan tenaga kerja lintas industri, ditandai dengan penguatan kapabilitas di sektor Fast-Moving Consumer Good (FMCG) serta meningkatnya tuntutan terhadap kualitas tenaga kerja.

“Banyak perusahaan masih melihat tenaga kerja sebagai kebutuhan operasional,” ujar Chief Commercial Officer Staffinc Margana Mohamad dalam acara di Jakarta, Maret lalu, melalui keterangan pers, Rabu (22/4/2026).

“Padahal, di lapangan mereka adalah faktor penentu eksekusi yang berdampak langsung pada hasil bisnis.”

Perubahan ini mencerminkan pergeseran kebutuhan bisnis, di mana tenaga kerja tidak lagi hanya dituntut siap kerja, tetapi juga mampu mendorong kinerja secara langsung.

Fenomena tersebut sejalan dengan laporan World Economic Forum bertajuk "The Future of Jobs Report 2023" yang menunjukkan sekitar 44 persen keterampilan pekerja perlu diperbarui dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini mendorong perusahaan semakin fokus pada tenaga kerja yang adaptif dan produktif.

Di sisi lain, kompleksitas operasional yang meningkat, mulai dari distribusi multi-channel hingga tuntutan kecepatan dan konsistensi layanan, membuat perusahaan membutuhkan visibilitas yang lebih kuat terhadap performa tenaga kerja di lapangan.

Menanggapi tren tersebut, Staffinc menyiapkan sejumlah fokus strategis untuk 2026, mulai dari penguatan pengukuran kinerja tenaga kerja hingga integrasi teknologi berbasis kecerdasan buatan dalam proses rekrutmen.

“Ke depan, tantangannya bukan hanya soal ketersediaan tenaga kerja,” ujar Margana.

“Tetapi bagaimana memastikan kualitas dan konsistensi kinerja mereka.”

Sepanjang periode tersebut, Staffinc juga melihat adanya pergeseran kebutuhan dari klien yang semakin menekankan kualitas eksekusi dan kontribusi tenaga kerja terhadap produktivitas.

Hal ini mendorong pendekatan yang tidak hanya berfokus pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga pada pengukuran kinerja yang dikaitkan langsung dengan efisiensi operasional.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Staffinc mengembangkan sistem AI Interviewer, yaitu teknologi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam proses seleksi kandidat.

Jika secara konvensional satu perekrut hanya dapat mewawancarai sekitar 5-10 kandidat per hari, teknologi ini memungkinkan proses tersebut dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar, hingga ratusan bahkan ribuan kandidat dalam satu hari tanpa keterbatasan waktu dan kapasitas.

Sebagai informasi, Staffinc merupakan perusahaan penyedia solusi ketenagakerjaan yang beroperasi sejak 2018.

Staffinc berencana menghadirkan Staffinc Industry Center yang akan mulai beroperasi pada kuartal kedua 2026. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang kolaborasi bagi mitra industri untuk berbagi wawasan dan mendiskusikan tantangan operasional.

Hingga saat ini, Staffinc memiliki lebih dari 2 juta mitra di lebih dari 350 kota di Indonesia, serta telah mendukung lebih dari 310 perusahaan dalam mengelola operasional tenaga kerja mereka.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Program lomba film pendek Jaga Desa Award dimanfaatkan sebagai alat pengawasan dan transparansi di tingkat desa. Inisiatif ini berhasil menarik partisipasi lebih dari 3.300 desa di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Aditya Yusma selaku inisiator mengatakan, film pendek dipilih karena dekat dengan masyarakat dan efektif menyampaikan pesan pembangunan. Media ini dinilai mampu menjangkau publik secara luas sekaligus mendorong partisipasi.

“Lomba film pendek Jaga Desa Award ini adalah bentuk apresiasi Kejaksaan Republik Indonesia bersama Abpednas, bagaimana desa-desa ini selain dipromosikan secara wisata maupun budayanya, tapi juga mampu memahami program Jaga Desa agar ke depan tidak ada lagi atau berkurang para kepala desa yang terjerat pidana,” kata Aditya, Rabu (22/4/2026).

Menurut Aditya, program ini tidak hanya berfokus pada kreativitas, tetapi juga menjadi sarana edukasi dan kontrol sosial. Masyarakat desa didorong ikut mengawasi jalannya program pemerintah.

“Melalui film pendek, masyarakat desa bisa menyampaikan realita di lapangan sekaligus ikut mengawasi. Ini bagian dari upaya kita membangun desa yang transparan dan berintegritas,” kata Aditya.

Antusiasme peserta dinilai tinggi dengan keterlibatan ribuan desa dari berbagai daerah. Partisipasi ini mencerminkan meningkatnya kesadaran desa terhadap transparansi dan tata kelola.

“Alhamdulillah diikuti oleh lebih dari 3.300 desa se-Indonesia. Ini menunjukkan semangat desa untuk berkembang sekaligus berpartisipasi aktif dalam program Jaga Desa,” kata Aditya.

Dalam ajang Jaga Desa Award 2026, Desa Karangmangu, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah meraih juara umum kategori film pendek. Sejumlah penghargaan lain juga diberikan kepada daerah dan desa dengan kontribusi terbaik.

Program ini diharapkan tidak hanya menghasilkan karya kreatif, tetapi juga berdampak pada perbaikan tata kelola desa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi tujuan utama dari inisiatif tersebut.

“Harapannya, tidak hanya melahirkan karya inspiratif, tetapi juga mampu menekan potensi penyimpangan, sehingga desa-desa kita semakin maju, transparan, dan mandiri,” kata Aditya.

BOGOR - Cuaca ekstrem melanda Kabupaten Bogor pada 19-20 April 2026, menyebabkan banjir dan tanah longsor. Tak hanya itu, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan.

Hujan lebat disertai angin kencang menyebabkan kerusakan rumah di enam kecamatan pada Minggu (19/4/2026). BPBD Kabupaten Bogor mencatat dampak angin kencang di Kecamatan Tamansari (Desa Sirnagalih dan Sukamantri), Kecamatan Pamijahan (Desa Cimayang), serta Kecamatan Dramaga (Desa Sukadamai dan Purwasari).

Kejadian yang sama juga dilaporkan melanda Kecamatan Ciomas tepatnya di Desa Padasuka, Sukamakmur, dan Ciomas Rahayu; serta Kecamatan Ciampea di Desa Cinangka; dan Kecamatan Leuwiliang di Desa Karyasari. Peristiwa tersebut membuat puluhan rumah warga rusak.

"Sebanyak sembilan unit rumah mengalami rusak ringan, delapan unit rusak sedang, dan satu unit rusak berat. BPBD Kabupaten Bogor bersama tim gabungan melakukan pembersihan material bangunan yang rusak,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Abdul menambahkan, hujan deras tersebut juga mengakibatkan jebolnya tanggul Kali Cikantul. Imbas rusaknya infrastruktur tersebut membuat dua kecamatan terendam banjir.

"Hujan dengan intensitas tinggi juga memicu peningkatan debit air Kali Cikantul dan jebolnya tanggul sehingga menyebabkan banjir di Kecamatan Tamansari (Desa Sirnagalih) dan Kecamatan Pamijahan (Desa Purwabakti) pada Senin (20/4)," kata pria yang akrab disapa Aam ini.

"BPBD Kabupaten Bogor melaporkan empat unit rumah rusak berat, lima unit rusak sedang, empat unit rusak ringan, serta 50 unit rumah lainnya terdampak. BPBD bersama warga setempat melakukan pembersihan lumpur pascabanjir dan mendistribusikan bantuan kebutuhan dasar kepada warga terdampak," sambungnya.

Selain banjir, hujan lebat juga memicu tanah longsor yang menerjang permukiman warga di Desa Purwabakti, Kecamatan Pamijahan, dan Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang pada Senin (20/4). Tim di lapangan bersama warga kini masih bergotong royong untuk melakukan pembersihan material longsor.

"BPBD Kabupaten Bogor mencatat lima unit rumah rusak berat, 14 unit rusak sedang, dan 14 unit rusak ringan. Selain itu, lima unit rumah lainnya, satu akses jalan, serta beberapa fasilitas ibadah dan kesehatan turut terdampak," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Kehutanan Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Sadino menilai rencana pemerintah daerah untuk memberlakukan Pajak Air Permukaan (PAP) sebesar Rp 1.700 per pohon kelapa sawit per bulan bertentangan dengan aturan hukum.

Dia menilai kebijakan tersebut perlu ditelaah kembali agar tidak bertentangan dengan filosofi pengenaan pajak maupun aturan hukum yang berlaku.

“Perda, Pergub, maupun Raperda yang sedang berproses terkait PAP ini perlu ditinjau ulang,” kata Sadino dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

“Konsep dasar Pajak Air Permukaan sejatinya bukan dikenakan terhadap tanaman, melainkan terhadap aktivitas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan secara nyata,” lanjutnya.

Ia menjelaskan bahwa secara filosofis, Pajak Air Permukaan dikenakan atas aktivitas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Karena itu, penerapannya harus dilakukan secara cermat dan hati-hati, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh para pelaku usaha.

Untuk diketahui, sejumlah daerah yang berencana menerapkan pajak tersebut diantaranya Pemprov Riau, Sumatera Barat, hingga Bengkulu.

Mereka menerapkan PAP menyusul menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Misalnya Pemprov Sumbar mengincar pendapatan Rp 1 triliun tahun 2026 dengan target penerimaan PAP sebesar Rp 594 miliar dengan fokus awal pada perkebunan sawit non-rakyat.

“Rencana ini memantik protes dari kalangan pelaku sawit yang bisa mengganggu daya saing industri sawit nasional,” jelas dia.

Sadino menegaskan secara hukum pemerintah daerah tidak dapat menetapkan objek pajak secara bebas. Kebijakan daerah wajib mengacu pada regulasi yang lebih tinggi, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ia menjelaskan, dalam regulasi tersebut telah ditegaskan bahwa objek PAP hanya berlaku jika terdapat aktivitas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

“Kalau tidak ada pengambilan atau pemanfaatan air, maka tidak ada objek pajaknya. Yang bisa dipajaki itu air permukaan, bukan air hujan yang langsung turun dan diserap tanaman,” katanya.

Sadino, menilai skema PAP berbasis jumlah pohon kelapa sawit masih menyisakan persoalan teknis penghitungan di lapangan. Menurutnya, setiap pohon memiliki kelas dan kebutuhan air yang berbeda.

Sementara dalam praktik perkebunan sawit umumnya tidak terdapat aktivitas khusus seperti pemompaan atau pengambilan air permukaan untuk penyiraman, melainkan hanya memanfaatkan aliran air alami.

‘’Pohon kelapa sawit itu tidak seragam. Ada yang muda, produktif dan pohon tua gimana menentukannya pemanfaatan airnya. Saya kira ini salah memahami. Masak pajak kok diskriminatif hanya untuk pohon sawit,” ujarnya.

Sadino, menilai kebijakan perpajakan terhadap sektor kelapa sawit perlu mempertimbangkan karakter industri perkebunan sebagai hasil budidaya yang membutuhkan investasi besar dan perawatan berkelanjutan.

Dia menjelaskan, kelapa sawit berbeda dengan komoditas tambang seperti batu bara yang merupakan sumber daya alam tidak terbarukan. Kelapa sawit merupakan tanaman yang produktivitasnya sangat bergantung pada pengelolaan dan dukungan investasi pelaku usaha.

“Beban pajak yang berlebihan justru berpotensi menurunkan minat pelaku usaha untuk melakukan budidaya sawit secara optimal,” kata dia.

“Sawit ini ibarat angsa bertelur emas. Kalau terus diperas dengan beban pajak berlebihan, dikhawatirkan angsanya tidak lagi produktif karena kekurangan asupan gizi Ya lama-lama mati dan komoditas sawit akan tinggal menunggu waktu kematian karena terlalu banyak beban,” lanjut Sadino.

Menurut Sadino, kondisi tersebut berisiko mengganggu daya saing sawit nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dia menilai kebijakan pajak yang tidak memiliki kepastian hukum dapat berdampak langsung pada minat investasi di sektor perkebunan.

“Keseimbangan bisnis sawit bisa terganggu. Saat ini saja investor mulai kurang bergairah karena persoalan kepastian hukum,” ungkapnya.

Sadino berharap pemerintah daerah kembali pada prinsip dasar pengenaan Pajak Air Permukaan sebagaimana diatur dalam regulasi nasional.

Menurutnya, pajak hanya layak diterapkan apabila benar-benar terdapat aktivitas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan yang terukur.

“Filosofi Pasal 28 ayat (1) Pajak Air Permukaan adalah pajak atau pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan,” kata dia.

“Bagaimana cara ngambilnya dan setelah diambil dimanfaatkan untuk apa saja. Itu baru bisa dihitung. Kalau air hujan yang turun langsung dan diserap pohon sawit ya ndak boleh dipajakin,” tegasnya.

Di tengah kekhawatiran kebijakan pajak yang dinilai berpotensi menekan industri, kinerja sektor sawit nasional justru menunjukkan tren yang masih kuat pada awal tahun ini.

Kinerja Sawit Menguat, Serapan Pasar Tinggi

Kinerja industri kelapa sawit Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan di berbagai indikator utama, mulai dari produksi, konsumsi domestik, hingga ekspor. Pada saat yang sama, stok minyak sawit nasional justru menurun, mencerminkan tingginya penyerapan pasar.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi minyak sawit mentah (CPO) pada Februari 2026 tercatat sebesar 5,015 juta ton, meningkat dibandingkan Januari 2026 sebesar 4,778 juta ton. Secara total, produksi CPO dan minyak inti sawit (PKO) mencapai 5,495 juta ton, naik dari 5,232 juta ton pada bulan sebelumnya.

“Kinerja industri kelapa sawit Indonesia pada Februari 2026 menunjukkan peningkatan di berbagai indikator utama,” demikian dikutip dari data GAPKI, Rabu (22/4/2026).

Dari sisi permintaan, konsumsi domestik juga meningkat menjadi 2,305 juta ton dari 2,105 juta ton pada Januari 2026. Kenaikan terutama ditopang sektor pangan yang menjadi kontributor utama penggunaan minyak sawit di dalam negeri.

Kondisi ini menegaskan peran strategis sawit sebagai penopang kebutuhan domestik sekaligus sumber ekspor, di tengah dinamika kebijakan dan pasar global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Namun, kalau tata kelolanya lemah, justru membuka ruang patronase, di mana akses bansos bergantung pada kedekatan, bukan kebutuhan

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pelibatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tidak menimbulkan masalah baru.

Menurut dia, secara teori pelibatan desa memang dapat meningkatkan akurasi penyaluran karena mereka lebih tahu dengan kondisi warganya.

“Namun, kalau tata kelolanya lemah, justru membuka ruang patronase, di mana akses bansos bergantung pada kedekatan, bukan kebutuhan,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia juga menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dalam skema tersebut, terutama jika penerima bansos juga terlibat sebagai pengelola atau pekerja di koperasi yang menyalurkan bansos.

“Kalau penerima bansos juga menjadi bagian dari pengelola atau pekerja di koperasi yang menyalurkan, batas antara penerima dan penyalur jadi kabur. Ini berisiko,” katanya menambahkan.

Menurut dia, dalam praktik perlindungan sosial, pemisahan peran antara pihak penyalur dan penerima merupakan prinsip penting untuk menjaga akuntabilitas. Agar penyaluran bansos tetap tepat sasaran, Yusuf menekankan sejumlah prasyarat yang perlu dipenuhi.

Pertama, data penerima harus terhubung dengan sistem pusat dan diperbarui secara berkala, bukan hanya mengandalkan daftar statis di tingkat lokal.

Kedua, ia menyebut mekanisme penyaluran sebaiknya dilakukan secara non-tunai agar dapat ditelusuri.

Ketiga, lanjut dia, perlu disediakan kanal pengaduan yang independen dan tidak bergantung pada struktur koperasi atau pemerintah desa, sehingga masyarakat memiliki ruang aman untuk menyampaikan keluhan.

Selain itu, ia menilai implementasi kebijakan sebaiknya tidak dilakukan secara langsung dalam skala besar.

“Perlu uji coba dan evaluasi terlebih dahulu sebelum diperluas,” ujar Yusuf.

Pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat.

Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian dan stabilisator harga, distributor barang strategis, penyalur bantuan sosial, sekaligus penyedia layanan keuangan dengan kredit berbunga 6 persen.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Indeks utama Wall Street bergerak sedikit lebih tinggi pada perdagangan awal Rabu (22/4/2026) setelah Presiden AS Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran.

Trump mengatakan perpanjangan gencatan senjata tanpa batas waktu itu mengikuti permintaan dari mediator Pakistan. Namun, blokade Angkatan Laut AS terhadap pelabuhan Iran tetap berlangsung, dan Iran menyita dua kapal di Selat Hormuz.

Melansir Investing, Dow Jones Industrial Average naik 343,83 poin atau 0,72 persen menjadi 49.504,58, S&P 500 naik 45,98 poin atau 0,65 persen menjadi 7.109,99, dan Nasdaq Composite naik 185,28 poin atau 0,76 persen menjadi 24.445,24.

Pembukaan Selat Hormuz, yang bertanggung jawab atas sekitar 20 persen pasokan minyak global, tetap menjadi ketidakpastian besar bagi investor dan telah menjadi salah satu titik sulit dalam negosiasi.

Sejauh ini pasar masih menilai hal ini secara optimistis, mencerminkan keyakinan investor bahwa meskipun ada hambatan, perang akan diselesaikan di meja perundingan.

Risiko lonjakan inflasi masih ada, dengan harga minyak mendekati angka USD100 per barel. Hal ini mengangkat sektor energi acuan sebesar 1,2 persen.

“Ada kemungkinan kita melihat kelanjutan berita negatif, ultimatum, dan tenggat waktu untuk negosiasi, tetapi itu tidak berarti saham akan bereaksi secara berarti terhadap masing-masing hal tersebut, karena pasar sudah memperhitungkan skenario terburuk dari konflik ini selama titik terendah yang terjadi pada bulan Maret,” kata chief investment officer di RGA Investments, Rick Gardner.

Saham teknologi informasi menjadi pendorong terbesar pada Nasdaq Composite dan S&P 500, dengan sektor ini naik 0,6 persen.

Philadelphia SE Semiconductor Index mencapai puncak baru dan berada di jalur untuk mencatat kenaikan hari ke-16 berturut-turut, yang merupakan rekor terpanjangnya.

Seagate melonjak 2,2 persen setelah Barclays meningkatkan peringkat perusahaan penyimpanan data tersebut menjadi “overweight”.

Kinerja laba mendorong sentimen. Rangkaian laporan laba yang kuat sejauh ini telah meyakinkan Wall Street mengenai kesehatan konsumen AS, yang merupakan mesin pertumbuhan ekonomi.

GE Vernova naik 13,3 persen setelah produsen peralatan listrik tersebut menaikkan proyeksi pendapatan tahunannya. Saham produsen perangkat medis Boston Scientific naik 8,2 persen setelah hasil laporan keuangan kuartal pertama.

Saham produsen pesawat Boeing naik 1,6 persen setelah mencatat kerugian kuartalan yang lebih kecil dari perkiraan, dan menjadi salah satu pendorong terbesar pada Dow.

Namun, United Airlines turun 3,7 persen setelah memproyeksikan laba kuartal kedua dan setahun penuh di bawah perkiraan Wall Street karena kenaikan harga bahan bakar jet menekan margin dan membayangi prospek jangka pendeknya.

Raksasa kendaraan listrik Tesla, produsen chip Texas Instruments, dan Southwest Airlines akan melaporkan hasil setelah penutupan pasar.

Adobe naik 3,2 persen setelah mengumumkan program pembelian kembali saham hingga USD25 miliar.

Robinhood naik 2,9 persen setelah dana ventura platform perdagangan ritel tersebut menginvestasikan USD75 juta pada pembuat ChatGPT, OpenAI.

Jumlah saham yang naik lebih banyak daripada yang turun dengan rasio 3,06 banding 1 di NYSE dan 2,63 banding 1 di Nasdaq.

S&P 500 mencatat 26 tertinggi baru dalam 52 minggu dan satu terendah baru, sementara Nasdaq Composite mencatat 79 tertinggi baru dan 26 terendah baru.

(NIA DEVIYANA)

BENGKULU TENGAH - Setelah lebih dari satu dekade tidak memiliki kantor yang representatif, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Bengkulu Tengah kini resmi menempati sekretariat baru yang berlokasi di Desa Kancing, Kecamatan Karang Tinggi. Sebelumnya, aktivitas DPC PPP Bengkulu Tengah dilakukan secara terbatas dengan menumpang di kediaman Ketua DPC.

Padahal, Bengkulu Tengah dikenal sebagai salah satu basis kuat PPP sejak era Orde Baru. Penempatan kantor baru ini merupakan tindak lanjut dari terbitnya Surat Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPC Said Usman dan Plt Sekretaris Lukman Hakim. Momentum tersebut disyukuri melalui acara syukuran dan doa bersama yang digelar pada Rabu (22/4/2026).

Kegiatan ini dihadiri kader, simpatisan, serta pengurus partai. Termasuk perwakilan DPW, DPC Seluma, DPC Kota Bengkulu, dan DPC Kepahiang. Turut hadir Kepala Desa Kancing Ihsan Hermon beserta perangkat desa, serta perwakilan dari Kepolisian Resort Bengkulu Tengah.



Plt Ketua DPC PPP Bengkulu Tengah, Said Usman dalam sambutannya menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan fungsi sekretariat sebagai pusat konsolidasi partai sekaligus ruang penyerapan aspirasi masyarakat. “Kami akan mengoptimalkan sekretariat DPC PPP Bengkulu Tengah untuk konsolidasi partai dan menerima aspirasi masyarakat yang nantinya akan disampaikan kepada Fraksi PPP di DPRD,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kegiatan syukuran ini menjadi titik awal penguatan internal partai. Seluruh kader dan pengurus diharapkan dapat terus membesarkan PPP di Bengkulu Tengah. Sekaligus menjalankan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi, dan keputusan DPP PPP.

“Dengan hadirnya kantor baru ini, diharapkan DPC PPP Bengkulu Tengah dapat semakin solid, terorganisir, dan dekat dengan masyarakat dalam memperjuangkan aspirasi umat,” pungkasnya.

Terkait pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan skema penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) atas jasa jalan tol masih dalam tahap perencanaan sebagai bagian dari kebijakan jangka menengah.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti dalam keterangan di Jakarta, Rabu, mengatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 merupakan dokumen perencanaan strategis DJP untuk periode 2025–2029.

“Terkait pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku,” kata Inge.

Dokumen tersebut, lanjut dia, memuat arah kebijakan jangka menengah, termasuk agenda perluasan basis pajak guna menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Ia menegaskan hingga saat ini belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jalan tol, sehingga belum ada perubahan kebijakan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat.

Menurut dia, pencantuman wacana tersebut dalam dokumen perencanaan strategis mencerminkan arah penguatan kebijakan ke depan, khususnya dalam upaya memperluas basis perpajakan secara proporsional, menjaga kesetaraan perlakuan antarjenis jasa, serta mendukung keberlanjutan fiskal untuk pembiayaan pembangunan, termasuk infrastruktur.

“Apabila kebijakan ini akan diformalkan, mekanismenya akan melalui proses yang komprehensif dan hati-hati, termasuk kajian mendalam, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sektor transportasi,” ujarnya.

Ia menambahkan pemerintah akan memastikan setiap kebijakan perpajakan tetap mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, kemudahan administrasi, serta memperhatikan daya beli masyarakat.

“Jika nantinya kebijakan tersebut telah ditetapkan, informasi resmi akan disampaikan secara terbuka melalui kanal komunikasi pemerintah,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan rencana penerapan PPN atas jalan tol akan dikaji lebih lanjut.

Ia mengaku belum mendalami isu tersebut dan akan berkoordinasi dengan DJP, serta meminta Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal untuk melakukan analisis sebelum kebijakan diputuskan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Harus kelihatan mana unit distribusi, mana unit simpan pinjam, mana yang terkait bansos. Tanpa itu, akan terjadi subsidi silang yang tidak transparan

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menilai pemisahan pembukuan antarunit usaha dalam Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi langkah krusial untuk meningkatkan transparansi pengelolaan.

Menurut dia, dengan banyaknya fungsi yang dijalankan, Kopdes perlu memiliki struktur yang jelas agar setiap aktivitas dapat terukur secara akuntabel.

“Harus kelihatan mana unit distribusi, mana unit simpan pinjam, mana yang terkait bansos. Tanpa itu, akan terjadi subsidi silang yang tidak transparan, dan kita tidak pernah tahu sebenarnya unit mana yang sehat dan mana yang bermasalah,” ujar Yusuf kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menyatakan bahwa Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari infrastruktur negara yang dirancang untuk memperkuat akses ekonomi masyarakat di desa.

Koperasi desa akan berperan sebagai offtaker hasil pertanian, stabilisator harga, distributor barang strategis, penyalur bantuan sosial, sekaligus penyedia layanan keuangan dengan kredit berbunga 6 persen.

Namun, Yusuf menilai menuntut satu entitas di tingkat desa menjalankan terlalu banyak fungsi sekaligus berpotensi menimbulkan kerawanan karena beban yang ditanggung menjadi terlalu besar.

Ia menekankan jika program tetap dijalankan, pemisahan unit usaha setidaknya harus dilakukan dari sisi akuntansi agar kinerja masing-masing fungsi—mulai dari distribusi barang, layanan keuangan, hingga penyerapan hasil pertanian—dapat dievaluasi secara objektif.

Fungsi nonbisnis seperti penyaluran bansos, menurutnya, juga sebaiknya tidak melekat permanen, melainkan berbentuk penugasan dengan durasi tertentu dan evaluasi berkala.

Dari sisi pengawasan, Yusuf mengingatkan potensi moral hazard karena sebagian risiko pembiayaan ditanggung negara.

“Kalau kredit macet dibebankan ke fiskal, sementara lembaga penyalur tidak menanggung risiko yang sepadan, insentif untuk berhati-hati jadi lemah. Ini sering terjadi dalam program kredit bersubsidi,” katanya.

Ia mendorong adanya sistem pengawasan berlapis untuk memastikan akuntabilitas, terutama pada unit yang mengelola dana publik dan pembiayaan.

Menurutnya, perlu ada pengawasan dari otoritas yang memahami risiko keuangan untuk unit simpan pinjam, audit ketat terhadap dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dana desa, serta transparansi data transaksi agar pengawasan sosial dapat berjalan efektif.

"Di l

uar itu, transparansi ke publik juga penting. Selama data transaksi tidak terbuka, pengawasan sosial sulit berjalan," ujarnya.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Melakukan perubahan yang fundamental itu berat. Kami akan all out mendukung akselerasi ANTARA sebagai aktor ekosistem informasi negara

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mendukung penuh akselerasi Lembaga Kantor Berita Antara sebagai aktor ekosistem informasi negara.

“Melakukan perubahan yang fundamental itu berat. Kami akan all out mendukung akselerasi ANTARA sebagai aktor ekosistem informasi negara,” kata Kepala BP BUMN Dony Oskaria saat bertemu Dewan Pengawas dan Direksi LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut Dony, ANTARA adalah penting dan menjadi ujung tombak dari apa yang dilakukan pemerintah dengan pemberitaan di dalam dan luar negeri.

Di dalam negeri, lanjutnya, ANTARA mampu mendistribusikan informasi hingga ke daerah-daerah terpencil, di mana hal tersebut menjadi salah satu kekuatan Kantor Berita yang berdiri pada 13 Desember 1937 itu.

Hal yang menjadi marwah ANTARA sebagai kantor berita nasional tersebut, lanjut Dony, juga diharapkan menjadikan kekuatan dalam melakukan diseminasi informasi di tengah disrupsi yang terjadi.

“Saya berharap ini dieskalasikan, dipercepat, dan jangan berhenti merangkul mengakuisisi berita-berita daerah, karena itu bagian penting dari ANTARA,” kata Dony.

Ia berharap, melalui transformasi yang dilakukan, ANTARA semakin adaptif dengan perkembangan zaman. Salah satunya yakni membuat konten pemberitaan di media sosial semakin menarik.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama LKBN ANTARA Benny Siga Butarbutar memaparkan bahwa menjadi aktor utama ekosistem informasi negara merupakan visi dan misi strategis ANTARA untuk memperkuat posisi pemberitaan ANTARA sebagai rujukan berita terpercaya.

“Misi transformasi untuk memperkuat posisi pemberitaan ANTARA sebagai rujukan berita terpercaya. Menjadi clearing house untuk disinformasi. Hal tersebut dilakukan dengan penguatan redaksi, akselerasi bisnis, dan internasionalisasi,” kata Benny.

Menurut Benny, urgensi transformasi dilakukan untuk memperkuat legitimasi dan relevansi dalam ekosistem informasi nasional.

Transformasi ANTARA juga dilakukan untuk mempertahankan kedaulatan informasi perbatasan dan membangun ekosistem pers daerah.

“Antara harus menjadi pendorong pemerintah. Channel distribusinya harus diperluas tidak hanya di dalam negeri. Salah satunya adalah kami mencanangkan untuk mengaktifkan kembali biro luar negeri sebagai agent data intelligent,” ujar Benny.

Untuk itu, Benny menyampaikan terima kasih atas dukungan BP BUMN dalam perjuangan akselerasi transformasi tersebut. Benny berharap, peta jalan transformasi ANTARA dapat terwujud melalui dukungan tersebut.

Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Delapan terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) divonis empat hingga 7,5 tahun penjara. Salah satu terdakwa, Haryanto selaku Dirjen Binapenta 2024-2025 divonis hukuman 7,5 tahun penjara terkait kasus tersebut.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Haryanto dengan pidana penjara selama 7 tahun 6 bulan," kata Ketua Majelis Hakim Lucy Ermawati saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Selain itu, ia juga dihukum membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 140 hari kurungan badan. Selain itu, ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp40.722.027.432 subsider 4 tahun kurungan badan.

Dalam kesempatan ini, hakim juga membacakan vonis terhadap tujuh terdakwa lainnya, yakni Suhartono selaku Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker 2020-2023; Wisnu Pramono selaku Direktur PPTKA 2017-2019; dan Devi Angraeni selaku Direktur PPTKA 2024-2025.

Kemudian, Gatot Widiartono selaku Koordinator Analisis dan PPTKA tahun 2021–2025; Putri Citra Wahyoe selaku Verifikator Pengesahan RPTKA pada Direktorat PPTKA 2024–2025; Jamal Shodiqin selaku Analis TU Direktorat PPTKA tahun 2019–2024; dan Alfa Eshad selaku Pengantar Kerja Ahli Muda Kemnaker tahun 2018–2025.

Berikut vonis lengkap tujuh terdakwa lainnya:

1. Suhartono divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari kurungan badan.

2. Wisnu Pramono, divonis 6,5 tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider 110 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp23.777.490.000 subsider 3 tahun kurungan badan.

3. Devi Angraeni divonis 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp3.255.392.000 subsider 1 tahun kurungan badan.

4. Gatot Widiartono divonis 6 tahun penjara dan denda Rp350 juta subsider 110 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp9.479.318.293 subsider 2 tahun kurungan badan.

5. Putri Citra Wahyoe divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp6.996.833.436 subsider 2 tahun kurungan badan.

6. Jamal Shodiqin divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp23.523.160.000 subsider 2,5 tahun kurungan badan.

7. Alfa Eshad divonis 5,5 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara. Membayar uang pengganti Rp5.239.438.471 miliar subsider 1,5 tahun kurungan badan.