REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan sejumlah area yang memerlukan penguatan dan perbaikan berkelanjutan melalui Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2025.Dikutip dari siaran pers BPK, hal krusial pertama menyangkut transformasi kelembagaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 16 Tahun 2025. Perubahan regulasi ini membawa konsekuensi signifikan yang menuntut penguatan kerangka tata kelola dan mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, diperlukan penguatan pengembangan dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

"DTSEN diharapkan menjadi basis utama dalam meningkatkan kualitas perencanaan hingga evaluasi program pemerintah, khususnya program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat, agar dapat diterima secara tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu," papar Ketua BPK, Isma Yatun, dalam pidato penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP Tahun 2025 kepada DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (30/6/2026).

LKPP Tahun 2025unauditeddiserahkan pemerintah kepada BPK pada 31 Maret 2026. BPK selanjutnya menuntaskan seluruh rangkaian pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku secara tepat waktu. Hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025 telah diserahkan secara administratif kepada DPR pada 26 Mei 2026.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini tersebut didukung oleh opini WTP atas 97 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN).

Hampir seluruh kementerian/lembaga memperoleh opini WTP. Hal ini menunjukkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah yang semakin baik.

Pemeriksaan atas LKPP bukan sekadar pelaksanaan mandat BPK. Pemeriksaan ini merupakan wujud komitmen konstitusional untuk memastikan setiap rupiah yang dikelola melalui APBN digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan dampak konkret bagi kesejahteraan serta keadilan sosial sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945.

BPK juga berkomitmen untuk terus menjalankan mandat konstitusional secara independen, profesional, dan berintegritas dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menemui Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Kantor Kementan, Selasa (30/6).

Pertemuan itu membahas penguatan pasokan bahan baku pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama di wilayah Indonesia Timur yang masih mengalami keterbatasan pasokan telur, sayur, dan komoditas pangan lainnya.

Selain itu, dibahas pula peningkatan penyerapan telur produksi peternak melalui penambahan frekuensi menu telur dalam MBG agar harga di tingkat peternak tetap terjaga.

"BGN kita kolaborasi, bahan bakunya disiapkan. (Kemudian), saya minta, (kan) harga telur (sekarang) agak turun, tolong dong satu kali biasanya jadikan tiga kali seminggu konsumsi. Insya Allah (harga telur) naik," kata Amran usai pertemuan.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BGN Trenggono. Sementara Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari berhalangan hadir karena menjalankan tugas lain.

Dalam unggahan resmi BGN di Instagram, pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu membahas penguatan ketersediaan bahan baku pangan bagi SPPG untuk mendukung pelaksanaan MBG.

[Gambas:Instagram]

Koordinasi tersebut merupakan bagian dari penataan tata kelola MBG yang terus dilakukan BGN sejak pergantian kepemimpinan. Langkah itu juga sejalan dengan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban pemenuhan pasokan bahan baku pangan lokal bagi setiap SPPG.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kondisi di sejumlah wilayah Indonesia Timur, terutama di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua, yang produksi pangan lokalnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan SPPG.

Akibatnya, berbagai bahan baku seperti sayur, telur, dan daging ayam masih harus didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Kondisi tersebut dinilai berisiko menurunkan kualitas kesegaran bahan pangan saat tiba di dapur MBG.

Menanggapi hal itu, Amran mengatakan pihaknya akan berkolaborasi dengan BGN untuk memastikan kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi.

Menurut BGN, Amran turut menyatakan dukungan terhadap penguatan rantai pasok bahan baku pangan lokal. Kementan juga mendukung penataan tata kelola MBG dan berkomitmen melanjutkan sinergi dengan BGN dalam mendukung pelaksanaan program tersebut.

Ke depan, BGN dan Kementan akan menindaklanjuti hasil koordinasi itu melalui langkah-langkah konkret untuk memastikan ketersediaan bahan baku pangan yang segar, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh dapur MBG di Indonesia.

Sebelumnya, Kementan telah menjadikan peningkatan konsumsi telur melalui program MBG sebagai salah satu langkah untuk melindungi peternak ayam petelur.

[Gambas:Youtube]

Mentan Amran menetapkan kebijakan agar frekuensi penyajian menu telur dalam MBG ditingkatkan dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan guna memperbesar penyerapan produksi telur di tingkat peternak.

Kebijakan itu merupakan bagian dari paket langkah pemerintah untuk menjaga harga telur di tingkat peternak tetap berada di atas Harga Acuan Pembelian (HAP) Rp26.500 per kilogram.

PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mengapresiasi kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menempatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sektor perbankan. Kebijakan tersebut dinilai mampu memperkuat likuiditas industri perbankan sehingga meningkatkan kapasitas pembiayaan bagi sektor produktif dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan stabilitas ekonomi tidak hanya ditopang oleh kebijakan fiskal yang kuat, tetapi juga sinergi antara pemerintah dan industri perbankan. Menurut dia, pengelolaan SAL yang optimal membutuhkan dukungan sistem keuangan yang sehat agar aliran dana tetap menggerakkan aktivitas ekonomi.

"Di sinilah kolaborasi pemerintah dan industri perbankan menjadi penting, yakni menjaga likuiditas, memperkuat kepercayaan pasar, dan memastikan aliran dana tetap mendukung aktivitas ekonomi, dunia usaha, serta pembangunan nasional," ujar Anggoro.

Sebagai anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), BSI menyatakan siap mendukung kebijakan pemerintah melalui layanan keuangan syariah yang inklusif sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Kami mengapresiasi kepercayaan Pemerintah kepada BSI. Amanah ini kami optimalkan untuk memperkuat pembiayaan produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Anggoro mengatakan kepercayaan pemerintah tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan produktif agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selain itu, penempatan SAL dinilai membantu menekan biaya dana (cost of fund) sehingga bank memiliki ruang untuk menjaga pembiayaan tetap kompetitif.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sehingga dapat mendukung pertumbuhan aktivitas ekonomi.

Di sisi lain, BSI tetap memperkuat fundamental pendanaan melalui peningkatan dana murah (CASA) yang ditopang Tabungan Haji, pengembangan ekosistem syariah, serta akselerasi layanan digital.

Hingga April 2026, BSI mencatat Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp382 triliun atau tumbuh 17,9 persen secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan tabungan tercatat sebesar 22,02 persen menjadi Rp165 triliun, sehingga rasio dana murah (CASA) mencapai 63,48 persen.

Pada periode yang sama, penyaluran pembiayaan meningkat 15,59 persen menjadi Rp332 triliun. Sementara itu, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio pembiayaan bermasalah atau non-performing financing (NPF) gross membaik menjadi 1,80 persen.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BSI juga terus mendukung berbagai program prioritas nasional, mulai dari pembiayaan UMKM, KUR, koperasi, Program Makan Bergizi Gratis, hingga pembiayaan rumah bersubsidi. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Perseroan untuk memperkuat ekonomi rakyat dan memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memperkuat budaya antigratifikasi hingga level Account Officer (AO) sebagai bagian dari upaya memperkokoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan integritas pelayanan kepada jutaan nasabah tetap terjaga, mulai dari tingkat manajemen hingga petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan tata kelola yang baik tidak hanya diwujudkan melalui kebijakan perusahaan, tetapi juga harus menjadi budaya kerja yang dijalankan secara konsisten oleh seluruh insan PNM. Menurut dia, setiap proses bisnis harus berjalan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab agar kepercayaan publik terhadap perusahaan terus terpelihara.

"Bagi PNM, tata kelola yang baik bukan hanya soal aturan yang harus dipenuhi, tetapi tentang menjaga kepercayaan. Setiap insan PNM, dari kantor pusat hingga lapangan, memiliki peran untuk memastikan proses bisnis berjalan dengan benar, transparan, dan membawa manfaat bagi nasabah. Karena pelayanan yang baik harus dimulai dari cara kerja yang bertanggung jawab," ujar Kindaris dalam keterangan tertulis, Selasa (30/6/2026).

Sebagai implementasi komitmen tersebut, PNM menerapkan budaya kepatuhan hingga tingkat operasional. Salah satunya melalui komitmen yang diucapkan para Account Officer pada setiap pertemuan kelompok nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Dalam komitmen tersebut, para AO menyatakan siap menjalankan amanah secara jujur, menyalurkan pembiayaan sesuai ketentuan, tidak menyalahgunakan dana nasabah, serta tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun dari nasabah yang didampingi.

Selain memperkuat integritas petugas di lapangan, PNM juga mengoptimalkan penerapan Whistleblowing System (WBS) sebagai mekanisme pelaporan terhadap dugaan pelanggaran maupun tindakan kecurangan (fraud). Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen perusahaan dalam mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini sekaligus memberikan perlindungan terhadap identitas pelapor.

Menurut Kindaris, penerapan tata kelola yang baik harus menjadi bagian dari budaya organisasi, bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif. Karena itu, prinsip kepatuhan diterapkan secara berjenjang mulai dari tingkat direksi, manajemen, unit kerja, hingga seluruh petugas yang memberikan layanan kepada nasabah di berbagai daerah.

PNM saat ini melayani sekitar 23,3 juta nasabah perempuan prasejahtera melalui program Mekaar. Layanan tersebut didukung oleh lebih dari 43 ribu Account Officer yang tersebar di 58 kantor cabang di 36 provinsi. Dengan cakupan layanan yang luas, penerapan budaya integritas dinilai menjadi fondasi penting untuk menjaga kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

Komitmen tersebut turut mengantarkan PNM meraih predikat Indonesia Most Trusted Companies pada ajang Corporate Governance Perception Index (CGPI) Award 2025 yang diselenggarakan SWA Media. Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG di seluruh lini organisasi.

Kindaris menegaskan, kepercayaan publik merupakan modal utama bagi PNM dalam menjalankan misi pemberdayaan masyarakat. Karena itu, perusahaan akan terus memperkuat budaya kepatuhan dan integritas agar setiap layanan yang diberikan benar-benar memberikan manfaat bagi nasabah.

"Bagi PNM, kepercayaan publik bukan tujuan akhir, melainkan tanggung jawab yang harus terus dijaga dan dibuktikan setiap hari, baik melalui kebijakan di tingkat direksi maupun melalui komitmen yang dijalankan oleh setiap Account Officer di lapangan," kata Kindaris.

Bisnis.com, PALEMBANG — Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatra Selatan menetapkan 15 tersangka dalam kasus dugaan fraud kredit senilai Rp90 miliar yang merugikan salah satu bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) di Palembang, Sumatra Selatan.

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel AKBP Listiyono Dwi Nugroho mengatakan tindak pidana tersebut diduga terjadi sepanjang 2022 hingga 2023 melalui pemberian fasilitas kredit post financing kepada 10 debitur.

Dalam praktiknya, para pelaku diduga memanfaatkan sejumlah perusahaan untuk mengajukan pencairan kredit menggunakan dokumen proyek yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

“Para debitur diduga menggunakan dokumen palsu berupa draft kontrak, invoice, hingga berita acara serah terima (BAST) yang seolah-olah berasal dari sejumlah perusahaan pemberi kerja,” ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (30/6/2026).

Menurut dia, setelah kredit dicairkan, dana kemudian ditarik secara tunai maupun ditransfer ke sejumlah rekening tertentu. Pada akhirnya, seluruh fasilitas kredit tersebut mengalami kemacetan dan menimbulkan kerugian di bank pelat merah tersebut sekitar Rp90 miliar.

Dari hasil penyidikan, polisi menetapkan 15 tersangka yang terdiri atas oknum pegawai bank, direktur perusahaan, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam rangkaian pengajuan dan pencairan kredit.

Tersangka ES dan IAW diduga berperan sebagai pengendali pengajuan kredit dengan menggunakan dokumen proyek yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.Untuk mendukung proses tersebut, keduanya diduga dibantu AFD, ARP, dan FN yang berperan menyiapkan berbagai dokumen pendukung.

Selain itu, penyidik menetapkan JJ, LEG, HR, dan HNK sebagai tersangka karena diduga memberikan konfirmasi terkait proyek kepada pihak bank BUMN tadi sehingga pengajuan kredit dapat diproses dan dicairkan.

“Penyidikan masih terus berkembang untuk mengungkap seluruh rangkaian peristiwa pidana serta memastikan setiap pihak yang bertanggung jawab mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelasnya.

Kasus ini bermula dari dua laporan polisi yang diterima Ditreskrimsus Polda Sumsel pada Juni 2024. Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 48 saksi yang berasal dari pihak perbankan, perusahaan terkait, ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, serta ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti berupa kontrak, surat pesanan, dokumen tagihan, berita acara serah terima pekerjaan, kuitansi, standar operasional prosedur pemberian kredit, hingga hasil audit yang memperkuat dugaan tindak pidana.

Menurut Listiyono, penanganan perkara ini tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga integritas industri jasa keuangan dari praktik fraud yang berpotensi menimbulkan kerugian besar.

Para tersangka dijerat Pasal 49 Undang-Undang Perbankan sebagaimana telah disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan juncto Pasal 55 dan Pasal 64 KUHP.

“Ancaman pidananya paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit Rp10 miliar dan paling banyak Rp200 miliar,” pungkasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Setelah genap setahun hadir di pasar Indonesia, Xpeng memperkuat lini kendaraan listrik premiumnya dengan menghadirkan X9 Facelift dan G6 All-Wheel Drive (AWD). Kedua model yang diperkenalkan dalam ajang XPENG V1SION Night Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta, Ahad (28/6/2026), itu membawa sejumlah penyempurnaan pada sektor desain, kenyamanan, performa, hingga teknologi pintar.

XPENG V1SION Night Indonesia 2026 adalah acara perayaan satu tahun kehadiran Xpeng di Indonesia. Acara ini diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta, oleh Xpeng bersama mitra ATPM-nya di Indonesia Erajaya Active Lifestyle (ATPM) dan menjadi momentum peluncuran dua model mobil listrik terbaru mereka tersebut.

Model yang mendapat pembaruan paling banyak adalah Xpeng X9 Facelift. MPV listrik premium tersebut kini mengusung bahasa desain Starship Design Language 2.0 dengan koefisien hambatan udara hanya 0,236 Cd. Untuk meningkatkan efisiensi, Xpeng juga membekalinya dengan Active Grille Shutter yang dapat membuka dan menutup secara otomatis sesuai kebutuhan pendinginan.

Masuk ke kabin, X9 Facelift menawarkan konfigurasi tujuh penumpang dengan ruang yang lapang. Kenyamanan ditingkatkan melalui penggunaan Cloud-sense Seat 3.0 berlapis kulit Nappa, lengkap dengan zero-gravity seat pada baris kedua yang dirancang memberikan posisi duduk lebih rileks saat perjalanan jauh.

Suasana kabin juga semakin premium berkat sistem audio XOpera dengan 27 speaker dan konfigurasi suara 7.1.6 channel. Selain itu tersedia pendingin udara independen lima zona, serta kompartemen penyimpanan berkapasitas 10,8 liter yang dapat diatur suhunya mulai dari 0 hingga 50 derajat Celsius, sehingga mampu menjaga makanan dan minuman tetap dingin maupun hangat selama perjalanan.

Dari sisi performa, X9 Facelift dibangun menggunakan platform 800V Silicon Carbide dengan dukungan teknologi 5C fast charging. Sistem tersebut memungkinkan pengisian baterai dari 10 persen hingga 80 persen hanya dalam waktu sekitar 12 menit.

Untuk meningkatkan kenyamanan dan kelincahan berkendara, XPENG menyematkan Rear-Wheel Steering (RWS) dan Dual-Chamber Air Suspension. Kombinasi keduanya diklaim membuat MPV berukuran besar ini tetap stabil saat melaju sekaligus lebih mudah bermanuver di jalan perkotaan.

Teknologi keselamatan juga menjadi salah satu keunggulan X9 Facelift. Mobil ini mengandalkan sistem bantuan pengemudi XPILOT yang didukung 27 sensor, dilengkapi fitur intelligent parking, 360-degree transparent chassis, hingga sembilan airbag untuk memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh penumpang.

Selain memperbarui X9, XPENG juga melengkapi lini SUV listriknya melalui kehadiran G6 All-Wheel Drive (AWD). Varian ini menjadi pilihan bagi konsumen yang menginginkan performa lebih tinggi dibanding G6 berpenggerak roda belakang (Rear-Wheel Drive/RWD) yang telah lebih dahulu dipasarkan di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Maybank Indonesia Tbk membuka peluang menerbitkan obligasi hijau (green bond) pada semester II 2026 sebagai bagian dari strategi memperkuat pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance).

Presiden Direktur Maybank Indonesia Steffano Ridwan mengatakan, penerbitan green bond tersebut telah masuk dalam pipeline perseroan dan akan dilakukan dengan berkerja sama dengan Maybank Sekuritas.

“Tentu saja (Maybank Indonesia akan menerbitkan green bond). Ini untuk mensupport perusahaan-perusahaan ataupun klien-klien kami yang ingin berkontribusi real untuk menguatkan program mereka terhadap ESG. Ya itu betul ada di plan,” ujarnya saat ditemui di Hotal St. Regis, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Meski belum mengungkapkan nilai emisi yang akan diterbitkan, Steffano berharap aksi korporasi tersebut dapat direalisasikan pada paruh kedua tahun ini.

“Nanti kita lihat dalam waktu dekat. Mudah-mudahan bisa di Semester II,” kata dia.

Penerbitan green bond akan menjadi salah satu sumber pendanaan bagi Maybank Indonesia untuk memperluas pembiayaan kepada nasabah yang menjalankan praktik bisnis berkelanjutan dan mendukung target lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG).

Sementara itu, Group Chief Sustainability Officer Maybank Datuk Shahril Azuar Jimin menambahkan, kesiapan Maybank menerbitkan instrumen pembiayaan berkelanjutan didukung kerangka kerja (framework) yang telah dibangun di tingkat grup.

Menurut dia, Maybank memiliki dua kerangka utama, yakni Sustainable Product Framework yang diluncurkan pada 2022 dan Transition Finance Framework yang diperkenalkan pada 2023.

"Grup ini unik karena mempunyai framework untuk sustainable finance. Ada dua framework, satu Sustainable Product Framework yang diluncurkan pada 2022 dan kemudian Transition Finance Framework yang diluncurkan pada 2023," ungkap Shahril pada kesempatan yang sama.

Dia menjelaskan, kedua framework tersebut telah memperoleh pengakuan secara internasional dan memiliki kriteria kelayakan (eligibility criteria) yang jelas dalam menentukan proyek atau kegiatan yang dapat memperoleh pembiayaan berkelanjutan.

"Framework ini telah di-recognize secara internasional dan mempunyai eligibility criteria mengenai apa saja yang dapat diberikan sustainable financing dan bagaimana suatu proyek bisa memenuhi persyaratan tersebut," kata dia.

Menurut Shahril, keberadaan framework tersebut juga membantu nasabah menyusun proyek pembiayaan yang sesuai dengan standar keberlanjutan sehingga pendanaan yang disalurkan benar-benar memenuhi prinsip ESG.

"Jadi apa yang kami lakukan benar-benar proper dan kami membantu klien agar mereka dapat menyusun skema sustainable financing," tuturnya.

Selain menyiapkan green bond, Maybank Indonesia juga telah meluncurkan Sustainable Responsible Investment Account (SRIA), sebuah solusi pembiayaan berbasis syariah yang dirancang untuk mendukung agenda keberlanjutan.

Produk tersebut telah memenuhi prinsip syariah sekaligus menawarkan nilai keberlanjutan bagi perusahaan yang ingin menjalankan proyek-proyek berorientasi ESG.

KOMPAS.com – Banyak masyarakat bertanya-tanya, kenapa tidak dapat bansos padahal sebelumnya rutin menerima bantuan dari pemerintah. Ada pula yang merasa memenuhi syarat, tetapi namanya tidak lagi muncul sebagai penerima.

Perlu diketahui, bantuan sosial (bansos) memang tidak diberikan secara permanen. Pemerintah secara berkala memperbarui data penerima agar bantuan benar-benar disalurkan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Melalui proses pemutakhiran data, ada penerima yang tetap memperoleh bantuan, ada yang menjadi penerima baru, dan ada pula yang dicoret karena dinilai sudah tidak lagi memenuhi persyaratan.

Lantas, kenapa tidak dapat bansos? Berikut penjelasan lengkapnya.

Kenapa tidak dapat bansos?

Ada sejumlah alasan yang dapat menyebabkan seseorang tidak lagi menerima bantuan sosial atau tidak terdaftar sebagai penerima bansos.

Salah satu penyebab utamanya adalah hasil pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang menjadi acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan.

Kementerian Sosial (Kemensos) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) terus melakukan pembaruan DTSEN secara berkala, termasuk membersihkan data penerima yang sudah tidak lagi layak memperoleh bansos.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi inclusion error, yaitu kondisi ketika bantuan masih diterima oleh masyarakat yang tingkat kesejahteraannya sudah meningkat.

Karena itu, masyarakat yang sebelumnya menerima bansos bisa saja tidak lagi memperoleh bantuan setelah hasil evaluasi terbaru diterapkan.

Lantas, apa saja penyebab tidak lagi mendapatkan bansos?

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar pencairan informasi pencairan bansos di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos Juni 2026. Cek bansos Kemensos. Cara cek penerima bansos. Cek desil. Cek bansos KTP. Cara cek desil.

Penyebab tidak dapat bansos

Secara umum, berikut beberapa faktor yang paling sering menjadi penyebab seseorang tidak lagi menerima bantuan sosial.

1. Kondisi ekonomi sudah membaik

Pemerintah memprioritaskan bansos bagi masyarakat yang benar-benar berada dalam kondisi ekonomi rentan.

Jika hasil pendataan menunjukkan kondisi ekonomi penerima telah meningkat, maka bantuan dapat dihentikan agar dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.

Misalnya, seseorang masuk dalam kelompok kesejahteraan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya sehingga tidak lagi memenuhi kriteria penerima.

2. Data penerima bansos terus diperbarui

Data bansos bersifat dinamis dan selalu diperbarui. Artinya, seseorang yang sebelumnya menerima bantuan belum tentu tetap menjadi penerima pada periode berikutnya.

Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar dapat masuk sebagai penerima baru apabila memenuhi syarat.

Pemutakhiran dilakukan secara berkala berdasarkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

3. Tidak memenuhi hasil verifikasi dan validasi

Pemerintah juga melakukan proses verifikasi lapangan untuk memastikan data penerima sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, seperti alamat tidak ditemukan, data kependudukan tidak sesuai, atau kondisi ekonomi sudah berubah, maka status penerima bansos dapat dihentikan.

Indikator yang bisa membuat seseorang tidak dapat bansos

Selain hasil pendataan, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai indikator dalam DTSEN untuk menentukan kelayakan penerima bantuan.

Beberapa indikator tersebut antara lain:

1. Memiliki pinjaman atau kredit aktif

Aktivitas keuangan tertentu dapat menjadi bahan evaluasi, misalnya cicilan kendaraan, kredit bank atau koperasi, penggunaan layanan paylater, dan riwayat kredit yang tercatat.

2. Memiliki aset dan pengeluaran relatif tinggi

Pemerintah juga dapat menilai kondisi ekonomi melalui kepemilikan aset maupun pola pengeluaran, seperti:

• Rumah atau tanah bersertifikat
• Kendaraan dengan pajak aktif
• Tagihan listrik yang relatif tinggi.

3. Memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap

Pada umumnya bansos tidak diprioritaskan bagi masyarakat yang bekerja sebagai ASN, anggota TNI atau Polri, maupun pegawai BUMN dan BUMD.

4. Kondisi keuangan dinilai sudah mapan

Beberapa aspek lain yang juga dapat menjadi bahan evaluasi meliputi:

• Kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri kelas 1 atau 2
• Kepemilikan saldo tabungan tertentu
• Catatan kredi
• Aktivitas transaksi keuangan.

Pemerintah juga dapat menelusuri transaksi yang dinilai tidak sesuai dengan profil penerima bantuan, termasuk aktivitas yang mencurigakan.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar hasil cek desil di laman cekbansos.kemensos.go.id. Cara mengecek desil berapa lewat HP. Cara cek desil bansos 2026. Cara cek desil lewat google. Cek desil bansos. Cek desil bansos April 2026.

Apa itu desil bansos?

Salah satu faktor penting yang menentukan kelayakan penerima bantuan adalah desil bansos.

Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi, mulai dari kelompok paling miskin hingga paling mampu.

Berikut pembagiannya:

• Desil 1: sangat miskin.
• Desil 2: miskin.
• Desil 3: hampir miskin.
• Desil 4: rentan miskin.
• Desil 5: ekonomi pas-pasan.
• Desil 6-10: kelompok ekonomi menengah hingga mampu.

Dalam penyaluran berbagai program bantuan sosial, pemerintah umumnya memprioritaskan masyarakat pada kelompok desil bawah.

Karena itu, masyarakat yang masuk desil 6 hingga desil 10 berpeluang tidak lagi menerima bansos apabila hasil pendataan menunjukkan kondisi ekonominya sudah meningkat.

Penyebab lain bansos tidak diterima

Selain faktor ekonomi, ada beberapa kondisi lain yang juga dapat menyebabkan seseorang tidak memperoleh bantuan sosial, antara lain:

• Data kependudukan belum diperbarui
• NIK atau data keluarga belum sesuai
• Alamat tidak ditemukan saat proses survei;
• Penerima meninggal dunia
• Terdapat perubahan komposisi anggota keluarga yang memengaruhi status kelayakan.

Pemerintah menegaskan bahwa bansos merupakan program yang ditujukan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan, sehingga status penerima dapat berubah mengikuti hasil pembaruan data.

Apa yang harus dilakukan jika tidak dapat bansos?

KOMPAS.com/MELA ARNANI Tangkapan layar tampilan hasil cek bansos di aplikasi Cek Bansos Kemensos. Cek PKH. Cara cek penerima PKH Mei 2026. Cara cek penerima PKH tahap 2 2026.

• Cek status penerima melalui situs atau aplikasi Cek Bansos Kemensos menggunakan NIK KTP
• Pastikan data kependudukan, Kartu Keluarga (KK), dan alamat sudah sesuai
• Ajukan pembaruan data melalui RT, RW, kelurahan, desa, atau dinas sosial setempat
• Manfaatkan fitur Usulan pada aplikasi Cek Bansos apabila ingin mengajukan diri sebagai calon penerima
• Hubungi layanan pengaduan Kemensos jika menemukan dugaan kesalahan data

Cara cek penerima bansos

Untuk mengetahui apakah masih terdaftar sebagai penerima bansos, masyarakat dapat melakukan pengecekan secara online melalui laman resmi Kemensos.

Berikut cara cek status bansos Kemensos:

• Buka situs cek bansos kemensos go id, yakni https://cekbansos.kemensos.go.id
• Masukkan NIK KTP
• Isi kode verifikasi (captcha)
• Klik Cari Data.

Sistem akan menampilkan informasi mengenai status penerima bantuan, jenis bansos yang diterima, serta data lainnya apabila nama terdaftar.

Itulah ulasan mengenai sejumlah indikator kenapa tidak dapat lagi bansos. Dengan rutin memperbarui data kependudukan dan memastikan informasi dalam DTSEN sesuai kondisi terbaru, peluang terjadinya kesalahan data penerima bansos dapat diminimalkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis hakim menjelaskan hal yang memberangkatkan dan meringankan dalam vonis 10 tahun terhadap eks Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Ketua Majelis Hakim, Purwanto S Abdullah mengatakan hal yang memberatkan vonis itu lantaran perbuatan Nadiem bertentangan dengan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kemudian, hakim menilai bahwa Nadiem selaku menteri malah tidak menjadi teladan dan menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam kasus Chromebook.

"Terdakwa selaku menteri yang seharusnya menjadi teladan justru menyalahgunakan kewenangan jabatannya," ujar Purwanto di sidang PN Tipikor, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Hal yang memberangkatkan lainnya yakni perbuatan Nadiem dinilai terencana, terstruktur, dan sistematis mengakibatkan kerugian keuangan negara dan berdampak pada sektor pendidikan.

"Keadaan ekonomi terdakwa yang sangat berkecukupan sehingga tidak terdapat alasan kebutuhan ekonomi yang mendorong perbuatannya," imbuhnya.

Selanjutnya, hal yang meringankan vonis Nadiem Makarim mulai dari tidak pernah dipidana sebelumnya, bersikap kooperatif dan sopan hingga terkenal sebagai tokoh yang berkontribusi pada sektor pendidikan.

"Terdakwa sebelumnya dikenal sebagai tokoh yang berkontribusi dalam inovasi pendidikan dan teknologi," pungkasnya.

Sekadar informasi, Nadiem Makarim telah divonis 10 tahun penjara dengan denda Rp1 miliar. Selain pidana badan, Nadiem juga dihukum membayar uang pengganti senilai Rp809 miliar dengan subsider lima tahun penjara.

Surabaya (ANTARA) - PT Jamkrida Jawa Timur menjelaskan alasan pengajuan tambahan penyertaan modal kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp100 miliar yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Timur Untung Heri Sukariyanto mengatakan tambahan modal tersebut akan memperkuat struktur permodalan perusahaan sekaligus meningkatkan kemampuan Jamkrida dalam memberikan penjaminan kredit kepada UMKM di Jawa Timur.

“Tambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar ini akan menambah kapasitas penjaminan kredit di Jamkrida Jatim,” kata Untung dalam diskusi publik bertema Sinergi BUMD Jelang Penyertaan Modal PT Jamkrida Jawa Timur di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Selasa.

Ia menjelaskan sebelumnya Jamkrida Jatim mengusulkan penyertaan modal sebesar Rp300 miliar. Namun, dalam pembahasan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Jatim, nilai yang disepakati menjadi Rp100 miliar.

Menurut dia, tambahan modal diperlukan karena kapasitas penjaminan Jamkrida saat ini sudah mendekati batas maksimal sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Untung menyebutkan, dengan modal yang ada saat ini, Jamkrida Jatim memiliki kemampuan penjaminan kredit hingga sekitar Rp9 triliun. Sementara realisasi penjaminan telah mencapai sekitar Rp8,2 triliun.

“Artinya operasional masih berjalan, tetapi ruang untuk ekspansi sudah semakin terbatas sehingga membutuhkan tambahan penyertaan modal,” katanya.

Untung menjelaskan, tambahan penyertaan modal Rp100 miliar tersebut berpotensi meningkatkan kapasitas penjaminan hingga sekitar Rp4 triliun dengan mengacu pada ketentuan rasio penjaminan yang berlaku.

Dampaknya, kata dia, akan langsung dirasakan oleh sektor UMKM. Saat ini rata-rata kredit UMKM yang dijamin Jamkrida Jatim berada di kisaran Rp37,5 juta per pelaku usaha.

“Dengan tambahan modal Rp100 miliar, diperkirakan Jamkrida dapat memperluas jangkauan penjaminan kepada sekitar 106 ribu UMKM,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan penyertaan modal dasar PT Jamkrida Jatim sebesar Rp600 miliar, dan saat ini terpenuhi Rp180 miliar hingga muncul usulan penambahan penyertaan modal Rp100miliar.

Penambahan penyertaan modal Jamkrida Jatim menjadi bagian dari upaya penguatan peran badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui akses pembiayaan bagi sektor produktif.

Pewarta: Willi Irawan/Faizal Falakki
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel hari ini, Selasa (30/6/2026), menyetujui untuk membagikan dividen sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham.

Dalam keterangan resminya, MTEL menuturkan dividen ini setara dengan 98% dari laba bersih perseroan.

“Para pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp2,08 triliun atau Rp25,6 per saham, setara dengan 98% dari laba bersih Perseroan,” ujar manajemen MTEL, Selasa (30/6/2026).

Manajemen mengungkapkan payout ratio tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di industri dan merupakan tahun kedua berturut-turut Mitratel membagikan dividen dengan payout ratio sebesar 98%.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko mengatakan kinerja tahun 2025 mencerminkan kekuatan fundamental bisnis Mitratel sekaligus menjadi landasan bagi fase pertumbuhan berikutnya.

“Kami terus menjaga keseimbangan antara penciptaan nilai bagi pemegang saham melalui dividen yang konsisten, investasi pada peluang pertumbuhan baru, dan transformasi menuju Next-Generation Tower Company. Dengan fondasi tersebut, kami optimistis dapat terus memperkuat kepemimpinan Mitratel sebagai perusahaan infrastruktur digital terdepan di Indonesia dan Asia Tenggara,” ujar Theodorus.

Sepanjang tahun buku 2025, Mitratel membukukan pendapatan sebesar Rp9,53 triliun, EBITDA sebesar Rp7,83 triliun, serta laba bersih sebesar Rp2,12 triliun, didukung model bisnis berbasis recurring revenue, profitabilitas yang tinggi, dan arus kas operasional yang kuat.

MTEL juga terus meningkatkan kualitas pertumbuhan melalui kenaikan tenancy ratio menjadi 1,57x, yang mencerminkan optimalisasi pemanfaatan aset, serta memperkuat bisnis fiber optik dengan penambahan 6.160 km jaringan secara organik sehingga total jaringan mencapai 57.199 km.

Sejalan dengan ekspansi tersebut, Fiber Billable Length meningkat menjadi 70.618 km, mendorong pertumbuhan pendapatan segmen fiber optik sebesar 18,1% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dengan portofolio lebih dari 40.000 menara telekomunikasi dan jaringan fiber optik yang terus berkembang, MTEL semakin memperkokoh posisinya sebagai pemimpin infrastruktur telekomunikasi digital di Indonesia sekaligus menjadi fondasi utama dalam mendukung percepatan transformasi digital nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

KOMPAS.com-Sebanyak tujuh badan usaha milik negara (BUMN) di sektor logistik resmi memulai proses konsolidasi melalui penandatanganan Shareholder Agreement (SHA) dan Akta Penggabungan Konsolidasi di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Ketua Steering Committee PMO Konsolidasi BUMN Logistik Daud Joseph mengatakan PT Multi Terminal Indonesia ditetapkan sebagai entitas yang bertahan atau surviving entity selama proses transisi.

"Jadi namanya adalah surviving entity atau satu entitas yang bertahan. Jadi, surviving entity yang akan bertahan adalah PT Multiterminal Indonesia," kata Daud.

Tujuh perusahaan yang bergabung dalam konsolidasi tersebut terdiri atas Pelindo Sinergi Lokaseva Multiterminal Indonesia, Pelindo Sinergi Lokaseva Prima Indonesia Logistik, Pos Logistics, Pelni Logistics, PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN), PT Varia Usaha Dharma Segara (VUDS), dan Krakatau Integrated Logistics.

Selama masa transisi, seluruh perusahaan akan menjalani proses integrasi di berbagai aspek, mulai dari operasional, hukum, keuangan, hingga tata kelola. Tahap tersebut menjadi persiapan sebelum proses transaksi akhir dilakukan.

Daud mengatakan konsolidasi ini menjadi langkah awal pembentukan ekosistem logistik nasional yang lebih terintegrasi. Program tersebut dijalankan Danantara Asset Management untuk meningkatkan efisiensi sektor logistik.

“Ini sesuai dengan visi dan misi dari pemerintah yang ingin terjadi adanya efektivitas dan efisiensi dari proses logistik yang ada di negara ini. Dari sisi BUMN, Danantara menginginkan agar tujuh perusahaan ini dapat menjadi satu dan hari ini sudah mulai dilaksanakan,” ujar Daud.

Daud, yang juga menjabat Direktur Utama PT Pos Indonesia, berharap penggabungan tersebut memberi manfaat langsung bagi sektor logistik nasional.

“Manfaat yang kita harapkan bersama sebagai bangsa, di mana perusahaan logistik yang terkonsolidasi dapat memiliki semua fitur yang dibutuhkan, sehingga dengan satu entitas saja dapat melaksanakan berbagai fungsi logistik,” kata Daud.

“Dari situlah akan terjadi (efisiensi), ada harga yang lebih efisien, karena tidak lagi multi perusahaan,” ujarnya menambahkan.