Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan percepatan tanam menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi perubahan iklim, khususnya ancaman El Nino, guna menjaga stabilitas produksi dan ketahanan pangan nasional.

"Percepatan tanam menjadi langkah strategis pemerintah untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim, terutama ancaman El Nino yang berpotensi mengganggu produksi pangan," kata Wamentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Sudaryono menekankan hal itu saat memimpin Gerakan Tanam Padi Serentak yang dilaksanakan di 16 provinsi yang dipusatkan di lokasi Cetak Sawah Rakyat (CSR) di Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar mendorong percepatan pemanfaatan lahan CSR di Provinsi Jambi agar segera produktif, dengan target 5.000 hektare lahan dapat langsung masuk siklus tanam.

Ia juga mengajak seluruh pemerintah daerah untuk bergerak cepat meningkatkan produksi pangan pada sisa musim hujan.

“Sekarang momen yang tepat. Mumpung masih ada hujan, kita percepat tanam. Kalau tanam lebih cepat, panen juga lebih cepat. Semakin banyak yang ditanam, semakin besar hasil panen kita,” tutur Sudaryono.

Menurutnya, kunci keberhasilan CSR bukan hanya pada pencetakan lahan, tetapi memastikan lahan tersebut langsung dimanfaatkan. Karena itu, Kementerian Pertanian menurunkan penyuluh, Brigade Pangan, serta dukungan alat dan mesin pertanian agar proses tanam berjalan cepat dan efisien.

Di lapangan, tambah Sudaryono, percepatan tanam dilakukan secara serempak dengan memanfaatkan mekanisasi seperti rice transplanter dan drone. Pendekatan itu menjadi bagian dari modernisasi pertanian sekaligus menjawab tantangan keterbatasan tenaga kerja.

Wamentan Sudaryono yang juga Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) menegaskan pemanfaatan alat dan mesin pertanian harus dimaksimalkan agar proses tanam lebih cepat dan efisien.

"Dengan dukungan penyuluh serta keterlibatan petani dan Brigade Pangan, kita pastikan lahan yang sudah dicetak bisa segera ditanami dan memberikan hasil nyata,” bebernya.

Selain itu, pemerintah juga memaksimalkan dukungan sumber daya air guna menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino. Seluruh sumber air diidentifikasi dan dimanfaatkan untuk memastikan keberlanjutan pertanaman di lahan CSR.

“Kita identifikasi sumber air, siapkan pompa, sumur bor, dan manfaatkan air sungai agar lahan yang sudah dicetak tetap bisa ditanami,” ujarnya.

Ia menegaskan pemanfaatan waktu tanam menjadi faktor penting dalam menjaga produksi.

“Benih bisa kita bantu, pupuk bisa kita sediakan. Tapi air dan hujan tidak bisa kita datangkan. Jadi manfaatkan waktu yang ada untuk segera tanam,” tegasnya.

Sudaryono juga membuka ruang bagi petani dan pemerintah daerah untuk menyampaikan kebutuhan di lapangan, mulai dari benih hingga alat dan mesin pertanian, guna memastikan proses tanam berjalan optimal.

Dalam kegiatan tersebut, Wamentan bersama para petani dan generasi muda yang tergabung dalam ‘Brigade Pangan’ melakukan penanaman massal menggunakan teknologi pertanian modern, seperti alat rice transplanter hingga drone penabur benih/pupuk.

Menurutnya, penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) penting untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses tanam.

“Pemanfaatan alat dan mesin pertanian harus dimaksimalkan agar proses tanam lebih cepat dan efisien. Dengan dukungan penyuluh serta keterlibatan petani dan Brigade Pangan, kita pastikan lahan yang sudah dicetak bisa segera ditanami dan memberikan hasil nyata,” kata Sudaryono.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

juga memberikan sinyal pasar yang kuat dengan menjadikan pemerintah sebagai 'early adopter' bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkuat peran early adopter atau pengguna awal guna mendorong pertumbuhan pasar kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di Indonesia.

Strategi ini dinilai penting untuk menciptakan permintaan yang stabil sekaligus mempercepat pengembangan industri kendaraan listrik nasional dari sisi hulu hingga hilir.

“Pemerintah serius membangun industri kendaraan listrik nasional secara menyeluruh. Kami tidak hanya mendorong sisi produksi, tetapi juga memberikan sinyal pasar yang kuat dengan menjadikan pemerintah sebagai early adopter bagi kendaraan listrik produksi dalam negeri,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data Kemenperin, pasar industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di Indonesia tercatat mengalami pertumbuhan eksponensial, dengan tingkat Compound Annual Growth Rate (CAGR) lebih dari 140 persen dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, pangsa pasar kendaraan berbasis listrik juga terus meningkat. Pada tahun 2025, market share kendaraan listrik telah mencapai 21,71 persen, yang terdiri dari battery electric vehicle (BEV) sebesar 12,93 persen, hybrid electric vehicle (HEV) sebesar 8,13 persen, dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) sebesar 0,65 persen.

Dari sisi produksi, kontribusi kendaraan berbasis listrik terhadap total produksi nasional juga menunjukkan tren positif, dengan capaian sebesar 11,1 persen pada tahun 2025.

Capaian tersebut menurutnya akan terus meningkat pada tahun 2026 seiring mulai beroperasinya sejumlah pabrikan baru yang mengikuti program insentif kendaraan listrik dalam kondisi completely built-up (CBU).

Lebih lanjut, penguatan industri kendaraan listrik nasional juga didukung oleh ekosistem yang semakin terintegrasi, mulai dari industri hulu hingga hilir. Indonesia menurutnya, telah memiliki rantai pasok baterai kendaraan listrik yang mencakup proses refinery, produksi sel baterai, hingga pengolahan ulang (recycling).

“Pemerintah juga terus memperkuat regulasi guna memberikan kepastian usaha bagi pelaku industri sekaligus mendorong adopsi kendaraan listrik di masyarakat," katanya.

Menurut dia, Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta pun menjadi faktor kunci dalam mempercepat pengembangan industri ini.

Sejumlah produsen global dan nasional telah menunjukkan komitmennya dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia, di antaranya Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, SGMW Motors Indonesia, serta Industri Baterai Indonesia.

Kehadiran para pelaku industri ini menjadi bukti nyata bahwa Indonesia semakin dipercaya sebagai basis produksi kendaraan listrik di kawasan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan perusahaan untuk memproduksi mobil listrik nasional sebagai bagian dari penguatan ekosistem kendaraan listrik.

Langkah ini diharapkan dapat memperluas segmen pasar sekaligus mempercepat terwujudnya target produksi massal kendaraan listrik nasional yang ditargetkan hadir pada 2028.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan gagasan mengenai potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam memanfaatkan jalur perdagangan strategis dunia. Ia menyoroti posisi Selat Malaka yang selama ini belum dioptimalkan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi negara, berbeda dengan skema yang diterapkan di wilayah lain seperti Selat Hormuz oleh Iran.

Purbaya menekankan, bahwa Indonesia harus menyadari kekuatan posisinya dalam peta perdagangan dan energi global sebagaimana arahan yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Dan seperti arahan presiden, Indonesia ini bukan negara pinggiran, kita ada di jalur strategis perdagangan dan energi dunia,” kata Purbaya dalam acara Simposium PT SMI di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lewati Selat Hormuz Wajib Bayar Iran Pakai Bitcoin, Bagaimana Nasib Kapal Tanker RI?



Menurut Purbaya, jika skema pengenaan biaya atau charge diterapkan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka, hal tersebut dapat menjadi sumber pemasukan baru yang signifikan. Skema ini diusulkan untuk dibagi secara adil di antara tiga negara pantai, yakni Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Purbaya mengilustrasikan pembagian pendapatan tersebut dapat disesuaikan secara proporsional berdasarkan panjang wilayah perairan masing-masing negara di sepanjang selat tersebut, di mana Indonesia dan Malaysia secara geografis memiliki cakupan area yang lebih luas dibandingkan Singapura.

“Kapal lewat Selat Malaka gak kita charge ya, sekarang Iran meng-charge kapal lewat Selat Hormuz, kalau kita bagi tiga Indonesia, Malaysia, Singapura, lumayan kan,” ujar Purbaya.

Meskipun secara teoritis potensi pendapatannya sangat besar, Purbaya menegaskan, bahwa Indonesia tetap menjunjung tinggi prinsip kelancaran perdagangan internasional.

Ia menyatakan bahwa wacana tersebut lebih merupakan refleksi atas posisi tawar Indonesia yang besar, namun pemerintah tidak berniat menjadikan pengenaan biaya di jalur internasional sebagai alat utama penambah pundi-pundi negara.

Menkeu menutup penjelasannya dengan menegaskan bahwa meski secara logika ekonomi hal tersebut memungkinkan, Indonesia tidak secara aktif mengejar implementasi kebijakan semacam itu saat ini.

“Kalau bisa seperti itu, tapi kan enggak begitu,” tutur Purbaya singkat.

JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi mengatakan segera membuat aturan turunan Undang-Undang (UU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang baru saja disahkan. Arifah mengungkapkan bahwa aturan detail soal UU PPRT ini akan dimuat dalam aturan turunan, termasuk pengaturan soal upah, cuti, hingga jam kerja pekerja rumah tangga (PRT).

“Memang dalam undang-undang ini belum secara detil, karena masih akan dibahas kalau tidak salah masih ada waktu 45 hari untuk menetapkan aturan-aturan turunan dari UU PPRT ini. Misalkan upah, ini apakah akan disesuaikan dengan daerah masing-masing, dan lain sebagainya,” kata Arifah di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Lebih lanjut, Arifah mengatakan aturan turunan UU PPRT akan dibuat dalam peraturan pemerintah. Dia pun mengapresiasi kehadiran UU PPRT yang telah diundangkan oleh DPR pada 21 April 2026.

Dia menganggap UU PPRT ini sebagai hadiah yang paling membahagiakan dalam peringatan Hari Kartini tahun ini. “Prosesnya sudah cukup sangat panjang, kalau tidak salah sudah 24 tahun UU ini diperjuangkan oleh teman-teman aktivis,” ujarnya.

Arifah menyebut UU PPRT ini dirancang untuk sejalan dengan mandat internasional dalam memberikan perlindungan bagi PRT. Dia mengungkapkan bahwa turunan dari UU PPRT akan mengatur hak dasar dari pekerja rumah tangga seperti upah yang layak, jam kerja yang wajar, hak libur atau cuti, mendapatkan makanan sehat, serta jaminan sosial.

“Berhak atas perlakukan yang menusiawi bebas dari kekerasan, dan perlindungan hukum,” lanjut dia.

Arifah pun mengatakan bahwa UU PPRT ini bukan hanya melindungi PRT saja, tetapi juga melindungi pemberi kerjanya. Lewat UU PPRT, pekerja rumah tangga akan dianggap sebagai pekerja. “Jadi tidak ada istilah majikan dan pembantu, istilah yang dipakai sekarang adalah pekerja rumah tangga dan pemberi pekerja rumah tangga,” tuturnya.

Poin lain dalam aturan ini, lanjut Arifah, terkait pelibatan masyarakat sekitar, khususnya RT dan RW. Dengan demikian, jika ada persoalan terkait dengan pekerja rumah tangga bisa ditangani oleh lingkup RT atau RW.

“Karena di situ akan diatur ketika sebuah rumah atau sebuah keluarga mempekerjakan PRT maka wajib dilaporkan ke RT setempat, namanya siapa, usianya berapa, kemudian apa yang menjadi kesepakatan antara PRT dan pemberi kerja PRT,” pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta. Melalui kebijakan ini, sekolah swasta di Ibu Kota bisa menyelenggarakan pendidikan secara gratis dengan bantuan pembiayaan dari Pemprov DKI Jakarta.

Dikutip melalui instagram, @disdikdki, kebijakan ini menyasar sekolah swasta mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi warga Jakarta.

"Tahun 2026 terdapat 103 Sekolah Swasta Gratis yang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA/SMK dan SLB yang tersebar di 5 wilayah Kota Administrasi," tulis @disdikdki, Rabu (22/4/2026).

Dari unggahan tersebut, Jakarta Barat terdapat 20 sekolah swasta gratis, sedangkan di Jakarta Pusat ada 18 sekolah swasta gratis. Selanjutnya di Jakarta Selatan terdapat 22 sekolah swasta gratis, Jakarta Timur 23 sekolah swasta gratis dan Jakarta Utara 20 sekolah swasta gratis.

Jakarta Barat

A. Jenjang SMP

1. SMP Muhammadiyah 32

2. SMP Al Inayah

3. SMP Al Hasanah

4. SMP Cindera Mata Indah

5. SMP Garuda

6. SMP Melania I

7. SMP Kembangan

B. Jenjang SMA/SMK

8. SMA Lamaholot

9. SMAS Budi Murni 2

10. SMAS YP BDN

11. SMKS Citra Utama

12. SMKS Maarif Jakarta

13. SMKS Permata Bunda

14. SMKS Benteng Gading Jakarta

15. SMKS Prima Wisata

16. SMKS Al Hamidiyah

17. SMKS Kebon Jeruk Jakarta

C. Jenjang SLB

18. SLB B-C Alfiany

19. SLB C Bina Insan Kamil

20. SLB B-C Kasih Bunda

Jakarta Pusat

A. Jenjang SMP

1. SMP Triwibawa

2. SMP Trisula Perwari 2

3. SMP At-Taqwa

4. SMP Strada Pelita Pejompongan

5. SMP Islam Al-Ihsan

6. SMP Paskalis 1

7. SMP Islam Meranti

8. SMP YWPM

9. SMP PSKD 1

10. SMP Muhammadiyah 16

B. Jenjang SMA/SMK

11. SMAS At Taqwa Jakarta

12. SMAS Taman Madya I Jakarta

13. SMKS YP IPPI Petojo

14. SMKS At Taqwa Jakarta

15. SMKS Taman Siswa 2

16. SMKS Katolik Sint Joseph

17. SMKS Al-Ihsan

C. Jenjang SLB

18. SLB BC Harapan Ibu

Jakarta Selatan

A. Jenjang SD

1. SD Bhakti Luhur

B. Jenjang SMP

2. SMP Trisula Perwari I Jakarta

3. SMP Yayasan Pendidikan Mulia

4. SMP Teladan

5. SMP Plus Khadijah Islamic School

6. SMP Putra Satria

7. SMP Al Falah

8. SMP Perguruan Rakyat 02

9. SMP Islam Terpadu Arrahman

10. SMP PSKD IV Bulungan

11. SMP Yapimda Jakarta

C. Jenjang SMA/SMK

12. SMA Plus Khadijah Islamic School

13. SMKS PGRI 15 Jakarta

14. SMKS YPK-Kesatuan

15. SMKS Cyber Media

16. SMKS Bina Putra Jakarta

17. SMK Gapura Merah Putih

18. SMK Jagakarsa

D. Jenjang SLB

19. SLB Khrisna Murti

20. SLB B-C Sumber Budi

21. SLB C Bhakti Luhur

22. SLB Autis Mutiara

Jakarta Timur

A. Jenjang SMP

1. SMP Al Washliyah

2. SMP Pembangunan

3. SMP Taman Harapan

4. SMP YASPIA

5. SMP Era Pembangunan Umat

B. Jenjang SMA/SMK

6. SMA Budi Mulia Utama

7. SMA Teladan 1 Jakarta

8. SMAS Wijaya Kusuma

9. SMAS Muhammadiyah 12 Jakarta

10. SMKS Cahaya Sakti Jakarta

11. SMKS Laboratorium Jakarta

12. SMKS Bina Medika Jakarta

13. SMKS Cipta Karya Jakarta

14. SMK Bina Nusa Mandiri

15. SMK PGRI 16 Jakarta

C. Jenjang SLB

16. SLB A & A+ (Ganda) Elsafan

17. SLB C Sinar Kasih

18. SLB Karya Mulya

19. SLB B-C Bina Karya Insani

20. SLB BC Abdi Pratama

21. SLB C Surya Wiyata

22. SLB C Frobel Montessori

23. SLB B-C As-Syafiiyah

Jakarta Utara

A. Jenjang SD

1. SDS Bina Pusaka

B. Jenjang SMP

2. SMP Jayakarta

3. SMP Darul Maarif

4. SMP Sejahtera

5. SMP YAKPI I DKI Jaya

6. SMP Plus Al-Fudhola

7. SMP Tugu Bhakti

8. SMP Al-Irsyad Al-Islamiyyah

9. SMP Sari Putra

10. SMP Fatahilah Jaya

C. Jenjang SMA/SMK

11. SMAS Gita Kirti 2

12. SMAS Katolik Diakonia Jakarta

13. SMAS Bunga Hati Bangsa

14. SMAS Al Khairiyah Jakarta

15. SMKS Raudhatul Jannatunnaim

16. SMKS Al-Khairiyah Bahari

17. SMKS Sari Putra

18. SMKS Fajar Indah

19. SMK Al-Muttaqin

D. Jenjang SLB

20. SLB B-C Cahaya Jaya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap perubahan skema pajak untuk mobil listrik (Electric vehicle/EV) dalam regulasi terbaru tidak mengganggu penjualan yang berimbas pada produksi EV nasional.

Regulasi anyar yang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan besaran pajak kendaraan, termasuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB) atau battery electric vehicle (BEV).

"Mudah-mudahan kenaikan ini tidak berimplikasi besar pada penjualan yang nanti akhirnya berujung pada produksi mobil listrik di Indonesia," kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Setia Diarta dalam diskusi di Jakarta, Rabu.

Dijelaskan dia, tren adopsi kendaraan listrik di Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan dan mulai memasuki fase pertumbuhan dengan market share hingga 15 persen.

Ia menjelaskan, adanya perubahan kebijakan terkait pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpotensi menambah biaya operasional kendaraan listrik.

“Satu hal yang saya harus kami pastikan, ini dampaknya adalah total biaya kepemilikan itu pastinya akan naik. Total kepemilikan biaya ini akan naik, ya ini yang tadinya sudah tidak ada PKB atau BBNKB setiap tahun ini kan akan ada. Dan ini akan menambah operasional ke depannya," katanya.

Kemenperin berharap, penyesuaian kebijakan tersebut tidak mengganggu minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik. Stabilitas permintaan dinilai krusial agar tidak berdampak pada kinerja industri, termasuk produksi dalam negeri.

"Tapi yang ini kita harapkan tetap akan stabil karena memang fasilitas ini memang sudah dinikmati oleh kendaraan listrik selama beberapa tahun," katanya.

Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai dapat menjadi faktor pendorong pergeseran preferensi konsumen ke kendaraan listrik, meski arah pasar tetap bergantung pada keputusan konsumen.

“Tentu saja adopsi dari transisi kendaraan dari ICE (Internal Combustion Engine) ke listrik ini masih tetap ke arah target kita," ucapnya.

Adapun langkah yang dilakukan ke depan, Kemenperin masih menunggu keputusan final pemerintah mengenai skema insentif pajak kendaraan listrik. Meski begitu, pihaknya berharap dukungan nonfiskal tetap diberikan guna menjaga keberlanjutan industri.

“Minimal fasilitas nonfiskal masih bisa dinikmati untuk kendaraan listrik," katanya.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Konten BONGKAR kembali menghadirkan obrolan santai yang tak terduga antara Azia Riza dan bintang tamunya, Anggis Devaki. Dalam episode kali ini, percakapan yang awalnya ringan justru berubah menjadi momen mengejutkan saat Anggis membagikan cerita masa kecilnya yang cukup unik.

Di tengah perbincangan, Anggis secara santai mengaku bahwa dirinya dulu memiliki kebiasaan tidak biasa, yakni mengambil sendal milik tamu yang datang ke rumahnya. Bukan sekadar iseng, kebiasaan tersebut bahkan dilakukan berulang hingga menjadi semacam “koleksi pribadi”.

Pengakuan ini langsung membuat Azia terkejut sekaligus tidak percaya dengan cerita tersebut. Dengan gaya khasnya, Azia mencoba menggali lebih dalam alasan di balik kebiasaan tersebut, yang justru membuat suasana semakin cair dan penuh tawa.

Anggis pun menjelaskan bahwa ia hanya mengambil satu sisi sendal, bukan sepasang, sehingga sering membuat orang lain kebingungan saat hendak pulang. Momen ini menjadi salah satu bagian paling menarik dalam episode tersebut karena terdengar absurd namun diceritakan dengan santai.

Tak hanya berhenti di situ, percakapan juga berkembang ke berbagai topik lain, mulai dari perjalanan karier Anggis di dunia musik hingga pengalaman pribadinya yang lain. Interaksi keduanya terasa natural tanpa batasan, membuat penonton seolah ikut berada dalam obrolan tersebut.

Melalui konsep sederhana berupa percakapan, BONGKAR kembali membuktikan bahwa cerita personal yang dikemas dengan jujur dan ringan bisa menjadi daya tarik tersendiri.

Saksikan keseruannya hanya di YouTube @aziarizza.

Untuk MT II ini, stok pupuk bersubsidi kami pastikan dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan petani

Majalengka (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, memastikan stok pupuk bersubsidi di daerahnya dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan petani saat melaksanakan musim tanam (MT) II pada 2026.

Kepala DKP3 Kabupaten Majalengka Gatot Sulaeman di Majalengka, Rabu, mengatakan ketersediaan pupuk tersebut telah disiapkan sesuai alokasi yang ditetapkan untuk tahun ini.

Ia menyebutkan alokasi pupuk bersubsidi di Kabupaten Majalengka meliputi Urea sebanyak 36,4 juta kilogram, NPK 28,514 juta kilogram, pupuk organik 56 ribu kilogram, serta ZA 354 ribu kilogram.

“Untuk MT II ini, stok pupuk bersubsidi kami pastikan dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan petani,” katanya.

Menurut Gatot, jumlah tersebut dinilai mencukupi untuk kebutuhan petani selama MT II sehingga distribusi pupuk diharapkan berjalan lancar.

Selain memastikan ketersediaan pupuk, pihaknya juga mengimbau petani agar mempercepat proses tanam guna mengantisipasi potensi kemarau panjang.

Ia mengatakan hal itu mengacu pada prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih lama.

“Sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan air, kami bersama BBWS juga telah koordinasi untuk mengantisipasinya,” kata Gatot.

Ia menyampaikan pula pemerintah daerah juga telah menyalurkan bantuan dari Kementerian Pertanian (Kementan), berupa pompa air kepada kelompok tani.

DKP3 pun berkoordinasi dengan tim kerja penyuluh pertanian di Majalengka, untuk memberikan pendampingan selama musim tanam berlangsung.

“Pendampingan tersebut diharapkan membantu petani dalam mengelola pola tanam dan penggunaan pupuk secara optimal,” ucap dia.

Sebelumnya, pihaknya mencatat produksi padi dari hasil panen petani di Majalengka sudah mencapai 204.261 ton gabah dari luas panen sekitar 31.253 hektare pada Januari hingga Maret 2026.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Produk gula kelapa organik yang diekspor tidak hanya mencerminkan keunggulan komoditas berbasis sumber daya lokal, tetapi juga menunjukkan bahwa usaha menengah Indonesia mampu memenuhi standar kualitas global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Swiss Import Promotion Programme (Sippo) melepas ekspor 24 ton gula kelapa organik dan gula kelapa cair natural hasil produksi UMKM ke Ghana.

Ekspor ini difasilitasi melalui buyer internasional asal Swiss, dengan nilai mencapai 63.400 dolar AS atau setara Rp1,1 miliar. Pelepasan ekspor dilakukan di Semarang pada Selasa (21/4).

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, menegaskan bahwa ekspor gula kelapa ini merupakan hasil nyata dari Selling Mission Eropa 2025 yang diinisiasi Kementerian UMKM bersama Sippo.

“Produk gula kelapa organik yang diekspor tidak hanya mencerminkan keunggulan komoditas berbasis sumber daya lokal, tetapi juga menunjukkan bahwa usaha menengah Indonesia mampu memenuhi standar kualitas global, mulai dari aspek keberlanjutan, keamanan pangan, hingga konsistensi pasokan,” ujarnya.

Dalam pelepasan ekspor ini, Sippo Indonesia berperan sebagai fasilitator utama yang memastikan produk UMKM memenuhi standar internasional melalui kurasi, pendampingan, serta business matching dengan buyer global.

Sippo juga mendukung Kementerian UMKM dalam memperluas akses pasar nontradisional, termasuk Afrika, dengan menyediakan riset pasar dan jejaring importir yang relevan.

Asisten Deputi Perluasan Pasar Usaha Menengah Harun menambahkan bahwa capaian ini menjadi bukti konkret efektivitas fasilitasi pemerintah dalam mendorong UMKM naik kelas dan menembus pasar internasional.

“Sinergi dengan Sippo dan mitra internasional lainnya akan terus diperkuat untuk membuka lebih banyak peluang ekspor sekaligus memperluas akses pasar bagi pengusaha UMKM Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Export Promotion Manager Sippo Indonesia Andina Auria Dwi Putri mengapresiasi kolaborasi dengan Kementerian UMKM yang konsisten memastikan importir Swiss mendapatkan akses kepada pemasok berkualitas tinggi sesuai kebutuhan pasar.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Orang tua perlu meningkatkan kualitas pola asuh anak yang menghormati hak dan kebutuhan anak dengan pendekatan gentle parenting. Gentle parenting muncul sebagai respons atas kebutuhan pengasuhan yang lebih sadar dan berpihak pada pemenuhan hak anak.

Praktisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Ester Terviana menyoroti realita orang tua yang sebagian besar tidak ingin memarahi anaknya. Namun, kerapkali orang tua belum mengetahui kiat membuat anak disiplin tanpa teriak atau marah. Sebagai contoh, hampir sebagian besar orang tua terkesan mengancam pada anak. Misalnya, “kalau tidak nurut mama marah!', “kalau gak nurut, mama pergi”. Bangun Generasi Tangguh, Ini Pola Asuh Tepat untuk Anak-anak Digital

“Realitas kegalauan itu kerap dijumpai para orang tua. Kenapa anakku tidak mau belajar?, kenapa anakku main terus?, kenapa anakku tidak patuh?, kapan anakku bisa baca?” kata Ester di Jakarta, Rabu (22/4/2026).

Kajian yang dilakukan Ester menemukan dua pola asuh anak yang selama ini dilakukan orang tua, yakni parenting keras (marah, teriak); dan parenting terlalu memanjakan. “Dampak parenting keras, bahwa anak patuh karena takut, anak mudah melawan saat besar, anak sulit mengontrol emosi, anak tidak berani mengungkapkan perasaannya, serta anak tidak mempercayai orang tua,” ungkapnya.

Menurut Ester, dampak orang tua terlalu memanjakan anak akan membuat anak menjadi pribadi yang kurang mandiri. Kemudian anak tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, anak bisa manipulatif karena terlalu sering dilindungi, dan kemampuan interaksi sosial anak menjadi buruk.

Oleh karena itu, diperlukan terobosan strategi mengasuh anak dengan tenang, tegas, konsisten dan penuh empati. Bahwa, prinsip gentle parenting adalah tenang sebelum mendidik, memahami emosi anak, tetap ada aturan, dan mengajarkan bukan menghukum. “Kebutuhan anak yang sebenarnya adalah anak butuh orang tua yang hangat, orang tua yang tegas, dan aturan yang konsisten,” terangnya.

Ester lantas memberikan 5 strategi gentle parenting untuk para orang tua. Pertama, orang tua turun ke level anak. “Dekati anak dan lihat matanya saat berbicara,” ujarnya.

Kedua, beri instruksi singkat 7-10 kata pada anak. Ketiga, beri pilihan terbatas dua pilihan dengan satu tujuan. Keempat, aturan jelas dan konsekuensi. Hal itu dilakukan dengan membuat kesepakatan keluarga. Dan, kelima, daily routine dan konsisten. “Rutinitas membuat anak lebih mudah disiplin,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Ester, orang tua juga penting untuk mengoreksi dirinya selama membersamai anak. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan orang tua. Sayang Anak, Ikutan Gerakan Ayah Mengambil Rapor ke Sekolah Yuk!

Pertama, apakah anak merasa dicintai? Pasalnya, anak akan mengingat saat dipeluk, didengarkan, dihargai. Oleh karena itu, perasaan dicintai memberi anak rasa aman, kepercayaan diri, keberanian menghadapi dunia. “Cinta orang tua adalah pondasi hidup anak,” tandasnya.

Kedua, cara orang tua berbicara kepada anak. Anak sangat mengingat kata-kata orang tua. Sebab, kata-kata bisa menjadi dorongan yang membangun atau luka yang membekas. Ketiga, apakah orang tua hadir dalam hidup anak. Anak tidak membutuhkan orang tua yang sempurna. “Anak membutuhkan orang tua yang hadir, memberi perhatian, dan meluangkan waktu,” tuturnya.

Bank Indonesia mencatat, plafon kredit yang belum digunakan atau kredit menganggur di perbankan mencapai Rp 2.527,46 triliun hingga Maret 2026. Adapun penyaluran kredit tercatat masih tumbuh satu digit atau sebesar 9,49% secara tahunan.

Gubernur Perry Warjiyo menjelaskan, kinerja kredit perbankan meningkat pada Maret 2026 dibandingkan bulan sebelumnnya yang mencapai 9,37%. Pertumbuhannya ditopang segmen kredit investasi yang naik 20,85%, diikuti kredit modal kerja sebesar 4,38%, serta kredit konsumsi yang tumbuh 5,88%.

"BI memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12% dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran," ujar Perry dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur di Jakarta, Rabu (22/9).

Menurut Perry, peluang ekspansi kredit masih terbuka lebar seiring optimalisasi fasilitas pinjaman yang belum dimanfaatkan.

Dia menjelaskan, dari sisi permintaan, peluang ekspansi kredit masih terbuka lebar, terutama melalui optimalisasi fasilitas pinjaman yang belum dimanfaatkan.

Dari sisi penawaran, industri perbankan dinilai memiliki kapasitas pembiayaan yang memadai. Hal ini tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) yang tinggi, yakni sebesar 27,85%, serta pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang tetap kuat di level 13,55%.

Selain itu, penyaluran kredit masih didukung oleh kebijakan perbankan yang relatif longgar dalam pemberian pinjaman (lending requirement). Meski demikian, terdapat kehati-hatian pada segmen kredit konsumsi dan UMKM, seiring masih tingginya risiko kredit di kedua sektor tersebut.

“Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen non-traditionalfunding, non-DPK, guna mendukung pencaruran kredit perbankan,” katanya.

Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan ketahanan perbankan nasional tetap kuat untuk memitigasi risiko dampak dari perang di Timur Tengah.

“Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang tetap rendah,” ungkapnya dalam agenda Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bulan April 2026 yang diadakan secara virtual, Jakarta, Rabu.

Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perbankan pada Februari 2026 tercatat tinggi sebesar 25,83 persen, yang disebut tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit.

Untuk rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) perbankan, secara agregat tetap rendah sebesar 2,17 persen (bruto) dan 0,83 persen (neto) pada Februari 2026.

Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan gejolak global dari perang Timur Tengah, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga.

“Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial dan sinergi kebijakan bersama KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka turut menjaga stabilitas sistem keuangan,” ujar Perry Warjiyo.

Dalam kesempatan tersebut, dia juga menyampaikan bahwa kredit perbankan pada Maret 2026 tumbuh sebesar 9,49 persen year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Februari 2026 sebesar 9,37 persen yoy.

Berdasarkan kelompok penggunaan, lanjutnya, perkembangan ini didukung oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang pada Maret 2026 masing-masing tumbuh sebesar 20,85 persen yoy, 4,38 persen yoy, dan 5,88 persen yoy.

Pihaknya memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen dipengaruhi oleh sisi permintaan dan penawaran.

Melihat dari sisi permintaan, pemanfaatan pembiayaan perbankan disebut masih dapat ditingkatkan, terutama dengan mengoptimalkan fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) yang masih cukup besar, yaitu mencapai Rp2.527,46 triliun atau 22,59 persen dari plafon kredit yang tersedia.

Adapun dari sisi penawaran, kapasitas pembiayaan bank tetap memadai, ditopang oleh rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 27,85 persen dan DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 13,55 persen yoy pada Maret 2026.

"Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat kapasitas pendanaan perbankan, termasuk pengembangan instrumen nontraditional funding (non-DPK) guna mendukung penyaluran kredit perbankan,” kata Gubernur BI.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026