Bisnis.com, GARUT — Dinas Perikanan dan Peternakan (Diskanak) Kabupaten Garut menurunkan 100 petugas pemeriksa hewan kurban untuk mengawasi kesehatan ternak dan kelayakan daging kurban di 42 kecamatan di Garut, Jawa Barat, menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Kepala Diskanak Garut, Dyah Savitri, mengatakan ratusan petugas tersebut akan disebar ke delapan wilayah unit pelaksana teknis (UPT) yang mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Garut.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, layak disembelih, serta aman dikonsumsi. Pemeriksaan juga difokuskan pada pengawasan higienitas selama proses penyembelihan hewan kurban.

"Petugas terdiri dari dokter hewan, paramedik veteriner, dan petugas teknis lapangan. Mereka akan melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan secara terpadu selama periode Iduladha," kata Dyah, Jumat (15/5/2026).

Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan terhadap hewan kurban yang dijual di lapak maupun pasar hewan. Pemeriksaan meliputi kondisi fisik ternak, kesehatan umum, hingga memastikan hewan tidak terindikasi penyakit menular.

Menurut Dyah, distribusi petugas ke seluruh kecamatan diperlukan karena wilayah Garut cukup luas dan menjadi salah satu daerah dengan aktivitas perdagangan hewan kurban yang tinggi menjelang Iduladha.

"Wilayah UPT kami ada delapan dan mencakup 42 kecamatan. Karena itu pengawasan dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat mendapatkan hewan kurban yang sehat dan memenuhi syarat," ujarnya.

Selain pemeriksaan sebelum penyembelihan atau ante mortem, Diskanak juga melakukan pengawasan setelah penyembelihan atau post mortem untuk memastikan daging yang dibagikan kepada masyarakat layak konsumsi.

Dyah mengatakan pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga keamanan pangan asal hewan sekaligus mencegah penyebaran penyakit ternak yang berpotensi muncul saat mobilitas hewan meningkat menjelang Iduladha.

Ia meminta masyarakat lebih teliti saat membeli hewan kurban dan memilih lapak penjualan resmi yang telah berada dalam pengawasan petugas kesehatan hewan.

"Masyarakat sebaiknya membeli hewan kurban di tempat yang sudah diperiksa petugas agar kesehatan ternaknya lebih terjamin,” kata Dyah.

Diskanak Garut juga menekankan pentingnya standar higienitas selama proses penyembelihan. Pengawasan tidak hanya difokuskan pada kondisi hewan, tetapi juga tata cara pemotongan, penanganan daging, hingga kebersihan lingkungan penyembelihan.

"Kami berharap masyarakat mendapatkan daging kurban yang benar-benar berkualitas, sehat, dan aman dikonsumsi,” ujar Dyah.

JAKARTA - Tim hukum Tifa and Roy’s Advocate (Troya) menilai gugatan warga negara atau citizen lawsuit (CLS) terhadap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya dapat mempengaruhi kelanjutan perkara dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Gugatan tersebut berangkat dari penanganan kasus dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi yang menjerat Roy Suryo.

Para penggugat menilai terdapat sejumlah kejanggalan dalam proses penanganan perkara oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Koordinator tim hukum Troya, Refly Harun, mengatakan gugatan tersebut diajukan oleh sembilan purnawirawan jenderal, enam kolonel, dan dua warga sipil terhadap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.

“Itu ada sembilan jenderal, enam kolonel, dua warga negara biasa, itu mengajukan gugatan kepada Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Metro Jaya,” kata Refly dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Menurut Refly, terdapat dua pokok persoalan dalam gugatan CLS tersebut. Pertama, terkait dugaan penyelundupan hukum melalui penerapan pasal-pasal yang dinilai tidak berkaitan dengan fakta perkara. Ia menyoroti penerapan Pasal 32 dan Pasal 35 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Yaitu terutama Pasal 32 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya 8 tahun dan kemudian Pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun,” kata Refly.

Poin kedua yang dipersoalkan dalam gugatan tersebut ialah penerimaan laporan dari pihak yang dianggap tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Refly juga menilai perkembangan perkara saat ini menunjukkan penyidik maupun jaksa penuntut umum belum mudah membawa kasus tersebut ke tahap P21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap. “Mudah-mudahan, karena baik penyidik maupun penuntut kelihatannya agak susah untuk menindaklanjuti kasus ini ke P21,” katanya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat CLS, Yasena, mengatakan gugatan warga negara tersebut diajukan sebagai bentuk koreksi terhadap manajemen penyidikan yang dinilai bermasalah. “Ini ada manajemen penyidikannya ini gimana sih, kok bisa penerapan pasal terhadap seorang peneliti yang ada dan ini merupakan aset publik yang saat ini kok dijadikan sebagai tersangka,” ujar Yasena.

Yasena mengatakan sidang lanjutan CLS dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin, 18 Mei 2026. “Insyaallah kami akan melanjutkan CLS ini atau Citizen Lawsuit itu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2026,” ujarnya.

JAKARTA - BYD Indonesia resmi mengguncang segmen mobil listrik kompak dengan merilis varian BYD Atto 1 STD seharga Rp199.000.000 pada 15 Mei 2026.

Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan pasar kendaraan listrik (EV) nasional yang pada kuartal keempat 2025 telah mencapai pangsa pasar sekitar 18%.

Dengan total penjualan BYD Atto 1 yang menembus lebih dari 22.500 unit sepanjang 2025, kehadiran varian baru ini menjadi strategi BYD untuk menyasar konsumen yang baru pertama kali beralih ke mobilitas elektrik namun tetap menginginkan teknologi modern.

“Melalui penyegaran BYD Atto 1 dan kehadiran varian baru STD, kami ingin menghadirkan solusi mobilitas listrik yang accessible dengan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen Indonesia," ujar Eagle Zhao, Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia.

Spesifikasi dan Fitur Unggulan New BYD Atto 1 2026

Penyegaran pada New Atto 1 tidak hanya sekadar penambahan varian, tetapi juga peningkatan estetika dan ergonomi kabin.

Perubahan paling mencolok yang kini hadir di seluruh varian adalah penggunaan electronic column shifter dan desain new center console yang membuat ruang interior terasa lebih luas serta modern.

1.⁠ ⁠Varian BYD Atto 1 STD (Terbaru)

Harga: Rp199.000.000.

Fitur Utama: Electronic column shifter, new center console, dan steering wheel tilt adjustment.

Eksterior: Velg 15 inci dengan wheel cover serta lampu halogen projector.

Interior & Hiburan: Layar infotainment 10,1 inci, kamera parkir belakang, serta pilihan warna Sprout Green, Apricity White, dan Cosmos Black dengan interior Black + Grey.

2.⁠ ⁠Varian BYD Atto 1 Dynamic

Varian menengah yang menawarkan kenyamanan lebih bagi pengemudi harian.

Harga: Rp205.000.000.

Fitur Tambahan: Electric folding mirror, pengaturan kursi pengemudi elektrik (6-way), dan sistem audio 4-speaker.

Ekosistem Pintar: Konektivitas 4G LTE, OTA remote upgrade, BYD App Cloud Services, serta akses menggunakan NFC Card Key & BYD Digital Key.

Keamanan: Layar sentuh 10,1 inci, dual-zone intelligent voice control, kamera belakang, radar belakang (3 titik), dan side curtain airbag.

3.⁠ ⁠Varian BYD Atto 1 Premium

Varian tertinggi dengan fitur kenyamanan dan keselamatan paling lengkap.

Harga: Rp245.000.000.

Fitur Eksklusif: Layar infotainment lebih besar (12,8 inci) dan fitur panoramic image untuk visibilitas 360 derajat.

Kelengkapan: Mempertahankan semua fitur varian Dynamic ditambah sistem pemantau tekanan ban (TPMS) serta kemudi tilt & telescopic.

Strategi BYD Menekan Dominasi City Car Konvensional

Secara data, penetrasi BYD di Indonesia sangat agresif. Hingga 30 November 2025, BYD telah menjual lebih dari 14,7 juta unit kendaraan energi baru secara global.

Menurut Luther Panjaitan, Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, antusiasme pasar didorong oleh efisiensi dan kemudahan penggunaan.

Kehadiran varian STD di bawah angka Rp200 juta diprediksi akan memperkuat posisi BYD di segmen city car yang selama ini didominasi mesin pembakaran internal (ICE).

Perbandingan New BYD ATTO 1 vs Generasi Sebelumnya

Perubahan pada model 2026 memberikan nilai lebih dibandingkan model tahun lalu, terutama pada sisi fungsionalitas interior:

Sistem Transmisi: Model lama menggunakan tuas transmisi konvensional di konsol tengah, sedangkan New ATTO 1 menggunakan electronic column shifter yang terletak di belakang kemudi.

Varian: Sebelumnya hanya tersedia varian Dynamic dan Premium, kini tersedia varian STD sebagai opsi termurah.

Interior: Konsol tengah baru pada model 2026 memberikan ruang penyimpanan yang lebih ergonomis dan bersih secara visual dibandingkan versi terdahulu.

Pertanyaan Terpopuler Mengenai BYD Atto 1 2026

Berapa harga mobil listrik BYD termurah di Indonesia?

Harga mobil listrik BYD termurah adalah varian BYD Atto 1 STD yang dibanderol Rp199.000.000 (OTR Jakarta per Mei 2026).

Apa perbedaan utama BYD Atto 1 STD dengan varian Premium?

Perbedaan utama terletak pada ukuran layar infotainment (10,1 inci vs 12,8 inci), ketiadaan fitur panoramic image pada varian STD, penggunaan velg 15 inci, dan lampu utama halogen.

Apakah BYD Atto 1 STD sudah memiliki fitur pintar?

Ya, varian STD tetap dilengkapi dengan electronic column shifter, kamera belakang, dan layar sentuh infotainment 10,1 inci untuk mendukung penggunaan harian.

Warna apa saja yang tersedia untuk BYD Atto 1 varian STD?

Tersedia tiga pilihan warna eksterior, yaitu Sprout Green, Apricity White, dan Cosmos Black dengan paduan interior Black + Grey.

Berapa total penjualan BYD Atto 1 di Indonesia?

Sepanjang tahun 2025, BYD ATTO 1 berhasil mencatatkan penjualan lebih dari 22.500 unit di seluruh Indonesia.

NEW YORK - Ford baru saja mengumumkan Ranger Plug-in Hybrid (PHEV) 2026 yang diperbarui di Australia, yang menampilkan beberapa perubahan penting pada jajaran produk, perlengkapan, dan harganya.

Sesuai rencana, Ford Ranger PHEV 2026 akan resmi tersedia di dealer-dealer Australia antara Juli dan September tahun ini, dan akan dijual bersamaan dengan Ranger diesel 2026.5 dan Ranger Raptor baru. Poin yang paling penting adalah Ford telah menambahkan versi XL standar baru untuk menggantikan XLT sebelumnya.

Harga awal Ford Ranger PHEV 2026 telah diturunkan menjadi AUD 59.000 (USD 42.500) dalam promosi peluncuran, jauh lebih rendah dari harga sebelumnya sebesar AUD 71.990 (USD 51.800), belum termasuk biaya pendaftaran.

Penetapan harga baru ini membuat Ranger PHEV lebih terjangkau dan lebih kompetitif secara langsung dengan banyak pesaing truk pikap hibrida di Australia. Terlepas dari harga yang lebih rendah, Ranger PHEV 2026 masih menerima beberapa peningkatan peralatan standar, seperti panel instrumen digital 12,4 inci di seluruh jajaran produk.

Namun, versi XL juga menghilangkan beberapa fitur, seperti kaca spion lipat otomatis, pijakan samping, dan sistem alarm anti-pencurian, untuk mengoptimalkan biaya. Pada versi Sport, Ford menambahkan kamera 360 derajat, bantuan pandangan belakang dengan Pro Trailer Backup Assist, dan warna cat Command Grey eksklusif.

Sementara itu, varian Wildtrak kelas atas mendapatkan peningkatan berupa lampu depan Matrix LED, sistem audio Bang & Olufsen 10 speaker, kursi depan berpemanas, dan warna cat Ignite Orange yang baru.

Dari segi desain, Ranger PHEV 2026 telah disempurnakan secara halus, mirip dengan versi diesel 2026.5, dengan banyak detail eksterior yang diubah menjadi warna hitam dan logo Ford yang baru.

Sistem penggerak hibrida plug-in tetap tidak berubah, menampilkan mesin bensin turbocharged 2,3L yang dipasangkan dengan motor listrik, menghasilkan total daya 278 tenaga kuda dan torsi maksimum 697 Nm.

Paket baterai lithium-ion 11,8 kWh memungkinkan truk pikap Ford Ranger PHEV 2026 yang baru untuk menempuh jarak hingga sekitar 49 km dalam mode listrik murni, sesuai dengan standar NEDC.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) memandang bahwa semakin mahalnya harga tiket pesawat imbas kenaikan biaya bahan bakar tambahan (fuel surcharge) penerbangan berisiko menekan kinerja industri pariwisata dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Asita Budijanto Ardiansjah menyampaikan bahwa kebijakan baru fuel surcharge yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KM 1041/2026 sejatinya telah dapat diprediksi di tengah situasi energi global yang tidak menentu. Namun, kebijakan tersebut cukup mengejutkan bagi pengusaha karena maskapai dapat mengenakan biaya tambahan hingga 50% dari harga tiket pesawat.

“Langkah pemerintah mensubsidi PPN sehingga kenaikan fuel surcharge bisa ditahan sampai maksimal 13% hanya berlangsung selama 2 bulan, selebihnya mungkin dilepas ke kondisi pasar,” kata Budijanto saat dihubungi Bisnis, Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut dapat dipastikan akan menyebabkan penurunan perjalanan udara domestik dalam beberapa waktu ke depan.

Budijanto menyebut masyarakat akan menahan perjalanan menggunakan transportasi udara, yang pada akhirnya menyebabkan penurunan kegiatan wisata domestik. Hal ini dapat terjadi terutama pada segmen pariwisata berkualitas yang mengedepankan pengalaman wisatawan.

“Ini akan merugikan industri wisata & melesetnya pencapaian target wisatawan nusantara di tengah kampanye BBWI [Bangga Berwisata di Indonesia],” ujarnya.

Oleh karena itu, pihaknya berharap agar harga minyak dunia termasuk avtur dapat segera melandai, sehingga biaya perjalanan wisatawan turut turun. Hal tersebut akan menjadi pendorong positif bagi pariwisata Tanah Air.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. KM 1041/2026 dalam menyikapi perkembangan avtur global yang mengalami kenaikan.

Dalam beleid tersebut, besaran fuel surcharge ditetapkan berdasarkan rata-rata harga avtur yang ditetapkan oleh penyedia bahan bakar penerbangan, dengan kisaran persentase 10% hingga 100% dari tarif batas atas dengan menyesuaikan fluktuasi harga avtur yang berlaku.

Menurut Kemenhub, penerapan fuel surcharge tersebut dapat diberlakukan oleh maskapai penerbangan mulai tanggal 13 Mei 2026.

“Badan Usaha Angkutan Udara niaga berjadwal dalam negeri dapat menerapkan biaya tambahan/fuel surcharge maksimal sebesar 50% dari tarif batas atas sesuai kelompok layanan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Xiaohongshu Business menggelar “Xiaohongshu Business x Singapore Outbound Tourism Forum 2026” di Singapura bersama Singapore Tourism Board. Forum tersebut mempertemukan pelaku industri budaya, pariwisata, dan pemasaran digital global untuk membahas perubahan tren wisata luar negeri yang kini semakin dipengaruhi preferensi gaya hidup dan pengalaman personal.

Perubahan tren tersebut juga terlihat di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan wisatawan Indonesia ke luar negeri mencapai sekitar 9,16 juta perjalanan sepanjang 2025, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Singapura menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan Indonesia dengan pangsa sekitar 13,4 persen dari total perjalanan wisata luar negeri masyarakat Indonesia.

Pola perjalanan wisata saat ini mengalami pergeseran. Wisatawan tidak lagi hanya berfokus mengunjungi destinasi populer, tetapi mulai mencari pengalaman yang relevan dengan minat pribadi, gaya hidup, dan kebutuhan emosional.

Berdasarkan data Xiaohongshu periode Januari–Desember 2025, jumlah pengguna aktif bulanan dari kalangan wisatawan luar negeri mencapai 130 juta orang. Lebih dari 90 persen pengguna aktif melakukan pencarian informasi wisata melalui platform tersebut.

General Manager Commercial Cross-border & Internet Industry Group Xiaohongshu Tim Zhang mengatakan tren blind box-style travel atau wisata dengan konsep destinasi kejutan semakin berkembang karena didorong kebutuhan pengalaman baru dan gaya hidup yang lebih personal.

Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda urban yang semakin mengandalkan media sosial dan konten kreator sebagai referensi utama dalam menentukan destinasi wisata, kuliner, hingga aktivitas lokal saat berlibur ke luar negeri.

Singapura Dinilai Diuntungkan Tren Wisata Baru

Regional Head Commercial Cross-border Asia & Middle East Xiaohongshu KWONG Dodo menjelaskan Singapura memiliki sejumlah keunggulan yang sesuai dengan tren wisata berbasis gaya hidup.

Selain rutin menggelar ajang olahraga internasional dan konser hiburan berskala besar, Singapura dinilai menawarkan gaya hidup perkotaan yang nyaman, aman, dan praktis bagi wisatawan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Faktor kedekatan geografis, konektivitas penerbangan, hingga kemudahan pembayaran digital lintasnegara melalui QRIS cross-border turut memperkuat daya tarik Singapura sebagai destinasi wisata utama.

Di sisi lain, tren wisata kesehatan premium, wisata keluarga, hingga pengalaman kuliner dan lifestyle juga terus berkembang di kalangan wisatawan Indonesia kelas menengah. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang ekonomi baru bagi sektor pariwisata internasional berbasis pengalaman.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembangunan Bus Rapid Transit Bandung Basin Metropolitan Area (BRT BBMA) yang menyerupai layanan transportasi umum Transjakarta terus berlangsung dan ditargetkan beroperasi pada 2027.

Ketua Project Implementation Unit (PIU) sekaligus Direktur Angkutan Jalan Ditjen Angkutan Darat Kemenhub Muiz Thohir menyampaikan kehadiran BRT diharapkan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi sehari-hari melalui pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses.

"Pembangunan BRT BBMA bukan sekadar pembangunan fisik halte maupun fasilitas koridor, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," paparnya dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Adapun untuk penyiapan operasional BRT BBMA pada 2027 mendatang, terdapat beberapa lokasi yang akan dibangun menjadi Depo. Yaitu depo Leuwipanjang yang dapat menampung sebanyak 20 unit bus dan Depo Cicaheum dengan kapasitas 59 bus.

Saat ini pekerjaan di Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum sedang berjalan.

Sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan BRT, seperti angkutan umum yang masih beroperasi di terminal Cicaheum dan juga masih terdapat pedagang di area terminal tersebut.

Kendati demikian, Pemerintah Kota Bandung menyatakan akan segera menyelesaikan beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga diharapkan progres penyiapan operasional BRT berjalan dengan lancar.

Muiz menyebut keberhasilan implementasi BRT BBMA juga sangat bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, maupun masyarakat pengguna layanan.

Mengutip halaman resmi Pemerintah Kota Bandung, total akan ada 232 titik halte yang tersebar di 22 kecamatan, sebagai bagian dari pengembangan transportasi BRT di kawasan Bandung.

Halte yang dibangun terdiri dari 172 bus pole (penanda halte), 80 small shelter, 4 big shelter di lokasi strategis seperti Stasiun Hall Bandung, Jalan Merdeka, Summarecon Mall Bandung, dan Stasiun Kiaracondong.

Saat ini, sekitar 27 titik sudah mulai dikerjakan, di antaranya di kawasan Soekarno-Hatta (sekitar Stadion GBLA), Dago, Wastukancana, BKR, Jalan Ramdan, dan Jalan Merdeka. Pembangunan halte BRT ditargetkan rampung pada akhir 2026.

Bisnis.com, MAKKAH — Terdapat perbedaan pandangan soal penyembelihan dam nusuk haji, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) menegaskan fatwa bahwa dam haji tamattu dan qiran harus disembelih di Tanah Haram, sementara itu Kementerian Haji dan Umrah memperbolehkan penyembelihan hewan untuk dam di Indonesia.

Musyrif Diny Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Buya Gusrijal mengatakan bahwa perbedaan fatwa terkait dam nusuk haji tidak perlu dipertentangkan karena masing-masing lahir dari proses ijtihad ulama.

"Sebenarnya dua fatwa ini boleh dikatakan tidak berhadapan secara penuh. Karena fatwa yang satu membolehkan [di Tanah Air], tidak mengharuskan. Yang satu lagi mengharuskan di Tanah Haram," ujar Gusrijal saat diwawancarai tim Media Center Haji (MCH) di Makkah, Jumat (15/5/2026).

MUI menetapkan keputusan terkait dam dalam Fatwa Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penyembelihan Hewan Dam atas Haji Tamattu di Luar Tanah Haram. Dalam fatwa itu disebutkan penyembelihan dam bagi jemaah haji tamattu maupun qiran harus dilakukan di Tanah Haram. Jika dilakukan di luar wilayah tersebut, maka hukumnya tidak sah.

Sementara itu, Kemenhaj membuka opsi penyembelihan dam dilakukan di Indonesia maupun di Arab Saudi. Pandangan yang membolehkan dam disembelih di Tanah Air juga sebelumnya dikeluarkan oleh Muhammadiyah.

Menurut Gusrijal, perbedaan pandangan fiqih merupakan hal lazim dalam tradisi hukum Islam dan tidak seharusnya membuat jemaah bingung ataupun saling menyalahkan.

“Manapun fatwa yang mereka pilih, itu adalah pilihan hati mereka. Mana yang membuat mereka tenang dan damai sesuai dengan guru yang memberikan fatwa kepada mereka. Itu sikap kita,” katanya.

Dia menegaskan tugas Musyrif Diny bukan menentukan fatwa mana yang harus diikuti jemaah, melainkan memastikan seluruh pilihan ibadah berjalan sesuai ketentuan dan aman bagi jemaah. Bagi jemaah yang memilih mengikuti fatwa MUI, penyembelihan dam harus dilakukan melalui lembaga Adahi yang ditunjuk resmi pemerintah Arab Saudi untuk menangani dam haji.

Sementara bagi jemaah yang memilih mengikuti fatwa penyembelihan dam di Tanah Air, pemerintah juga memastikan lembaga pengelola dam memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Dalam arti lembaga yang ditunjuk untuk menangani dam di tanah air benar-benar terpercaya dan prosesnya transparan,” ujarnya.

Gusrijal berharap tidak ada pihak yang membenturkan kedua pandangan tersebut karena sama-sama berangkat dari proses ijtihad ulama.

“Padahal posisinya keduanya sama-sama berijtihad. Dan kita tahu, ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang sama,” katanya.

Menurut dia, persoalan fiqih sebaiknya diserahkan kepada para ulama dan mujtahid yang memiliki otoritas dalam menetapkan hukum.

“Ini fatwa Majelis Ulama, siapa yang nyaman dengan itu, amalkan. Dan ini fatwa lembaga-lembaga keumatan lainnya, di situ ada di Indonesia, mereka juga selama ini telah berfatwa,” ujarnya.

Dam nusuk sendiri merupakan kewajiban bagi jemaah yang melaksanakan haji tamattu maupun qiran. Haji tamattu merupakan jenis haji yang paling banyak dipilih jemaah Indonesia karena dilakukan dengan umrah terlebih dahulu sebelum pelaksanaan puncak ibadah haji.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT BYD Motor Indonesia melakukan penyegaran pada lini kendaraan listrik kompak Atto 1 sekaligus menghadirkan varian baru bernama STD untuk pasar Indonesia. Langkah ini dilakukan di tengah pertumbuhan pasar kendaraan listrik nasional yang terus meningkat, khususnya pada segmen city car dan mobilitas perkotaan.

Penyegaran tersebut diumumkan BYD di Jakarta, Kamis (15/5/2026). Selain menambah fitur dan ubahan interior, BYD juga menghadirkan varian baru dengan harga lebih terjangkau guna memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao mengatakan, respons pasar terhadap Atto 1 sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia cukup tinggi. Sepanjang 2025, Atto 1 mencatat penjualan lebih dari 22.500 unit dan menjadi salah satu kendaraan listrik dengan penjualan tertinggi di Indonesia.

"Melalui penyegaran BYD ATTO 1 dan kehadiran varian baru STD, kami ingin menghadirkan solusi mobilitas listrik yang dapat diakses dengan pilihan yang lebih beragam bagi konsumen Indonesia,” kata Eagle dalam keterangan medianya, Jumat (15/5/2026)

Menurut BYD, pertumbuhan tersebut mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik berukuran kompak yang dinilai praktis dan sesuai untuk penggunaan sehari-hari di kawasan urban.

BYD menilai Atto 1 turut mendorong perkembangan pasar kendaraan listrik nasional, terutama pada segmen city car. Pada kuartal keempat 2025, pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia disebut telah mencapai sekitar 18 persen, dengan kontribusi signifikan datang dari model-model kompak.

Penyegaran pada New Atto 1 meliputi perubahan fitur dan desain interior. Seluruh varian kini menggunakan electronic column shifter dan center console baru yang diklaim membuat tampilan kabin lebih modern sekaligus meningkatkan ruang penyimpanan dan ergonomi interior.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertamina Patra Niaga menindaklanjuti informasi yang beredar di media sosial terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan mobil tangki BBM di wilayah Jambi. Saat ini, perusahaan melalui Regional Sumbagsel bersama PT Elnusa Petrofin selaku transportir telah melakukan verifikasi dan investigasi internal secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan aturan dan integritas distribusi energi, Awak Mobil Tangki (AMT) yang terlibat telah dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh perusahaan transportir dan kasusnya turut dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun menegaskan bahwa Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjaga integritas distribusi energi nasional dan tidak mentoleransi segala bentuk pelanggaran dalam rantai distribusi BBM.

“Pertamina Patra Niaga berkomitmen menjalankan distribusi BBM secara transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi yang berlaku. Setiap indikasi pelanggaran akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi menyeluruh, dan apabila terbukti terjadi pelanggaran maka akan diberikan sanksi tegas sesuai ketentuan perusahaan maupun hukum yang berlaku,” ujar Roberth.

Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus memperkuat sistem pengawasan distribusi BBM di seluruh wilayah operasional melalui monitoring operasional, evaluasi berkala terhadap mitra kerja, serta penguatan sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemangku kepentingan terkait.

“Kepercayaan masyarakat menjadi prioritas utama bagi Pertamina Patra Niaga. Karena itu, kami terus meningkatkan pengawasan dan memastikan penyaluran energi kepada masyarakat berjalan aman serta tepat sasaran,” tambahnya.

Pertamina Patra Niaga juga mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan distribusi energi dengan melaporkan informasi atau temuan terkait dugaan pelanggaran kepada Aparat Penegak Hukum maupun melalui layanan Pertamina Contact Center 135.

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo menanggapi pernyataan Polda Metro Jaya yang menyebut akan mengumumkan status perkara yang menjerat dirinya dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa. Roy mengatakan, penetapan P21 atau status berkas perkara dinyatakan lengkap oleh jaksa bukan akhir dari proses hukum.

Ia menyebut timnya masih terus menggugat substansi maupun prosedur penanganan perkara. “Saya ingin menantang juga omongan-omongan yang mengatakan minggu depan sudah P21,” kata Roy, dalam konferensi pers tim hukum Tifa and Roy's Advocate (TROYA) di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026).

Roy mengaku menghormati pernyataan Polda Metro Jaya terkait pengumuman perkembangan perkara tersebut. Meski demikian, Roy menegaskan bahwa status P21 bukanlah penentu akhir dalam perkara yang tengah berjalan.

“Tapi enggak apa-apa kita tunggu saja. Tapi yang jelas P21 itu bukan final ya. Ada yang P19, ada yang P20 yaitu dihentikan di tengah. Kita nggak akan prediksikan karena kita bukan tukang ramal bukan tukang prediksi, tapi apa upaya yang kami lakukan selama ini adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu clear,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Roy juga menjelaskan bahwa timnya tetap fokus pada upaya pembuktian yang mereka sebut berbasis konsep 3C, yakni Clean Document, Clear Procedures, dan Credible Witnesses. Menurut Roy, konsep tersebut digunakan untuk mengkritisi dokumen, prosedur, hingga saksi dalam perkara dugaan ijazah palsu Jokowi.

Ia mengklaim dokumen yang selama ini beredar belum dapat disebut sebagai clean document karena belum pernah diverifikasi langsung dengan ijazah asli. “Yang nanti kita butuhkan adalah dokumen yang benar-benar bersih. Dokumen yang bukan dokumen yang asal diunggah,” ujarnya,” katanya.

Selain itu, Roy mengungkapkan dirinya bersama Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa telah mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi DKI Jakarta terhadap Polda Metro Jaya. Sengketa tersebut terkait permintaan daftar barang bukti dalam perkara dugaan ijazah palsu yang ditangani polisi.

“Intinya, kami minta daftar dari barang-barang bukti yang ada. Karena selama ini yang diterima itu adalah daftar yang dihitamkan. Daftar saja dihitamkan, apalagi isinya. Maka kami minta daftar itu bisa kami ketahui,” ucapnya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan pihaknya akan segera mengumumkan status perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa terkait dugaan fitnah ijazah palsu Jokowi. “Kalau terkait tentang perkara Pak Roy Suryo dan Dokter Tifa, dalam waktu dekat kami akan merilis terkait tentang keputusan perkara tersebut sudah P21 atau belum,” kata Budi, Rabu (13/5/2026).

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi telah menolak untuk seluruhnya terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 (UU IKN). Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 tersebut digelar pada Selasa (12/5/2026).

Menanggapi itu, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Muslim Indonesia Fahri Bachmid berpendapat bahwa Keputusan Presiden (Keppres) sebagai alat dan syarat finalisasi serta kunci konstitutif peralihan status ibu kota secara yuridis. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pemindahan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) secara legal baru terjadi saat Keppres tersebut ditandatangani oleh presiden.

Fahri Bachmid melihat bahwa Keppres pemindahan ibu kota merupakan instrumen hukum yang krusial. Artinya, kata dia, tindakan hukum "beschikking" yang membuat perpindahan status dari Jakarta ke IKN sah secara mutlak dan berlaku sekali selesai (einmalig).

“Selama Keppres tersebut belum ditetapkan dan diberlakukan, Jakarta secara konstitusional tetap menjadi Ibu Kota Negara RI, meskipun UU IKN dan UU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sudah disahkan,” ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/5/2026).

Dia menuturkan, pelembagaan mekanisme Keppres dirancang untuk memastikan tidak terjadi kekosongan hukum, di mana status Jakarta sebagai ibu kota dicabut secara bersamaan dengan IKN yang telah dinormakan menjadi ibu kota.

Fahri Bachmid berpendapat bahwa tindakan penerbitan Keppres merupakan wewenang penuh Presiden RI. Keppres adalah instrumen wewenang atributif yang sah bagi Presiden untuk menjalankan tugas pemerintahan yang akan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan strategis, administratif, dan kesiapan infrastruktur di IKN itu sendiri.

Menurut Fahri, substansi permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam perkara Nomor 71/PUU-XXIV/2026 dengan argumentasinya bahwa ketidaksinkronan yang menimbulkan keadaan di mana satu norma yang secara tegas dan konsisten menetapkan ibu kota negara Republik Indonesia pada saat ini.

Akibatnya, selain menimbulkan perbedaan penafsiran, juga potensial melahirkan kekosongan ihwal status konstitusional ibu kota negara dalam sistem hukum nasional yang berimplikasi langsung terhadap keabsahan tindakan-tindakan pemerintahan, termasuk keabsahan dalam penerbitan keputusan negara, penyelenggaraan kenegaraan, serta pelaksanaan administrasi pemerintahan.

Fahri menegaskan bahwa dalam putusan MK tersebut mahkamah secara prinsip telah membuat tafsir atas permasalahan yang diajukan, yaitu apakah norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 tentang IKN bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana rumusan petitum Pemohon, yaitu “selama belum ditetapkannya Keputusan Presiden tentang pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia demi menjamin kepastian dan kesinambungan struktur ketatanegaraan”.

Dalam hal ini, norma Pasal 39 ayat (1) UU 3/2022 menyatakan, “kedudukan, fungsi, dan peran Ibu Kota Negara tetap berada di Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta sampai dengan tanggal ditetapkannya pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara dengan Keputusan Presiden”.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, norma dimaksud merupakan dasar hukum dan pranata perihal pemindahan Ibu Kota Negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara yang ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang berkenaan dengan pemindahan tersebut. “Artinya, secara legal dan politik, Ibu Kota Nusantara telah ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara, namun proses pemindahan masih menunggu Keputusan Presiden,” jelasnya.

Fahri menekankan bahwa Mahkamah telah menegaskan terkait aspek waktu, bahwa apabila diletakkan dalam konteks pemindahan ibu kota negara, dalam UU 2/2024 juncto UU 151/2024 terdapat ketentuan mengenai waktu pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Yaitu tergantung pada saat ditetapkannya Keputusan Presiden Mahkamah berpendirian berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan,” pungkasnya.