Bisnis.com, JAKARTA—Emiten properti PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) mengincar pendapatan prapenjualan atau marketing sales senilai Rp1,7 triliun pada 2026.

Direktur LPCK Indryanarum menyampaikan pada kuartal I/2026, perseroan membukukan marketing sales Rp491 miliar, naik 52% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pencapaian tersebut setara dengan 29% dari target setahun penuh senilai Rp1,70 triliun.

Kinerja prapenjualan didukung oleh kontribusi yang stabil dari penjualan rumah tapak, apartemen dan unit komersial. Perseroan juga terus memperkuat portofolio produk melalui peluncuran proyek baru, termasuk Neo 5enses Collection, guna menjawab kebutuhan pasar yang terus berkembang.

“Prospek industri properti, khususnya pada segmen hunian terjangkau dan premium, yang menunjukkan tren permintaan yang kuat dan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan konsumen dengan menyelesaikan pembangunan tepat waktu dan memastikan proses serah terima berjalan sesuai jadwal,” ujar Indryanarum dalam siaran pers, Senin (4/5/2026).

Proyek rumah tapak berkontribusi sebesar 83% dari total prapenjualan. Selama periode tersebut, Perseroan berhasil menjual sebanyak 541 unit, yang didukung oleh produk seperti – NEO 5enses Collection, Waterfront Estates, Lippo Cikarang Residence dan XYZ Livin.

Sejalan dengan pertumbuhan marketing sales, LPCK pada kuartal I/2026 membukukan pendapatan sebesar Rp760 miliar. Pendapatan ini ditopang oleh tiga segmen utama, yaitu penjualan rumah tapak dan apartemen, jasa pengelolaan kota, dan unit komersial yang masing-masing mencatatkan Rp421 miliar, Rp132 miliar, dan Rp105 miliar.

"Ketiga segmen tersebut secara agregat berkontribusi sekitar 87% terhadap total pendapatan perseroan," imbuhnya.

Perseroan mencatat laba kotor sebesar Rp229 miliar dengan margin laba kotor meningkat menjadi 30%, dibandingkan 26% pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan disiplin pengelolaan biaya serta strategi produk yang tepat sasaran dan tetap diminati pasar.

LPCK membukukan EBITDA sebesar Rp125 miliar di kuartal I/2026. EBITDA margin tercatat sebesar 16% terhadap total pendapatan, mencerminkan efisiensi operasional perseroan yang tetap terjaga.

IDXChannel - Harga minyak sawit mentah (CPO) berbalik menguat usai sempat melemah pada perdagangan Senin (4/5/2026), ditopang ketegangan di Timur Tengah serta kekhawatiran gangguan pasokan akibat cuaca.

Namun, kekhawatiran terhadap permintaan dan penguatan ringgit membatasi kenaikan.

Kontrak acuan CPO untuk pengiriman Juli di Bursa Malaysia Derivatives Exchange naik 34 ringgit, atau 0,74 persen, menjadi 4.604 ringgit Malaysia per metrik ton saat jeda tengah hari. Sebelumnya, kontrak ini sempat turun hingga 0,42 persen.

Direktur The Farm Trade yang berbasis di Kuala Lumpur, Sandeep Singh, mengatakan konflik di Timur Tengah, ancaman El Nino, serta potensi cuaca buruk yang dapat mengganggu produksi menjadi faktor penopang harga.

Namun demikian, ia menilai lemahnya permintaan akibat ketidakpastian ekonomi menjadi risiko tersendiri, demikian pula potensi penurunan penggunaan biodiesel. “Penguatan ringgit juga turut menekan harga,” ujarnya, sebagaimana dikutip Reuters.

Surveyor kargo memperkirakan ekspor produk minyak sawit Malaysia pada April turun antara 15,3 persen hingga 16,2 persen dibanding bulan sebelumnya.

Harga minyak kedelai di Chicago Board of Trade naik tipis 0,07 persen. Sementara itu, Dalian Commodity Exchange tutup karena libur dan akan kembali beroperasi pada 6 Mei.

Pergerakan harga minyak sawit cenderung mengikuti minyak nabati pesaing, seiring persaingan dalam pasar global minyak nabati.

Harga minyak mentah melemah setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan negaranya akan mulai membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz.

Meski begitu, belum adanya kesepakatan damai antara AS dan Iran menjaga harga tetap bertahan di atas USD100.

Pelemahan harga minyak mentah membuat minyak sawit kurang menarik sebagai bahan baku biodiesel.

Di sisi lain, ringgit, mata uang perdagangan minyak sawit, menguat 0,3 persen terhadap dolar AS, sehingga membuat komoditas ini menjadi lebih mahal bagi pembeli dengan mata uang lain.

Sementara, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia mengekspor 5,85 juta ton minyak sawit mentah dan olahan pada kuartal pertama, naik 9,30 persen secara tahunan. (Aldo Fernando)

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia Fakhrul Fulvian menilai PMI manufaktur Indonesia bulan April yang terkontraksi lebih dipengaruhi oleh gangguan rantai pasok global.

“Kita melihat divergensi yang sangat jelas antara negara maju dan ASEAN. Amerika Serikat (AS) dan Jepang justru mengalami akselerasi manufaktur karena fenomena safety stock building, sementara ASEAN, termasuk Indonesia, mulai tertekan oleh inflasi biaya dan gangguan rantai pasok,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Adapun data terbaru S&P Global menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur Indonesia memasuki fase kontraksi dengan PMI turun dari 50,1 pada Maret menjadi 49,1 pada April. Penurunan tersebut menandai kontraksi pertama dalam sembilan bulan terakhir dan terjadi di tengah tekanan inflasi yang semakin kuat, baik dari sisi global maupun domestik.

Menurut Fakhrul, tekanan pada sektor manufaktur disebabkan lonjakan biaya input akibat konflik geopolitik, yang mendorong kenaikan harga bahan baku dan keterbatasan pasokan.

Hal ini tercermin dari lonjakan inflasi biaya produksi ke level tertinggi dalam empat tahun terakhir, yang kemudian diteruskan ke harga jual dengan laju tercepat dalam lebih dari satu dekade.

“Ini adalah textbook case dari cost-push inflation. Ketika biaya naik terlalu cepat, produsen tidak punya pilihan selain mengurangi output atau meneruskan harga ke konsumen. Kita melihat keduanya terjadi secara bersamaan di April,” jelas Fakhrul.

Di sisi lain, meski terdapat sedikit peningkatan pada pesanan baru, hal tersebut dinilai belum mencerminkan pemulihan permintaan yang sehat.

“Kenaikan order lebih bersifat front-loading, antisipasi kenaikan harga ke depan, bukan karena demand yang benar-benar kuat. Ini penting untuk dibaca secara hati-hati,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fakhrul juga menyoroti bahwa pelemahan PMI ini terjadi bersamaan dengan inflasi Indonesia yang tercatat sebesar 2,42 persen secara tahunan (yoy) pada April 2026. Meski masih dalam kisaran target, dinamika di sektor manufaktur menunjukkan adanya potensi tekanan ke depan yang sudah mulai muncul pada harga input.

“Inflasi headline memang masih terlihat terkendali di 2,42 persen, tetapi tekanan di level produsen sudah mulai naik signifikan. Artinya, ada potensi lagging pass-through ke inflasi konsumen dalam beberapa bulan ke depan, terutama sebagai akibat dari pelemahan rupiah” ujarnya.

Lebih lanjut, dirinya menekankan bahwa kondisi ini menciptakan tantangan kebijakan yang tidak sederhana.

“Kita berada di titik yang sensitif. Di satu sisi, sektor riil mulai melemah, tetapi di sisi lain tekanan harga justru meningkat. Ini menuntut respons kebijakan yang lebih presisi, terutama dari sisi moneter dan stabilisasi nilai tukar,” kata Fakhrul.

Dalam konteks regional, Indonesia tidak sendiri. Filipina juga masuk ke zona kontraksi, sementara Vietnam dan Thailand mengalami perlambatan signifikan. Malaysia menjadi satu-satunya negara yang relatif tumbuh, didorong oleh aktivitas penimbunan (stockpiling).

“Ini bukan cerita Indonesia semata, ini cerita ASEAN di tengah dunia yang sedang berubah. Ketika negara maju menimbun barang karena takut inflasi, negara berkembang justru harus menanggung kenaikan harga tersebut,” tutupnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Emiten portofolio Grup Bakrie, PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (BIPI) menyebut telah telah mengikuti tender proyek waste to energy (WtE) atau pembangunan proyek fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Danantara Indonesia di Cipeucang, Tangerang Selatan.

Corporate Secretary BIPI, Kurniawati Budiman, menyampaikan partisipasi dalam proyek itu melalui PT Indoplas Energi Hijau (IEH). Selanjutnya BIPI melalui IEH akan mengkaji berbagai opsi pendanaan, mulai dari penggunaan kas internal, pinjaman dari institusi keuangan, hingga peluang aksi korporasi lainnya.

“Perseroan akan menyampaikan keterbukaan informasi lebih lanjut apabila terdapat perkembangan material,” ungkap Kurniawati dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Senin (4/5).

Proyek PSEL Tangerang Selatan dikembangkan oleh Badan Usaha Pelaksana PT Indoplas Tianying Energy, yang merupakan kerja sama antara PT Indoplas Energi Hijau dengan kepemilikan 76% dan China Tianying Inc sebesar 24%.

Proyek ini berlokasi di atas lahan seluas 5,53 hektare dan memiliki kapasitas pengolahan sampah hingga 1.100 ton per hari terdiri dari 1.000 ton sampah baru dan 100 ton sampah lama hasil penambangan.

Dari pengolahan tersebut, fasilitas ini ditargetkan menghasilkan listrik dengan kapasitas terpasang 25 MW, gross output sebesar 23,14 MW, dan kapasitas bersih (nett) mencapai 19,62 MW. Listrik yang dihasilkan akan dijual dengan tarif US$ 0,1335 per kWh untuk periode tahun pertama hingga tahun ke-30.

Selain itu, proyek ini juga memperoleh pendapatan dari tarif pengolahan sampah atau tipping fee sebesar Rp 529.000 per ton. Total kebutuhan investasi proyek PSEL Tangerang Selatan mencapai Rp 2,30 triliun atau setara dengan US$ 139,9 juta.

April 2026 lalu, BIPI menandatangani perjanjian dengan entitas usaha PT Maharaksa Biru Energi Tbk (OASA), yakni PT Maharaksa Kapital Indonesia (MKI) untuk membeli saham PT Maharaksa Energi Hijau (MEH).

OASA merupakan perusahaan yang bergerak di bidang energi baru terbarukan (EBT) dan teknologi ramah lingkungan. Perusahaan ini berfokus pada pengolahan limbah menjadi energi, biomassa, dan industri hijau (bio industry) sebagai bagian dari upaya transisi energi.

Lewat aksi itu, BIPI sepakat untuk membeli saham PT Multi Energi Hijau (MEH) sebanyak 1.000 saham dengan nilai nominal Rp 500.000 per saham atau setara 20% dari total saham yang diterbitkan. Dengan demikian, nilai transaksi itu mencapai Rp 500 juta.

Pada saat yang sama, BIPI juga menandatangani Akta Jual Beli Saham dengan PT Indoplas Makmur Lestari, entitas anak OASA. Melalui kesepakatan itu, BIPI membeli 20 saham PT Indoplas Energi Hijau dengan nilai nominal Rp 1 juta per saham atau setara 20% kepemilikan, sehingga total nilai transaksi mencapai Rp 20 juta.

Kurniawati menyebut transaksi ini merupakan bagian dari strategi memperkuat portofolio investasi di sektor energi hijau demi mendukung pengembangan bisnis energi berkelanjutan.

Terkait masuknya Grup Bakrie ke BIPI, Kurniawati mengatakan masuknya Bakrie Capital Indonesia sebagai pemegang saham BIPI dengan porsi sekitar 6% atau setara 3,82 miliar saham merupakan investasi murni.

“Perseroan menegaskan keterlibatan Bakrie Capital Indonesia merupakan investasi murni dalam kapasitasnya sebagai pemegang saham,” kata Kurniawati.

Ikut Tender Proyek WtE Danantara Yogyakarta

Bursa Efek indonesia (BEI) telah meminta tanggapan kepada BIPI terkait rencananya dalam proyek pembangkit sampah di Yogyakarta. Manajemen BIPI tidak membantah, perusahaan mengaku aksi itu secara umum mencerminkan arah strategis BIPI yang tengah dalam proses transisi dari bisnis batu bara menuju sektor energi yang berkelanjutan.

Sebelumnya berdasarkan riset Samuel Sekuritas Indonesia, Astrindo Nusantara Infrastruktur (BIPI) saat ini tengah dalam transisi dari bisnis batu bara menuju sektor energi yang lebih berkelanjutan.

Analis Samuel Sekuritas, Juan Harahap dan Ahnaf Yassar, menyebut BIPI menargetkan ekspansi ke tiga lini utama, yakni liquefied natural gas (LNG), waste-to-energy (WTE), dan panas bumi (geotermal).

Samuel Sekuritas menyebut tren kenaikan harga energi saat ini menjadi faktor pendukung yang dapat memperlancar proses transisi BIPI menuju bisnis non-batu bara ke depan. Seiring dengan itu, Samuel mengungkapkan manajemen BIPI mulai masuk ke sektor WTE melalui kemitraan dengan Danantara dalam skema tender pemerintah.

“Seperti yang ditunjukkan melalui partisipasi dalam tender gelombang kedua untuk proyek Yogyakarta dengan kapasitas total 1.500 ton,” demikian tertulis dalam riset Samuel Sekuritas, dikutip Selasa (28/4).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar yang menyebut dirinya sempat dirawat serius di rumah sakit.

Ia menegaskan bahwa dirinya hanya menjalani pemeriksaan kesehatan (check-up) dan kondisinya saat ini sudah kembali normal.

Purbaya mengatakan dirinya memang sempat datang ke rumah sakit, namun tidak menjalani perawatan lama.

Ia juga menegaskan kunjungan tersebut hanya sebatas pemeriksaan rutin.

“Iya tapi keluar lagi, ya kan (Check-up), biasa lah,” kata Purbaya kepada awak media di Kemenkeu, Jakarta pada Senin (4/5/2026).

Menanggapi isu mengenai kondisi kesehatannya, termasuk kabar kadar gula darah yang tinggi hingga di level 600, Purbaya tidak menjelaskan lebih perinci, hanya bendahara negara memastikan kondisinya kini sudah terkendali.

“Sekarang aman. 118 sudah normal lagi. Sudah, saya pikir semuanya sudah lumayan, kan?” ujarnya.

Selain itu, ia juga memastikan kondisi fisiknya secara umum dalam keadaan baik, termasuk keluhan sakit pinggang yang sempat beredar.

“Pinggang sudah normal,” katanya.

Purbaya menanggapi santai berbagai kabar yang beredar di publik terkait kesehatannya, termasuk isu yang menyebut dirinya tidak bisa beraktivitas.

“Banyak gosip ya? Katanya sudah enggak bisa bangkit dari tempat tidur, mau dipecat,” ucapnya sembari tertawa.

Sebelumnya, Purbaya sebelumnya sempat mengungkap kondisi kesehatannya.

Ia mengaku mengalami sakit pada bagian pinggang saat menghadiri taklimat media pada Jumat (24/4/2026).

Usai acara, ia terlihat kesulitan berdiri dari kursinya.

Ia sempat berpegangan pada rekannya dan dibantu ajudan saat berjalan.

Saat ditanya soal kondisinya, Purbaya menyebut keluhan belum sepenuhnya hilang.

Ia menduga kondisi tersebut dipicu kelelahan akibat agenda kerja yang padat.

“Sakit pinggang itu biasa, mungkin kecapekan,” ujar Purbaya dalam media briefing di BPPK, Jakarta Selatan, Jumat (24/4/2026).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah kabar dirinya ambruk hingga harus dirawat di rumah sakit (RS) yang sempat beredar di media sosial.

Purbaya mengakui sempat datang ke rumah sakit, namun kunjungan tersebut hanya untuk menjalani pemeriksaan kesehatan rutin.

"Iya masuk rumah sakit tapi keluar lagi. Check up biasa, normal," ujar Purbaya dalam temu media di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Ia menyebut banyak informasi tidak benar yang beredar terkait kondisi kesehatannya, termasuk kabar dirinya tidak bisa bangkit dari tempat tidur hingga isu pemecatan.

"Banyak gosip ya? Katanya sudah enggak bisa bangkit dari tempat tidur, mau dipecat," ujarnya sambil berkelakar.

Purbaya juga membantah kabar yang menyebut gula darahnya melonjak tinggi. Ia memastikan kondisinya saat ini dalam keadaan normal.

"Siapa yang bilang (gula darah tinggi)? Normal kok, sekarang 118. Sekarang aman 118 udah normal lagi. Pinggang udah normal," jelasnya.

Pada media briefing Jumat (24/4) lalu, Purbaya sempat mengungkap dirinya mengalami sakit pinggang. Ia menyebut baru saja mendapat suntikan di delapan titik agar tetap bisa berdiri dan menjalankan aktivitas.

"Sampai sekarang sakit juga. Ini sakit pinggang. Ini disuntik kemarin delapan titik. Kalau enggak, enggak bisa saya berdiri begini," ujar Purbaya di BPPK Punawarman Campus, Jakarta Selatan.

Ia menjelaskan keluhan tersebut diduga muncul akibat kelelahan setelah padatnya agenda pekerjaan dalam beberapa hari terakhir.

"Sakit pinggang itu biasa, mungkin kecapekan," katanya.

Meski demikian, Bendahara Negara itu tetap melanjutkan kegiatan dan menjawab pertanyaan wartawan meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Ia bahkan sempat berkelakar terkait pertanyaan yang diajukan.

"Pertanyaannya susah-susah sih, jadi saya juga susah," ucap Purbaya sembari tersenyum.

IDXChannel – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara setelah dikabarkan tumbang dan harus menjalani perawatan medis.

Awalnya, Purbaya membenarkan sempat mendatangi rumah sakit. Namun untuk pemeriksaan kesehatan rutin biasa dan saat ini dirinya sudah kembali beraktivitas.

“Iya masuk rumah sakit, tapi keluar lagi,” kata Purbaya ke awak media di kantornya, Senin (4/5/2026).

Klarifikasi ini sekaligus mematahkan spekulasi yang beredar di masyarakat dan media sosial bahwa bendahara negara tersebut dalam kondisi kritis atau tidak berdaya.

Menjawab pertanyaan mengenai kabar kadar gula darahnya yang sempat menyentuh angka 600, Purbaya justru mempertanyakan sumber informasi tersebut dan memastikan bahwa angka kesehatannya saat ini sangat stabil.

"Siapa yang bilang? Bagus sekarang. Sekarang aman. 118 sudah normal lagi. Udah, saya pikir semuanya sudah lumayan, kan?" kata Purbaya menanggapi kabar kadar gula darahnya.

Selain isu gula darah, dia juga mengonfirmasi bahwa masalah sakit pinggang yang sempat dikabarkan dialaminya kini sudah kembali normal.

Dia menegaskan tidak ada kendala fisik yang mengganggu kinerjanya saat ini.

Purbaya menanggapi dengan nada bercanda berbagai isu liar yang berkembang, termasuk kabar bahwa dirinya sudah tidak mampu bangun dari tempat tidur hingga isu pergantian posisi di kabinet.

"Banyak gosip ya? Katanya udah gabisa bangkit dari tempat tidur, mau dipecat hahahahaha," selorohnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu, Deni Surjantoro mengatakan Menteri Keuangan Purbaya dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan tugas negara sebagaimana mestinya.

Dengan adanya penjelasan langsung ini, diharapkan spekulasi pasar dan publik terkait stabilitas di internal Kementerian Keuangan dapat mereda.

(Nur Ichsan Yuniarto)

ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem kripto yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional

Jakarta (ANTARA) - Tokocrypto menanggapi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23 Tahun 2026 yang memasukkan aset kripto sebagai salah satu objek yang dapat disita negara dalam proses penyelesaian piutang.

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, CEO Tokocrypto Calvin Kizana menilai kebijakan tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat legitimasi aset kripto di Indonesia.

Aturan itu dipandang sebagai sinyal bahwa pemerintah mulai membangun kerangka hukum yang lebih komprehensif terhadap aset digital, tidak hanya dari sisi perdagangan, tetapi juga dalam konteks penegakan hukum dan pengelolaan keuangan negara.

Menurut Calvin, hal ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem kripto yang lebih terintegrasi dengan sistem keuangan nasional.

Calvin menambahkan, kejelasan regulasi seperti ini akan membantu meningkatkan kepercayaan investor dan pelaku industri karena menunjukkan bahwa kripto memiliki posisi yang semakin jelas di mata hukum.

Dengan adanya pengakuan dalam mekanisme penyitaan aset, kripto kini diperlakukan setara dengan instrumen keuangan lainnya.

“Ini bukan hanya soal penyitaan, tetapi tentang bagaimana kripto diakui sebagai bagian dari sistem ekonomi yang memiliki nilai, dapat diukur, dan dapat digunakan dalam berbagai mekanisme," jelasnya.

“Regulasi ini menandai fase baru dalam pengakuan kripto sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi nyata. Ketika negara sudah memasukkan kripto sebagai objek sita, artinya posisi kripto tidak lagi dipandang sebagai aset alternatif semata, tetapi sudah menjadi bagian dari sistem keuangan yang diakui,” tambahnya.

Sebagai informasi, kebijakan yang dimaksud tertuang dalam PMK Nomor 23 Tahun 2026 yang ditandatangani Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 April 2026.

Aturan tersebut merupakan pembaruan dari PMK Nomor 240/PMK.06/2016 yang disesuaikan dengan perkembangan jenis aset, termasuk aset digital.

Melalui regulasi itu, negara melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) memiliki kewenangan lebih luas dalam mengelola aset sitaan.

Salah satu poin krusial diatur dalam Pasal 186A, yang memungkinkan negara untuk langsung menguasai dan memanfaatkan aset, termasuk kripto, tanpa memerlukan persetujuan dari pihak yang berutang.

Mekanisme ini dinilai dapat mempercepat proses pelunasan utang karena tidak perlu menunggu proses lelang atau tahapan hukum yang panjang.

Selain itu, Pasal 233 memperluas cakupan objek sita yang kini mencakup uang tunai, aset digital, simpanan di lembaga keuangan, saham, obligasi, hingga penyertaan modal.

Meski demikian, dalam Pasal 297D ditegaskan bahwa pengambilalihan aset hanya mengurangi pokok utang dan tidak menghapus biaya administrasi. Pemerintah juga menegaskan bahwa penilaian aset tetap harus dilakukan oleh penilai profesional untuk memastikan nilai pasar yang adil.

Lebih lanjut, Calvin menilai dampak jangka panjang dari kebijakan ini berpotensi mendorong integrasi aset digital ke dalam sistem keuangan nasional secara lebih luas.

“Kita bisa melihat kripto semakin terintegrasi dengan sistem keuangan tradisional, termasuk dalam aspek hukum dan penyelesaian kewajiban. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang lebih sehat dan terstruktur,” tutur Calvin.

Dengan diterbitkannya PMK Nomor 23 Tahun 2026, pemerintah berharap proses penyelesaian piutang negara dapat berjalan lebih cepat dan efisien, sekaligus menyesuaikan dengan dinamika perkembangan aset di era digital.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Investasi dalam modernisasi pertanian tentu dalam bentuk modernisasi irigasi, termasuk juga diversifikasi tanaman menjadi lebih visible

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan Tanggul Laut di Pantai Utara (Pantura) Jawa dalam rangka menjaga produksi pangan.

"Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan. Karena selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi yang juga jangan dilupakan adalah cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut," ujar AHY dalam Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dari total luas sawah 1,5 juta hektar di Jawa, 115 ribu hektarnya terdampak.

"Ini harus kita cegah. Investasi dalam modernisasi pertanian tentu dalam bentuk modernisasi irigasi, termasuk juga diversifikasi tanaman menjadi lebih visible," katanya.

Sebagai informasi, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto meminta rencana induk (master plan) perlindungan Pantai Utara atau Pantura Jawa untuk segera disusun.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kementerian/lembaga terkait, universitas dan para tenaga ahli terkait penyusunan rencana induk tersebut.

Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa (Giant Sea Wall) siap dibangun membentang di pantai utara Jawa (Pantura) untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.

Prabowo menjelaskan, pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.

Prabowo menilai ancaman perubahan iklim sudah di depan mata. Selain itu, sebanyak 60 persen industri nasional berada di kawasan pantai utara Jawa.

Lahan sawah produktif yang menjadi lumbung pangan nasional juga dapat terancam jika tanggul laut tidak segera dibangun.

Prabowo menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi rakyat dan aset strategis bangsa.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap skema karier bagi peserta yang lolos seleksi manager dan pegawai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih serta Kampung Nelayan. Mereka akan diangkat sebagai pegawai badan usaha milik negara (BUMN) di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Zulhas menjelaskan, status sebagai pegawai BUMN tersebut bersifat sementara, yakni selama dua tahun. Setelah itu, para peserta akan menjalankan tugas sebagai petugas koperasi.

"Ya sementara dua tahun. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi. Jadi dua tahun di Agrinas setelah itu akan menjadi petugas koperasi," kata Zulhas dalam konferensi pers yang digelar di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat pada Senin (4/5/2026).

Terkait gaji, Zulhas menyebut pembayaran akan dilakukan oleh pihak Agrinas. Namun, ia belum merinci sumber anggaran secara detail dan menyatakan hal tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam skema berikutnya.

"Dan nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana tentu nanti skema berikutnya akan kita jelaskan," kata Zulhas.

Diketahui, Pemerintah sebanyak 35.476 lapangan pekerjaan dibuka untuk Kopdes Merah Putih dan pegawai Kampung Nelayan. Dari total lapangan pekerjaan tersebut, 30.000 posisi tersedia untuk manager Kopdes dan 5.476 pegawai di Kampung Nelayan Merah Putih.

Zulhas menyebut setidaknya ada 639.732 orang yang melamar hingga penutupan rekrutmen di tanggal 25 April lalu. Sebanyak 483.648 orang dinyatakan lolos tahap awal.

"Hingga penutupan pada 25 April 2026 telah terdata jumlah pelamar sebanyak 639.732 orang. Pelamar yang menyampaikan kelengkapan administrasi sebanyak 487.819 orang. Pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi sebanyak 483.648 orang," tuturnya.

Ia menyebut, saat ini, proses seleksi telah memasuki tahap tes kompetensi yang berlangsung pada 3 hingga 12 Mei 2026. Ujian dilakukan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) dengan metode yang digunakan sama dengan seleksi aparatur sipil negara (ASN) yang digelar di 72 titik lokasi di seluruh Indonesia.

"Rangkaian tes selanjutnya adalah seleksi kompetensi tambahan meliputi tes mental ideologi, pemeriksaan kesehatan yang akan berlangsung dari tanggal 20 hingga 31 Mei 2026. Pengumuman hasil tes akhir dijadwalkan 7 Juni 2026, yang akan dilanjutkan dengan pelatihan dasar kemiliteran komponen cadangan (Komcad) dan pelatihan manajerial dan kompetensi bidang," ujar Zulhas.


(kunthi fahmar sandy)

Masa depan ekonomi nasional tidak hanya dibangun di balik meja perkantoran, tetapi juga tumbuh subur di atas roda gerobak yang terkoneksi secara digital

Jakarta (ANTARA) - Di tengah pemberitaan kerja sama QRIS Lintas Negara (cross border) Indonesia-China serta pesatnya perkembangan transaksi digital di Indonesia, apresiasi layak diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang mengambil peranan penting sebagai tulang punggung kedaulatan ekonomi nasional.

Data hingga April 2026 menunjukkan UMKM berkontribusi sebesar 60,5 persen hingga 61,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional.

Jika kita bedah lagi, usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki porsi 37,4 persen dari total PDB. Namun, di balik angka makro tersebut, terdapat dinamika menarik pada sektor informal jalanan, pedagang gorengan, dan kopi keliling, yang kini sedang mengalami transformasi fundamental melalui adopsi teknologi digital. Fenomena "algoritma trotoar" ini menandai era baru formalisasi ekonomi akar rumput yang mampu menjembatani kesenjangan inklusi finansial di Indonesia.

Selama bertahun-tahun, pedagang gorengan dan kopi keliling (starling) terjebak dalam ekosistem informal yang sulit terukur. Namun, integrasi sistem pembayaran nontunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah menjadi katalisator perubahan. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi QRIS nasional pada kuartal I-2026 tumbuh pesat mencapai 119 persen. Bagi pelaku UMKM, QRIS bukan sekadar alat bayar, melainkan instrumen formalisasi data.

Setiap transaksi yang terekam secara digital menciptakan rekam jejak keuangan yang valid. Hal ini secara otomatis menyelesaikan kendala klasik UMKM, yaitu ketiadaan laporan keuangan resmi. Dari perspektif kebijakan, ini adalah kemajuan besar. Transformasi dari transaksi tunai yang "gelap" menjadi data digital yang "terang" memungkinkan pemerintah dan lembaga keuangan untuk memetakan profil risiko serta kapasitas ekonomi pelaku usaha secara akurat, tanpa perlu melalui proses birokrasi yang rumit.

Agunan masa depan

Salah satu tantangan terbesar dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah status unbankable dari mayoritas pedagang mikro dan kecil. Tanpa aset fisik, seperti sertifikat tanah atau BPKB, akses terhadap modal sering kali tertutup. Di sinilah letak peran strategis teknologi digital dalam menyempurnakan kebijakan inklusi keuangan.

Data transaksi harian dari penjualan kopi dan gorengan, kini bertransformasi menjadi digital credit scoring. Dalam analisis kebijakan perbankan modern, riwayat transaksi digital yang konsisten dapat dijadikan sebagai basis penilaian kelayakan kredit, menggantikan agunan fisik tradisional. Ini adalah bentuk demokratisasi modal yang nyata. Dengan mendorong pedagang jalanan masuk ke ekosistem digital, pemerintah secara tidak langsung sedang membangun infrastruktur data yang memungkinkan penyaluran bantuan modal menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan berbasis kinerja riil di lapangan.

Secara mikro, adopsi teknologi ini terbukti meningkatkan pendapatan pelaku usaha secara signifikan. Riset lapangan menunjukkan adanya peningkatan omzet rata-rata sebesar 15 persen hingga 30 persen pasca-penerapan QRIS. Selain faktor kemudahan, terdapat aspek neuro-ekonomi ketika transaksi digital mampu meminimalisir pain of paying (beban psikologis saat mengeluarkan uang tunai). Konsumen cenderung lebih cair dalam bertransaksi, yang pada akhirnya meningkatkan volume penjualan per unit usaha.

Selain perangkat lunak, kehadiran armada listrik (e-bike) pada bisnis minuman keliling menambah dimensi efisiensi baru. Startup kopi keliling yang telah mengamankan pendanaan seri B senilai US$12,5 juta (Rp200 miliar) pada awal 2026 membuktikan bahwa sektor ini memiliki daya tarik investasi yang tinggi. Efisiensi biaya operasional dari penggunaan tenaga listrik dibandingkan bahan bakar fosil tidak hanya mempercepat titik impas (break-even point) bagi pedagang, tetapi juga selaras dengan agenda transisi energi hijau yang dicanangkan pemerintah.

Tantangan dan rekomendasi

Sebagai bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan, terdapat beberapa aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian lebih mendalam guna memastikan keberlanjutan ekosistem ini:

Pertama, perlindungan dan kedaulatan data. Seiring dengan masifnya data transaksi yang dihasilkan, diperlukan regulasi yang kuat untuk memastikan bahwa data pelaku usaha mikro-kecil terlindungi dari eksploitasi pihak ketiga. Kebijakan manajemen data harus diarahkan agar data ini tetap menjadi milik pelaku usaha yang digunakan untuk kepentingan pengembangan bisnis mereka, bukan sekadar komoditas bagi penyedia platform digital.

Kedua, literasi keuangan digital berkelanjutan. Tantangan di lapangan bukan lagi sekadar cara menggunakan aplikasi, melainkan bagaimana mengelola arus kas dari pendapatan digital tersebut. Sering kali, pendapatan digital yang terkumpul di saldo elektronik tidak terkelola dengan baik untuk re-investasi bahan baku. Pemerintah perlu memperkuat pendampingan melalui program "UMKM Naik Kelas" yang fokus pada manajemen literasi keuangan digital agar modal kerja tetap terjaga.

Ketiga, harmonisasi regulasi ruang publik. Masuknya modal ventura ke sektor kopi keliling menciptakan fenomena korporatisasi trotoar. Untuk menjaga keadilan ekonomi, kebijakan penataan ruang kota harus mampu mengakomodasi kehadiran pedagang mandiri tradisional agar tidak tergerus oleh jaringan korporasi digital. Standardisasi kualitas (seperti penggunaan minyak goreng yang lebih sehat dan pengurangan gula) dapat didorong melalui insentif, bukan sekadar sanksi administratif.

Fenomena menjamurnya pedagang gorengan dan kopi keliling yang melek digital adalah bukti ketangguhan ekonomi domestik Indonesia dalam beradaptasi dengan teknologi. Peran pemerintah, kini beralih dari sekadar regulator menjadi fasilitator ekosistem. Dengan memperkuat infrastruktur digital dan menyelaraskan instrumen keuangan dengan data transaksi riil, Indonesia berpotensi menciptakan model ekonomi mikro paling inklusif di Asia Tenggara.

Masa depan ekonomi nasional tidak hanya dibangun di balik meja perkantoran, tetapi juga tumbuh subur di atas roda gerobak yang terkoneksi secara digital. Algoritma trotoar ini, jika dikelola dengan kebijakan yang tepat dan suportif, akan menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, tangguh, dan berkelanjutan.

*) Aries Purnomohadi, Analis Senior Bank Indonesia

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkap skema awal penggajian dan status kerja bagi manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Dia menyebut gaji akan dibayarkan melalui Agrinas, sementara status kerja bersifat kontrak dua tahun sebelum beralih menjadi petugas koperasi.

Dalam sesi tanya jawab konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026), Zulkifli menjelaskan bahwa skema gaji masih dalam tahap finalisasi bersama Kementerian Keuangan.

"Sementara skema gaji nanti akan disampaikan ke Keuangan pada saatnya," ujarnya.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Zulhas ini juga menambahkan bahwa pembiayaan gaji akan berada di bawah entitas Agrinas yang mengelola program tersebut.

"Dan nanti itu kan karena Agrinas, tentu Agrinas Pangan yang akan membayar. Tapi uangnya dari mana tentu nanti skema berikutnya akan kita jelaskan," lanjutnya.

Kontrak Dua Tahun di Agrinas

Selain soal gaji, Zulkifli juga menjelaskan masa kerja bagi peserta yang lolos seleksi sebagai manajer koperasi. Menurut dia, para manajer akan terlebih dahulu menjalani masa penugasan selama dua tahun.

"Ya sementara dua tahun ya Bu ya. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi," katanya.

Dia menegaskan bahwa pada fase awal tersebut, para manajer akan berada dalam struktur Agrinas sebelum akhirnya dilepas menjadi bagian dari koperasi di lapangan.

"Jadi dua tahun di Agrinas setelah itu akan menjadi petugas koperasi," tandas Zulhas.