Anthropic menginvestigasi laporan bahwa pengguna yang tidak berwenang telah memperoleh akses ke model AI Mythos. Jika akses ilegal ini benar, insiden ini dapat menimbulkan risiko keamanan siber.

“Kami sedang menyelidiki laporan yang mengklaim akses tidak sah ke Claude Mythos Preview melalui salah satu lingkungan vendor pihak ketiga kami,” kata Anthropic, dikutip dari The Guardian, Kamis (23/4).

Bloomberg sebelumnya melaporkan bahwa ‘sejumlah kecil’ pengguna di forum online pribadi mendapatkan akses ke Mythos pada hari yang sama ketika Anthropic mengumumkan model AI baru ini.

Anthropic mengumumkan Mythos pada 7 April, namun tidak meluncurkan model AI ini untuk umum. Akses diberikan secara terbatas untuk tujuan pengujian, yang disebut Project Glasswing.

Kelompok awal yang menguji coba AI Mythos di antaranya Microsoft, Google, Apple, Amazon Web Services, JPMorgan Chase, dan Nvidia.

Laporan Bloomberg menyebutkan bahwa para pengguna yang tidak disebutkan namanya itu mengakses Mythos, karena salah satu di antaranya bekerja di kontraktor pihak ketiga untuk Anthropic dan dengan menggunakan metode yang digunakan oleh peneliti keamanan siber.

Para pengguna itu belum menjalankan pengujian keamanan siber pada model AI Mythos.

Meskipun demikian, berita tentang potensi pelanggaran keamanan ini akan membuat khawatir pihak berwenang yang telah menyuarakan keprihatinan tentang potensi Mythos menimbulkan risiko siber ke depan.

Menteri AI Inggris Kanishka Narayan mengatakan, bisnis-bisnis di Inggris ‘seharusnya khawatir’ tentang kemampuan model AI Mythos untuk mendeteksi kelemahan dalam sistem informasi dan teknologi (IT) yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh peretas alias hacker.

Model AI Mythos telah diverifikasi oleh otoritas keamanan terkemuka dunia AI Security Institute (AISI) Inggris. Mereka memperingatkan pada pekan lalu, bahwa Mythos merupakan model generasi terbaru dengan peningkatan kemampuan dalam hal keamanan siber.

AISI mengatakan Mythos dapat melakukan serangan siber tanpa campur tangan manusia, yang sebelumnya perlu dilakukan dalam beberapa tahap dan lama, untuk menemukan kerentanan pada sistem IT. Tugas-tugas ini biasanya membutuhkan waktu berhari-hari bagi para profesional manusia untuk melakukannya.

Mythos menjadi model AI pertama yang berhasil menyelesaikan simulasi serangan siber 32 langkah yang dibuat oleh AISI, memecahkan tantangan ini dalam tiga dari 10 percobaan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menghimpun dana hasil penjualan Sukuk Ritel Seri SR024 dengan total mencapai Rp17,49 triliun. Generasi Y atau milenial mendominasi jumlah investor.

Berdasarkan pengumuman DJPPR, nilai serapan tersebut terdiri atas seri SR024T3 dengan tenor 3 tahun sebesar Rp12,14 triliun dan seri SR024T5 dengan tenor 5 tahun sebesar Rp5,349 triliun.

Adapun SR024T3 akan jatuh tempo pada 10 Maret 2029, sementara SR024T5 pada 10 Maret 2031.

"Seluruh dana yang dihimpun digunakan untuk pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2026," tulis pengumuman tersbut dikutip, Kamis (23/4/2026).

Dari sisi distribusi investor, SR024 mencatat total 62.231 investor, terdiri atas 44.424 investor pada SR024T3 dan 22.548 investor pada SR024T5. Jumlah investor baru tercatat signifikan, yakni 16.034 investor baru di SBN Ritel dan 20.297 investor baru di SBSN Ritel.

Secara demografis, Generasi Y atau milenial mendominasi jumlah investor dengan porsi 50,75%. Namun, dari sisi nominal pemesanan, Generasi X menjadi kontributor terbesar dengan porsi 42,62%. Berdasarkan profesi, investor terbanyak berasal dari kalangan pegawai swasta (34,95%), sementara dari sisi nilai pemesanan didominasi oleh wiraswasta (29,79%).

Dari aspek wilayah, investor SR024 tersebar di seluruh Indonesia, dengan dominasi berasal dari kawasan Indonesia Barat (di luar DKI Jakarta) yang mencakup 64,39% jumlah investor dan 52,96% total nominal pemesanan. Berdasarkan gender, investor perempuan mendominasi baik dari sisi jumlah (57,16%) maupun volume pemesanan (50,64%).

Menariknya, selama masa penawaran SR024, terdapat Sukuk Ritel seri sebelumnya, yakni SR018T3, yang jatuh tempo pada 10 Maret 2026 dengan nilai Rp16,95 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 39,88% atau Rp6,33 triliun direinvestasikan kembali ke SR024, mencerminkan tingginya minat investor terhadap instrumen ini.

Seperti diketahui, instrumen investasi syariah ini ditawarkan pada 6 Maret hingga 15 April 2026 dengan menggunakan akad Ijarah Asset to be Leased. Penerbitannya didukung underlying asset berupa Barang Milik Negara (BMN) serta proyek dalam APBN 2026.

SR024 diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless) dan dapat diperdagangkan (tradable), dengan imbal hasil tetap (fixed rate) masing-masing sebesar 5,55% per tahun untuk SR024T3 dan 5,90% per tahun untuk SR024T5.

Penjualan seri ini juga ditopang oleh edukasi dan sosialisasi yang masif, baik secara daring maupun luring, serta optimalisasi media sosial guna meningkatkan literasi masyarakat terhadap investasi syariah.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 berada di kisaran 5,5 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Proyeksi ini muncul di tengah tekanan global yang masih berlangsung.

Airlangga menilai kondisi ekonomi domestik tetap kuat. Konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah menjadi penopang utama pada awal tahun.

“Walaupun menunggu rilis dari Ibu Kepala BPS, namun beberapa kali dari kami memprediksi bahwa pertumbuhan di kuartal pertama secara fundamental relatif baik, dan angkanya kalau tidak ada protes ya, lebih besar sama dengan 5,5 persen,” ujar Airlangga dalam konferensi pers realisasi investasi kuartal I 2026 di Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Dorongan konsumsi terlihat dari penyaluran tunjangan hari raya. Belanja pemerintah juga meningkat pada awal tahun. Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar Rp 809 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan.

Sejumlah indikator makro menunjukkan kondisi yang stabil. Bank Indonesia menahan suku bunga acuan di level 4,75 persen. Aktivitas manufaktur tetap berada di zona ekspansif dengan indeks di atas 50.

Kinerja eksternal juga terjaga. Neraca perdagangan mencatat surplus selama 70 bulan berturut-turut. Cadangan devisa berada di level 148,2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 2.400 triliun dengan asumsi kurs Rp 16.200 per dollar AS.

Dari sisi fiskal, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat sekitar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka ini menunjukkan disiplin fiskal tetap dijaga meski pemerintah melakukan ekspansi.

Investasi juga menjadi penopang penting. Realisasi investasi pada kuartal I 2026 mencapai Rp 498,8 triliun. Angka ini melampaui target triwulanan.

Airlangga menyebut investasi akan terus didorong pada kuartal berikutnya. Pemerintah menyiapkan berbagai kebijakan lanjutan untuk menjaga pertumbuhan.

“Target investasi tahun ini lebih dari Rp 2.000 triliun, tepatnya Rp 2.004 triliun. Ini angka yang besar dan perlu dijaga bersama karena menjadi pengungkit perekonomian untuk mencapai target pertumbuhan minimal 5,4 persen pada 2026,” jelasnya.

Pemerintah juga menyiapkan stimulus tambahan. Penyaluran gaji ke-13 pada Juni menjadi salah satu faktor yang diharapkan menjaga konsumsi. Program perlindungan sosial juga dilanjutkan.

Meski prospek terlihat kuat, risiko global tetap membayangi. Konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia. Kondisi ini bisa memberi tekanan pada ekonomi nasional, terutama dari sisi inflasi dan fiskal.

Airlangga menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan global. Stabilitas ekonomi menjadi fokus agar pertumbuhan tetap terjaga sepanjang tahun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyampaikan bahwa layanan cepat alias fast track imigrasi haji diterapkan di empat bandara guna menambah kenyamanan perjalanan jemaah haji pada tahun ini.

Juru Bicara Kemenhaj, Ichsan Marsha menjelaskan bahwa layanan ini merupakan upaya efisiensi imigrasi bagi jemaah haji di Tanah Air , sehingga seluruh proses imigrasi Arab Saudi dapat diselesaikan di Indonesia.

“Saat tiba di Jeddah ataupun di Madinah, jemaah tidak perlu antre panjang, sehingga dapat langsung menuju hotel atau tempat tujuan berikutnya bagi jemaah,” kata Ichsan dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenhaj, Kamis (23/4/2026).

Dia memaparkan, layanan fast track dioperasikan di Bandara Soekarno-Hatta yang melayani 13.751 jemaah dan petugas asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede, sebanyak 12.295 jemaah dan petugas asal Embarkasi Jakarta Bekasi, serta 9.218 jemaah dan petugas asal Embarkasi Banten.

Selain itu, terdapat pula layanan serupa di Bandara Adi Soemarmo Solo sebanyak 29.137 jemaah dan petugas, dilanjutkan Bandara Juanda Surabaya sebanyak 44.080 jemaah dan petugas, serta di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar 16.750 jemaah dan petugas.

“Total saat ini ada sekitar 125.234 jemaah haji Indonesia yang akan menikmati layanan fast track dengan penambahan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada tahun ini,” ujarnya.

Di samping itu, Ichsan menyebut bahwa Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Pusat juga mengimbau kepada seluruh jemaah haji Indonesia, baik yang hendak berangkat maupun yang sudah berada di tanah suci, untuk menjaga kondisi kesehatan selama menjalani prosesi ibadah haji.

Pihaknya berharap agar jemaah dapat mengatur waktu istirahat dengan baik, menjaga kebugaran melalui aktivitas fisik ringan, memperkuat kesiapan manasik, serta senantiasa mematuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah demi kelancaran dan keamanan bersama.

“Kita doakan penyelenggaraan haji tahun ini dapat berjalan lancar dengan dukungan serta sinergi dari seluruh pihak, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” pungkas Ichsan.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk (GOOD) akan membagikan dividen tunai senilai Rp 9,5 per saham atau setara dengan Rp 350,33 miliar.

Pembagian dividen tunai tersebut telah mendapatkan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) hari ini, Kamis (23/4/2026).

Direktur Utama Garudafood, Hardianto Atmadja mengatakan, jumlah dividen tersebut mecakup sekitar 50,9 persen dari laba bersih tahun buku 2025 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 688,65 miliar.

"Dividen tersebut akan dibayarkan pada 20 Mei 2026 kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan 6 Mei 2026," kata dia dalam paparan publik.

Sepanjang 2025, Garudafood membukukan laba bersih sebesar Rp 756,2 miliar. Jumlah tersebut meningkat 10,1 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Hardianto menuturkan, kenaikan profitabilitas ini ditopang oleh pertumbuhan penjualan bersih sebesar 7,2 persen menjadi Rp 13,1 triliun dari Rp 12,2 triliun pada 2024.

"Pencapaian ini mencerminkan ketangguhan fundamental bisnis perseroan di tengah dinamika ekonomi yang masih penuh tantangan," imbuh dia.

Lebih lanjut, Hardianto menjelaskan, segmen makanan dalam kemasan menjadi pilar utama pertumbuhan perseroan.

Segmen tersebut berkontribusi sebesar 89,9 persen terhadap total penjualan dan mencatatkan pertumbuhan 9,9 persen secara tahunan.

Penjualan dalam negeri tetap menjadi penopang utama kinerja Garudafood dengan kontribusi sebesar 97,2 persen dari total pendapatan bersih perseroan.

Pada 2025, penjualan domestik tercatat tumbuh 7,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya, didorong oleh penguatan distribusi di berbagai wilayah, efektivitas program penciptaan nilai (value creation program/VCP) yang berjalan konsisten, dan permintaan yang konsisten terhadap produk perseroan.

Kinerja tersebut turut ditopang oleh kontribusi kuat kategori produk utama, yaitu Ready to Serve (RTS), biskuit, serta keju dan susu (dairy).

Garudafood juga menjalankan sejumlah inisiatif strategis meliputi inovasi produk unggulan baru, pengembangan saluran distribusi, transformasi digital, optimalisasi operasional, serta kolaborasi strategis lintas fungsi.

Dalam agenda RUPSLB, pemegang saham menyetujui pengangkatan E. Maurits Klavert sebagai Komisaris Independen Perseroan, menggantikan Dorodjatun Kuntjoro Jakti.

Pergantian ini merupakan bagian dari penyegaran komposisi Dewan Komisaris dalam rangka memperkuat tata kelola Perseroan yang baik (good corporate governance) ke depan.

Dengan demikian, susunan anggota komisaris dan direksi Garudafood adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Sudhamek Agoeng Waspodo Soenjoto

- Komisaris: Pangayoman Adi Soenjoto

- Komisaris: Rahajoe Dewiningroem Soenjoto?

- Komisaris: Hartono Atmadja

- Komisaris: Swen Neufeldt

- Komisaris: Haijiang Gu

- Komisaris Independen: E. Maurits Klavert

- Komisaris Independen: Fitra Dewata Teramihardja

- Komisaris Independen: Donald Reginald Gadsden

Dewan Direksi

- Direktur Utama: Hardianto Atmadja

- Direktur: Fransiskus Johny Soegiarto

- Direktur: Paulus Tedjosutikno

- Direktur: Robert Chandrakelana Adjie

- Direktur: Johannes Setiadharma

- Direktur: Ruli Tobing

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Pemerintah tengah menggenjot program pelatihan vokasi agar lebih selaras dengan kebutuhan industri, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, ia telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta pengelola KEK untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja secara lebih konkret.

“Pelatihan-pelatihan vokasi yang kita lakukan, termasuk juga nanti magang, itu lebih match lagi, lebih dekat lagi dengan kebutuhan dari KEK atau PSN,” kata Yassierli di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (23/4).

Dari hasil pemetaan itu, menunjukkan bahwa masih adanya kesenjangan antara program pelatihan yang tersedia dengan kebutuhan riil industri.

Yassierli menyebut, beberapa pengelola KEK mengatakan materi pelatihan yang ada belum sepenuhnya sesuai, atau lokasi balai pelatihan terlalu jauh dari kawasan industri.

Untuk itu, pemerintah akan mengarahkan kuota pelatihan vokasi yang saat ini mencapai 60 ribu peserta agar lebih tepat sasaran. Ia memastikan nantinya program ini akan difokuskan pada sektor-sektor yang benar-benar membutuhkan tenaga kerja.

“Kita berharap pelatihan vokasi ini benar-benar dekat dengan kebutuhan industri, sehingga yang kita latih bisa langsung bekerja,” kata Yassierli.

Selain pelatihan, Kemenaker juga menyiapkan skema magang yang terintegrasi dengan kebutuhan industri di KEK. Pemerintah menargetkan penyebaran program magang pada 2026 dapat menjangkau seluruh KEK di Indonesia yang saat ini berjumlah 25 kawasan dengan karakteristik industri yang beragam.

“Kita ingin adik-adik yang ikut magang ini mendapatkan pengalaman riil dari industri, dan ke depan sebarannya merata di seluruh Indonesia,” kata Yassierli.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menilai program-program pemerintah terkait pengembangan energi hijau dan energi baru-terbarukan (EBT) menjadi daya tarik bagi investor luar negeri menanamkan modal di Indonesia.

“Ini sejalan dengan keinginan investasi terutama dari luar negeri. Karena ini adalah investasi yang punya dampak positif terhadap kehidupan dan environment ke depannya,” kata Rosan dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

“Program-program yang ada ini sejalan dengan appetite investasi mereka, sehingga (minat investasi terkait energi bersih di Indonesia) semakin meningkat,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengakselerasi target Net Zero Emission (NZE) 2060 ke tahun 2050, sehingga program-program yang berhubungan dengan pengembangan energi bersih terus diupayakan.

Menteri Rosan mencontohkan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang senada dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kapasitas PLTS hingga 100 GW.

Selain itu, ada pula proyek-proyek terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) atau geothermal yang baru-baru ini ia sebut menarik minat investor dari Jepang.

“Hal-hal seperti ini, selain stabilitas pemerintah, juga program-program prioritas pemerintah juga sejalan dengan appetite untuk mereka berinvestasi di Indonesia,” kata Rosan.

Ia berharap, dengan meningkatnya minat investor global untuk ikut menanamkan modal dan mengembangkan proyek terkait energi ramah lingkungan, dapat berdampak lebih luas termasuk dalam penyerapan tenaga kerja.

Rosan mengatakan, pemerintah Indonesia sangat terbuka dengan potensi pemberian berbagai kemudahan dan stimulus bagi investor yang berkomitmen pada pengembangan energi hijau dan dampaknya pada sektor ketenagakerjaan dalam negeri.

“Kalau investasi di bidang renewable, penyerapan tenaga kerja tinggi, kita terbuka untuk memberikan insentif juga. Jadi parameter kita, insentif itu diberikan tidak semata-mata nilai investasi yang besar, tapi yang kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya,” ujar Rosan yang juga CEO Danantara itu.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia memiliki keunggulan yang dinilai sulit disaingi negara lain dalam pengembangan sektor hilirisasi, mulai dari ketersediaan bahan baku hingga struktur biaya yang lebih kompetitif.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, hilirisasi menjadi fondasi utama daya saing Indonesia karena didukung oleh sumber daya alam yang tidak dimiliki banyak negara lain.

Menurutnya, keunggulan tersebut menempatkan Indonesia dalam posisi strategis dalam rantai nilai global, khususnya pada sektor hilirisasi industri berbasis sumber daya alam.

“Negara lain tidak punya bahan bakunya. Ini menunjukkan comparative advantage dan competitiveness Indonesia sehingga ini adalah kekuatan daripada Indonesia ke depan,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal I/2026 yang dipantau secara daring pada Kamis (23/4/2026).

Selain bahan baku, Airlangga menyoroti struktur biaya investasi di Indonesia yang relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Dia menjelaskan, biaya lahan dinilai menjadi salah satu faktor pembeda yang memperkuat daya tarik investasi industri hilirisasi di dalam negeri.

Dari sisi energi, Indonesia juga dinilai memiliki kombinasi yang lebih fleksibel antara sumber energi baru terbarukan dan energi fosil. Hal ini memberikan ruang bagi industri untuk menekan biaya produksi.

Namun, pemerintah mengakui bahwa peningkatan daya saing masih membutuhkan penguatan infrastruktur kelistrikan, terutama melalui konektivitas jaringan antarpulau.

Airlangga menjelaskan, saat ini Pulau Jawa mengalami kelebihan pasokan listrik, tetapi dalam beberapa tahun ke depan diperlukan penyerapan yang lebih optimal, termasuk melalui integrasi dengan sistem kelistrikan Sumatra.

“Hari ini [pasokan listrik] di Pulau Jawa kita berlebih, tetapi 3—4 tahun lagi akan menyedot kelebihan ini sehingga konektivitas Jawa-Sumatra menjadi penting,” ujarnya.

Selain itu, pengembangan proyek energi baru terbarukan, khususnya panas bumi (geothermal), juga terus berjalan dan menjadi bagian dari strategi memperkuat pasokan energi bersih untuk industri.

Airlangga mencontohkan, beberapa proyek geothermal di Sumatra Barat dan Aceh disebut masih berada dalam pipeline dan berpotensi meningkatkan kapasitas energi nasional jika terhubung dengan pusat permintaan di Jawa.

Selanjutnya, dari sisi pendanaan, peluang pembiayaan global untuk proyek energi dan hilirisasi dinilai semakin terbuka.

Airlangga mengungkapkan adanya komitmen pendanaan internasional, termasuk dari Jepang melalui forum Asia Zero Emission Committee (AZEC), yang menyiapkan dana sekitar US$10 miliar atau sekitar Rp1,5 triliun untuk mendukung investasi energi.

Menurutnya, Indonesia berada dalam posisi siap memanfaatkan peluang tersebut karena telah memiliki sejumlah proyek yang siap ditawarkan kepada investor.

Dengan kombinasi keunggulan tersebut, pemerintah menilai akselerasi hilirisasi kini bergantung pada kesiapan pelaku usaha dalam menangkap peluang yang tersedia.

“Seluruhnya tergantung kepada para pengusaha di Indonesia untuk bisa memanfaatkan apa yang sudah disediakan,” ujarnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Jawa Timur berhasil menggagalkan aktivitas penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Aparat menemukan ratusan liter solar subsidi yang diperoleh secara ilegal dan diduga akan dikirim ke Kalimantan Tengah.

Dirpolairud Polda Jatim Kombes Arman Asmara Syarifuddin menjelaskan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan masyarakat yang diterima petugas pada Senin (20/2/2026) silam.

Menurutnya, laporan tersebut berisi aduan mengenai adanya pengiriman BBM bersubsidi jenis solar dari Blora, Jawa Tengah menuju Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah tanpa memiliki dokumen resmi.

"Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan penyisiran dan pemeriksaan di area wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jalan Perak Barat, Kecamatan Pabean Cantikan, Surabaya," ungkap Arman saat jumpa pers di Kantor Ditpolairud Polda Jatim, Kamis (23/4/2026).

Arman menjelaskan saat petugas melakukan pemeriksaan terhadap sebuah truk, ditemukan sebanyak 31 jeriken yang diselidiki berisi solar bersubsidi yang disembunyikan di bagian samping bak kendaraan. Adapun total barang bukti yang diamankan mencapai sekitar 930 liter solar.

Atas temuan itu, polisi mengamankan satu unit truk Hino dengan nomor polisi K 8779 NE yang digunakan sebagai sarana penyelundupan solar bersubsidi. Seorang tersangka berinisial NNG diamankan dalam kasus ini.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Arman menjelaskan modus operandi yang dilancarkan pelaku untuk melancarkan aksinya adalah dengan memanfaatkan kode batang (barcode) kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi di SPBU.

Solar yang telah diisi ke dalam tangki kendaraan kemudian dipindahkan ke puluhan jeriken berukuran 25 hingga 30 liter menggunakan pompa air dan selang bening. Atas perbuatan tersangka, negara diperkirakan mengalami potensi kerugian negara hingga Rp300 juta.

"BBM yang telah dipindahkan ke dalam jeriken menggunakan mesin pompa dan selang tersebut selanjutnya dikirim menuju Kalimantan Tengah dan digunakan dalam kegiatan operasional pengolahan limbah plastik milik pelaku," jelasnya.

NNG pun dijerat dengan Pasal 55 UU 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana Pasal 40 Nomor 9 UU 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2/2022 tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman pidana maksimal enam tahun penjara dan denda paling tinggi Rp60 miliar.

Emiten raksasa otomotif PT Astra International Tbk (ASII) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp 292 per saham. Menurut jadwal, dividen tersebut bakal dibayarkan pada bulan depan.

Keputusan itu disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara Astra, Jakarta, Kamis (23/4).

Chief of Corporate Affairs Astra, Boy Kelana Soebroto menuturkan, RUPST menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian ASII untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 32,76 triliun.

Secara terperinci, sebesar Rp 390 per saham atau sebanyak-banyaknya Rp 15,66 triliun secara total dibagikan sebagai dividen tunai. Termasuk di dalamnya dividen interim sebesar Rp 98 per saham atau Rp 3,96 triliun yang telah dibayarkan pada 31 Oktober 2025.

“Sebesar Rp 292 per saham akan dibayarkan pada 25 Mei 2026 kepada pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham (DPS) perseroan pada Tanggal 6 Mei 2026 pukul 16.00 WIB,” ucap Boy di Jakarta, Kamis (23/4).

Boy mengatakan, sehubungan dengan program pembelian kembali saham (buyback) yang sedang berlangsung, jumlah total dividen tunai yang dibagikan akan bergantung pada jumlah total saham yang berhak menerima dividen berdasarkan DPS perseroan pada recording date dividen.

Sisanya minimum sebesar Rp 17,09 triliun dibukukan sebagai laba ditahan perseroan. Jumlah total yang sebenarnya, akan bergantung pada total dividen tunai yang dibagikan kepada pemegang saham.

Apabila menilik kinerja keuangannya, ASII membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk senilai Rp 32,76 triliun sepanjang 2025. Torehan itu turun 3,36% dibandingkan dengan laba bersih perseroan pada tahun sebelumnya sebesar Rp 33,90 triliun.

Alhasil, laba per saham perseroan ikut turun 3% jadi Rp 810 dari Rp 837 per unit pada periode sebelumnya. Presiden Direktur Astra periode 2020-2026, Djony Bunarto Tjondro mengatakan, penurunan laba terutama disebabkan oleh melemahnya harga batu bara dan lesunya pasar mobil baru.

“Namun, kinerja bisnis grup tetap resilien didukung oleh kontribusi yang baik dari bisnis-bisnis lainnya,” kata dia dalam keterangan persnya.

Mengutip laporan keuangan ASII hingga periode 31 Desember 2025, pendapatan bersih tercatat turun 1,54% menjadi Rp 323,39 triliun dari Rp 328,48 triliun.

Penurunan terutama berasal dari berkurangnya kontribusi bisnis jasa penambangan dan pertambangan batu bara serta penjualan mobil baru. Kinerja ini sebagian diimbangi oleh pertumbuhan pada bisnis pertambangan emas, jasa keuangan dan sepeda motor.

Menilik lebih lanjut, laba bersih ASII pada 2025 bersumber dari divisi otomotif dan mobilitas Rp 11,36 triliun, jasa keuangan Rp 8,95 triliun, alat berat, pertambangan, serta konstruksi dan energi Rp 9,09 triliun. Berikutnya, ada pula kontribusi divisi infrastruktur Rp 1,25 triliun, agribisnis Rp 1,17 triliun, properti Rp 719 miliar, dan teknologi informasi Rp 208 miliar.

Nilai aset bersih per saham meningkat 8% menjadi Rp 5.692. Sementara itu, kas bersih di luar anak usaha jasa keuangan mencapai Rp 7,2 triliun, turun dari Rp 8 triliun pada 2024. Utang bersih anak usaha jasa keuangan naik menjadi Rp 64,9 triliun dari sebelumnya Rp 60,2 triliun.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani enggan menanggapi rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil alih pengelolaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Rosan mempersilakan hal tersebut ditanyakan langsung kepada Purbaya.

“Mungkin ditanyakan saja ya ke Kementerian Keuangan,” ujar Rosan usai konferensi pers Realisasi Investasi Kuartal I 2026 dan Implementasi KBLI 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Rosan enggan membeberkan rencana ke depan PNM. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM itu menyebut belum ada perubahan proses operasional PNM saat ini. “Kami berjalan seperti biasa,” singkat Rosan.

Sebelumnya, Purbaya ingin Kementerian Keuangan mengambil alih pengelolaan anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) tersebut. Purbaya berencana menjadikan PNM sebagai anak usaha di salah satu special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

“Saya sedang mengajukan ke Danantara agar PNM diserahkan kepada kami (Kementerian Keuangan). PNM Madani itu diserahkan ke kami, nanti akan kami jadikan penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat),” kata Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Purbaya mengungkapkan, rencana akuisisi PNM tersebut diajukan sebagai salah satu solusi untuk memperlancar penyaluran KUR. Purbaya menyatakan banyak laporan dari para pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan layanan kredit murah tersebut dan menyoroti adanya kebutuhan biaya yang cukup tinggi dalam penyaluran KUR melalui perbankan.

“Kalau KUR yang disalurkan lewat bank-bank itu, kami membayar bunga sampai 18 persen. Uangnya hilang karena digunakan untuk membayar bunga, setiap tahun sekitar Rp 40 triliun,” ucap Purbaya.

Jika KUR disalurkan melalui PNM sebagai anak usaha dari salah satu SMV Kementerian Keuangan, dana senilai Rp 40 triliun tersebut dapat dijadikan modal untuk mentransformasikan BUMN itu menjadi bank UMKM. Purbaya berharap dapat menjadikan PNM sebagai bank besar dengan modal Rp 200 triliun dalam kurun waktu lima tahun.

“Jadi, anggaran yang kami keluarkan tidak bertambah, tetap Rp 40 triliun setiap tahun, tetapi dana tersebut dipinjamkan sebagai dana bergulir dengan bunga murah. Jadi, Rp 40 triliun itu tidak hilang,” kata Purbaya.

JAKARTA - Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Pejaten melakukan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada pelajar dengan menyajikan menu secara prasmanan di SMA Kemala Bhayangkari 1, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari total 9 sekolah penerima manfaat, sistem prasmanan mulai diterapkan pada 1 sekolah yaitu SMA Kemala Bhayangkari.

Total penerima manfaat MBG dari SPPG Polri Pejaten mencapai 2.606 porsi yang didistribusikan ke berbagai jenjang pendidikan.

Kepala SPPG Polri Pejaten Muhammad Iqbal Salim mengatakan, pola prasmanan menjadi bagian dari pendekatan pembelajaran yang lebih luas. “Melalui sistem ini, siswa tidak hanya menerima makanan, tetapi juga belajar tentang kedisiplinan, tanggung jawab, serta membangun kebersamaan melalui budaya antre dan pengambilan porsi sesuai kebutuhan,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Kasatgas MBG Polri Irjen Pol Nurworo Danang menuturkan pendekatan ini merupakan bagian dari inovasi pelayanan yang berdampak langsung bagi penerima manfaat. “Penyajian MBG secara prasmanan ini kami lakukan sebagai terobosan inovasi penyaluran makanan yang lebih dinamis kepada para pelajar. Tidak hanya memberikan asupan gizi, tetapi juga menghadirkan pengalaman berbeda yang membangun kebersamaan, tanggung jawab, kesabaran, dan disiplin. Kami juga mendorong partisipasi aktif serta meningkatkan antusiasme siswa dalam mengonsumsi makanan sehat,” ungkapnya.

Menurut dia, edukasi menjadi bagian penting dalam program MBG. “Pemberian menu MBG kepada pelajar bukan hanya soal pemenuhan gizi, tetapi juga bagian dari proses edukasi untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari,” ucapnya.

Salah satu siswa SMA Kemala Bhayangkari 1 Pasar Minggu menyambut baik penyajian MBG secara prasmanan. “Aku suka karena makan begini makanannya jadi lebih fresh,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan ini tetap mengedepankan standar keamanan pangan melalui uji organoleptik oleh ahli gizi serta pengujian food safety oleh tim Dokpol. Sistem antrean tertib diterapkan untuk memastikan distribusi berjalan lancar sekaligus melatih kedisiplinan siswa.

Selain itu, SPPG Polri juga melibatkan UMKM dan bahan pangan lokal dalam penyediaan bahan makanan sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi masyarakat.

Program MBG Polri terus berkembang. Saat ini terdapat 661 unit operasional, 170 tahap persiapan operasional, dan 502 tahap pembangunan, sehingga total mencapai 1.333 unit, dengan rencana penambahan 170 unit di wilayah terpencil menjadi total 1.503 unit.