Akal Imitasi (AI) telah mengubah lanskap penciptaan visual secara radikal. Hari ini setiap orang dapat menjadi ilustrator dengan bantuan AI. Bermodal prompt dan foto referensi, kita dapat menciptakan gambar digital sesuai keinginan. Cepat atau lambat teknologi ini akan semakin canggih dan presisi dalam menerjemahkan perintah. Pertanyaannya, bagaimana nasib para ilustrator yang selama ini memungut jerih payah dari keterampilan menggambar?

Perdebatan yang muncul seringkali berkutat pada pilihan untuk beradaptasi atau tergusur. Mau ikut mengadopsi AI atau tergantikan. Sayangnya, narasi semacam itu cenderung mereduksi masalah kesejahteraan sebagai domain individual dan sekaligus melampiaskan tanggung jawab perlindungan dari tangan negara ke pundak masing-masing pekerja.

Padahal adaptasi teknologi baru adalah isu permukaan yang berdiri di atas kerentanan kerja yang lebih mendasar. Sebelum AI datang, banyak ilustrator dan pekerja kreatif lain telah terlibat dalam hubungan kerja tak menentu, tanpa jaminan sosial, dan kepastian upah. Setelah AI datang, mereka menghadapi penurunan nilai di hadapan algoritma dengan kecepatan dan skala produksi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karenanya perkembangan AI sudah semestinya disambut dengan kebijakan sistemik dalam menjamin kelayakan kerja dibanding sekedar sosialisasi untuk menggunakannya.

Ilustrator dan Kondisi Prekariasi

Ilustrator sebagaimana pekerja kreatif umumnya, selama ini mengalami prekariasi. Bekerja dalam relasi kerja yang rentan dan penuh ketidakpastian. Guy Standing dalam The Precariat: The New Dangerous Class (2011) mengidentifikasi prekariat sebagai kelompok pekerja yang hidup dalam ketidakpastian kerja, ditandai dengan lemahnya jaminan sosial, perlindungan hukum, serta rendahnya kapasitas untuk bernegosiasi atas kondisi kerja mereka.

Kondisi itu tergambar dari riset SINDIKASI pada 2021. Sebagian besar pekerja lepas kreatif tidak memiliki kontrak kerja tertulis, dan 70% menyatakan khawatir atas penghasilan yang tidak pasti (Liem dkk, 2021). Dalam hal jaminan sosial, 70,9% responden mengaku pemberi kerja tidak menanggung risiko kecelakaan dan penyakit kerja, sementara 43,6% tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan (Wilujeng dkk, 2024).

Kedatangan AI memperparah kondisi prekariasi tersebut dengan memicu race to the bottom (persaingan ke bawah). Pekerja dipaksa membanting harga dan menurunkan standar kualitas kerja demi bersaing dengan kecepatan produksi mesin (Nguyen & Mateescu, 2024).

Devaluasi kerja ilustrasi juga akan semakin meningkat seiring ekstraksi data oleh AI. Model-model AI generatif terus dilatih dengan dataset gambar yang sebagian besar diambil dari karya seniman yang bahkan tanpa izin dan kompensasi (Perdana & Rosadi, 2025). Ke depan bukan hal yang sulit lagi untuk mereplikasi gaya gambar dari seorang ilustrator tertentu. Padahal selama ini kekhasan gaya adalah salah satu daya jual bagi para ilustrator.

Paradoks Perayaan Ekonomi Kreatif

Di sisi lain, negara selama ini merayakan ekonomi kreatif sebagai mesin pertumbuhan baru. Sektor ini menyerap 27,4 juta tenaga kerja pada 2025 atau sekitar 18,7% dari total tenaga kerja nasional, sekaligus menyumbang 5%-6% PDB (BPS, 2025). Akan tetapi struktur perlindungan dari negara tampak belum setebal narasi kebanggaannya.

Hingga 2025, pekerja informal masih mendominasi struktur ketenagakerjaan Indonesia, mencapai hampir 60% dari total tenaga kerja. Di mana pekerja kreatif seperti ilustrator banyak yang masuk dalam kategori ini. Namun, Deputi Komunikasi BPJamsostek, Oni Marbun menyatakan hanya 16,2% di antaranya yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kerangka jaminan sosial yang ada belum mampu menjangkau mayoritas pekerja yang justru paling rentan.

Keterbatasan perlindungan tersebut tidak berdiri sendiri, arah regulasi ketenagakerjaan yang lebih luas dalam UU Cipta Kerja justru dikritik karena melegitimasi praktik flexploitation melalui pelonggaran ketentuan kerja kontrak dan perluasan sistem outsourcing (Liem dkk, 2021). Lalu dalam hal perlindungan hak cipta, UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 di Indonesia juga belum disesuaikan lagi dengan perkembangan AI saat ini. Jika pemerintah tidak cekatan dalam merespons, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak cipta pekerja yang karyanya digunakan sebagai data latih mesin.

Berbagai ketertinggalan ini tidak dapat dipandang semata soal kapasitas teknis negara. Hal tersebut cerminan dari pilihan paradigmatik, bahwa pemerintah Indonesia selama ini secara konsisten membingkai pekerja kreatif sebagai pelaku ekonomi yang bebas, fleksibel dan adaptif, dibanding sebagai pekerja yang membutuhkan perlindungan struktural. Ketika AI datang sebagai tekanan baru, praktis tidak ada instrumen kebijakan yang siap merespons karena tekanan-tekanan sebelumnya pun belum ditangani.

Menuju Kerja Lebih Layak

Langkah paling mendesak bagi pemerintah adalah memperluas skema perlindungan seperti BPJS Ketenagakerjaan agar benar-benar ramah bagi pekerja sektor informal. Rendahnya cakupan jaminan sosial pekerja informal tidak cukup dijawab dengan mendorong kepesertaan dan iuran individu semata. Dibutuhkan desain ulang skema perlindungan yang lebih kolektif dan adaptif, seperti iuran berbagi antara negara, pekerja, dan pengguna jasa, perlindungan berbasis proyek, atau integrasi dengan platform kerja digital.

Kedua, merumuskan regulasi transparansi penggunaan AI. Pemerintah perlu mewajibkan transparansi dataset pelatihan dan membuka ruang klaim bagi pekerja atas penggunaan karya mereka secara komersial. Uni Eropa melalui EU AI Act dan berbagai gugatan seniman di Amerika Serikat tengah mendorong preseden ke arah ini. Indonesia sebaiknya perlu segera mengambil posisi, bukan menunggu.

Ketiga, sejalan dengan penguatan perlindungan kerja dan jaminan sosial, negara perlu secara aktif mengarahkan kebijakan industri kreatif agar tidak terjebak pada ekonomi jasa murah. Pemerintah dapat mendorong pengembangan berbagai industri turunan seperti animasi, gim, penerbitan, dan konten digital; standar pengupahan lebih layak; lalu dengan pembiayaan produksi serta pengadaan publik yang memprioritaskan karya lokal. Tanpa langkah ini, ilustrator akan terus bergantung pada proyek-proyek bernilai rendah, alih-alih menjadi bagian dari rantai produksi dan distribusi yang mampu meningkatkan nilai kerja mereka.

Pada akhirnya, perdebatan tentang AI tidak bisa berhenti pada soal adaptasi individu atau upskiling semata. Tulisan ini ingin mendorong perhatian pada bagaimana negara memilih berpihak, apakah membiarkan pekerja kreatif bernegosiasi sendiri di pasar yang semakin timpang, atau membangun kerangka kebijakan yang menjamin kerja layak di tengah perubahan teknologi.

NEW YORK, KOMPAS.com - Harga minyak dunia turun sekitar 4 persen pada akhir perdagangan Selasa (5/5/2026) waktu setempat atau Rabu (6/5/2026) pagi WIB.

Penurunan harga dipicu meredanya kekhawatiran pasar setelah gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dilaporkan masih bertahan, meski sempat terjadi saling serang di kawasan Teluk.

Selain itu, dua kapal dagang AS berhasil melintasi Selat Hormuz dengan pengawalan militer AS.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 4,57 dollar AS atau 4 persen menjadi 109,87 dollar AS per barrel.

Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 4,15 dollar AS atau 3,9 persen menjadi 102,27 dollar AS per barrel.

Sebelumnya pada perdagangan Senin, harga minyak sempat melonjak sekitar 6 persen akibat kekhawatiran gangguan pasokan energi global dari Timur Tengah.

Analis perusahaan konsultan energi Ritterbusch and Associates menilai penurunan harga terjadi karena optimisme pasar terhadap keberlangsungan gencatan senjata antara AS dan Iran.

"Pasar kemungkinan mengalami aksi jual yang dipicu komentar optimistis dari pemerintahan Trump terkait berlanjutnya gencatan senjata dengan Iran,” tulis analis Ritterbusch and Associates dalam catatannya.

Namun, mereka juga menilai pelemahan harga minyak lebih banyak dipengaruhi faktor teknikal setelah kenaikan tajam harga Brent dalam sepekan terakhir.

Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) sebelumnya menyatakan negaranya masih menghadapi ancaman rudal dan drone dari Iran pada Selasa. Namun Washington menegaskan gencatan senjata tetap berlaku.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth bahkan mengatakan jalur pelayaran di Selat Hormuz telah berhasil diamankan.

"Ratusan kapal sedang mengantre untuk melintasi jalur perairan vital tersebut," ujar Hegseth.

Militer AS juga menyatakan dua kapal dagang berbendera AS berhasil melintasi Selat Hormuz dengan pengawalan kapal perusak rudal Angkatan Laut AS.

Sementara itu, Iran membantah telah menyerang UEA dalam beberapa hari terakhir dan menyangkal adanya kapal yang berhasil melintasi Selat Hormuz.

Di sisi lain, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai membahas rancangan resolusi yang didukung AS dan Bahrain terkait ancaman Iran terhadap pelayaran komersial di Selat Hormuz.

Resolusi tersebut berpotensi membuka jalan bagi sanksi tambahan terhadap Iran hingga otorisasi penggunaan kekuatan militer, jika Teheran tidak menghentikan ancaman terhadap kapal dagang internasional.

Presiden AS Donald Trump juga kembali melontarkan pernyataan keras terhadap Iran.

"Iran seharusnya mengibarkan bendera putih tanda menyerah," kata Trump.

Trump menyebut kemampuan militer Iran kini melemah dan hanya mampu menembakkan "senjata kecil", serta mengeklaim Teheran diam-diam ingin mencapai kesepakatan dengan AS.

Militer AS menyatakan telah menghancurkan enam kapal kecil Iran, serta mencegat rudal jelajah dan drone Iran dalam operasi pengawalan tanker minyak yang diberi nama "Project Freedom".

Di Asia, Korea Selatan tengah mempertimbangkan bergabung dalam operasi pengamanan Selat Hormuz yang dipimpin AS setelah terjadi ledakan dan kebakaran pada kapal yang dioperasikan perusahaan Korea Selatan di kawasan tersebut.

Saat ini pasar minyak juga menanti laporan cadangan minyak mingguan dari American Petroleum Institute (API) dan Energy Information Administration (EIA) AS.

Analis memperkirakan perusahaan energi AS menarik sekitar 3,3 juta barrel minyak mentah dari cadangan selama pekan yang berakhir 1 Mei 2026.

Jika terealisasi, itu akan menjadi pertama kalinya persediaan minyak AS turun selama dua pekan berturut-turut sejak Januari 2026.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja ekonomi Indonesia pada awal 2026 dinilai menunjukkan sinyal kuat di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah mengatakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 menjadi titik penting, tidak hanya melampaui ekspektasi, tetapi juga menandai akselerasi dari tren pertumbuhan sebelumnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku lega setelah data resmi dirilis. Ia menyebut capaian tersebut menjadi indikasi bahwa ekonomi nasional mulai keluar dari pola stagnasi di kisaran 5 persen.

"Clear sekali kita bisa lepas dari kutukan Pertumbuhan ekonomi 5 persen. Kami bergerak ke arah yang lebih cepat lagi," kata Purbaya dalam Konpers APBN KiTa di Kemenkeu pada (5/5/2026).

Ia mengungkapkan sempat tidak bisa tidur menunggu angka pertumbuhan ekonomi kuartal pertama.

Namun, setelah data diumumkan oleh Badan Pusat Statistik, ia mengaku puas dengan hasil tersebut.

Meski demikian, Purbaya tetap mewaspadai tantangan ke depan, terutama karena kondisi global yang belum sepenuhnya pulih.

"Segala mesin atau perusahaan yang orientasi ekspor yang masih bisa ekspor kita didukung agar lebih kompetitif di global," jelasnya.

Sebagai langkah lanjutan, pemerintah menyiapkan berbagai stimulus untuk menjaga momentum pertumbuhan, termasuk menggodok insentif kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) guna memperkuat konsumsi domestik sekaligus mendorong transformasi industri.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan capaian tersebut melampaui ekspektasi berbagai lembaga, bahkan lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara anggota G20.

“Ekonomi Indonesia tumbuh baik di luar ekspektasi dari berbagai lembaga, di mana di kuartal pertama pertumbuhan ekonomi kita mencapai 5,61 persen,” ujar Airlangga dalam Konpers Pertumbuhan PDB Kuartal-1 2026 di Kemenko Perekonomian pada Selasa (5/5/2026).

Ia menjelaskan, pertumbuhan tersebut didorong oleh kombinasi kebijakan fiskal dan momentum musiman seperti Ramadhan dan Idul Fitri.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, sementara belanja pemerintah melonjak 21,81 persen atau sekitar Rp 815 triliun.

Stimulus seperti pencairan tunjangan hari raya (THR) sebesar Rp 51,65 triliun dan diskon tarif transportasi turut menjadi faktor pendorong utama aktivitas ekonomi di awal tahun.

Selain itu, indikator makro lainnya juga menunjukkan stabilitas.

Inflasi April 2026 tercatat 2,42 persen, masih dalam target pemerintah.

Indeks keyakinan konsumen berada di level 122,9, sementara neraca perdagangan mencatat surplus selama 71 bulan berturut-turut. “Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita tidak hanya tumbuh, tetapi juga cukup kuat menghadapi tekanan global,” kata dia.

Ke depan, pemerintah berkomitmen menjaga momentum ini melalui kebijakan lanjutan, termasuk memperkuat sektor ekspor dan konsumsi domestik.

Target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 5,4 persen pun dinilai masih realistis untuk dicapai, bahkan berpotensi terlampaui jika tren positif ini berlanjut.

Jika mengacu pada, data Badan Pusat Statistik menunjukkan produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 6.187,2 triliun, sementara PDB atas dasar harga konstan sebesar Rp 3.447,5 triliun.

"Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 bila dibandingkan dengan kuartal I-2026 atau secara year-on-yearmengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dari sisi sektoral, hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif.

Lima sektor utama industri pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan menyumbang 63,52 persen terhadap PDB nasional.

Beberapa sektor bahkan mencatat lonjakan signifikan. Penyediaan akomodasi dan makanan minuman tumbuh 13,14 persen, didorong aktivitas libur nasional dan program makan bergizi gratis.

Sementara itu, jasa lainnya tumbuh 9,91 persen, serta transportasi dan pergudangan meningkat 8,4 persen seiring mobilitas masyarakat yang tinggi.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

WACANA menjadikan aplikator transportasi sebagai bagian dari BUMN bukan sekadar gagasan teknokratis.

Wacana ini mencerminkan kegelisahan yang lebih dalam tentang arah ekonomi digital Indonesia, relasi antara negara dan pasar, serta masa depan perlindungan tenaga kerja di era platform.

Di permukaan, tuntutannya sederhana: Kepastian hidup. Namun, di balik kesederhanaan tersebut, tersimpan kompleksitas kebijakan yang tidak bisa dijawab dengan pendekatan hitam putih.

Selama beberapa tahun terakhir, model kemitraan dalam ekosistem ojek online terus menjadi sumber perdebatan.

Di satu sisi, model ini menawarkan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya dalam pasar kerja. Siapa pun dapat menjadi pengemudi, menentukan jam kerja sendiri, dan memperoleh penghasilan tanpa hambatan masuk yang tinggi.

Namun di sisi lain, fleksibilitas tersebut sering kali dibayar mahal dengan ketidakpastian. Pendapatan tidak stabil, perlindungan sosial terbatas, dan relasi kuasa dengan aplikator cenderung timpang terutama karena algoritma yang menentukan distribusi order tidak sepenuhnya transparan.

Muncul gagasan bahwa negara perlu hadir lebih jauh, bahkan hingga mengambil alih peran aplikator dan menjadi BUMN.

Secara normatif, gagasan ini tampak kuat. Negara dipandang sebagai aktor yang mampu menjamin kesejahteraan, menstabilkan pendapatan, dan mengoreksi ketimpangan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar digital.

Namun, seperti banyak kebijakan publik berskala besar, pertanyaan kuncinya bukan terletak pada baik atau tidaknya tujuan, melainkan pada ketepatan dan keberlanjutan instrumen yang dipilih.

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa negara sebenarnya sudah mulai masuk ke dalam ekosistem ini melalui pendekatan yang lebih moderat.

Kebijakan pembatasan potongan aplikator hingga maksimal 8 persen merupakan contoh nyata bagaimana intervensi regulasi digunakan untuk memperbaiki distribusi nilai ekonomi tanpa harus mengubah struktur industri secara fundamental.

Sebelumnya, potongan platform yang bisa mencapai sekitar 20 persen menjadi salah satu sumber utama keluhan pengemudi. Dengan pembatasan tersebut, secara teoritis pengemudi berhak menerima porsi pendapatan yang jauh lebih besar.

Namun, perkembangan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan ini langsung memicu kalkulasi ulang di tingkat perusahaan.

Pihak GoTo menyatakan masih mengkaji secara menyeluruh dampak aturan pembatasan potongan tersebut, termasuk implikasinya terhadap keberlanjutan model bisnis dan keseimbangan ekosistem.

Perusahaan juga menyoroti bahwa perubahan pada struktur tarif tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga pada mitra pengemudi dan konsumen secara bersamaan.

Penyesuaian dapat terjadi pada skema insentif, tarif layanan, maupun strategi operasional lainnya.

Hal ini menegaskan bahwa intervensi terbatas sekalipun tidak bersifat netral, melainkan memicu respons berantai dalam industri.

Dengan demikian, jika pembatasan komisi saja sudah kompleks, maka gagasan nasionalisasi penuh jelas membawa implikasi yang jauh lebih besar.

Dari perspektif kesejahteraan pekerja, status pegawai tetap memang menawarkan berbagai keuntungan signifikan.

Dengan menjadi pegawai BUMN, pengemudi akan memperoleh upah minimum yang jelas, jam kerja teratur, serta akses penuh terhadap jaminan sosial seperti kesehatan, kecelakaan kerja, hingga pensiun.

Ini merupakan bentuk perlindungan yang selama ini tidak sepenuhnya tersedia dalam model kemitraan.

Pertanyaan penting yang kerap terlewat adalah: Apakah seluruh pengemudi benar-benar menginginkan model tersebut?

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi memanfaatkan ojek online sebagai sumber penghasilan tambahan.

Kelompok ini terdiri dari mahasiswa, pekerja paruh waktu, atau individu yang membutuhkan fleksibilitas dalam mengatur waktu.

Dalam konteks tersebut, perubahan status menjadi pegawai tetap justru dapat menghilangkan salah satu daya tarik utama dari pekerjaan ini. Fleksibilitas bukan sekadar fitur tambahan, melainkan inti dari model ekonomi ini.

Dari sudut pandang fiskal, implikasi kebijakan ini sangat besar. Dengan jumlah pengemudi yang mencapai jutaan orang, pengangkatan mereka sebagai pegawai tetap akan menciptakan beban anggaran yang luar biasa.

Jika diasumsikan setiap pengemudi menerima gaji setara upah minimum, total kebutuhan anggaran bisa mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Angka ini belum termasuk tunjangan, jaminan sosial, serta biaya administrasi dan manajemen.

Konsekuensinya, negara harus membuat pilihan sulit: menaikkan pajak, menambah utang, atau mengalihkan anggaran dari sektor lain seperti pendidikan dan kesehatan, karena seperti kata meme yang viral: “Darimana duitnya?”

Setiap opsi membawa risiko tersendiri, baik dari sisi ekonomi maupun politik. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, kebijakan semacam ini berpotensi menciptakan trade off yang tidak diinginkan.

Pendekatan regulasi seperti pembatasan komisi 8 persen menawarkan alternatif yang lebih ringan secara fiskal. Negara tidak perlu menanggung seluruh biaya tenaga kerja, tetapi tetap dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi melalui perbaikan distribusi pendapatan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara dapat “mengoreksi pasar” tanpa harus “menggantikan pasar”.

Pendekatan ini juga memiliki keterbatasan. Respons industri yang masih mengkaji dampak kebijakan menunjukkan adanya ruang penyesuaian yang tidak sederhana.

Ketika potongan aplikator ditekan, perusahaan berpotensi menggeser beban melalui mekanisme lain, seperti pengurangan insentif, penyesuaian tarif, atau perubahan struktur biaya layanan. Tanpa pengawasan ketat, perbaikan di satu sisi dapat diimbangi oleh tekanan baru di sisi lain.

Dari perspektif efisiensi ekonomi, model platform saat ini memiliki keunggulan dalam fleksibilitas biaya. Perusahaan hanya mengeluarkan biaya ketika ada aktivitas, sehingga dapat dengan cepat menyesuaikan diri terhadap fluktuasi permintaan.

Dalam model pegawai tetap, biaya berubah menjadi biaya tetap yang harus dibayar terlepas dari kondisi pasar. Kondisi ini menciptakan tekanan signifikan, terutama dalam situasi permintaan rendah.

Pengelolaan jutaan pegawai dalam satu entitas BUMN akan menghadirkan tantangan birokrasi yang besar. Dibutuhkan sistem manajemen yang sangat kompleks untuk memastikan efisiensi, produktivitas, dan akuntabilitas.

Tanpa sistem tersebut, risiko inefisiensi dan penurunan kualitas layanan akan meningkat. Pengalaman berbagai organisasi besar menunjukkan bahwa semakin besar skala birokrasi, semakin sulit menjaga kinerja tetap optimal.

Aspek lain yang juga perlu diperhatikan adalah dampak terhadap ekosistem ekonomi yang lebih luas.

Saat ini, aktivitas ojek online menopang berbagai sektor informal, mulai dari bengkel kecil hingga usaha mikro lainnya.

Jika seluruh sistem disentralisasi dalam BUMN, terdapat kemungkinan perubahan pola bisnis yang dapat menggeser, bahkan mematikan pelaku usaha kecil.

Dengan demikian, kebijakan yang bertujuan melindungi satu kelompok pekerja berpotensi merugikan kelompok lainnya.

Menjadi semakin jelas bahwa pendekatan ekstrem, baik membiarkan pasar sepenuhnya maupun mengambil alih seluruh sistem, tidak memadai.

Yang dibutuhkan adalah kombinasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, efisiensi ekonomi, dan keberlanjutan fiskal.

Salah satu arah kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah memperkuat regulasi ketenagakerjaan dalam ekosistem ini tanpa menghilangkan fleksibilitas.

Langkah ini mencakup kewajiban jaminan sosial, transparansi algoritma, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil.

Dalam kerangka tersebut, status “mitra” tetap dipertahankan, tetapi dengan standar perlindungan yang lebih tinggi.

Negara dapat mendorong model alternatif seperti pembentukan BUMN aplikator yang bersaing dengan perusahaan swasta.

Pendekatan ini membuka ruang terciptanya tekanan kompetitif yang dapat meningkatkan standar industri secara keseluruhan, tanpa harus membebani negara dengan biaya yang terlalu besar.

Perdebatan tentang status pengemudi ojek online mencerminkan dilema yang lebih luas dalam kebijakan publik di era digital.

Di satu sisi, terdapat kebutuhan untuk melindungi pekerja dari ketidakpastian yang dihasilkan oleh model ekonomi baru. Di sisi lain, terdapat kebutuhan untuk menjaga inovasi, fleksibilitas, dan efisiensi yang menjadi kekuatan utama model tersebut.

Kebijakan pembatasan potongan menjadi 8 persen menunjukkan bahwa negara memiliki ruang untuk bertindak tanpa harus mengambil langkah ekstrem.

Namun, kebijakan ini bukan solusi akhir, melainkan bagian dari proses panjang dalam mencari keseimbangan yang tepat. Implementasi yang konsisten, pengawasan efektif, serta evaluasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan.

Pertanyaan utamanya bukan lagi apakah negara harus hadir, karena Negara telah dan pasti akan selalu hadir, melainkan bagaimana negara hadir secara cerdas.

Perlindungan terhadap pengemudi ojek online merupakan keharusan, tetapi cara mencapainya harus mempertimbangkan seluruh dimensi ekonomi, sosial, dan fiskal.

Dalam kebijakan publik, solusi terbaik jarang yang paling sederhana. Solusi biasanya berada di tengah, tidak ekstrem tetapi cukup kuat untuk mengubah keadaan.

Dalam konteks ojek online, jalan tengah ini paling menjanjikan: Sistem yang tetap fleksibel tapi lebih adil, pasar yang tetap dinamis, tapi lebih terkendali, serta negara yang hadir bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai pengarah.

Jika arah ini dapat dijaga, maka tujuan besar berupa kepastian hidup bagi para pengemudi tidak perlu dicapai melalui langkah drastis yang berisiko tinggi.

Sebaliknya, tujuan tersebut dapat diwujudkan melalui rangkaian kebijakan yang saling melengkapi, membangun sistem yang tidak hanya adil untuk hari ini, tetapi juga berkelanjutan untuk masa depan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat premi asuransi komersial pada kuartal I/2026 mencapai Rp88,36 triliun, tumbuh 0,74% (year on year/YoY).

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut premi asuransi komersial itu terdiri dari premi asuransi jiwa yang masih terkontraksi 0,14% YoY dengan nilai sebesar Rp47,12 triliun.

“Dan premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh sebesar 1,77% year-on-year dengan nilai sebesar Rp41,24 triliun rupiah,” katanya dalam konferensi pers daring RDK OJK April 2026, Selasa (5/5/2026).

Lebih jauh, secara umum permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid. Hal ini terlihat dari risk based capital (RBC) industri yang jauh di atas ambang batas 120%.

“Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan Risk Based Capital atau RBC masing-masing sebesar 474,26% dan 316,32% masih di atas threshold sebesar 120%,” ucapnya.

Dengan demikian, nilai aset asuransi komersial pada Maret 2026 totalnya mencapai Rp977,53 triliun rupiah atau naik 5,64% YoY.

Lebih jauh, Ogi mengemukakan OJK terus memantau pemenuhan ekuitas tahap pertama pada 2026 di perusahaan asuransi dan reasuransi, sesuai dengan POJK 23 Tahun 2023.

“Hingga Maret 2026 tercatat sebanyak 116 perusahaan asuransi dan reasuransi dari total 144 perusahaan atausekitar 80,56% telah memenuhi ketentuan jumlah minimum ekuitas yangdipersyaratkan,” tuturnya.

Dengan demikian, artinya hingga kini masih ada 28 perusahaan yang belum memenuhi syarat pemenuhan minimum ekuitas pada 2026.

Di sisi lain, Ogi turut melaporkan kinerja dari perusahaan penjaminan sepanjang kuartal I/2026. Per Maret 2026, nilai aset tumbuh sebesar 0,77% YoY menjadi Rp47,48 triliun rupiah.

Menilik nilai imbal jasa penjaminannya turun 4,78% YoY menjadi Rp1,99 triliun. Sementara itu, nilai klaim penjaminan tercatat sebesar Rp1,84 triliun atau terkontraksi 6,12% YoY.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 sampai 100 persen untuk pembelian kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV).

“PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100 persen, ada yang 40 persen. Nanti disusun skemanya,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan BEV, tanpa mencakup kendaraan hybrid. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang digunakan, yang dibagi menjadi baterai nikel dan non-nikel.

Purbaya menjelaskan, kendaraan listrik berbasis baterai nikel akan menerima subsidi yang lebih besar. Pertimbangan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan nikel sebagai salah satu komoditas unggulan di Indonesia.

Dia menyebut pernah membaca pemberitaan dari salah satu media internasional yang mempertanyakan potensi nikel Indonesia usai China mengumumkan penggunaan teknologi baterai non-nikel. Sebagai respons, Menkeu Purbaya justru menyiapkan skema insentif agar penggunaan nikel bisa terakselerasi.

“Kita balik sekarang, nikelnya kita pakai. Biar nikel kita bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan,” jelasnya.

Purbaya juga menyatakan pemerintah akan mempersiapkan insentif kendaraan listrik, dengan rincian masing-masing 100 ribu unit mobil dan 100 ribu motor listrik tahun ini.

Terkait besaran subsidi, ia memperkirakan akan berada di angka Rp5 juta untuk motor listrik. Namun, angka pasti dari stimulus BEV ini akan diumumkan lebih detil dengan pihak-pihak terkait lainnya, khususnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Purbaya berpendapat insentif BEV relevan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi beban subsidi energi pemerintah di tengah kenaikan harga minyak global.

Ia pun sepakat dengan Menperin yang menyatakan pemerintah kini melihat kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi penguatan ekonomi nasional, terutama untuk menjaga daya tahan industri manufaktur dan melindungi tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan fluktuatif dan cenderung ditutup melemah pada level Rp17.420—Rp17.460 hari ini, Rabu (6/5/2026).

Melansir data RTI Infokom, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terkoreksi 0,14% ke level Rp17.409 pada Selasa (5/5/2026). Sepanjang perdagangan, rupiah sempat bergerak pada level Rp17.437—Rp17.385 per dolar AS.

Selain rupiah, kinerja yuan China juga melemah 0,05%, dolar Hong Kong melemah 0,04%, yen Jepang melemah 0,04%, won Korea melemah 0,10%, dolar Singapura terkoreksi 0,07%, dan baht Thailand melemah 0,34%.

Direktur Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi, menerangkan penguatan dolar AS pada perdagangan hari ini, belum terlepas dari ketegangan geopolitik yang terjadi di Iran. Pasar disebut kembali bergejolak setelah AS dan Iran kembali melancarkan serangan baru karena kedua pihak berupaya menegaskan kendali atas Selat Hormuz.

Hal itu disebut menambah tekanan pada bank sentral, khususnya The Fed untuk mempertahankan suku bunga yang lebih tinggi dalam jangka waktu yang lebih lama atau bahkan memperketat kebijakan jika tekanan inflasi meningkat.

”Hal ini mendorong imbal hasil obligasi pemerintah AS lebih tinggi, sehingga menekan logam mulia yang tidak memberikan imbal hasil,” katanya dalam keterangan resminya, Selasa (5/5/2026).

Dari dalam negeri, BPS telah melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% secara tahunan (YoY) pada triwulan pertama 2026. Ibrahim menilai konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut.

Sementara itu, kinerja konsumsi rumah tangga pada periode tersebut terutama didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan.

JAKARTA - Pengacara Roy Suryo dan Dokter Tifa, Refly Harun menyebut Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) membiarkan anak bangsa meributkan masalah ijazah. Sebab, hingga saat ini Jokowi tidak memperlihatkan ijazahnya ke publik.

Dia meminta agar perkara Roy Suryo dan Dokter Tifa harus segera dihentikan. Bahkan, ia meminta agar Jokowi menunjukkan sikap kenegarawanan dengan menyelesaikan perkara ini di luar pengadilan.

"Atau kita bicara tentang out of the court, yaitu penyelesaian bagaimana sisi kenegarawanan seorang Jokowi," katanya dalam Program Rakyat Bersuara di iNews TV, Selasa (5/5/2026).

Dia pun menyinggung nasihat Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar Jokowi menunjukkan ijazah asli. "Misalnya, imbauan dari Jusuf Kalla, dari seorang pengusaha yang mengatakan kalau ijazah Jokowi itu asli, ini Pak Jokowi kejam. Kenapa? Karena dia membiarkan anak bangsa berkelahi setiap saat," ujar Refly.

Dia pun yakin bahwa persidangan kliennya terkait tudingan ijazah palsu Jokowi nantinya bukan bertujuan untuk membuktikan keaslian atau kepalsuan ijazah Jokowi. "Ada satu hal yang barangkali orang lupa, pengadilan itu bukan pengadilan ijazah palsu atau tidak," ujar Refly.

Dia menegaskan Roy dan Tifa hanya akan disidang atas tudingan melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Majelis hakim, kata dia, tidak akan menyatakan keaslian atau kepalsuan atas ijazah Jokowi.

"Yang akan disidang nanti itu adalah mas Roy kalau jadi disidang itu akan dituding melakukan fitnah, pencemaran nama baik kemudian melakukan ujaran kebencian, edit dokumen dan sebagainya dengan ancaman hukuman mulai dari 9 bulan - 12 tahun penjara," jelas Refly.

"Apakah Anda kemudian akan mendapatkan sebuah statement atau sebuah putusan pengadilan 'ya dengan demikian ijazah Jokowi palsu' no," sambung dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat ke 7.057,10 pada Selasa (5/5/2026). Kenaikan indeks didorong oleh penguatan sejumlah big caps, antara lain TPIA, UNVR, hingga BBRI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat sebesar 1,22% atau 85,15 poin menuju 7.057,10. Indeks komposit kemarin dibuka pada level 6.968,56 dan sempat menyentuh posisi tertingginya di 7.069,20.

Tercatat, sebanyak 342 saham menguat, 314 saham turun, dan 163 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp12.654 triliun.

Dari jajaran big caps, kenaikan tertinggi dicatatkan saham PT Chandra Asri Pacific Tbk. (TPIA) sebesar 19,70% ke Rp6.075 dan saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) tumbuh 5,13% menjadi Rp1.640 per saham.

Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) turut menjadi pendorong indeks dengan kenaikan 4,55% ke Rp5.175, sementara saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) terapresiasi sebesar 3,62% menjadi Rp3.150.

Adapun penurunan ditorehkan saham PT Astra International Tbk. (ASII) 3,29% menjadi Rp5.875 per saham, sedangkan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) membukukan penurunan sebesar 2,62% ke level Rp1.485 per saham.

Sementara itu, saham top gainers kemarin dihuni oleh PT Morenzo Abadi Perkasa Tbk. (ENZO) yang melonjak 34,72% ke Rp97, sementara PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) tumbuh sebesar 24,66% menjadi Rp2.300 per saham.

Di sisi lain, posisi saham paling boncos atau top losers ditempati PT Wijaya Cahaya Timber Tbk. (FWCT) yang turun 15% menjadi Rp102, dan PT Indospring Tbk. (INDS) melemah 14,67% ke Rp448 per saham.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan bahwa IHSG sempat menguat 0,83% ke 7.029,85 pada perdagangan sesi pertama.

Secara teknikal, pembentukan histogram negatif MACD cenderung mengecil, sementara indicator stochastic RSI membentuk golden cross di oversold area.

“Kami memperkirakan IHSG berpotensi lanjutkan penguatan menuju level 7.050 pada perdagangan sesi kedua kemarin,” ucapnya dalam publikasi riset harian.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengonfirmasi masuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai investor di saham emiten teknologi itu.

Corporate Secretary GoTo R A Koesoemohadian dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (5/5/2026), menyampaikan bahwa Danantara telah membeli saham perseroan dengan porsi kurang dari 1 persen dari total saham yang diterbitkan di pasar modal.

“Sesuai dengan pemberitaan di media, kami memahami bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah membeli sejumlah saham perseroan melalui bursa dalam jumlah kurang dari 1 persen dari saham yang diterbitkan oleh perseroan,” sebut dia.

GoTo menilai investasi tersebut sebagai sinyal positif yang mencerminkan kepercayaan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang perusahaan.

Karena itu, perseroan menyambut baik investasi tersebut, sebagaimana juga investasi dari seluruh pemangku kepentingan lainnya, sebagai cerminan kepercayaan yang berkelanjutan terhadap fundamental usaha, kinerja, serta prospek jangka panjang bisnis.

“Kepercayaan tersebut menjadi dorongan positif bagi perseroan untuk terus menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan, profesional, dan terus berlandaskan pada tata kelola perusahaan yang baik,” ujarnya.

Perseroan juga senantiasa mematuhi ketentuan kewajiban pelaporan atas kepemilikan saham.

Sejak Maret 2026, GOTO telah menyampaikan laporan kepemilikan saham yang memuat informasi pemegang saham dengan kepemilikan 1-5 persen kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI), selaku otoritas bursa.

Namun, sesuai ketentuan BEI, informasi tersebut bersifat privat dan hanya disampaikan secara terbatas kepada otoritas bursa.

Adapun informasi publik mengenai pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1-5 persen dapat diakses masyarakat melalui pengumuman oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia yang tersedia di situs resmi BEI.

Komposisi pemegang saham GOTO

Untuk diketahui, komposisi pemegang saham GOTO di atas 1 persen didominasi oleh investor institusional global.

SVF GT Subco (Singapore) Pte. Ltd. tercatat sebagai pemegang saham terbesar dengan porsi 7,65 persen, disusul Taobao China Holding Limited 7,43 persen.

Selain itu, sejumlah nama besar lain turut mengisi struktur kepemilikan, seperti Google Asia Pacific Pte.Ltd. dan Tencent Mobility Limited yang masing-masing menggenggam sekitar 2,48 persen saham.

PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) juga menjadi salah satu pemegang saham strategis dengan kepemilikan 1,99 persen, sementara entitas lain seperti UBS AG Hong Kong, Peak XV Partners, serta GoTo Peopleverse Fund turut melengkapi struktur investor.

Sementara itu, dari sisi internal, kepemilikan saham oleh jajaran Direksi dan Komisaris relatif kecil.

Andre Soelistyo sebagai salah satu pemegang saham dari manajemen dengan porsi 0,57 persen, diikuti nama lain seperti Hans Patuwo dan Catherine Hindra Sutjahyo dengan kepemilikan yang lebih kecil.

Soal pemangkasan komisi

Di lain sisi, GOTO juga memberikan tanggapan atas pemberitaan media massa mengenai ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online.

Perseroan menyampaikan informasi mengenai Perpres tersebut diperoleh melalui media massa pada 1 Mei 2026, sejak diumumkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai perusahaan yang beroperasi di dalam negeri, GOTO mendukung upaya pemerintah untuk memberikan manfaat bagi seluruh mitra pengemudi.

Namun demikian, hingga tanggal keterbukaan informasi ini, perseroan masih menunggu rincian lebih lanjut atas ketentuan yang diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026, termasuk salinan resminya.

Hal ini diperlukan agar perusahaan dapat melakukan kajian secara menyeluruh, serta menyusun rencana bisnis yang tepat untuk implementasi kebijakan tersebut.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG rawan terkoreksi pada perdagangan saham hari ini, Rabu (6/5). Analis merekomendasikan saham PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) di tengah potensi melemahnya indeks.

Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana menilai, saat ini posisi pergerakan IHSG sedang berada bagian dari wave [v] dari wave A dari wave (2). Ini artinya IHSG akan rawan terkoreksi ke rentang 6.645–6.838.

“Meskipun menguat, dapat perhatikan 7.143–7.188 sebagai target terdekat,” tulis Herditya dalam risetnya, Rabu (6/5).

MNC Sekuritas menetapkan support IHSG berada di 6.838 dan 6.745. Sementara resistance terdekat berada di 7.022 dan 7.240.

Support merupakan area harga saham tertentu yang diyakini sebagai titik terendah pada satu waktu. Saat menyentuh support, harga umumnya akan kembali naik karena daya beli saham naik.

Sedangkan resistance merupakan tingkat harga saham tertentu yang dinilai sebagai titik tertinggi. Setelah saham menyentuh level ini, biasanya akan ada aksi jual cukup besar hingga laju kenaikan harga tertahan.

MNC Sekuritas merekomendasikan buy on weakness pada sejumlah saham. Salah satunya, PT United Tractors Tbk (UNTR) untuk diakumulasi beli dalam rentang Rp 28.175–Rp 28.650. Target harga di Rp 29.325–30.550, sedangkan level stoploss di bawah Rp 27.850.

Kemudian saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) direkomendasikan buy on weakness pada area Rp 6.800–Rp 6.950. Target harga di Rp 7.100–Rp 7.200, serta stoploss di bawah Rp 6.750.

Sentimen IHSG

Phintraco Sekuritas menilai pergerakan IHSG secara teknikal mulai menunjukkan sinyal pemulihan. Indikator Stochastic RSI mengarah pada potensi reversal dari area oversold, sedangkan histogram negatif MACD mulai menyempit. Dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan berpeluang menguji kisaran 7.100–7.150 dalam waktu dekat.

Sedangkan dari sisi fundamental, pergerakan IHSG diwarnai oleh data terbaru pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS kemarin.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat mengalami kontraksi 0,77% secara kuartalan (QoQ) pada kuartal I 2026, dibandingkan pertumbuhan 0,86% pada kuartal IV 2025. Meski demikian, realisasi ini lebih baik dibandingkan perkiraan pasar yang memproyeksikan kontraksi lebih dalam sebesar 0,97%.

Namun, Phintraco Sekuritas menilai, kontraksi pada kuartal pertama merupakan pola musiman setelah lonjakan aktivitas ekonomi di kuartal akhir tahun.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi justru menunjukkan akselerasi secara tahunan menjadi 5,61% pada kuartal I, meningkat dari 5,39% pada kuartal sebelumnya, mencerminkan daya tahan ekonomi domestik yang masih terjaga.

“Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan pada belanja masyarakat di tengah berlanjutnya stimulus pemerintah serta karena adanya hari raya Imlek, bulan Ramadan dan Idul Fitri pada kuartal pertama 2026,” demikian penjelaskan Phintraco dalam analisisnya, Rabu (6/5).

Dalam upaya menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memantau kinerja industri secara intensif serta rutin melakukan stress test dengan berbagai skenario.

Regulator juga memperpanjang kebijakan buyback saham tanpa melalui RUPS hingga September 2026, serta menunda implementasi short selling. Sejumlah kebijakan ini diharapkan dapat menjadi katalis positif bagi pasar, khususnya di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Phintraco Sekuritas merekomendasikan sejumlah saham, yakni PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA), PT Rukun Raharja Tbk (RAJA), PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA), serta PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

IHSG ditutup naik 1,22% ke level 7.075 dan disertai dengan munculnya volume pembelian pada perdagangan Selasa (5/5).

JAKARTA - Bella Putri Maharani berhasil meraih gelar doktor Ilmu Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan predikat Cum laude . Ia lulus dengan IPK 3,98 dalam kurun waktu 3 tahun 5 bulan.

Selain lulus dengan predikat Cumlaude, putri asal kota Palembang, Sumatera Selatan, ini berhasil menyelesaikan Program Studi Doktor Ilmu Peternakan, Fakultas Peternakan, pada usia 26 tahun 11 bulan 1 hari. Padahal rerata usia lulusan Program Doktor pada wisuda pascasarjana UGM pada 23 April lalu adalah 42 tahun 6 bulan 17 hari.

Menjadi lulusan doktor dengan usia termuda di wisuda UGM kali ini tidak disangka oleh Bella. Namun ia mengaku sangat bersyukur karena ia akhirnya bisa menyelesaikan studi doktor di kampus UGM.

“Ada perasaan yang bahagia dan juga bangga terhadap pencapaian yang sudah saya dapatkan. Bersyukur, saya telah menyelesaikannya (studi doktor),” katanya, dikutip dari laman UGM, Rabu (6/5/2026).

Perjalanan Akademik: Dari Unsri ke PMDSU

Bella mengaku sejak remaja ia berkeinginan untuk meraih gelar doktor di usia dibawah 30 tahun. Perempuan itu mengenang bagaimana dulu saat ia SMA, ia kerap bercanda ingin berkuliah di bidang peternakan untuk memelihara unta di samping rumah.

Tetapi, siapa sangka celetukan itu terwujud. Bella lolos SNMPTN dan melanjutkan S1 di jurusan Peternakan, Universitas Sriwijaya, dan kini menyelesaikan S2 dan S3-nya di bidang yang sama di fakultas Peternakan UGM.

“Saya akhirnya percaya, kadang ucapan adalah doa juga. Meskipun kadang ucapan tersebut saya ucapkan secara bercanda, makanya juga kalau mau berkata itu berkata yang baik-baik,”ujarnya sambil tersenyum.

Bella mengaku melanjutkan studi pascasarjana di UGM melalui beasiswa Program Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU) dari Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Pada awalnya, sekitar tahun 2021 saat COVID-19 sedang merebak di Indonesia, Bella sempat ragu dan bimbang. Pasalnya, pada saat itu terjadi PHK di mana-mana. Apalagi mencari pekerjaan pun tak mudah.

Berawal dari situ, ia pun membulatkan diri untuk melanjutkan studi dengan beasiswa. Seperti kata pepatah, pucuk dicinta ulam pun tiba, berkat kegigihannya, Bella berhasil mendapatkan beasiswa ini dalam usaha pertamanya.

Selama perkuliahannya di UGM, Bella mengaku bersyukur dapat bertemu dengan para pembimbing, dosen, pegawai, dan sivitas akademika yang membantunya dalam proses ini. UGM pun memfasilitasi dengan fasilitas yang baik dan memadai. Apalagi, studi S3 memerlukan kebaruan penelitian, inovasi dan teknologi.

“Tentunya ini menjadi salah satu hal yang bisa saya banggakan dan ceritakan kepada orang banyak, bahwa berkuliah di UGM itu menjadikan saya insan yang dapat bekerja secara mandiri, tetapi juga tidak dilepaskan begitu saja oleh para profesor dan dosen. Mereka selalu memberikan arahan yang bermanfaat untuk keberlangsungan selama proses saya kuliah,” ujarnya.

Riset Inovatif: Nanoenkapsulasi Daun Sungkai untul Ayam Broiler

Menuntaskan studinya, Bella menulis disertasinya yang berjudul “Efikasi Nanoenkapsulasi Ekstrak Daun Sungkai (Peronema canescens Jack) Sebagai Aditif Pakan Alami Ayam Broiler”. Ia melakukan penelitian ini hampir selama dua tahun, mulai dari pembuatan nanoenkapsulasi sampai pengecekan secara in vivo dan in vitro sampai akhirnya dapat diberikan kepada unggas.

Alasan Bella mengambil topik riset ini berangkat dari persoalan larangan penggunaan antibiotik pada ayam broiler secara terus-menerus dalam jangka panjang akan menyebabkan residu dan resistensi yang bisa berdampak pada kesehatan.

Oleh karena itu, dibutuhkan alternatif pakan untuk mengganti pakan tersebut. Dari penelitiannya, Bella berhasil mendapatkan suatu formulasi pakan dari daun sungkai yang dapat menggantikan peran yang sama dengan antibiotik.

Meskipun dari harga yang ditawarkan antibiotik memang lebih murah, penelitian ini ternyata menghasilkan kelebihan lain yang tentunya ayam menjadi lebih sehat dan bisa digunakan untuk jangka panjang.

“Tetapi ternyata hasilnya sangat bagus, bahwa pemberian nano-enkapsulasi ekstrak daun sungkai ini dapat mengurangi bakteri berbahaya di dalam saluran pencernaan seperti E.coli, Salmonella, Staphylococcus. Kemudian, nanoenkapsulasi yang saya buat tersebut juga dapat meningkatkan bobot dari ayam broiler tersebut, meskipun menurunkan konversi pakannya. Dan juga secara potongan, karkas dan juga kualitas daging itu jauh lebih baik dengan penggunaan bahan herbal tersebut,” jelasnya.

Produktif di Dunia Akademik

Meski memiliki hobi menulis novel fiksi dengan nama pena Bellazmr ini dan telah menerbitkan beberapa bukunya, Bella mengaku tetap saja ia merasa bahwa pengalaman menulis paper jurnal merupakan hal yang sangat berbeda.

Namun, pada akhirnya tantangan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. “Selama saya berkuliah ini, saya menyelesaikan publikasi sebanyak 6 paper, 6 jurnal bertaraf internasional, dan selama saya berkuliah ini saya sudah mengikuti 9 konferensi internasional,”kenangnya.

Selama menjalankan studi, bella mengaku tidak jarang ia kehilangan motivasi atau merasa jenuh dalam melaksanakan proses panjang studi jenjang master dan doktor.

Namun, Bella bersyukur bahwa ia memiliki teman-teman yang terus memotivasinya. Selain itu, Bella pun memanajemen waktunya dengan sangat ketat. Ia memiliki timeline sendiri untuk melakukan apa yang harus ia kerjakan. “Jadi menurut saya sendiri, pintar-pintar kita membuat timeline dalam satu hari itu kita harus ngapain,” ingatnya.

Terakhir, ia berpesan bahwa bermimpilah setinggi-tingginya. Menurutnya, jika mimpi tersebut belum tercapai, jangan buru-buru mengubah mimpi, namun ubahlah bagaimana cara meraihnya.

Tantangan Studi Doktor di Usia Muda dan Cara Mengatasinya

Ia mengenang, awalnya pun saat masih menjadi mahasiswa baru saat S1 dulu, ia sempat ingin berhenti kuliah. Namun, dosennya dulu sempat berpesan padanya untuk menjalani takdir yang diberikan dengan sebaik mungkin.

Dari situ Bella mulai melihat kegagalan-kegagalan yang pernah dilaluinya sebagai bagian dari takdir tersebut, dan pada takdir pula yang membawanya kuliah ke kampus UGM.

Ia pun berharap bahwa apa yang sudah ia capai saat ini dapat memberikan manfaat kepada bangsa dan masyarakat kelak. “Saya juga minta doanya, semoga dengan usia semuda ini saya bisa berkontribusi lebih panjang pada bidang saya, khususnya bidang peternakan.

Berangkat dari suatu beasiswa yang sudah diberikan, yang sudah diamanahkan oleh pemerintah Indonesia, yang nantinya semoga bisa juga berkontribusi terhadap Indonesia,”pungkasnya.