Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) melayani 156,1 juta pelanggan pada 2025 atau terkoreksi 2,1% dibandingkan dengan 2024 yang berjumlah 159,4 juta pelanggan. Adapun pendapatan yang dibukukan sepanjang 2025 mencapai Rp109,3 triliun atau terkoreksi 3,6% year on year/YoY.

Berdasarkan laporan info memo Telkom 2025 yang dikutip Jumat (15/5/2026), Manajemen Telkom memaparkan strategi perusahaan kini lebih fokus pada kualitas pelanggan dibandingkan kuantitas semata. Hal ini tercermin dari jumlah basis pelanggan (customer base) Telkomsel pada periode tersebut.

Terkait nilai rata-rata pendapatan per pengguna atau Average Revenue Per User (ARPU), sepanjang 2025, ARPU Mobile Telkomsel tercatat sebesar Rp45.000 pada kuartal IV/2025, membawa rata-rata ARPU tahunan berada di angka Rp43.000.

Jika dibandingkan dengan rata-rata ARPU 2024 yang sebesar Rp44.400, terdapat koreksi tipis tahunan sebesar 3,1%. Meski demikian, tren kuartalan menunjukkan pemulihan konsisten sejak pertengahan tahun.

Kenaikan ARPU pada akhir tahun didorong peningkatan konsumsi data. Payload atau trafik data Telkomsel melonjak signifikan sebesar 15% YoY, dari 19.909 Petabyte pada 2024 menjadi 22.895 Petabyte pada 2025. Manajemen menilai pertumbuhan trafik ini menjadi kompensasi atas penurunan pendapatan dari bisnis legacy yang merosot hingga 25,3% YoY.

Di sisi lain, jumlah pelanggan pascabayar (Telkomsel HALO) menunjukkan resiliensi dengan pertumbuhan 5% YoY menjadi 8,4 juta pelanggan pada 2025. Segmen berkualitas tinggi ini menjadi jangkar bagi stabilitas pendapatan di tengah fluktuasi pasar prabayar.

Manajemen Telkom menyampaikan fokus pada akuisisi pelanggan bernilai tinggi serta program loyalitas terintegrasi membantu menjaga margin EBITDA segmen B2C tetap sehat, meski laba bersih segmen ini terkoreksi 10,5% YoY menjadi Rp19,7 triliun.

Dari sisi jaringan, Telkomsel mengoperasikan 240.000 BTS 4G pada 2025 atau bertambah sekitar 19.000 BTS secara tahunan. Sementara itu untuk 5G jumlahnya bertambah dari 1.000 BTS pada 2024 menjadi 5.000 BTS pada 2025. Khusus untuk 2G, jumlahnya stagnan secara tahunan pada angka 49.000 BTS.

Ke depan, Telkom terus mengoptimalkan strategi Fixed Mobile Convergence (FMC) untuk memperdalam penetrasi pasar. Dengan membaiknya momentum ARPU dan trafik data pada kuartal penutup 2025, manajemen optimistis kinerja Telkomsel akan semakin solid dalam mendukung pertumbuhan konsolidasi grup pada periode mendatang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus dugaan pencurian tas merek Lululemon di area kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta dipastikan tidak melibatkan pegawai PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney). Pelaku diketahui merupakan petugas kargo dari perusahaan penyedia layanan yang beroperasi di lingkungan bandara.

Assistant Deputy Communication & Legal KC Bandara Soekarno-Hatta Yudistiawan mengatakan, InJourney Airports meminta seluruh pekerja yang ada di seluruh perusahaan di kawasan Bandara Soekarno-Hatta agar wajib mematuhi peraturan, tidak melakukan pelanggaran hukum, dan bersama-sama dapat menjaga nama baik bandara.

“Oknum petugas kargo yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana informasi yang berkembang pada hari ini, Jumat 15 Mei 2026, dipastikan bukan merupakan karyawan InJourney Airports,“ kata Yudistiawan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

“Perlu kami sampaikan bahwa pelaku yang diamankan bukan merupakan karyawan PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) Kantor Cabang Bandara Internasional Soekarno-Hatta,” lanjutnya.

Dia mengatakan, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mendukung penuh proses penegakan hukum di lingkungan bandara termasuk terkait kasus pelayanan jasa kargo ini.

“Manajemen Bandara Soekarno-Hatta senantiasa berkoordinasi dengan Polres Soekarno-Hatta, dan kami akan memberikan bantuan serta dukungan yang dibutuhkan untuk kasus ini hingga tuntas,” ujar Yudistiawan.

Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta berkomitmen untuk terus menjaga keamanan, keselamatan, dan integritas operasional bandar udara, termasuk pada aktivitas logistik dan kargo, melalui penguatan pengawasan serta koordinasi bersama seluruh stakeholder guna memastikan operasional bandara tetap berjalan aman, tertib, dan lancar.

“Sinergi dan koordinasi bersama seluruh stakeholder akan terus diperkuat untuk menjaga kawasan bandara tetap aman dan kondusif bagi seluruh pengguna jasa,” lanjutnya.

108 tas Lululemon raib

Sebagai informasi, sebanyak 108 tas merek Lululemon dilaporkan hilang akibat aksi pencurian yang dilakukan sindikat di area gudang kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Berdasarkan informasi di situs resmi Lululemon, produk tas dengan ukuran kecil dibanderol mulai 29 dollar AS atau sekitar Rp 510.000 dengan kurssaat ini.

Akibat kasus tersebut, total kerugian perusahaan ditaksir mencapai sekitar Rp 213 juta.

Nilai kerugian itu dihitung dari rata-rata harga tas Lululemon yang diperkirakan mencapai Rp 1,9 juta per unit.

Sementara itu, para pelaku diduga menjual barang curian tersebut kepada penadah dengan harga jauh di bawah pasaran, yakni sekitar Rp 300.000 per tas.

Peristiwa pencurian terjadi di area parkir Pergudangan Soewarna Bandara Soekarno-Hatta pada 13 April 2026 sekitar pukul 15.30 WIB.

Kasus bermula saat PT Pungkook Indonesia One mengirim sebanyak 4.749 tas _Lululemon_ dari Grobogan, Jawa Tengah, menuju Shanghai, China melalui layanan kargo Garuda Indonesia.

Pengiriman dilakukan pada 10 April 2026 dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada 13 April 2026.

Barang tersebut rencananya diberangkatkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia GA 0894 dengan rute Jakarta-Shanghai pada 14 April 2026.

Namun, pada 20 April 2026, perusahaan menerima laporan dari pelanggan di Shanghai terkait kekurangan 108 tas dalam pengiriman tersebut.

Penyelidikan kemudian dilakukan aparat kepolisian dengan memeriksa rekaman _CCTV_ di area RA BST dan Pergudangan Soewarna.

Dari hasil penelusuran, ditemukan sebanyak 40 karton dari total 512 karton sengaja dipisahkan saat proses pemeriksaan X-Ray berlangsung.

Polisi akhirnya menangkap tiga tersangka di kawasan Karawaci, Kota Tangerang, pada 29 April 2026 sekitar pukul 00.30 WIB.

Berdasarkan hasil penyidikan, sindikat tersebut diduga telah berulang kali melakukan aksi pencurian serupa sejak 2024 dengan total kerugian perusahaan ditaksir melebihi Rp 1 miliar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, SEMARANG – Perayaan Tri Suci Waisak 2570 BE tahun 2026 diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi bagi koridor pariwisata Jawa Tengah.

Momentum keagamaan yang dipusatkan di Kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, diperkirakan akan menggerakkan perhotelan hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Peningkatan aktivitas ekonomi ini dipicu oleh estimasi kedatangan puluhan ribu peserta ritual dan wisatawan dari berbagai penjuru dunia.

Hingga pertengahan Mei 2026, sekitar 23.000 peserta telah terverifikasi untuk mengikuti rangkaian ritual utama di Candi Borobudur. Namun, jumlah ini diprediksi akan mengalami peningkatan jelang puncak acara. Ketua DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) Jawa Tengah, Tanto Soegito Harsono, menyatakan bahwa pada hari pelaksanaan, terutama saat sesi pelepasan lampion, total pengunjung diperkirakan bertambah hampir 10.000 orang lagi.

"Dampaknya tentu besar untuk masyarakat, mulai hotel, homestay, warung makan, restoran, semuanya akan ramai menjelang Waisak," ujar Tanto, dikutip Jumat (15/5/2026). Akumulasi massa yang mencapai lebih dari 33.000 orang ini menciptakan potensi serapan pasar yang luar biasa bagi pelaku usaha jasa dan barang. Persiapan akomodasi menjadi indikator awal dari kesiapan ekonomi kawasan dalam menyambut lonjakan ini.

Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Murdaya, menekankan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi kunci utama dalam memastikan kesiapan infrastruktur pendukung. Sinergi ini mencakup aspek keamanan, pengaturan lalu lintas, hingga pengelolaan logistik.

Strategi peningkatan ekonomi juga dilakukan melalui rangkaian kegiatan sosial yang digelar sejak awal Mei. Pada 23-24 Mei 2026, panitia akan menyelenggarakan bakti sosial kesehatan gratis di Borobudur dengan target layanan mencapai 10.000 pasien.

Daya tarik lain yang memperkuat branding pariwisata adalah perjalanan ritual Bhikkhu Thudong dari Bali sejauh 660 kilometer. Karuna menjelaskan bahwa tahun ini terdapat 60 bhikkhu yang berpartisipasi, terdiri dari 50 bhikkhu mancanegara dan 10 bhikkhu domestik. Kehadiran para bhikkhu ini menjadi instrumen promosi global yang meningkatkan daya tawar pariwisata Jawa Tengah di mata internasional.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan dukungannya terhadap penyelenggaraan Waisak Nasional 2026. Bagi pemerintah daerah, Waisak bukan sekadar seremoni keagamaan, melainkan simbol kuat toleransi dan moderasi beragama yang menjadi modal sosial pertumbuhan investasi. Luthfi juga memastikan kehadirannya dalam rangkaian puncak acara sebagai jaminan stabilitas keamanan wilayah.

Puncak perayaan jatuh pada 31 Mei 2026, tepat pada pukul 15.44 WIB. Jadwal ini telah diantisipasi dengan pengaturan alur prosesi dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur sejak pagi hari. Sesi pelepasan lampion yang dibagi dalam dua termin mulai pukul 18:30 WIB dirancang untuk mengoptimalkan durasi tinggal wisatawan di kawasan Borobudur.

Manajemen alur massa yang tepat diharapkan dapat meningkatkan potensi belanja rata-rata wisatawan). Dengan demikian, momentum Waisak 2026 tidak hanya menjadi perayaan spiritual, tetapi juga memberikan dampak multiplier yang luas bagi ekosistem UMKM di Jawa Tengah.

JAKARTA - Majelis Kehormatan DPP Partai Gerindra memberikan teguran tertulis terhadap Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan. Teguran diberikan lantaran Iman mengendarai motor gede (moge) Harley Davidson tanpa mengenakan helm dan tak punya SIM.

Keputusan itu diambil salam sidang putusan Majelis Kehormatan Gerindra di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, Jumat (15/5/2026). Dalam amar putusannya, Iman dinyatakan melanggar AD/ART Gerindra.

"Dua, memberikan hukuman teguran tertulis kepada Saudara Iman Sutiawan, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri," ujar Pimpinan Sidang, M. Maulana Bungaran saat membacakan amar putusan.

Sedianya, Majelis Kehormatan Gerindra telah memeriksa Pengadu, teradu, saksi, dan bukti pelanggaran AD/ART Partai. Iman pun dianggap melanggar Pasal 16 ayat 2 AD, menjunjung tinggi nama dan kehormatan Partai Gerindra.

Kemudian, Pasal 16 ayat 3 AD, perihal memegang teguh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan-peraturan Partai Gerindra yang berlaku; serta Pasal 67 ayat 5 AD, sumpah kader.

Sebelumnya, video Ketua DPRD Kepulauan Riau (Kepri), Iman Sutiawan, mengendarai motor gede (moge) Harley Davidson tanpa mengenakan helm viral di media sosial. Aksi sang wakil rakyat ini menuai kritik tajam karena dinilai tidak memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.

Dalam video berdurasi 31 detik yang diunggah di akun pribadinya, Iman terlihat mengendarai Harley Davidson tipe FXDR M/T 1868 CC warna hitam. Motor senilai hampir Rp700 juta tersebut dikendarainya melintasi jalan-jalan protokol dari wilayah Sekupang hingga Batam Center, yang merupakan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL).

Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Afiditya Arief Wibowo, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi tilang kepada Iman Sutiawan saat melintas di Jalan Raja Haji Fisabilillah.

Berdasarkan pemeriksaan di lapangan, Iman diketahui melakukan pelanggaran ganda. Selain tidak menggunakan pelindung kepala (helm), politisi tersebut juga tidak mampu menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai untuk kapasitas mesin motor besar, yakni SIM C2.

"Petugas sudah memberikan sanksi tilang. Yang bersangkutan dikenakan dua pasal pelanggaran, yaitu tidak menggunakan helm dan tidak memiliki SIM C2 untuk mengendarai motor besar," ujar Kompol Afiditya, Senin (11/5/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa Indonesia mencatat tonggak baru transformasi industri pupuk nasional melalui ekspor pupuk urea ke Australia dengan nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

Di saat yang sama, dia melanjutkan bahwa pemerintah juga berhasil menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen serta menambah volume pupuk untuk petani nasional, menandai penguatan sektor pupuk dari hulu hingga hilir.

Mentan Amran menjelaskan ekspor perdana yang dilepas hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea senilai sekitar Rp600 miliar. Ekspor tersebut merupakan tahap awal dari komitmen kerja sama sebesar 250.000 ton dan akan terus ditingkatkan hingga mencapai 500.000 ton dengan total nilai sekitar Rp7 triliun.

“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (15/5/2026).

Di saat yang sama, Amran mengatakan pemerintah juga mencatat kemajuan besar di sektor pupuk dalam negeri melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa tambahan beban APBN. Kebijakan tersebut juga disertai penambahan volume pupuk bersubsidi sebanyak 700.000 ton untuk memperluas akses petani.

“Di saat geopolitik dunia memanas, Indonesia alhamdulillah harga pupuknya turun 20%. Pupuk subsidi untuk petani Indonesia. Kemudian volume pupuk bertambah, inilah kebahagiaan 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Mentan Amran.

Amran mengatakan keberhasilan tersebut menunjukkan daya saing industri pupuk nasional semakin kuat dan membuka peluang pasar baru di berbagai negara.

“Kami sekali lagi atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja kerasnya dan capaiannya,” ujar Mentan Amran.

Menurut Amran, sejumlah negara lain juga mulai menunjukkan minat terhadap pupuk Indonesia.

“Selain itu Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton dan beberapa negara lain juga berminat yaitu Filipina, Brazil, Bangladesh dan ada beberapa negara lagi. Tadi kami menerima laporan negara yang berminat pupuk urea dari Indonesia. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ungkapnya.

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Indonesia dan Australia.

“Atas nama Pemerintah Australia saya ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Mentan Amran. Australia menghargai hubungan dengan Indonesia. Kerja sama ini mencerminkan persahabatan dan kemitraan yang kuat antara Australia dan Indonesia, bukan hanya dengan PT Pupuk Indonesia,” ujar Gita Kamath.

Dia menambahkan kerja sama tersebut juga memiliki manfaat langsung terhadap penguatan ketahanan pangan kedua negara.

“Australia juga bangga dapat mendukung ketahanan pangan dan nilai tambah di Indonesia. Pupuk ini akan membantu petani Australia memproduksi komoditas seperti gandum yang digunakan di Indonesia untuk membuat berbagai produk pangan. Ini contoh nyata kerja sama Indonesia dan Australia yang menghasilkan manfaat bersama,” katanya.

Keberhasilan tersebut, lanjut Mentan Amran, tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto dalam membenahi tata kelola pupuk nasional dari hulu hingga hilir.

Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo mengambil langkah besar dengan mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi dari sebelumnya sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton guna mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kebijakan tersebut memperluas jangkauan penerima manfaat hingga sekitar 160 juta orang yang terkait langsung dengan sektor pertanian.

Pemerintah juga melakukan deregulasi total 145 aturan lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat distribusi pupuk. Sistem penyaluran dipangkas menjadi lebih sederhana melalui pola langsung Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Selain itu, pemerintah melakukan reformasi mekanisme subsidi pupuk nasional dengan menghapus berbagai komponen inefisiensi seperti keuntungan bahan baku, beban bunga bank, dan PPN berganda. Reformasi tersebut diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp14 triliun sekaligus menurunkan biaya produksi pupuk nasional.

Selain pembenahan tata kelola, pemerintah mendorong revitalisasi besar-besaran industri pupuk nasional melalui tujuh proyek strategis dengan total investasi mencapai Rp72,84 triliun, melibatkan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, dan PT Pupuk Kujang.

Modernisasi dilakukan melalui penggantian pabrik lama yang boros energi menjadi fasilitas baru yang lebih efisien. Efisiensi biaya produksi pupuk baru tercatat mencapai 26% lebih rendah dibanding pabrik lama.

Melalui reformasi skema subsidi dan revitalisasi industri, pemerintah memproyeksikan penghematan subsidi pupuk hingga Rp112 triliun sampai tahun 2035 sekaligus menekan potensi pemborosan Rp14,4 triliun per tahun.

Amran menegaskan seluruh pembenahan sektor pupuk diarahkan untuk memperkuat swasembada pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, mengurangi impor, serta membangun kemandirian industri pupuk nasional.

“Pupuk bukan hanya soal produksi dan distribusi. Pupuk adalah instrumen strategis menuju kedaulatan pangan nasional,” tegas Amran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengembangan sektor transportasi nasional kini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dituntut lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan sistem pengawasan dan pemastian proyek yang dinilai semakin penting dalam pembangunan transportasi.

Hal itu disampaikan PT Surveyor Indonesia dalam diskusi bertajuk "Transportation and Sustainability" di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dalam forum tersebut, perusahaan menyoroti pentingnya integrasi aspek keberlanjutan dalam pengembangan sektor transportasi nasional.

Direktur Utama PT Surveyor Indonesia Fajar Wibhiyadi mengatakan, transformasi sektor transportasi membutuhkan sistem assurance yang mampu memastikan pembangunan berjalan sesuai standar keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan.

“Transportasi memiliki peran vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun di saat yang sama, pengembangannya juga harus memperhatikan aspek keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan,” ujar Fajar, dikutip Jumat (15/5/2026).

“Di sinilah assurance menjadi penting, agar setiap proses pembangunan maupun operasional dapat berjalan sesuai standar dan memberikan dampak jangka panjang yang positif,” lanjut dia.

Dalam diskusi tersebut, PT Surveyor Indonesia menegaskan peran layanan Testing, Inspection, Certification, and Consultation (TICC) yang dinilai semakin strategis. Perusahaan menyebut layanan assurance tidak lagi hanya berfungsi sebagai pemenuhan kepatuhan, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun sistem transportasi yang efisien, aman, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Melalui Divisi Bisnis Strategis Infrastructure and Transportation serta Sustainability and Environment, perusahaan menghadirkan layanan pemastian yang mendukung ekosistem transportasi dari tahap perencanaan hingga operasional.

Layanan Pengawasan hingga Audit Lingkungan

Dalam pelaksanaannya, PT Surveyor Indonesia berperan dalam pengawasan, inspeksi, pengujian, hingga konsultansi berbagai proyek transportasi. Ruang lingkup layanan tersebut mencakup engineering review, studi kelayakan, project management consultation, inspeksi jalan dan rel, pengujian struktur, audit lingkungan, hingga pengembangan sistem digital monitoring.

Di sisi lain, perusahaan juga aktif mendukung penerapan prinsip keberlanjutan melalui layanan ESG dan sustainability advisory, carbon management, audit lingkungan, hingga traceability dan sustainable supply chain.

Berbagai layanan tersebut disebut menjadi bagian dari upaya perusahaan membantu industri dan institusi memperkuat kepatuhan sekaligus meningkatkan daya saing di tengah tuntutan transisi berkelanjutan.

Sebagai bagian dari ekosistem IDSurvey, PT Surveyor Indonesia juga terlibat dalam sejumlah kolaborasi strategis nasional. Keterlibatan itu mencakup penyusunan framework ESG BUMN, dukungan roadmap net zero emission, hingga pengembangan regulasi keberlanjutan bagi industri.

Dorong Transportasi Massal Lebih Andal

Selain menyoroti aspek keberlanjutan, PT Surveyor Indonesia juga menekankan pentingnya dampak langsung pembangunan transportasi terhadap masyarakat.

Perusahaan mendorong agar pelaporan dan implementasi ESG tidak berhenti sebagai pemenuhan administrasi semata, melainkan menjadi fondasi berbasis data untuk mendukung pengembangan masyarakat di sekitar kawasan industri dan proyek pembangunan.

Sementara pada sektor transportasi, PT Surveyor Indonesia menyatakan membawa misi untuk turut mendorong terciptanya sistem dan layanan transportasi massal yang lebih aman, nyaman, andal, serta memiliki citra yang semakin baik di mata masyarakat.

Melalui penguatan layanan assurance di sektor transportasi dan keberlanjutan, PT Surveyor Indonesia menegaskan komitmennya mendukung pembangunan nasional yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, PT Surveyor Indonesia merupakan perusahaan BUMN jasa assurance dan bagian dari holding IDSurvey yang menyediakan layanan Testing, Inspection, Certification, and Consulting (TICC). Sejak berdiri pada 1 Agustus 1991, perusahaan tersebut bertransformasi dari penyedia jasa pemeriksaan pra-pengapalan menjadi mitra strategis pemerintah dan industri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag)menurunkan Harga Patokan Ekspor (HPE) dan Harga Referensi (HR) komoditas emas untuk periode kedua Mei 2026, seiring koreksi harga emas global akibat penguatan dolar Amerika Serikat (AS) dan naiknya imbal hasil obligasi pemerintah AS.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1343 Tahun 2026 tentang Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi atas Produk Pertambangan yang Dikenakan Bea Keluar, HPE emas ditetapkan sebesar US$150.555,29 per kilogram atau turun 1,72% dibandingkan periode sebelumnya sebesar US$153.194,87 per kilogram.

Sementara itu, HR emas turun menjadi US$4.682,80 per troy ounce (t oz) dari sebelumnya US$4.764,90 per t oz. Adapun, ketentuan tersebut berlaku untuk periode 15–31 Mei 2026.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Tommy Andana mengatakan penurunan HPE dan HR emas dipicu oleh dinamika pasar global, terutama penguatan mata uang dolar AS.

“Penurunan HPE dan HR emas dipengaruhi oleh penguatan dolar Amerika Serikat. Kemudian, kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah AS, yang meningkatkan daya tarik aset berbunga dibandingkan emas sebagai aset [non-yield asset], turut memicu turunnya HPE dan HR emas,” ujar Tommy dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (15/5/2026).

Menurutnya, selama periode pengumpulan data, harga emas mengalami penurunan sebesar 1,72%. Kondisi tersebut menandakan harga emas tengah memasuki fase koreksi dan konsolidasi setelah sempat menguat pada periode sebelumnya.

Tommy menjelaskan, pelemahan harga emas juga dipengaruhi aksi ambil untung atauprofit takingoleh investor di tengah perubahan sentimen pasar global.

“Harga emas kini memasuki fase koreksi dan konsolidasi yang mendorong aksi ambil untung [profit taking] oleh investor setelah sempat menguat pada periode sebelumnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menambahkan, penetapan HPE dan HR emas dilakukan berdasarkan masukan teknis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengacu pada harga di London Bullion Market Association (LBMA).

“Penetapan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perindustrian,” pungkasnya.

Yapit Saptaputra

Ketua Bidang Migas Majelis Nasional KAHMI

Komite BPH Migas periode 2021-2025

TANGGAL 27 September 2022 merupakan kenangan manis masyarakat Kepulauan Buton maupun Indonesia pada umumnya ketika Presiden Joko Widodo meninjau pabrik aspal PT Wika Bitumen yang berada pada Kabupaten Buton. Ia ditemani Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, dan pejabat daerah setempat.

Pada kesempatan itu Presiden Jokowi mendorong Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara untuk bangkit sebagai wilayah industri penghasil aspal dengan memanfaatkan potensi besar aspal yang dimiliki. Penekanan Presiden Jokowi tidak hanya itu saja, beliau mengingatkan dengan deposit Aspal Buton sekitar 622juta ton maka Buton harus menjadi “industri aspal”, bukan sekadar tambang tanpa nilai tambah.

Nilai tambah yang akan didapatkan masyarakat bisa berupa Pajak, Retribusi Daerah maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya dan tentu saja ini akan berdampak pada kenaikan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Buton maupun Kabupaten/Kota lainnya di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara.

Namun kejutan terjadi saat groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Tahap II tanggal 29 April 2026 di Cilacap oleh Presiden Prabowo Subianto yang didampingi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani beserta pejabat yang lainnya. Di sana diumumkan Proyek #9 yakni “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” yang dilaksanakan oleh BUMN Holding: PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Berbeda dengan yang sebelumnya disampaikan Presiden Jokowi bahwa lokasi industri aspal Indonesia berlokasi di Kabupaten Buton.

Respons mengalir dari berbagai pihak, antara lain adalah Kesultanan Buton, salah satu Kesultanan yang masih ada di Indonesia dan masih eksis. Sultan Buton, La Ode Muhamad Kariu pun mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk protes atas kebijakan penempatan pusat industri hilirisasi Aspal Buton diluar lokasi sumbernya yakni Kabupaten Buton.

Kepulauan Buton merupakan surga bagi Indonesia. Kekayaan alam lautnya sudah beresonansi sampai dengan Negara-negara nun jauh dipasifik, Wakatobipun menjadi destinasi favorit bagi para diver yang ingin menikmati indahnya alam bawah laut. Aspal, sebagai salah satu kekayaan SDA yang sudah menjadi hapalan anak-anak sekolah dan bahkan banyak jalanan Amerika dan Eropa menjadi saksi ketahanan aspal Buton dibanding aspal minyak yang berasal dari residu pengeloaan minyak bumi pada kilang.

Hilirisasi aspal harus didukung, layaknya hilirisasi-hilirisasi SDA yang sudah dicanangkan Presiden Prabowo. Namun pertanyaan utamanya sekarang adalah haruskah aspal Buton harus lari dari pengeloaannya dari asalnya sendiri di Kepulauan Buton?

Kenapa Harus di Buton?

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri, merupakan satu dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi merupakan pilar utama dan ditargetkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029.

RPJMN yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 tahunan juga memasukkan hilirisasi sebagai salah satu prioritas utama dimana salah satu kebijakannya adalah melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan Industri berbasis SDA. Dalam mengembangkan Industri berbasis SDA tentunya diperlukan strategi yang mempertimbangkan banyak hal.

Secara umum, aspal yang berasal dari pengolahan kilang lebih ekonomis daripada aspal Buton dilihat dari biaya material dan kemudahan pelaksanaannya dalam perbaikan jalan karena prosesnya lebih cepat. Namun aspal Buton memberikan value lebih, yakni adanya nilai strategis karena depositnya yang besar dan merupakan SDA yang dimiliki Indonesia agar bisa mengurangi ketergantungan impor aspal.

Hal lain yang menjadi pertimbangan yakni Kepulauan Buton secara geografis merupakan hub alur pelayaran yang menghubungkan Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Dari sudut pandang berbangsa maka ini juga merupakan kesempatan untuk merubah Kepulauan Buton dari kawasan remote market menjadi kawasan epicentrum market.

Tentunya ini adalah ultimate game dari hilirisasi aspal Indonesia. Hilirisasi aspal Buton akan dinikmati secara mayoritas bagi Kepulauan Buton sebagai pemilik cadangan aspal Indonesia. Hilirisasi Aspal Buton akan membuat Indonesia mempunyai sentra ekonomi baru di Kawasan Indonesia Timur.

Penutup

Pengelolaan industri aspal di Kepulauan Buton akan memangkas biaya logistik dan menekan emisi karbon dalam pengiriman bahan bakunya serta meningkatkan efisiensi produksi secara signifikan. Akan tercipta kluster produksi terpadu, dari ekstraksi hingga pemrosesan akhir. Kembali lagi, industri aspal yang terintegrasi pada sumbernya jauh lebih kompetitif dibanding memindahkan bahan baku ke pusat industri yang jauh dari lokasi produksi.

Hal ini sejalan dengan Backward Integration Strategy, teori yang ditulis oleh Thomas L. Wheelen & J. David Hunger et al melalui bukunya yang berjudul Strategic Management & Business Policy. Pada teori tersebut menyebutkan bahwa dengan mendekatkan industri dengan sumber bahan bakunya maka akan tercipta value yang tidak dimiliki lokasi lain, yakni adanya efisiensi rantai pasok secara optimal.

Oleh karena itu, merevisi keputusan presiden yang memusatkan industri aspal di Kabupaten Karawang menjadi langkah strategis yang mendesak, demi mewujudkan Kepulauan Buton sebagai epicentrum industri aspal Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya akan mendorong pemerataan ekonomi Kepulauan Buton namun akan menciptakan ribuan lapangan kerja.

Termasuk akan berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Ini juga menjadi signal bahwa keberlanjutan Pemerintahan berjalan baik untuk kemakmuran masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Bisnis.com, GARUT- Pemerintah pusat mulai mengarahkan Kabupaten Garut menjadi daerah berbasis desa ekspor melalui penguatan produk unggulan desa, pengembangan desa tematik, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan penguatan ekonomi desa menjadi strategi utama pemerintah dalam menekan kemiskinan sekaligus menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah.

Menurut dia, desa tidak lagi hanya diposisikan sebagai wilayah penerima bantuan pembangunan, melainkan harus mampu menghasilkan produk bernilai ekonomi tinggi hingga menembus pasar internasional.

“Kalau desa dikelola dengan baik, kesejahteraan akan tumbuh dari bawah. Di situ angka kemiskinan bisa ditekan, terutama masyarakat pada kelompok desil 1 sampai desil 5,” kata Yandri dikutip Kamis (15/5/2026).

Dia menilai Garut memiliki modal kuat untuk dikembangkan menjadi kawasan desa ekspor karena memiliki banyak komoditas unggulan yang selama ini sudah dikenal pasar nasional maupun luar negeri.

Beberapa sektor yang dinilai berpotensi dikembangkan antara lain kopi, produk kulit, akar wangi, hasil hortikultura, teh, hingga produk olahan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pemerintah, kata dia, akan mendorong penguatan tata kelola desa agar potensi ekonomi tersebut tidak berhenti pada produksi skala lokal, tetapi mampu masuk ke rantai perdagangan global.

“Kita ingin desa punya produk unggulan yang memiliki daya saing. Desa harus naik kelas, bukan hanya memproduksi barang, tetapi juga mampu menembus pasar ekspor,” ujarnya.

Selain pengembangan desa ekspor, pemerintah juga menyiapkan penguatan desa wisata dan desa tematik sebagai bagian dari strategi memperluas sumber ekonomi masyarakat pedesaan.

Konsep desa tematik diarahkan agar setiap desa memiliki identitas ekonomi yang jelas sesuai karakter wilayah masing-masing. Dengan model itu, pembinaan usaha, promosi, hingga pemasaran produk dinilai akan lebih terfokus.

Sementara desa wisata diproyeksikan menjadi penggerak ekonomi baru melalui pengembangan potensi alam, budaya, kuliner, dan industri kreatif lokal.

Yandri mengatakan pendekatan pembangunan berbasis desa dinilai lebih efektif dalam menciptakan pemerataan ekonomi karena manfaatnya langsung menyentuh masyarakat tingkat bawah.

Dia juga menegaskan pemerintah pusat membuka peluang dukungan program prioritas bagi desa-desa di Garut yang dinilai siap berkembang menjadi sentra ekonomi baru. “Kami ingin pembangunan ekonomi dimulai dari desa. Kalau desa maju, otomatis daerah juga akan bergerak,” katanya.

Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, mengatakan penguatan desa ekspor menjadi peluang besar bagi daerahnya untuk memperluas pasar produk lokal sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut dia, Garut memiliki banyak potensi desa yang selama ini belum dikembangkan secara maksimal, padahal memiliki nilai ekonomi tinggi.

Dia berharap dukungan pemerintah pusat dapat mempercepat pengembangan desa produktif di Garut, terutama melalui pendampingan usaha, penguatan kapasitas sumber daya manusia, hingga akses pemasaran.

“Kami ingin potensi desa di Garut benar-benar menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Arahnya bukan hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global,” kata Syakur.

JAKARTA - GEM Co., Ltd. melalui unit usahanya di Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di seluruh area operasional perusahaan. Penguatan ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan maksimal bagi para pekerja sekaligus tanggung jawab perusahaan terhadap keluarga karyawan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi baru dan daur ulang sumber daya, GEM menempatkan keselamatan kerja sebagai prioritas utama dalam menjalankan aktivitas industri. Perusahaan memastikan seluruh distribusi dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) bagi pekerja telah memenuhi standar industri serta regulasi yang berlaku.

Selain itu, GEM juga rutin melakukan audit keselamatan, inspeksi lapangan, dan evaluasi berkala terhadap implementasi prosedur K3 di lingkungan kerja. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan seluruh pekerja mendapatkan perlindungan yang layak saat menjalankan aktivitas operasional perusahaan.

Menuntut BUMN Sektor Energi Wujudkan Zero Fatality



Tak hanya memperkuat fasilitas keselamatan kerja, GEM Indonesia juga terus membangun budaya sadar K3 melalui berbagai program pelatihan rutin, simulasi tanggap darurat, hingga edukasi penggunaan APD bagi pekerja maupun mitra kerja.

Perusahaan menilai penerapan K3 bukan sekadar memenuhi kewajiban regulasi, melainkan bagian dari penghormatan terhadap nilai kemanusiaan dan keberlangsungan keluarga para pekerja.

Pentingnya Ahli K3 Umum untuk Wujudkan Zero Fatality



“Bagi kami, K3 adalah investasi kemanusiaan. Kami ingin memastikan setiap karyawan pulang dengan selamat untuk bertemu keluarga mereka. Ini adalah prioritas yang tidak bisa ditawar,” ujar CEO PT QMB New Energy Materials, Mr. Pan Hua di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Menurut Pan Hua, perusahaan akan terus memperkuat sistem manajemen keselamatan kerja seiring perkembangan industri dan peningkatan kapasitas operasional perusahaan. Ia juga menegaskan, bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga kemampuan menjaga keselamatan seluruh pekerja di setiap lini operasional.

Sebagai perusahaan teknologi daur ulang dan material energi baru, GEM terus mengembangkan ekosistem industri berbasis teknologi ramah lingkungan dan praktik operasional berstandar internasional di Indonesia.

Melalui berbagai proyek strategis pengolahan material energi baru, perusahaan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan lingkungan sekaligus mendukung terciptanya industri hijau yang aman, bertanggung jawab, dan berkelanjutan di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana menghadirkan layanan Bus Rapid Transit Bandung Basin Metropolitan Area (BRT BBMA) di kawasan Bandung Raya sebagai upaya memperkuat sistem transportasi massal perkotaan sekaligus mengurangi kemacetan lalu lintas.

Proyek transportasi publik tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dan diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah di Bandung dan sekitarnya.

“Penyiapan operasional BRT BBMA di tahun 2027 mendatang, terdapat beberapa lokasi yang akan dibangun menjadi Depo,” kata Direktur Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Muiz Thohir dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).

Muiz menjelaskan, beberapa depo yang akan melayani BRT di antaranya depo Leuwipanjang yang dapat menampung sebanyak 20 unit bus dan Depo Cicaheum dengan kapasitas 59 bus.

Sebagai tindak lanjutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub bersama Pemerintah Kota Bandung di Kantor Wali Kota Bandung pekan ini.

Pertemuan tersebut membahas upaya mendorong mobilitas perkotaan yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan di kawasan Bandung Raya.

“Kehadiran BRT nantinya diharapkan mampu menjadi pilihan utama masyarakat dalam bertransportasi sehari-hari melalui pelayanan yang aman, nyaman, tepat waktu, dan mudah diakses,” ujar Muiz.

“Pembangunan BRT BBMA bukan sekadar pembangunan fisik halte maupun fasilitas koridor, melainkan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi publik yang terhubung dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” lanjut Muiz.

Ia menyebut keberhasilan implementasi BRT BBMA juga sangat bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaksana pekerjaan, maupun masyarakat pengguna layanan.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga menekankan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi melalui BRT BBMA.

“Saat ini pekerjaan di Depo Leuwipanjang dan Depo Cicaheum sedang berjalan,” kata Farhan.

“Di lapangan memang ditemukan beberapa tantangan seperti angkutan umum yang masih beroperasi di terminal Cicaheum dan juga masih terdapat pedagang di area terminal tersebut,” lanjut dia.

Kendati demikian, pihaknya menyatakan akan segera menyelesaikan beberapa permasalahan yang ditemukan di lapangan sehingga diharapkan progres penyiapan operasional BRT berjalan dengan lancar.

Sebagai informasi, BRT Bandung memasuki tahap pembangunan infrastruktur pendukung.

Sejumlah pekerjaan yang tengah dilakukan meliputi pembersihan lahan untuk pembangunan depo di kawasan Leuwipanjang hingga pembangunan halte di sejumlah titik strategis.

Kehadiran BRT Bandung Raya diproyeksikan menjadi tulang punggung transportasi publik yang menghubungkan lima wilayah, yakni Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang.

Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini menjadi persoalan utama di kawasan Bandung Raya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut progres proyek dapat dipantau melalui portal resmi pemerintah daerah.

Sementara menunggu operasional penuh BRT Bandung Raya, layanan transportasi publik di wilayah tersebut saat ini masih dilayani oleh Trans Metro Bandung (TMB).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

koperasi telah mengirim 60 ton kopra ke Surabaya dalam tiga kali pengiriman selama periode Januari hingga April 2026

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Papua Mathius Fakhiri bersama Bupati Sarmi Dominggus Catue mengunjungi gudang kopra Koperasi Yora Mekhande Jaya di Kampung Anus, Kabupaten Sarmi, Papua, Kamis (14/5), untuk melihat langsung proses produksi kopra serta berdialog dengan pengurus koperasi dan para pekerja.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri mengapresiasi kinerja koperasi tersebut dalam mendorong pengembangan kopra di Papua.

"Nanti kasih ingat saya untuk pengiriman akhir Mei," kata Mathius saat berbincang dengan pengurus koperasi.

Bendahara Koperasi Yora Mekhande Jaya Jamina Rumbewas mengatakan koperasi tersebut telah mengirim 60 ton kopra ke Surabaya dalam tiga kali pengiriman selama periode Januari hingga April 2026.

"Sedangkan pada 2025 kami mengirimkan sekitar 45 ton," katanya dalam keterangan resmi pada Jumat.

Ia menjelaskan koperasi yang berdiri sejak 2022 itu dibentuk oleh masyarakat lokal dengan dukungan Yayasan EcoNusa, dan saat ini menjadi salah satu penggerak utama pengembangan kopra di Papua.

Koperasi Yora Mekhande Jaya mengumpulkan kopra dari Distrik Bonggo Timur, Bonggo Barat dan Pantai Timur Jauh. Selain itu, wilayah operasional koperasi juga mencakup Jayapura, Biak, Nabire dan Merauke.

Jamina mengatakan pemasok terbesar kopra di wilayah Sarmi berasal dari Kampung Kaptiau. Selain membeli kopra dengan harga lebih tinggi dibanding pengepul, koperasi juga menerapkan sistem barter untuk masyarakat setempat.

"Karena di sana kendalanya adalah akses yang kurang baik," ujarnya.

Ia menyebutkan jarak dari Kampung Kaptiau menuju SP 2 Bonggo, lokasi toko besar, memerlukan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Sementara jarak menuju Kota Sarmi mencapai sekitar tiga jam.

Sistem barter tersebut dinilai membantu warga karena sebelumnya masyarakat harus menempuh perjalanan berjam-jam untuk membeli kebutuhan rumah tangga maupun alat kerja.

Dengan sistem itu, warga dapat memesan kebutuhan kepada koperasi untuk kemudian ditukar dengan kopra yang mereka hasilkan.

"Jarak jauh, harus belanja ke sana, setengah mati," kata Herman Makai, salah satu warga Kampung Kaptiau.

Dalam kunjungan itu, Gubernur Papua dan Bupati Sarmi juga meninjau proses pembuatan kopra di gudang koperasi serta menyerap aspirasi pengurus terkait pengembangan usaha dan distribusi hasil produksi.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026