Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Pemerintah Kabupaten Magetan memperkuat langkah penyerapan telur ayam ras guna menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat di tengah melimpahnya produksi telur.

“Fokus utama kami adalah menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi,” kata Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan secara hybrid bersama Kementan, Bapanas, asosiasi perunggasan, peternak, dan pelaku usaha.

Pemerintah menilai kondisi surplus produksi telur harus dikelola secara cepat dan terukur agar tidak menekan harga di tingkat peternak. Karena itu, percepatan penyerapan, distribusi, serta penguatan konsumsi terus didorong guna menjaga stabilitas subsektor perunggasan nasional.

Kementan juga meminta pemerintah daerah mengatur dan menertibkan pedagang maupun peternak yang menjual telur jauh di bawah harga acuan pembelian/penjualan (HAP).

“Harus ada yang mengomando di daerah agar harga penjualan telur ada dalam rentang HAP sehingga para peternak mendapatkan keuntungan dan terus bersemangat meningkatkan produksinya,” ujar Makmun.

Ia mengatakan Kementan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi perunggasan, kementerian dan lembaga terkait, serta pelaku usaha untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan baku pakan.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat hilirisasi dan perluasan pasar hasil peternakan agar produksi peternak rakyat dapat terserap optimal.

“Pemerintah terus memperkuat hilirisasi, distribusi, dan perluasan pasar agar hasil produksi peternak dapat terserap lebih optimal,” katanya.

Makmun menambahkan, sesuai arahan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, pemerintah memastikan negara hadir menjaga peternak rakyat agar tetap mampu berproduksi dan berkembang di tengah dinamika pasar.

Pemerintah optimistis penguatan penyerapan telur, distribusi antardaerah, pengendalian biaya produksi, serta peningkatan konsumsi protein hewani dapat menjaga stabilitas subsektor perunggasan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Nur Haryani mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah cepat untuk membantu penyerapan produksi telur peternak.

“Pemerintah daerah akan memfasilitasi penyerapan telur melalui gerakan pembelian telur oleh ASN serta kampanye konsumsi telur kepada masyarakat. Ini menjadi langkah awal yang bisa segera dilakukan untuk membantu peternak,” ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Magetan juga memperkuat penyerapan telur melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan berbagai program pemenuhan gizi masyarakat.

Menurut Nur Haryani, penyerapan telur melalui Program MBG akan ditingkatkan dari sebelumnya satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu agar produksi telur peternak rakyat dapat lebih banyak terserap.

“Penyerapan telur melalui Program MBG akan kami tingkatkan dari sebelumnya satu kali menjadi tiga kali dalam seminggu. Harapannya, produksi peternak bisa lebih banyak terserap,” katanya.

Pemerintah daerah juga memperkuat program konsumsi telur melalui kegiatan posyandu, pemberian makanan tambahan (PMT), pencegahan stunting, dan program sosial lainnya agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekaligus membantu menjaga harga di tingkat peternak.

Untuk membantu menekan biaya produksi peternak, bantuan jagung subsidi melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) mulai disalurkan pada Sabtu (9/5). Langkah tersebut diharapkan dapat membantu meringankan biaya pakan dan menjaga keberlanjutan usaha peternak rakyat.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Program SPHP jagung pakan dipastikan telah berjalan mulai hari ini sehingga diharapkan dapat meringankan biaya produksi peternak unggas

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog menyalurkan 250 ton jagung pakan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, guna membantu meringankan biaya produksi peternak unggas di daerah tersebut.

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya bersama Perum Bulog hadir untuk mendukung penanganan kendala yang dihadapi peternak unggas, terutama terkait tingginya biaya pakan.

“Program SPHP jagung pakan dipastikan telah berjalan mulai hari ini sehingga diharapkan dapat meringankan biaya produksi peternak unggas,” kata Maino.

Maino menghadiri langsung pelepasan distribusi perdana jagung program SPHP di Gudang Gulun Magetan bersama Perum Bulog dan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti.

Ia menjelaskan harga jagung pakan yang selama ini diperoleh peternak unggas di Magetan berada di kisaran Rp6.600 per kilogram dengan kadar air 16 hingga 17 persen.

Sementara itu, stok jagung SPHP yang tersedia di Bulog Gulun Magetan memiliki kualitas lebih baik dengan kadar air 12 hingga 14 persen dan dijual dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak.

“Hari ini kami bersama Ibu Bupati Magetan telah memastikan stok jagung pakan program SPHP berkualitas baik,” ujarnya.

Distribusi perdana program tersebut diawali dengan purchase order (PO) sebanyak 250 ton oleh dua koperasi peternak di Magetan. PO tersebut sebelumnya telah diinput melalui platform Klik SPHP Jagung pada Jumat (8/5).

Secara total, alokasi SPHP jagung pakan untuk wilayah Magetan mencapai 7.900 ton dan akan disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

“Alhamdulillah hari ini proses penyaluran jagung SPHP perdana secara nasional dimulai di Magetan,” katanya.

Maino menambahkan pembelian jagung pemerintah melalui Perum Bulog diperuntukkan bagi peternak layer, peternak mandiri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ia memastikan harga jagung program SPHP di tingkat peternak tidak akan melebihi Rp5.500 per kilogram. Asosiasi maupun koperasi peternak yang melakukan PO juga telah terdaftar dalam sistem Klik SPHP Jagung sehingga pengawasan distribusi dapat dilakukan lebih mudah.

“Tidak boleh lebih dari Rp5.500. Harapannya ini bisa sedikit mengurangi beban peternak karena saat ini harga telur turun, sementara biaya pakan masih cukup tinggi,” katanya.

Berdasarkan laporan yang diterima Bapanas, harga telur ayam ras di tingkat peternak di Magetan berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram. Per 8 Mei 2026, harga telur di tingkat peternak tercatat berkisar Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram.

"Ini juga selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan telur ayam ras di April 2026 mengalami deflasi secara bulanan cukup dalam hingga 4,29 persen," jelasnya.

Sementara di Maret 2026 masih menorehkan inflasi 2,34 persen. Deflasi telur ayam ras yang terdalam tercatat pernah pada April 2024 di 5,80 persen dan April 2025 di 4,13 persen.

"Produksi telur Magetan sangat membantu ketahanan pangan untuk wilayah lain. Oleh karena itu, stabilitas harga di tingkat peternak maupun konsumen perlu dijaga bersama," jelasnya.

Untuk mengatasi penurunan harga telur, Bapanas telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meningkatkan penyerapan telur langsung dari peternak.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna mendistribusikan telur dari daerah surplus ke wilayah yang masih mengalami defisit stok.

Sementara itu, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti berharap penyaluran jagung pakan tersebut dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak di daerahnya.

“Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapanas dan Bulog atas kontribusinya dalam mengatasi persoalan pakan ternak di Magetan,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Program SPHP jagung pakan dipastikan telah berjalan mulai hari ini sehingga diharapkan dapat meringankan biaya produksi peternak unggas

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum Bulog menyalurkan 250 ton jagung pakan melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, guna membantu meringankan biaya produksi peternak unggas di daerah tersebut.

Direktur SPHP Bapanas Maino Dwi Hartono saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, mengatakan pihaknya bersama Perum Bulog hadir untuk mendukung penanganan kendala yang dihadapi peternak unggas, terutama terkait tingginya biaya pakan.

“Program SPHP jagung pakan dipastikan telah berjalan mulai hari ini sehingga diharapkan dapat meringankan biaya produksi peternak unggas,” kata Maino.

Maino menghadiri langsung pelepasan distribusi perdana jagung program SPHP di Gudang Gulun Magetan bersama Perum Bulog dan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti.

Ia menjelaskan harga jagung pakan yang selama ini diperoleh peternak unggas di Magetan berada di kisaran Rp6.600 per kilogram dengan kadar air 16 hingga 17 persen.

Sementara itu, stok jagung SPHP yang tersedia di Bulog Gulun Magetan memiliki kualitas lebih baik dengan kadar air 12 hingga 14 persen dan dijual dengan harga maksimal Rp5.500 per kilogram di tingkat peternak.

“Hari ini kami bersama Ibu Bupati Magetan telah memastikan stok jagung pakan program SPHP berkualitas baik,” ujarnya.

Distribusi perdana program tersebut diawali dengan purchase order (PO) sebanyak 250 ton oleh dua koperasi peternak di Magetan. PO tersebut sebelumnya telah diinput melalui platform Klik SPHP Jagung pada Jumat (8/5).

Secara total, alokasi SPHP jagung pakan untuk wilayah Magetan mencapai 7.900 ton dan akan disalurkan secara bertahap hingga akhir tahun 2026.

“Alhamdulillah hari ini proses penyaluran jagung SPHP perdana secara nasional dimulai di Magetan,” katanya.

Maino menambahkan pembelian jagung pemerintah melalui Perum Bulog diperuntukkan bagi peternak layer, peternak mandiri, serta usaha mikro, kecil, dan menengah.

Ia memastikan harga jagung program SPHP di tingkat peternak tidak akan melebihi Rp5.500 per kilogram. Asosiasi maupun koperasi peternak yang melakukan PO juga telah terdaftar dalam sistem Klik SPHP Jagung sehingga pengawasan distribusi dapat dilakukan lebih mudah.

“Tidak boleh lebih dari Rp5.500. Harapannya ini bisa sedikit mengurangi beban peternak karena saat ini harga telur turun, sementara biaya pakan masih cukup tinggi,” katanya.

Berdasarkan laporan yang diterima Bapanas, harga telur ayam ras di tingkat peternak di Magetan berada di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram. Per 8 Mei 2026, harga telur di tingkat peternak tercatat berkisar Rp19.000 hingga Rp21.000 per kilogram.

"Ini juga selaras dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melaporkan telur ayam ras di April 2026 mengalami deflasi secara bulanan cukup dalam hingga 4,29 persen," jelasnya.

Sementara di Maret 2026 masih menorehkan inflasi 2,34 persen. Deflasi telur ayam ras yang terdalam tercatat pernah pada April 2024 di 5,80 persen dan April 2025 di 4,13 persen.

"Produksi telur Magetan sangat membantu ketahanan pangan untuk wilayah lain. Oleh karena itu, stabilitas harga di tingkat peternak maupun konsumen perlu dijaga bersama," jelasnya.

Untuk mengatasi penurunan harga telur, Bapanas telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) meningkatkan penyerapan telur langsung dari peternak.

Selain itu, Bapanas juga menyiapkan program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) guna mendistribusikan telur dari daerah surplus ke wilayah yang masih mengalami defisit stok.

Sementara itu, Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti berharap penyaluran jagung pakan tersebut dapat membantu menjaga keberlangsungan usaha peternak di daerahnya.

“Pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada Bapanas dan Bulog atas kontribusinya dalam mengatasi persoalan pakan ternak di Magetan,” katanya.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Medan -

Pemerintah memperkuat perlindungan jemaah haji khusus melalui optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Supervisi Implementasi Program JKN dalam Penyelenggaraan Haji Khusus Tahun 2026 di Medan.

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa sinergi lintas kementerian dan lembaga terus diperkuat untuk mewujudkan tata kelola haji yang terpadu, responsif, serta berorientasi pada perlindungan dan kualitas layanan jemaah.

"Pentingnya integrasi sistem jaminan sosial guna memastikan kepastian perlindungan kesehatan sejak persiapan, pelaksanaan ibadah, hingga kepulangan ke tanah air," katanya, Sabtu (9/5/2026).

Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, menyampaikan bahwa Program JKN memiliki peran strategis dalam menjamin kesiapan kesehatan jemaah.

"Dari sekitar 17 ribu jemaah haji khusus secara nasional tahun 2026, sebanyak 90,75 persen merupakan peserta JKN aktif," ujarnya.

Di Sumatera Utara, dari sekitar 105 jemaah, sebanyak 98 jiwa atau 93,3 persen telah terlindungi JKN aktif.

Sementara itu, Kementerian Haji dan Umrah menetapkan kepesertaan JKN aktif sebagai syarat pelunasan biaya haji khusus sesuai regulasi yang berlaku, sebagai upaya memastikan jemaah memperoleh jaminan kesehatan sebelum keberangkatan dan setelah kembali ke Indonesia.

Sinergi dan validasi data antarinstansi serta pihak penyelenggara perjalanan haji terus diperkuat untuk mendukung kelancaran implementasi kebijakan tersebut.

Warta Ekonomi, Medan -

Perlindungan kesehatan jemaah haji terus diperkuat melalui optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Hal ini disampaikan dalam kegiatan Supervisi Implementasi Program JKN dalam Penyelenggaraan Haji Reguler Tahun 2026 di Medan.

Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga untuk mewujudkan tata kelola haji yang terpadu dan berorientasi pada perlindungan jemaah.

"Penguatan aspek istithaah kesehatan sebagai syarat utama sebelum pelunasan biaya haji," katanya, Sabtu (9/5/2026).

Deputi Direksi Bidang Perluasan dan Kepatuhan Peserta BPJS Kesehatan, Mangisi Raja Simarmata, menyampaikan bahwa Program JKN memberikan jaminan layanan kesehatan bagi jemaah sejak persiapan, selama di Tanah Suci, hingga kepulangan ke Indonesia.

"Dari sekitar 202 ribu jemaah haji nasional tahun 2026, sebanyak 77,91 persen merupakan peserta aktif JKN. Di Sumatera Utara, 5.094 jiwa atau 84,7 persen dari sekitar enam ribu jemaah haji reguler telah terlindungi JKN aktif," ujarnya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, menyebutkan bahwa implementasi JKN di daerah tersebut berjalan baik dan perlu terus diperkuat melalui sosialisasi kepada calon jemaah terkait pentingnya kepesertaan JKN aktif sebagai syarat pelunasan biaya haji.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kementerian Koperasi (Kemenkop) memperkuat strategi pengembangan ekonomi desa berkelanjutan melalui perluasan akses pembiayaan alternatif bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), di tengah upaya pemerintah mendorong koperasi menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Asisten Deputi Pembiayaan Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Niken Wulandari, mengatakan pemerintah mulai memperkenalkan berbagai instrumen pembiayaan di luar perbankan guna memperkuat kapasitas usaha koperasi desa.

“Kementerian Koperasi akan memperkenalkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) pada berbagai pembiayaan alternatif di luar perbankan, seperti skema modal penyertaan maupun kerja sama dengan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS),” ujar Niken, dalam keterenagan resmi dikutip Minggu (10/5/2026).

Menurut Niken, penguatan akses pembiayaan menjadi salah satu langkah penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi desa sekaligus meningkatkan daya saing koperasi di tengah tantangan ekonomi nasional.

“Hal ini demi memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa, sejalan dengan visi Asta Cita menuju Indonesia Emas,” katanya.

Kemenkop juga menilai penguatan koperasi tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan, tetapi harus diikuti peningkatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan.

“Saya harapkan forum ini dapat memberikan pemahaman, serta mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam akses keuangan, menghimpun masukan dari pemangku kepentingan guna menghasilkan langkah konkret dan merumuskan rekomendasi strategi dalam memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan,” ujar Niken.

Bisnis.com, SURABAYA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya terus berupaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dengan menutup sebanyak 139 perlintasan sebidang liar atau tidak resmi secara bertahap sejak 2020 hingga menjelang pertengahan 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan potensi kecelakaan di titik-titik rawan yang tidak memiliki sistem pengamanan memadai. Berdasarkan data perseroan, penutupan dilakukan terhadap 20 titik pada 2020, 16 titik pada 2021, 28 titik pada 2022, 18 titik pada 2023, 15 titik pada 2024, 33 titik pada 2025, serta 9 titik sepanjang Januari–April 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa keberadaan perlintasan liar menjadi tantangan serius karena umumnya dibuka tanpa izin dan tidak dilengkapi fasilitas keselamatan sesuai dengan regulasi.

“Penutupan perlintasan liar merupakan langkah penting untuk meningkatkan keselamatan bersama. Kami mengimbau masyarakat agar tidak membuka kembali perlintasan ilegal karena sangat membahayakan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan,” ujar Mahendro, Jumat (8/5/2026).

Hingga April 2026, tercatat terdapat 435 perlintasan sebidang di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 perlintasan dijaga oleh KAI, 140 perlintasan dijaga pemerintah daerah, 60 perlintasan dijaga pihak eksternal, 87 perlintasan tidak dijaga, serta masih terdapat 18 perlintasan liar.

Mahendro menambahkan, pihaknya telah memprogramkan penutupan 15 perlintasan liar tambahan sepanjang 2026. Fokus utama penutupan diarahkan pada titik-titik yang tidak memiliki penjagaan serta tidak dilengkapi perangkat keselamatan sesuai standar.

Apalagi, sepanjang Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 24 kejadian di wilayah operasional KAI Daop 8 Surabaya yang terjadi baik di jalur kereta api maupun di perlintasan sebidang.

“Keberadaan perlintasan yang tidak dijaga maupun perlintasan liar memerlukan perhatian dan penanganan bersama karena memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan,” tegasnya.

Selain penutupan fisik, KAI Daop 8 Surabaya juga melakukan optimalisasi pengamanan pada perlintasan resmi melalui pemasangan palang pintu, rambu peringatan, hingga penguatan personel penjagaan. Upaya ini juga dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang, baik secara langsung maupun melalui berbagai saluran komunikasi.

KAI Daop 8 Surabaya turut memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait dalam penataan perlintasan sebidang guna menciptakan sistem transportasi yang lebih aman.

“Kami berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya disiplin dan kepatuhan saat melintasi perlintasan sebidang terus meningkat. Jangan membuka akses perlintasan secara ilegal karena risiko yang ditimbulkan sangat besar dan dapat mengancam keselamatan banyak pihak,” pungkas Mahendro.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, KAI juga mengingatkan pengguna jalan agar selalu mendahulukan perjalanan kereta api dengan berhenti sejenak sebelum melintas serta mematuhi seluruh rambu-rambu yang tersedia.

Saya juga melaporkan ke Pak Jokowi bahwa swasembada telah kita raih di tahun 2025 dan akan kita teruskan

Semarang (ANTARA) - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono melaporkan perkembangan sektor pertanian nasional kepada mantan Presiden Joko Widodo saat bersilaturahmi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah.

Sudaryono di Solo, Sabtu, mengatakan pertemuan tersebut membahas perkembangan sektor pertanian nasional serta pentingnya kesinambungan pembangunan untuk menjaga ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

“Saya juga melaporkan ke Pak Jokowi bahwa swasembada telah kita raih di tahun 2025 dan akan kita teruskan,” katanya.

Ia mengatakan keberhasilan tersebut ditandai dengan penghentian impor beras serta meningkatnya kesejahteraan petani. Pemerintah, lanjut dia, juga telah menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 per kilogram guna memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi petani.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah dinilai berhasil menjaga ketersediaan pupuk bagi petani melalui pemberian diskon harga hingga 20 persen.

Menurut Sudaryono, dukungan pengairan serta pembelian hasil panen dengan harga yang baik turut memperkuat optimisme petani dalam meningkatkan produksi pangan nasional.

Ia menilai pengalaman dan pandangan Jokowi masih penting sebagai bekal dalam menjalankan program-program pembangunan, khususnya di sektor pangan.

Sudaryono juga menegaskan pentingnya menjaga sinergi dan kesinambungan pemerintahan agar berbagai program pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

Pewarta: Immanuel Citra Senjaya
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Prabowo menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan nelayan merupakan salah satu fokus utama pemerintahan yang dipimpinnya.

“Kita ingin semua nelayan di Indonesia kehidupannya tambah baik ya. Penghasilannya harus tambah. Saya ingin nelayan-nelayan kita sejahtera, saya ingin (nelayan) senyum tiap hari karena penghasilannya baik,” ujar Prabowo disambut tepuk tangan masyarakat.

Saat peninjauan, Prabowo melihat langsung sejumlah fasilitas penunjang aktivitas nelayan seperti fasilitas pembuat es dan gudang pendingin (cold storage) untuk mendukung hasil tangkapan nelayan.

Menurut Prabowo, para nelayan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa. Ikan hasil tangkapan nelayan merupakan salah satu sumber protein penting bagi masyarakat.

“Para nelayan punya peran yang sangat penting dalam kehidupan bangsa kita. Para nelayan menghasilkan sumber protein, menghasilkan ikan,” tutur Prabowo.

Lihat video: Usai dari Miangas, Prabowo Sambangi Gorontalo Tinjau Kondisi Pesisir

Oleh karena itu, Prabowo mendorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan secara besar-besaran melalui konsep ekonomi biru atau blue ocean economy.

“Dunia sekarang sangat memerlukan ikan sebagai sumber protein. Karena itu, pemerintah yang saya pimpin kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan,” ujarnya.

KNMP Leato Selatan Kota Gorontalo merupakan salah satu lokasi prioritas pembangunan KNMP Tahap I Tahun 2025 yang mulai dibangun pada 11 September 2025 dan berhasil diselesaikan tepat waktu pada 31 Desember 2025 di atas lahan seluas 3.895 m².

Pembangunan kawasan ini dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat nelayan yang terintegrasi dengan fasilitas produksi, penanganan hasil perikanan, dan layanan pendukung kawasan pesisir.

JAKARTA - Sejumlah perwira tinggi (Pati) Polri dirotasi dan mutasi oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah Irjen Pol Tomex Korniawan yang ditunjuk menjadi Wakil Irwasum.

Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Rahasia nomor ST/960/KEP.2026 yang ditandatangani AsSDM Kapolri Irjen Anwar tertanggal 7 Mei 2026.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir Sabtu (9/5/2026).

Dalam surat telegram yang dilihat, Irjen Pol Tomex Korniawan diangkat dalam jabatan baru sebagai Wairwasum Polri. Sebelumnya ia menjabat sebagai Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Irjen Pol Tomex menggantikan Irjen Merdisyam yang dimutasi sebagai Pati Itwasum. Sementara itu, posisi Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri akan dijabat Brigjen Pol Muhammad Taslim Chairuddin.

Lihat video: BREAKING! REFORMASI POLRI! Jimly Asshiddiqie: Kompolnas Bakal Diperkuat, Kapolri Tetap Lewat DPR

Di posisi lainnya, Kapolri juga menunjuk Kapolda Jawa Barat yang sebelumnya dijabat oleh Irjen Pol Rudi Setiawan kini digantikan oleh Irjen Pol Pipit Rismanto. Rudi dimutasi sebagai Pati Bareskrim Polri.

Selanjutnya, Kapolda Sumatera Barat yang semula dijabat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta digantikan oleh Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy. Irjen Gatot dimutasi menjadi Pati Kalemdiklat Polri.

Total ada sembilan Kapolda baru yang ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Berikut daftarnya.

1. Kapolda Sumbar Irjen Pol Djati Wiyoto Abadhy

2. Kapolda Kaltara Brigjen Pol Agus Wijayanto

3. Kapolda Jabar Irjen Pol Pipit Rismanto

4. Kapolda Kalbar Irjen Pol Alberd Teddy Benhard Sianipar

5. Kapolda Malut Brigjen Pol Arif Budiman

6. Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja

7. Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Yudhi Sulistianto Wahid

8. Kapolda Sultra Brigjen Pol Himawan Bayu Aji

9. Kapolda Sulteng Brigjen Pol Nasri.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT Diagnos Laboratorium Utama Tbk (DGNS) memperoleh tambahan modal segar sebesar Rp7,97 miliar melalui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau private placement. Dana tersebut diperoleh setelah perseroan menerbitkan 29,65 juta saham baru dengan harga pelaksanaan Rp269 per saham.

Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), DGNS menyebut seluruh saham baru hasil PMTHMETD diambil bagian oleh Gene Richard, investor individu warga negara Indonesia yang disebut bukan pihak terafiliasi perseroan.

“Jumlah saham tambahan yang diterbitkan dan dicatatkan sebanyak 29.651.500 saham dengan harga pelaksanaan PMTHMETD Rp269 per saham,” tulis manajemen dalam pengumuman resmi perseroan tertanggal 8 Mei 2026.

Perseroan menyatakan dana hasil PMTHMETD akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha, termasuk modal kerja, penambahan outlet, pembelian saham dan/atau aset, hingga penyertaan saham pada satu atau lebih perusahaan yang relevan dengan kegiatan usaha grup perseroan.

Aksi korporasi tersebut merupakan tindak lanjut dari persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar pada 6 April 2026. Pelaksanaan PMTHMETD juga telah memperoleh persetujuan pencatatan efek dari Bursa Efek Indonesia melalui surat tertanggal 29 April 2026.

Setelah transaksi tersebut, jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh DGNS meningkat 2,37% dari sebelumnya 1,25 miliar saham menjadi 1,279 miliar saham. Nilai modal ditempatkan dan disetor perseroan juga meningkat dari Rp31,25 miliar menjadi Rp31,99 miliar.

Perseroan menyebut pengumuman tersebut disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 43B POJK Nomor 14 Tahun 2019 terkait penambahan modal perusahaan terbuka tanpa hak memesan efek terlebih dahulu.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pertamina Gas (Pertagas) resmi menjadi operator Pipa Transmisi Gas Bumi Ruas Batang-Cirebon-Kandang Haur Timur (Cisem II), yang disebut bakal memperkuat penyaluran energi bagi sektor industri di Pulau Jawa.

Penetapan tersebut dilakukan pada April 2026 setelah Pertagas memenangkan tender pemilihan mitra yang digelar Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui LEMIGAS. Pipa itu menjadi bagian dari proyek Pipa Transmisi Cirebon-Semarang (Cisem), setelah sebelumnya ruas Semarang-Batang atau Cisem I lebih dulu beroperasi.

Direktur Utama Pertagas Indra P Sembiring mengatakan, Pertagas telah memiliki pengalaman sebagai operator Cisem I sejak 2023. Karena itu, perusahaan menilai telah siap mengoperasikan jaringan pipa tersebut untuk menyalurkan gas bumi ke berbagai sektor pengguna nasional.

“Ketersediaan infrastruktur gas yang terintegrasi dan handal adalah kunci untuk mempercepat transisi energi nasional dengan gas bumi,” ujar Indra dalam keterangannya, dikutip Sabtu (9/5/2026).

Menurut dia, energi yang disalurkan melalui Pipa Cisem akan menjawab kebutuhan industri dan berbagai sektor lain terhadap energi yang lebih bersih. Selain itu, keberadaan infrastruktur tersebut juga disebut dapat memberikan nilai tambah bagi sektor hulu migas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pipa Cisem II Disebut Jadi Penghubung Infrastruktur Energi

Indra menambahkan, Pipa Cisem II merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mengintegrasikan infrastruktur pipa gas bumi di Indonesia.

Ia menjelaskan, selama ini lokasi sumber gas bumi dan pasar pengguna utama berada di wilayah yang berbeda. Namun, konektivitas mulai terbentuk melalui Pipa Transmisi Cirebon-Semarang dan Pipa Transmisi Gresik-Semarang.

“Jadi, Pipa Cisem II sepanjang ±242 km menjadi game changer, karena terhubung dengan infrastruktur eksisting Pertagas di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga akan memperkuat keandalan penyaluran di infrastruktur energi di Pulau Jawa,” imbuh Indra.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Operasi Pertagas Agung Indri Pramantyo mengatakan, jaringan Pipa Cisem II saat ini telah terintegrasi dengan ruas Pipa Cisem I di Kawasan Industri Batang (KITB), Jawa Tengah, yang dioperasikan Pertagas, serta Stasiun Kandang Haur Timur (KHT) milik Pertagas di wilayah Jawa Barat.

“Integrasi ini membentuk sistem jaringan pipa yang terintegrasi serta memberikan fleksibilitas pengoperasian dan kehandalan infrastruktur gas bumi, khususnya yang kami operasikan,” kata Agung.

Pasokan Energi Industri hingga Rumah Tangga

Lebih lanjut, Agung menyebut integrasi Pipa Cisem II dengan infrastruktur transmisi gas bumi nasional di lingkungan Subholding Gas juga diharapkan memperkuat pasokan energi untuk sektor strategis.

Sektor tersebut meliputi kilang, industri pupuk, hingga pembangkit listrik yang membutuhkan pasokan energi berkelanjutan.

Selain menopang sektor industri, jaringan tersebut juga disebut mendukung program pemerintah dalam pengembangan gas untuk rumah tangga dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sepanjang jalur pipa.

Menurut Agung, langkah itu diharapkan dapat memperluas akses energi sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Sejalan dengan itu, Pertagas menyatakan terus mendukung integrasi infrastruktur transmisi gas bumi nasional untuk meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Perusahaan juga menegaskan komitmennya dalam mengoptimalkan penggunaan gas bumi sebagai energi yang lebih bersih dan handal dalam masa transisi energi di Indonesia, sekaligus mendukung target swasembada energi pemerintah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang