JAKARTA - Fase puncak ibadah haji di Mina resmi berakhir pada 13 Zulhijjah 1447 H. Seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil pilihan Nafar Tsani telah meninggalkan tenda-tenda di Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Makkah dengan aman, tertib, dan lancar.

Menteri Haji dan Umrah, Moch. Irfan Yusuf, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh tahapan puncak haji tahun ini. Menurut Menhaj, keberhasilan fase Mina merupakan hasil kerja bersama seluruh unsur penyelenggara, petugas, dan jemaah haji Indonesia.

“Alhamdulillah, fase Mina telah berakhir dengan baik. Hari ini pukul 15.00 waktu Arab Saudi, seluruh jemaah haji Indonesia telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Makkah. Mina clear dari jemaah haji Indonesia,” ujar Menhaj di Makkah, dikutip Minggu (31/5/2026).

Menhaj menjelaskan, sebelumnya jemaah yang mengambil pilihan Nafar Awal telah kembali ke hotel pada 12 Zulhijjah. Sementara jemaah Nafar Tsani kembali ke hotel pada 13 Zulhijjah setelah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina.

Meski fase Mina telah selesai, Menhaj menegaskan layanan kepada jemaah haji tetap berlanjut. Sebagian jemaah telah melaksanakan tawaf ifadah pada 10 hingga 13 Zulhijjah, sementara sebagian lainnya masih akan menyelesaikan tawaf ifadah dan rangkaian ibadah lainnya sebelum kembali ke Tanah Air.

Menhaj menginstruksikan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi agar terus mengawal dan mendampingi jemaah yang belum melaksanakan tawaf ifadah. Pendampingan ini penting untuk mengantisipasi kepadatan di area tawaf, sekaligus memastikan jemaah lanjut usia dan jemaah berisiko tinggi tetap mendapatkan perhatian prioritas.

Lihat video: Persiapan Jemaah Haji Tawaf Wada | Sindo Malam



Secara khusus, Menhaj menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah kooperatif dan tertib mengikuti arahan petugas selama fase Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada PPIH Arab Saudi atas dedikasi dan kerja keras dalam melayani jemaah.

“Saya sampaikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia atas ketertibannya dalam menjalani rangkaian ibadah haji. Terima kasih juga kepada seluruh petugas yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga jemaah haji Indonesia menjadi haji yang mabrur,” kata Menhaj.

Menhaj juga mengimbau jemaah untuk tetap menjaga kesehatan setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji. Sebab, pemulangan jemaah haji Indonesia ke Tanah Air akan mulai berlangsung pada 1 Juni hingga 30 Juni 2026 secara bertahap.

“Jemaah kami imbau untuk tetap menjaga kesehatan, cukup beristirahat, dan mengikuti arahan petugas. Mulai 1 Juni, proses kepulangan jemaah ke Tanah Air akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni,” lanjutnya.

Menhaj menambahkan, berakhirnya fase Mina tidak menjadi akhir dari kerja penyelenggaraan haji. Kemenhaj akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tahapan layanan sebagai bahan perbaikan untuk penyelenggaraan haji berikutnya.

Pada 29 Mei 2026, Kemenhaj juga telah menerima informasi awal dan timeline penyelenggaraan haji 2027 dari Pemerintah Arab Saudi. Informasi tersebut akan menjadi dasar bagi Kemenhaj untuk menyiapkan penyelenggaraan haji tahun depan sejak dini.

Kemenhaj bersama DPR RI berkomitmen memperkuat sinergi dalam mempersiapkan operasional haji 2027 secara lebih matang. Menurut Menhaj, pengalaman persiapan lebih awal pada penyelenggaraan haji 2026 memberikan dampak besar terhadap keteraturan operasional, kualitas layanan, dan kesiapan seluruh unsur penyelenggara.

“Evaluasi dan persiapan harus dilakukan sejak dini. Pengalaman tahun ini menunjukkan bahwa persiapan lebih awal memberikan dampak besar terhadap keteraturan, kualitas layanan, dan kesiapan seluruh unsur penyelenggara. Kita ingin penyelenggaraan haji 2027 menjadi lebih baik, lebih tertata, ramah lansia, serta semakin menghadirkan layanan yang aman dan membahagiakan jemaah,” tandas Menhaj.

Transmart Full Day Sale balik lagi tebar promo gede-gedean. Pakaian anak dari berbagai merek ternama berlaku diskon dan harga spesial selama gelaran ini berlangsung.

Yuk, jangan kelewatan promonya khusus pembelanjaan hari ini, Minggu (31/5). Ada banyak merek yang didiskon selama gelaran Transmart Full Day Sale, mulai dari Exit Kids, JSP, hingga Pito Dito.

Jika Ayah Bunda sedang mencari pakaian anak dari merek tersebut, sekarang waktu yang tepat untuk berbelanja mumpung berlaku diskon dan harga spesial.

Berikut sejumlah merek pakaian anak yang berlaku diskon dan harga spesialselama gelaran Transmart Full Day Sale hari ini.

· Pingu children apparel harga mulai Rp75 ribu, plus ekstra diskon 20% dengan pembayaran menggunakan Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega/Bank Mega Syariah atau Bank Mandiri.

· M-231 Kids children apparel harga mulai Rp75 ribu, plus ekstra diskon 20% dengan pembayaran menggunakan Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega/Bank Mega Syariah atau Bank Mandiri.

· Hamlet Kids children apparel harga mulai Rp79.900, plus ekstra diskon 20% dengan pembayaran menggunakan Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega/Bank Mega Syariah atau Bank Mandiri.

· Exit Kids children apparel harga mulai Rp80 ribu, plus ekstra diskon 20% dengan pembayaran menggunakan Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega/Bank Mega Syariah atau Bank Mandiri.

· JSP children apparel harga mulai Rp80 ribu, plus ekstra diskon 20% dengan pembayaran menggunakan Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega/Bank Mega Syariah atau Bank Mandiri.

· Pito Dito children apparel harga mulai Rp89.900 ribu, plus ekstra diskon 20% dengan pembayaran menggunakan Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega/Bank Mega Syariah atau Bank Mandiri.

· Shark Junior Odaba children apparel diskon hingga 50%, plus ekstra diskon 20% dengan pembayaran menggunakan Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega/Bank Mega Syariah atau Bank Mandiri.

· Exit Kids children apparel diskon hingga 70%, plus ekstra diskon 20% dengan pembayaran menggunakan Allo Prime atau kartu kredit Bank Mega/Bank Mega Syariah atau Bank Mandiri.

Para pelanggan bisa menikmati tambahan diskon 20 persen tersebut dengan syarat minimal transaksi Rp300 ribu dengan menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Kalau belum punya salah satu banknya, bisa mengunduh aplikasi Allo Bank, upgrade ke Allo Prime, atau ajukan Kartu Kredit Bank Mega langsung di gerai Transmart terdekat. Setelah aktif, manfaatkan langsung promo menarik ini!

Promo spesial Full Day Sale hanya berlaku satu hari, mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai se-Indonesia. Jadi, jangan lewatkan kesempatan belanja hemat ini dan belanja pakaian anak dengan harga hemat.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan platform Sapa UMKM untuk mengintegrasikan berbagai layanan usaha dalam satu pintu, mulai dari pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi halal, hingga akses pembiayaan dan ekspor.

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM Bagus Rachman mengatakan platform tersebut dirancang sebagaisuperappslayanan terpadu yang memudahkan pelaku UMKM mengakses berbagai kebutuhan usaha secara terintegrasi.

“Melalui Sapa UMKM, berbagai kebutuhan pengusaha UMKM nantinya akan terhubung dalam satu pintu, mulai dari NIB, OSS, sertifikasi halal, hingga akses pembiayaan dan ekspor,” kata Bagus dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (31/5/2026).

Menurut Bagus, penguatan ekosistem digital menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mempercepat pengusaha UMKM naik kelas. Hal ini mengingat mayoritas pelaku usaha di Indonesia masih berada pada skala mikro.

“Sebanyak 97% UMKM di Indonesia masih berada pada level mikro. Karena itu, yang terpenting adalah mendorong pengusaha UMKM agar naik kelas melalui kolaborasi dan penguatan ekosistem usaha,” ujarnya.

Padahal, Bagus menilai kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangat besar. Namun, tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah meningkatkan nilai tambah, kreativitas, produktivitas, serta konektivitas usaha agar mampu berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Selain mengembangkan Sapa UMKM, Kementerian UMKM juga mendorong pemanfaatan berbagai peluang pasar yang tersedia bagi pelaku usaha. Salah satunya berasal dari belanja barang dan jasa pemerintah yang nilainya mencapai sekitar Rp1.100 triliun per tahun dengan alokasi minimal 40% untuk produk UMKM.

“Terdapat potensi belanja barang dan jasa pemerintah sebesar Rp1.100 triliun, di mana 40% dialokasikan untuk produk UMKM. Selain itu, terdapat platform PaDi UMKM milik BUMN yang dapat dimanfaatkan. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha UMKM di wilayahnya agar dapat memanfaatkan peluang pasar yang tersedia,” kata Bagus.

Bagus menilai sinergi antara pemerintah, komunitas, platform digital, dunia usaha, dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam memperluas akses pasar bagi UMKM. Selain itu, berbagai inisiatif digital dan platform lokal juga dapat berkontribusi memperkuat pemasaran produk UMKM sekaligus membuka peluang masuk ke rantai pasar yang lebih besar.

Di sisi lain, Kementerian UMKM terus mengembangkan ekosistem kemitraan bisnis berbasis klaster yang menghubungkan usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha besar melalui skema holding UMKM.

Menurut Bagus, pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan agregasi pasar, meningkatkan standardisasi produk, serta memperkuat akses pembiayaan dan pemasaran bagi pelaku usaha di berbagai sektor.

“Skema ini diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM melalui pengembangan usaha yang terintegrasi dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA —Danantara Indonesiatengah melakukan proses seleksi sumber daya manusia (SDM) secara ketat untuk mengisi berbagai posisi strategis di PTDanantara Sumber Daya Indonesia(Persero) sebagai bagian dari persiapan implementasi aturan tata kelola eksporsumber daya alamnasional.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pembentukan tim yang kompeten menjadi salah satu fokus utama perusahaan selama masa transisi yang berlangsung hingga akhir tahun.

Menurutnya, proses rekrutmen dilakukan secara hati-hati untuk memastikan perusahaan diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan integritas yang memadai.

"Kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumberdaya Indonesia," kata Dony dalam konferensi pers Danantara Sumberdaya Indonesia, Minggu (31/5/2025).

Dia menjelaskan proses seleksi masih berlangsung dan perusahaan segera mengumumkan sejumlah nama baru yang akan menjadi bagian dari tim Danantara. Pengumuman tersebut diperkirakan dilakukan dalam waktu dekat.

"Insyaallah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim," ujarnya.

Selain mempersiapkan jajaran SDM, Danantara juga tengah membangun sistem teknologi yang akan mendukung operasional perusahaan. Pengembangan sistem tersebut dilakukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Menurut Dony, aspek tata kelola, kualitas sumber daya manusia, dan dukungan teknologi menjadi fondasi utama yang sedang disiapkan perusahaan sebelum menjalankan mandat pengelolaan sumber daya alam secara penuh.

Dia menegaskan Danantara ingin memastikan amanah yang diberikan masyarakat untuk mengelola sumber daya alam Indonesia dapat dijalankan dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi negara.

"Kami dari Danantara Indonesia akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini," kata Dony.

Pemerintah sebelumnya menetapkan masa transisi implementasi kebijakan tersebut berlangsung selama sekitar enam hingga tujuh bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Dalam periode tersebut, berbagai persiapan kelembagaan, termasuk pembentukan organisasi, penguatan tata kelola, pengembangan teknologi, serta perekrutan SDM, akan terus dilakukan sebelum operasional berjalan secara penuh.

Bisnis.com, CIREBON — Upaya modernisasi sektor pertanian di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, masih menghadapi tantangan besar.

Meski berbagai teknologi pertanian modern dinilai mampu meningkatkan kualitas hasil panen dan menekan kehilangan hasil produksi, sebagian besar petani di daerah tersebut belum siap beradaptasi dengan sistem yang mengandalkan otomatisasi dan digitalisasi.

Kondisi tersebut terlihat dari masih dominannya pola pertanian tradisional yang diterapkan petani.

Data Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menunjukkan tingkat kehilangan hasil atau food loss pada sistem pertanian konvensional masih berada di kisaran 8% hingga 12%. Angka itu jauh lebih tinggi dibandingkan sistem pertanian berbasis teknologi atau smart farming yang mampu menekan kehilangan hasil hingga di bawah 2%.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, Deni Nurcahya, mengatakan tantangan utama dalam transformasi pertanian bukan terletak pada ketersediaan teknologi, melainkan kesiapan sumber daya manusia yang akan menggunakannya.

“Masalah utamanya bukan hanya teknologi, tetapi kemampuan adaptasi petani kita yang masih terbatas. Banyak yang belum terbiasa dengan sistem otomatisasi dan digital,” kata Deni, dikutip Minggu (31/5/2026).

Menurut dia, perubahan dari sistem pertanian tradisional menuju pertanian modern tidak dapat dilakukan secara cepat. Sebab, proses tersebut membutuhkan penyesuaian pola kerja, peningkatan keterampilan, hingga perubahan cara pandang petani terhadap teknologi.

Salah satu contoh yang masih banyak ditemui adalah proses pengeringan gabah yang bergantung pada cuaca dan sinar matahari. Metode tersebut membuat waktu produksi sulit diprediksi dan berpotensi menurunkan kualitas hasil panen ketika kondisi cuaca tidak mendukung.

Sebaliknya, sistem modern memungkinkan proses pengeringan dilakukan secara terjadwal menggunakan teknologi vertical dryer. Teknologi ini dapat beroperasi selama 24 jam sehingga proses pascapanen menjadi lebih efisien dan tidak bergantung pada kondisi cuaca.

Selain meningkatkan efisiensi, penggunaan teknologi modern juga dinilai mampu meningkatkan mutu produk pertanian.

Pada sistem tradisional, hasil panen umumnya masih berada pada kategori kualitas menengah karena tingginya tingkat patahan dan kandungan kotoran pada produk. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap harga jual yang diterima petani.

Deni menjelaskan, teknologi pengeringan modern dan sistem penyortiran berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) memungkinkan hasil panen memiliki kualitas premium yang lebih diminati pasar.

“Teknologi seperti pengering vertikal atau sortir berbasis AI memang meningkatkan kualitas menjadi kelas premium, tetapi tidak semua petani mampu menjangkaunya,” ujarnya.

Meski menawarkan berbagai keuntungan, adopsi teknologi pertanian modern masih terbentur persoalan biaya investasi. Harga peralatan yang relatif tinggi membuat sebagian besar petani, khususnya petani kecil, belum mampu menerapkannya secara mandiri.

Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan juga menjadi faktor yang memperlambat proses transformasi. Akibatnya, kesenjangan antara petani yang memiliki akses terhadap teknologi dan petani yang masih menggunakan metode tradisional berpotensi semakin lebar.

Menurut Deni, peningkatan kualitas hasil panen melalui pemanfaatan teknologi sebenarnya membuka peluang ekonomi yang lebih besar.

Produk pertanian berkualitas premium memiliki nilai jual lebih tinggi serta berpeluang masuk ke pasar modern maupun industri pengolahan yang membutuhkan standar mutu tertentu.

“Kalau kualitas bisa naik ke premium, nilai jual ikut terdongkrak. Tapi kembali lagi, petani harus siap berubah,” katanya.

Di sisi lain, modernisasi pertanian juga memunculkan tantangan baru terkait kebutuhan tenaga kerja. Sistem pertanian tradisional selama ini menyerap lebih banyak pekerja karena sebagian besar proses dilakukan secara manual.

Sementara itu, teknologi modern memungkinkan sejumlah pekerjaan dilakukan secara otomatis dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Pemerintah daerah menilai kondisi tersebut perlu dikelola secara hati-hati agar peningkatan efisiensi produksi tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan masyarakat pedesaan.

Untuk mempercepat proses transformasi, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon saat ini mendorong berbagai program pelatihan dan pendampingan bagi petani. Pemerintah juga berupaya memperluas akses pembiayaan agar teknologi pertanian dapat diadopsi secara bertahap oleh lebih banyak petani.

“Kami tidak bisa memaksa perubahan secara cepat. Harus bertahap, sambil meningkatkan kapasitas petani,” ujar Deni.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan pelajaran bahasa Prancis diterapkan di seluruh sekolah. Menurut Lalu, wacana ini perlu perencanaan yang matang.

Lalu mengatakan, pihaknya akan meminta penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terkait kejelasan rencana tersebut dalam Rapat Kerja (Raker).

Pasalnya, Prabowo sempat lebih dulu mencanangkan seluruh sekolah menerapkan bahasa Portugis namun sampai saat ini belum ada roadmap yang jelas terkait implementasi pembelajaran.

"Soal kejelasan wajib belajar Bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada Raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis, dikutip dari laman resmi DPR, dilihat pada Minggu (31/5/2026).

Menurutnya, penguasaan bahasa asing memang diperlukan untuk menjawab tantangan global. Namun, penyusunan kebijakan pendidikan harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kesiapan sistem pendidikan nasional.

“Kami memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting. Namun kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik,” ujarnya.

Dia menekankan pentingnya memastikan kebijakan tersebut tidak sekadar sebagai kepentingan diplomasi di tingkat global.

“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” tegasnya

Lalu menegaskan akan meninjau lebih lanjut wacana tersebut dengan mempertimbangkan apabila tidak dapat dilakukan secara menyeluruh, maka penerapan bahasa Prancis diimplementasikan secara bertahap.

“Jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu,” pungkasnya.

Wacana Mata Pelajaran Bahasa Prancis

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi agar semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis.

Hal itu diungkapkan Prabowo setelah upacara penyambutan resmi kenegaraan Presiden Prabowo di Istana Elysee Paris, Republik Prancis pada Kamis (28/5/2026). Prabowo menjelaskan bahwa hubungan Indonesia dengan Prancis berada di tingkat terbaik selama ini.

Di bidang pertahanan hubungan Indonesia dengan Prancis sangat baik. Begitu juga di bidang science.

"Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan seiring dengan perkembangan dunia ke depan. Dia yakin dengan keadaan global yang penuh ketidakpastian, penuh ketegangan, dan penuh konflik. Sementara itu, menurutnya, baik Indonesia dan Prancis akan bisa memainkan peranan yang positif.

Indonesia dan Prancis juga menurutnya telah menjalankan berbagai kerja sama dengan baik yang mampu meningkatkan hubungan diplomatik kedua negara.

"Karena itu kami sangat gembira bahwa kita sekarang sudah punya Comprehensive Strategic Partnership dan kita tentunya akan lihat dalam saat yang mendatang, kerja sama yang lebih konkret, lebih seimbang, dan berdampak," katanya.

Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara..,

Jakarta (ANTARA) - Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI) menilai perbaikan regulasi tata kelola perdagangan sawit penting bagi stabilitas ekosistem industri nasional dari komoditas tersebut.

Hal ini menyusul pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai badan usaha milik negara (BUMN) yang didirikan untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis nasional.

“Kebijakan yang menyentuh tata niaga sawit harus mempertimbangkan dampaknya terhadap seluruh rantai pasok industri, terutama petani swadaya yang menjadi pemasok utama bahan baku sawit nasional,” kata Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Ia pun mendukung langkah pemerintah untuk menutup kebocoran devisa dan memperbaiki tata kelola perdagangan sawit nasional.

Mansuetus mengatakan, pihaknya memahami pentingnya peningkatan devisa negara dan upaya pemerintah memberantas praktik-praktik yang merugikan penerimaan negara, termasuk dugaan under-invoicing dalam perdagangan komoditas.

“Kami mendukung semangat pemerintah untuk meningkatkan devisa negara. Karena kami paham bila devisa negara meningkat, maka semakin banyak program pembangunan yang dapat dijalankan untuk kepentingan masyarakat,” kata Mansuetus.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan baru, termasuk wacana ekspor satu pintu, harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas ekosistem industri sawit yang melibatkan jutaan petani di seluruh Indonesia.

Sementara itu, DSI diberi tugas untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor sejumlah komoditas sumber daya alam penting seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), dan ferro alloy.

Pembentukan DSI dilakukan sebagai upaya pemerintah menutup potensi kerugian negara yang selama ini terjadi dalam perdagangan ekspor. Kerugian tersebut diduga muncul akibat praktik seperti under invoicing dan transfer pricing.

Mansuetus mengatakan, pemerintah perlu memastikan kejelasan regulasi, tata kelola yang transparan, serta melakukan kajian mendalam dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam industri sawit.

“Kebijakan yang baik tidak cukup hanya dengan niat yang baik. Harus ada kepastian regulasi, jaminan integritas, tata kelola yang transparan, dan perhitungan yang matang terhadap dampak sosial maupun ekonomi di setiap mata rantai industri,” katanya.

Ia menambahkan, apabila nantinya DSI memiliki peran aktif dalam mekanisme perdagangan atau ekspor sawit, maka lembaga tersebut juga harus mampu menjaga kelancaran pembayaran dan stabilitas harga agar tidak menimbulkan gejolak yang merugikan petani.

“Kejelasan dan kepastian regulasi adalah kunci. Stabilitas ekosistem industri harus menjadi prioritas agar kesejahteraan petani swadaya tetap terjaga di tengah berbagai upaya perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah,” ujarnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Ditjenpas Kementerian Imipas memberikan Remisi Khusus (RK) dan Pengurangan Masa Pidana (PMP) Hari Raya Waisak 2026 kepada 1.052 narapidana dan anak binaan beragama Buddha.

Perinciannya, 1.047 Narapidana menerima RK Waisak dan lima Anak Binaan menerima PMP Khusus Waisak Tahun 2026. Dari jumlah tersebut enam orang dinyatakan langsung bebas setelah memperoleh remisi.

Menteri Imipas Agus Andrianto, mengatakan pemberian remisi ini diberikan terhadap warga binaan menunjukkan perubahan perilaku positif serta aktif mengikuti program di Lapas, Rutan, dan LPKA.

“Momentum Waisak hendaknya menjadi sarana refleksi diri untuk terus memperbaiki perilaku, memperkuat pengendalian diri, serta meningkatkan kualitas spiritual dan moral dalam menjalani kehidupan,” ujar Agus dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5/2026).

Kemudian, Dirjenpas Kementerian Imipas, Mashudi mengatakan pemberian remisi khusus Waisak 2026 telah menghemat anggaran sebesar Rp840 juta.

“Pemberian RK dan PMP Khusus Waisak Tahun 2026 memberikan penghematan anggaran makan Narapidana sebesar Rp840.525.000,- dan anggaran makan Anak Binaan sebesar Rp2.145.000,” ujar Mashudi.

Sekadar informasi, jumlah tahanan dan narapidana di seluruh Indonesia mencapai 270.779 orang, terdiri dari 55.457 Tahanan dan 215.322 Narapidana per 21 Mei 2026, Sementara itu, anak binaan berjumlah 1.663 orang dengan rincian 323 Anak dan 1.340 Anak Binaan per 22 Mei 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan soal aturan baru penempatan Devisa Hasil EksporSumber Daya Alam (DHE SDA).

Purbaya mengatakan sejumlah ketentuan baru itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 Tentang Devisa Hasil Ekspor Dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, Dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Aturan ini mulai berlaku besok, Senin (1/6/2026).

"Walaupun sudah lama beredar, tapi kan berlakunya mulai 1 Juni besok ya. Karena besok libur, tapi kalau ekspor jalan terus," ujar Purbaya di Kantor Danantara, Minggu (31/5/2026).

Dia menjelaskan, dalam beleid itu tertuang aturan bahwa eksportir SDA wajib merepatriasi DHE ke dalam negeri dengan tingkat kepatuhan secara penuh atau 100%.

Kemudian, eksportir non-migas wajib menempatkan 100% DHE SDA pada rekening khusus di dalam negeri selama minimal 12 bulan. Sementara itu, eksportir migas minimal 30% DHE SDA selama tiga bulan.

"Penempatan DHE SDA diwajibkan melalui Bank Himbara. Jadi, diwajibkan melalui Bank Himbara itu, ya," imbuhnya.

Adapun, bendahara negara juga mengemukakan bahwa konversi valas DHE SDA ke rupiah akan dibatasi dengan maksimal 50%.

"Konversi DHE SDA valuta asing ke rupiah dibatasi maksimal 50%," pungkasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartartomenjelaskan,Pemerintah RI memberi waktu hingga awal 2027 bagi eksportir untuk menyesuaikan diri dengan kebijakaneksporsatu pintu yang mulai berlaku secara bertahap pada 1 Juni 2026.

Selama masa transisi, pelaksanaan kebijakan akan dievaluasi dalam tiga bulan pertama sebagai dasar penyusunan tahapan implementasi berikutnya.

Airlanggamengatakan evaluasi pada masa awal penerapan diperlukan untuk memastikan mekanisme baru tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengganggu aktivitas ekspor maupun kepastian usaha.

Menurutnya, hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menentukan langkah lanjutan menuju implementasi penuh kebijakan ekspor satu pintu yang ditargetkan berlaku paling lambat pada 1 Januari 2027.

"Evaluasi dalam tiga bulan pertama akan menjadi dasar bagi implementasi tahap berikutnya," ujar Airlangga dalam konferensi pers.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana penerapan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) memicu kekhawatiran di kalangan petani sawit, khususnya di Sumatera Utara.

Para petani menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan terhadap tata niaga sawit yang saat ini sudah menghadapi tantangan harga di tingkat kebun.

Keresahan itu muncul seiring merosotnya harga tandan buah segar (TBS) sawit yang diterima petani.

Jika sebelumnya harga TBS sempat menyentuh kisaran Rp 3.700 per kilogram, kini turun tajam hingga berada di level sekitar Rp 2.300 per kilogram.

“Semula harganya bagus, bisa mencapai Rp 3.600 hingga Rp3.700 per kg. Sekarang Cuma dihargai Rp 2.300 sampai Rp 2.500. Kondisi kami diperberat dengan mahalnya harga pupuk. Pupuk yang naik jenis NPK yaitu Rp 900.000 per satu sak dari Rp 700.000,” keluh Wahyudin, petani sawit di Langkat kepada Kompas.com, Minggu (31/5/2026).

Namun demikian, tidak semua pabrik kelapa sawit membeli TBS dengan harga rendah.

Sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) tidak terdampak secara psikologis atas kebijakan ekspor komoditas strategis satu pintu melalui DSI.

Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Usaha, Mujahit, saat dihubungi melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa KUD Sumber Usaha sebagai koperasi plasma yang bermitra dengan PT Rimba Mujur Mahkota, anak usaha kelompok Artha Graha, menerapkan harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit sesuai ketetapan yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Kabupaten Mandailing Natal.

Menurutnya, mekanisme penetapan harga tersebut mengacu pada formula dan pedoman resmi pemerintah daerah, sehingga harga yang diterima petani plasma mengikuti hasil penetapan yang berlaku di wilayah tersebut.

“Kami bersyukur, PT RMM membeli TBS kami dengan harga tinggi, sesuai ketentuan Disbun. Petani bisa lebih tenang, bisa mengimbangi kebutuhan pupuk dan BBM yang masih tinggi,” jelas Mujahit.

Koperasi petani sawit yang berlokasi di Desa Sikara-kara, Kecamatan Natal ini mengaku menjalin hubungan baik dan saling menguntungkan dengan PT RMM selaku Inti.

Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengungkapkan masih terdapat 123 pabrik kelapa sawit yang membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Jumlah tersebut menurun dibandingkan temuan awal Kementerian Pertanian yang sebelumnya mencatat 139 PKS melakukan praktik serupa.

Menurut Sudaryono, pemerintah memberikan apresiasi kepada perusahaan-perusahaan pengolahan sawit yang telah mematuhi ketentuan harga TBS dan membeli hasil panen petani sesuai formula yang berlaku.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesejahteraan petani sawit di tengah dinamika pasar komoditas global.

Penurunan harga TBS di tingkat petani mencuat setelah pemerintah mengumumkan pembentukan DSI yang akan berperan dalam tata kelola ekspor sejumlah komoditas strategis nasional, termasuk minyak sawit.

Meski demikian, Sudaryono menilai tidak ada alasan yang kuat bagi PKS untuk menekan harga pembelian TBS, mengingat harga CPO di pasar internasional saat ini masih berada pada level yang relatif baik.

Selain didukung harga global yang menguntungkan, permintaan CPO dari berbagai negara juga menunjukkan tren peningkatan.

Kondisi tersebut, menurutnya, seharusnya menjadi faktor penopang harga TBS di dalam negeri, bukan justru memicu pelemahan harga di tingkat petani.

Sudaryono juga menegaskan bahwa kehadiran PT DSI tidak dimaksudkan untuk menambah mata rantai perdagangan atau menjadi pihak yang mengambil keuntungan berlebih dari tata niaga sawit.

Pemerintah memastikan badan usaha tersebut dibentuk untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis agar lebih transparan, efisien, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh pelaku usaha, termasuk petani sawit.

"PT DSI tidak mengambil keuntungan. Ini hanya perusahaan pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan dan akuntabel," ujar Sudaryono, Jumat (29/5/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan ekspor satu pintu secara bertahap akan dimulai pada Senin 1 Juni 2026. Komoditas yang dikenakan kebijakan ini adalah batu bara, kelapa sawit, dan paduan besi (ferroaloy).

Pada tahap I (masa transisi) 1 Juni 2026—31 Desember 2026, eksportir masih diizinkan melakukan kegiatan ekspor seperti biasa. Dokumen ekspor seperti pemberitahuan ekspor barang (PEB), dokumen pelengkap pabean, serta dokumen transaksi tetap menggunakan nama perusahaan masing-masing.

Namun, yang membedakan adalah perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala kepada PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Pemerintah kemudian melakukan evaluasi dalam 3 bulan pertama implementasi.

Selanjutnya, pada tahap II (masa implementasi penuh) mulai 1 Januari 2027, DSI akan bertindak dan bertanggung jawab mutlak sebagai eksportir. Seluruh proses ekspor dari hulu ke hilir, dari transaksi, kontrak, penyelesaian kepabeanan, pengangkutan, hingga pembayaran akan dieksekusi terpusat oleh anak usaha Danantara tersebut.

Produk yang dikenakan kebijakan ekspor satu pintu ini adalah untuk batu bara meliputi antrasit, batu bara bahan bakar dan lignit. Kemudian untuk sawit, adalah CPO, minyak goreng, used cooking oil (UCO)/minyak jelantah, sampai POME oil. Sementara itu, untuk besi meliputi fero-nikel, fero-silikon-mangan, sampai fero-titanium.

Tim riset BRI Danareksa Sekuritas dalam risetnya yang terbit 25 Mei 2026 menakar sejumlah skenario dampak kebijakan ekspor satu pintu terhadap emiten komoditas. Dalam skenario dasar (base case), analis mengasumsikan struktur eksportir tunggal dengan kontrak back-to-back, di mana PT DSI akan mencocokkan kontrak pembelian dari produsen dengan kontrak penjualan ekspor. Dengan demikian, BUMN tidak perlu menanggung risiko persediaan maupun risiko fluktuasi harga pasar.

Dalam struktur ini emiten tetap menerima harga yang mengikuti pasar, PT DSI akan memperoleh pendapatan berupa fee, sementara dampak terhadap laba emiten komoditas relatif dapat dikelola.

“Namun, apabila pemerintah memilih skema cost-plus atau harga tetap/dibatasi dampaknya akan sangat besar. Dalam kondisi tersebut, perusahaan tambang pada dasarnya menjadi pemasok dengan margin yang diatur pemerintah, kehilangan potensi keuntungan dari kenaikan harga ekspor, tetapi tetap menanggung risiko operasional,” tulis riset tersebut, dikutip Minggu (31/5/2026).

Menilik dampaknya di pasar saham, metode analisa sensitivitas DCF atau Discounted Cash Flow menemukan dampaknya akan berbeda dirasakan oleh tiap emiten, khususnya emiten batu bara.

Untuk PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), misalnya, analis menyebut bahwa penerapan margin EBITDA sebesar 13–15% (sebagai proksi skema cost-plus) mengindikasikan potensi penurunan valuasi sekitar 28% dari level sebelum pengumuman.

“Untuk PT Indo Tambangraya Megah Tbk. (ITMG), harga saham saat ini tampaknya sudah banyak mencerminkan asumsi margin tetap (fixed margin), sehingga potensi penurunan tambahan relatif lebih terbatas,” ujarnya.

Sementara itu, tim riset Kiwoom Sekuritas dalam riset yang terbit 29 Mei 2026 mengatakan bahwa kebijakan ekspor satu pintu cukup logis jika melihat kondisi ekonomi Indonesia saat ini.

Ekspor satu pintu dinilai akan mengurangi potensi under-invoicing dan meningkatkan transparansi ekspor. Dengan transparansi dan perbaikan tata kelola ekspor, ini akan meningkatkan bargaining power Indonesia terhadap komoditas strategis.

Di sisi lain, tantangan terbesarnya adalah implementasi kebijakan. Analis mencatat saat ini pasar sedang dalam kondisi yang cukup sensitif, outlflow asing di pasar modal telah mencapai sekitar Rp54,5 triliun, sedangkan rupiah loyo di level terendah sepanjang sejarah.

“Dari sudut pandang pasar modal, keberhasilan kebijakan ini akan sangat ditentukan oleh kualitas implementasi, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan investor,” tulis sekuritas.

Setali tiga uang, Head of Research KISI Sekuritas Muhammad Wafi menjabarkan pro dan kontra kebijakan ekspor satu pintu. Dari sisi peluang, koordinasi ekspor yang terpusat berpotensi memperkuat bargaining power di pasar global, mengurangi perang harga antar eksportir domestik, memperbaiki tata niaga, dan membuka akses pasar baru jika jaringan pemasaran terintegrasi berjalan efektif.

Dari sisi risiko, menurutnya pasar mungkin lebih fokus ke potensi penurunan harga jual rata-rata atau ASP akibat hilangnya fleksibilitas penjualan, tambahan layer biaya transaksi, risiko settlement jika transaksi tidak berbasis dolar AS penuh, dan berkurangnya agility emiten mengelola kontrak ekspor.

“Jadi, emiten dengan eksposur ekspor tinggi seperti BYAN, ITMG, ADRO, AADI, BUMI, INDY, dan HRUM, saya lihat sentimen awal cenderung negatif sampai detail implementasinya jelas,” kata Wafi.

---

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

TEHERAN - Serangan rudal balistik Iran terhadap pangkalan udara Kuwait melukai beberapa personel militer Amerika dan menyebabkan kerusakan serius pada dua drone MQ-9 Reaper AS.

Media berita Amerika Bloomberg, mengutip sumber yang terinformasi, mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Sabtu bahwa serangan terhadap Pangkalan Udara Ali Al Salem mengakibatkan cedera ringan pada sekitar lima orang, termasuk anggota militer AS dan kontraktor.

Serangan itu juga menyebabkan kerusakan signifikan pada dua drone MQ-9 Reaper, dengan satu dilaporkan hancur dan yang lainnya rusak parah. Setiap drone bernilai sekitar USD30 juta.

Menurut Bloomberg, pertahanan udara Kuwait mencegat rudal Fateh-110 Iran sebelum mencapai target yang dituju. Namun, puing-puing dari proyektil yang dicegat jatuh ke Pangkalan Udara Ali Al Salem yang dioperasikan AS, menyebabkan cedera dan kerusakan.

Perkembangan terbaru ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran.

Pada hari Kamis, Komando Pusat AS (CENTCOM) mengklaim bahwa Iran telah meluncurkan rudal ke arah Kuwait, menggambarkan tindakan tersebut sebagai "pelanggaran berat terhadap gencatan senjata."

Dalam pernyataan yang dikeluarkan kemudian pada hari itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengatakan bahwa mereka sengaja menargetkan pangkalan AS, mencatat bahwa pangkalan tersebut telah digunakan untuk meluncurkan serangan Amerika sebelumnya.

IRGC kemudian menyatakan bahwa pasukan AS telah melakukan serangan menggunakan proyektil udara terhadap lokasi di dekat bandara Bandar Abbas pagi itu, dan menggambarkan serangan rudal tersebut sebagai peringatan kepada AS.

IRGC juga bersumpah bahwa setiap tindakan agresi di masa mendatang akan dibalas dengan respons yang lebih kuat, menekankan bahwa tanggung jawab atas setiap eskalasi akan berada pada pihak yang memulai tindakan permusuhan.

AS dan Israel memulai agresi terhadap Iran pada 28 Februari, sekitar delapan bulan setelah mereka melakukan serangan tanpa provokasi terhadap negara tersebut.

Iran mulai dengan cepat membalas serangan tersebut dengan meluncurkan rentetan rudal dan serangan drone ke wilayah yang diduduki Israel serta pangkalan AS di negara-negara regional.

Melansir Press TV, pada 8 April, empat puluh hari setelah perang dimulai, gencatan senjata sementara yang dimediasi Pakistan antara Iran dan AS mulai berlaku.

Negosiasi berlangsung di ibu kota Pakistan, Islamabad, tetapi terhenti sebelum mencapai kesepakatan di tengah tuntutan maksimalis Washington dan desakan pada posisi yang tidak masuk akal.