Bisnis.com, CILACAP - Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk harapan atas kelancaran dan keberhasilan proyek. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan penayangan video mengenai rencana dan cakupan proyek hilirisasi tahap II yang akan dikembangkan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan bahwa hilirisasi merupakan jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih 116 triliun (rupiah) meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.

Adapun 13 proyek hilirisasi tahap II ini terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional, sebagai berikut:

1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);
2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);
3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);
4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);
5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);
6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);
7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);
8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);
9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);
10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).

Dengan investasi besar dan cakupan lintas sektor, hilirisasi tahap II ini menjadi pijakan strategis menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA — Tabrakan antara Kereta Api Jarak Jauh (KAJJ) Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4/2026), menyisakan luka mendalam bagi para pengguna KRL. Trauma paling terasa di kalangan penumpang perempuan setelah lokomotif menerobos hingga ke gerbong khusus wanita.

Insiden itu tak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga memunculkan rasa khawatir di kalangan komuter yang sehari-hari bergantung pada KRL. Berdasarkan data terbaru hingga Rabu (29/4/2026), jumlah korban meninggal dunia tercatat 16 orang.

Peristiwa bermula ketika KA 5181B rute Cikarang–Angke menemper Taxi Green SM. Pada saat yang sama, KA 5568A rute Kampung Bandan–Cikarang sedang berhenti di Stasiun Bekasi Timur untuk menunggu jalur steril.

Ketika kereta tersebut masih menunggu, KA Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya menabrak rangkaian KRL di bagian belakang, tepatnya pada gerbong khusus wanita. Tabrakan diduga dipicu oleh kesalahan pada sistem persinyalan.

Lokomotif Argo Bromo Anggrek bahkan menembus gerbong sehingga menjepit sejumlah penumpang di dalamnya.

Petugas KRL bersama Basarnas, Polri-TNI, dan relawan berpacu dengan waktu untuk mengevakuasi korban. Para penumpang yang terluka dilarikan ke sejumlah rumah sakit, termasuk RSUD Bekasi dan Primaya Hospital.

Insiden ini sempat mengganggu operasional perjalanan kereta. Untuk membantu mobilitas penumpang, PT Transjakarta menyediakan shuttle bus dari Stasiun Bekasi Timur menuju Stasiun Bekasi.

Sementara itu, korban meninggal dunia mendapatkan santunan Rp90 juta dari Jasa Raharja, sedangkan korban luka-luka menerima Rp50 juta.

Seluruh korban meninggal telah dimakamkan oleh keluarga masing-masing pada Rabu (29/4/2026). Namun bagi sebagian pengguna KRL, peristiwa tersebut masih meninggalkan dampak psikologis.

“Kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian ini serta permohonan maaf kepada seluruh pelanggan. Fokus kami saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak agar proses penanganan berjalan dengan baik,” ujar Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Trauma pada Penumpang

Farah (24), warga Bekasi yang setiap hari menggunakan KRL untuk bekerja di Jakarta, mengaku masih diliputi rasa takut setelah melihat berbagai informasi tentang kecelakaan tersebut di media sosial.

"Pasti banget. Karena kejadian kemarin sangat menyedihkan dan walaupun enggak merasakan, tetapi rasa takut dan kengeriannya masih berasa sampai sekarang. Bahkan, ini udah beberapa hari setelah kejadian, tapi tetap kerasa sedih dan takutnya," tuturnya.

Meski selama ini gerbong wanita memberi rasa aman, Farah kini justru merasa khawatir untuk kembali menggunakannya. Untuk sementara waktu, ia memilih menghindari KRL dan beralih ke LRT meskipun biaya transportasi menjadi lebih mahal.

"Tapi bisa mengobati trauma dan rasa takut. Jadi mau coba transum lain dulu," ucapnya.

Farah juga menyoroti persoalan persinyalan di wilayah Bekasi yang menurutnya kerap bermasalah.

"Bahkan sering banget di Stasiun Bekasi terjadi sinyal keterlambatan atau masalah operasional lainnya yang bikin kacau jadwal KRL. Jadi penting buat aspek persinyalan diperbaiki dan dioptimalkan," tandasnya.

Hal serupa dirasakan Lala (23), karyawan swasta yang tinggal di Jakarta. Ia mengaku sempat khawatir setelah mengetahui kabar kecelakaan tersebut.

"Namun, di sisi lain, saya juga memahami bahwa kecelakaan bisa terjadi bukan hanya karena faktor kesalahan teknis, tetapi juga hal di luar kendali manusia," ujarnya.

Untuk sementara, Lala lebih memilih menggunakan LRT ke area yang terintegrasi dengan jalur tersebut. Namun dalam banyak situasi, ia tetap harus menggunakan KRL karena efisiensi waktu dan biaya.

"KRL sendiri masih menjadi pilihan utama saya untuk bepergian ke berbagai tempat, baik di dalam Jakarta maupun ke luar Jakarta, terutama untuk keperluan kerja," kata Lala.

Ia berharap pemerintah mampu menekan angka kecelakaan hingga nol melalui investigasi menyeluruh terhadap penyebab insiden, baik dari sisi internal maupun eksternal operator.

Kepercayaan Publik Dinilai Masih Kuat

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai secara umum layanan perkeretaapian saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan masa lalu. Meski kecelakaan tetap bisa terjadi, insiden tersebut belum tentu menggerus loyalitas pengguna.

“Saya yakin pengguna itu masih setia menggunakan kereta karena selama ini kereta api itu pelayanannya jauh lebih baik daripada moda lainnya. Dan itu tarifnya naik pun orang tetap kereta, karena dia tepat waktu, bersih, nyaman,” ujarnya.

Menurut Djoko, indikator utama kepercayaan publik adalah stabilitas jumlah penumpang setelah kejadian. Selama mobilitas masyarakat masih tinggi dan kapasitas KRL jauh lebih besar dibandingkan moda lain, kereta tetap akan menjadi pilihan utama.

Ia menilai dampak gangguan operasional akibat insiden ini juga bersifat terbatas, terutama pada lintas Manggarai ke arah timur, sementara jalur lain tetap berjalan normal.

“Rasa khawatir tetap ada, tetapi bagi pengguna yang ke Bogor, ke Rangkasbitung, ke Tangerang, mereka biasa-biasa saja,” katanya.

Peralihan sementara ke moda lain seperti bus atau LRT mungkin terjadi, tetapi Djoko menilai perubahan itu tidak akan berlangsung lama karena keterbatasan kapasitas dan jangkauan.

“Ya enggak apa-apa. Bisa jadi, enggak apa-apa. Tapi kan sama-sama angkutan umum,” ujarnya.

Di luar aspek operasional, Djoko menekankan pentingnya penanganan trauma bagi korban dan pengguna yang terdampak secara psikologis. Ia menilai pendekatan trauma healing justru lebih mendesak dibanding sekadar perbaikan fasilitas.

“Saya kira penting, itu justru lebih utama ketimbang mengganti gerbong. Trauma healing justru lebih bermakna,” paparnya.

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu terlibat dalam pemulihan psikologis korban, mengingat banyak korban berasal dari gerbong khusus wanita.

Djoko juga menyoroti persoalan struktural yang lebih besar, yakni belum terpisahnya jalur kereta jarak jauh dan kereta perkotaan. Pemisahan jalur dinilai penting untuk meminimalkan potensi kecelakaan di masa depan.

Selain itu, ia menilai aspek keselamatan di perlintasan sebidang masih kurang mendapat dukungan pendanaan yang memadai dari pemerintah.

“Yang penting adalah bagaimana memastikan pelayanan-pelayanan kereta ya untuk di sebidang. Tapi ini bukan domainnya PT Kereta Api, domainnya pemerintah,” katanya.

Meski demikian, pengalaman pengguna selama ini turut menopang tingkat kepercayaan terhadap layanan kereta. Djoko mencontohkan tingkat keamanan di stasiun yang relatif baik.

“Barang hilang pun bisa ditemukan. Saya kehilangan dua kali ya ditemukan juga,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, tantangan pascainsiden tidak hanya soal pemulihan operasional, tetapi juga konsistensi perbaikan sistem keselamatan serta penanganan dampak psikologis bagi para pengguna KRL.

Bisnis.com, SURABAYA – Ratusan pengemudi truk yang tergabung dalam aliansi Gerakan Sopir Truk Jawa Timur (GSJT) melakukan demonstrasi di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026).

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas beberapa kebijakan perusahaan plat merah tersebut yang diklaim mereka merugikan konsumen pengguna bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, khususnya di sektor pengiriman barang atau logistik.

Koordinator GSJT Supriyono menjelaskan pihaknya mempersoalkan kebikakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang (barcode) serta pembatasan pembelian harian yang disebutnya telah berlangsung selama dua tahun terakhir.

Menurutnya, kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap para sopir truk hingga distribusi komoditas-komoditas menjadi terhambat. Supriyono menyebut bila kode batang yang dikantongi para sopir tersebut terblokir, maka mereka harus membeli BBM non subsidi dengan harga yang terlampau tinggi.

"Sehingga kawan-kawan tidak mampu mendapatkan solar. Kalau toh ada itu akan berkurang, mulai jatah 200 liter tinggal 50 liter, tinggal 100 liter, dan itu mengganggu. Apalagi, hari ini kawan-kawan ketika trans (mengirim barang ke luar daerah), ke Kalimantan itu sangat-sangat susah kita mencari BBM," bebernya.

Supriyono menyebut pihaknya sudah mengonfirmasi langsung mengenai kebijakan pemblokiran kode batang tersebut kepada Pertamina. Padahal, ia menyatakan segenap sopir truk telah mengikuti seluruh aturan maupun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dalam pembelian solar bersubsidi.

"Kami ini punya uang lho, kami tidak mau mencuri, kami juga mempunyai harga yang sama dengan orang-orang yang beli. Kenapa kami dipersulit? Ini kan tidak adil gitu lho. Kalau masih terindikasi, kenapa kami ditindak? Sehingga kami tidak dapat pekerja dan ini berpengaruh pada ekonomi kami di keluarga," ungkapnya.

Oleh sebab itu, Supriyono menegaskan sopir truk sebenarnya tidak mempersoalkan terkait kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang yang telah berjalan. Namun, dengan catatan kebijakan tersebut tidak sampai mengganggu kuota BBM, mengingat jarak tempuh yang sampai luar daerah.

Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan kebijakan pembatasan kuota solar bersubsidi 200 liter selama durasi 1x24 jam tersebut memperlambat distribusi barang. Supriyono mengungkapkan kebutuhan bahan bakar yang dibutuhkan truk dapat 300 hingga 400 liter.

"Kalau misalnya dari Banyuwangi kirim ke Jakarta itu kan juga satu kali berangkat gitu kan. Sedangkan batasan kami 1x24 jam. Jadi kami harus berhenti, tunggu hari berikutnya baru mengisi kembali. Itu kan mempersulit," ungkapnya.

Hingga hari ini, Supriyono juga menerangkan masih banyak sopir truk mengalami kendala imbas kebijakan pemblokiran kode batang yang digunakan untuk membeli bio solar. Akibatnya, mereka harus mengisi kendaraan mereka dengan BBM non-subsidi.

"Sampai hari ini kami banyak mengalami [pemblokiran]. Sedangkan ongkosan hari ini kan belum ada. Standar ongkosan dari pemerintah untuk kami kan nggak ada. Kami kalau mau beli BBM non-subsidi, jelas upah kami berkurang. Apa yang akan kami bawa pulang kalau ongkosannya tinggi? Itu kan problem. Kalau kawan-kawan ini nurut sebenarnya. Jangan batasi kami, biarkan kami beli. Kalau memang ada pencurian, kalau memang ada mafia BBM, tangkap," ucapnya.

Sembari menunggu pembukaan blokir kode batang pembelian BBM bersubsidi tersebut, Supriyono mengatakan proses verifikasi atau pembaruan lewat aplikasi MyPertamina disebut hanya menghabiskan waktu selama 2-3 jam. Namun, pada praktiknya para sopir truk tersebut mengaku harus menunggu selama sepekan bahkan enam bulan.

Oleh karena itu, GSJT meminta penghapusan kebijakan pembelian solar bersubsidi menggunakan kode batang secara nasional, hingga pendistribusian merata terhadap BBM di daerah luar Jawa karena terjadi kelangkaan di sejumlah jalur distribusi yang vital.

"Hapus barcode secara nasional, sehingga kami tidak terdampak apa pun. Kalaupun mau dibikin aturan, aturan yang cantik, yang di mana kami tidak dirugikan sistem. Yang ketiga berkaitan soal pemenuhan BBM di luar Jawa karena jalur-jalur distribusi kami tidak kekurangan BBM," jelasnya.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi menegaskan kebijakan tersebut diterapkan pemerintah dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi baik Biosolar maupun Pertalite tepat sasaran.

"Pertamina sebagai pelaksana distribusi menjalankan penugasan dari pemerintah," tegas Ahad.

Terkait kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan kode batang, tutur dua, akan terdapat mekanisme pantauan data kendaraan yang didaftarkan dan pola penggunaan. Hal tersebut menjadi solusi bagi sopir truk yang mengalami kendala saat bertransaksi di SPBU.

Ia menjelaskan anomali yang ditemukan ketika transaksi, seperti misalnya pengisian volume besar pada waktu yang berdekatan hingga pengisian di beberapa SPBU yang berbeda di waktu yang berdekatan adalah beberapa dugaan kode batang tersebut telah disalahgunakan.

"Atau digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian perlu diverifikasi ulang," terangnya.

Guna melayani kebutuhan supir truk yang mengalami kendala untuk saat bertransaksi menggunakan kode batang, Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus telah membuka 87 helpdesk di seluruh wilayah Jawa Timur.

"Hal tersebut dimaksudkan guna mempercepat proses verifikasi ulang dan mengaktifkan kembali agar dapat digunakan untuk melakukan pembelian BBM bersubsidi di SPBU," pungkasnya.

Demonstrasi sopir truk di Kantor PT. Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, Jalan Jagir Wonokromo, Surabaya, Rabu (29/4/2026)./Bisnis-Julianus P.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) atau BRI mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 13,7% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp1.562 triliun pada triwulan I/2026, seiring dengan lonjakan laba bersih konsolidasian yang juga tumbuh double digit sebesar 13,7% menjadi Rp15,5 triliun.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan kinerja tersebut mencerminkan konsistensi perseroan dalam menjaga pertumbuhan yang berkualitas di tengah dinamika global.

“Kinerja solid Perseroan tersebut ditopang oleh pertumbuhan bisnis yang konsisten di berbagai lini,” ujar Hery dalam paparan kinerja keuangan triwulan I/2026, Kamis (30/4/2026).

Dia menambahkan, ekspansi kredit dilakukan secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas aset.

Secara rinci, segmen UMKM masih menjadi kontributor utama dengan total penyaluran mencapai Rp1.211 triliun. Sementara itu, dari sisi pendanaan, BRI mencatatkan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp1.555 triliun atau tumbuh 9,4% yoy.

Komposisi dana murah (CASA) juga semakin kuat, meningkat 13,2% yoy menjadi Rp1.058,6 triliun, yang turut mendorong efisiensi biaya dana. Cost of fund (CoF) tercatat turun dari 3% menjadi 2,3%.

Dari sisi operasional, pre-provision operating profit (PPOP) tercatat sebesar Rp32,2 triliun atau tumbuh 7,7% yoy. Kualitas aset pun menunjukkan perbaikan dengan loan at risk (LAR) menurun menjadi 9,7%.

Peningkatan kinerja tersebut berdampak pada rasio profitabilitas, dengan return on assets (ROA) naik menjadi 2,8% dan return on equity (ROE) meningkat menjadi 18,4%.

Selain itu, total aset BRI tercatat mencapai Rp2.250 triliun atau tumbuh 7,2% yoy. Hery menegaskan, ke depan BRI akan terus memperkuat peran sebagai bank yang berfokus pada ekonomi kerakyatan dengan UMKM sebagai pusat pertumbuhan, termasuk melalui penguatan ekosistem dan integrasi digital guna mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) dan entitas anak membukukan laba bersih senilai Rp661,22 miliar pada kuartal I/2026. Capaian itu naik signifikan sebesar 90,41% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp347,26 miliar.

Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Harian Bisnis Indonesia, perolehan laba bersih Bank Jatim pada periode ini didorong oleh pendapatan bunga bersih yang tumbuh 39,61% YoY menjadi Rp2,35 triliun.

Secara detail, pendapatan bunga perseroan tumbuh 36,80% YoY dari Rp2,43 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp3,33 triliun pada kuartal I/2026. Pada saat yang sama beban bunga Bank Jatim meningkat 30,46% YoY menjadi sebesar Rp975,88 miliar.

Hingga Maret 2026, beban operasional lainnya mengalami peningkatan sebesar 34,76% YoY, dari periode yang sama tahun lalu Rp1,21 triliun menjadi Rp1,60 triliun.

Sejumlah komponen beban nonbunga yang melonjak di antaranya beban tenaga kerja yang menanjak sebesar 64,02% YoY menjadi Rp986,64 miliar dan beban lainnya yang naik 34,86% YoY menjadi sebesar Rp583,91 miliar.

Adapun, laba operasional perseroan mengalami peningkatan sebesar 52,16% YoY menjadi sebesar Rp716,06 miliar, setelah pada kuartal I/2025 tercatat senilai Rp470,61 miliar. Pada saat yang sama, perseroan berhasil mencatatkan laba sebesar Rp114,84 miliar setelah pada kuartal I/2025 mengalami rugi Rp12,51 miliar.

Dari sisi fungsi intermediasi, total penyaluran kredit Bank Jatim mencapai Rp92,20 triliun, tumbuh 44,74% YoY dari periode yang sama tahun lalu Rp63,70 triliun. Total aset perseroan juga tumbuh 38,85% YoY menjadi sebesar Rp164,07 triliun.

Kemudian dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) perseroan mencatatkan pertumbuhan sebesar 37,59% YoY dari Rp89,25 triliun pada kuartal I/2025 menjadi Rp122,80 triliun pada kuartal I/2026.

Melihat indikator keuangan, rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) Bank Jatim naik dari 28,05% menjadi 29,82%. Untuk kualitas kredit, NPL gross naik dari 3,87% menjadi 4,29% dan NPL net naik dari 1,82% menjadi 2,31%.

Adapun, pendapatan bunga bersih (net interest margin/NIM) Bank Jatim menyusut menjadi 5,95% dari periode yang sama tahun lalu 6,32%, sedangkan biaya operasional terhadap pendapatan operasional meningkat dari 84,20% menjadi 84,54% hingga Maret 2026.

WASHINGTON - Seorang jenderal yang bertanggung jawab untuk menjaga agar Korps Marinir Amerika Serikat (AS) tetap bertahan dalam pertempuran menolak anggapan bahwa China merupakan ancaman yang kekuatan militernya hampir setara dengan AS. Menurutnya, kekuatan militer kedua negara sudah setara sekarang dan di masa depan.

Letnan Jenderal Stephen Sklenka, Wakil Komandan Instalasi dan Logistik Korps Marinir AS, mengatakan ancaman China jauh lebih serius dan akan membuat konflik dengan Iran yang saat ini "dibekukan" sementara tampak kecil jika kedua negara adidaya tersebut berkonflik.

“Tidak ada ancaman yang lebih besar daripada Republik Rakyat China,” kata Sklenka dalam acara "2026 Modern Day Marine Expo" di Washington, D.C.

“Jangan dengarkan omong kosong tentang mereka sebagai ancaman yang hampir setara. Mereka setara karena mereka menyaingi kita dalam hampir setiap ukuran pengaruh nasional," ujarnya, seperti dikutip dari The War Zone, Kamis (30/4/2026).

Sebagai mantan Wakil Komandan Komando Indo-Pasifik (INDOPACOM) AS, Sklenka mengatakan dia "cukup akrab dengan cara berpikir Sekretaris Jenderal Xi dan apa niatnya"—merujuk pada Presiden yang juga Sekretaris Jenderal Partai Komunis China Xi Jinping.

"Visi pemimpin China adalah untuk mengubah struktur internasional [dan] menggantikan kita sebagai pemimpin global. Dan dalam banyak hal, pemikiran Xi, visinya, telah membantu pemikiran saya sendiri tentang tuntutan peperangan modern, khususnya ketika dilakukan di Pasifik dan khususnya melawan musuh setara, sesuatu yang baru bagi kita semua," paparnya.

Menurut Sklenka, Operas Epic Fury terhadap Iran menawarkan beberapa pelajaran yang menyadarkan. Sementara AS mampu mengerahkan pasukan ke medan perang melalui wilayah udara yang tidak diperebutkan dan sebagian besar laut yang tidak diperebutkan, Iran masih mampu menimbulkan banyak kerugian bagi Amerika dan sekutunya selama pertempuran.

Itu pun masih terus berlanjut, yakni secara ekonomi melalui penutupan Selat Hormuz yang sedang berlangsung. Sklenka memperingatkan bahwa pertempuran dengan China akan jauh lebih buruk.

“Kita sudah sekitar dua bulan menjalani operasi tempur dengan Epic Fury. Kita memiliki anggota militer yang secara tragis terluka dan tewas oleh Iran. Mereka telah meluncurkan ratusan drone dan rudal balistik ke pangkalan kita dan sekutu kita di seluruh wilayah—Israel, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Yordania—memperkuat poin bahwa pangkalan yang kita miliki, bukan lagi tempat perlindungan garnisun administratif. Kita benar-benar perlu mulai melihat pangkalan kita sebagai formasi tempur, sama pentingnya dengan divisi, sayap, dan MEU [Unit Ekspedisi Marinir] kita," imbuh dia.

"Iran telah mengilustrasikan bagaimana kekuatan menengah dapat mengancam kekuatan yang jauh lebih unggul,” kata Sklenka.

“Sebagai organisasi pembelajaran, kami bertanya pada diri sendiri, ‘bagaimana kita membawa setiap pelajaran dari pertarungan ini ke depan, dan bagaimana kita memastikan bahwa kita sama siapnya untuk mendominasi konflik dengan China?’," lanjut Sklenka.

“Pikirkan tentang kompleksitas dan komplikasi yang kita hadapi dengan Iran, dan kemudian tanyakan pada diri sendiri, ‘bagaimana kita akan merespons dan bertindak ketika kita berhadapan dengan negara yang berada di peringkat kedua dalam PDB nasional?’,” sambung dia.

“Faktanya, Iran tidak memiliki kekuatan ekonomi yang sebanding dengan China. Mereka tidak memiliki basis industri seperti China. Mereka jelas tidak memiliki jalur modernisasi militer seperti China.”

“Selama 10 hingga 15 tahun terakhir, basis manufaktur China telah melampaui produksi kita,” kata Sklenka. “Xi berada dalam kondisi perang. Tidak ada keraguan tentang itu. Hal itu didukung oleh basis industri yang melampaui produksi dunia dalam hal kapal dan baja, mineral berharga dan satelit, amunisi.”

"Kapasitas pembuatan kapal China dilaporkan 230 kali lipat kapasitas yang dimiliki Amerika Serikat,” lanjut jenderal AS tersebut. “Mereka lebih dari dua kali lipat membangun kapal selam bertenaga nuklir, persenjataan rudal balistik dan jelajah mereka mengalami ekspansi yang cepat.”

“Persediaan senjata nuklir mereka adalah yang paling cepat berkembang di dunia. Mereka mengejar taktik perang yang inovatif dan cerdas,” kata Sklenka. “Mereka menggunakan artificial intelligence [AI], kawanan drone, mengeksplorasi domain kognitif dan inovatif untuk mencapai dominasi mereka. Mereka membangun desain militer untuk mendominasi Pasifik, dan saya percaya pada akhirnya melampaui Pasifik.”

Menurut Sklenka, niat China jelas. "Mereka ingin merebut kembali julukan Kerajaan Tengah yang mereka identifikasi sendiri, dan mereka ingin melanjutkan apa yang mereka yakini sebagai tempat mereka yang sah di dunia. Mereka tidak tertarik untuk berbagi posisi itu dengan kita atau dengan siapa pun. Pandangan Sekretaris Jenderal Xi adalah bahwa ini adalah waktu mereka, dan inilah konteksnya. Saya menyampaikan semua itu untuk transformasi kita," paparnya.

“Tak seorang pun dari kita yang berseragam saat ini pernah harus beroperasi di dunia di mana lawan yang sah secara bersamaan menantang kita di setiap bidang,” kata Sklenka.

“Kita berbicara tentang hal-hal di bumi dan di luar bumi, secara kinetik dan non-kinetik. Kita harus berjuang untuk sampai ke pertempuran itu, dan kita harus menerima tantangan ini dan tidak beroperasi di bawah naungan cara kita beroperasi di tahun 1980-an dan 1990-an. Sejarah telah membuktikan, dan operasi kita saat ini telah mengkonfirmasi, bahwa masyarakat yang dapat memproyeksikan dan mempertahankan kekuatan serta mempertahankan pasukan mereka secara paling efektif, pada akhirnya, merekalah yang akan menang," jelas Sklenka.

Melihat ke masa depan, Sklenka menggemakan peringatan yang telah disampaikan The War Zone selama bertahun-tahun tentang kerentanan instalasi militer AS, baik di dalam maupun luar negeri. Peningkatan kapasitas amunisi, sistem senjata tambahan, atau kemajuan dengan AI dan teknologi baru lainnya pada akhirnya tidak akan berarti apa-apa. “Jika Anda tidak dapat meninggalkan instalasi tersebut sejak awal,” katanya.

“Kemampuan untuk memobilisasi dan mengerahkan pasukan didukung oleh kesiapan instalasi kita. Ini adalah konsep yang baru sekarang benar-benar mulai kita pahami.”

“Pangkalan, pos, dan stasiun kita adalah garis depan medan yang menentukan. Dan saya tidak hanya berbicara tentang yang ada di rantai pulau pertama. Ini bukan hanya MCIPAC [Instalasi Korps Marinir Pasifik]. Instalasi CONUS kita rentan terhadap serangan non-kinetik," katanya.

Serangan non-kinetik akan sama melemahkannya dan sama pentingnya secara strategis seperti serangan kinetik apa pun yang akan terjadi. "Dan serangan ini akan membawa kesan tidak menimbulkan kerugian yang dirancang untuk membingungkan para pengambil keputusan dan menabur kekacauan selama fase paling kritis dari pertempuran, permulaan, tembakan pertama dari perang berikutnya," terangnya.

Serangan pertama itu, kata Sklenka, kemungkinan besar tidak akan dilancarkan oleh rudal atau pesawat pengebom.

“Kemungkinan besar tidak akan ditembakkan di Laut China Selatan atau di Selat Taiwan,” jelasnya. “Itu akan berupa serangan siber terhadap jaringan listrik di pangkalan kita, kampanye disinformasi yang menargetkan keluarga militer, atau kawanan drone yang berasal dari salah satu instalasi kita.”

Kekhawatiran akan serangan drone lokal persis seperti yang dikhawatirkan The War Zone telah lama memprediksi dan menjadi kenyataan tahun lalu di Rusia dan Iran. Juni lalu, Ukraina meluncurkan "Operasi Jaring Laba-laba", serangan jarak dekat yang berani terhadap pangkalan udara Rusia, menghancurkan sejumlah besar pesawat pengebom strategis dengan drone yang dioperasikan dari jarak jauh yang ditempatkan di truk di dekat instalasi tersebut.

"Operasi Jaring Laba-laba" diikuti sekitar dua minggu kemudian oleh operasi yang dilakukan Israel, menggunakan drone yang telah dipersiapkan di dalam Iran untuk menyerang pertahanan udara Republik Islam tersebut.

“Saya pikir instalasi kita harus mulai diperlakukan sebagai platform pertempuran,” kata Sklenka. “Kita membutuhkan solusi terbaik untuk melawan UAS [Unmanned Aircraft System]. Kita harus berhenti membicarakannya, mulai mewujudkannya. Kita membutuhkan daya yang tangguh. Kita harus mampu mengatasi ketika komunikasi kita terputus dan melanjutkan tindakan komunikasi tersebut. Kita membutuhkan infrastruktur yang kuat dan jaringan yang andal.”

Permohonannya untuk memperkuat infrastruktur bertentangan dengan pemikiran beberapa pemimpin militer AS, khususnya di Pasifik, yang telah meremehkan kebutuhan untuk melakukan lebih banyak upaya untuk memperkuat pangkalan yang ada secara fisik.

Sklenka memiliki saran lain untuk melindungi instalasi. “Kita membutuhkan pertahanan pangkalan terintegrasi, dan kita membutuhkan bantuan industri untuk melakukan semua ini,” desaknya.

“Kita tidak hanya akan berperang dari pangkalan kita. Dalam banyak kasus, kita akan berperang untuk pangkalan-pangkalan itu. Itu adalah konsep yang baru bagi kita. Kita harus mulai menerimanya.”

JAKARTA, KOMPAS.com - Ancaman krisis ekonomi dan ekologi membuat prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) harus diterapkan dalam menjalankan bisnis.

Pengacara sekaligus Founder Haris Azhar Law Office Haris Azhar, menyebut saat ini pemenuhan standar HAM menjadi tren global.

Negara-negara maju seperti Perancis, Jepang, Korea Selatan, dan Jerman mengharuskan korporasi memenuhi prinsip HAM.

“Regulasi terkait HAM bukan lagi sekadar indikator atau formalitas belaka. Ini adalah standar korporasi global yang wajib dipenuhi,” kata Haris dalam diskusi diskusi Indonesia Business and Human Rights Outlook 2026 di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Adapun diskusi digelar Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC) bersama Haris Azhar Law Office.

Menurut Haris, saat ini semua pihak seharusnya tidak lagi meributkan alasan bisnis dan pemenuhan HAM menjadi satu isu penting.

Alih-alih berdebat, seharusnya Indonesia bisa membangun sistem tata kelola bisnis yang aman bagi masyarakatnya.

“Untuk memitigasi dampak buruk terhadap masyarakat secara nyata,” ujar Haris.

Outlook Bisnis and Human Rights (BHR) itu mendorong perubahan aturan pemenuhan HAM dari yang bersifat sukarela menjadi suatu kewajiban.

Perusahaan harus mengidentifikasi, memitigasi, mencegah, dan mempertanggungjawabkan dampak bisnis terhadap HAM dan lingkungan.

Dokumen itu juga memandang, korporasi dalam waktu ke depan harus dituntut menempatkan bencana menjadi variabel risiko inti dalam bisnisnya.

“Guna memastikan operasi bisnis tidak memperburuk dampak bencana terhadap daya dukung lingkungan dan komunitas sekitar,” kata Haris.

Kutukan Sumber Daya Alam

Persoalan pemenuhan HAM dan lingkungan dalam bisnis juga disorot Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya.

Ia menyebut, terdapat fenomena “kutukan sumber daya alam” yang terjadi di daerah-daerah dengan kekayaan mineral seperti Morowali, Maluku Utara, dan Manado.

Di Maluku Utara misalnya, data pertumbuhan ekonomi melejit hingga 35 persen, didorong sektor pertambangan nikel.

“Namun ironisnya, masyarakat lokal justru tersingkir dan angka kemiskinan tetap menjadi yang tertinggi di wilayah timur Indonesia,” kata Willy.

Politikus Partai Nasdem itu menilai, tidak adanya regulasi mengenai pemenuhan HAM dalam bisnis menjadi persoalan mendasar di Indonesia.

Korporasi resmi beroperasi secara eksploitatif sementara praktik tambang ilegal yang merusak sumber air warga juga masih marak.

“Investasi senilai triliunan rupiah masuk, tetapi laporan di lapangan menunjukkan adanya korban jiwa dan eskalasi konflik horizontal,” tutur Willy.

Pemerintah Sedang Siapkan Regulasi

Dalam forum yang sama, Plt. Direktur Pengembangan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM Sofia Alatas, mengatakan pemerintah saat ini sedang menyiapkan regulasi yang mengharuskan korporasi memenuhi HAM.

Aturan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM yang saat ini masih digodok.

Proses pembentukan Perpres itu menyoroti dampak perusahaan terhadap lingkungan, status tanah masyarakat adat, dan perlindungan data.

“Rencananya, kebijakan Uji Tuntas HAM (HRDD) ini akan diwajibkan (mandatory) pada tahun 2028 bagi perusahaan dengan lebih dari 2.000 karyawan,” jelas Sofia.

Sementara itu, pihak Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) menyebut sektor nikel Indonesia saat ini diawasi dengan ketat.

Komite Environmental, Social, and Governance (ESG) APNI Noormaya Muchlis, mengatakan Indonesia menyuplai 65 persen nikel dunia.

Perusahaan nikel dihadapkan pada biaya bahan baku yang mahal imbas perang dan sorotan dunia terhadap berbagai kasus kecelakaan kerja.

Dalam dua tahun ke depan, APNI akan meluncurkan standar ESG yang memuat 16 parameter agar industri pertambangan bisa beroperasi dengan lebih bertanggung jawab.

“Industri nikel juga disorot tajam terkait rentetan kegagalan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) seperti ledakan smelter, kesenjangan sosial, hingga konflik lahan dengan masyarakat adat,” kata Maya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

BEIJING - Perkembangan kecerdasan buatan membuka banyak peluang di bidang kesehatan, membantu pengguna mengakses informasi lebih cepat, tetapi juga menimbulkan banyak keterbatasan dan memerlukan pengawasan ketika diterapkan dalam praktik.

Kecerdasan buatan (AI) semakin banyak diterapkan di bidang kesehatan, mulai dari memberikan informasi dan nasihat hingga mendukung penelitian dan pengembangan obat. Namun, terlepas dari manfaatnya yang jelas, teknologi ini masih memiliki banyak keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dengan cermat.

Menurut para ahli, AI dapat secara efektif membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang kesehatan seperti pola makan dan kebiasaan gaya hidup. Penggunaan alat-alat ini membantu pengguna menghemat waktu dan mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi fasilitas medis untuk masalah-masalah sederhana.

Faktanya, banyak perusahaan teknologi telah menerapkan platform perawatan kesehatan berbasis AI. Pada awal tahun 2026, OpenAI memperkenalkan ChatGPT Health, yang memungkinkan pengguna untuk menghubungkan catatan medis mereka ke chatbot untuk mendapatkan saran.

Sementara itu, Amazon juga mengembangkan HealthAI, yang memberikan rekomendasi berdasarkan data kesehatan pribadi. Namun, semua platform ini menekankan bahwa mereka tidak menggantikan fungsi diagnosis dan pengobatan dokter.

Selain membantu pengguna, AI juga berkontribusi dalam mempersingkat waktu penelitian di industri farmasi.

Beberapa studi menunjukkan bahwa proses pengembangan obat dapat dipersingkat secara signifikan dengan penerapan AI, dari bertahun-tahun menjadi sekitar 18 bulan pada fase awal.

Namun, penggunaan "dokter AI" juga menimbulkan risiko yang cukup besar. Para ahli berpendapat bahwa pengguna baru mungkin kesulitan memahami dan menggunakan teknologi ini dengan benar, sehingga menyebabkan kesalahan dalam menerapkan informasi.

Salah satu pendapat menyatakan bahwa ini adalah "proses pembelajaran," yang mengharuskan pengguna untuk beradaptasi dan memiliki tingkat pemahaman tertentu.

Selain itu, AI masih memerlukan verifikasi manusia, terutama di bidang yang membutuhkan ketelitian tinggi seperti diagnosis penyakit atau penelitian obat. Kurangnya pengawasan dapat menyebabkan ketidakakuratan hasil, yang berdampak pada kesehatan pengguna.

Para ahli menekankan bahwa AI harus dipandang sebagai alat pendukung, bukan sebagai pengganti sepenuhnya bagi dokter. Menggabungkan teknologi dan keahlian medis dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk memanfaatkan keunggulan AI sekaligus meminimalkan potensi risiko.

Dengan teknologi yang terus berkembang, penerapan AI dalam perawatan kesehatan diharapkan akan membawa lebih banyak manfaat lagi. Namun, agar efektif, kontrol ketat dan keterlibatan manusia di setiap tahap penting sangat diperlukan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pneumonia atau radang paru-paru pada anak menjadi salah satu infeksi saluran pernapasan yang perlu diwaspadai karena dapat berkembang cepat dan menimbulkan komplikasi serius jika tidak segera ditangani.

Mengutip dari laman resmi Centers for Disease Control and Prevention (CDC), pneumonia termasuk infeksi yang terjadi pada jaringan paru-paru, khususnya di bagian alveoli atau kantung udara kecil. Saat terjadi peradangan, kantung udara dapat terisi cairan sehingga proses pertukaran oksigen di dalam tubuh menjadi terganggu.

Akibat kondisi tersebut, aliran oksigen ke dalam darah menurun dan membuat anak mengalami kesulitan bernapas. Gejala yang muncul biasanya berupa napas cepat, sesak, hingga anak tampak lemas dan tidak seaktif biasanya.

Pada banyak kasus, pneumonia juga disertai demam, batuk, serta penurunan nafsu makan. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat memburuk dengan cepat terutama pada bayi dan balita.

Penyakit ini dapat menyerang semua usia, namun kelompok paling rentan adalah bayi, balita, dan lansia. Sistem imun yang belum sempurna atau menurun membuat kelompok ini lebih mudah mengalami infeksi berat.

Dokter Spesialis Anak Sub Spesialis Neurologi Anak, dr. Attila Dewanti, menegaskan bahwa pneumonia bukan sekadar batuk pilek biasa. Dia menjelaskan bahwa kondisi ini bisa mengganggu fungsi pernapasan secara serius bila tidak segera ditangani.

“Pneumonia itu radang paru-paru yang menyebabkan oksigen sulit masuk ke dalam darah. Kalau sudah seperti ini, anak bisa sesak, lemas, bahkan berisiko mengalami komplikasi,” tegasnya dalam acara Pekan Imunisasi Dunia 2026: Forum IVAXCON Dorong Perlindungan Kesehatan Lintas Generasi, Jakarta, Sabtu (25/4/2026).

Penyebab pneumonia cukup beragam, mulai dari bakteri, virus, hingga jamur yang masuk ke saluran pernapasan. Salah satu bakteri yang paling sering ditemukan adalah pneumokokus yang juga dapat memicu infeksi di organ lain.

Jika tidak segera ditangani, infeksi dapat menyebar kebagian tubuh lain dan menimbulkan komplikasi serius. Dalam beberapa kasus, infeksi bahkan dapat menjalar ke otak dan menyebabkan meningitis yang berbahaya.

Penularan pneumonia terjadi melalui percikan cairan saat penderita batuk atau bersin. Selain itu, penularan juga bisa terjadi melalui benda yang terkontaminasi lalu disentuh oleh orang lain.

Risiko penularan meningkat pada lingkungan padat penduduk dan rumah dengan ventilasi yang buruk. Paparan asap rokok dari orang tua juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi kesehatan anak.

Untuk mencegah pneumonia, berikut langkah sederhana yang dapat dilakukan:
- Vaksinasi
- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik
- Menghindari paparan asap rokok
- Menjaga kebersihan lingkungan rumah
- Menerapkan pola hidup sehat dan aktivitas fisik teratur

Selain menerapkan berbagai langkah pencegahan, diperlukan kewaspadaan terhadap tanda-tanda awal pneumonia karena penanganan yang cepat dan tepat dapat mencegah kondisi menjadi lebih berat sebelum mendapatkan perawatan medis.

Dr. Attila Dewanti juga mengingatkan pentingnya kesadaran orang tua dalam mengenali gejala awal pneumonia. Dia menegaskan bahwa upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada kebiasaan hidup bersih, tetapi juga pada tindakan preventif seperti vaksinasi yang dapat melindungi anak sejak dini.

“Pencegahan paling utama adalah vaksinasi dan pola hidup bersih. Banyak kasus berat terjadi karena orang tua terlambat membawa anak ke fasilitas kesehatan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT BFI Finance Indonesia Tbk. (BFIN) atau BFI Finance mencatat piutang pembiayaan dikelola (managed receivables) sebesar Rp26,8 triliun, tumbuh 5,5% (year on year/YoY) per kuartal I/2026.

Presiden Direktur BFI Finance Sutadi mengatakan dari jumlah tersebut, sebesar 57,8% atau setara Rp15,5 triliun disalurkan untuk pembiayaan modal kerja dari beragam skala usaha.

Oleh karena itu hingga Maret 2026, BFI Finance mencatatkan total aset sebesar Rp25,3 triliun. Pada periode yang sama, perseroan menyalurkan pembiayaan baru sebesar Rp5,5 triliun, relatif stabil dibandingkan dengan kuartal sebelumnya.

“Stabilnya penyaluran ini mencerminkan resiliensi bisnis Perusahaan di tengah ketidakpastian, sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan prinsip selektivitas dan disiplin risiko,” ucapnya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Sutadi menjelaskan bahwa pendekatan selektif dan disiplin menjadi kunci dalam mengantisipasi volatilitas pasar serta menjaga fondasi keberlanjutan bisnis. Sebab itu, BFI Finance optimistis dapat terus menjaga postur risiko yang sehat.

Dari sisi komposisi portofolio, pembiayaan kendaraan roda empat, baik refinancing maupun pembelian unit, masih mendominasi dengan porsi sebesar 68,1%.

Sementara itu, pembiayaan berjaminan roda dua berkontribusi sebesar 8,0%, pembiayaan alat berat dan mesin 15,0%, serta pembiayaan beragun properti dan lainnya sebesar 8,9%.

Kualitas pembiayaan perusahaan juga tetap terjaga baik. Hingga 31 Maret 2026, rasio Non-Performing Financing (NPF) bruto dan neto masing-masing tercatat sebesar 1,57% dan 0,25%. Kemudian, rasio coverage terhadap NPF bruto sebesar 2,71 kali.

“Dari sisi kinerja keuangan, BFI Finance membukukan pendapatan sebesar Rp1,7 triliun, meningkat 3,1% YoY. Kemudian, laba bersih pada periode yang sama tercatat sebesar Rp354,3 miliar,” ucap Sutadi.

Lebih lanjut, dia turut menyampaikan rasio profitabilitas tetap solid dengan Return on Assets (RoA) sebesar 7,0% dan Return on Equity (RoE) sebesar 13,0%. Sementara itu, rasio gearing terjaga di level 1,2 kali.

Lebih jauh, pada Januari 2026, BFI Finance telah melunasi pokok dan bunga Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2023 Seri C tepat waktu. Selain itu, Fitch Ratings Indonesia juga memberikan peringkat nasional jangka panjang BFI Finance di level AA-(idn) dengan outlook stabil.

“Sebagai lembaga keuangan yang independen, kami akan terus mengoptimalkan diversifikasi sumber pendanaan serta memperkuat kolaborasi strategis dengan para mitra. Dengan manajemen risiko yang solid, kami optimis dapat terus menciptakan nilai tambah jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutupnya.

JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi Brigif 1 Marinir, Cilandak, Jakarta, Rabu 29 April 2026. Kunjungan tersebut untuk meninjau pelaksanaan Latihan Dasar Militer Komponen Cadangan (Latsarmil Komcad) Aparatur Sipil Negara (ASN) kementerian dan lembaga.

Sebanyak 280 peserta Komcad dari 16 kementerian dan lembaga tengah mengikuti pendidikan tersebut, di antaranya Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Kehutanan.

Dalam kunjungannya, Sjafrie menyaksikan demonstrasi yang ditampilkan oleh para siswa Komcad, meliputi Peragaan Baris-Berbaris (PBB) serta simulasi penanganan huru hara.

Sjafrie menegaskan ASN yang mendapatkan pembekalan sebagai Komcad diharapkan mampu menjadi kekuatan penguat bagi Komponen Utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Kementerian dan lembaga merupakan pilar strategis dalam memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, ASN perlu memiliki mentalitas bela negara yang dilandasi nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, dan profesionalisme,” ujarnya dikutip Kamis (30/4/2026).

Sjafrie menyampaikan pendidikan Komcad ini bukan untuk membentuk ASN menjadi militeristik, melainkan untuk menanamkan karakter kebangsaan yang kuat, disiplin, kekompakan, serta semangat pengabdian.“Nilai-nilai tersebut, memerlukan proses, komitmen, dan kesungguhan dari setiap peserta,” ucapnya.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora



Sjafrie juga mengapresiasi perkembangan para peserta selama mengikuti pelatihan. Hal ini terlihat dari perubahan positif, khususnya dalam aspek kedisiplinan, kekompakan, dan semangat kebersamaan. Peningkatan tersebut dinilai penting mengingat ASN merupakan elemen kunci dalam mendukung kinerja kementerian dan lembaga.

Selain itu, Sjafrie menekankan bahwa keberagaman latar belakang peserta dari berbagai kementerian dan lembaga merupakan kekuatan yang mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sjafrie juga menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab ASN sebagai abdi negara.

“Seluruh fasilitas, termasuk pelatihan yang dijalani, bersumber dari rakyat. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk memberikan pengabdian terbaik sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” katanya.

Sjafrie berharap, pada akhir pelatihan, para peserta dapat menunjukkan kualitas diri sebagai ASN Komcad yang disiplin, berintegritas, serta mampu menjadi teladan di lingkungan kerja masing-masing.

Atas nama pemerintah, Sjafrie menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pangkormar beserta seluruh staf dan pelatih. Dedikasi dan kerja keras mereka dinilai menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan Latsarmil Komcad, sehingga program ini semakin menunjukkan profesionalisme dan menjadi kebanggaan bagi ASN yang mengikutinya.

Turut hadir dalam acara tersebut Pangkormar, Kabaloghan Kemhan, Kabacadnas Kemhan, Danpasmar 1, Dirjen Pothan Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan, Kas Kormar, Karo TU & Protokol Setjen Kemhan, Karo Infohan Setjen Kemhan.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) melaporkan jumlah SPT tahunan pajak penghasilan (PPh) yang sudah masuk sampai dengan Rabu (29/4/2026) atau H-1 batas akhir penyampaian mencapai 12,63 juta SPT.

Jumlah ini masih 84,2% dari target SPT tahunan PPh 2025 yaitu 15 juta SPT. Sebagaimana diketahui, batas akhir penyampaian SPT 2025 jatuh pada hari ini, Kamis (30/4/2026).

Dari total 12.639.279 SPT tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan bahwa mayoritas berasal dari wajib pajak orang pribadi (WP OP) karyawan yaitu 10.508.502 SPT.

Kemudian, jumlahnya diikuti oleh WP OP nonkaryawan SPT 1.383.647, dan WP Badan berdenominasi rupiah 725.390 SPT serta WP Badan dolar AS 1.000 SPT.

Selanjutnya, WP migas berdenominasi rupiah 7 SPT serta WP migas berdenominasi dolar AS 111 SPT.

Adapun penyampaian SPT WP Badan untuk tahun buku berbeda, atau yang mulai dilaporkan 1 Agustus 2025 yakni 20.588 SPT dari yang berdenominasi rupiah dan 34 SPT berdenominasi dolar AS.

Di sisi lain, DJP turut melaporkan 18.837.611 atau lebih dari 18 juta WP sudah mendaftarkan akun Coretax. Jumlah ini meliputi 17.662.350 WP Pribadi, 1.083.692 WP Badan, 91.340 WP Instansi Pemerintah serta 229 WP PMSE.

Sebelumnya, DJP secara tidak langsung memperpanjang periode penyampaian SPT PPh untuk WP OP dari 31 Maret 2026 ke 30 April 2026. Dengan demikian, batas akhir SPT untuk pribadi jatuh bersamaan dengan WP Badan yang sejak awal ditetapkan 30 April.

Perpanjangan deadline penyampaian SPT ini dilakukan dengan penghapusan sanksi administratif bagi WP OP yang menyampaikan SPT lewat dari 31 Maret.

Relaksasi ini dilakukan atas pertimbangan periode masuk kerja Maret 2026 yang terpotong karena libur Lebaran. Pada sekitar akhir Maret 2026, jumlah penyampaian SPT saat itu baru mencapai sekitar 9 juta SPT.