Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menyampaikan, masih banyak perlintasan sebidang liar alias ilegal dan tidak dijaga secara resmi, termasuk di Jakarta.

Data terbaru KAI menunjukkan bahwa saat ini terdapat 3.888 perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatra, terdiri atas 2.799 perlintasan resmi dan 1.089 perlintasan liar.

VP Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, dari jumlah tersebut, 2.112 titik dijaga dan 1.776 titik tidak dijaga.

“Angka ini menunjukkan masih banyak titik perpotongan yang memerlukan perhatian bersama,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (30/4/2026).

Berdasarkan data yang Bisnis terima, perlintasan liar dan tidak dijaga secara resmi paling banyak terdapat di ⁠Divre I Sumatra Utara yang mencapai 420 perlintasan.

Kemudian, di ⁠Divre II Sumatra Barat sebanyak 175 perlintasan liar dan ⁠Daop 1 Jakarta sebanyak 166 perlintasan liar.

Terkait hal ini, KAI secara konsisten terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai disiplin berlalu lintas di perlintasan sebidang.

Edukasi ini menekankan pentingnya berhenti, melihat ke kiri dan kanan, serta memastikan tidak ada kereta api yang melintas sebelum melanjutkan perjalanan.

KAI telah menutup 316 perlintasan sebidang sepanjang 2025 untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat.

Sementara itu, pada kuartal I/2026, KAI bersama pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah melakukan penanganan terhadap 564 titik perlintasan melalui penutupan maupun peningkatan menjadi tidak sebidang dalam bentuk flyover dan underpass.

“Kami terus mendorong peningkatan keselamatan di perlintasan melalui kolaborasi lintas sektor. Penutupan perlintasan berisiko serta pembangunan flyover dan underpass menjadi bagian penting dalam upaya ini,” lanjut Anne.

Dalam konteks keselamatan, KAI juga mengajak masyarakat memahami karakteristik perjalanan kereta api.

Pasalnya kereta api melayani ratusan hingga ribuan pelanggan dalam satu rangkaian, dengan massa dan kecepatan yang membutuhkan jarak pengereman panjang. Dalam kondisi tertentu, kereta api tidak dapat berhenti secara mendadak seperti kendaraan di jalan raya.

Pemerintah telah mengatur tata cara melintas di perlintasan sebidang melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

“Setiap pengguna jalan perlu meluangkan waktu sejenak untuk berhenti, tengok kanan dan kiri, lalu memastikan kondisi benar-benar aman sebelum melintas, baik di perlintasan berpalang maupun tidak,” tegasnya.

IDXChannel - Pemerintah terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga beras di tengah dinamika pasokan dan permintaan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dijalankan oleh Perum Bulog.

Hingga akhir April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP tercatat telah melampaui 380 ribu ton. Rinciannya, sebanyak 221 ribu ton disalurkan pada periode Januari–Februari, sementara 167,3 ribu ton merupakan penyaluran lanjutan sejak Maret hingga April.

Dengan demikian, total beras yang telah disalurkan sejak awal tahun mencapai 388,3 ribu ton.

Capaian ini mencerminkan konsistensi Bulog dalam menjaga kesinambungan distribusi beras kepada masyarakat, tanpa adanya gangguan meskipun terjadi transisi program di awal tahun.

Sepanjang 2026, Bulog sendiri mendapat penugasan untuk menyalurkan total 828 ribu ton beras SPHP.

Penugasan tersebut mengacu pada Surat Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 204/TS.03.03/K/2/2026 tanggal 11 Februari 2026 terkait Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Program ini menjadi salah satu instrumen penting pemerintah dalam mengendalikan harga beras di pasar.

Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran beras SPHP dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun.

“Penyaluran beras SPHP ini dilakukan sepanjang tahun sebagai instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga yang terjangkau,” ujar Rizal, ditulis Kamis (30/4/2026).

Untuk menjangkau masyarakat secara luas, penyaluran beras dilakukan melalui berbagai jalur. Di antaranya melalui pedagang pengecer di pasar rakyat, BUMN, koperasi, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, outlet binaan pemerintah daerah, hingga koperasi instansi pemerintah.

Distribusi juga didukung oleh TNI dan Polri, termasuk melalui kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Selain itu, jaringan distribusi diperkuat melalui Rumah Pangan Kita (RPK) yang kini telah mencapai sekitar 80 ribu titik di seluruh Indonesia. Jaringan ini juga diperluas ke ritel modern dan swalayan, sebagai upaya memastikan akses masyarakat terhadap beras SPHP semakin mudah dan merata.

Dalam penyalurannya, beras SPHP dikemas dalam ukuran 5 kilogram dengan kualitas beras medium. Harga jualnya mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp12.500 per kg untuk Zona 1 yang meliputi Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi.

Sementara Zona 2 mencakup Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan dengan harga Rp13.100 per kg. Adapun Zona 3, yaitu Maluku dan Papua, ditetapkan sebesar Rp13.500 per kg.

Dengan dukungan stok yang memadai, jaringan distribusi yang luas, serta sinergi lintas sektor, Bulog memastikan program SPHP terus berjalan optimal sepanjang 2026.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, sekaligus menjamin akses pangan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) memastikan konstruksi Jalan Tol Yogyakarta-Bawen akan terus terakselerasi seiring dengan kepastian permodalan usai memperoleh kredit sindikasi senilai Rp17,92 triliun pada Maret 2026.

Fasilitas pendanaan tersebut disalurkan melalui anak usaha perseroan, PT Jasamarga Jogja Bawen (JJB), untuk membiayai proyek Tol Yogyakarta-Bawen dengan total nilai investasi yang mencapai Rp25,61 triliun.

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono menjelaskan bahwa perolehan kredit jumbo ini merupakan strategi perseroan dalam memperkuat struktur pembiayaan dan ekspansi proyek strategis.

“Langkah ini menjadi bagian dari strategi Perseroan dalam menjaga keberlanjutan ekspansi sekaligus memperkuat struktur pembiayaan proyek,” ujar Rivan dalam keterangan resminya, Kamis (30/4/2026).

Rivan menegaskan pembangunan tol ini juga mengedepankan aspek transformasi layanan yang berfokus pada keselamatan serta kenyamanan pengguna jalan melalui pendekatan infrastruktur berbasis budaya operasional yang kuat.

Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Yogyakarta-Bawen direncanakan memiliki total panjang mencapai 75,12 kilometer (km). Infrastruktur konektivitas ini diharapkan bakal memperkuat konektivitas kawasan Yogyakarta, Solo, Semarang (Joglosemar).

Mengacu pada data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jalan Tol Yogyakarta-Bawen terdiri atas enam seksi, yakni Seksi I Yogyakarta - SS Banyurejo (8,8 km), Seksi 2 SS Banyurejo - SS Borobudur (15,2 km), dan Seksi 3 SS Borobudur - SS Magelang (8,10 km).

Kemudian, Seksi 4 SS Magelang - SS Temanggung (16,65 km), Seksi 5 SS Temanggung - SS Ambarawa (21,39 km), dan Seksi 6 SS Ambarawa - JC Bawen (4,98 km).

Adapun, hingga periode 31 Maret 2026, progres konstruksi Seksi 1 (Yogyakarta - SS Banyurejo) telah mencapai 89,80% dan konstruksi seksi 6 (SS Ambarawa - JC Bawen) mencapai 96,02%.

Sementara sisanya masih dalam tahap pembebasan lahan dengan perincian progres Seksi 2 (SS Banyurejo - SS Borobudur) 92,42%, Seksi 3 (SS Borobudur - SS Magelang) 81,34%, Seksi 4 (SS Magelang - SS Temanggung) 68,22%, dan Seksi 5 (SS Temanggung - SS Ambarawa) mencapai 26,61%.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) mempercepat penertiban perlintasan sebidang di semua titik demi meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan langkah itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah menginstruksikan penertiban perlintasan sebidang pascainsiden kecelakaan Kereta Api (KA) Argo Bromo Anggrek dengan kereta rel listrik (KRL) di Bekasi Timur.

"Sebagaimana arahan Presiden, kami akan melakukan penertiban di lintasan sebidang. Kita segerakan dengan mengatur skala prioritas," ujar Menhub di Jakarta, Kamis.

Menhub menyebut penertiban perlintasan sebidang dilakukan dengan sangat ketat. Kemenhub akan memastikan data lapangan dan melakukan inventarisasi status kewenangan jalan dan status penjagaan serta data lain terkait kondisi perlintasan sebidang.

Peningkatan sarana dan prasarana keselamatan perlintasan jalan akan melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum serta PT KAI.

Adapun data Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub per 30 April 2026, terdapat total 4.046 perlintasan sebidang di jalur aktif seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut ada 1.903 perlintasan sebidang yang tidak dijaga.

Penertiban dilakukan antara lain dengan penutupan perlintasan sebidang, pembangunan jalan raya overpass atau underpass (tidak sebidang), pemasangan palang pintu perlintasan, atau menyediakan petugas penjagaan dan peralatan perlintasan sebidang.

Pemerintah telah menentukan titik prioritas peningkatan keselamatan perlintasan sebidang. Ada 10 lokasi prioritas jangka pendek dan 50 lokasi prioritas jangka menengah.

Adapun kriteria penentuan titik prioritas tersebut yakni pernah terjadi kecelakaan atau insiden nyaris tabrakan (near miss) secara berulang; jumlah kendaraan yang melintas berdasarkan status jalan nasional, provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, dan desa; frekuensi perjalanan kereta api tinggi (single/double track);

Selain itu kondisi lingkungan perlintasan sebidang yang berada pada posisi tikungan tajam, tanjakan/turunan dan jarak pandang terhalang; perlintasan sebidang yang teregister tidak terjaga, dan minimnya fasilitas keselamatan.

Menhub mengimbau masyarakat untuk tidak membuat lintasan-lintasan tanpa izin serta tidak membuka kembali perlintasan liar yang sudah ditutup oleh KAI. Sebab, perlintasan liar yang dibuat sendiri oleh masyarakat dapat menghalangi visibility masinis yang menjalankan kereta.

Sedangkan perlintasan yang dibangun secara resmi sudah memenuhi syarat keamanan dan keselamatan.

Selain menggunakan portal resmi, perlintasan tersebut juga dilengkapi dengan sensor yang dapat mendeteksi kedatangan kereta api dan memicu penutupan palang pintu secara otomatis.

“Masyarakat juga kami imbau untuk tetap mematuhi rambu-rambu yang ada di perlintasan kereta api dengan tidak menerobos palang pintu yang telah tertutup,” kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) menyampaikan bahwa Indonesia berpotensi mendapatkan penerimaan negara senilai total Rp80,11 triliun bilamana menerapkan pajak tambahan (windfall tax) terhadap sektor batu bara dan nikel.

Peneliti Celios Jaya Darmawan mengatakan bahwa pajak windfall perlu diterapkan sebagai instrumen koreksi untuk mendorong keadilan fiskal dan penerimaan negara, khususnya di tengah gejolak global.

Pasalnya, industri ekstraktif seperti batu bara dan nikel cenderung mengalami lonjakan laba imbas peningkatan permintaan dan harga komoditas dalam situasi tersebut, bukan karena efisiensi maupun peningkatan produktivitas. Kondisi ini dinilai tidak adil jika tidak diikuti redistribusi melalui kebijakan fiskal.

“Ketika terjadi kenaikan laba bersih yang tidak terduga, itu juga harus diambil oleh negara. Jadi tidak double taxation,” kata Jaya dalam diskusi media di bilang Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, Indonesia dapat menerapkan pajak windfall dengan pendekatan berbasis volume ekspor komoditas-komoditas tersebut. Pada komoditas batu bara, misalnya, dia melakukan simulasi perhitungan pajak windfall dengan menggunakan skema selisih harga global dan harga acuan, dikalikan volume ekspor dan tarif sebesar 25%.

Dengan asumsi kurs JISDOR per 29 April 2026 di kisaran Rp17.324 per dolar AS dan volume ekspor batu bara 390,93 juta ton, maka potensi penerimaan negara dari pajak windfall batu bara diperkirakan mencapai Rp66,03 triliun per tahun.

Selain batu bara, potensi serupa juga muncul dari komoditas nikel. Dengan asumsi produksi 2,2 juta ton dan sekitar 83% tidak terserap untuk industri baterai atau hilirisasi, basis pajak diperkirakan mencapai 1,8 juta ton.

Dengan harga acuan sekitar US$19.450 per ton dan tarif konservatif 10%, potensi penerimaan negara dari pajak windfall nikel dapat mencapai Rp14,08 triliun per tahun. Apabila potensi pajak windfall kedua komoditas tersebut dijumlahkan, maka penerimaan negara dapat mencapai Rp80,11 triliun.

“Ini yang seharusnya diambil oleh negara untuk melakukan balancing terhadap fiskal kita yang semakin tertekan,” ujar Jaya.

Menurutnya, windfall tax merupakan instrumen yang berbeda dengan royalti. Royalti merupakan kompensasi atas eksploitasi sumber daya alam, sedangkan windfall tax menyasar keuntungan ekstra yang muncul secara tiba-tiba.

Oleh karenanya, dia menilai bahwa kebijakan ini perlu diterapkan pemerintah karena dapat tetap memberi ruang bagi insentif investasi, tetapi sekaligus memperkuat basis fiskal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (MPMX) mencatat kenaikan laba bersih pada kuartal I 2026 meski pendapatan turun. Perusahaan menahan tekanan dengan efisiensi operasional dan penguatan kualitas pendapatan.

Pada periode Januari–Maret 2026, MPMX membukukan pendapatan bersih Rp4,0 triliun atau turun 4 persen secara tahunan. Namun laba bersih naik 8 persen menjadi Rp173 miliar, dengan margin meningkat menjadi 4,3 persen.

Laba usaha juga tumbuh 6 persen menjadi Rp193 miliar, sementara laba kotor naik 3 persen menjadi Rp365 miliar. Peningkatan ini ditopang perbaikan margin di berbagai lini bisnis.

Grup CFO MPMX Beatrice Kartika mengatakan, perlambatan ekonomi masih memengaruhi sektor otomotif pada awal tahun. Ia menilai strategi menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas mampu memperkuat kinerja.

"Fokus Perseroan dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kualitas berhasil mendorong efisiensi operasional serta memperkuat profitabilitas,” kata Beatrice, Kamis (30/4/2026).

Di segmen distribusi dan ritel sepeda motor, pendapatan turun 3 persen menjadi Rp3.797 miliar. Penurunan penjualan di bisnis distribusi sebagian tertahan oleh pertumbuhan ritel dan layanan purna jual.

Pada bisnis asuransi, pendapatan turun 17 persen menjadi Rp204 miliar. Namun hasil layanan asuransi naik 10 persen menjadi Rp44 miliar dan hasil investasi meningkat 34 persen menjadi Rp12 miliar.

Segmen penyewaan kendaraan mencatat pendapatan turun 4 persen menjadi Rp368 miliar, tetapi laba kotor naik 9 persen menjadi Rp83 miliar. Peningkatan ini didorong efisiensi biaya dan kontribusi penjualan mobil bekas.

Di bisnis pembiayaan, pendapatan turun 43 persen seiring strategi selektif pada penyaluran kredit. Langkah ini menekan rugi bersih 23 persen menjadi Rp38 miliar melalui penurunan beban operasional dan provisi.

MPMX menilai strategi efisiensi dan pengelolaan risiko menjadi kunci menjaga kinerja di tengah tekanan industri. Perusahaan optimistis dapat mempertahankan ketahanan bisnis ke depan.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Achmad Azran dan Alfiansyah Bustami yang akrab disapa Komeng mendukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan intervensi harga pangan guna menjaga stabilitas serta keterjangkauan bagi masyarakat di berbagai daerah.

Azran berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Bapanas mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan.

"Tentunya dengan sinergi ini, kita saling bersama-sama untuk menjalankan program Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang tentunya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat," kata Azran sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Senator dari Komite I DPD RI menekankan hal itu saat kunjungan ke Kantor Bapanas bersama Senator Alfiansyah Bustami dari Komite II DPD RI, guna memperkuat sinergi terkait pengawasan program-program pangan yang relevan.

"Hari ini mudah-mudahan dalam silaturahmi ini ada yang bisa disinergikan dalam hajat untuk memenuhi (kebutuhan pangan) masyarakat," ujar Azran.

Sementara itu, Alfiansyah Bustami alias Komeng menegaskan urusan pangan tidak boleh menghadapi persoalan, sehingga masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses pangan yang baik, aman, dan terjangkau.

"Pangan urusan perut. Jangan main-main dengan (urusan) perut," tegas Senator Komeng.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyambut baik sinergi bersama DPD RI dalam memperkuat intervensi pangan masyarakat.

Menurutnya sinergi itu dapat memperkuat implementasi berbagai program intervensi pangan dengan lebih tepat sasaran salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

"Kita punya dua program, yang pertama bantuan pangan. Nah ini kan kita berikan kepada 33,2 juta keluarga. Jika berkenan mendampingi, nanti itu sangat bagus. Kami akan sinkronkan dengan Bulog," kata Ketut.

Bapanas mencatat realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng per 29 April telah menyasar hingga 8,3 juta keluarga penerima manfaat. Sebanyak 166,2 juta kilogram (kg) beras dan 33,2 juta liter minyak goreng telah terdistribusikan secara masif ke 38 provinsi.

Lembaga itu juga telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei yang dilakukan Perum Bulog.

"Ini berasal dari permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Perum Bulog pada akhir Maret 2026 lalu. Semula program bantuan pangan ini merupakan periode Februari dan Maret," bebernya.

Lebih lanjut Ketut mengatakan Bapanas juga telah meminta Bulog agar dapat mengatasi kendala kemasan.

Apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai kriteria program bantuan pangan, Bulog dapat menggunakan kemasan lain yang tersedia dengan menambahkan identitas program bantuan pangan yang disematkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Selain bantuan pangan, Ketut juga mengajak DPD RI untuk bersama-sama memasifkan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Dengan GPM yang lebih masif di berbagai tempat dapat memberikan akses pangan dengan harga terjangkau ke masyarakat di berbagai daerah.

"Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah pemerintah untuk mendekatkan ke masyarakat terhadap pangan dengan harga wajar, harganya di bawah pasar. Lokasinya bisa disiapkan di kelurahan, kecamatan atau lainnya, nanti kami turunkan tim," jelasnya.

Bapanas mengusulkan pula pendampingan pada penyaluran program SPHP jagung pakan yang baru akan dimulai. Target program menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan itu diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Pemerintah berharap dengan pelaksanaan SPHP jagung pakan dapat mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah masih terus mematangkan rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi sebagai upaya untuk meningkatkan layanan bagi para jemaah haji asal Indonesia.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa megaproyek tersebut saat ini masih memasuki tahap awal, termasuk di antaranya upaya pembebasan lahan.

Ia menjelaskan Kampung Haji Indonesia yang akan dibangun oleh Danantara tersebut nantinya akan dibangun di kawasan Jabal Hindawiyah, yang hanya berjarak sekitar 2 sampai 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

“Lokasinya sangat dekat [dengan Masjidil Haram]. Nanti akan ada akses khusus seperti tunnel [terowongan] agar jemaah tidak terganggu lalu lalang kendaraan dan jemaah lain,” ungkap Muhadjir di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (30/4/2026).

Sebagai tahap awal, pemerintah juga telah menyiapkan tiga tower yang mampu menampung sekitar 1.600 jemaah. Tower tersebut diharapkan bisa mulai digunakan pada musim haji tahun selanjutnya.

Muhadjir mengeklaim bahwa proyek Kampung Haji merupakan visi jangka panjang negara sejak puluhan tahun lamanya, yang di mana baru berusaha untuk direalisasikan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang saat ini tengah dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Sudah 40 tahun kita bermimpi punya Kampung Haji. Sekarang mulai direalisasikan,” tambahnya.

Dalam pengembangannya, kawasan tersebut direncanakan dibangun ratusan tower hunian yang dapat menampung sebagian besar jemaah haji Tanah Air. Dari total kebutuhan lahan yang dibutuhkan, yakni sekitar 84 hektare, Muhadjir menjelaskan saat ini sekitar 54 hektare sedang dalam proses pembebasan.

"Dari 84 hektare informasi yang saya dapat, sekitar 54 hektare untuk pembebasan. Di situ nanti akan kita bangun ratusan tower, mungkin ada beberapa puluh blok sehingga sebagian besar, kalau bisa seluruh jemaah Indonesia, kalau tidak seluruhnya sebagian besar bisa ditampung di Kampung Haji," bebernya.

Muhadjir menegaskan pembiayaan proyek tidak akan bergantung sepenuhnya dari APBN, melainkan melalui skema investasi yang dikelola Danantara dengan melibatkan sejumlah investor, termasuk yang berasal dari Arab Saudi.

Dia mengatakan, persetujuan pembangunan Kampung Haji juga menjadi langkah besar karena Pemerintah Kerajaan Arab Saudi harus melakukan penyesuaian regulasi mengenai kepemilikan properti oleh negara lain di wilayah hukum dan administratifnya.

“Kita tidak sendirian, investor yang akan masuk dari Saudi Arabia, para pengusaha, termasuk kerajaan juga akan ikut ambil bagian. Karena lobinya Pak Presiden kepada raja dan pangeran Saudi Arabia kemudian disetujui, dan ini suatu langkah yang besar menurut saya,” ungkapnya.

Ke depan, keberadaan Kampung Haji diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan jemaah Indonesia dalam menunaikan ibadah di Tanah Suci, sekaligus menekan biaya haji agar lebih terjangkau.

"Ke depan mudah-mudahan [biaya] haji kita bisa lebih efisien, lebih menjamin keamanan dan keselamatan jemaah. Kemudian pelayanannya juga semakin lebih baik, dan yang lebih penting Pak Presiden selalu wanti-wanti diusahakan ditekan semakin murah," jelasnya.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga menerangkan bahwa pemerintah tengah mencari skema pembiayaan tambahan sebesar Rp1,7 triliun untuk menutup kebutuhan operasional haji tanpa harus membebani jemaah.

“Presiden menekankan tidak boleh ada pembebanan beban bagi jemaah terkait kenaikan avtur. Skema pendanaannya sedang kami siapkan dan ditargetkan selesai pada Juni,” pungkasnya.

IDXChannel - Anjloknya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) dinilai tidak sepenuhnya berdampak negatif bagi perekonomian nasional.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie menyebut kondisi ini justru dapat menjadi peluang mendorong kinerja ekspor.

Anindya mengatakan, pelemahan rupiah perlu disikapi secara hati-hati. Namun di sisi lain, kondisi tersebut bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

"Ini tentu satu sisi mesti disikapi serius, lain sisi juga justru kesempatan untuk memperkuat ekspor, lalu memperbanyak juga dari sisi turisme yang membawa mata uang asing," katanya saat ditemui di sela-sela acara Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perdagangan Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, stabilitas nilai tukar tetap menjadi harapan pelaku usaha, terutama jika kondisi global, termasuk dinamika geopolitik di Timur Tengah mulai mereda. Dia berharap rupiah dapat kembali ke level yang lebih stabil, bahkan di bawah Rp17 ribu per USD.

Meski demikian, Anindya menekankan faktor utama yang perlu dijaga adalah kinerja neraca perdagangan Indonesia. Selama Indonesia masih mencatat surplus perdagangan, peluang penguatan ekonomi tetap terbuka.

"Yang paling penting selama kita masih surplus perdagangan, masih ada potensi untuk menjadi penguatan. Tapi artinya kan yang paling penting secara kompetisi, bahan kita masih diminati," kata Anindya.

(Dhera Arizona)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga berperan sebagai Menteri Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Indonesia, mewakili Pemerintah Indonesia dalam Special AEC Council Meeting on the Middle East Crisis, yang berlangsung secara virtual, Rabu (30/4/2026).

Dalam pertemuan yang secara khusus membahas dampak krisis Timur Tengah pada ekonomi regional tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan pentingnya penguatan kerja sama regional. Kerja sama tersebut akan difokuskan pada sektor energi, pangan, dan rantai pasok untuk menjaga stabilitas ekonomi di kawasan.

“Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi negara-negara ASEAN untuk merespons tekanan global yang kian meningkat, mulai dari lonjakan harga energi, gangguan rantai pasok, hingga risiko terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Menko Airlangga yang dikutip di Jakarta, Jumat (1/5/2026)

Dalam forum tersebut, Indonesia mendorong langkah konkret untuk memperkuat ketahanan energi kawasan, antara lain melalui diversifikasi sumber dan jalur pasokan, dan penguatan mekanisme cadangan energi. Selain itu, juga akan dilakukan percepatan implementasi kerja sama regional seperti ASEAN Power Grid (APG), ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA), dan Trans-ASEAN Gas Pipeline (TAGP).

Langkah ini dinilai krusial untuk mengurangi kerentanan ASEAN terhadap guncangan eksternal.

Indonesia pun menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan kawasan di tengah meningkatnya biaya logistik dan volatilitas harga pupuk. Optimalisasi ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR), disertai penguatan koordinasi dan sistem respons kawasan, menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi kelompok rentan.

“Upaya-upaya ini perlu didukung dengan penguawtan fasilitasi perdagangan, termasuk optimalisasi ASEAN Single Window, guna memastikan kelancaran arus barang dan menjaga daya saing kawasan,” jelas Menko Airlangga.
Sejalan dengan pandangan tersebut, para Menteri ASEAN dalamJoint Statementmenegaskan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan melalui kerja sama yang lebih erat, menjaga keterbukaan dan kelancaran perdagangan, serta memastikan respons kebijakan yang terkoordinasi, terukur, dan berbasis aturan guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan.

Adapun para Menteri Negara ASEAN lainnya yang turut serta dalam pertemuan ini yaitu Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Ma. Cristina Aldeguer-Roque; Menteri Keuangan dan Ekonomi II Brunei Darussalam Dato Dr. Amin Liew Bin Abdullah; Menteri Perdagangan Kamboja Cham Nimul; Menteri Industri dan Perdagangan Laos Malaithong Khommasith; Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani; Menteri Perencanaan Nasional, Investasi, dan Relasi Ekonomi Internasional Myanmar Aung Kyaw Hoe; Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Gan Kim Yong;

Menteri Perdagangan dan Industri Timor Leste Filipus Nino Pereira; Wakil Menteri Perdagangan Thailand Kirida Bhaopichitr; serta Wakil Menteri Industri dan Perdagangan Vietnam Nguyen Sinh Nhat Tan.
Sementara itu, yang turut mendampingi Menko Airlangga dari Kemenko Perekonomian yakni Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi serta Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional Bobby Chriss Siagian. (dep2/rep)

Di tengah lanskap ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, peran pemimpin di industri jasa keuangan semakin krusial. Ketegangan geopolitik, dampak lanjutan perang dagang, fluktuasi suku bunga, hingga disrupsi teknologi berbasis artificial intelligence (AI) menuntut pelaku industri untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi dengan cepat dan strategis.

Meski demikian, peluang tetap terbuka. International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook Januari 2026 memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global berada di level 3,3% pada periode 2025–2026. Angka ini mencerminkan optimisme bahwa pelaku usaha, termasuk sektor keuangan, masih memiliki ruang untuk tumbuh di tengah tekanan global.

Di Indonesia, sektor jasa keuangan menjadi salah satu penopang utama stabilitas ekonomi nasional. Hingga akhir 2025, kredit perbankan tercatat tumbuh sekitar 9–10% dengan rasio kredit bermasalah (NPL) terjaga di kisaran 2%. Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat hampir 14%, sementara permodalan perbankan tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) di atas 25%.

Kinerja positif juga terlihat di sektor lain. Industri asuransi dan dana pensiun masing-masing mencatat total aset lebih dari Rp1.200 triliun dan Rp1.600 triliun, dengan tingkat permodalan jauh di atas batas minimum regulator.

Sementara itu, industri pembiayaan dan pinjaman daring terus berkembang dengan risiko yang relatif terkendali. Bahkan, transaksi kripto sepanjang 2025 menembus lebih dari Rp480 triliun, menandakan percepatan adopsi keuangan digital di dalam negeri.

Namun, di balik prospek tersebut, industri tetap dihadapkan pada tantangan besar, mulai dari risiko siber yang meningkat, kesenjangan literasi dan inklusi keuangan, hingga kompleksitas dampak teknologi baru seperti AI.

CEO Warta Ekonomi Muhamad Ihsan menegaskan bahwa dalam konteks ini, kepemimpinan menjadi faktor penentu.

“Pemimpin di industri jasa keuangan bukan sekadar pengelola institusi, tetapi arsitek masa depan ekosistem keuangan nasional,” ujar Ihsan dalam ajang Indonesia Financial Top Leader Award 2026, Rabu (29/4/2026).

Senada, Wakil Ketua Dewan Pengawasan BPI Danantara sekaligus mantan Ketua Dewan Komisioner OJK periode 2012–2017, Muliaman D. Hadad, menilai bahwa adopsi AI sudah menjadi keniscayaan bagi industri keuangan.

“AI bukan hanya sekadar tren, tetapi sudah menjadi kebutuhan strategis dalam menentukan kelangsungan bisnis,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa implementasi AI harus dilakukan secara terukur dan tidak tergesa-gesa. Kesiapan infrastruktur data dan perencanaan strategis menjadi fondasi utama agar transformasi berjalan optimal.

“Keputusan untuk mengadopsi AI sangat ditentukan oleh strategic roadmap dan kesiapan data infrastructure,” kata Muliaman.

Transformasi berbasis teknologi ini turut mendorong perubahan model bisnis di sektor keuangan, dari pendekatan berbasis produk menjadi solusi yang terintegrasi dengan kebutuhan nasabah. Didukung AI, layanan keuangan kini semakin personal, cepat, dan berbasis data.

Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga semakin penting. Bank dan lembaga keuangan dituntut membangun ekosistem terbuka melalui integrasi dengan berbagai platform digital, memanfaatkan teknologi seperti API dan analisis data untuk menciptakan sumber pendapatan baru.

Di sisi lain, kesiapan internal tetap menjadi tantangan, mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, hingga penguatan tata kelola dan manajemen risiko.

Sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan strategis di tengah dinamika tersebut, Warta Ekonomi menganugerahkan penghargaan Indonesia Financial Top Leader Award (IFTL) 2026 kepada sejumlah pemimpin industri jasa keuangan lintas sektor.

Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa di tengah dinamika global dan percepatan digitalisasi, keberhasilan sektor keuangan akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemimpin dalam merancang dan membangun ekosistem yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan.

Berikut adalah para penerima penghargaan yang hadir dalam acara IFTL Award 2026:

• Meri Ui, President Director PT Atome Finance Indonesia (Multifinance)
• Denny Dilham, Direktur Eksekutif PT Mitsui Leasing Capital Indonesia
• Nucky Poedjiardjo Djatmiko, Direktur Utama PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash)
• M. Fankar Umran, Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)
• Juliati Boddhiya, Direktur Utama PT Asuransi Central Asia
• Petrus Santoso Karim, Presiden Direktur PT BCA Finance
• Ristiawan Suherman, Presiden Direktur PT CIMB Niaga Auto Finance
• Suwandi Wiratno, Direktur Utama PT Chandra Sakti Utama Leasing
• Rony Hanityo Aprianto, Direktur Utama PT TASPEN (Persero)
• Lanny Budiati, Direktur Utama PT Bank Digital BCA (Blu)
• Vera Ongyono, Plt. Direktur Utama BNI Sekuritas
• Andreas S. Soedjijanto, Direktur Utama PT Indolife Pensiontama
• Wianto, President Direktor PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk
• Hengky Djojosantoso, Presiden Direktur PT Asuransi Ciputra Indonesia
• Marihot H. Tambunan, Plt Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
• Afifa, CEO & President Director PT Manulife Aset Manajemen Indonesia
• Zulfa Hendri, Direktur Utama PT Majoris Asset Management
• Tomy Ferdiansah, PT Asuransi Umum Mega
• Hendro H. Wenan, Direktur Utama PT Asuransi Umum BCA
• Budi Herawan, Direktur Utama PT Asuransi Candi Utama
• Leonard Berly Wennas, President Director PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi

Bisnis.com, JAKARTA - Sopir taksi listrik Green SM berinisial RRP yang terlibat kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang Ampera, Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026), terungkap baru masuk kerja hari ketiga saat insiden terjadi.

“Dari hasil keterangan driver atau pun sopir taksi online yang sudah dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2026), dikutip dari Antara.

Budi mengatakan, saat diperiksa RRP mengaku hanya mendapatkan pelatihan singkat selama 1 hari sebelum mulai bekerja. Pelatihan tersebut pun hanya sebatas pengenalan fitur dasar mobil listrik.

“Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil serta cara lampu sein, parkir dan lain-lain. Ini terjadi, ini masih didalami oleh teman-teman penyidik,” kata Budi.

Hingga saat ini, RRP telah menjalani dua kali pemeriksaan pada Selasa (28/4) dan Rabu (29/4). Kendati demikian, statusnya masih sebagai saksi.

Adapun, kecelakaan maut yang terjadi pada Senin (27/4) malam itu menewaskan total 16 orang dan puluhan lainnya luka-luka.

Insiden itu dipicu oleh mogoknya taksi Green SM di tengah perlintasan sebidang akibat gangguan sistem kelistrikan. Mobil tersebut kemudian dihantam oleh KRL yang melintas.

Imbas dari kecelakaan pertama, satu rangkaian KRL tujuan Cikarang berhenti darurat di Stasiun Bekasi Timur.

Dalam posisi berhenti tersebut, rangkaian KRL justru ditabrak dari belakang oleh KA Argo Bromo Anggrek hingga menyebabkan gerbong belakang khusus wanita ringsek dan merenggut belasan nyawa.