Jakarta (ANTARA) - Program budidaya padi biosalin di wilayah pesisir Kabupaten Jepara, Jawa Tengah yang merupakan kolaborasi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk/PGN, bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Pemkab Jepara menghasilkan produksi 176 ton di lahan 22 hektare (ha).

Kepala BRIN, Prof. Dr. Arif Satria menjelaskan budidaya padi varietas biosalin dirancang untuk menjawab tantangan spesifik yang dihadapi lahan pertanian di wilayah pesisir yang mengalami peningkatan salinitas akibat intrusi air laut dan banjir rob serta perubahan iklim yang sering menyebabkan gagal panen.

"Keunggulan varietas Biosalin ini adalah mampu menghasilkan kurang lebih 9 ton per hektare dan memiliki masa tanam antara 84 hingga 107 hari. Yang tidak kalah penting varietas biosalin ini memiliki kelebihan tahan terhadap hama penyakit dan mampu bertahan di lahan marginal," ujar dia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, realisasi panen kali ini yang mencapai 22 ha melampaui target yang ditetapkan semula 20 ha dengan produktivitas rata-rata 7 – 9 ton per hektare atau total produksi sekitar 176 ton gabah.

Dari sisi ekonomi, tambahnya capaian ini menghasilkan nilai sekitar Rp1,23 miliar, dengan asumsi harga gabah Rp7.000 per kilogram.

Dia menekankan bahwa pengembangan varietas padi biosalin bukan hanya untuk mendorong produksi namun juga dapat dimaknai sebagai pendekatan langkah mitigasi dan pemulihan pascabencana.

Untuk itu, Arief mengharapkan agar model seperti ini dapat direplikasi di berbagai wilayah pesisir lainnya di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa sehingga inovasi berbasis riset benar-benar menjadi pendorong dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

Sementara itu Division Head Corporate Social Responsibility (CSR) PGN, Krisdyan Widagdo Adhi menegaskan keterlibatan perusahaan dalam program tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan.

Ia menjelaskan, melalui program tersebut perusahaan tidak hanya melakukan pendampingan secara intensif, tapi juga mendorong peningkatan kapasitas, serta transfer pengetahuan agar petani mampu mengadopsi praktik pertanian adaptif secara mandiri pada musim tanam berikutnya.

“Artinya, keberhasilan hari ini menjadi fondasi agar petani dapat terus berproduksi tanpa ketergantungan pada intervensi program di masa depan,” jelas Krisdyan.

Program biosalin, lanjutnya, tidak hanya memberikan nilai tambah dari sisi produksi, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang terukur bagi petani dan ekosistem lokal.

"Kami berharap program ini dapat terus berkembang sebagai model pemberdayaan berbasis riset dan kolaborasi, sekaligus menjadi kontribusi perusahaan dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan pembangunan berkelanjutan,” kata Krisdyan.

Bupati Jepara, Witiarso Utomo menyatakan program budidaya padi biosalin tidak hanya membantu menjaga produksi pertanian, tetapi juga memberikan kepercayaan diri bagi petani untuk tetap berproduksi di tengah ketidakpastian iklim.

“Keberhasilan panen ini menunjukkan bahwa dengan pendekatan yang tepat, sektor pertanian tetap bisa tumbuh dan memberikan nilai ekonomi, bahkan di tengah tekanan cuaca ekstrem,” katanya.

Ke depan, pihaknya berharap inisiatif ini dapat terus diperluas dan menjadi model penguatan ketahanan pangan daerah berbasis riset dan kemitraan strategis.

Pewarta: Subagyo
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

Tanjungpinang (ANTARA) - Bulog Cabang Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), menjamin ketersediaan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk masyarakat kepulauan terluar RI, seperti Anambas dan Lingga, selama tiga bulan ke depan.

Kepala Cabang Bulog Tanjungpinang Arief Alhadihaq mengatakan per 23 April 2026, stok beras di gudang Siantan, Kabupaten Anambas sebanyak 376 ton, sedangkan di gudang Sungai Besar, Kabupaten Lingga sebanyak 310 ton.

"Estimasi konsumsi beras sekitar 100 ton per bulan, sehingga stok CBP di dua pulau ini masih aman dan cukup sampai tiga bulan ke depan," kata Arief dihubungi di Tanjungpinang, Sabtu.

Sedangkan stok CBP di gudang Bulog Melayu Kota Piring, yang menyimpan beras untuk kebutuhan Kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan masih tersedia sekitar 2.400 ton, dengan ketahanan stok pangan selama empat bulan ke depan.

Oleh karena itu, Arief mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan pangan, apalagi secara nasional stok beras Bulog melimpah yang mencapai lima juta ton.

"Bahkan Bulog menyewa gudang-gudang swasta untuk menyimpan stok CBP, karena gudang kita terbatas dan tak bisa menampung semuanya," ucap Arief.

Arief menyampaikan sejak awal 2026, permintaan beras medium Bulog meningkat drastis dibanding 2025, yang dari biasanya 10 ton per pekan, naik menjadi 60 ton per pekan.

Menurut dia tingginya antusiasme warga membeli beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) itu, salah satunya dipengaruhi kondisi harga beras di pasaran yang berfluktuasi.

"Beras Bulog menjadi alternatif pilihan masyarakat, karena harganya lebih terjangkau dan berkualitas baik," ujar Arief.

Dia turut memastikan harga beras Bulog masih stabil, yaitu sebesar Rp65.500 per lima kilogram. Masyarakat juga dapat mengakses beras SPHP tersebut di mitra Bulog, mulai dari rumah pangan kita (RPK), pasar, toko/ritel moderen hingga pedagang eceran.

Pewarta: Ogen
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2026

TANGERANG - Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Al Amoudi meninjau keberangkatan jemaah haji Indonesia di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, Sabtu (25/4/2026). Bandara Soetta merupakan satu dari empat bandara yang menyediakan layanan fast track.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Saudi didampingi Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan) dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi.

Pantauan di lokasi, Dubes sempat menyapa sejumlah jemaah yang tengah menunggu giliran pemeriksaan Imigrasi. Dalam hal fast track, pemeriksaan dilakukan langsung oleh Imigrasi Arab Saudi, sehingga setibanya di tujuan tidak ada pengecekan lagi terhadap jemaah.

Dalam kesempatan tersebut, Dubes dan rombongan terlihat memberikan bunga kepada para jemaah. Tuti Hartini, seorang jemaah, mengapresiasi adanya layanan fast track di hadapan Dubes Faisal secara langsung. Menurutnya, dengan adanya layanan tersebut pemeriksaan Imigrasi berlangsung sangat cepat. "Alhamdulillah (cepat), sat set," kata Tuti.

Ditemui seusai peninjauan, Dubes Faisal mengatakan, layanan fast track ini merupakan arahan langsung dari Raja Salman bin Abdul Aziz dan juga Putra Mahkota Muhammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud demi kemudahan para jemaah.

"Tentu tujuan daripada inisiatif ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada para sebagian jemaah haji di seluruh dunia, termasuk Indonesia, sebelum mereka berangkat dari negaranya masing-masing menuju Arab Saudi," ujarnya.

Dia menambahkan, inisiatif ini juga mengonfirmasi atau menegaskan bahwa peran penting Kerajaan Arab Saudi dalam memberikan pelayanan kepada seluruh umat Islam di dunia, termasuk Indonesia yang merupakan haji terbanyak di seluruh dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Gubernur Jawa BaratDedi Mulyadi atau yang dikenal dengan sapaan KDM membangun gedung baru SMA Negeri 3 Jonggol yang berlokasi di kawasan Jonggol, Jawa Barat.

Dedi Mulyadi mengatakan sekolah ini dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat tahun 2025 sebesar Rp7,7 miliar.

Kehadiran gedung sekolah baru ini diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat Jonggol dan sekitarnya.

"Pembangunan sekolah ini merupakan bagian dari upaya pemerataan pendidikan, terutama di wilayah yang pertumbuhannya cukup pesat seperti Jonggol," kata Dedi Mulyadi dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

KDM menilai tingginya minat masyarakat terhadap pendidikan menjadi salah satu alasan yang mendorong pembangunan sekolah ini.

Antusiasme dalam proses Sistem Pendaftaran Murid Baru (SPMB) setiap tahunnya menunjukkan kebutuhan akan fasilitas pendidikan yang terus meningkat.

Dia menilai dengan hadirnya SMA Negeri 3 Jonggol, masyarakat kini memiliki alternatif sekolah negeri yang lebih dekat tanpa harus menempuh jarak jauh.

Sekolah ini juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, mulai dari ruang kelas, ruang guru, hingga sarana sanitasi yang memadai. Kegiatan belajar mengajar pun telah berjalan sejak awal tahun 2026.

Menariknya, lokasi sekolah yang berada di dalam kawasan hunian menjadi nilai tambah tersendiri. CitraIndah City sebagai kawasan terpadu telah menghadirkan berbagai fasilitas, termasuk pendidikan, yang memudahkan aktivitas penghuninya.

Kehadiran SMA Negeri 3 Jonggol sekaligus memperkuat posisi Jonggol sebagai kawasan yang terus berkembang. Dukungan infrastruktur, perhatian pemerintah, serta pertumbuhan hunian yang konsisten menjadi indikator bahwa kawasan ini tidak lagi sekadar memiliki potensi, tetapi sudah bergerak menuju perkembangan nyata.

Dengan demikian pertumbuhan kawasan hunian ini pun tidak hanya ditentukan oleh pembangunan rumah, tetapi juga harus memerhatikan kelengkapan fasilitas pendukung, terutama pendidikan.

Warta Ekonomi, Jakarta -

PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) membuka tahun 2026 dengan performa yang solid. Hingga kuartal I 2026, laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tercatat naik 16,15% secara tahunan (yoy), dari Rp565,20 miliar pada kuartal I 2025 menjadi Rp656,49 miliar pada kuartal I 2026.

Sejalan dengan itu, laba per saham juga meningkat dari Rp28,63 menjadi Rp33,25 per saham. Dari sisi top line, pendapatan AKRA melonjak signifikan menjadi Rp12,94 triliun, dibandingkan Rp10,26 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Kontributor terbesar masih berasal dari segmen perdagangan dan distribusi yang menyumbang Rp11,99 triliun. Sementara itu, segmen kawasan industri memberikan kontribusi Rp638,60 miliar, diikuti logistik Rp508,25 miliar, serta pabrikan sebesar Rp103,75 miliar, dengan eliminasi tercatat Rp309,38 miliar.

Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok penjualan dan pendapatan juga meningkat menjadi Rp11,83 triliun dari sebelumnya Rp9,32 triliun. Meski demikian, Perseroan tetap mampu menjaga profitabilitas dengan membukukan laba bruto sebesar Rp1,10 triliun, tumbuh dari Rp926,60 miliar pada kuartal I 2025.

Dari sisi neraca, posisi keuangan AKRA juga menunjukkan penguatan. Total aset per Maret 2026 tercatat sebesar Rp37,06 triliun, meningkat dari Rp36,56 triliun pada akhir 2025. Sementara itu, liabilitas sedikit menurun menjadi Rp20,87 triliun dari Rp20,95 triliun, dan ekuitas naik menjadi Rp16,18 triliun dari Rp15,6 triliun.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah tengah mengebut penyusunan payung hukum untuk merealisasikan rencana impor minyak mentah (crude) sebanyak 150 juta barel dari Rusia.

Meski volumenya sudah disepakati, pemerintah ternyata belum memutuskan siapa pihak yang akan mengeksekusi impor tersebut, apakah PT Pertamina (Persero) atau melalui Badan Layanan Umum (BLU).

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan, pemilihan antara BUMN atau BLU kini menjadi pembahasan serius lintas kementerian dan lembaga. Hal ini berkaitan dengan kemudahan pembiayaan hingga mekanisme pengadaan barang.

"Nah untuk ini komitmen impor minyak dari Rusia ini kan baru negosiasi kemarin kan sudah disepakati total yang akan kita impor dari Rusia itu kan sekitar 150 juta barel untuk mencukupi kebutuhan kita sampai dengan akhir tahun," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Yuliot menjelaskan, saat ini pemerintah fokus menyiapkan instrumen regulasinya. Menurutnya, ada konsekuensi teknis dan hukum yang berbeda jika penugasan tersebut diberikan kepada BUMN atau melalui skema BLU.

"Jadi sekarang kita tinggal instrumen bagaimana kita mengimpornya. Apakah langsung Badan Usaha Milik Negara atau ini ada BLU? Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya. Karena kalau ini BUMN itu kan juga ada konsekuensi dan juga kalau BLU itu apa kemudahan ya termasuk pembiayaan itu juga lagi kita bahas," tuturnya.

Salah satu poin yang menjadi pertimbangan adalah mekanisme tender. Jika penugasan diberikan kepada Pertamina sebagai BUMN, maka secara regulasi harus melalui proses tender. Sementara itu, skema yang dibicarakan dengan Rusia saat ini bersifat antar-pemerintah atau Government to Government (G2G).

"Kalau di BUMN kan harus melalui tender terlebih dulu ya kalau ini kan skemanya adalah G2G. Jadi untuk ini konsekuensi itu yang saya maksudkan," imbuh Yuliot.

Skema Bertahap dan Jalur Pelayaran

Selain soal siapa yang akan mengimpor, Yuliot menekankan bahwa 150 juta barel minyak tersebut tidak akan didatangkan sekaligus dalam satu waktu. Hal ini menyesuaikan dengan kemampuan fasilitas penyimpanan (storage) minyak di dalam negeri.

"Enggak skemanya itu kan tidak bisa sekaligus. Itu kalau sekaligus itu kan kita memerlukan oil storage di dalam negeri. Itu kan akan dilakukan impor secara bertahap," tegasnya.

Pemerintah juga tengah memetakan jalur pelayaran mana yang paling efisien untuk mengangkut minyak mentah tersebut. Mengenai harga, Yuliot menyebut Indonesia tetap mengikuti mekanisme harga pasar internasional.

"Enggak ini kan ya kita ikut harga pasar itu kalau ada diskon itu ya kita kan ya juga nggak tahu kan," katanya.

Diversifikasi Sumber Energi

Langkah mengincar minyak Rusia ini diambil sebagai bagian dari strategi memenuhi defisit minyak nasional. Yuliot memaparkan, kebutuhan konsumsi Indonesia mencapai 1,6 juta barel per hari, namun produksi domestik hanya mampu menyuplai sekitar 600 ribu barel per hari.

"Berarti kita kan impor sekitar 1 juta barel lebih kurang. Jadi ini kan bisa dikalkulasikan 150 juta itu juga kurang kita juga mencari tambahan dari negara-negara lain termasuk yang dari Amerika," jelas Yuliot.

Terkait pasokan dari Amerika Serikat, Yuliot menyebut tim dari Pertamina saat ini sudah berada di sana untuk mendetailkan komitmen pengadaan guna memastikan kebutuhan dalam negeri tetap terpenuhi.

"Tadi pagi saya juga rapat dengan Kemlu dan juga dengan beberapa dubes itu juga kita atas komitmen itu tim dari Pertamina kan juga lagi ada di Amerika sekarang. Jadi perusahaan-perusahaan mana yang bisa mensuplai kita dalam waktu cepat...agar kebutuhan crude kita dan juga untuk kebutuhan LPG dalam negeri itu bisa terpenuhi," pungkasnya.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperpanjang waktu implementasi kewajiban pelaporan dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bagi perusahaan asuransi dan perusahaan penjaminan.

"Kebijakan tersebut diterbitkan sebagai wujud respons OJK dalam menjaga kinerja, stabilitas, dan keberlangsungan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi dan perusahaan penjaminan," kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah, Sabtu (25/4/2026).

"Kebijakan ini juga diharapkan dapat memberikan ruang penyesuaian bagi pelaku industri dalam memenuhi kewajiban pelaporan, sekaligus mendukung penguatan tata kelola dan ketahanan sektor jasa keuangan," katanya.

Kebijakan OJK untuk memperpanjang jangka waktu pemberlakuan kewajiban sebagai Pelapor dalam SLIK bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi umum syariah yang memasarkan produk asuransi kredit dan/atau suretyship serta perusahaan penjaminan dan perusahaan penjaminan syariah.

"Penyesuaian ini merupakan bagian dari langkah OJK dalam memperkuat kualitas dan integritas sistem pelaporan, seiring dengan kebutuhan penyempurnaan mekanisme pelaporan, penyiapan infrastruktur pendukung, serta pemenuhan ketersediaan dan kualitas data debitur," katanya.

Dia melanjutkan, waktu pelaporan yang awalnya hingga 31 Juli 2025 menjadi paling lambat 31 Desember 2027.

"Melalui kebijakan tersebut, batas waktu pemberlakuan kewajiban sebagai pelapor SLIK sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2017 tentang Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan yang semula berlaku 31 Juli 2025 diperpanjang menjadi paling lambat 31 Desember 2027," katanya.

Sejalan dengan perpanjangan tersebut, perusahaan diharapkan segera melakukan penyesuaian kerja sama dengan pihak terkait serta memperkuat sistem informasi yang diperlukan agar kesiapan sebagai Pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan dapat terpenuhi secara optimal.

OJK, kata dia, juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kesiapan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tersebut.

"OJK menegaskan bahwa kebijakan ini bukan merupakan penundaan kewajiban, melainkan langkah penguatan untuk memastikan implementasi berjalan secara berkualitas dan berkelanjutan. OJK juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi guna memastikan kepatuhan serta peningkatan kualitas pelaporan oleh pelaku industri," katanya.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Warta Ekonomi, Jakarta -

Upaya memperluas penganekaragaman pangan nasional terus digencarkan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui langkah konkret di tingkat lapangan.

Salah satunya dilakukan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan memperkuat hilirisasi komoditas singkong lewat pemberian bantuan peralatan pengolahan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Intervensi ini terbukti berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas produksi, kualitas, hingga daya saing produk pangan lokal. Pengembangan sentra pengolahan singkong di Desa Tajur, Kecamatan Citeureup, kini mulai bertransformasi dari metode tradisional menuju sistem semi modern berbasis teknologi.

Bantuan yang disalurkan mencakup berbagai peralatan penting seperti mesin parut, pencuci, pengering, hingga sistem penirisan terintegrasi. Kehadiran teknologi ini memungkinkan proses produksi tepung tapioka menjadi lebih higienis, efisien, dan terstandarisasi.

Mengutip laman resmi Bapanas, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, menegaskan bahwa penguatan UMKM merupakan bagian krusial dalam strategi pembangunan pangan nasional.

Menurutnya, intervensi tidak hanya berhenti pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup pembentukan ekosistem yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Dengan adanya teknologi, ini mengubah produksi (pengolahan) yang sebelumnya sangat bergantung pada metode tradisional, seperti penjemuran di bawah sinar matahari, menjadi proses yang lebih terkontrol. Dengan dukungan mesin pengering, kapasitas produksi dapat mencapai sekitar satu ton per jam atau setara hingga 12 ton per hari, dan tentunya dengan kualitas yang lebih seragam serta lebih efisien," katanya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa penguatan rantai pasok juga menjadi fokus utama. Dalam skema yang dibangun, hasil panen singkong dari petani akan diserap oleh UMKM untuk diolah menjadi tepung tapioka.

Selanjutnya, produk tersebut diteruskan ke koperasi untuk proses standardisasi, pengemasan ulang, hingga distribusi ke pasar yang lebih luas.

"Pola seperti ini kita harapkan mampu memastikan kesinambungan produksi sekaligus menjaga kualitas produk yang dihasilkan," tambahnya.

Selain itu, pengembangan singkong juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi pangan nasional. Andriko menekankan pentingnya mengoptimalkan potensi sumber pangan lokal selain beras dan terigu.

"Selain beras dan terigu, Indonesia ini memiliki sumber pangan lokal yang melimpah seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu yang perlu terus kita dorong pemanfaatannya," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengendalian impor untuk komoditas yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri, agar hasil petani dan pelaku usaha lokal dapat terserap secara optimal.

Ke depan, Bapanas memastikan akan terus mendorong penguatan UMKM pangan lokal melalui pendekatan terintegrasi.

Upaya ini meliputi peningkatan teknologi produksi, perluasan akses pasar, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha. Harapannya, ekosistem pangan lokal yang kuat dan berdaya saing dapat terbentuk sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

Lebak (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, mencetak sawah baru seluas 217 hektare pada 2026 untuk mendukung program swasembada pangan dan meningkatkan ekonomi masyarakat di daerah itu.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak Rahmat Yuniar di Lebak, Sabtu, mengatakan percetakan sawah baru tersebut sangat layak, karena sudah dilakukan tim survei investigasi dan desain (SID) dari akademisi Insitut Pertanian Bogor (IPB).

Percetakan sawah baru seluas 217 hektare di sejumlah kecamatan di antaranya Kecamatan Cihara, Gunungkencana, dan Cibeber.

"Kami berharap pembangunan percetakan sawah baru itu, nantinya diharapkan kelompok tani dan menghasilkan produksi pangan juga kesejahteraan ekonomi mereka," kata Rahmat.

Menurut dia, selama ini, Kabupaten Lebak merupakan daerah lumbung pangan di Provinsi Banten dengan areal lahan baku sawah (LBS) 52 ribu hektare dengan indeks pertanaman (IP) tiga kali tanam dalam setahun.

Bila setahun tiga kali tanam dengan LBS seluas 52 ribu hektare dikalkulasi menjadi 156 ratus ribu hektare dan produksi gabah panen sekitar 700 ribu ton lebih.

Dari 700 ribu ton lebih gabah panen itu,jika dikonversikan beras menghasilkan 440 ribu ton, sedangkan konsumsi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lebak berpenduduk 1,5 juta mencapai 180 ribu ton, sehingga surplus 260 ribu ton.

Dengan demikian, Kabupaten Lebak surplus 260 ton dan bisa memenuhi ketersediaan pangan nasional.

"Kita meyakini dengan adanya percetakan sawah baru dipastikan produksi pangan meningkat," katanya menjelaskan.

Sementara itu, sejumlah petani mengaku bahwa mereka menyambut positif pembangunan percetakan sawah baru karena dapat meningkatkan pendapatan petani.

"Kita berharap percetakan sawah baru itu dikelola kelompok tani," katanya.

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memberikan insentif pajak untuk menekan kenaikan harga tiket pesawat di tengah lonjakan harga bahan bakar avtur.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 yang mengatur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk tiket pesawatkelas ekonomi penerbangan domestik.

Melalui aturan ini, PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge ditanggung oleh pemerintah, sehingga beban harga tiket yang dibayar masyarakat dapat ditekan meskipun biaya operasional maskapai meningkat akibat naiknya harga avtur.

"Fasilitas ini berlaku untuk pembelian tiket dan pelaksanaan penerbangan selama 60 hari, setelah satu hari terhitung sejak tanggal diundangkan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara cepat dan langsung," ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto dalam keterangan resmi, Sabtu (25/4/2026).

Ia menyebut, intervensi kebijakan fiskal menjadi langkah penting untuk mengurangi tekanan terhadap harga tiket, mengingat harga avtur menyumbang sekitar 40 persen dari total biaya operasional maskapai.

Untuk menjamin pelaksanaan yang tepat sasaran, Badan Usaha Angkutan Udara tetap diwajibkan melakukan pelaporan pemanfaatan fasilitas PPN tersebut secara tertib dan transparan.

Sementara itu, untuk penerbangan di luar kelas ekonomi, ketentuan PPN tetap tetap berlaku normal sesuai peraturan perpajakan.

"Pengaturan ini dirancang agar dukungan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas yang paling membutuhkan, sekaligus dikelola secara efektif dan berkelanjutan," kata Haryo.

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan batas atas fuel surcharge melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2026 menjadi 38 persen untuk pesawat jet dan propeler. Angka ini meningkat dari sebelumnya 10 persen untuk jet dan 25 persen untuk propeler.

Kombinasi kebijakan ini diharapkan dapat menjaga keterjangkauan harga tiket sekaligus mendukung keberlangsungan industri penerbangan nasional di tengah tantangan kenaikan harga energi global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah memastikan rencana impor 150 juta barel minyak mentah (crude) dari Rusia tidak akan dilakukan dalam satu waktu.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung menyebut proses pengiriman akan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan kapasitas tangki penyimpanan di dalam negeri.

Yuliot menjelaskan, mendatangkan minyak dalam jumlah jumbo memerlukan kesiapan infrastruktur penampungan yang memadai. Oleh karena itu, skema pengadaannya diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan ketersediaan stok di kilang-kilang domestik.

"Enggak skemanya itu kan tidak bisa sekaligus. Itu kalau sekaligus itu kan kita memerlukan oil storage di dalam negeri. Itu kan akan dilakukan impor secara bertahap," kata Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Komitmen impor ini ditargetkan mampu mencukupi kebutuhan energi nasional hingga penghujung tahun 2026. Saat ini, pemerintah tengah menggodok payung hukum untuk menentukan instrumen pelaksana impor, apakah melalui PT Pertamina (Persero) atau Badan Layanan Umum (BLU).

"Ini dua opsi ini lagi kita siapkan payung regulasinya. Termasuk bagaimana pada saat impor jalur mana yang akan digunakan," imbuh Yuliot.

Risiko Geopolitik dan Sanksi Amerika

Rencana impor bertahap ini juga dibayangi oleh tantangan geopolitik. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Kholid Syeirazi, mewanti-wanti adanya risiko sanksi dari Amerika Serikat yang dapat berdampak pada profil risiko Pertamina di pasar global jika penugasan diberikan kepada BUMN tersebut.

"Jika kendala teknis relatif lebih mudah diatasi, kendala yang lebih sulit adalah faktor ekonomi dan geopolitik. Rusia adalah negara yang terkena sanksi Amerika," ungkap Kholid kepada Warta Ekonomi, Kamis (16/4/2026).

Kholid menambahkan, penggunaan skema transaksi di luar sistem keuangan Dolar AS menjadi opsi yang perlu dipertimbangkan untuk menghindari deteksi sanksi.

"Beberapa klausul dalam global bond yang dirilis Pertamina melarang berhubungan dengan negara yang terkena sanksi. Jika impor dilakukan Pertamina, risiko default perlu diantisipasi," tegasnya.

Kedaulatan Energi dan Harga BBM

Di sisi lain, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan langkah ini adalah manifestasi dari politik ekonomi bebas aktif.

Dengan konsumsi BBM nasional mencapai 1,6 juta barel per hari (bpd) sementara produksi domestik hanya 600 ribu bpd, Indonesia harus proaktif mencari sumber pasokan yang menguntungkan negara.

"Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif," tegas Bahlil usai menghadap Presiden di Istana Kenegaraan, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menjamin bahwa dengan adanya kepastian pasokan ini, stabilitas harga BBM di dalam negeri akan terjaga. "Insyaallah stok kita di atas standar minimum. Kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," pungkasnya.

Banjarmasin (ANTARA) - PT Pertamina Patra Niaga memastikan keandalan pasokan avtur selama musim Haji 2026 guna mendukung kelancaran operasional penerbangan jamaah calon haji (JCH) di seluruh Indonesia, termasuk embarkasi Banjarmasin.

Keandalan energi penerbangan menjadi aspek krusial dalam penyelenggaraan ibadah haji yang berskala nasional, mengingat tingginya frekuensi penerbangan dalam waktu terbatas.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Sabtu, menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan sistem rantai pasok terintegrasi untuk menjamin ketersediaan avtur selama periode haji.

“Pertamina Patra Niaga memastikan keandalan suplai avtur di seluruh titik layanan penerbangan haji melalui sistem rantai pasok terintegrasi, mulai dari kilang, fuel terminal, aviation fuel terminal hingga layanan into-plane,” ujar Roberth.

Menurut dia, langkah tersebut dilakukan agar operasional penerbangan haji berjalan aman, tepat waktu, serta sesuai standar layanan penerbangan.

Secara nasional, Pertamina Patra Niaga menyiapkan lebih dari 80 ribu kiloliter avtur untuk memenuhi kebutuhan penerbangan haji, dengan dukungan infrastruktur dan personel siaga.

Di Kalimantan, Aviation Fuel Terminal (AFT) Syamsudin Noor menjadi salah satu titik strategis yang memastikan keandalan distribusi avtur melalui pelaksanaan pengisian perdana penerbangan haji 1447 Hijriah.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Edi Mangun menyatakan kesiapan tersebut diperkuat melalui pembentukan Satgas Haji 2026.

“Pelaksanaan first refueling hajj flight di AFT Syamsudin Noor menjadi wujud kesiapan kami dalam menjaga keandalan layanan energi penerbangan selama musim haji,” kata Edi.

Dia juga menambahkan, seluruh proses penyaluran avtur mengedepankan prinsip HSSE, keandalan operasional, dan ketepatan waktu guna menjamin keselamatan penerbangan.

“Setiap tetes energi yang disalurkan merupakan bagian dari tanggung jawab besar kami dalam mendukung perjalanan ibadah jamaah calon haji secara aman dan lancar,” ujarnya.

Pewarta: Gunawan Wibisono
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026