REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Utama PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) Agung Budi Waskito mengatakan, WIKA menantikan keputusan atau solusi dari pemerintah bersama Danantara Indonesia terkait dengan penyelesaian utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau “Whoosh”. Agung mengungkap, perusahaannya masih menanggung kerugian triliunan rupiah akibat terlibat dalam proyek ini.

“Seperti kita ketahui bahwa proses polemik di kereta cepat sekarang ditangani oleh Danantara. Kita sedang menunggu kira-kira mau jadi seperti apa, apakah misalnya ada restrukturisasi di KCIC-nya. Atau memang ada pengambilalihan daripada investasi para empat pemegang saham, yaitu kereta PT KAI, WIKA, PTPN maupun Jasa Marga menjadi pemerintah, kita sedang menunggu,” ujarnya dalam Paparan Publik WIKA di Jakarta, Rabu (12/11/2025).

Menurutnya, upaya pemerintah bersama Danantara Indonesia untuk mengambil alih penyelesaian utang proyek KCIC akan berdampak positif bagi WIKA. Mengingat, perseroan masih menanggung rugi lebih dari Rp6,1 triliun imbas keterlibatan di proyek tersebut.

“Kalau ini diambil oleh pemerintah akan berdampak positif buat WIKA. Di mana tadi kami sampaikan bahwa eksposur WIKA di dalam kereta cepat sebagai investor kira-kira Rp6,1 triliun, belum lagi terkait dengan dispute konstruksi yang kita masih mengalami kerugian,” ujarnya.

Agung menjelaskan, keterlibatan WIKA di dalam proyek KCIC ada dua, pertama menjadi investor dengan melakukan penyertaan modal di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) sebesar Rp6,1 triliun. Dalam proyek KCIC, PSBI berkontribusi sebesar 60 persen, sedangkan sisanya sebesar 40 persen dikontribusikan oleh Beijing Yawan HSR Co. Ltd dari China.

“Jadi, kereta cepat itu kan PSBI sebesar 60 persen, dan Beijing Yawan HSR Co. Ltd atau China sebesar 40 persen. Di salam PSBI, WIKA ada penyertaan modal Rp6,1 triliun,” ujar Agung.

Dengan alokasi investasi tersebut, Ia mengungkapkan, WIKA turut mengalami kerugian imbas dari kerugian yang masih dialami oleh kereta cepat semenjak beroperasi sampai saat ini.

“Secara otomatis, setiap akhir tahun atau setiap triwulanan, kita akan membukukan kerugian. Akan membukukan kerugian daripada efek kereta cepat,” ujar Agung.

Selain sebagai investor, kedua WIKA menjadi satu-satunya kontraktor lokal yang tergabung dalam konsorsium High Speed Railway Contractor Consortium (HSRCC) bersama enam kontraktor asal China. Porsi pekerjaan WIKA dalam konsorsium tersebut mencapai 25 persen, yang mencakup konstruksi bawah seperti fondasi, timbunan, serta galian tanah.

“Dalam konstruksi ini, WIKA sedang mengalami dispute yang cukup besar dengan KCIC, dan proses penyelesaiannya sedang berlangsung,” ujarnya.

Apabila sengketa tersebut tidak mencapai kesepakatan, Ia mengungkapkan WIKA berpotensi menelan kerugian besar dari sisi kontraktual. “Kalau dispute ini tidak disetujui, kami akan menelan kerugian cukup besar juga,”ujar Agung.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, permasalahan terkait utang proyek KCIC akan dibahas secara teknis antar kementerian dengan Danantara Indonesia.

“Kita sedang bahas, nanti tentu dibicarakan secara teknis antar kementerian dan juga solusi dengan Danantara,” ujar Menko Airlangga.

Ia meyakini bahwa Danantara Indonesia memiliki banyak solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait utang proyek “Whoosh” tersebut. “Kalau korporasi kan banyak cara,” ujar Menko Airlangga.

GUBERNUR Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan soal polemik dana pemerintah daerah atau pemda yang mengendap di bank. Data dana pemda yang tertahan atau belum digunakan dihimpun BI dari sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Kumpulan data itulah yang dipaparkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Data rekening Pemda di BPD ya kami terima dari BPD. Itu yang kami sampaikan. Dan itu sama, data pemerintah daerah. Uangnya pemda di BPD itu lapornya ke kami. Itu juga yang kami sampaikan kepada kementerian keuangan,” ucap Perry Warjiyo saat rapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dipantau dari Youtube Komisi XI DPR, Rabu, 12 November 2025.

Pernyataan tersebut merepons pertanyaan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Mulyadi, yang mempertanyakan soal dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) mengendap. “Saya kira harus di-cross chek. Itu khusus Jabar membuat kegaduhan yang luar biasa,” kata Mulyadi.

Polemik dana pemda mengendap dalam bentuk giro dan deposito muncul setelah sebelumnya dibahas dalam dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025 pada Senin, 20 Oktober 2025. Kala itu, Purbaya menyebut bahwa Kemenkeu mendapat data dari bank sentral bahwa ada dana pemda yang mengendap sebesar Rp 233 triliun.

Purbaya juga melampirkan data 15 pemda dengan dana mengendap terbesar, salah satunya dana milik Pemda Jawa Barat. Data itu sempat dibantah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dedi mengaku sudah mengecek langsung ke Bank Jawa Barat (BJB). “Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam deposito,” kata dia.

Pernyataan Dedi itu juga sempat dibalas oleh Purbaya dengan menyarankan Dedi memeriksa langsung ke Bank Indonesia. "Tanya saja ke Bank Sentral. Itu kan data dari sana, seharusnya dia (Dedi) cari. Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulin dia. Itu kan dari laporan perbankan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, dikutip Rabu, 22 Oktober 2025.

Bendahara negara menjelaskan bahwa ia mendapatkan laporan soal dana Pemda yang mengendap langsung dari BI. Ia menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri atau Mendagri Tito Karnavian juga mengantongi data serupa meski angkanya sedikit berbeda. Mendagri sebelumnya melaporkan anggaran pemda yang mengendap di bank mencapai Rp 215 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bussan Auto Finance (BAF) menyampaikan rencana pelunasan pokok dan bunga terakhir atas Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Seri B Tahun 2022 yang akan jatuh tempo pada 2 Desember 2025.

Berdasarkan Keterbukaan informasi yang dikutip pada Rabu (12/11/2025), Bussan Auto Finance menyatakan telah menyiapkan dana sebesar Rp545 miliar untuk melunasi pokok obligasi.Selain itu, perusahaan leasing yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Mitsui & Co., Ltd. ini juga akan membayarkan bunga terakhir senilai Rp10,55 miliar.

Adapun, rencana tanggal pengiriman kepada agen pembayaran akan dilakukan pada Senin (1/12/2025) mendatang.

“Dana tersebut akan efektif dikirimkan kepada Agen Pembayaran [PT Kustodian Sentral Efek Indonesia/KSE] sebagaimana tersebut di atas,” tulis dokumen yang ditandatangani oleh Direktur BAFI Sigit Sembodo.

Di lain sisi, pada 10—14 November 2025 BAFI melakukan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2025 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp1 triliun.

Obligasi ini diterbitkan dalam dua seri yakni Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp100 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,00% per tahun dengan jangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Kemudian, seri B jumlah pokoknya senilai Rp900 miliar dengan tingkat bunga tetap 5,65% per tahun dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi.

Adapun, sebesar Rp545,0 miliar dari obligasi ini akan digunakan perusahaan untuk mendanai seluruh kewajiban perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan II Bussan Auto Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B yang akan jatuh tempo pada 2 Desember 2025.

Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan perseroan. Di antaranya, pembiayaan sepeda motor baru Yamaha, pembiayaan mobil, pembiayaan sepeda motor bekas berkualitas, pembiayaan elektronik dan furnitur, pembiayaan UMKM, dan/atau pembiayaan lainnya, sebagaimana ditentukan oleh izin yang dimiliki perseroan.

Bank Papua menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di Kabupaten Keerom dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-61.

Selain itu, Bank Papua juga melaksanakan sosialisasi kesehatan dan literasi keuangan bagi masyarakat dan siswa-siswi sekolah di Kabupaten Keerom pada tanggal 11–12 November 2025.

Pemimpin Bank Papua Kantor Cabang Arso, Elbert Maro, dalam sambutannya mewakili Direksi Bank Papua, menyampaikan Kabupaten Keerom menjadi salah satu daerah prioritas dalam pelaksanaan program CSR ini dengan tingginya kasus penyakit menular.

Per Agustus 2025, tercatat 2.311 kasus malaria, 105 kasus TBC, dan 120 kasus HIV berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Keerom.

“Melalui program ini, Bank Papua memberikan bantuan berupa vitamin bagi pasien penyakit menular; perlengkapan kebersihan diri; serta dukungan kegiatan edukasi kesehatan dan literasi keuangan di sekolah-sekolah,” ujar Elbert, dikutip dari laman resmi Bank Papua, Rabu (12/11/2025).

Hal tersebut merupakan bentuk nyata komitmen Bank Papua untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi juga dalam pembangunan sosial dan kesehatan.

Wakil Bupati Keerom, Daud, mengapresiasi kepedulian dan kontribusi Bank Papua dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Keerom.

Bisnis.com, JAKARTA — Setelah hilang hampir sepekan, siswi SMA Strada St Thomas Aquino, Karawaci, Kota Tangerang, Banten, berinisial MG (16) akhirnya ditemukan.

Kepala Seksi Humas Polres Metro Tangerang Kota, AKP Prapto Lasono mengatakan MG ditemukan di sebuah kantin di kawasan Cikini, Jakarta Pusat sekitar pukul 16.00 WIB Rabu (12/11/2025).

"Sudah di ketemukan sore ini jam 16.00 WIB di kantin sedang duduk-duduk di daerah Cikini Jakarta Pusat, dalam keadaan sehat," ujar Prapto saat dihubungi, Rabu (12/11/2025).

Hanya saja, dia tidak menjelaskan secara detail terkait dengan penemuan MG, termasuk soal apakah peristiwa ini merupakan penculikan atau bukan. Meskipun begitu, Prapto menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan terhadap yang bersangkutan secara intensif.

"Sedang dalam pemeriksaan," katanya.

Sebelumnya, keluarga MG sempat melaporkan peristiwa ini ke kepolisian usai dinyatakan hilang pada Kamis (6/11/2025). Keluarga juga sempat menduga bahwa MG hilang akibat penculikan terorganisir.

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah sektor di pasar saham menjadi resep utama Manulife Aset Manajemen Indonesia dalam meracik reksa dana saham mereka. Di tengah laju IHSG yang kian membaik, sejumlah katalis dari dalam dan luar negeri dinilai menjadi pemanis tambahan bagi kinerja sektor-sektor pilihan Manulife.

Adapun IHSG hingga perdagangan Rabu (12/11/2025) telah mencatatkan penguatan sebesar 18,48% sepanjang tahun berjalan 2025 (year to date/YtD). Memasuki paruh kedua 2025, IHSG telah mampu menyudahi tekanan yang menghantui sejak awal tahun.

Chief Investment Officer-Equity Manulife Aset Manajemen Indonesia Samuel Kesuma, menerangkan, dalam mengelola portofolio reksa dana saham, Manulife secara umum akan berfokus pada saham-saham yang memiliki kinerja fundamental yang solid.

Artinya, Manulife menerapkan metodebottom-updalam melakukan seleksi terhadap saham-saham potensial, terutama bagi emiten-emiten yang memiliki fundamental yang kuat, valuasi yang menarik, dan tidak sekadar mengikuti tren sektoral.

“Walaupun IHSG telah berada di level yang relatif cukup tinggi, kami masih melihat emiten-emiten berkualitas di sektor finansial dan konsumer yang masih diperdagangkan di valuasi yang cukup menarik,” katanya, Rabu (12/11/2025).

Setidaknya, terdapat beberapa sektor yang dinilai menarik oleh Manulife, antara lain finansial, konsumer, dan saham-sahamblue chip. Terhadap saham di sektor finansial, misalnya, potensi penguatannya dinilai datang dari tren penurunan suku bunga, injeksi likuiditas ke perbankan, dan potensi peningkatan permintaan kredit.

Sementara itu, bagi saham di sektor konsumer, Manulife lebih memperhatikan emitenconsumer staples, yang dinilai didorong oleh stimulus fiskal dan akselerasi belanja pemerintah.erhadap emiten konsumer, stimulus tunai yang belakangan digelontorkan pemerintah, kebijakan pro-pertumbuhan, hingga penurunan suku bunga, akan memperkuat daya beli masyarakat ke depan.

Meskipun begitu, dia menilai bahwa pelemahan daya beli memang masih menjadi tantangan bagi emiten konsumer. Maka dari itu, Manulife akan lebih selektif dalam memilih saham konsumer.

“Kami juga menekankan fokus pada sahamblue chipundervalued, saham-saham LQ45 dengandividend yieldyang tinggi, lebih dari 5,3%, yang kompetitif dibandingkan obligasi, sehingga menarik untuk jangka panjang,” katanya.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Semangat kepahlawanan di era modern tak lagi hanya tercermin dari perjuangan di medan perang, tetapi juga dari keberanian mengambil keputusan strategis yang memperkuat kedaulatan bangsa. Salah satunya melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) untuk mendukung kemandirian ekonomi dan pertahanan nasional.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai hilirisasi SDA merupakan wujud kepahlawanan modern yang relevan dengan tantangan zaman. Menurutnya, keberanian negara dalam mengelola sumber daya secara mandiri menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan rakyat dan kedaulatan negara.

“Kemandirian pertahanan di Hari Pahlawan bisa dibaca sebagai kepahlawanan modern, ketika negara berani memanfaatkan sumber daya sendiri untuk menjaga keselamatan rakyat dan kedaulatan,” kata Fahmi kepada Republika.co.id, Rabu (12/11/2025).

Indonesia, lanjutnya, memiliki sumber daya strategis seperti nikel, tembaga, dan aluminium yang berpotensi besar jika dikelola melalui hilirisasi yang terarah. Potensi tersebut, menurut Fahmi, dapat menjadi fondasi bagi penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) nasional.

“Hilirisasi nikel, tembaga, dan aluminium menjadi kunci. Dari sini lahir material penting untuk kapal, pesawat, munisi, sensor, radar, kabel, hingga baterai dan kendaraan listrik militer,” ujarnya.

Fahmi menilai, langkah hilirisasi yang dijalankan Holding Industri Pertambangan Indonesia (MIND ID) selaras dengan arah kebijakan pemerintah, terutama cita kelima dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah nasional.

“Dengan hilirisasi yang kuat di dalam negeri, daya tawar dan kapasitas strategis Indonesia semakin meningkat,” katanya menegaskan.

Selain sektor tambang, industri pertahanan nasional juga dinilai bergerak di jalur yang tepat. Sejumlah perusahaan pelat merah seperti PT Pindad, PT PAL Indonesia, PT Dirgantara Indonesia, dan PT LEN Industri mulai membangun ekosistem pertahanan yang lebih terintegrasi dengan dukungan sektor swasta.

“Dengan konsistensi komitmen anggaran, kepastian order jangka panjang, dan pendalaman teknologi, industri pertahanan kita semakin kuat dan mandiri,” ujar Fahmi.

Ia menegaskan, di era kontestasi geopolitik global dan percepatan transformasi teknologi, hilirisasi dan kemandirian industri strategis menjadi bentuk baru dari semangat kepahlawanan bangsa: berani mandiri, berdaulat, dan berdaya saing.

IDXChannel - Anak usaha PT United Tractors Tbk (UNTR), PT Pamapersada Nusantara (Pama) menyatakan tetap optimistis mampu membukukan kinerja positif hingga akhir 2025. Meskipun industri jasa pertambangan, khususnya batu bara, tengah menghadapi berbagai tantangan dan perubahan tren global menuju energi bersih.

Security and External Relations Department Head Pama Gunawan Setiadi mengungkapkan, kinerja perusahaan pada 2025 memang mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, masih berada pada level yang solid.

“Kalau kinerja, sesuai laporan yang dikeluarkan United Tractors, memang ada penurunan limit kapasitas produksi. Ada banyak faktor yang memengaruhi, sehingga dibandingkan tahun 2024 memang terdapat deviasi,” ujarnya dalam kunjungan ke kantor Sindonews di iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025).

Meski demikian, Gunawan menilai tren industri batu bara masih memberikan peluang yang cukup baik.

Pama, kata dia, terus melakukan berbagai penyesuaian agar tetap adaptif terhadap dinamika pasar, termasuk tren global menuju praktik berkelanjutan berbasis prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

“Kalau mau bicara soal energi fosil, pasti suatu saat akan habis. Sekarang sudah jadi tren juga soal ESG, jadi kita harus memberikan alternatif usaha yang bisa menggantikan itu,” katanya.

Dia mencontohkan, pada masa batu bara booming, banyak pihak membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Namun, sejak 2017 tren mulai bergeser ke arah energi terbarukan seperti tenaga surya, air, dan gas.

Atas dasar hal itu, Pama mulai memperluas lini bisnisnya ke sektor pertambangan mineral seperti nikel dan emas.

“Kita harus punya alternatif bisnis untuk menggantikan batu bara. SDM juga harus kita siapkan, skema bisnis disesuaikan, dan alat-alat sekarang mulai beralih ke energi terbarukan seperti truk dan forklift listrik. Tapi memang menyiapkan infrastrukturnya itu butuh waktu,” katanya.

Dengan strategi diversifikasi bisnis dan fokus pada efisiensi operasional, Pama yakin dapat mempertahankan kinerja positif di tengah perubahan lansekap industri energi.

"Tapi kalau melihat trenya sih cukup optimistis dan positif sih kalau melihat itu. Pemerintah juga kan sangat mendukung untuk batu bara itu tetap di sebagai salah satu industri yang menjadikan andalan oleh pemerintah," ujar Gunawan.

(Dhera Arizona)

Pemerintah bersama pelaku industri dan lembaga keuangan menegaskan komitmen kolektif untuk memperkuat peran investasi dan sektor properti sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut mengemuka dalam Forum Inabanks Investment & Property Outlook: Peluang dan Tantangan Bisnis Tahun 2026, yang digelar di Jakarta, Rabu, (12/11/2025).

Mewakili Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Ricky Kusmayadi, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8 persen pada 2029, dengan investasi sebagai engine of growth menuju visi Indonesia Emas 2045.

Hingga kuartal III tahun 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target tahunan. Komposisi tersebut terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp789,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp644,6 triliun. Tiga sektor dengan kontribusi terbesar adalah industri logam dasar (Rp196,4 triliun), transportasi dan telekomunikasi (Rp163,3 triliun), serta perumahan dan kawasan industri (Rp105,2 triliun).

Menurut Ricky, sektor properti dan konstruksi memiliki multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian nasional. “Properti dan bahan bangunan tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja dan menggerakkan rantai pasok nasional,” ujarnya.

Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah terus memperluas reformasi regulasi dan digitalisasi perizinan, termasuk melalui Omnibus Law (UU No.6/2023) serta PP No.28/2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko. Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) kini dilengkapi dengan prinsip fiktif positif dan Service Level Agreement (SLA) untuk memastikan kepastian waktu bagi pelaku usaha.

Dari sisi perumahan, Buhari Sirait, Direktur Pembiayaan Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP menegaskan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan dan renovasi tiga juta unit rumah hingga tahun 2029.

Untuk mendorong program tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembebasan BPHTB, retribusi PBG, dan percepatan perizinan pembangunan rumah bagi MBR maksimal 10 hari kerja melalui SKB Tiga Menteri. Selain itu, pemerintah juga memperkuat pembiayaan melalui FLPP sebesar Rp25,1 triliun untuk 350.000 unit rumah dan KUR Perumahan Rp130 triliun guna mendukung pengembang serta kontraktor kecil. “Skema rent-to-own juga akan diperluas bagi pekerja informal agar mereka dapat memiliki rumah melalui pola sewa-beli yang lebih fleksibel,” tambah Buhari.

Dalam kesempatan yang sama, Praka Mulia Agung, SVP Consumer Business 1 Bank Syariah Indonesia (BSI), menegaskan peran perbankan syariah sebagai katalis dalam mendukung sektor properti dan ekonomi umat. “Kami mengawal momentum pemulihan sektor properti melalui produk pembiayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah,” ujarnya.

Data Office of Chief Economist BSI menunjukkan bahwa KPR nasional tumbuh 7,66% (YoY) hingga Juni 2025, sementara BSI Griya mencatat pertumbuhan lebih tinggi yakni 8,51% (YoY). BSI kini menempati posisi keenam terbesar untuk portofolio KPR nasional, dengan outstanding Rp59,5 triliun per September 2025. “Kinerja ini menunjukkan daya tahan model pembiayaan syariah terhadap fluktuasi pasar dan tekanan daya beli,” jelas Praka.

Kepala Badan Advokasi dan Perlindungan Anggota REI, Adri Istambul Lingga Gayo Sinulingga, menekankan pentingnya paradigma baru “Propertinomic” yang memandang sektor properti sebagai pengungkit utama perekonomian nasional.

Berdasarkan riset LPEM UI, sektor ini menyumbang sekitar 16 persen terhadap PDB nasional, senilai Rp2.300–2.800 triliun, serta menciptakan 19 juta lapangan kerja yang tersebar di lebih dari 185 sektor turunan. “Properti bukan hanya bisnis atau aset investasi; ia adalah katalis pertumbuhan dan instrumen pemerataan kesejahteraan,” jelas Adri.

Ia menilai kombinasi PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga 2027, program 3 juta rumah, serta digitalisasi OSS akan mempercepat ekspansi properti nasional tahun depan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) akan menggelar penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement senilai Rp23,67 triliun. Bagaimana nasib gerak sahamnya?

Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada hari ini, Rabu (12/11/2025), para pemegang saham menyetujui penyertaan modal sebesar Rp23,67 triliun dari PT Danantara Asset Management (Persero) melalui private placement. Penyertaan modal dilakukan dengan setoran modal tunai sebesar Rp17,02 triliun serta konversi utang pinjaman pemegang saham sebesar Rp6,65 triliun.

Secara rinci, dari total dana Rp23,67 triliun, sekitar Rp8,7 triliun atau 37% akan dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja Garuda Indonesia, meliputi pemeliharaan dan perawatan pesawat.

Sementara itu, Rp14,9 triliun atau 63% akan mendukung operasional Citilink, terdiri atas Rp11,2 triliun untuk modal kerja dan Rp3,7 triliun untuk pelunasan kewajiban pembelian bahan bakar kepada Pertamina periode 2019–2021.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Glenny Kairupan mengatakan langkah strategis itu merupakan bagian dari rangkaian berkelanjutan upaya penyehatan dan transformasi kinerja Garuda Indonesia. Private placement juga sekaligus melanjutkan restrukturisasi.

“Dengan permodalan yang lebih kuat, kami dapat memperkokoh keandalan operasional, meningkatkan kesiapan armada, serta menghadirkan layanan penerbangan yang modern dan andal bagi masyarakat,” kata Glenny dalam keterangan tertulis pada Rabu (12/11/2025).

GIAA sendiri masih berkutat dengan ekuitas negatif di mana nilai liabilitas atau kewajiban melebihi asetnya. GIAA telah membukukan aset sebesar US$6,75 miliar pada periode yang berakhir 30 September 2025. Sementara, liabilitas GIAA mencapai US$8,28 miliar. Alhasil, ekuitas GIAA minus US$1,53 miliar.

Garuda juga masih membukukan rugi bersih sebesar US$182,53 juta per kuartal III/2025, membengkak 39,10% secara tahunan (year on year/YoY) dibandingkan rugi bersih periode yang sama tahun sebelumnya US$131,22 juta.

Seiring dengan langkah private placement, gerak saham GIAA menanjak. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI) harga saham GIAA memang melemah 2,83% pada perdagangan hari ini, Rabu (12/11/2025) ke level Rp103 per lembar.

Namun, harga saham GIAA kokoh di zona hijau, menguat 87,27% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata mengatakan private placement mampu mendorong kondisi ekuitas. GIAA pun berpeluang memperbaiki margin pada 2026.

“Namun, realisasi manfaat sangat bergantung pada eksekusi seperti renegosiasi sewa, ketersediaan pesawat, load factor, dan strategi harga,” kata Liza kepada Bisnis pada Rabu (12/11/2025).

Dari sisi saham, dalam jangka pendek, private placement dinilai akan memberikan katalis positif. Namun, overhang dari penerbitan saham baru yang sangat besar berisiko menekan pergerakan pasca euforia awal sampai visibilitas profitabilitas membaik.

Dalam jangka menengah, penguatan saham ke depan butuh bukti atas perputaran ekuitas positif, cash cost turun, dan arus kas operasi konsisten.

“Intinya, private placement Rp23,67 triliun adalah game changer untuk memperbaiki neraca dan operasi. Akan tetapi, efek ke harga saham setelah event bisa terbatas oleh dilusi besar dan eksekusi yang menantang,” tuturnya.

Investment Analyst Infovesta Utama Ekky Topan mengatakan seiring dengan langkah private placement, dalam jangka pendek saham GIAA masih berpotensi menanjak.

“Suntikan dana dari Danantara menjadi katalis yang sangat penting bagi GIAA,” ujar Ekky.

Tambahan modal ini diharapkan dapat memperbaiki struktur permodalan, menurunkan beban bunga, dan memperkuat likuiditas, sehingga kemampuan perseroan dalam mengembangkan rute penerbangan, memperbarui armada, dan menjaga kualitas layanan dapat meningkat GIAA. Langkah ini juga memperbesar peluang bagi GIAA untuk kembali mencatatkan kinerja laba positif secara berkelanjutan.

“Namun demikian, kelanjutan prospek saham GIAA tetap bergantung pada realisasi restrukturisasi dan efektivitas implementasi efisiensi biaya,” ujar Ekky.

Menurut Ekky, jika perbaikan fundamental berjalan sesuai harapan, maka penguatan harga saham dapat berlanjut. Saat ini, GIAA masih berada dalam fase pemulihan, sehingga investor dapat memanfaatkan momentum untuk trading jangka pendek.

IDXChannel - Badan Energi Internasional (IEA) pada Rabu (12/11/2025) menyatakan bahwa permintaan minyak dan gas dunia bakal terus tumbuh hingga 2050. Hal itu berbeda dari ekspektasi sebelumnya yang fokus pada transisi cepat dari bahan bakar fosil ke energi yang lebih bersih menyusul sikap Amerika Serikat (AS) terkait iklim.

Badan pengawas keamanan energi yang berbasis di Paris itu juga memperkirakan dalam proyeksi tahunannya bahwa dunia kemungkinan gagal mencapai target untuk membatasi kenaikan suhu mendekati 1,5 derajat celcius di atas masa pra-industri untuk menghindari dampak paling dahsyat dari perubahan iklim.

IEA telah mendapat tekanan dari AS dalam beberapa tahun terakhir untuk mengalihkan fokus dari kebijakan energi bersih karena Presiden AS Donald Trump meminta perusahaan-perusahaan Amerika untuk meningkatkan produksi minyak dan gas.

Selama pemerintahan Biden, IEA memperkirakan permintaan minyak global akan mencapai puncaknya pada dekade ini dan investasi baru ke proyek-proyek minyak, gas, dan batu bara harus dihentikan jika dunia ingin mencapai emisi nol bersih pada pertengahan abad ini.

Puncak Permintaan Minyak

Di sisi lain, Menteri Energi AS, Chris Wright, menyebut proyeksi puncak permintaan minyak dari IEA tidak masuk akal. Adapun, IEA didanai oleh negara-negara anggota, dengan AS sebagai kontributor terbesar.

Dalam World Energy Outlook yang diterbitkan pada Rabu, berdasarkan skenario kebijakan saat ini, IEA memperkirakan permintaan minyak akan mencapai 113 juta barel per hari pada pertengahan abad ini, naik sekitar 13 persen dari konsumsi pada 2024.

Ia memperkirakan permintaan energi global akan naik 15 persen pada 2035 dari tingkat saat ini.

Skenario tersebut, yang pertama kali digunakan IEA pada 2019 sebelum beralih ke skenario lain yang sejalan dengan transisi energi bersih, didasarkan pada kebijakan pemerintah yang ada dan bukan aspirasi untuk mencapai tujuan iklim.

Kepala IEA, Fatih Birol, mengatakan dalam konferensi pers bahwa skenario tersebut direvisi untuk mencerminkan berbagai pilihan yang dibuat pemerintah terkait energi.

Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) sebelumnya telah membantah proyeksi puncak permintaan minyak dari IEA

"Kami telah melewati puncak dalam gagasan yang keliru tentang 'puncak minyak'," demikian pernyataan OPEC di situs webnya pada Rabu.

Dalam skenario kebijakan IEA saat ini, permintaan minyak mencapai puncaknya sekitar 2030. Perbedaan proyeksi ini sebagian besar disebabkan oleh perbedaan ekspektasi terhadap penggunaan kendaraan listrik.

IEA menyatakan bahwa skenarionya mengeksplorasi berbagai kemungkinan hasil dengan berbagai asumsi dan bukan merupakan prakiraan.

Kapasitas LNG Bakal Melonjak

Sementara itu, keputusan investasi untuk proyek gas alam cair telah melonjak pada 2025, menurut laporan tersebut. Operasi untuk sekitar 300 miliar meter kubik kapasitas ekspor LNG tahunan baru akan dimulai pada 2030, menandai peningkatan 50 persen dalam pasokan yang tersedia.

Berdasarkan skenario kebijakan saat ini, pasar LNG global meningkat dari sekitar 560 bcm pada 2024 menjadi 880 bcm pada 2035 dan menjadi 1.020 bcm pada 2050. Hal itu didorong oleh meningkatnya permintaan sektor kelistrikan yang ditopang pertumbuhan pusat data dan AI.

Investasi global dalam pusat data diperkirakan mencapai USD580 miliar pada 2025, menurut laporan tersebut, yang mencatat bahwa jika tercapai, angka ini akan melampaui USD540 miliar per tahun yang dihabiskan secara global untuk pasokan minyak.

Laporan tersebut mencakup skenario yang menggambarkan jalur untuk mengurangi emisi energi global hingga nol bersih pada 2050.

Lebih dari 190 negara berjanji pada perundingan iklim Paris [ada 2015 untuk berupaya mencegah pemanasan global lebih dari 1,5°C. Laporan tersebut menunjukkan dunia melampaui angka tersebut dalam semua skenario.

"Kita perlu mempercepat dan meningkatkan skala, dan pemerintah di COP30 sekarang harus menyepakati rencana respons global untuk segera menjembatani kesenjangan ambisi 1,5 C," ujar penasihat kebijakan senior di Greenpeace Nordic, Kaisa Kosonen, merujuk pada perundingan iklim PBB yang sedang berlangsung di Brasil.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja sektor manufaktur Indonesia terus menunjukkan ketangguhannya. Hingga Agustus 2025, jumlah tenaga kerja di sektor ini mencapai 20,31 juta orang, atau setara 13 persen dari total tenaga kerja nasional.

Menteri Perindustrian (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengatakan capaian tersebut memperlihatkan bahwa industri manufaktur masih menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dalam menyerap tenaga kerja dan menarik investasi.

“Tenaga kerja di sektor manufaktur mencapai 20,31 juta per Agustus 2025, yang merepresentasikan 13 persen dari total tenaga kerja nasional,” ujar Agus saat membuka pameran IPCS di Pusdiklat Industri Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu (12/11/2025).

Tak hanya itu, investasi di sektor manufaktur juga menunjukkan tren positif. Menurut Agus, investasi yang masuk ke industri pengolahan non migas (IPNM) mencapai 37,73 persen dari total investasi nasional pada kuartal III-2025.

Sementara, kinerja ekspor manufaktur juga mencatat hasil positif atau tumbuh hingga 11 persen, dengan kontribusi 81 persen dari total ekspor nasional berasal dari sektor manufaktur.

“Investasi juga not bad, 37,73 persen dari total investasi yang masuk ke IPNM, ekspor ini luar biasa, ekspor luar biasa kalau tidak salah peningkatannya 9-11 persen dimana tercatat 81 persen dari total ekspor nasional itu berasal dari manufaktur,” paparnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal III-2025, kinerja industri pengolahan nonmigas tumbuh 5,58 persen secara tahunan (year-on-year), melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,04 persen.

Kinerja itu membuat industri pengolahan non migas berkontribusi 17,39 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka ini naik dari posisi kuartal sebelumnya yang sebesar 16,92 persen, sekaligus menjadikan sektor tersebut sebagai penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, yakni sebesar 1,04 persen.

Meski demikian, Menperin menyoroti masih rendahnya tingkat utilisasi kapasitas produksi industri nasional, khususnya di sektor manufaktur, yang rata-rata masih di bawah 60 persen. Itu menunjukkan bahwa masih terdapat ruang besar untuk mendorong peningkatan produktivitas industri dalam negeri.

“Artinya masih banyak ruang untuk mengoptimalkan kapasitas produksi nasional, apalagi jika kita selaraskan dengan hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) yang dilakukan oleh Kemenperin. Sejak pertama kali survei IKI dilakukan, nilainya tidak pernah di bawah 50 poin,” paparnya.

Pada Oktober 2025, IKI tercatat di level 53,5 poin, menandakan optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha masih kuat. Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur di Tanah Air berada di level 51,2 poin, yang juga mencerminkan ekspansi sektor industri.

“PMI juga lumayan di angka 51,2 persen, walaupun PMI bukan menjadi pegangan bagi Kemenperin dalam merumuskan kebijakan karena kami tetap menggunakan IKI jadi angka 53,5, itu menunjukkan optimisme dari para pelaku usaha, dari para pelaku industri dan optimisme ini harus bisa kita transformasikan, konversikan kepada peningkatan dari utilisasi IPNM,” beber Agus.