Bisnis.com, JAKARTA — Pengembang kawasan Gading Serpong, Paramount Land mencetak marketing sales pada kuartal I/2026 di tengah kondisi ekonomi yang menantang.

Direktur Paramount Land, Chrissandy Dave mengatakan dengan realisasi tersebut menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai target penjualan tahunan sebesar Rp5,5 triliun pada 2026.

Pada Kuartal I/2026, Paramount Land berhasil mencetak penjualan sebesar Rp1,13 triliun atau 106% dari target kuartalan yang ditetapkan perusahaan.

"Pada kuartal I/2026 kami berhasil mencapai marketing sales sebesar 106% dari target yang ditetapkan," ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Chrissandy menyebut kinerja kuartal I/2026 tersebut ditopang tingginya minat pada produk komersial Maggiore Signature West dan Pasadena Square South. Saat ini, perseroan juga tengah mempersiapkan sejumlah proyek baru yang segera diluncurkan.

Paramount akan memperkuat pengembangan di dua township utama, yaitu Paramount Gading Serpong dan Paramount Petals. Perseroan masih mengandalkan program marketing strategis dari program Tremendous mendongkrak penjualan sekaligus menyambut hari jadi ke-20 pada Desember 2026.

Program tersebut masih berupa undian spektakuler untuk pembelian produk hunian, komersial dan kavling, berlaku untuk transaksi 1 Januari–31 Desember 2026.

Direktur Paramount Enterprise, Norman Daulay, menyebut sepanjang 2025, Paramount Land telah menyerahkan sekitar 1.250 unit dan menjual 800 unit. Dalam tiga tahun terakhir, pembangunan mencapai 1.600–1.800 unit per bulan dan diproyeksikan berlanjut.

Di sisi pengembangan kawasan, proyek Paramount Petals tengah membangun tol langsung di ruas Jakarta–Tangerang KM 25 yang ditargetkan beroperasi pertengahan 2026.

Memasuki 2026, Dia memperkirakan capaian penjualan tetap kuat. Matera Residences telah terjual hingga tahun ini sekitar 200 unit, sementara kawasan komersial Maggiore seluas 20 hektare terserap habis.

Untuk menjaga momentum, Paramount akan meluncurkan Victoria Commercial District di Gading Serpong, melanjutkan pengembangan Pasadena yang kini telah diisi sekitar 50 tenant, serta mengembangkan proyek lain seperti Grand Anniva.

Ekspansi juga berlanjut di Paramount Petals dengan rencana peluncuran proyek baru dan pembangunan fasilitas kota dalam setahun ke depan, termasuk bursa mobil, supermarket, dan rumah sakit oleh Bethsaida Healthcare.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengklaim Satuan Tugas (Satgas) Debottlenecking berhasil mempercepat realisasi investasi senilai lebih dari US$30 miliar atau sekitar Rp525 triliun (asumsi kurs Rp17.500 per dolar AS) dalam enam bulan terakhir.

Purbaya mengatakan satgas tersebut dibentuk untuk membantu menyelesaikan berbagai hambatan investasi, terutama proyek besar yang selama ini tersendat akibat persoalan birokrasi dan perizinan.

"Sudah ada percepatan investasi sampai lebih dari US$30 miliar. Yang sudah berdampak saja sekitar US$22 miliar, belum yang lainnya lagi," ujar Purbaya dalam konferensi pers International Seminar on Debottlenecking Channel di Jakarta, Selasa (12/5).

Ia menyebut pemerintah juga tengah mendorong percepatan proyek besar lain di Sumatra dengan nilai investasi mencapai sekitar US$40 miliar atau setara dengan Rp700 triliun yang selama ini mangkrak bertahun-tahun.

"Ada proyek di sekitar Sumatra yang nilainya sampai US$40 miliar yang sudah bertahun-tahun enggak jalan. Kita akan jalankan dengan cepat begitu masuk ke sini," terangnya.

Menurut Purbaya, salah satu persoalan utama yang dihadapi investor asing adalah rumitnya birokrasi dan tidak jelasnya saluran pengaduan ketika menghadapi hambatan investasi di Indonesia.

Ia mencontohkan pertanyaan dari investor asing terkait mekanisme pengaduan kepada pemerintah.

"Tadi ada dari Swiss yang tanya, kalau mau ngadu, ngadunya ke mana? Padahal kita pikir sudah terkenal, rupanya belum," ujarnya.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat penyebaran informasi terkait Satgas Debottlenecking melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan jaringan kedutaan besar Indonesia di berbagai negara.

Purbaya mengatakan pemerintah juga tengah menyiapkan kanal khusus berupa situs pengaduan agar investor bisa langsung melaporkan hambatan yang mereka hadapi.

"Kerja sama dengan Kemlu penting sekali supaya investor yang mau masuk ke sini tahu harus ke mana kalau mendapatkan hambatan ketika melakukan bisnis di Indonesia," katanya.

Ia menambahkan ada pula sejumlah pelaku usaha yang ingin menyampaikan keluhan namun meminta kasusnya tidak dipublikasikan karena alasan reputasi bisnis.

Meski demikian, Purbaya menilai transparansi tetap penting untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi nasional.

"Menurut saya lebih bagus di-broadcast langsung karena transparansi di situ. Biar masyarakat dan dunia tahu bahwa kita serius melepaskan masalah investasi," ujarnya.

TEHERAN - Selat Hormuz telah muncul sebagai medan pertempuran utama konflik Iran . Lewatnya sejumlah kapal tanker minyak dan gas dalam beberapa hari terakhir, tampaknya dengan persetujuan Teheran, mengisyaratkan penerimaan diam-diam atas kendalinya. Ini menandai fase yang lebih berbahaya dalam apa yang dengan cepat berubah menjadi perang Hormuz.

Penutupan hampir total oleh Teheran terhadap jalur perdagangan vital tersebut sejak serangan gabungan Israel-AS Serangan udara pada 28 Februari dan blokade angkatan laut timbal balik AS yang diberlakukan bulan lalu telah mengirimkan gelombang kejut ke pasar energi global.

Negara-negara, khususnya di Asia, telah berjuang dengan hilangnya lebih dari 13% pasokan minyak global secara tiba-tiba dan sekitar seperlima aliran gas alam cair.

Dengan demikian, banyak yang menyambut baik berita bahwa tiga kapal tanker minyak mentah super besar (VLCC), masing-masing mengangkut sekitar 2 juta barel minyak Irak yang menuju Asia, lolos minggu lalu dengan sistem pelacakan mereka dimatikan, menurut data pengiriman Kpler, dengan beberapa indikasi bahwa transit tersebut dikoordinasikan dengan Teheran.

Qatar juga mengirimkan dua kargo LNG pertamanya sejak perang dimulai. LNG tersebut dijual ke Pakistan - mediator utama dalam negosiasi AS-Iran - berdasarkan kesepakatan antar pemerintah, menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut. Mereka mengatakan Iran telah menyetujui pengiriman tersebut untuk membantu membangun kepercayaan dengan Qatar dan Pakistan.

Ada juga tanda-tanda bahwa kapal lain, termasuk kapal tanker minyak, telah melintasi selat tersebut dalam beberapa minggu terakhir dengan transponder mereka dimatikan. Masih belum jelas apakah pelayaran tersebut disetujui oleh Iran atau apakah pemilik kapal membayar bea informal untuk mengamankan pelayaran yang aman. Namun, beberapa kapal tampaknya telah berlayar di sepanjang jalur pelayaran yang dekat dengan garis pantai Iran.

Meskipun aliran kargo ini menawarkan bantuan yang sangat dibutuhkan bagi ekonomi yang bergantung pada impor, ini bukanlah sinyal bahwa sistem energi global kembali normal – justru sebaliknya.

Pergerakan tersebut hanya mewakili sebagian kecil dari sekitar 140 kapal yang melintasi Hormuz setiap hari sebelum konflik, yang berarti pasar global tetap ketat dan rentan.

4 Alasan Selat Hormuz Bisa Jadi Medan Perang Mematikan antara Iran dan AS

1. Berebut untuk Mewujudkan Tatanan Baru

"Yang lebih penting, hal ini menunjukkan munculnya tatanan baru. Iran mulai mendikte bukan apakah Hormuz terbuka atau tertutup, tetapi siapa yang berhak menggunakannya - sebuah pengaturan yang dapat bertahan lebih lama daripada konflik saat ini dan menabur benih konflik berikutnya," ungkap Ron Bousso, pakar geopolitik dilansir Reuters.

Eksportir Teluk seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Kuwait, Bahrain, dan Irak - yang ekonominya bergantung pada aliran hidrokarbon yang tidak terhambat - akan khawatir dengan sistem apa pun di mana Teheran menentukan kargo mana yang mencapai pasar global dan dengan ketentuan apa.

Pembeli juga akan merasa tidak nyaman. Importir Asia, yang sudah terpuruk akibat gangguan pasokan, kemungkinan akan menolak kerangka kerja apa pun yang memberi Teheran kendali langsung atas keamanan energi dan stabilitas ekonomi mereka.

2. Hormuz Adalah Senjata Iran Paling Ampuh

Yang terpenting, AS kemungkinan besar tidak akan mentolerir kesepakatan yang memberikan pengaruh politik dan ekonomi yang begitu besar kepada Teheran. Presiden Donald Trump telah bersikeras bahwa transit harus kembali ke status sebelum perang sebagai syarat untuk gencatan senjata permanen.

Membiarkan Iran mengelola akses ke selat tersebut akan merusak tujuan perang yang dinyatakan Washington dan membuat klaim kemenangan apa pun menjadi hampa.

"Iran, di sisi lain, tidak akan dengan senang hati melepaskan kendalinya atas titik rawan tersebut – dan, secara tidak langsung, ekonomi global. Ini adalah senjata Teheran yang paling ampuh. Dengan blokade AS yang dilaporkan telah merugikan Iran sekitar USD3 miliar sejauh ini, Iran juga membutuhkan pendapatan yang dapat dihasilkan dari biaya transit selektif," kata Ron Bousso, pakar geopolitik dilansir Reuters.

3. Iran Ingin Konsensi, AS Ingin Kebebasan Navigasi secara Penuh

Logika mengarah pada kesimpulan yang suram. Jika pola transit selektif yang dimediasi Iran ini menjadi mengakar, hal itu berisiko mengeras menjadi normal baru yang mungkin akan bertahan bahkan jika gencatan senjata disepakati. Teheran mungkin setuju untuk membuka kembali selat tersebut untuk mengamankan konsesi AS, tetapi memulihkan kebebasan navigasi penuh dan tanpa syarat tampaknya tidak mungkin.

"Keadaan statis seperti itu pada dasarnya akan tidak stabil - melembagakan gangguan daripada menyelesaikannya," jelas Ron Bousso.

4. Berebut Kendali Aliran Energi di Selat Hormuz

"Konfrontasi yang diperbarui antara Teheran dan Washington - dan berpotensi dengan negara-negara Teluk - akan semakin mungkin terjadi, karena semua pihak menguji batas-batas siapa yang mengendalikan aliran energi melalui selat tersebut," ujar Ron Bousso.

Tujuan perang AS telah bergeser berulang kali dalam beberapa bulan terakhir. Namun konflik tersebut pada dasarnya telah menyatu di sekitar satu pertanyaan yang menentukan: siapa yang mengendalikan selat tersebut?

Bisnis.com, JAKARTA — Libur panjang dan cuti bersama Hari Kenaikan Yesus Kristus pada 14–15 Mei 2026 membuat sejumlah bank menyesuaikan layanan operasional kantor cabang.

PT Bank Central Asia Tbk atau Bank Central Asia memastikan layanan perbankan tetap dapat diakses nasabah melalui kanal digital selama periode tersebut.

Dalam siaran persnya, BCA menyampaikan penyesuaian operasional kantor cabang mengikuti jadwal libur dan cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah. Sejumlah kantor cabang dengan layanan weekend banking tetap beroperasi pada periode tertentu.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong mengatakan perseroan berkomitmen menjaga kelancaran operasional dan layanan finansial bagi seluruh nasabah selama masa libur dan cuti bersama.

“Kami senantiasa berupaya memastikan terjaganya akses dan kemudahan nasabah bertransaksi sepanjang periode libur dan cuti bersama ini, melalui berbagai kanal layanan hybrid banking dari BCA,” ujar Hendra dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

BCA menyebut nasabah tetap dapat mengakses layanan perbankan selama 24 jam melalui platform digital seperti myBCA, BCA mobile, dan KlikBCA. Selain itu, transaksi setor dan tarik tunai juga tetap dapat dilakukan melalui fitur cardless di aplikasi myBCA dan BCA mobile tanpa menggunakan kartu ATM.

Perseroan juga mengimbau nasabah untuk menjaga kerahasiaan data perbankan dan waspada terhadap informasi mencurigakan yang mengatasnamakan BCA. Nasabah dapat menghubungi HaloBCA 1500888, aplikasi haloBCA, WhatsApp Bank BCA, web chat resmi, maupun email HaloBCA untuk memperoleh informasi resmi.

Per akhir Maret 2026, BCA tercatat melayani 44 juta rekening nasabah dan memproses lebih dari 122 juta transaksi per hari. Operasional tersebut didukung oleh 1.270 kantor cabang dan 20.336 ATM di seluruh Indonesia.

BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) memastikan layanan perbankan tetap berjalan selama libur Hari Kenaikan Yesus Kristus 2026 melalui operasional terbatas di sejumlah kantor cabang serta optimalisasi layanan digital yang dapat diakses selama 24 jam.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kelancaran transaksi masyarakat selama periode libur panjang pada pertengahan Mei 2026.

"Kami memastikan kebutuhan transaksi nasabah tetap terpenuhi selama periode libur panjang melalui layanan operasional terbatas di outlet tertentu dan dukungan kanal digital yang beroperasi selama 24 jam. Hal ini merupakan bagian dari semangat BNI untuk terus hadir dan melayani nasabah dengan sepenuh hati di setiap momentum," ujar Okki dalam keterangan tertulis.

BNI akan mengoperasikan 16 outlet secara terbatas pada Jumat, 15 Mei 2026, dengan jam layanan mulai pukul 10.00 hingga 12.00 waktu setempat.

Melalui layanan tersebut, nasabah tetap dapat melakukan sejumlah transaksi penting, seperti setoran BBM Pertamina, setoran Bulog, layanan setoran tunai, penarikan tunai, hingga pemindahbukuan antarrekening BNI dengan batas maksimal Rp25 juta per rekening per hari.

IDXChannel- Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara resmi meluncurkan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Nasional di Sidoarjo, Jawa Timur (13/5/2026).

GPIPS merupakan penguatan dari program pengendalian inflasi sebelumnya yang dikenal sebagai Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Dengan semakin kompleksnya tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, gerakan pengendalian inflasi pangan perlu diperkuat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman mengatakan, melalui GPIPS, program pengendalian inflasi pangan dirumuskan selaras dengan program prioritas untuk mencapai ketahanan pangan, energi, dan finansial.

Dia pun membeberkan lima hal penting terkait implementasi GPIPS 2026 di antaranya, pertama GPIPS dilakukan melalui sinergi erat antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah dengan penguatan implementasi strategi 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.

"Kedua, pelaksanaan GPIPS 2026 telah diawali di wilayah Sumatera, kemudian di wilayah Jawa yang sekaligus sebagai peluncuran GPIPS Nasional, dan selanjutnya akan diselenggarakan di wilayah Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulampua, dengan memperhatikan karakteristik inflasi wilayah," tuturnya.

Implementasi GPIPS 2026 difokuskan pada penguatan produktivitas dan kelancaran distribusi pangan guna menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

Ketiga, Bank Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas penyelenggaraan GPIPS Wilayah Jawa yang dirangkaikan dengan berbagai program unggulan.

Hal tersebut untuk mendorong peningkatan produktivitas pangan, memastikan kelancaran distribusi, mengintegrasikan ketahanan pangan untuk mendukung program Pemerintah, memperluas Kerja sama Antar Daerah (KAD) intrapulau maupun antarpulau menuju Kalimantan dan Papua, serta memperkuat dukungan pembiayaan sektor pertanian khususnya pascapanen.

Keempat, GPIPS juga akan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) untuk menjawab berbagai tantangan strategis (debottlenecking) terkait pengendalian inflasi dan ketahanan pangan di wilayah masing-masing.

Kelima, pengendalian inflasi dan ketahanan pangan memerlukan komitmen dan kerjasama lintas lembaga yang perlu semakin diperkuat ke depan, untuk mengantisipasi berbagai potensi risiko baik global maupun domestik.

Berbagai program pengendalian inflasi yang dilakukan secara konsisten melalui sinergi TPIP dan TPID selama ini terbukti mampu menjaga stabilitas inflasi nasional.

"Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen (yoy). Sementara itu, inflasi kelompok volatile food juga tetap terkendali sebesar 3,37 persen (yoy), berada dalam kisaran sasaran 3,0 persen-5,0 persen sebagaimana kesepakatan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat," kata dia.

GPIPS wilayah Jawa tahun 2026 dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID). Rapat merumuskan kesepakatan strategis jangka pendek dan menengah panjang.

Dalam jangka pendek, kesepakatan diarahkan untuk penguatan produksi dan stabilitas pasokan pangan strategis melalui dukungan sarana prasarana pertanian, regenerasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pertanian, pembiayaan dan perlindungan usaha tani, penguatan offtaker dan kelembagaan pangan daerah, serta KAD dan distribusi pangan.

Sementara dalam jangka menengah panjang, difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan keberlanjutan ekosistem hulu-hilir antara lain melalui perbaikan jaringan irigasi dan pompanisasi, penguatan inovasi dan korporatisasi, serta penguatan neraca pangan.

Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah akan terus memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mendukung ketahanan pangan dan pengendalian inflasi melalui penguatan produksi pangan untuk memitigasi risiko cuaca ekstrem dan peningkatan efisiensi logistik pangan guna menjaga stabilitas harga, memberdayakan petani, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Entitas spin off unit syariah PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BBTN) mencatatkan performa penyaluran KPR Subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 16.523 unit per April 2026. Realisasi tersebut setara dengan total plafon pembiayaan senilai Rp2,7 triliun.

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor mengatakan kinerja kuat per April 2026 tersebut didorong program perumahan rakyat. Sebelumnya pada 2025 realisasi KPR subsidi sebesar 59.463 unit, tahun ini BSN menargetkan sebanyak 73.700 unit.

"Kami akan meningkatkan realisasi kinerja realisasi KPR Subsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah setiap tahunnya untuk mendukung Program 3 Juta Rumah," ujarnya, Kamis (14/5/2026).

Lebih lanjut, pencapaian Bank BSN hingga akhir April 2026 menempatkan perseroan pada posisi kedua secara nasional dengan pangsa pasar perumahan KPR Subsidi sebesar 23,4%.

Adapun segmen perbankan syariah, Bank BSN menempati posisi pertama dan menguasai pangsa pasar KPR Subsidi Syariah mencapai 84% atau setara 16.523 unit.

"Kami menargetkan penyaluran KPR Subsidi skema FLPP sebanyak 73.700 unit di tahun 2026 ini melalui berbagai inovasi layanan digital dan penguatan kolaborasi dengan ekosistem properti," imbuh Alex.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengatakan sejalan dengan instruksi Presiden RI Prabowo Subianto untuk menjalankan program pro Rakyat, saat ini tengah dilakukan simulasi opsi tenor panjang hingga 40 tahun.

Opsi ini ditujukan terutama bagi pekerja muda seperti PNS, TNI, dan Polri yang baru memulai karier. Sosialisasi ke sektor perbankan terkait skema ini akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Bank BSN ini sudah nomor dua sesudah BTN, jadi ini perdana untuk penggarapan Kota Baru nanti," ungkap Menteri yang akrab disapa Ara tersebut.

Guna mengejar target akhir tahun dan mendukung program strategis pemerintah, Bank BSN didorong melalui Program KUR Perumahan senilai Rp500 miliar.

Proses KUR Perumahan ini akan dijalankan sepenuhnya oleh Bank BSN dengan persiapan yang sudah matang dan diproyeksikan mulai berjalan paling lama dua bulan ke depan setelah mendapat dukungan penuh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selain itu, Bank BSN juga bersiap masuk ke pembiayaan rumah tapak dan rumah susun subsidi sesuai aturan terbaru. Proyek mercusuar yang akan digarap adalah rencana pengembangan Kota Baru di Kabupaten Tangerang menggunakan lahan dari Kementerian Hukum seluas 3 hingga 4 hektar.

"Proses KUR Perumahan akan dijalankan oleh Bank BSN. Persiapannya sudah sangat matang. Nanti juga ada langkah untuk rumah tapak dan rumah susun subsidi yang aturannya sudah dikeluarkan," tambah Alex.

Kota Baru tersebut nantinya akan menjadi contoh kawasan terpadu mencakup fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, hingga olahraga bagi MBR dan menengah tanggung.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan wacana penghapusan pajak kendaraan bermotor yang diganti dengan sistem bayar berdasarkan penggunaan jalan masih membutuhkan proses panjang dan kajian mendalam.

Menurut Dedi, konsep tersebut baru akan diterapkan apabila kualitas jalan provinsi di Jawa Barat sudah benar-benar ditingkatkan secara menyeluruh.

Pemprov Jabar, kata dia, ingin memastikan masyarakat mendapatkan layanan infrastruktur yang baik sebelum diterapkan skema jalan berbayar.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin mewujudkan jalan-jalan provinsi Jawa Barat yang berkualitas. Satu, jalannya mulus. Dua, memiliki drainase yang memadai. Yang ketiga, dilengkapi CCTV sebagai pengaman bagi para pengguna jalan,” katanya, Rabu (13/5/2026).

Selain itu, jalan provinsi juga ditargetkan memiliki penerangan jalan umum yang memadai serta pos pengamanan lengkap.

“Yang keempat, memiliki jaringan penerangan jalan umum yang memadai dan indah. Yang kelima, dilengkapi pos pengamanan yang di dalamnya ada mobil derek, mobil pemadam kebakaran, ambulans, dan tim paramedis,” katanya.

KDM menegaskan, konsep jalan berbayar baru akan dijalankan setelah seluruh fasilitas tersebut tersedia.

Jika seluruh standar pelayanan sudah terpenuhi, Pemprov Jabar berencana menghapus pajak kendaraan bermotor dan menggantinya dengan sistem pembayaran berbasis penggunaan jalan.

“Selanjutnya, apabila itu semua sudah terwujud, kami ingin menghapus pajak kendaraan bermotor. Kemudian diganti dengan jalan berbayar. Artinya, menggunakan jalan baru bayar, jalan tidak digunakan tidak usah bayar,” jelasnya.

Menurut dia, skema tersebut dinilai lebih adil karena masyarakat hanya membayar saat benar-benar menggunakan kendaraan dan melintasi jalan yang kualitasnya sudah ditingkatkan pemerintah.

“Hal ini untuk mewujudkan rasa keadilan. Yang menggunakan jalan baru bayar, yang tidak menggunakan ya tidak bayar,” katanya.

KDM juga melihat perlunya tarif berbeda berdasarkan beban kendaraan. Semakin berat kendaraan yang melintas, maka biaya yang dibayarkan akan semakin tinggi.

“Beban kendaraan yang melewati jalan, semakin berat kendaraannya semakin tinggi kewajiban membayarnya,” ujarnya.

Dia menilai pola tersebut dapat mendorong masyarakat lebih bijak menggunakan kendaraan pribadi sekaligus mengurangi perjalanan yang tidak perlu.

“Agar setiap orang menggunakan jalan berdasarkan kebutuhan. Tidak menggunakan jalan untuk hal-hal yang tidak penting sehingga jalan menjadi nyaman untuk kepentingan semua,” katanya.

Meski demikian, kDM menegaskan wacana tersebut masih sebatas gagasan awal dan belum menjadi keputusan final.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah menyiapkan tim kajian yang melibatkan akademisi dan para ahli untuk membahas aspek teknis hingga dampaknya bagi masyarakat.

“Ini baru gagasan dan tim kajiannya sudah kami siapkan untuk melakukan telaah yang melibatkan para akademisi, para pakar, dan berbagai pihak lainnya,” pungkasnya.

PT Sompo Insurance Indonesia ("Sompo Indonesia") mencatatkan kinerja keuangan (audited) yang kuat di 2025, dengan tetap menjaga pertumbuhan berkelanjutan dan memperkuat fundamental perusahaan.

Aset tumbuh 13% menjadi Rp4 triliun, laba bersih tumbuh 10% YoY menjadi Rp135,3 miliar, net written premiums tumbuh 12% menjadi Rp1,87 triliun, didukung tingkat solvabilitas yang kuat di level 240% untuk asuransi konvensional; berada jauh di atas ketentuan minimum regulasi yang sebesar 120%.

Asuransi kendaraan, properti, dan kesehatan masih menjadi lini bisnis terbesar dengan kontribusi 79% dari total premi dan mendorong pencapaian premi bruto keseluruhan sebesar Rp2,7 triliun.

Dalam memenuhi komitmennya kepada nasabah, Sompo Indonesia telah membayarkan klaim dengan total mencapai Rp853 miliar, tumbuh 25% YoY.

Angka tersebut setara dengan sekitar Rp71,1 miliar per bulan, Rp2,3 miliar per hari, dan Rp98,7 juta per jam. Pencapaian ini menegaskan dedikasi perusahaan dalam melindungi kesehatan, kesejahteraan, serta keamanan finansial para nasabahnya.

Eric Nemitz, President Director & CEO of Sompo Indonesia, menyampaikan, "Tahun 2025 menjadi tahun yang sukses bagi kami di tengah tantangan yang harus dihadapi oleh industri.

Kami tetap berkomitmen kuat untuk memenuhi kebutuhan perlindungan aset dan kesehatan para nasabah serta mitra bisnis, melalui penerapan strategi bisnis yang adaptif dan berlandaskan integritas, sekaligus memperkuat ketahanan perusahaan dalam aspek permodalan dan manajemen risiko. Kami akan terus bertumbuh dengan makna, berinovasi dengan ketangkasan, serta menciptakan perlindungan yang bermakna bagi nasabah kami.

Dari lini usaha syariah, Sompo Indonesia mencatat surplus underwriting dana tabarru' sebesar Rp31,9 miliar. Sementara itu, Risk Based Capital (RBC) tercatat sebesar 572% untuk tabarru' dan 10768% untuk ujrah, jauh melampaui ketentuan minimum yang diwajibkan regulator.

Sejalan dengan peraturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS), Sompo Indonesia saat ini tengah dalam proses penyelesaian spinoff dan berkomitmen untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

"Untuk merespons kebutuhan pasar yang semakin dinamis," lanjut Eric, "Sompo Indonesia berkomitmen kuat untuk menghadirkan solusi perlindungan yang inovatif dan relevan melalui pengembangan produk dan layanan, termasuk penawaran berbasis syariah.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya strategis kami dalam memperkuat diferensiasi di tengah kompetisi yang semakin ketat di industri asuransi umum, sekaligus memastikan kami tetap responsif terhadap kebutuhan dan preferensi pelanggan yang terus berkembang.

"Dengan fundamental keuangan yang solid, kami optimistis dapat mempertahankan momentum pertumbuhan sekaligus menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan," tutup Eric.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dinas Perhubungan DKI Jakarta meniadakan ketentuan ganjil genap di wilayah Jakarta selama dua hari pada pekan ini. Kebijakan ini memungkinkan mobil pribadi dengan pelat nomor ganjil maupun genap untuk melintas bebas di lokasi pembatasan kendaraan.

Peniadaan sistem pembatasan lalu lintas tersebut berlaku pada hari Kamis dan Jumat, tanggal 14-15 Mei 2026. Keputusan ini diambil sehubungan dengan adanya hari libur nasional dan cuti bersama dalam rangka memperingati Kenaikan Yesus Kristus.

"Sehubungan dengan Hari Libur dan Cuti Bersama Hari Kenaikan Yesus Kristus pada 14-15 Mei 2026, pelaksanaan sistem Ganjil Genap di berbagai ruas jalan di Jakarta DITIADAKAN," tulis pihak Dishub melalui akun Instagram resminya. Landasan kebijakan ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Selain SKB Menteri, aturan ini juga berpijak pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 88 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (3). Regulasi tersebut menyatakan bahwa pembatasan lalu lintas ganjil genap tidak diberlakukan pada hari Sabtu, Minggu, dan Hari Libur Nasional yang ditetapkan Keputusan Presiden.

Sistem ganjil genap di Jakarta pada hari kerja normal biasanya diterapkan di 26 ruas jalan strategis mulai dari Jalan Pintu Besar Selatan hingga Jalan Gunung Sahari. Beberapa rute utama yang terdampak kebijakan ini antara lain Jalan Jenderal Sudirman, Jalan MH Thamrin, serta Jalan Gatot Subroto.

Masyarakat tetap diimbau untuk memantau arus lalu lintas dan tetap mengutamakan keselamatan saat berkendara selama masa libur panjang tersebut. Operasional ganjil genap akan kembali berlaku normal setelah periode libur dan cuti bersama tersebut berakhir.

Bisnis.com, MEDAN - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyebut judi online atau yang disingkat judol makin merambah segala usia dan strata, bahkan anak-anak.

"Data terbaru dari PPATK (pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan), saat ini hampir 200.000 anak-anak kita terlibat judi online," ujar Meutya dalam kegiatan sosialiasi bertema 'Gass Pol Tolak Judol' di Medan, Rabu (13/5/2026).

Meutya mengungkapkan hasil analisis PPATK menunjukkan bahwa pemain aktif judol di kalangan anak-anak ialah mereka yang berusia kurang dari 10 tahun dengan jumlah mencapai 80.000 orang.

Kemudahan akses terhadap teknologi digital yang tidak diimbangi dengan pengawasan ketat dari orang tua disebut memicu peningkatan jumlah anak yang terjerumus ke dalam judi online. Hal ini lantaran situs-situs judol biasanya tidak memberlakukan syarat umur untuk mengakses sehingga dapat dibuka oleh anak-anak dengan sangat mudah.

Meutya menegaskan judi online ialah bentuk lain dari scamming atau penipuan online.

"Tidak ada bedanya dengan ditipu. Menang sekali dan dapat hadiah, lalu disuruh transfer terus. Sama saja [dengan penipuan], hanya bentuknya yang berbeda," kata Meutya.

Meutya mengatakan pemerintah dalam hal ini Komdigi terus memerangi masalah judi online yang berpotensi besar merusak generasi emas bangsa.

Pemerintah pun telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) untuk menunda anak-anak berkecimpung dalam dunia media sosial yang berisiko tinggi.

Meutya menyebut aturan itu bertujuan untuk memotong target penipuan, termasuk judol, kepada anak-anak yang merupakan kelompok rentan.

Tak hanya itu, pemberantasan terhadap situs-situs judol juga terus dilakukan. Meutya menyampaikan hingga saat ini sudah 3,2 juta situs yang diblokir Komdigi.

Komdigi juga terus memperbaiki dan berbagai teknologi baru untuk semakin mempercepat pemberantasan.

"Saya juga meminta kepada para orang tua di rumah, kami tolong dibantu untuk mengawasi anak-anak dalam mengakses teknologi digital. Karena menutup situs judol saja tidak cukup, saking mudahnya mereka untuk membuka situs kembali," pintanya.

Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Komdigi memberantas judol.

Rico menyebut judol adalah masalah serius yang harus menjadi perhatian bersama untuk menyelamatkan generasi muda Indonesia, termasuk di Sumut.

"Tentu kami mendukung upaya Komdigi. Tapi yang perlu ditekankan, ini tentu membutuhkan peran dari seluruh elemen, mulai dari masyarakat hingga pemerintah," ujar Rico.

Rico mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Medan akan melibatkan seluruh jajaran hingga ke tingkat kecamatan dan kepala lingkungan untuk menggencarkan upaya pemberantasan judi online, termasuk meningkatkan edukasi ke masyarakat.

"Namun, yang paling penting adalah peran dari masyarakat itu sendiri. Laporkan apabila ada keluarga, kerabat, atau menemukan praktek judi online di wilayah masing-masing," tandasnya.

Badung (ANTARA) - Menteri Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya telah melantik penilai kekayaan intelektual (KI) yang akan menentukan harga atau nilai karya sehingga pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat mengakses bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“Kami telah melantik 64 orang penilai KI atau penilai IP (Intellectual Property), jadi kalau dulu IP itu tidak bisa dilakukan ke bank, hari ini sudah tahap pertama ini bisa IP sebagai jaminan pendukung,” kata Menteri Ekraf saat kegiatan Akad 1000 UMKM Ekonomi Kreatif di Bali.

Teuku Riefky di Kabupaten Badung, Rabu, menyampaikan kehadiran 64 penilai KI lewat kolaborasi Kementerian Ekraf dengan Kementerian Hukum tersebut merupakan sejarah di Indonesia.

Jika dilihat, lanjutnya, selama ini bank kesulitan menentukan harga sebuah karya dengan sertifikat HKI sementara kini secara profesional hadir penilai karya yang bisa membuat bank percaya jumlah pinjaman yang layak diberikan.

Menteri Ekraf meyakini itu sebab para penilai KI yang sudah dilantik merupakan tenaga terdidik.

“Siapa yang mendidik, ada pelatih dari WIPO (World Intellectual Property Organization) organisasi di bawah PBB,” ujar dia.

Menteri Teuku mengatakan saat ini tantangan utama para pelaku ekonomi kreatif bukan hanya kreativitas, namun juga akses permodalan dan perlindungan kekayaan intelektual.

Untuk itu penting bagi pelaku ekraf mendapat dukungan, seperti hari ini sebanyak 1000 UMKM ekonomi kreatif mendapat akses permodalan dari bank, sementara di sektor ekonomi kreatif ada banyak usaha maupun aktivitas ekraf yang juga perlu tersentuh bantuan.

Menurut Menteri Ekraf, selain untuk membantu pemilik HKI mengembangkan karyanya, memberi dukungan agar sertifikat HKI dapat dijadikan jaminan pendukung dalam program KUR juga untuk mendorong semakin banyak masyarakat mematenkan produk atau karyanya.

Ke depan, pemerintah melihat kekayaan intelektual ini akan menjadi bisnis besar terutama dilakoni mayoritas generasi Z dan milenial.

“Pada saat inilah pemerintah hadir sebetulnya dalam mendorong bisnis IP, bagaimana pahlawan lokal ke nasional dan nasional ke global,” ujar dia.

Pemerintah sendiri telah menetapkan target penyaluran KUR tahun ini sebesar Rp295 triliun, dimana ada alokasi Rp10 triliun yang dikhususkan untuk pembiayaan UMKM ekonomi kreatif berbasis HKI.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi pelaku industri perbankan.

Untuk itu, OJK memandang penting adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgement rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan.

Langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya industri perbankan yang berintegritas, profesional, dan bebas dari praktik fraud, sekaligus memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Hal ini disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae pada kegiatan Sarasehan Industri Perbankan dengan tema “Penerapan Konsep Business Judgement Rule Terhadap Kredit Macet Di Bank” di Jakarta, Selasa (12/05).

“Konsep Business Judgement Rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada Bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik, berdasarkan prinsip kehati-hatian, tanpa benturan kepentingan, dan dilakukan untuk kepentingan terbaik perusahaan,” ujar Dian dikutip Rabu (13/5/2026).

Dia menekankan pentingnya membangun iklim yang kondusif bagi industri perbankan melalui penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang selaras.

Upaya ini bertujuan menjaga profesionalisme dan integritas bankir sehingga bisnis bank dapat semakin mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Dian menyampaikan harapan terciptanya kesepahaman yang sama dan lebih kuat antara regulator, aparat penegak hukum, akademisi, dan pelaku industri perbankan mengenai penerapan konsep Business

Judgement Rule dalam sektor perbankan

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Jupriyadi, menyampaikan perlunya kesamaan penafsiran atas pandangan penerapan norma pidana dalam perkara di bidang perbankan guna menjaga kepastian hukum (legal certainty) dan keadilan subtantif (subtantive justice) bagi pelaku industri perbankan.

Lebih lanjut, Jupriyandi memaparkan bahwa Business Judgement Rule dapat diterapkan sepanjang persyaratan kumulatif yang diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah terpenuhi.

Persyaratan tersebut meliputi pelaksanaan keputusan dengan itikad baik, kepatuhan terhadap prosedur yang benar, ketiadaan benturan kepentingan, serta adanya upaya yang maksimal dalam mitigasi risiko kerugian.

Apabila seluruh parameter tersebut terpenuhi namun kerugian tetap terjadi, termasuk risiko kredit macet, maka hal tersebut merupakan kegagalan bisnis (business failure) dan bukan merupakan suatu tindak pidana, terutama apabila dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali bank.

Jupriyadi juga menegaskan bahwa diperlukan keseragaman penafsiran hukum dalam penerapan Business Judgement Rule guna mencapai keadilan substantif sekaligus mencegah munculnya chilling effect yang dapat menghambat bankir dalam mengambil keputusan bisnis.

Lebih lanjut, Jupriyadi menekankan pentingnya mengedepankan prinsip ultimum remedium, yang menyatakan bahwa jalur pidana hendaknya menjadi upaya terakhir dalam penyelesaian persoalan perbankan yang telah memenuhi unsur-unsur tata kelola perusahaan yang baik.

Sementara itu, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia Didik Farkhan Alisyahdi menjelaskan terkait mekanisme penanganan tindak pidana oleh Kejaksaan Agung RI serta proses penanganan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan khususnya terkait kasus pemberian kredit di sektor Perbankan.

Business Judgement Rule menurutnya, merupakan instrumen anti-kriminalisasi yang menyatakan bahwa pejabat bank dapat dibebaskan dari jerat pidana meskipun terjadi kredit macet yang menyebabkan kerugian finansial dan kegagalan bisnis bagi bank, sepanjang lima elemen telah terpenuhi.

Lima elemen itu yaitu keputusan diambil dengan itikad yang baik, didasari dengan informasi yang cukup dan benar, dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, bebas dari benturan kepentingan, dan dilakukan sesuai dalam batas kewenangan.

Lebih lanjut, Didik menambahkan bahwa terjadinya manipulasi dan kolusi akan membatalkan perlindungan Business Judgement Rule, seperti adanya pengabaian kehati-hatian, penyimpangan dari tujuan awal, dan penyampaian informasi palsu.

Sehingga kerugian yang terjadi tidak lagi diperhitungkan sebagai risiko bisnis melainkan menjadi sebuah akibat dari kejahatan.

Selain itu, Penyuluh Hukum Fakultas Hukum Universitas Trisakti Albert Aries menjelaskan bagaimana pembuktian mens rea pada tindak pidana di bidang perbankan khususnya dalam konteks korporasi ditinjau dari hukum yang berlaku.

Albert menyampaikan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

"Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan," kata dia.

Melalui forum sarasehan ini, OJK berharap industri perbankan semakin memahami bahwa konsep Business Judgement Rule dapat memberikan perlindungan dalam pengambilan keputusan bisnis, termasuk proses pemberian kredit dan pembiayaan, sepanjang pelaksanaannya dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(kunthi fahmar sandy)