Kita sudah bekerja sejak awal tahun mulai dari melakukan survei galangan kapal dan sebagainya. Jadwalnya Juni ini mulai penyiapan supply chain, material equipment, dan berproses..,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan penyelesaian 50 unit kapal perikanan modern pada 2026 sebagai tahap awal program modernisasi armada penangkapan ikan nasional.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis mengatakan, program tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama pemerintah Indonesia dan Inggris dalam pembangunan 1.582 unit kapal perikanan modern.

Ia menuturkan, KKP telah mulai melakukan berbagai persiapan sejak awal tahun, termasuk survei galangan kapal nasional yang akan terlibat dalam pembangunan armada tersebut.

“Kita sudah bekerja sejak awal tahun mulai dari melakukan survei galangan kapal dan sebagainya. Jadwalnya Juni ini mulai penyiapan supply chain,material equipment, dan berproses, dan untuk target 2026 ini sementara 50 kapal dulu yang akan kami selesaikan," ujarnya.

Latif mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan memprioritaskan pembangunan 50 kapal ukuran 30 gross ton (GT).

KKP mencatat kebutuhan awak kapal perikanan (AKP) untuk operasional 50 kapal tersebut mencapai sekitar 500 orang.

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) I Nyoman Radiarta menambahkan, kebutuhan awak kapal secara keseluruhan untuk program modernisasi mencapai 20.094 orang.

Namun, perekrutan dan penempatan tenaga kerja akan dilakukan bertahap mengikuti kesiapan armada yang dibangun.

“Kalau tahun ini jadinya 50 kapal, ya kami ambilnya 500 orang. Tapi kami sudah punya talent pool dari 20 ribu itu,” kata Nyoman.

Ia menjelaskan, para calon awak kapal wajib mengikuti pelatihan dan sertifikasi sebelum ditempatkan di kapal modern.

Program modernisasi kapal perikanan nasional mencakup pembangunan 1.582 kapal yang terdiri atas 1.000 kapal ukuran 30 GT, 557 kapal 200 GT, 20 kapal 500 GT, dan lima kapal pengangkut ukuran 500 GT.

Pemerintah menilai modernisasi armada diperlukan untuk meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional sekaligus memenuhi tuntutan internasional terkait penggunaan kapal dan alat tangkap yang lebih modern serta ramah lingkungan.

Program modernisasi kapal perikanan menjadi bagian dari kerja sama investasi sektor maritim antara Indonesia dan Inggris senilai 4 miliar poundsterling atau sekitar Rp91,6 triliun.

Melalui kerja sama tersebut, kedua negara menyepakati pembangunan 1.582 kapal perikanan yang seluruhnya diproduksi di dalam negeri guna memperkuat industri galangan kapal nasional sekaligus mempercepat transformasi sektor perikanan tangkap.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan pentingnya pengendalian penggunaan ruang digital bagi anak, khususnya di tengah tingginya durasi penggunaan ponsel.

Dalam kegiatan KUPAS (Kumpul TUNAS) di SMPN 1 Jakarta, Kamis (30/4), Meutya mengingatkan siswa agar lebih bijak mengatur waktu di depan layar. Ia menilai penggunaan gadget yang berlebihan berpotensi mengganggu fokus belajar hingga perkembangan karakter.

“Kalau 5 jam habis di layar, kapan waktunya belajar dan berprestasi?” ujar Meutya di hadapan para siswa SMPN 1 Jakarta.

Menurutnya, durasi penggunaan media sosial di kalangan anak saat ini bahkan bisa melampaui lima jam per hari. Kondisi ini dinilai perlu segera dikendalikan agar tidak berdampak negatif terhadap masa depan generasi muda.

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi ini mengatur pembatasan akses anak ke platform digital berisiko, termasuk penundaan pembuatan akun media sosial hingga usia 16 tahun.

“Adik-adik harus menurunkan screentime-nya. Ini untuk masa depan semua. Saatnya sibuk mencari prestasi, ikut organisasi, olahraga, dan bersosialisasi dengan teman maupun guru,” kata Meutya.

Dalam sesi dialog interaktif, sejumlah siswa turut berbagi pengalaman terkait risiko di ruang digital. Mulai dari kasus penipuan saat transaksi akun game hingga paparan konten tidak pantas yang dikirim oleh nomor tak dikenal melalui pesan instan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kecelakaan kereta api yang melibatkan Kereta Rel Listrik (KRL) dan Kereta Api Argo Bromo Anggrek di Bekasi pada Senin malam (27/4/2026) menimbulkan korban jiwa dan luka-luka.

BPJS Ketenagakerjaan memastikan seluruh peserta yang menjadi korban dalam insiden tersebut mendapatkan perlindungan penuh, termasuk layanan medis hingga sembuh sesuai indikasi.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Trisna Sonjaya, mengatakan pihaknya bergerak cepat melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan korban berjalan optimal.

“Segenap keluarga besar BPJS Ketenagakerjaan turut berduka cita atas insiden ini. Kami memastikan seluruh peserta yang menjadi korban mendapatkan penanganan terbaik,” ujar Trisna dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

Ia menyebutkan, hingga saat ini terdapat 30 korban yang merupakan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Dari jumlah tersebut, 26 orang masih menjalani perawatan, sementara empat orang lainnya meninggal dunia.

Selain penanganan medis, BPJS Ketenagakerjaan juga mempercepat proses pembayaran manfaat kepada ahli waris korban meninggal dunia.

“Proses pembayaran manfaat akan kami percepat agar hak ahli waris dapat segera diterima. Ini bagian dari komitmen kami memberikan layanan yang responsif dan tepat,” kata Trisna.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Dedi Hardianto, menambahkan kehadiran BPJS Ketenagakerjaan dalam situasi ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi pekerja.

Ia memastikan seluruh korban mendapatkan pelayanan medis secara optimal tanpa kendala.

Dedi bersama jajaran BPJS Ketenagakerjaan dan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, juga meninjau langsung penanganan korban di RSUD Bekasi dan RS Primaya Bekasi Timur pada Selasa (28/4/2026).

Tri Adhianto mengatakan pemerintah hadir secara menyeluruh dalam proses penanganan korban, mulai dari evakuasi hingga pemulihan.

“Pemerintah terus hadir, mulai dari evakuasi hingga proses pengobatan dan penyembuhan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya peran pemberi kerja untuk memastikan pekerjanya terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat BPJS Ketenagakerjaan, Kunto Wibowo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan tim khusus untuk mengawal proses pemulihan korban.

Seluruh biaya perawatan di rumah sakit, kata dia, akan ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai indikasi medis tanpa batasan biaya.

“Kami memastikan setiap peserta mendapatkan haknya secara penuh tanpa kendala administratif,” ujarnya.

Kunto menambahkan, perlindungan tersebut juga mencakup manfaat jaminan kematian serta beasiswa pendidikan bagi anak peserta yang memenuhi kriteria, guna menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga korban.

Bisnis.com, SEMARANG - Jawa Tengah bakal menggelar dua agenda ekonomi strategis, yaitu Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan UMKM Grande 2026 pada bulan Mei mendatang. Perhelatan tersebut menjadi strategi Jawa Tengah untuk memperkuat daya saing daerah sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan global yang dinamis.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa momentum penyelenggaraan tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui kolaborasi lintas sektor. Terlebih, pelaksanaan tahun ini bertepatan dengan agenda Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama (MPU) yang dihadiri oleh 10 kepala daerah dari berbagai provinsi.

"Sudah bagus. Itu kan bareng dengan acara Gubernur MPU, coba diatur sekalian agar bisa diajak ke acara CJIBF. Nah, kalau ada gala dinner juga ya bisa digabungkan,” ujar Ahmad Luthfi saat memberikan arahan koordinasi di Semarang pada Kamis (30/4/2026).

Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan promosi investasi Jawa Tengah kepada para pengambil kebijakan dari daerah lain. Dengan kehadiran para gubernur MPU, peluang kerja sama antardaerah dan pertukaran potensi investasi menjadi lebih terbuka lebar. Agenda ini sekaligus menjadi panggung untuk memperkenalkan produk-produk unggulan lokal kepada skala nasional yang lebih luas.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kurasi ketat terhadap profil investasi yang akan ditawarkan. Fokus utama adalah menarik minat puluhan investor yang telah menunjukkan ketertarikan awal.

“Untuk investornya sudah terdata sekitar 30, dan ini akan kami tindak lanjuti melalui one-on-one meeting. Kami sudah melakukan verifikasi dan sebagian sudah menunjukkan kepeminatan,” kata Sakina. Ia menambahkan bahwa target utama dari pertemuan ini adalah terciptanya komitmen investasi awal yang dituangkan secara formal dalam Letter of Interest (LoI).

Kepala KPwBI Provinsi Jawa Tengah, Mohammad Noor Nugroho, menekankan bahwa melalui tema “Central Java Thriving: Strengthening Investment and Empowering SMEs for Green and Sustainable Growth”, Jawa Tengah berkomitmen pada pembangunan berkelanjutan.

Salah satu inovasi yang diusung adalah konsep GRANDE (Green, Kerakyatan, Digital, Export) yang diterapkan pada 75 UMKM unggulan hasil kurasi. Pelaku usaha ini mencakup sektor fesyen, wastra, kerajinan, furnitur, hingga kopi yang siap menembus pasar internasional.

“CJIBF tahun 2026 ini akan heavy tentang investasi. Kita berupaya mengundang investor asing dan domestik untuk melakukan investasi di Provinsi Jawa Tengah. Investasi ini menjadi penting untuk penggerak pertumbuhan ekonomi, apalagi untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027,” pungkas Nugroho. Dengan target pertumbuhan investasi di atas 7% pada tahun 2026, sinergi ini diharapkan menjadi katalisator bagi perekonomian Jawa Tengah.

Sebagai informasi, berdasarkan data makroekonomi, perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2025 tercatat mampu tumbuh sebesar 5,37%. Investasi menjadi kontributor terbesar kedua bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setelah konsumsi rumah tangga, dengan realisasi mencapai Rp88 triliun atau tumbuh 6,76% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Kamis mengatakan, regulasi ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan praktik alih daya berjalan lebih adil dan memberikan perlindungan yang jelas bagi pekerja.

“Permenaker ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan adanya pembatasan pekerjaan alih daya,” kata Yassierli.

“Kebijakan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja/buruh, serta tetap menjaga keberlangsungan usaha,” imbuhnya.

Dalam aturan ini, pemerintah secara tegas membatasi jenis pekerjaan alih daya hanya pada bidang tertentu, yaitu layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan.

Selain itu, perusahaan pemberi kerja yang menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan alih daya wajib memiliki perjanjian tertulis. Perjanjian tersebut sekurang-kurangnya memuat jenis pekerjaan yang dialihdayakan, jangka waktu, lokasi kerja, jumlah pekerja, perlindungan kerja, serta hak dan kewajiban para pihak.

Di sisi lain, perusahaan alih daya juga wajib memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain terkait upah, upah lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, tunjangan hari raya keagamaan, hingga hak atas pemutusan hubungan kerja (PHK).

Yassierli mengatakan, Permenaker ini juga mengatur sanksi bagi perusahaan pemberi kerja maupun perusahaan alih daya yang tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

“Melalui Permenaker ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk terus mendorong implementasi hubungan industrial yang harmonis, transformatif, dan berkeadilan dengan semangat maju industrinya, sejahtera pekerjanya,” ujarnya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk mematuhi regulasi ini secara konsisten dan bertanggung jawab, sehingga seluruh pekerja/buruh dapat terlindungi dan mendapatkan kepastian hukum.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau Cinema XXI, membukukan pendapatan sebesar Rp1,1 triliun pada kuartal I 2026, meningkat 18,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp929,2 miliar.

Capaian ini ditopang oleh pertumbuhan solid di seluruh lini bisnis, dengan penjualan tiket bioskop berkontribusi sebesar 60,6%, lini bisnis makanan dan minuman (F&B) sebesar 32,6%, dan selebihnya berasal dari pendapatan lainnya (seperti iklan, platform digital, dll.).

Direktur Utama Cinema XXI, Suryo Suherman, mengatakan capaian Kuartal I 2026 ini merefleksikan resiliensi Perseroan di tengah dinamika bisnis. Ke depan, emiten dengan kode saham CNMA itu akan terus memperkuat fundamental bisnis seraya menghadirkan inovasi layanan yang relevan dan bermakna.

"Hal ini sejalan dengan komitmen kami untuk senantiasa memberikan pengalaman menonton terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Suryo dalam pernyataannya, Kamis (30/4/2026).

Pendapatan tiket bioskop pada kuartal I 2026 meningkat 14,3% menjadi Rp665,3 miliar dibandingkan Rp582,2 miliar pada kuartal I 2025. Pendapatan dari F&B turut mencatat peningkatan sebesar 15,9% menjadi Rp357,6 miliar, dengan spend per head (SPH) yang tetap terjaga solid.

Dari sisi profitabilitas, Perseroan membukukan EBITDA sebesar Rp226,9 miliar pada Kuartal I 2026, meningkat 81,2% dari Rp125,2 miliar pada Kuartal I 2025. Pertumbuhan ini mencerminkan efisiensi operasional yang terus meningkat seiring ekspansi bisnis.

Posisi keuangan Perseroan tetap solid dengan total aset sebesar Rp6,72 triliun per 31 Maret 2026. Perseroan mempertahankan posisi kas dan setara kas yang kuat sebesar Rp1,75 triliun, dengan total ekuitas sebesar Rp4,34 triliun.

Arus kas dari aktivitas operasi meningkat menjadi Rp106,6 miliar dibandingkan Rp28,1 miliar pada periode yang sama tahun lalu, mencerminkan kualitas pendapatan dan manajemen modal kerja yang semakin baik.

Sejalan dengan itu, pendapatan F&B juga menunjukkan pertumbuhan yang solid. Pertumbuhan ini didorong oleh komitmen Perseroan untuk menghadirkan standar F&B yang lebih tinggi. Ke depan, Perseroan akan terus berinvestasi dalam inovasi F&B, baik dari sisi kualitas produk, variasi menu, maupun pengalaman pelayanan.

Cinema XXI berkomitmen untuk menghadirkan pilihan kuliner yang lebih beragam, segar, dan relevan dengan selera masyarakat Indonesia mulai dari penyempurnaan menu unggulan, pengembangan varian baru yang eksklusif, hingga peningkatan standar penyajian dan kecepatan layanan di seluruh jaringan bioskop.

Roblox resmi mewajibkan pengguna untuk melakukan verifikasi usia di Indonesia. Perusahaan pun akan memindahkan 23 juta akun anak di Indonesia ke Roblox Kids dan Roblox Select.

Global Head of Public Policy Roblox Nicky Jackson Colaco menyampaikan perusahaan mengembangkan dua jenis akun untuk pengguna di Indonesia, yakni Roblox Kids dan Roblox Select. Khusus di Indonesia, Roblox Kids ditetapkan untuk pengguna berusia lima sampai 12 tahun dan Roblox Select untuk pengguna berusia 13 hingga 15 tahun.

"Kami akan memulai proses pemindahan 23 juta akun kurang dari 16 tahun di Indonesia ke antara Roblox Kids atau Roblox Select," kata Nicky saat konferensi pers di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital alias Komdigi, Jakarta, Kamis (30/4).

Dengan adanya jenis akun baru ini, Roblox akan menyelaraskan akses konten dan kontrol orang tua dengan usia pengguna. Judul-judul gim yang tersedia untuk pengguna di bawah 16 tahun juga dikurasi.

"Akun ini akan dikustomisasi secara khusus untuk Indonesia dan sepenuhnya berkomitmen PP Tunas, dengan katalog permainan yang sangat terbatas, berdasarkan budaya Indonesia dan norma Indonesia," Nicky menambahkan.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, Roblox awalnya berencana menyediakan fitur chat di akun Roblox Kids dan Roblox Select. Penyediaan kedua jenis akun ini pun bertujuan mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Namun, Kementerian Komdigi meminta fitur chat tetap dihapus. Oleh karena itu, fitur chat ditiadakan meski di Roblox Kids dan Roblox Select.

“Roblox Kids untuk umur lima hingga 12 tahun tidak akan memiliki fitur chat. Untuk Roblox Select, umur 13 hingga 15 tahun, tidak akan ada chat dengan orang asing,” kata Nicky.

Menteri Komdigi Meutya Hafid dalam acara yang sama mengapresiasi langkah Roblox mematuhi PP Tunas, setidaknya dalam tiga cara. Pertama, menghapus fitur chat untuk anak di bawah 16 tahun. "Termasuk ada kemungkinan pengguna di atas 16 tahun, jika tidak melakukan verifikasi wajah, maka otomatis akan dimatikan fitur chat-nya," kata dia.

Hal itu karena akun yang tidak melakukan verifikasi usia, otomatis dikategorikan sebagai pengguna anak.

Meutya mengatakan, hasil penilaian mandiri setiap platform akan ditinjau oleh Kementerian Komdigi mulai awal Juni. Begitu juga dengan fitur chat apakah termasuk berisiko rendah atau tinggi.

Akan tetapi, "ada banyak sekali orang tua, dan juga BNPT yang mengatakan bahwa yang membahayakan bagi anak-anak salah satunya adalah fitur komunikasi dengan orang tak dikenal. Ini terjadi, misalnya rekrutmen dari radikalisasi anak,” Meutya mengisyaratkan fitur chat masuk kategori berisiko tinggi.

Kedua, Roblox membedakan gim untuk pengguna di bawah 13 tahun, 13 – 16 tahun, dan di atas 16 tahun. “Jadi, game yang dilihat akan berbeda,” kata dia. Ketiga, Roblox berupaya mengurangi ketergantungan anak terhadap gim dengan cara menyediakan fitur pengaturan waktu bermain atau screen time yang dapat dikendalikan oleh orang tua.

“Kami mengapresiasi Roblox yang mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia ini,” ujar Meutya. “Gim lain juga harus patuh, untuk asas akuntabilitas, transparansi, dan keadilan bagi seluruh platform.”

Kereta rel listrik (KRL) rute Cikarang/Bekasi kembali beroperasi normal di seluruh lintasan sejak Rabu (29/4) pukul 14.00 WIB setelah insiden kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengatakan jadwal perjalanan di lintas Bekasi-Cikarang sudah berjalan sesuai dengan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) yang berlaku. Sebanyak 281 perjalanan Commuter Line Cikarang dioperasikan pada Kamis (30/4) ini.

Pelayanan naik dan turun pengguna Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur juga sudah kembali normal.

Menurut Karina, penanganan di area Stasiun Bekasi Timur telah memenuhi syarat Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

"Sebelumnya telah dilakukan uji coba dan evaluasi perjalanan di jalur Stasiun Bekasi Timur. Seluruh aspek keselamatan dinyatakan terpenuhi dan mendapat hasil clearance dari KNKT," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis ini.

Berdasarkan data KAI Commuter, pada saat momen dioperasikan kembali pada Rabu (29/4) mulai 14.00 WIB hingga jadwal terakhir, volume pengguna di Stasiun Bekasi Timur mencapai 5.266 orang yang naik dan sebanyak 2.820 orang yang turun di stasiun ini.

Pada pantauan Kamis ini, KAI Commuter mencatat hingga 15.00 WIB tercatat total sebanyak 5.705 orang yang naik dan turun di stasiun Bekasi Timur. Detailnya sebanyak 4.282 orang naik dan 1.423 orang turun di Stasiun Bekasi Timur.

"Angka ini menunjukkan tren normalisasi mobilitas masyarakat di wilayah Bekasi Timur dan sekitarnya yang sangat mengandalkan moda transportasi Commuter Line," ujar Karina.

KAI Commuter menyampaikan apresiasi atas kesabaran para pengguna selama masa evakuasi dan pemulihan dari insiden tersebut.

IDXChannel - PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA) memastikan tren permintaan pasar tetap solid di tengah kondisi geopolitik dan faktor eksternal yang cukup menantang.

Klaim tersebut dibuktikan dengan perolehan pendapatan sebesar USD41,2 juta di sepanjang tiga bulan pertama 2026, atau tumbuh 19 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah dipublikasikan, CDIA terpantau membukukan adjusted EBITDA sebesar USD14,1 juta, atau melesat 125,4 persen secara tahunan (year-on-year/YoY).

"Capaian tersebut terutama ditopang oleh kontribusi inisiatif strategis dan ekspansi aset yang dijalankan pada 2025, termasuk penambahan aset logistik maritim dan darat maupun kapasitas energi surya," ujar Direktur CDIA, Jonathan Kandinata, dalam keterangan resminya, Kamis (30/4/2026).

Menurut Jonathan, CDIA sejauh ini terus menunjukkan kinerja yang resilien dan eksekusi yang konsisten di berbagai siklus, didukung oleh platform infrastruktur terintegrasi serta disiplin dalam alokasi modal.

Kinerja tersebut didukung oleh utilisasi aset yang tinggi, basis pendapatan berulang (recurring income) yang stabil dan peningkatan kontribusi pihak ketiga, dengan tambahan upside dari kenaikan tarif spot kapal di tengah kondisi pasar logistik yang menguntungkan.

Dengan capaian kinerja positif pada area top line di triwulan I-2026, CDIA mampu menciptakan laba bersih setelah pajak USD9,5 juta.

Selain itu itu, CDIA juga berhasil mempertahankan posisi keuangan yang kuat, dengan tingkat likuiditas mencapai USD954,2 juta dan rasio utang terhadap kapitalisasi sebesar 39 persen.

"Capaian ini memberikan fleksibilitas untuk menangkap peluang pertumbuhan sekaligus menjaga ketahanan keuangan," ujar Jonathan.

Pada triwulan I-2026, CDIA memperkuat platform logistik maritim melalui penambahan Boreas, kapal tanker kimia berkapasitas 9.000 DWT yang dikembangkan bersama Fukuoka Shipbuilding Co Ltd, Jepang.

Kapal ini dirancang untuk melayani rute domestik dan internasional. Boreas yang dijadwalkan beroperasi tahun ini, dengan tidak hanya menambah kapasitas armada, namun juga memperkuat kehadiran CDIA di Asia dan Eropa, serta mendukung pengembangan platform logistik regional yang lebih terintegrasi.

Di seluruh segmen bisnis, CDIA secara konsisten dan berkelanjutan mengeksekusi pipeline pertumbuhan yang berfokus pada ekspansi strategis untuk memperkuat perolehan pendapatan berulang, meningkatkan integrasi aset dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang.

Pada segmen energi, kapasitas tenaga surya mencapai 11 MWp, dengan tambahan sekitar 5 MWp dalam pengembangan dan direncanakan beroperasi pada 2026, sedangkan pada segmen air, CDIA mengembangkan tambahan kapasitas 600 lps di WTP Krenceng serta fasilitas pengolahan air limbah 1.200 meter kubik per hari di Cilegon untuk memperkuat platform air terintegrasi.

Sementara itu, pada segmen pelabuhan dan penyimpanan, pengembangan infrastruktur dari dana IPO berupa tangki penyimpanan, pipa etilena dan fasilitas pendukung, juga berjalan sesuai rencana.

Pembangunan tangki bitumen 12.000 meter kubik RPU juga terus berjalan dan ditargetkan selesai tahun ini. Untuk segmen logistik, ekspansi armada berlanjut menuju 20 kapal di segmen gas, kimia dan dry bulk hingga akhir 2026, untuk mendukung permintaan captive dan pihak ketiga.

Lebih lanjut Jonathan menyampaikan bahwa CDIA memasuki sisa tahun 2026 dengan posisi keuangan yang kuat, pipeline proyek yang solid dan basis pelanggan yang terus berkembang.

Per 31 Maret 2025, total aset mencapai USD1,9 miliar atau bertumbuh 9 persen (year-to-date), dengan jumlah ekuitas sebesar USD1,14 miliar.

"Model infrastruktur terintegrasi CDI Group terus menghasilkan pendapatan yang terlihat dan berskala, didukung portofolio terdiversifikasi yang menggabungkan pendapatan berulang yang stabil dengan eksposur selektif terhadap peluang berbasis pasar spot, sehingga tetap resilien sekaligus mampu menangkap peluang pertumbuhan di berbagai kondisi pasar," ujar Jonathan.

(taufan sukma)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bengkulu pada Jumat (1/5). Kunjungan ini bertujuan meninjau pelaksanaan program ketahanan pangan sekaligus menyerap langsung aspirasi petani di daerah tersebut.

Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menyatakan pemerintah daerah berharap kunjungan tersebut memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional.

“Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak nyata dalam memperkuat sektor pangan serta mendorong percepatan implementasi program strategis nasional di daerah,” ujar Herwan di Bengkulu, Kamis.

Pemprov Bengkulu sebelumnya telah menggelar rapat koordinasi pada Rabu (29/4) guna mematangkan persiapan kunjungan. Rapat tersebut membahas secara rinci rangkaian agenda yang akan dilaksanakan selama kunjungan kerja berlangsung.

Herwan menegaskan, kunjungan Menko Pangan tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan petani di daerah.

“Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka sehingga persoalan riil di lapangan, mulai dari produksi hingga distribusi dapat disampaikan secara langsung,” katanya.

Salah satu agenda utama dalam kunjungan tersebut adalah peresmian Pasar Purwodadi di Kabupaten Bengkulu Utara. Peresmian akan dilakukan secara simbolis melalui penandatanganan prasasti di Kantor Gubernur Bengkulu.

Bisnis.com, MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatra Utara (Sumut) berencana akan memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day pada Jumat (1/4/2026) di GOR Astaka Jalan Williem Iskandar Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sumut Yuliani Siregar mengatakan peringatan tersebut akan mengusung konsep dialog untuk menampung aspirasi buruh secara damai.

"Kami ingin May Day ini tidak sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi ruang dialog yang benar-benar dimanfaatkan untuk menyampaikan dan mencari solusi atas persoalan ketenagakerjaan," ujar Yuliani, Kamis (30/4/2026).

Yuliani menilai pendekatan dialog tersebut penting untuk membangun komunikasi yang sehat dengan para buruh dan saling memahami antar pihak. Diperkirakan akan ada sekitar 2.000 massa dari 77 serikat pekerja akan hadir dalam peringatan May Day di Sumut besok Jumat.

Lebih jauh terkait kesejahteraan buruh, Yuliani menyampaikan Pemprov Sumut akan memberikan perlindungan bagi pekerja rentan berupa jaminan kesehatan BPJS Ketenagakerjaan di 33 kabupaten/ kota pada pelaksanaan May Day 1 Mei besok.

Sasaran program tersebut antara lain pekerja di sektor perkebunan mulai dari penggerek dan pendodos (pemanen), dengan anggaran yang bersumber dari dana hibah sawit. Pekerja rentan di Kepulauan Nias juga menjadi target sasaran program dengan anggaran dari APBD Sumut.

Yuliani menjelaskan penentuan jaminan perlindungan terhadap tenaga kerja tersebut berkoordinasi dengan Dinas Sosial Sumut. Ada sekitar 20.000 tenaga kerja rentan yang akan mendapat jaminan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Sumut yang masuk ke dalam desil 1 dan 2. "Ini adalah salaj satu program strategis Provinsi Sumut,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemprov Sumut saat ini tengah merehabilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar.

BLK tersebut diharapkan mampu memberikan pelatihan keterampilan secata gratis guna meningkatkan kompetensi masyarakat, memperluas akses ke pasar kerja, serta mendorong wirausaha.

Demi menyukseskan peringatan May Day 2026 besok Jumat, Yuliani menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Polda Sumut, Polrestabes Medan, Dinas Perhubungan Sumut dan Kota Medan, Dinas Pemuda dan Olahraga Sumut, hingga sejumlah rumah sakit disebutnya akan terlibat dalam peringatan tahunan ini.

"Kegiatan besok akan dirangkaikan dengan sejumlah agenda lain seperti pembuatan KTP dan SIM, pemeriksaan kesehatan, dan donor darah. Kami ingin kegiatan ini berjalan lancar, kondusif, dan yang paling penting menghasilkan kesepahaman bersama untuk perbaikan ketenagakerjaan di Sumut,” jelasnya. (240)

PT Allo Bank Indonesia Tbk ("Allo Bank" atau "Bank") hari ini mengumumkan laba bersih setelah pajak sebesar Rp. 104 miliar (tidak diaudit) untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2026 ("1Q26"), memenuhi tujuan Bank untuk menjalankan operasional bisnis secara menguntungkan dengan menyediakan solusi perbankan bagi nasabah ritel, UMKM dan korporat.

Kinerja operasional Bank terus membaik selama periode tersebut dengan pendapatan operasional naik 23% year-on-year ("yoy") menjadi Rp. 474 miliar, didorong oleh pertumbuhan pendapatan bunga bersih dan pendapatan berbasis biaya.

Pendapatan bunga bersih tumbuh 21% yoy menjadi Rp. 378 miliar, sementara pendapatan berbasis biaya tumbuh 28% yoy menjadi Rp96 miliar, didukung oleh penyaluran pinjaman di tengah kondisi makroekonomi yang menantang.

Margin Bunga Bersih (NIM) meningkat menjadi 10,4% dibandingkan dengan 9,8% pada periode yang sama tahun lalu, mencerminkan manajemen aset & liabilitas yang efektif terutama di segmen Retail Banking.

Kredit yang disalurkan Bank tercatat meningkat 32% yoy menjadi Rp9,140 triliun pada akhir kuartal pertama tahun 2026, didorong oleh pertumbuhan di segmen Retail Banking dan Wholesale Banking.

Bank terus menunjukkan disiplin dalam kualitas pinjamannya, sebagaimana tercermin dalam Gross dan Net Non Performing Loan (NPL) masing-masing sebesar 1,6% dan 0,7%.

Sementara itu, basis pendanaan semakin beragam dan terus tumbuh. Dana Pihak Ketiga mengalami peningkatan signifikan sebesar 37% yoy menjadi Rp6,762 triliun, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelanggan dalam memanfaatkan produk dan layanan Bank dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Bank mempertahankan rasio permodalan yang kuat terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dan mengakhiri periode dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 72,5%, jauh di atas ketentuan minimum regulator. Ekuitas Bank meningkat 2% yoy menjadi Rp 7,533 triliun, tumbuh positif secara organik dari laba ditahan dan pendapatan tahun berjalan.

Posisi ekuitas yang kuat ini sangat suportif untuk mendukung aspirasi pertumbuhan Bank di masa depan dan memposisikan Allo Bank sebagai salah satu bank umum berbasis digital dengan permodalan terbaik di Indonesia.

Ke depan, Bank telah menetapkan untuk mengembangkan bisnisnya secara kompetitif dan berkelanjutan melalui personalisasi produk dan layanan perbankan.

Ari Yanuanto Asah, Plt. Direktur Utama Allo Bank, menyatakan, "Selama tahun 2026, kami akan mendorong pertumbuhan bisnis dengan meningkatkan pengalaman pengguna melalui inovasi teknologi sehingga nasabah akan mampu melakukan personalisasi untuk mendapatkan nilai tambah sesuai dengan kebutuhan nasabah (customer first). Kami akan mengutamakan aktivitas bisnis berbasis digital (digital first) dan integrasi layanan finansial dengan ekosistem mitra (ecosystem first) dalam rangka menjalankan bisnis Bank. Di samping itu, kami juga akan terus memperluas kemitraan strategis dengan mitra ekosistem untuk meningkatkan jangkauan pasar".