Menteri ESDM Bahlil Lahadalia rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan pada Kamis (16/4).

Selesai rapat, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah memastikan harga BBM subsidi takkan naik hingga akhir 2026.

"Kami sudah bersepakat atas arahan presiden bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun Insya Allah," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (16/4).

Bahlil menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kuat menanggung hingga harga minyak mentah Indonesia (ICP) menyentuh US$100 per barel. Sementara, rerata harga ICP hingga saat ini masih di kisaran US$77 per barel.

"Harga rata-rata ICP Januari sampai dengan sekarang itu tidak lebih dari US$77 per barel," ujar dia.

Harga minyak mentah dunia sempat melonjak buntut konflik antara Iran dengan AS-Israel yang berujung pada penutupan Selat Hormuz.

Namun kini kedua pihak sepakat melakukan gencatan senjata. Setelahnya, harga minyak mentah dunia pun turun pada perdagangan awal Kamis (16/4) usai muncul laporan Teheran dapat mengizinkan kapal melintasi Selat Hormuz.

Selain itu, Bahlil juga memastikan Indonesia akan mendapat pasokan minyak mentah dari Rusia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kesepakatan itu dicapai setelah kunjungan Prabowo yang didampingi Bahlil ke Rusia pekan ini.

"Kita tahu bahwa konsumsi daripada BBM kita satu hari itu 1,6 juta barel per day dan lifting kita hanya kurang lebih sekitar 600 sampai 610 ribu barel per day. Kita masih impor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Di tengah kondisi global yang seperti ini, kita harus mampu mencari cadangan-cadangan minyak dari berbagai sumber, tidak hanya dari satu negara tapi di hampir semua negara," ujarnya.

Rusia, sambung Bahlil, juga akan membangun beberapa infrastruktur penting dalam rangka meningkatkan cadangan dan ketahanan energi Indonesia.

Selain itu, Indonesia dan Rusia juga tengah membahas kerja sama terkait pasokan LPG yang masih diimpor sekitar 7 juta ton per tahun. 

"Sekarang kita lakukan diversifikasi dan insyaallah kita juga akan mendapat support, tetapi yang ini masih butuh perjuangan masih butuh komunikasi dua atau tiga tahap, tapi kalau crude-nya saya pikir udah udah hampir final," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam rapat tersebut, Bahlil juga melaporkan ke Prabowo soal progres penataan lahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan hutan.

"Insyaallah hasilnya juga baik dan sudah saya mendapat arahan teknis untuk segera saya akan melakukan eksekusi lebih lanjut," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan ekosistem tekstil Indonesia sangat lengkap sehingga memiliki daya saing, baik di pasar domestik maupun internasional.

“Kalau kita lihat ekosistem tekstil, produk tekstil sangat bagus, ya. Dari bahan baku kita banyak. Saya kira ekosistem (tekstil) kita paling lengkap (dari) bahan baku, kemudian pabriknya, distribusinya, desainernya, UMKM-nya, kita ada semua dan itu bisa berjalan dengan baik,” kata Mendag di Jakarta, Kamis.

Budi di sela ajang Indo Intertex 2026 di Jakarta International Expo, menyebutkan ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia tahun 2025 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 3,55 persen secara tahunan dan menghasilkan nilai ekspor mencapai 12,08 miliar dolar AS dan surplus 3,45 miliar dolar AS.

“Jadi selain potensi dalam negeri, ekspor cukup bagus. Kualitasnya cukup bagus. Kalau kualitas bagus, punya daya saing, kita bisa mengendalikan impor,“ ujar Budi.

Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Busan itu menilai, dengan daya saing yang tinggi, maka produk tekstil Indonesia diharapkan mampu mengisi kebutuhan dalam negeri sekaligus bersanding dengan produk-produk tekstil di pasar dunia.

Hal ini, lanjut dia, turut didukung dengan berbagai perjanjian dagang antara Indonesia dengan negara-negara lain seperti Amerika Serikat hingga kawasan Uni Eropa.

“(Selain) Untuk mengisi pasar dalam negeri, biar tidak banyak produk impor yang masuk, dan juga untuk (produk Indonesia) masuk pasar ekspor. Karena apa? Karena kita mempunyai banyak perjanjian dagang, ya,” ujar Mendag.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) pada awal bulan ini mencatat neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat sepanjang Januari-Februari 2026 3,53 miliar dolar AS, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu senilai 2,63 miliar dolar AS.

Negeri Paman Sam juga merupakan penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia sebesar 43,53 miliar dolar AS, dengan produk ekspor utama elektronik, tekstil, dan alas kaki.

“Surplus terbesar Indonesia itu ke Amerika. Makanya kita kejar pasar Amerika, makanya kita membuat ART (Agreement On Reciprocal Trade) itu karena pangsa pasar kita, pasar ekspor kita itu 11 persen dari total ekspor kita ke dunia. Jadi harus dipertahankan,” kata Mendag.

Ia pun mengakui bahwa kondisi geopolitik saat ini memberikan tantangan dan dampak di berbagai sektor industri, termasuk tekstil.

“Secara global semua sama ya sekarang kena imbas perang di Timur Tengah. Tapi kalau saya lihat, saya tanya (pelaku usaha) langsung tadi, teman-teman justru sanggup berdaya saingnya. Sanggup berkompetisi dengan produk-produk asing, karena kita itu lebih lengkap dibanding negara lain ekosistemnya,” jelas Busan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) mendorong Aceh menjadi salah satu basis utama industri mebel dan kerajinan nasional di luar Pulau Jawa.

Langkah itu dinilai strategis untuk memperluas pusat pertumbuhan industri sekaligus mengurangi ketergantungan pada wilayah Jawa.

Ketua Umum HIMKI, Abdul Sobur, menyatakan Aceh memiliki potensi besar dari sisi ketersediaan bahan baku, kekayaan budaya, serta sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan industri berbasis nilai tambah.

“Aceh memiliki fondasi kuat untuk tumbuh sebagai pusat industri mebel dan kerajinan. Adapun yang dibutuhkan saat ini adalah konsolidasi pelaku industri, tata kelola yang baik, serta konektivitas ke pasar nasional dan global,” ujar Sobur lewat keterangan pers, Kamis (16/4/2026).

Dorongan tersebut menguat seiring terpilihnya Kliwon sebagai Ketua DPD HIMKI Aceh Raya dalam Musyawarah Daerah (Musda). Proses tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga HIMKI, Prasetyo.

Kliwon dinilai sebagai sosok senior dengan pengalaman panjang di industri furnitur dan kerajinan berbasis rotan di Aceh. Ia diharapkan mampu menjadi motor penggerak konsolidasi industri di tingkat daerah.

Menurutnya, pengembangan industri mebel dan kerajinan di Aceh dapat menjadi strategi penting dalam pemerataan ekonomi nasional. Selain itu, sektor ini juga berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Industri ini bukan hanya soal produk, tetapi juga ekosistem yang melibatkan banyak pihak dari hulu hingga hilir. Ini yang membuatnya strategis bagi daerah seperti Aceh,” lanjut Sobur.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pelaku industri dan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna menghadirkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri berbasis potensi lokal.

Beberapa langkah strategis yang didorong meliputi penguatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kualitas produk, serta fasilitasi akses pasar, termasuk ekspor.

Dalam konteks nasional, HIMKI tengah mendorong peningkatan daya saing industri mebel dan kerajinan Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam dan China yang saat ini mendominasi pasar global.

Dengan penguatan daerah potensial seperti Aceh, HIMKI optimistis Indonesia dapat memperluas basis produksi sekaligus meningkatkan kontribusi ekspor industri mebel dan kerajinan dalam beberapa tahun ke depan.

“Kita harus membangun lebih banyak pusat pertumbuhan baru di luar Jawa. Aceh adalah salah satu kandidat kuat untuk itu,” ungkapnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anak usaha grup PT Astra International Tbk (ASII), yaitu PT United Tractors Tbk (UNTR) menyatakan bersiap untuk mengoperasikan kembali Tambang Emas Martabe yang ditargetkan pada Mei 2026. Diproyeksikan, tambang itu dapat memproduksi emas hingga 60.000 ounce di sisa tahun ini.

"Pertengahan bulan Mei sudah bisa beroperasi, dan apabila itu kita sudah bisa beroperasi targetnya sekitar 60.000 ounce," ujar Presiden Direktur UNTR, Iwan Hadiantoro, dalam konferensi pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Menara Astra, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Sebelumnya, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tambang Emas Martabe sempat dihentikan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) akibat bencana banjir di wilayah Sumatera pada akhir 2025. Tambang Emas Martabe merupakan aset milik anak usaha UNTR, yakni PT Agincourt Resources (PTAR).

Iwan menjelaskan perseroan saat ini juga tengah mempersiapkan kembali aktivitas pertambangan beserta dengan para kontraktor di Tambang Emas Martabe. Selain itu, perseroan juga mulai memanggil kembali karyawan yang sebelumnya dirumahkan akibat penghentian sementara operasional tambang.

"Karyawan-karyawan yang sudah sempat dirumahkan, kita panggil kembali. Dan yang paling penting itu kita berusaha untuk meningkatkan kualitas dan aspek keselamatan serta lingkungan hidupnya. Tentunya, kita terus bekerja sama secara intensif dengan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)," ujar Iwan.

Sebagai informasi, penghentian operasional Tambang Emas Martabe milik PT Agincourt Resources (PTAR) diumumkan oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pada 6 Desember 2025.

Kebijakan tersebut diambil setelah dilakukan inspeksi udara dan darat di wilayah hulu daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga guna memverifikasi penyebab bencana, sekaligus mengevaluasi kontribusi aktivitas usaha terhadap peningkatan risiko banjir dan longsor.

Selain itu, langkah tersebut dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap standar perlindungan lingkungan.

"Mulai 6 Desember 2025, seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan. Kami telah memanggil ketiga perusahaan untuk pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025 di Jakarta," ujar Hanif.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah membuka rekrutmen pegawai untuk ditempatkan sebagai karyawan yang akan ditempatkan pada Kampung Nelayan Merah Putih.

Rekrutmen ini dibuka dengan skema pegawai BUMN berbasis perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dengan masa kerja awal selama dua tahun.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi penguatan ekosistem pangan nasional yang melibatkan entitas di bawah Agrinas Pangan Nusantara dan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan perincian sebanyak 5.476 orang akan direkrut sebagai pengelola Kampung Nelayan Merah Putih yang berada di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Cara Daftar Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Pendaftaran rekrutmen dibuka mulai Rabu (15/4) hingga (24/4) melalui portal resmi panitia seleksi nasional di phtc.panselnas.go.id.

Proses seleksi dilakukan secara terbuka dan dikoordinasikan oleh Badan Pengelola BUMN.

Syarat Daftar Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP)

Adapun persyaratan pelamar mencakup lulusan D3, D4, hingga S1 dari berbagai jurusan, dengan batas usia maksimal 35 tahun serta indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Syarat lain yang dibutuhkan yakni menyiapkan sejumlah dokumen penting seperti identitas diri, email, surat keterangan melamar kerja, surat keterangan sehat, hingga, transkip nilai dan ijazah asli.

4 Loker Dibuka untuk Kampung Nelayan Merah Putih

1. Manajer Operasional

Kampung Nelayan Merah Putih membuka kesempatan lowongan pekerjaan sebagai Manajer Operasional untuk D-4/S-1 Semua Jurusan.

Syarat lainnya yakni rekrutmen dibuka untuk usia 20-35 tahun. Formasi yang dibutuhkan untuk lowongan ini yakni 1.369. Pelamar

2.Kepala Produksi

Bagi pelamar usia 20-35 tahun dapat melamar untuk posisi Kepala Produksi di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Loker ini dibuka untuk D-III SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN dengan total formasi yang dibutuhkan 1.369.

3. Penjamin Mutu

KNMP juga membuka rekrutmen untuk Penjamin Mutu yang dibuka untuk D-III SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN.

4. Administrasi Keuangan

Pelamar dengan usia 20-35 tahun dapat mendaftar sebagai Administrasi Keuangan. Loker ini dibuka untuk lulusan D-III SEMUA JURUSAN / D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN.

Adapun formasi yang dibutuhkan untuk loker ini yakni 1.369, di mana pelamar yang diterima akan ditempatkan di sejumlah Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Bisnis.com, JAKARTA — Ombudsman RI menyatakan permintaan maaf usai Ketua Ombudsman periode 2021-2026, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Dalam siaran pers Ombudsman, pimpinan lembaga pengawas pelayanan publik ini menyesalkan peristiwa dugaan korupsi yang menyeret Hery Susanto.

"Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi," ujar Ombudsman dikutip dalam siaran pers, Kamis (16/4/2026).

Ombudsman menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas.

Oleh sebab itu, Ombudsman bakal menghormati dan bersikap kooperatif dalam proses hukum yang dilakukan oleh Kejagung.

"Pimpinan Ombudsman RI menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan perkara ini kepada penegak hukum yang berwenang serta akan kooperatif," imbuhnya.

Adapun, Ombudsman juga tidak menampik sorotan publik yang tertuju kepada lembaga dengan adanya penetapan tersangka terhadap pucuk pimpinannya.

Namun demikian, untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, maka Pimpinan Ombudsman RI memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.

"Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung," pungkasnya.

Sekadar informasi, Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel 2013-2025 pada Kamis (16/4/2026).

Dalam kasus itu, Hery diduga menerima tawaran dari pihak swasta untuk membantu membuat surat rekomendasi agar bisa mengoreksi persoalan PNBP dari Kemenhut untuk PT TSHI. Atas jasanya itu, Hery diduga menerima imbalan sebesar Rp1,5 miliar saat menjabat sebagai komisioner Ombudsman pada 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kinerja PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) atau Sugar Co menjadi sorotan setelah mencatat kerugian Rp 680 miliar pada 2025.

Tekanan terhadap subholding gula milik PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN Group dinilai tidak hanya berasal dari maraknya gula rafinasi di pasar konsumsi.

Masalah juga terkait manajemen dan struktur industri gula nasional.

Gula rafinasi yang seharusnya untuk industri diduga masuk ke pasar konsumsi. Kondisi ini menekan daya saing gula produksi dalam negeri.

Pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai kerugian tidak hanya dipicu faktor tersebut.

Ia menyoroti kinerja manajemen yang dinilai belum optimal. Sugar Co dibentuk pada 2022 melalui konsolidasi sejumlah pabrik gula milik PTPN Group.

Namun, kinerjanya dinilai belum menunjukkan perubahan signifikan.

Luas lahan perusahaan diperkirakan sekitar 51.000 hektare. Angka ini hanya mampu memenuhi sekitar 10 persen kebutuhan tebu. Sekitar 90 persen pasokan masih bergantung pada pihak eksternal, terutama petani.

“Jadi relatif meskipun sudah dikonsolidasi kinerjanya gak berubah. Sugar Co itu kalau digabung keseluruhannya lahan yang dimiliki, kalau saya gak salah ingat itu hanya 51.000. Nah itu kira-kira berapa persen dari kebutuhan tebu hanya 10 persen. Sisanya 90 persen,” ujar Khudori.

Ketergantungan ini membuat struktur bisnis belum mandiri dari sisi bahan baku.

Pada awal pembentukan, Sugar Co sempat menawarkan hingga 49 persen saham kepada investor. Namun, minat pasar dinilai belum terlihat signifikan.

Khudori juga menyoroti perubahan pola transaksi di tingkat petani sejak 2020.

Sistem beli putus semakin berkembang. Petani menjual tebu langsung ke pabrik dan menerima pembayaran di muka. Skema ini menuntut pabrik memiliki kemampuan finansial yang kuat.

Pabrik gula BUMN harus bersaing dengan swasta yang mampu menawarkan harga lebih tinggi.

“Sebenarnya petani itu apapun dia makhluk ekonomi yang rasional ya jadi kalau kebijakan pemerintah tidak memberikan kepastian tidak memberikan insentif ekonomi yang baik, pasti dia exit dari pemerintah,” pungkasnya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Soemitro Samadikoen memiliki pandangan berbeda.

Ia membantah kerugian disebabkan oleh gula rafinasi. Menurutnya, persoalan utama terletak pada manajemen.

“Bukan karena gula impor, tetapi manajemennya tidak kreatif dan tidak mampu bekerja optimal,” ungkap Soemitro.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Sugar Co. Soemitro juga menyinggung kegagalan swasembada gula selama bertahun-tahun.

Kondisi ini dinilai terkait kebijakan yang tidak rasional dan kurang memperhatikan kondisi petani.

Pandangan ini sejalan dengan Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID FOOD) Ghimoyo. Ia mengakui kualitas gula produksi BUMN belum optimal.

Kondisi ini dipengaruhi usia pabrik yang sudah tua dan membutuhkan revitalisasi.

Sebelumnya, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria menyebut Sugar Co mencatat kerugian Rp 680 miliar pada 2025.

Menurut dia, kerugian dipicu harga yang tidak kompetitif dan impor gula rafinasi yang tidak terkendali.

“Sugar Co membukukan rugi Rp 680 miliar akibat harga yang tidak cukup baik, serta impor gula yang tidak terkontrol,” ucap Dony dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Ia menilai kebocoran pasar harus segera diatasi. Tanpa perbaikan, industri gula nasional akan semakin tertekan.

“Kita harus melakukan transformasi di industri gula. Jika tidak ada perbaikan, perusahaan sebesar SGN saja bisa merugi, apalagi masyarakat,” katanya.

Pemerintah telah melakukan berbagai intervensi. Salah satunya melalui subsidi hingga Rp 1,5 triliun untuk menyerap gula dari petani.

Namun, langkah ini dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kinerja industri gula nasional.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian penggeledahan terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Tulungagung nonaktif, Gatut Sunu Wibowo (GSW) pada Kamis (16/4/2026). Lokasi yang disasar yaitu rumah dinas bupati dan rumah pribadi Gatut Sunu.

Selain itu, turut digeledah juga rumah Dwi Yoga Ambal (YOG) selaku ajudan Gatut Sunu yang juga ditetapkan sebagai tersangka.

"Dalam penggeledahan tersebut diantaranya ditemukan beberapa dokumen, salah satunya surat pernyataan pengunduran diri kepala OPD (organisasi perangkat daerah) lainnya yang dibuat tanpa tanggal," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dalam keterangannya.

Budi menjelaskan, surat yang dimaksud merupakan alat Gatut Sunu untuk melakukan pemerasan terhadap bawahannya.

"Surat pernyataan inilah yang diduga menjadi ‘alat tekan’ Bupati kepada para OPD agar patuh atas semua perintahnya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung. KPK mengumumkan status hukum Gatut usai operasi tangkap tangan (OTT).

Gatut ditetapkan tersangka bersama ajudannya, Dwi Yoga Ambal. Artinya hanya dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 13 orang yang sempat dibawa penyidik KPK ke Jakarta.

"Berdasarkan kecukupan alat bukti KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dan menetapkan dua orang tersangka, yakni GSW selaku Bupati Tulungagung dan YOG selaku adc atau ajudan Bupati," ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sabtu malam (11/4/2026).

Kedua tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 20huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Clara Shinta akhirnya memenuhi panggilan klarifikasi atas aduan mantan suaminya, Denny Goestaf ke Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Jakarta Timur, pada Kamis (16/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Clara mengaku telah meluruskan persoalan tersebut kepada pihak bewajib.

Ia mengaskan tak ada niat untuk memutus tali silaturahmi antara ayah dan anak. Namun, Clara ingin sang mantan berkomitmen memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang ayah.

"Kedatangan saya ke sini (Komnas Perlindungan Anak) itu berkonsultasi untuk mengatur jadwal pertemuan anak tapi dengan catatan tertentu. Saya meminta kepada mantan suami saya untuk bertanggung jawab atas nafkah yang pokok aja, seperti uang sekolahnya. Karena saya itu ingin anak saya ini tumbuh menjadi anak yang memiliki role model seorang bapak itu perannya apa," ujar Clara Shinta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menerima kunjungan Duta Besar Australia dan India.

Pertemuan membahas penjajakan impor pupuk urea dari Indonesia.

Pertemuan berlangsung di Kantor Kementerian Pertanian pada Rabu (15/4/2026) dan Kamis (16/4/2026).

Gejolak geopolitik di kawasan Asia Barat berdampak pada pasokan pupuk global.

Sebagian besar distribusi pupuk dunia melewati Selat Hormuz yang kini terganggu akibat konflik.

Sudaryono menyebut Indonesia berada dalam posisi strategis.

Produksi urea mengandalkan gas alam domestik sehingga tidak bergantung pada impor bahan baku.

“Dengan adanya disrupsi ini, banyak negara membutuhkan urea. Indonesia memiliki keunggulan karena mampu memproduksi urea dari gas alam domestik, sehingga kita tidak bergantung pada impor untuk komoditas tersebut,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi, Kamis (16/4/2026).

Kapasitas produksi urea PT Pupuk Indonesia (Persero) mencapai 9,4 juta ton per tahun.

Target produksi pada 2026 sebesar 7,8 juta ton. Sebanyak 6,3 juta ton dialokasikan untuk kebutuhan pupuk subsidi dalam negeri.

Selisih antara produksi dan kebutuhan dalam negeri menghasilkan surplus. Volume surplus diperkirakan sekitar 1,5 juta ton.

Surplus ini berpotensi diekspor ke sejumlah negara, termasuk Australia dan India.

Pemerintah menegaskan prioritas tetap pada kebutuhan dalam negeri. Ekspor dilakukan setelah kebutuhan nasional terpenuhi.

“Setelah kita hitung, ada ekses atau kelebihan sekitar 1,5 juta ton yang bisa kita ekspor ke luar negeri,” ujar Sudaryono.

India menjadi salah satu negara yang berminat. Perbedaan musim tanam menjadi faktor pendukung distribusi.

“Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia siap untuk kita bisa ekspor urea ke India, karena perbedaan musim tanam membuat pasokan tetap aman di dalam negeri,” tutur Sudaryono.

Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty menyatakan kesiapan untuk mengimpor urea dari Indonesia.

“Jika terdapat surplus, maka kami akan sangat senang untuk membelinya dari Indonesia melalui skema kerja sama antar pemerintah (G2G),” kata dia.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan ekspor dilakukan secara hati-hati. Perusahaan mempertimbangkan siklus tanam nasional.

Ekspor dilakukan di luar musim tanam agar pasokan dalam negeri tetap aman.

“Kita tidak mungkin ekspor saat musim tanam,” jelas Rahmad.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja pembiayaan investasi menjadi satu-satunya jenis bisnis yang melemah di tengah pertumbuhan industri multifinance. Ini alasannya.

Menilik data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Februari 2026, pembiayaan investasi menjadi satu-satunya jenis pembiayaan yang mencatatkan pelemahan. Hal ini berbeda dengan pembiayaan multiguna dan modal kerja yang justru kompak bertumbuh.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman menyampaikan pembiayaan investasi pada Februari 2026 memiliki porsi 32,79% terhadap total portofolio industri pembiayaan.

“Dengan kinerja terkontraksi 2,89% [year on year/YoY] menjadi Rp167,92 triliun,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Maret 2026, dikutip pada Kamis (16/4/2026).

Agusman turut menyebut pembiayaan industri multifinance pada periode itu didominasi oleh pembiayaan multiguna dengan porsi 50,22% dan tumbuh 1,28% (YoY) menjadi Rp257,17 triliun.

Sementara itu, lanjutnya, pembiayaan modal kerja berkontribusi sebesar 10,67% terhadap total portofolio industri dan tumbuh 8,31% (YoY) menjadi Rp54,63 triliun.

“Ke depan, pembiayaan multiguna diperkirakan tetap menjadi penopang utama pertumbuhan industri multifinance,” tutur Agusman.

Lebih lanjut, OJK melihat peluang bisnis baru di industri multifinance terus berkembang dan dapat didorong selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melalui diversifikasi pembiayaan.

Adapun untuk menjaga kualitas pembiayaan, khususnya di segmen UMKM, Agusman mendorong industri multifinance memperkuat prinsip kehati hatian antara lain melalui analisis kredit yang lebih komprehensif, pengelolaan portofolio yangprudent,sertasistemmonitoringyang kuat.

“Industri multifinance diperkirakan tetap tumbuh positif, yang didukung antara lain dinamika konsolidasi dan investasi di sektor ini,” tegasnya.

Penyebab Pembiayaan Investasi Turun

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (ADMF) atau Adira Finance berpandangan perlambatan pembiayaan investasi di industri tidak lepas dari prinsip kehati-hatian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi.

Chief Financial Officer (CFO) Adira Finance Sylvanus Gani mengatakan di tengah dinamika ekonomi global dan domestik, para pelaku usaha cenderung lebih selektif dalam melakukan belanja modal, sejalan dengan upaya efisiensi operasional serta tekanan terhadap biaya produksi.

“Dalam kondisi seperti ini, keputusan investasi umumnya menjadi lebih terbatas karena sangat bergantung pada prospek permintaan pasar dan kemampuan dunia usaha menjaga profitabilitas,” jelasnya kepadaBisnis.

Sebab demikian, Adira Finance melihat tantangan utama penyaluran pembiayaan investasi ke depannya masih berasal dari kondisi makroekonomi yang cenderung dinamis, baik dari sisi global maupun domestik.

Tidak hanya itu, Gani berujar daya beli masyarakat menjadi poin penting bagi para pelaku usaha. Jika daya beli melemah dan permintaan pasar melambat, pelaku usaha biasanya akan lebih berhati-hati dalam menambah kapasitas atau melakukan pembelian aset produktif baru.

“Untuk menghadapi kondisi tersebut, Perusahaan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, fokus pada kualitas pembiayaan, serta secara selektif melihat peluang pada segmen-segmen yang masih memiliki fundamental usaha yang baik dan kebutuhan pembiayaan yang sehat,” jelasnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan pembiayaan investasi Adira Finance mencapai sekitar Rp1,8 triliun pada kuartal I/2026. Nilai ini tumbuh positif secara tahunan, yaknidouble digit growth.

Adapun, imbuh Gani, dari sisi komposisi, pembiayaan investasi berkontribusi sekitar 15% terhadap total portofolio Perusahaan.

Sementara itu, PT CIMB Niaga Auto Finance (CNAF) mencatat pada kuartal I/2026 kenaikan piutang pembiayaan investasi senilai Rp821 miliar atau sebesar 3% (YoY). Piutang pembiayaan investasi ini berkontribusi 8% dari Rp10,87 triliun total piutang pembiayaan CNAF pada kuartal I/2026.

“Tren piutang pembiayaan investasi di CNAF dapat dikatakan cukup resilien mengingat kuartal I/2026 industri dihadapkan dengan tendensi geopolitik yang bergejolak dan bahkan masih berlanjut sampai sekarang,” kata Presiden Direktur CNAF Ristiawan Suherman kepadaBisnis.

Adapun, imbuhnya, pembiayaan investasi di CNAF mayoritas digunakan oleh nasabah untuk pembelian asset (kendaraan) yang dapat menunjang kegiatan produktif.

Dia menilai turunnya pembiayaan investasi secara industri salah satunya disebabkan oleh faktor eksternal seperti ketidakpastian kondisi ekonomi global yang memengaruhi sikap para pelaku bisnis dan investor untuk menunda atau menahan ekspansi bisnisnya.

Tantangan Salurkan Pembiayaan Investasi

Lebih lanjut, Ristiawan tidak menampik di tengah kondisi ekonomi saat ini ada tantangan yang harus dihadapi dalam menyalurkan pembiayaan investasi. Tantangan ini didorong oleh faktor turunnya daya beli masyarakat yang dapat berimbas kepada kemampuan daya bayar.

“Namun, CNAF telah menyusun langkah strategis untuk menghadapi kondisi tersebut seperti melakukan diversifikasi portofolio agar tidak terkonsentrasi pada satu pembiayaan tertentu,” tegasnya.

Selain itu, Ristiawan mengungkapkan bahwa CNAF berupaya untuk mengoptimalkan peluang penyaluran pembiayaan dengan berkolaborasi bersama induk usaha melalui berbagai program.

“Antara lain melakukancross sellingagar pertumbuhan bisnis CNAF tetap sehat dan berkelanjutan,” ucapnya.

Sementara itu, PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) mengungkapkan tantangan yang dihadapi adalah berupa kehati-hatian pelaku usaha dalam ekspansi, kondisi ekonomi yang dinamis, serta faktor suku bunga yang memengaruhi permintaan pembiayaan investasi.

“Untuk mengatasinya, perusahaan mengedepankan prinsip kehati-hatian, selektivitas dalam penyaluran, serta penguatan analisis kredit dan monitoring portofolio, guna menjaga kualitas pembiayaan tetap sehat,” kata Corporate Secretary Aditia Fakhri Ramadhani kepadaBisnis.

Lebih lanjut, Aditia menilai penurunan pembiayaan investasi oleh industri multifinance pada Februari 2026 itu dipengaruhi oleh sikap perusahaan yang lebih berhati-hati dalam penyaluran pembiayaan.

Menurutnya, hal itu seiring dengan upaya menjaga kualitas portofolio di tengah dinamika pasar. Pendekatan ini dilakukan dengan lebih selektif dalam melihat profil risiko dan kelayakan debitur, sehingga penyaluran pembiayaan investasi cenderung menyesuaikan.

“Meski demikian, segmen ini tetap memiliki prospek yang positif dan akan terus dioptimalkan secara bertahap,” sebutnya.

Lebih jauh, dia juga menyampaikan pembiayaan investasi BRI Finance menunjukkan penyesuaian secara terukur sejalan dengan dinamika pasar dan strategi pengelolaan portofolio yang lebih selektif.

“Pembiayaan investasi berkontribusi sebesar 34,32% terhadap total portofolio pembiayaan perusahaan,” tutur Aditia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai tren penurunan pembiayaan investasi bisa berlanjut karena terpengaruh oleh naiknya biaya produksi karena gejolak perang Iran, melemahnya daya beli dan sentimen melambatnya ekspansi industri manufaktur.

“Jadi tidak bisa dibilang sementara, ini sifatnya mulai persisten atau berlanjut,” ucapnya kepadaBisnis.

Oleh karena itu, ekonom tersebut berpandangan bahwa industri pembiayaan sedang menahan ekspansi, mitigasi risiko yang lebih besar karenaviewbeberapa bulan ke depan guncangan harga energi akan diteruskan ke pelaku usaha.

Adapun, Bhima turut melihat segmen pembiayaan investasi yang terdampak adalah sektor mesin industri. Apabila permintaan domestik dan ekspor melambat, efeknya ke investasi mesin dan teknologi ikut melemah.

“Sektor berikutnya adalah kendaraan niaga, terlebih faktor insentif yang timpang antara mobil niaga di kawasan industri dengan mobil niaga non kawasan industri. Misalnya di smelter nikel, banyak kendaraan komersial yang tercatat sebagai barang modal sehingga bebas pajak,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemanfaatan kecerdasan artifisial atau AI mulai mengubah cara kerja fungsi keuangan di perusahaan. Teknologi ini tidak lagi sekadar berperan sebagai alat otomasi, tetapi telah berdampak langsung pada peningkatan efisiensi serta kualitas pengambilan keputusan bisnis.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan bahwa adopsi AI di sektor keuangan menunjukkan hasil yang terukur. Hal tersebut disampaikannya dalam forum Deloitte Indonesia CFO Forum 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (15/04/2026).

Menurut Nezar, studi terhadap ratusan perusahaan menunjukkan adanya peningkatan produktivitas yang signifikan, khususnya dalam proses pengelolaan piutang dan transaksi.

“Teknologi dan digitalisasi kini menjadi prioritas utama para CFO dalam menghadapi tahun ini. Mereka memandang AI bukan sekadar alat otomasi, tetapi sebagai motor untuk merespon perubahan pasar dan dinamika pelanggan secara lebih cepat dan presisi,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, berdasarkan laporan Stanford AI Index 2025, adopsi AI di dunia bisnis global meningkat tajam. Sebanyak 78 persen organisasi telah memanfaatkan AI, naik dari sebelumnya 55 persen.

Dampak implementasi AI juga terlihat nyata. Dalam studi terhadap 500 perusahaan yang mengadopsi AI untuk proses piutang, tercatat peningkatan produktivitas hingga 82 persen dan efisiensi operasional mencapai 60 persen.

Meski demikian, Nezar menekankan bahwa tantangan utama transformasi digital di sektor keuangan tidak hanya terletak pada teknologi, melainkan juga pada kepemimpinan dan budaya organisasi.

“Hambatan terbesar bukan teknologi, tetapi leadership dan budaya organisasi. Banyak inisiatif AI berhenti di tahap uji coba tanpa memberikan dampak nyata,” tegasnya.

Dalam paparannya, ia menggarisbawahi tiga tantangan strategis. Pertama, jebakan proyek percontohan (pilot project) yang tidak berkembang menjadi implementasi skala penuh. Kedua, kualitas dan tata kelola data yang menjadi fondasi utama keberhasilan AI.

“AI akan gagal jika tidak didukung oleh data yang bersih, terintegrasi, dan aman. Ini harus menjadi landasan seluruh inisiatif AI,” ujarnya.

Ketiga, kesiapan sumber daya manusia melalui pendekatan human in the loop. Nezar menilai nilai optimal AI hanya dapat dicapai jika berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas manusia.

Mengutip World Economic Forum, ia menyebutkan bahwa produktivitas sejati dari AI tercipta ketika kemampuan manusia ikut berkembang.

“Yang paling penting adalah membangun manusia, bukan hanya sistem. Jangan sampai manusia justru tersisih dalam proses berbasis AI,” tegasnya.

Sebagai langkah strategis, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan peta jalan nasional pengembangan AI. Dokumen ini akan menjadi dasar kebijakan untuk memastikan pemanfaatan AI berjalan secara etis, aman, dan inklusif.

Nezar menyebut, peta jalan tersebut telah rampung dan akan segera disahkan melalui peraturan presiden dalam waktu dekat, bersamaan dengan dokumen etika AI.

“Mudah-mudahan dalam 1–2 bulan ke depan presiden bisa menandatangani Peta Jalan Pengembangan Artificial Intelligence Nasional,” pungkasnya.