(Penerbitan Panda Bond) Sesuai jadwal sih. Kemarin kita sudah ketemu, karena perizinannya memang harus masuk juga ke PBOC.

Jakarta (ANTARA) - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Dirjen SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin memastikan rencana penerbitan surat utang Panda Bond masih sesuai jadwal, yakni pada akhir Juni atau awal Juli 2026.

Herman menerangkan hingga saat ini, proses perizinan penerbitan Panda Bond terus berjalan. Dalam kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ke China pekan lalu, Purbaya bertemu Gubernur Bank Sentral China (PBOC) Pan Gongsheng untuk membahas percepatan proses perizinan.

“(Penerbitan Panda Bond) Sesuai jadwal sih. Kemarin kita sudah ketemu, karena perizinannya memang harus masuk juga ke PBOC,” kata Herman, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pihak Bank Sentral China menyambut positif rencana penerbitan Panda Bond dan siap membantu mempercepat proses yang diperlukan. Namun, sejumlah tahapan administrasi tetap harus dipenuhi sebelum penerbitan dilakukan.

Sebelumnya, Menkeu Purbaya menyebut pemerintah menargetkan penerbitan Panda Bond senilai 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

“Pertama sih targetnya mungkin 1 miliar dolar AS, tapi kita lihat marketnya seperti apa. Kalau marketnya bisa lebih besar, kita akan perbesar, tergantung kondisi market,” ujar Purbaya, di Beijing, Kamis (18/6).

Pernyataan tersebut disampaikan usai serangkaian pertemuan dengan Menteri Keuangan China Lan Fo’an, PBOC, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta sejumlah investor dalam kunjungan resmi ke China, pada 16-19 Juni 2026.

Pemerintah menyiapkan penerbitan Panda Bond sebagai bagian dari strategi diversifikasi sumber pembiayaan internasional sekaligus memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Panda Bond merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah, lembaga multilateral, atau perusahaan asing di pasar obligasi domestik China dalam denominasi yuan (renminbi), sehingga bisa dipasarkan langsung kepada investor di China daratan.

“Dalam pertemuan dengan PBOC, kami diminta mempercepat pengajuan dokumen perizinan. Memang dari pihak underwriter belum dimasukkan, sehingga PBOC meminta agar segera diajukan supaya bisa langsung diproses. Dukungan mereka terhadap rencana ini sangat baik,” kata Purbaya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI menyerap berbagai persoalan industri air minum dalam kemasan saat kunjungan Panitia Kerja (Panja) tentang Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) ke PT Akasha Wira International di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk menghimpun berbagai persoalan yang dihadapi industri AMDK sebagai bahan pembahasan Panja AMDK.

"Hari ini kita datang ke PT Akasha Wira International terkait dengan kita sedang mengerjakan Panja AMDK. Hari ini kita belanja masalah ya, apa-apa saja yang terkait dengan AMDK," kata Chusnunia.

Ia menjelaskan persoalan yang menjadi perhatian Panja AMDK mencakup aspek pemanfaatan sumber daya air, konservasi lingkungan, pengelolaan sampah plastik, perlindungan konsumen hingga potensi bahaya mikroplastik.

Menurut dia, perusahaan AMDK yang menggunakan sumber air dalam jumlah besar harus memiliki tanggung jawab yang sebanding dalam menjaga kelestarian lingkungan dan ketersediaan air.

"Kita berharap rasio air yang digunakan untuk diproduksi setara juga dengan upaya konservasinya agar tidak merugikan pihak-pihak lain," ujar Chusnunia

Ia mengatakan pengambilan air tanah secara berlebihan berpotensi merugikan masyarakat, termasuk petani yang bergantung pada sumber air. Selain itu, penggunaan air tanah yang tidak terkendali dapat memicu penurunan muka tanah.

Chusnunia mengapresiasi sejumlah langkah konservasi yang dilakukan perusahaan, seperti pembangunan sumur resapan dan tampungan air hujan. Namun, menurut dia, implementasi di lapangan tetap perlu diawasi.

Selain konservasi air, Panja AMDK juga menyoroti pengelolaan sampah plastik sebagai konsekuensi penggunaan kemasan plastik dalam industri air minum.

"Pengolahan sampah plastiknya juga kita tuntut untuk bisa menjadi solusi dari penggunaan kemasan plastik ini," katanya.

Komisi VII juga memberikan perhatian terhadap potensi pelepasan mikroplastik akibat distribusi produk yang tidak sesuai standar, seperti paparan sinar matahari saat penyimpanan dan pengangkutan.

Menurut Chusnunia, hingga kini belum terdapat ketentuan nasional maupun internasional mengenai ambang batas kandungan mikroplastik dalam makanan dan minuman.

"Kita dorong BPOM untuk melahirkan standar itu meskipun regulasi internasional belum ada," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Panja AMDK juga menerima masukan dari pelaku industri terkait regulasi, distribusi produk, dan perlindungan konsumen.

Ia menilai air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga negara perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap sektor penyediaan air, termasuk mendorong peningkatan layanan air minum oleh PDAM.

"Air itu kebutuhan mandatori semua manusia. Karena itu, negara harus hadir untuk menangani persoalan air dan atensinya harus lebih besar," kata Chusnunia.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

KALTIM - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meresmikan Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan pada Rabu, 24 Juni 2026. Kehadiran fasilitas Kesehatan tersebut membuat Kaltim kini memiliki pusat layanan jantung yang semakin modern sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Plt Direktur RSKD Balikpapan, drg. Ahmad Jais mengatakan pembangunan gedung tersebut dilatarbelakangi tingginya jumlah kasus penyakit kardiovaskular di Kaltim. Dalam tiga tahun terakhir, rumah sakit menangani 2.238 kasus penyakit jantung dengan tingkat keberhasilan tindakan mencapai 99%. Selain itu, RSKD juga telah melakukan 40 operasi bedah jantung terbuka atau Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%.

Menurut Ahmad Jais, Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, termasuk ruang Cath Lab B-Plan pertama di Kalimantan yang akan memperkuat layanan diagnostik dan tindakan intervensi jantung.

"Rumah sakit yang unggul tidak cukup memiliki gedung megah dan alat canggih. Tetapi juga harus didukung tata kelola yang baik, SDM yang kompeten, serta pelayanan yang ramah dan profesional. Itulah ikhtiar kami menjaga kesehatan jantung masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Gubernur Rudy Mas'ud mengapresiasi seluruh jajaran RSKD dan pihak-pihak yang telah menghadirkan fasilitas layanan jantung terpadu tersebut. Menurut Rudy, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan.

Lihat video: Sejarah Baru Kaltim! Akses Darat Kutai Barat–Mahakam Ulu Resmi Terhubung



"Kita tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga membangun kualitas SDM. Secanggih apa pun alat dan sebagus apa pun gedungnya, kalau pelayanannya tidak ramah, manfaatnya tidak akan maksimal. Senyum dan ketulusan tenaga kesehatan adalah obat yang paling mujarab," ucapnya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dalam membangun Kalimantan Timur sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, seperti catheterization laboratory (cath lab), ruang operasi berstandar Modular Operating Theater (MOT), hingga teknologi Smart RSKD yang memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time dari ambulans, IGD, ICCU, hingga ruang perawatan.

Dengan fasilitas tersebut, berbagai tindakan medis seperti pemasangan ring jantung, angiografi koroner, pemasangan temporary pacemaker, hingga operasi jantung terbuka kini dapat dilakukan di Balikpapan. Kehadiran Awang Faroek Tower diharapkan menjadi warisan nyata yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meneruskan semangat pengabdian almarhum dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur.

Kabupaten Bandung, Jawa Barat (ANTARA) - Komisi VII DPR RI meminta agar pemerintah dapat melakukan penyeragaman mekanisme perizinan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) guna memperkuat pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen.

Ketua Tim Panja Air Minum Dalam Kemasan Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis mengatakan perizinan industri AMDK saat ini masih melibatkan sejumlah instansi sehingga perlu dilakukan harmonisasi untuk memperjelas kewenangan pengawasan.

"Kita juga tahu bahwa perizinan AMDK itu tidak hanya satu. Ada yang izinnya dari PU (Kementerian Pekerjaan Umum), ada yang dari ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), dan ada juga dari pemerintah daerah," kata Evita

Menurut dia, keberadaan berbagai lembaga yang terlibat dalam penerbitan izin perlu dibahas lebih lanjut agar terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

"Nah, ini harus dibicarakan lagi dan diseragamkan terkait siapa yang mengeluarkan izin," ujarnya.

Evita menilai penyeragaman mekanisme perizinan akan mempermudah koordinasi antarinstansi sekaligus memperkuat pengawasan terhadap industri AMDK yang produknya dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.

Ia mengatakan instansi yang menerbitkan izin juga perlu memiliki tanggung jawab dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk dalam aspek keamanan dan kualitas produk.

"Sehingga pihak yang mengeluarkan izin juga wajib melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang mereka beri izin, agar konsumen bisa terlindungi sepenuhnya," ucap Evita.

Menurut Evita, kejelasan mekanisme perizinan menjadi penting agar tata kelola perizinan dapat berjalan secara terintegrasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Ia menyampaikan harmonisasi perizinan juga diperlukan untuk menciptakan kepastian bagi pelaku usaha sekaligus memastikan setiap instansi yang terlibat memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam pengawasan industri AMDK.

Pewarta: Ilham Nugraha
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

PT Allo Bank Indonesia Tbk menyatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) dan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak otomatis membuat perusahaan menaikkan bunga kredit kepada nasabah.

Komisaris Utama Independen Allo Bank Aviliani mengatakan penetapan bunga kredit tetap mempertimbangkan biaya dana (cost of fund) dan profil risiko nasabah, bukan semata-mata mengikuti pergerakan suku bunga acuan.

"Dengan BI Rate, tidak otomatis kita menaikkan (bunga kredit), tetapi tetap melihat cost yang kita keluarkan. Jadi kalau dilihat sebenarnya cost kita sangat efektif, cukup rendah," ujar Aviliani usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Allo Bank di Jakarta, Kamis (25/6).

Pernyataan itu disampaikan setelah Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) 17-18 Juni 2026. Kenaikan tersebut merupakan yang ketiga dalam kurun waktu sekitar satu bulan terakhir.

Di sisi lain, LPS pada Kamis (25/6) juga mengumumkan kenaikan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum menjadi 3,75 persen untuk periode 1 Juli hingga 30 September 2026.

Menanggapi kebijakan tersebut, Aviliani mengatakan setiap bank memiliki strategi berbeda dalam menentukan tingkat bunga simpanan. Penyesuaian bunga harus mempertimbangkan keseimbangan antara penyaluran kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga.

"Sebenarnya kalau kita melihat penyesuaian antara berapa kredit yang kita berikan dengan dana. Jadi memang beda-beda setiap bank. Yang penting tetap sesuai dengan batasan LPS," katanya.

Ia menambahkan bank digital memiliki karakteristik berbeda dibandingkan bank konvensional dalam mengelola dana masyarakat. Karena itu, ruang penyesuaian suku bunga simpanan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan likuiditas masing-masing bank.

"Kita melihat berapa kredit yang kita berikan tentunya disesuaikan dengan dana," ujar Aviliani.

Aviliani mengatakan fokus bisnis Allo Bank pada 2026 adalah memperluas kerja sama dengan mitra bisnis untuk mendorong pertumbuhan pembiayaan, terutama melalui produk paylater.

Menurutnya, strategi tersebut dipilih karena dinilai mampu menekan risiko kredit bermasalah dibandingkan penyaluran pinjaman langsung kepada individu.

"Kalau kita hanya melakukan pinjaman kepada perorangan tanpa ada mitra bisnis, itu akan sulit. Biasanya tingkat NPL-nya juga cukup besar," katanya.

Ia menilai kerja sama dengan mitra bisnis memungkinkan bank melihat pola transaksi dan perilaku belanja calon nasabah sebelum memberikan fasilitas pembiayaan.

"Kita tetap ekspansi, tetapi tetap berhati-hati dalam pemberian kredit. Dengan mitra bisnis, kita bisa melihat tren belanja nasabah sehingga profil risikonya lebih terukur," ujar Aviliani.

Allo Bank sebelumnya membukukan laba bersih Rp574,26 miliar sepanjang 2025 atau naik 23 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam RUPST 2026, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp286,97 miliar atau setara 50 persen dari laba bersih tahun buku 2025.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Jaksa penuntut umum (JPU) mengungkap sejumlah nama samaran eks Ketua Ombudsman Hery Susanto dalam perkara suap total Rp4,8 miliar

Jaksa menjelaskan, Hery berkomunikasi dengan pemberi suap menggunakan aplikasi WhatsApp. Dalam praktiknya itu, Hery memiliki nama samaran mulai dari John Lennon 07, Tolkeyem hingga Komandante.

"Hery Susanto berkomunikasi melalui pesan singkat WhatsApp dengan Agung Winarno terkait pengurusan rekomendasi terhadap beberapa perusahaan pertambangan telah menggunakan beberapa nama samaran yaitu Hery HMI, John Lennon 07, Tolkeyem, Komandante, Edy Adhimas Hery HMI Cirebon, Septian Hery HMI, Ponakan Supir 2021, Tolkeyem MM dengan nomor handphone antara lain sebagaimana termuat dalam surat dakwaan," kata jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).

Jaksa menjelaskan peran Hery Susanto dalam perkara ini dengan menyalahgunakan wewenangnya sebagai komisioner Ombudsman untuk menerbitkan laporan hasil pemeriksaan (LHP).

LHP itu digunakan untuk menganulir kewajiban PNBP PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri dari KLHK sebagai perbuatan maladministrasi.

Hery juga menyatakan permohonan peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai perbuatan maladministrasi.

Selain itu, Hery juga telah menyalahgunakan wewenangnya untuk menolak permohonan peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi atas nama PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Talenta Nala Raya sebagai bentuk maladministrasi.

Adapun, total akumulasi suap dan rumah yang diterima oleh Hery mencapai Rp4,8 miliar dengan rincian sebagai berikut:

1. Rp675 juta dari Direktur PT Toshida Indonesia, Laode Sinarwan Oda, melalui Lukman Malanuang dan diberikan lewat Edi Sugandi.

2. Rp200 juta dari Direktur PT Dinamika Sejahtera Mandiri, Tjia Peng Tjoan alias Peng, melalui Lukman Malanuang.

3. Satu unit rumah seharga Rp2,2 miliar di Pulo Gebang Permai Blok D5 Nomor 10, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno.

4. Rp1,2 miliar dari Agung Winarno (diberikan bertahap Rp1 miliar melalui Edi Sugandi dan Rp200 juta).

5. Rp525 juta dari Agung Winarno.

6. Rp50 juta dari Wakil PT Mitra Kumala Energi, Muhammad Rosal, melalui Agung Winarno.

NEW JERSEY - Jerman berpeluang mengukir sejarah saat menghadapi Ekuador pada laga terakhir Grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York New Jersey, Jumat (26/5/2026). Die Nationalelf telah memastikan diri lolos sebagai juara grup, tetapi kemenangan atas Ekuador akan menyamai rekor 12 kemenangan beruntun yang pernah mereka catatkan antara 1979 hingga 1980.

Tim asuhan Julian Nagelsmann datang dengan modal dua kemenangan beruntun, termasuk kemenangan dramatis 2-1 atas Pantai Gading. Penyerang Deniz Undav kembali menjadi pahlawan setelah mencetak dua gol dari bangku cadangan, termasuk gol penentu pada menit ke-94. Hebatnya, tiga gol dan dua assist yang ia bukukan di turnamen ini tercipta hanya dalam 56 menit bermain.

Jerman juga berpeluang menyapu bersih seluruh laga fase grup untuk keempat kalinya dalam sejarah Piala Dunia. Dengan produktivitas tinggi dan kepercayaan diri yang sedang memuncak, Die Nationalelf menjadi favorit kuat untuk meraih kemenangan.

Sebaliknya, Ekuador berada di ujung tanduk. Setelah kalah 0-1 dari Pantai Gading dan bermain imbang tanpa gol melawan Curacao, La Tricolor wajib menang untuk menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.

Masalah terbesar Ekuador adalah ketajaman lini depan. Mereka telah melepaskan 16 tembakan tepat sasaran dalam dua pertandingan, namun belum mampu mencetak satu gol pun. Catatan tersebut mendekati rekor buruk Prancis pada Piala Dunia 2002 yang mencatat 18 tembakan tepat sasaran tanpa gol.

Rekor pertemuan juga tidak berpihak kepada Ekuador. Jerman selalu menang dalam dua duel sebelumnya, termasuk kemenangan 3-0 pada Piala Dunia 2006. Selain itu, Die Nationalelf belum pernah kalah dalam pertandingan fase grup Piala Dunia melawan wakil Amerika Selatan.

Meski Ekuador masih memiliki harapan, statistik dan performa terkini membuat Jerman lebih diunggulkan. Superkomputer Opta memberi peluang kemenangan kepada Jerman sebesar 48,8 persen, sementara Ekuador hanya 28,2 persen, dengan kemungkinan hasil imbang sebesar 23 persen.

KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoptimalkan operasional pelabuhan dan armada kapal feri untuk memperkuat penanganan kepadatan kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Bali melalui Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur.

Antrean kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang terpantau mencapai sekitar lima kilometer, dan ASDP Cabang Ketapang telah mengambil langkah percepatan layanan dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna memperlancar arus penyeberangan serta memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar.

Dalam keterangannya di Banyuwangi, Kamis, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa akibat kepadatan yang terjadi selama beberapa hari terakhir.

"Kami memahami tingginya kebutuhan mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, sekaligus ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kepadatan di Pelabuhan Ketapang, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pengguna jasa atas kondisi yang terjadi," tuturnya.

Menurut Heru, ASDP bersama regulator dan seluruh pemangku kepentingan terus bekerja keras mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia guna mempercepat normalisasi layanan dan memastikan arus penyeberangan Ketapang-Gilimanuk berjalan optimal.

Sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan, lanjutnya, ASDP mengoptimalkan operasional seluruh fasilitas pelabuhan dan armada yang tersedia.

Ia memaparkan operasional di Dermaga Moveable Bridge (MB) berjalan normal dengan dukungan 30 armada kapal feri, sedangkan layanan di Dermaga Bulusan (Ketapang) tetap berjalan normal dengan dukungan tambahan KMP Portlink VII guna meningkatkan kapasitas layanan penyeberangan.

Selain itu, kata Heru, ASDP juga mengoperasikan satu unit kapal feri di Dermaga Landing Craft Machine (LCM) dengan skema riba-bongkar-berangkat untuk mempercepat pergerakan kendaraan angkutan barang.

"KMP Prathita dioperasikan pada dermaga ponton untuk membantu mengurai antrean kendaraan roda dua yang mengalami peningkatan selama masa libur sekolah," katanya.

Informasi yang dihimpun, kepadatan kendaraan di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk mulai terjadi sejak Minggu (21/6) yang dipengaruhi kombinasi sejumlah faktor, selain meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah, operasional penyeberangan juga menghadapi tantangan kondisi cuaca di perairan Selat Bali yang memerlukan peningkatan kewaspadaan.

Peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang, terutama pada malam hari, mengharuskan dilakukan penyesuaian proses bongkar muat kapal untuk memastikan aspek keselamatan pelayaran tetap terjaga.

Sementara volume kendaraan yang menyeberang mengalami peningkatan signifikan, data ASDP Cabang Ketapang menyebutkan pada Minggu (21/6) jumlah kendaraan yang dilayani mencapai 9.571 unit atau meningkat 23 persen dibandingkan realisasi hari sebelumnya sebanyak 7.769 unit.

Lonjakan tertinggi berasal dari kendaraan pribadi roda empat yang meningkat 30 persen, dari 1.681 unit menjadi 2.188 unit.

Kondisi ini juga dipengaruhi adanya gangguan operasional pada dua kapal Long Distance Ferry (LDF) milik PT ALP yang menyebabkan sebagian layanan kendaraan angkutan barang dialihkan ke kapal feri reguler.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk membangun pasar karbon yang kredibel, transparan, dan berintegritas tinggi sebagai instrumen penting dalam mobilisasi pembiayaan iklim global.

Komitmen tersebut disampaikan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni, saat memberikan closing remarks pada sesi tingkat tinggi “From Fragile to Financeable – De-risking Carbon Credit Markets” yang diselenggarakan dalam rangka London Climate Action Week 2026 di Kota London, Inggris.

Menhut menegaskan tantangan utama pembiayaan iklim saat ini bukanlah minimnya ambisi atau keterbatasan modal, melainkan belum terciptanya kondisi yang kondusif agar investasi dapat mengalir dengan aman dan dalam skala besar ke berbagai solusi iklim.

“Pasar karbon memiliki potensi besar untuk menyalurkan investasi bagi pengurangan emisi, perlindungan hutan, pemulihan ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Namun untuk mencapai potensi tersebut, pasar karbon harus dibangun di atas fondasi integritas, transparansi, kepastian regulasi, dan kepercayaan,” kata Menhut, Kamis (25/6/2026).

Menurut dia, Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam penguatan pasar karbon global mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan kawasan hutan tropis terbesar di dunia yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim.

Untuk itu, Pemerintah Indonesia terus memperkuat tata kelola karbon nasional melalui berbagai reformasi kebijakan dan penguatan instrumen kelembagaan. Salah yang telah ditetapkan adalah implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang menjadi dasar pengembangan pasar karbon nasional yang lebih terintegrasi dan kredibel.

Di sektor kehutanan, penguatan tersebut diperkuat melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2026 yang mengatur tata kelola karbon, transparansi, integritas lingkungan, serta kepastian investasi dalam kegiatan karbon kehutanan.

Sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pasar karbon nasional, Indonesia juga akan meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem ini akan menjadi fondasi utama tata kelola pasar karbon Indonesia melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan (traceability), dan kepastian bagi para pelaku usaha maupun investor.

Selain itu, pada 6 Juli 2026, Kemenhut juga akan menerbitkan persetujuan Menteri dan memfasilitasi penerbitan kredit karbon kehutanan dengan volume lebih dari 30 juta ton CO?e. Langkah ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah pengembangan pasar karbon kehutanan Indonesia dan menunjukkan kesiapan Indonesia untuk menghadirkan peluang investasi iklim yang nyata dan terukur.

“Ini merupakan bukti bahwa Indonesia tidak hanya membangun kerangka kebijakan, tetapi juga menghadirkan peluang pasar yang konkret dan dapat dipercaya oleh investor,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menhut juga menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk membangun pasar karbon global yang semakin kuat. Menurutnya, pusat-pusat keuangan dunia memiliki peran penting dalam membangun institusi pasar yang terpercaya, mengembangkan instrumen pengelolaan risiko, serta memobilisasi investasi yang dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Dia juga menegaskan bahwa masa depan pasar karbon tidak hanya ditentukan oleh jumlah kredit karbon yang diperdagangkan, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan yang dibangun, investasi yang berhasil dimobilisasi, serta manfaat iklim dan pembangunan yang dihasilkan.

Sesi yang diselenggarakan bersama The Coalition to Grow Carbon Markets tersebut mempertemukan para pemimpin pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, organisasi internasional, dan pengembang pasar karbon.

Sesi ini digelar untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mentransformasi pasar karbon dari pasar yang masih terfragmentasi dan berisiko tinggi menjadi pasar yang matang, terpercaya, dan menarik bagi investasi jangka panjang.

(Febrina Ratna Iskana)

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur terus mengupayakan pemulihan jaringan irigasi rusak akibat bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 yang menyebabkan 350 hektare areal persawahan ikut terdampak.

Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Alfarlaky di Aceh Timur, Kamis, mengatakan jaringan rusak tersebut merupakan Irigasi DI Jambo Aye ruas Arakundo-Grong-Grong di Kecamatan Pante Bidari, Kabupaten Aceh Timur.

"Selain merusak bagian jaringan irigasi, banjir juga menyebabkan sedimentasi. Kondisi tersebut menghambat aliran air menuju areal persawahan, sehingga berdampak langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat," katanya.

Dia menyebutkan seluas 350 hektare areal persawahan tersebar di 12 gampong atau desa di Kecamatan Pante Bidari. Areal persawahan tersebut tidak lagi menerima pasokan air dengan maksimal.

Pemkab Aceh Timur melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, menurut dia, telah menyampaikan permohonan resmi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I agar segera melakukan percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi yang rusak.

Iskandar Usman Alfarlaky menegaskan jaringan irigasi merupakan sarana vital bagi keberlangsungan sektor pertanian masyarakat. Jika tidak segera ditangani, kerusakan tersebut berpotensi mengganggu jadwal musim tanam dan menurunkan produktivitas pertanian warga.

"Jaringan irigasi ini sarana vital bagi masyarakat tani. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan akan mengganggu target musim tanam dan produktivitas pertanian masyarakat," katanya.

Bupati juga berharap pemerintah pusat melalui BWS Sumatera I dapat segera mengambil langkah konkret agar fungsi jaringan irigasi kembali normal. Dengan demikian, petani dapat kembali mengelola sawah sesuai jadwal tanam yang telah direncanakan.

"Sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat. Karena itu, jaringan irigasi berfungsi baik menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan produksi pertanian," kata Iskandar Usman Alfarlaky.

Menurut dia, percepatan penanganan irigasi tidak hanya berdampak pada kelancaran pengairan sawah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah.

"Jika suplai air kembali normal, petani dapat segera melaksanakan proses tanam sehingga target produksi pertanian dapat tercapai," katanya.

Permohonan percepatan perbaikan irigasi juga disampaikan kepada Gubernur Aceh, Ketua DPRK Aceh Timur, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, serta Kepala Dinas Pengairan Aceh.

Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas instansi agar penanganan kerusakan jaringan irigasi di Pante Bidari dapat segera direalisasikan.

"Dengan adanya percepatan perbaikan dan normalisasi jaringan irigasi, aktivitas pertanian masyarakat dapat kembali berjalan normal pascabencana, Produktivitas sawah meningkat, serta kesejahteraan petani tetap terjaga," kata Iskandar Usman Alfarlaky.

Pewarta: M.Haris Setiady Agus
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdullah, mengutuk keras tindakan Taufik Hidayat yang menyekap dan menganiaya YTR di Bandung, Jawa Barat. Ia meminta penegak hukum menjatuhkan sanksi maksimal berupa hukuman kebiri kepada pelaku.

"Kejahatan ini bukan sekadar penganiayaan biasa, ini adalah tindakan yang merampas kebebasan dan menghancurkan martabat korban secara berulang dalam kurun waktu yang panjang. Pelaku layak mendapat hukuman kebiri," ujar Abdullah di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Dia menilai, hukuman kebiri sangat layak dipertimbangkan. Apalagi, kata dia, rekam jejak pelaku memiliki pola kekerasan berulang.

Sebelum diringkus polisi atas sangkaan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan berat, mantan istri pelaku ternyata juga mengaku pernah menjadi korban kekerasan brutal yang bersangkutan.

"Fakta bahwa pelaku diduga pernah melakukan kekerasan terhadap mantan istrinya menunjukkan pola perilaku yang berbahaya. Hukuman kebiri tidak saja sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga upaya melindungi masyarakat, khususnya kaum perempuan, dari potensi ancaman pelaku di masa mendatang," katanya.

Kendati demikian, Abdullah mendesak pihak kepolisian untuk segera membuka posko pengaduan khusus di lapangan. Langkah ini dinilai penting untuk memfasilitasi jika ada korban lain yang selama ini bungkam karena trauma atau takut melapor.

"Langkah ini penting untuk menelusuri bagaimana pola kekerasan pelaku secara menyeluruh. Jika memang ada korban lain yang selama ini belum berani bersuara, negara harus hadir memberikan perlindungan penuh, baik secara hukum maupun pendampingan psikologis," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui penggabungan PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari sebagai bagian dari upaya konsolidasi industri perbankan yang berkelanjutan untuk memperkuat permodalan dan daya saing BPR.

Persetujuan tersebut ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-44/D.03/2026 tanggal 19 Juni 2026 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT BPR Ophir ke dalam PT BPR Swadaya Anak Nagari yang berkedudukan di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.

Kepala OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra menyerahkan langsung surat keputusan tersebut kepada pengurus kedua BPR di Kantor OJK Sumatera Barat, Kamis (25/6).

Roni mengatakan penggabungan usaha tersebut diharapkan dapat memperkuat struktur permodalan, meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko di industri BPR.

"Melalui penggabungan usaha, BPR dapat memperkuat permodalan dan meningkatkan daya saing, serta memperkuat penerapan tata kelola dan manajemen risiko. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung BPR dalam pengembangan bisnis dan peningkatan kualitas pelayanan kepada nasabah, tentunya dengan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian," ujar Roni dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Menurut OJK, aksi korporasi tersebut merupakan bagian dari komitmen BPR dalam memenuhi ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Langkah itu juga sejalan dengan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR-BPR Syariah 2027 yang menempatkan penguatan struktur dan daya saing melalui akselerasi konsolidasi sebagai salah satu pilar utama.

Dengan terealisasinya penggabungan tersebut, jumlah BPR dan BPR Syariah di wilayah kerja OJK Provinsi Sumatera Barat per Mei 2026 tercatat menjadi 59 BPR dan 14 BPR Syariah. Jumlah itu menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 63 BPR dan 14 BPR Syariah.

OJK menjelaskan penurunan jumlah BPR tersebut terutama disebabkan oleh aksi konsolidasi yang dilakukan sejumlah grup BPR di wilayah pengawasan OJK Sumatera Barat serta penghentian operasional beberapa BPR lainnya.

Regulator menilai konsolidasi diperlukan untuk memperkuat ketahanan industri BPR agar mampu meningkatkan kapasitas pembiayaan kepada sektor riil, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

OJK juga mengimbau nasabah dan masyarakat untuk tetap tenang serta tetap mempercayakan layanan kepada industri BPR yang terus diperkuat melalui kebijakan konsolidasi yang sehat dan terarah.

Ke depan, OJK menyatakan akan terus mendorong penguatan kelembagaan BPR dan BPR Syariah melalui konsolidasi dan transformasi industri guna menciptakan industri yang lebih efisien, kompetitif, dan berdaya tahan, sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah maupun nasional.