Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengutarakan sempat curiga stok batu bara untuk pembangkit listrik PLN habis pada pertengahan tahun, yakni di Juni ini.

Bahlil menerangkan kebutuhan batu bara pembangkit PLN mencapai sekitar 154 juta metrik ton per tahun. Sementara itu, volume batu bara yang sudah dikontrak PLN sebelumnya mencapai 134 juta metrik ton dan kini meningkat menjadi sekitar 141 juta metrik ton.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan. Sebab, secara hitungan kebutuhan pasokan seharusnya masih mencukupi hingga akhir tahun.

"Artinya ini dari 1 Januari sampai dengan bulan Juni. Dari (kebutuhan batu bara) 154 juta (ton) kurang 141 juta itu kan berarti tinggal 13 juta. Masa batu bara habis di bulan enam. Jujur-jujur aja nih berarti kan ada sesuatu," ujar Bahlil dalam acara Energy Forum CNBC Indonesia, Kamis (25/6).

Karena itu, ia menggandeng sejumlah pihak untuk membahas persoalan kelistrikan yang terjadi beberapa waktu terakhir mulai dari Kejaksaan Agung (Kejagung), Badan Intelijen Negara (BIN), DPR, hingga Kementerian Sekretariat Negara.

Salah satu hal yang dibahas adalah pasokan batu bara untuk kelistrikan. Menurut Bahlil, persoalan serupa juga sempat muncul pada 2022.

"Kemarin saya rapat sama Jaksa Agung, Kepala BIN, pimpinan DPR, saya, Mensesneg, Seskab. Kita membedah ini, apa ini masalah sebenarnya PLN? Karena, PLN ini tahun 2022 juga begini. Bahkan 2022 itu sempat kita melarang ekspor batu bara," ujarnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan, pemerintah menemukan persoalan bukan pada volume batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara kalori menengah di atas 5.000. Jenis ini dibutuhkan sebagai campuran bahan bakar pembangkit.

Bahlil menegaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO). Namun pelaksanaan teknis pengadaan berada di tangan perusahaan pemasok.

Karena itu, ia mengaku sampai mengutarakan langsung kepada Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo bahwa dirinya akan menjadi 'project manager' PLN apabila persoalan serupa terus berulang.

"Saya sudah ngomong sama Pak Dirut PLN, 'saya jadi project manager kau kalau begini'," imbuhnya.

Ia memastikan kondisi sistem kelistrikan saat ini sudah kembali normal setelah pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk mengamankan pasokan energi primer, termasuk menahan sebagian batu bara yang semula akan diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga berupaya memastikan persoalan pasokan energi primer yang berdampak pada kelistrikan tidak kembali terjadi di masa mendatang.

"Ke depan kita membentuk tim pengadaan Energi Primer, melibatkan BPKP, Inspektor Jenderal PLN Batu, pengadaannya harus transparan. Saya minta para penegak hukum awasi supaya jangan kelakuan begini setiap tahun muncul terus," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, BANDUNG- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung menyiagakan sedikitnya 30 unit pompa air sebagai langkah mitigasi strategis menghadapi musim kemarau yang mulai melanda sejumlah wilayah pertanian di Kota Kembang.

Langkah antisipasi tersebut mencakup pemetaan daerah rawan kekeringan, perbaikan infrastruktur irigasi sederhana, hingga penyediaan benih unggul tahan panas demi menjaga stabilitas produktivitas pangan daerah.

Kepala DKPP Kota Bandung Gin Gin Ginanjar mengungkapkan, otoritas terkait telah mengidentifikasi titik-titik krusial yang rentan mengalami krisis air, terutama di kawasan timur Bandung yang menjadi kantong pertanian kota.

"Kalau melihat sebaran pertanian sawah, banyak berada di wilayah timur seperti Gedebage, Cibiru, Ujungberung, Buahbatu, Mandalajati dan sekitarnya. Itu menjadi titik-titik yang rawan mengalami kekeringan," kata Gin Gin di Jalan Arjuna Kota Bandung, Kamis (25/6/2026).

Saat ini, penurunan debit air mulai dirasakan oleh para petani di kawasan Rancasari. Kondisi tersebut memaksa petani menggunakan bantuan mekanisasi untuk mengamankan pasokan air dari sumber air permukaan ke lahan garapan mereka.

"Petani di Rancasari sudah mulai merasakan air berkurang dan memerlukan bantuan pompa untuk menarik air dari sumber air permukaan," ujarnya.

Selain intervensi alat mesin pertanian (alsintan), DKPP juga mendorong edukasi teknik budidaya adaptif dan pemanfaatan sumur pantek atau sumur dangkal.

Gin Gin menambahkan, pihaknya juga mewaspadai potensi lonjakan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang kerap meningkat saat suhu udara tinggi dan kelembapan rendah.

"Kami juga mengantisipasi serangan hama dan penyakit yang biasanya muncul saat musim kemarau panjang. Karena ancaman bagi petani bukan hanya kekurangan air, tetapi juga meningkatnya gangguan organisme pengganggu tanaman," jelasnya.

Terkait dukungan teknis di lapangan, 30 unit pompa air telah didistribusikan melalui kelompok tani dan Brigade Alsintan.

Petani dapat mengakses fasilitas tersebut tanpa dipungut biaya sewa, dengan skema beban biaya operasional dan bahan bakar ditanggung mandiri oleh pengguna.

"Peralatan kami siapkan gratis. Petani hanya menanggung biaya operasional. Namun kami juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan tambahan bantuan pompa karena kebutuhan di lapangan cukup besar," tutur Gin Gin.

Ia mengakui tantangan sektor pertanian di Bandung cukup berat mengingat karakteristik lahan yang mayoritas merupakan sawah tadah hujan tanpa sokongan jaringan irigasi teknis primer sebagaimana wilayah sentra pangan lainnya.

"Kota Bandung memang tidak memiliki irigasi teknis seperti daerah pertanian besar lainnya. Karena itu persoalan air menjadi tantangan sehari-hari bagi petani. Saat kemarau datang, upaya yang harus dilakukan tentu lebih besar lagi," pungkasnya.

PEMANDANGAN jalan raya di kota-kota besar semakin diwarnai senyapnya laju kendaraan berpelat nomor dengan garis biru di bagian bawahnya.

Kendaraan listrik (EV) bukan lagi sekadar tren gaya hidup kaum urban perkotaan yang eksklusif, tapi realitas baru mobilitas harian masyarakat kita.

Berdasarkan riset lembaga pemikir energi independen Ember, dalam laporan bertajuk Electric Asia (Juni 2026), kawasan Asia saat ini sedang memimpin era kelistrikan global.

Asia mendominasi penuh rantai pasok teknologi bersih dunia dengan memproduksi 85 persen baterai global dan lebih dari 95 persen panel surya.

Laju elektrifikasi di Asia tumbuh lima kali lipat lebih cepat dibandingkan belahan dunia Barat, di mana adopsi kendaraan listrik murni meningkat masif hingga Indonesia bersanding bersama negara Asia Tenggara lainnya.

Laporan tersebut menyajikan kurva kepemilikan total biaya kendaraan yang memperlihatkan bahwa pengeluaran harian operasional kendaraan listrik murni di Indonesia kini sudah jauh lebih murah dan hemat jika dibandingkan dengan kendaraan konvensional berbasis bahan bakar minyak.

Keunggulan ekonomi kelistrikan inilah yang memicu lonjakan penjualan luar biasa di pasar domestik, termasuk di wilayah Provinsi Banten.

Namun, keberhasilan transisi energi ini menyisakan paradoks ruang fiskal yang membayangi para pengambil kebijakan di daerah. Lonjakan populasi kendaraan listrik berbanding terbalik dengan performa pundi penerimaan kas daerah.

Fenomena dilematis ini tercermin jelas dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Tahun 2025.

Dilema Fiskal di Balik Senyapnya Mesin EV

Dalam dokumen laporan akuntabilitas fiskal tersebut, target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tahun 2025 dipatok pada angka 66,33 persen.

Faktanya, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkumpul adalah sebesar Rp 6.336.444.959.235 dari total Pendapatan Daerah sebesar Rp 9.749.632.586.506, sehingga menghasilkan rasio Kemandirian Keuangan Daerah sebesar 64,99 persen.

Walau terlihat impresif, angka realisasi ini sejatinya hanya mencapai 97,98 persen dari target yang telah direncanakan.

Jika ditelisik lebih dalam, salah satu jangkar utama PAD, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), gagal memenuhi target murni dengan realisasi mentok di angka 96,75 persen.

Otoritas pengelola pendapatan daerah Banten secara eksplisit mengakui akar masalahnya, yakni ledakan adopsi kendaraan listrik di tengah masyarakat yang seketika menggerus volume penjualan kendaraan konvensional berbasis fosil.

Akibatnya, basis pemajakan tradisional mengalami penyusutan sistematis yang berdampak langsung pada hilangnya potensi penerimaan pajak daerah secara signifikan.

Inilah dilema pertumbuhan hijau versus kemandirian daerah. Di saat pemerintah daerah diwajibkan mendukung penuh kebijakan makro dekarbonisasi nasional, mereka secara simultan harus rela kehilangan instrumen insentif finansial internalnya sendiri.

Selama bertahun-tahun, PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah penyokong utama belanja pembangunan lokal di Banten, mulai dari perbaikan jembatan hingga fasilitas kesehatan.

Ketika tangki bensin beralih ke daya baterai, roda fiskal daerah justru berisiko mengalami kempes ban.

Dalam tatanan hukum formal, tata kelola perpajakan terus bergerak dinamis mengikuti perkembangan industri.

Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Alat Berat, pemerintah memantapkan langkah regulasi nasional dengan resmi mengintegrasikan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL Berbasis Baterai) ke dalam sistem perpajakan daerah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2, KBL Berbasis Baterai didefinisikan sebagai kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

Kebijakan ini menandai perubahan paradigma fundamental karena kendaraan listrik kini resmi diintegrasikan ke dalam tata kelola perpajakan daerah setelah sebelumnya hanya menjadi sasaran insentif.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, pengenaan PKB dan BBNKB KBL Berbasis Baterai diberikan insentif pembebasan atau pengurangan PKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ruang insentif ini diperluas melalui Pasal 19 ayat (2) dan (3) yang menegaskan bahwa insentif pembebasan atau pengurangan tersebut berlaku pula bagi kendaraan listrik dengan Tahun Pembuatan sebelum tahun 2026 serta Kendaraan Bermotor konversi bahan bakar fosil menjadi KBL Berbasis Baterai.

Langkah strategis ini tentu memicu perdebatan hangat, apakah pengenaan pajak ini justru akan mematikan minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.

Di sinilah letak pentingnya fleksibilitas kebijakan. Aturan ini sama sekali tidak berniat menghapus semangat hilirisasi hijau atau membunuh industri EV lokal.

Skema pemajakan kendaraan listrik dirancang dengan tingkat fleksibilitas yang tinggi, di mana diskresi tarifnya diberikan penuh kepada otonomi daerah melalui Peraturan Daerah (Perda).

Menakar Instrumen Insentif dan Opsen Daerah

Tantangan transisi fiskal daerah memasuki fase krusial sejak diundangkannya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026 pada 1 April 2026, yang memetakan kodifikasi resmi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) kendaraan listrik.

Kementerian Dalam Negeri kemudian merilis Surat Edaran (SE) Nomor 900.1.13.1/3764/SJ tentang Pemberian Insentif Fiskal berupa Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memberikan insentif pembebasan penuh alias tarif nol rupiah bagi kendaraan listrik.

Kebijakan pembebasan ini berada di bawah bayang-bayang mandat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang memperkenalkan skema Opsen PKB dan Opsen BBNKB untuk kabupaten/kota.

Tarik-menarik antara semangat insentif pusat dan kesiapan Opsen daerah menuntut Provinsi Banten cermat mengharmonisasikannya, karena pembebasan pajak ini mengunci penerimaan provinsi sekaligus mengancam likuiditas kas kabupaten/kota yang mengharapkan injeksi fiskal dari Opsen.

Untuk menjembatani stabilitas fiskal, pemetaan NJKB sebagai basis data masa depan tetap wajib dihitung secara presisi dengan merujuk pada Lampiran Permendagri Nomor 11 Tahun 2026.

Langkah ini krusial agar ketika masa berlaku insentif pembebasan dalam SE Mendagri tersebut dievaluasi atau berakhir, Bapenda Banten sudah mengantongi proyeksi potensi PAD yang akurat di wilayahnya.

Sebagai contoh konkret akurasi basis data, kodifikasi resmi yang digunakan mengacu pada rincian berikut:

• Mobil Penumpang (Sedan) Listrik: BYD Seal Premium (4x2) A/T tahun 2026 dengan NJKB Rp 450.000.000, Koefisien Bobot 1,025, dan Dasar Pengenaan (DP) PKB sebesar Rp 461.250.000.
• Mobil Penumpang (Minibus) Listrik: Aion V Luxury (4x2) A/T tahun 2026 dengan NJKB Rp 378.000.000, Koefisien Bobot 1,050, dan DP PKB sebesar Rp 396.900.000.
• Sepeda Motor Roda Dua Listrik: Alessa E-Venti (EVO) A/T tahun 2026 dengan NJKB Rp 12.000.000, Koefisien Bobot 1,0, dan DP PKB sebesar Rp 12.000.000.

Angka nominal yang presisi inilah yang menjadi modal penting bagi Bapenda Banten dalam memproyeksikan pergeseran struktur ekonomi dari fosil ke kelistrikan secara transparan dan akuntabel.

Menuju Pajak Proporsional yang Berkeadilan

Menghadapi tantangan fiskal transisi energi ini, Bapenda Banten tidak boleh terjebak dalam pola pikir pemungutan pajak konvensional yang kaku.

Diperlukan gagasan segar dan terobosan kebijakan yang kritis untuk menjembatani target kemandirian fiskal lokal dengan agenda dekarbonisasi nasional melalui tiga proposal kebijakan.

Pertama, penerapan pajak berjenjang berbasis kapasitas baterai (kWh) dan Nilai Jual. Berdasarkan prinsip keadilan horizontal, sangat tidak adil jika mobil listrik mewah milik kalangan elite dikenakan pajak nol rupiah secara permanen, sementara sepeda motor konvensional pekerja informal dipungut penuh.

Pemerintah Provinsi Banten dapat menggunakan otonomi tarif dalam Perda untuk menetapkan tarif PKB berjenjang pasca-masa transisi insentif.

Perlindungan tarif nol rupiah dipertahankan khusus bagi kendaraan listrik roda dua ekonomi dan transportasi massal. Sedangkan tarif proporsional mulai diterapkan bertahap pada mobil listrik mewah (luxury EV) yang memiliki NJKB tinggi di dalam Lampiran Peraturan Menteri.

Kedua, redistribusi anggaran melalui mekanisme green tax earmarking. Pendapatan yang dihimpun dari objek pajak kendaraan listrik baru beserta porsi Opsen-nya tidak boleh dilebur ke dalam pos belanja umum (general fund).

Seluruh hasil pajak tersebut harus dikunci (earmarked) khusus untuk memperkuat ekosistem kelistrikan di Banten.

Alokasi dana dapat langsung disalurkan untuk memperbanyak SPKLU di fasilitas publik, mendanai subsidi konversi motor listrik bagi masyarakat kurang mampu, hingga investasi pada manajemen pengelolaan limbah baterai beracun.

Ketiga, transformasi digital berbasis manajemen big data dan penyesuaian nilai modifikasi.

Bapenda Banten harus mengintegrasikan data kendaraan kelistrikan lintas instansi secara real-time ke dalam dashboard fiskal daerah untuk memproyeksikan PAD secara presisi.

Selain itu, optimalisasi PAD dapat dilakukan melalui penyesuaian Nilai Jual Modifikasi Kendaraan Bermotor (NJMKB).

Sesuai Pasal 16 dan Pasal 26 Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, setiap perubahan teknis kendaraan wajib ditambahkan dengan NJMKB.

Sebagai contoh, modifikasi kendaraan logistik konvensional menjadi KLBB berbentuk Box, Freezer, atau Ambulance memiliki nilai tambah modifikasi berkisar Rp 37.000.000 hingga Rp 47.000.000 yang wajib dipetakan secara digital guna mencegah kebocoran pajak daerah.

Transisi menuju era kendaraan listrik adalah keniscayaan sejarah global yang tidak mungkin kita bendung.

Namun, menjaga kemandirian keuangan daerah agar tidak lumpuh di tengah jalan juga merupakan kewajiban konstitusional yang mutlak dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri.

Kehadiran Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, yang disinergikan dengan semangat percepatan KLBB serta kejelasan koridor insentif fiskal dari SE Kemendagri, tidak boleh dipandang sebagai beban atau momok yang menakutkan bagi industri hijau.

Sebaliknya, regulasi ini adalah alat kendali fiskal yang sangat strategis.

Melalui formulasi kebijakan tarif yang adil, kritis, dan analitis, Provinsi Banten memiliki peluang emas untuk memelopori cetak biru tata kelola Green Tax di Indonesia sebagai wilayah yang tidak hanya sukses membersihkan langitnya dari polusi udara, tetapi juga berhasil mengamankan fondasi kas keuangannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menutup perdagangan sesi I pada Jumat (26/6) di zona merah. IHSG turun 163,92 poin atau 2,73 persen ke level 5.835.

Mengutip RTI Business, IHSG dibuka di level 6.010. Sepanjang sesi I, indeks sempat menyentuh level tertinggi 6.045 dan level terendah 5.830.

Sebanyak 91 saham menguat, 593 saham melemah, dan 123 saham stagnan. Kapitalisasi pasar tercatat sebesar Rp10.232,52 triliun.

Volume perdagangan mencapai 11,70 miliar saham dengan nilai transaksi Rp6,39 triliun dan frekuensi transaksi sebanyak 933.351 kali.

Investor asing membukukan jual bersih sebesar Rp299 miliar di seluruh pasar. Di pasar reguler, investor asing mencatat jual bersih Rp201,10 miliar, sementara di pasar negosiasi dan tunai juga mencatat jual bersih Rp97,90 miliar.

Berdasarkan volume perdagangan sebanyak 22,6 miliar saham, investor domestik mendominasi dengan porsi 73,06 persen atau sekitar 16,8 miliar saham. Sementara investor asing menyumbang 26,94 persen atau sekitar 5,8 miliar saham.

Dari sisi nilai transaksi sebesar Rp13,6 triliun, investor domestik berkontribusi 56,83 persen atau sekitar Rp7,9 triliun. Adapun investor asing mencatat porsi 43,17 persen atau sekitar Rp5,7 triliun.

Frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 1.703.523 kali transaksi. Investor domestik mendominasi dengan porsi 76,99 persen atau sekitar 1,3 juta kali transaksi, sedangkan investor asing menyumbang 23,01 persen atau sekitar 350.233 kali transaksi.

CIBINONG - Ponsel terbaik nyata teruji saat kondisi tersulit. Bukan saat cahaya sempurna. Bukan saat Anda punya waktu bersiap. Tapi saat konser. Lampu berubah warna tiap detik. Penyanyi melompat-lompat. Asap melekat. Tangan Anda gemetar. Dan autofokus perangkat bingung.

Minggu, 21 Juni, di Pesta Bebas Berselancar (PBB '26) Gelora Pakansari Cibinong, SindoNews coba tiga ponsel paling mahal saat ini sekaligus paling ditunggu: Samsung Galaxy S26 Ultra (Rp23.098.200), OPPO Find X9 Ultra (Rp28.000.000), dan vivo X300 Ultra (Rp25.999.000).

Objek: Feast. dan Hindia. Disclaimer: SindoNews bukan fotografer profesional. Hanya pengguna awam. Dan ini mewakili Anda. Seperti apa rasa menggunakannya?

1.⁠ ⁠Kenyamanan Saat Memegang

vivo X300 Ultra paling enak dipegang. Cara sistem kamera mengenali objek paling cepat. Zoom-nya responsif. Fitur "Stage Mode" untuk fokus penyanyi langsung jadi. Tidak perlu pikir dua kali.

OPPO Find X9 Ultra menyusul. Menunya intuitif. Tidak berbelit.

Samsung Galaxy S26 Ultra kalah. Interface terlalu banyak pilihan. Saat konser, Anda tidak butuh banyak pilihan. Anda butuh hasil cepat.

2.⁠ ⁠Jumlah Foto yang Bisa Dibagikan

Dari 10 jepretan, rata-rata ketiga ponsel hanya menghasilkan 2-3 foto fokus. Yang benar-benar OK cuma 1. Sisanya buram. Jelek. Itu realitas konser.

Tapi vivo X300 Ultra menang lagi. Jumlah foto layak-posting ke Instagram paling banyak. Sekitar 5 dari 10 shot.

OPPO Find X9 Ultra berapa kira-kira 4 dari 10.

Galaxy S26 Ultra hanya 3 dari 10.

3.⁠ ⁠Warna dan Tone

Hasil foto ketiga ponsel mirip dalam hal ketajaman. Semua bisa tangkap detail wajah penyanyi meski dari jarak jauh. Teknologi kamera memang sudah level itu.

Tapi tone warna berbeda.

vivo X300 Ultra paling natural. Warna kulit penyanyi terlihat asli. Lampu panggung terekam apa adanya tanpa overdosis warna. Fitur dokumenter asli kerjanya.

OPPO Find X9 Ultra: Sentuhan Hasselblad berasa berkelas. Foto terlihat premium. Ada "character" tersendiri. Sengaja dibuat berbeda dari ponsel lain. Kalau untuk Instagram, ini paling bagus. Untuk dokumentasi pribadi, kurang autentik.

Galaxy S26 Ultra: Sesuai ekspektasi. Intim. Nyaman dilihat. Tapi tidak ada yang benar-benar membedakan dari ponsel lain. Mungkin karena daily driver SindoNews S25 Ultra. Sudah terlalu terbiasa.

Detail Kamera: Masing-masing Unggulan

1.⁠ ⁠Samsung Galaxy S26 Ultra – F/1.4 Terbaik untuk Low-Light

Kamera utama 200 MP. Aperture f/1.4 (yang terbaru). Sensor 1/1,3 inci. Ini terbesar di ketiga ponsel.

Efeknya: cahaya masuk 47% lebih banyak dibanding generasi sebelumnya. Saat konser dengan lampu minim, Galaxy S26 seharusnya juara. Tapi tidak.

Mengapa? Karena prosesor Samsung masih kewalahan. Di kondisi cahaya berubah cepat, autofokus Samsung "overthinking". Terlalu lama mikir mau fokus ke mana.

Spesifikasi lengkap:

Utama: 200MP f/1.4, sensor 1/1,3", PDAF, OIS

Ultrawide: 50MP f/1.9, sensor 1/2,5", 120° FoV

Tele 3x: 10MP f/2.4, sensor 1/3,94", 67mm setara

Tele 5x: 50MP f/2.9, sensor 1/2,52", 111mm setara

Zoom digital sampai 100x. Tapi di konser, jarang berguna. Penyanyi bergerak cepat. Digital zoom malah buat blur.

Charging: 60W wired. Baterai 5.000 mAh. Cukup seharian.

Harga: Rp23.098.200 (256 GB). Rp26.098.200 (512 GB). Rp30.098.200 (1 TB).

Video: 8K 30 fps. Super Steady Mode. Horizon Lock. Hasil bagus tapi berat untuk editing di smartphone.

2.⁠ ⁠OPPO Find X9 Ultra – Hasselblad Terpercaya

Kamera utama: 200 MP Hasselblad. Sensor 1/1,12 inci. Aperture f/1.5.

Ini yang bikin beda. Hasselblad bukan sekadar merek. Ini filosofi. Foto dirancang untuk terlihat premium dari mulai ambil hingga simpan.

Teknologi kunci: 10x optical zoom (20x optical-quality zoom pertama di industri). Ini artinya Anda bisa foto penyanyi dari jarak 30 meter, terlihat seperti dari 3 meter. Teknologi periskop lima lipatan. Kompleks. Tapi berguna banget di konser.

Spesifikasi:

Utama: 200MP Hasselblad f/1.5, sensor 1/1,12", Sony IMX, OIS

Ultrawide: 50MP (14 mm setara)

Telephoto 3x: 200MP Hasselblad APO

Telephoto 10x: 50MP Hasselblad, 10x optical zoom

Layar AMOLED 6,74 inci, 144 Hz, 3.600 nits brightness di HDR. Detail di layar terlihat jernih bahkan di bawah sinar matahari konser.

Video: 8K 30 fps. Cinematic LUT support. Log format. Professional banget.

Charging: 100W wired. 50W wireless. Baterai 7.050 mAh (terbesar ketiga ponsel). Durability terbaik untuk merekam video panjang.

Harga Indonesia: Rp28.000.000 (12GB/256GB). Rp29.999.000 (12GB/512GB).

Benefit selama pre-order: aksesori gratis senilai Rp9 juta. Trade-in cashback Rp3 juta.

3.⁠ ⁠vivo X300 Ultra – Raja Video Sinematik

Inilah pembeda.

Ketiga lensa utama tidak main-main: 14 mm (ultrawide), 35 mm (normal), 85 mm (telephoto). Bukan zoom digital. Ini tiga lensa fisik beda dengan kualitas setara. Artinya dari ketiga perspektif, ketajaman sama. Detail sama.

Kamera utama 35 mm: 200 MP ZEISS Documentary. Sensor Sony LYTIA-901 (1/1,12 inci). Ini favorit fotografer dokumenter. Perspektif natural tapi dramatis. Cocok untuk penyanyi yang bergerak dinamis.

Telephoto 85 mm: 200 MP juga. ZEISS Gimbal-Grade APO. Stabilisasi CIPA 7.0 (standar profesional kamera). Saat Anda zoom sambil konser berjalan, hasil tetap smooth. Tidak goyang.

Video: Multi-Focal 4K 120 fps di semua lensa. Artinya Anda bisa pindah dari wide shot ke close-up sambil perekaman berlangsung tanpa drop kualitas. Hanya ponsel ini yang bisa.

10-bit Log Video. HDR Dolby Vision. Pro Video Mode dengan kontrol manual exposure, fokus, warna, real-time.

Layar LTPO 6,82 inci 2K, 144 Hz, 4.500 nits. Ini untuk color-correction langsung. Kreator bisa lihat hasil akurat sebelum share.

Baterai: 6.600 mAh. 100W FlashCharge. 40W wireless. Liquid Cooling Vapor Chamber untuk jaga suhu saat rekam lama.

Harga: Rp25.999.000 (16GB/512GB). Rp29.999.000 (16GB/1TB).

Aksesori tambahan: vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra (400 mm setara), Rp5.999.000. Biar zoom lebih jauh.

Software: OriginOS 6. 5 tahun update Android. 7 tahun update keamanan. Dukung lintas ekosistem Apple.

Mana yang Menang?

Tidak ada satu jawaban.vivo X300 Ultra paling menyenangkan dipakai. Hasil paling konsisten. Untuk pengguna awam seperti SindoNews, ini simpel.

OPPO Find X9 Ultra paling professional-looking. Foto terlihat mahal. Kalau untuk kerja (posting media, portfolio), ini pilihan. Teknologi zoom 10x juga nyata membantu di konser.

Galaxy S26 Ultra paling powerful (aperture terbesar, chipset terkuat). Tapi di skenario konser, fitur tidak terpakai maksimal. Cocok untuk fotografi siang hari. Landscape. Studio. Bukan konser.

Kesimpulannya? Jangan tanya mana yang terbaik. Tanya kebutuhan Anda. Suka video? vivo. Suka tone premium? OPPO. Suka power mentah? Samsung.

SindoNews sendiri? Dari kejadian minggu itu, lebih respect vivo untuk foto konser. Tidak karena ponsel ini paling canggih. Tapi karena paling paham apa yang dibutuhkan saat konser. Artinya desainer vivo pernah berada di posisi SindoNews. Coba. Gagal. Belajar. Ulangi.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menetapkan tarif Rp1 untuk layanan layanan MRT, LRT, dan Transjakarta. Tarif ini bagian dari rangkaian puncak HUT DKI Jakarta ke-499 yang akan diselenggarakan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2026).

Pemberlakuan tarif dilakukan pada tanggal 27 dan 28 Juni 2028. Program ini berlaku bagi seluruh pengguna tanpa dibatasi kepemilikan KTP DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga memberikan akses gratis ke Ancol Taman Impian, Monumen Nasional, Taman Margasatwa Ragunan, museum milik Pemprov DKI Jakarta, serta kolam renang dan fasilitas olahraga yang dikelola Dinas Pemuda dan Olahraga selama periode tersebut.

Ketua Panitia HUT ke-499 Kota Jakarta sekaligus Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, mengatakan usia Jakarta yang ingin menyentuh 5 abad adalah momentum penting bagi kita metropolitan ini.

“Usia ke-499 menjadi momentum Jakarta menuju lima abad perjalanan kota. Karena itu, HUT tahun ini kami isi dengan berbagai kado bagi masyarakat, mulai dari ruang publik yang lebih nyaman, kemudahan mobilitas, hingga hiburan dan kegiatan budaya. Seluruh rangkaian ini merupakan wujud nyata transformasi Jakarta menuju kota global yang tetap berakar pada budaya dan menghadirkan manfaat bagi masyarakat,” ujar Eli di Jakarta, dalam keterangan resmi, Kamis (25/6/2026).

Adapun, malam puncak “Menuju 5 Abad Jakarta” akan berlangsung pada Sabtu (27/6) pukul 15.30–22.00 WIB. Acara akan dimeriahkan oleh Padi Reborn, Mahalini, Adrian Khalif, Cici Paramida, Mollucan Soul, Sania, Skarbu, dan Pasming Based.

Selain itu, lighting show, video mapping, flying LED, instalasi seni ramah lingkungan, serta peluncuran logo menuju lima abad Jakarta juga dihadirkan saat puncak HUT DKI.

Di sisi lain, Jalan M.H. Thamrin dari kawasan Sarinah hingga Dukuh Atas akan ditutup sementara pada Sabtu (27/6/2026) pukul 14.00–23.00 WIB. Sementara itu, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan H.R. Rasuna Said pada Minggu (28/6) ditiadakan agar rangkaian kegiatan HUT Jakarta dapat dipusatkan di Sudirman–Thamrin.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar menyesuaikan perjalanan dan memanfaatkan transportasi umum.

“Mari datang dan rayakan HUT Jakarta bersama keluarga dan teman. Gunakan transportasi umum, serta bersama-sama menjaga kebersihan dan ketertiban agar perayaan ini berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua,” kata Eli.

Pada hari Minggu (28/6/2026) acara dilanjutkan pukul 06.00–10.00 WIB di kawasan Bundaran HI. Berbagai atraksi akan memeriahkan kegiatan tersebut, di antaranya PoundFit, pawai balon raksasa dari Sarinah menuju Bundaran HI, marching band, tari massal Nusantara yang melibatkan sekitar 500 penari, kolaborasi Gambang Kromong dan balet, teater urban, hingga aksi pilah sampah.

Prancis menghentikan operasional beberapa reaktor pada pembangkit listrik tenaga nuklir-nya (PLTN) imbas gelombang panas yang menyebabkan rekor suhu ekstrem. Penghentian ini merupakan langkah perlindungan lingkungan karena suhu air sungai yang digunakan untuk mendinginkan reaktor terus meningkat.

Sepekan ini, perusahaan listrik milik negara Prancis, EDF, telah mengumumkan penghentian tiga reaktor nuklir. Pada Senin (22/6), satu reaktor di PLTN Golfech, dekat Toulouse, dimatikan setelah suhu air Sungai Garonne melampaui batas aman operasional, yakni 28 derajat Celsius. Reaktor itu memiliki kapasitas pembangkit sekitar 1.300 megawatt.

PLTN menggunakan air sungai untuk mendinginkan reaktor sebelum mengalirkannya kembali ke sungai. Suhu air yang dilepas umumnya meningkat. Berdasarkan ketentuan hukum di Prancis, EDF wajib memantau suhu sungai agar air buangan dari proses pendinginan tidak merusak ekosistem perairan.

Saat gelombang panas terjadi dan suhu sungai meningkat, operator harus mengurangi atau menghentikan produksi listrik agar suhu air buangan tetap berada di bawah batas yang ditetapkan pemerintah.

Pada Kamis (25/6), EDF menghentikan operasi dua reaktor lainnya. Kedua reaktor tersebut berada di PLTN Nogent-sur-Seine di Sungai Seine, sebelah utara Paris, serta PLTN Bugey di Sungai Rhone, dekat Lyon, Prancis tenggara.

Mengutip pemberitaan Euronews, operator jaringan listrik Prancis, RTE, menyatakan bahwa pasokan listrik nasional masih mencukupi meski beberapa pembangkit tidak beroperasi.

Gelombang panas di Prancis telah menelan puluhan korban jiwa. Hingga Senin (22/6), sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal akibat cuaca panas. Selain itu, sedikitnya 40 orang tenggelam sejak 18 Juni. Perdana Menteri Sebastien Lecornu mengatakan sebagian besar korban merupakan anak muda.

Dampak gelombang panas juga dirasakan negara-negara lain di Eropa, termasuk Jerman, Spanyol, Portugal, Inggris dan Swiss. Kondisi tersebut mulai mengganggu aktivitas masyarakat. Ratusan sekolah ditutup atau memulangkan siswa lebih awal, sedangkan layanan kereta di sejumlah kota, termasuk Paris dan Brussel, dikurangi untuk mengurangi risiko gangguan operasional akibat suhu ekstrem.

Mengutip GB News, gelombang panas dipicu oleh massa udara panas dari Gurun Sahara yang terdorong ke Eropa oleh sistem tekanan udara tinggi yang dikenal sebagai African anticyclone. Sistem ini membentuk kubah panas (heat dome), yakni kondisi ketika udara panas terperangkap di dekat permukaan selama beberapa hari, sehingga suhu di sejumlah wilayah melonjak hingga mencapai 46 derajat Celsius.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa (MMS), Whu Zeng Xie, sebagai tersangka dalam kasus dugaan manipulasi nilai ekspor minyak turunan sawit.

Kasubdit I Dittipidter Bareskrim Polri Kombes Setyo K. Heriyatno mengatakan penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan Whu Zeng Xie sebagai tersangka.

Setyo menambahkan, tersangka langsung ditahan untuk kepentingan penyidikan sekaligus mempercepat pengungkapan perkara dugaan manipulasi ekspor tersebut.

“Tersangka Direktur Utama PT Mitra Mentari Sentosa, saudara Mr. Whu Zeng Xie, telah dilakukan penahanan untuk kepentingan penyidikan,” kata Setyo dalam keterangan tertulis, Kamis (25/6/2026).

Setyo menjelaskan penyidik menemukan indikasi praktik under invoicing, yakni pencantuman nilai ekspor yang lebih rendah daripada nilai sebenarnya dalam dokumen ekspor.

Padahal, ekspor minyak turunan sawit seharusnya tunduk pada ketentuan pembatasan ekspor, wajib memiliki Persetujuan Ekspor (PE), serta dikenakan bea keluar.

“Dugaan praktik under invoicing ini berpotensi menimbulkan kerugian negara karena adanya ketidaksesuaian data ekspor yang dilaporkan,” imbuhnya.

Dalam proses penyidikan, penyidik masih mendalami 95 transaksi ekspor ke China yang dilakukan sepanjang 2024 hingga 2026.

Setyo menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain sekaligus menghitung potensi kerugian negara akibat dugaan pelanggaran tersebut.

“Penyidikan masih terus berjalan. Kami akan mendalami seluruh rangkaian transaksi dan dokumen yang terkait agar perkara ini dapat diungkap secara menyeluruh,” pungkas Setyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Meninggalnya tiga peserta pelatihan calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) saat mengikuti pembekalan oleh TNI memicu sorotan terhadap mekanisme penyelenggaraan program. Kementerian Pertahanan pun didesak melakukan evaluasi secara menyeluruh.

Karo Infohan Kemhan Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan para peserta telah lulus tes kesehatan sebelum melaksanakan pelatihan.

"Perlu disampaikan bahwa sebelum mengikuti program, peserta telah melalui tahapan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemeriksaan kesehatan, dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Rico menyampaikan Kemhan dan panitia seleksi sedang melakukan evaluasi agar hal serupa tidak terjadi lagi dan proses seleksi berjalan dengan baik tanpa menimbulkan korban jiwa.

Evaluasi, kata dia, mencakup seluruh aspek, termasuk mekanisme seleksi kesehatan, pengawasan medis, penanganan peserta dengan kondisi kesehatan khusus, serta sistem komunikasi dan pelaporan.

Adapun tiga peserta yang meninggal dunia berasal dari lokasi pendidikan yang berbeda. Anisa Muyassaroh yang mengikuti pendidikan di Satdik Dodikjur Rindam VI/Mulawarman, Balikpapan, mengalami gangguan kesehatan pada 18 Juni 2026. Dia sempat ditangani tim medis sebelum dinyatakan meninggal dunia akibat heat stroke.

Muhammad Taufiq yang mengikuti pendidikan di Satdik Puslatpur Kodiklatad, Baturaja, mengalami penurunan kondisi kesehatan pada 17 Juni 2026. Dia sempat mendapatkan penanganan medis sebelum dirujuk ke rumah sakit dan meninggal dunia akibat cardiac arrest (henti jantung).

Sementara itu, Novia Rahmadhani Sihotang dari Program SPPI KNMP Tahun 2026 mengikuti pendidikan di Satdik Pusbahasa Kodiklatau, Jakarta. Dia mengalami gangguan kesehatan pada 22 Juni 2026, sempat dirujuk ke RSAU dr. Esnawan, tetapi dinyatakan meninggal dunia pada 23 Juni 2026 akibat tuberkulosis (TB).

DPR Minta Penjelasan Kronologi

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan pihaknya membuka ruang komunikasi bagi Kementerian Pertahanan maupun unsur pelaksana lainnya untuk memberikan penjelasan agar diperoleh kronologi secara lengkap.

Melalui cara ini, katanya, perbaikan sistem dapat dilakukan secara optimal dan penyempurnaan pelaksanaan program ke depan.

"Komisi I DPR RI akan mencermati perkembangan lebih lanjut serta membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait, termasuk Kementerian Pertahanan dan unsur pelaksana, guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kronologi, mekanisme pelaksanaan, serta langkah-langkah mitigasi yang telah dan akan ditempuh," ujarnya saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Menurut Dave, evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pelatihan merupakan langkah penting. Evaluasi tersebut antara lain perlu mencakup kesesuaian kurikulum dan intensitas latihan dengan profil peserta, kesiapan fasilitas kesehatan, mekanisme pemantauan kondisi fisik secara berkala, rasio pendamping terhadap peserta, serta prosedur penanganan keadaan darurat di lapangan.

Dia berpandangan tujuan pelatihan militer mampu membentuk karakter kepemimpinan, kedisiplinan, semangat kebangsaan, serta etos kerja yang kuat.

Meski demikian, menurut Dave, insiden tersebut menjadi sinyal bagi Kemhan untuk segera melakukan perbaikan sistem, terutama dalam menjamin keselamatan peserta. Dia juga mengimbau agar metode pelatihan disesuaikan dengan karakteristik peserta yang berasal dari beragam latar belakang sipil.

"Esensi pembentukan karakter, disiplin, kepemimpinan, dan semangat pengabdian tetap dapat dicapai melalui pendekatan yang adaptif, bertahap, dan berbasis manajemen risiko yang baik," tuturnya.

Dia menambahkan Komisi I DPR RI memandang evaluasi dapat memperkuat sistem pelatihan agar program negara berlangsung secara profesional dengan berlandaskan keselamatan.

Dave turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga calon manajer sekaligus mengingatkan bahwa pelaksanaan program harus tetap mengedepankan aspek keselamatan.

Usul Moratorium Pelatihan

Peneliti Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengusulkan moratorium pelatihan militer bagi calon manajer KDKMP dan KNMP. Menurutnya, pendekatan tersebut tidak relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peserta yang akan mengelola koperasi maupun menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Lebih baik moratorium pelatihan militer bagi manajer Koperasi Merah Putih. Tidak ada korelasi untuk kedisiplinan," katanya saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).

Dia menyampaikan bahwa tragedi ini tidak bisa semata-mata disebut sebagai kecelakaan sehingga perlu ada pihak yang bertanggung jawab.

Menurut Riko, salah satu tupoksi manajer koperasi adalah menjaga kualitas layanan kepada konsumen dengan baik. Karena itu, dia menilai tidak ada urgensi menggunakan pendekatan maupun pelatihan berbasis militer.

"Pendekatan militer hanya cocok untuk tugas menjaga kedaulatan dan kedaruratan. Bukan untuk pelayanan publik," jelasnya.

Dia berpandangan program pelatihan calon manajer ini hanya membuang anggaran negara dan tidak relevan dengan tugas para peserta ketika mengemban pekerjaan nantinya.

Jika ingin membentuk kedisiplinan, menurutnya, hal itu tidak harus dilakukan secara militeristik. Dia mencontohkan masyarakat Jepang yang disiplin karena pendidikan karakter telah dilakukan sejak usia dini.

"Kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih tidak berkaitan dengan pendidikan militer. Saya meyakini pendekatan militer ini dipaksakan hanya untuk mendapatkan proyek uang negara saja," tandasnya.

JAKARTA - Siapa sangka di balik tingkah kocak dan saling ledek yang selalu mengundang tawa, hubungan Nowela dan Regina Ivanova ternyata menyimpan cerita yang jauh lebih menyentuh. Dalam segmen Mampir Bentar bersama Robby Purba, dua juara Indonesian Idol ini tak hanya membuat penonton. tertawa, tetapi juga memperlihatkan sisi persahabatan mereka yang selama ini jarang terekspos ke publik.

Sejak awal perbincangan, suasana hangat langsung terasa ketika Robby Purba menyinggung lamanya hubungan Nowela dan Regina Ivavona. Meski sempat bercanda soal status mereka yang hanya "pertemanan" atau sudah layaknya sahabat, keduanya mengakui telah melewati banyak fase kehidupan bersama. Bahkan, Regina mengungkap bahwa Nowela sering menjadi sosok di balik berbagai konten media sosial yang ia unggah.

Tak hanya dekat sebagai sesama penyanyi dan alumni Indonesian Idol, Nowela dan Regina juga saling mendukung dalam kehidupan peribadi. Nowela mengaku mengetahui berbagai perjuangan yang

dihadapi Regina sebagai seorang istri dan Ibu, la bahkan memuji sahabatnya itu karena tetap mampu berjuang untuk keluarga, karir, dan dirinya sendiri meski menghadapi berbagai tantangan setelah melahirkan.

Momen paling mengharukan daalam episode ini terjadi saat Regina mendapat kejutan spesial untuk merayakan empat tahun perjalanannnya sebagai seorang Ibu. Di hadapan Robby Purba, Nowela memimpin doa khusus untuk Regina dan keluarganya. Momen tersebut membuat Regina tak kuasa menahan air mata karena merasa begitu dihargai dan disayangi oleh orang-orang terdekatnya.

Menariknya, Nowela dan Regina Ivanova mengungkap bahwa kebiasaan saling mendoakan sebenarnya sudah sering mereka lakukan. Meski publik lebih mengenal mereka sebagai duo sahabat yang kerap saling bercanda dan berdebat di media sosial, keduanya ternyata saling menguatkan ketika menghadapi masalah. Bahkan, mereka mengaku sering berdoa bersama sebelum manggung maupun saat salah satunya sedang mengalami masa sulit.

Seperti apa keseruan, tawa, hingga momen haru yang memperlihatkan sisi lain persahabatan Nowela dan Regina Ivanova selama 12 tahun terakhir? Saksikan kisah selengkapnya hanya di channel YouTube @robbypurbaofficial.

JAKARTA - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur telah menerima pelimpahan berkas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ( Jokowi ) dengan tersangka Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa . PN Jakarta Timur pun telah siap mengantisipasi banyaknya pendukung saat sidang Dokter Tifa tersebut.

"Pada prinsipnya PN Jakarta Timur siap ya untuk menyelenggarakan acara persidangan ini. Tentu tentang sarana prasarana maupun terhadap ledakan pengunjung yang mungkin akan ada dalam persidangan-persidangan tersebut," ujar Humas PN Jakarta Timur Imanuel Tarigan kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, Ketua PN Jakarta Timur telah menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara yang menjerat Dokter Tifa dan Roy Suryo tersebut. Majelis hakim tersebut adalah Christina Endarwati sebagai hakim ketua, hakim anggota satu Rudi Repli Siregar, dan hakim anggota dua Mathilda Christina Katarina.



Humas PN Jakarta Timur Imanuel Tarigan. Foto/Ari Sandita

Panitera penggantinya ada beberapa orang, yakni Erni, Hendra Gunawan, Asih Mustsiroh, Joyo Supriyanto, dan Juliana Maro Batubara.

"Terkait rencana sidang pertama, untuk Dokter Tifa itu telah ditetapkan oleh majelis hakim akan diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026 yang akan datang, dimulai pukul 09.00 WIB bertempat di ruang sidang utama atau Ruang Sidang Prof Kusuma Atmadja di PN Jakarta Timur," tuturnya.

Dia menambahkan, PN Jakarta Timur masih belum menetapkan jadwal sidang Roy Suryo. Sebab, Roy Suryo telah mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan atas penangkapannya itu. "Oleh karena yang bersangkutan sampai hari ini masih melakukan atau mengajukan permohonan praperadilan di PN Jakarta Selatan, maka majelis hakim untuk pokok perkara di PN Jakarta Timur belum bisa menetapkan hari sidangnya," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit telah membentuk satu Polresta di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pembentukan Polresta di IKN itu dalam rangka memperkuat pelayanan Polri.

Polresta baru ini dikepalai AKBP Supriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Wadirpolairud Polda Kalimantan Timur.

"Dilakukan pembentukan satu Polresta baru di kawasan Ibu Kota Nusantara [IKN]," ujar Trunoyudo dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Dia menambahkan, Polri juga telah membentuk empat Polres Tipe D baru serta peningkatan status delapan Polres Tipe D menjadi Polresta.

Empat Polres Tipe D yang dibentuk berada di wilayah Padang Lawas Utara, Sumba Tengah, Konawe Kepulauan, dan Banggai Laut.

Sementara delapan Polres yang naik status menjadi Polresta berada di Karawang, Batang, Klaten, Tuban, Sumenep, Gowa, Banggai, dan Lombok Tengah.

“Pembentukan dan peningkatan tipe satuan kewilayahan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat pelayanan kepolisian kepada masyarakat, sekaligus menyesuaikan kebutuhan organisasi dengan perkembangan wilayah dan tantangan kamtibmas yang semakin dinamis,” imbuhnya.

Adapun, Trunoyudo mengatakan Polri telah melakukan mutasi 1.121 personel. Dari ribuan anggota yang dimutasi itu, terdapat 190 personel yang mendapatkan promosi jabatan.

“Melalui mutasi ini diharapkan seluruh personel yang mendapatkan amanah jabatan baru dapat segera beradaptasi, meningkatkan kinerja, dan memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi serta masyarakat,” pungkasnya.