REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti besarnya pengeluaran restitusi pajak yang dinilai belum terkendali. Pemerintah kini melakukan audit investigasi atas restitusi periode 2016 hingga 2025.

“Ini restitusi sedang diaudit investigasi dari 2016 sampai 2025 oleh BPKP. Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan,” ujar Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (4/5/2026).

Ia mengungkapkan nilai restitusi, khususnya di sektor batu bara, mencapai Rp 25 triliun. “PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun restitusinya. Net. Jadi saya bayar. Kan ada yang tidak benar hitungannya,” katanya.

Purbaya menyebut sementara ini percepatan restitusi dibatasi untuk mengendalikan pengeluaran dan mencegah potensi kesalahan. Ia juga menegaskan akan menindak pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam pengelolaan restitusi.

“Nanti kalau kesalahannya sudah ketemu, siapa yang main, kita akan hantam,” tegas Purbaya.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga menginvestigasi pejabat yang terkait dengan pengeluaran restitusi. Purbaya menyebut dua pejabat akan dicopot. “Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua akan saya copot,” ujarnya.

Menurut dia, persoalan juga terjadi pada pelaporan internal yang tidak akurat. Ia mengaku sempat menerima proyeksi yang jauh dari realisasi.

“Tahun lalu saya salah menebak total restitusi yang keluar. Staf saya bilang sedikit, di akhir tahun saya baru tahu keluarnya berkali-kali lipat,” kata Purbaya.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan impor emas dan perhiasan dari Australia melesat hingga 469 persen pada periode Januari-Maret 2026 dibandingkan tahun lalu.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan impor emas dan perhiasan/permata dari Australia mencapai US$1,19 miliar pada Januari-Maret 2026 atau naik 469 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

"Impor logam mulia dan perhiasan dari Australia ini tumbuh relatif tinggi yaitu sampai mencapai 469,05 persen secara c to c (cumulative to cumulative)," kata Ateng dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/5).

Ateng menjelaskan impor emas dan perhiasan menjadi komoditas impor nonmigas terbesar dari Australia, dengan kontribusi sebesar 37,92 persen dari total impor nonmigas US$3,14 miliar pada Januari-Maret 2026.

"Impor nonmigas dari Australia tercatat sebesar US$3,14 miliar yang didominasi impor logam mulia dan perhiasan/permata dengan share 37,92 persen," ujarnya,

Selain emas dan perhiasan, Indonesia juga mengimpor komoditas nonmigas serelia senilai US$394,55 juta, bahan bakar mineral US$301,22 juta.

[Gambas:Youtube]

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) wilayah Sumatera menggelar Andalas Forum VI Tahun 2026 di Kota Palembang, belum lama ini. Kegiatan itu diadakan sebagai upaya memperkuat sinergi pengelolaan energi berkelanjutan di Indonesia.

Mengangkat tema "Sinergi Energi untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan", forum tersebut menyediakan platform bagi pemerintah, para pemimpin industri, dunia akademik, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama lintas sektor. Mereka ingin bersama-sama menemukan solusi atas tantangan yang ditimbulkan oleh transisi energi global.

Direktur Keuangan, Risiko, dan Manajemen Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Zaid Burhan Ibrahim mengatakan, dukungan dalam pembiayaan dan penguatan tata kelola merupakan kunci bagi pengembangan energi terbarukan berbasis kelapa sawit. Menurut dia, program biodiesel dan pengembanga energi terbarukan memerlukan dukungan pembiayaan yang tepat sasaran.

"Serta tata kelola yang kuat agar dapat berkelanjutan. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah serta institusi pengelola dana dan para pelaku industri juga perlu terus diperkuat agar sektor ini idealnya berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional Indonesia," kata Zaid dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakann masih mengkaji persentase yang ditanggung perusahaan dalam membayar uang saku peserta Magang Nasional.

Adapun uang saku peserta Magang Nasional yang disetarakan dengan upah minimum provinsi (UMP) sebelumnya 100 persen ditanggung pemerintah.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemenaker Anwar Sanusi, mengatakan kolaborasi merupakan kunci dari keberhasilan program Magang Nasional.

“Saat ini sedang kita mengkaji berapa persentase pasti dari pihak swasta untuk uang saku ini,” ujar Sanusi saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/5/2026).

Menurut Sanusi, keterlibatan pihak perusahaan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah patungan uang saku peserta magang.

Saat ini, Kemenaker juga tengah mengkaji bagaimana mekanisme pembayaran patungan uang saku tersebut.

“Karena uang saku tentunya harus diterima bersamaan antara dari pemerintah dan penyelenggara ke peserta pemagangan,” ujar Sanusi.

Kemenaker menurutnya telah memetakan beberapa aspek yang akan dituangkan dalam revisi aturan Magang Nasional.

Sejauh ini, Kemenaker belum mengajak asosiasi perusahaan berembug membahas patungan tersebut.

“Sementara belum, namun tidak menutup kemungkinan nanti akan kita ajak,” tutur Sanusi.

Sebagai informasi, Magang Nasional merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Pada 2025-2026, pemerintah membuka kuota Magang Nasional dengan kuota 100.000 peserta untuk lulusan perguruan tinggi.

Peserta bisa memilih magang di perusahaan swasta atau instansi pemerintah.

Dalam acara penutupan program Magang Nasional Tahap I, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, mengatakan pihaknya tengah mengkaji uang saku peserta dibayar dari skema patungan.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tidak dominan,” kata Menaker Yassierli di sela penutupan Magang Nasional 2025 Tahap I di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Memasuki Kuartal II 2026, dunia usaha yang tengah tertekan akibat ketidakpastian global, mulai masuk ke mode bertahan hidup.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan, adanya konflik geopolitik sejak awal tahun ini menyebabkan biaya produksi meningkat.

Sementara di dalam negeri, daya beli masyarakat tengah melemah. Kedua faktor ini memberikan tekanan kepada dunia usaha nasional.

"Business penuh tantangan dan ketidakpastian. Biaya produksi naik, di lain sisi daya beli melemah. Jadi benar kita business survival mode lebih dahulu dibanding pemerintah," ungkapnya kepada Kompas.com, Senin (4/5/2026).

Bob menegaskan, dalam kondisi saat ini, isu pemutusan hubungan kerja (PHK) bukan lagi menjadi fokus utama pelaku usaha.

Prioritas perusahaan, kata dia, adalah menjaga keberlangsungan bisnis di tengah tekanan yang ada. "Jadi bukan issue PHK lagi tapi survival usaha," kata Bob.

Isu PHK tidak lagi menjadi isu utama saat ini bukan karena pelaku usaha tidak peduli dengan nasib pekerja, melainkan karena isu ini dapat dicegah atau dicari jalan tengahnya agar tidak merugikan kedua belah pihak.

Dia mengungkapkan, upaya untuk menekan potensi PHK lebih banyak ditentukan oleh hubungan industrial di tingkat perusahaan.

Karena itu, komunikasi antara manajemen dan serikat pekerja menjadi faktor kunci. "Kunci menghindari PHK adalah bipartite antara perusahaan dan serikat pekerja. Bagaimana komunikasi dibangun dan mutual trust," ucapnya.

Di sisi lain, dunia usaha tidak dapat terlalu berharap pada dukungan insentif dari pemerintah.

Hal ini seiring dengan kondisi fiskal yang dinilai semakin terbatas.

Oleh karenanya, pelaku usaha diperkirakan akan lebih mengandalkan strategi internal untuk bertahan, sembari menjaga agar risiko PHK dapat ditekan di tengah tekanan bisnis yang masih berlangsung.

"Saat ini sudah tidak bisa bicara insentif karena ruang fiskal praktis tertutup. Pemerintah sekarang juga butuh likuiditas, terutama untuk menopang subsidi yang membengkak," tuturnya

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

TEHERAN - Perseteruan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali memanas di Selat Hormuz pada hari Senin. Militer Amerika mengeklaim telah menghancurkan dan menenggelamkan enam kapal kecil Teheran serta mencegat rudal jelajah dan drone yang ditembakkan pasukan republik Islam tersebut saat mereka berupaya menggagalkan upaya Angkatan Laut Washington untuk membuka jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Namun, seorang pejabat militer senior Iran membantah klaim AS tentang penenggelaman enam kapal kecil militer Iran di Selat Hormuz sebagai "bualan palsu".

Stasiun penyiaran negara Iran, IRIB, melaporkan bantahan tersebut, tanpa memberikan detail lebih lanjut atau menyebutkan pejabat militer yang berbicara.

Angkatan Laut Iran mengatakan telah memperingatkan kapal-kapal perusak AS di dekat selat dan melepaskan tembakan peringatan setelah kapal-kapal tersebut mengabaikan peringatan, menurut IRIB.

Kepala Angkatan Darat Iran Mayor Jenderal Amir Hatami juga mengatakan dalam sebuah unggahan di X bahwa kapal-kapal perusak AS disambut dengan "respons yang kuat", termasuk pengerahan rudal jelajah dan drone tempur.

Presiden AS Donald Trump meluncurkan operasi yang disebut "Project Freedom" atau "Proyek Kebebasan" pada hari Senin ketika dia berusaha merebut kendali jalur air penting tersebut dari Iran. Teheran secara efektif menutup Selat Hormuz setelah AS dan Israel memulai perang pada 28 Februari.

Kepala Komando Pusat AS atau CENTCOM, Laksamana Brad Cooper, menolak berkomentar apakah menurutnya gencatan senjata yang dimulai pada 8 April tetap berlaku ketika Iran melancarkan serangan di wilayah tersebut, termasuk dengan serangan drone dan rudal terhadap Uni Emirat Arab (UEA) pada hari Senin.

Namun Cooper mengakui upaya berkelanjutan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran untuk "mengganggu" operasi Proyek Kebebasan Trump.

"IRGC telah meluncurkan beberapa rudal jelajah, drone, dan kapal kecil ke kapal-kapal yang kami lindungi. Kami telah mengalahkan setiap ancaman tersebut melalui penerapan amunisi pertahanan yang tepat," katanya.

Cooper mengatakan dia sangat menyarankan pasukan Iran untuk tetap menjauh dari aset militer AS saat Washington meluncurkan operasi tersebut, yang menurutnya melibatkan 15.000 tentara AS, kapal perusak Angkatan Laut AS, lebih dari 100 pesawat berbasis darat dan laut, serta aset bawah laut.

"Para komandan AS yang berada di lokasi kejadian memiliki semua wewenang yang diperlukan untuk membela unit mereka dan untuk membela pelayaran komersial," katanya.

Sebuah kapal Korea Selatan terkena ledakan di Selat Hormuz pada hari Senin, tetapi Trump berkomentar dalam sebuah unggahan media sosial bahwa kapal Korea Selatan itu bukan bagian dari operasi tersebut dan mungkin seharusnya bergabung dengan upaya AS untuk melindungi pergerakan kapal di dekat Iran. Trump, beda tipis dengan klaim militer AS, memperkirakan AS telah menenggelamkan tujuh kapal cepat Iran.

Operasi AS untuk membuka blokade Selat Hormuz melibatkan beberapa langkah, termasuk pertama-tama membersihkan jalur dari ranjau Iran. AS kemudian membuktikan keamanan rute tersebut pada Senin pagi dengan mengirimkan dua kapal komersial berbendera AS melalui selat tersebut.

IRGC mengatakan tidak ada kapal komersial yang melintasi selat dalam beberapa jam terakhir, dan klaim AS yang menyatakan sebaliknya adalah salah. Media pemerintah Iran juga membantah laporan bahwa AS telah menenggelamkan enam kapal kecil Iran.

Cooper mengatakan operasi AS melampaui misi pengawalan tradisional. Sebaliknya, katanya, itu adalah pengaturan pertahanan berlapis yang lebih besar yang mencakup kapal, helikopter, pesawat terbang, dan bahkan peperangan elektronik untuk bertahan melawan ancaman Iran.

Dia mengatakan kapal-kapal cepat Iran ditenggelamkan oleh helikopter Apache dan Seahawk AS.

"Jika Anda mengawal kapal, Anda bermain satu lawan satu. Saya pikir kita memiliki pengaturan pertahanan yang jauh lebih baik dalam proses ini," katanya, seperti dikutip Reuters, Selasa (5/5/2026).

"Kami memiliki paket pertahanan yang jauh lebih luas daripada yang akan Anda miliki jika Anda hanya melakukan pengawalan."

Operasi ini adalah upaya terbaru Trump untuk memaksa diakhirinya gangguan pasokan energi internasional yang disebabkan oleh blokade Iran terhadap selat tersebut, yang membawa seperlima minyak dan gas alam cair global sebelum perang.

Cooper mengatakan militer AS mendorong kapal untuk melewati jalur tersebut meskipun ada ancaman Iran untuk menggunakan kekuatan militer yang secara efektif membuat kapal dari 87 negara terdampar di Teluk.

"Selama 12 jam terakhir, kami telah menghubungi puluhan kapal dan perusahaan pelayaran untuk mendorong arus lalu lintas melalui selat," kata Cooper.

"Berita ini telah diterima dengan sangat antusias, dan kami sudah mulai melihat pergerakan," imbuh dia.

Cooper mengatakan blokade AS terhadap Iran, yang mencegah kapal pergi ke Iran atau meninggalkan wilayah Iran, juga tetap berlaku dan melebihi ekspektasi.

JAKARTA - Korps Marinir Republik Indonesia (Kormar RI) saat ini dipimpin Pangkormar Letjen TNI (Mar) Endi Supardi . Sebelum validasi organisasi dan peningkatan status, Dankormar dijabat jenderal bintang 2 atau Mayjen TNI (Mar).

Sejak Kormar periode 1971 hingga sekarang sudah 22 jenderal yang memimpin Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau Kormar TNI AL.

Kormar TNI AL merupakan unit pasukan TNI yang menyelenggarakan operasi amfibi, pertahanan pantai, pengamanan pulau terluar strategis, pembinaan potensi maritim, serta pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi satuan Marinir untuk menjadi kekuatan pertahanan keamanan dalam rangka OMP dan OMSP.

Korps Marinir RI memiliki kedudukan sebagai Komando Utama Operasi Tentara Nasional Indonesia dan Komando Utama Pembinaan TNI Angkatan Laut. Korps Marinir dipimpin seorang Panglima yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

Deretan Mayjen Dankormar hingga Pangkormar Letjen TNI Mar Endi Supardi

1. Mayjen TNI (KKO) Moh Anwar

Periode: 6 Desember 1971-15 Juli 1977

Alumni: SPT Tegal 1945

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

2. Mayjen TNI (Mar) RH Kahpi Suriadiredja

Periode: 15 Juli 1977-1 Mei 1983

Alumni: KIM Den Heider 1952

Pangkat terakhir: Letjen TNI (Mar)

3. Mayjen TNI (Mar) Muntaram

Periode: 1 Mei 1983-Januari 1987

Alumni: AAL 1958

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

4. Mayjen TNI (Mar) Aminullah Ibrahim

Periode: Januari 1987-Agustus 1990

Alumni: AAL 1960

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

5. Mayjen TNI (Mar) Baroto Sardadi

Periode: Agustus 1990-November 1992

Alumni: AAL 1962

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

6. Mayjen TNI (Mar) Gafur Chalik

Periode: Desember 1992-April 1994

Alumni: AAL 1965

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

7. Mayjen TNI (Mar) Djoko Pramono

Periode: April 1994-Februari 1996

Alumni: AAL 1966

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

8. Mayjen TNI (Mar) Suharto

Periode: Februari 1996-1999

Alumni: AKABRI 1969

Pangkat terakhir: Letjen TNI (Mar)

9. Mayjen TNI (Mar) Harry Triono

Periode: 1999-20 November 2002

Alumni: AKABRI 1971

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

10. Mayjen TNI (Mar) Achmad Rifai

Periode: 20 November 2002-9 November 2004

Alumni: AKABRI 1972

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

11. Mayjen TNI (Mar) Safzen Noerdin

Periode: 9 November 2004-6 Juni 2007

Alumni: AKABRI 1975

Pangkat terakhir: Letjen TNI (Mar)

12. Mayjen TNI (Mar) Nono Sampono

Periode: 6 Juni 2007-12 Februari 2008

Alumni: AKABRI 1976

Pangkat terakhir: Letjen TNI (Mar)

13. Mayjen TNI (Mar) Djuanidi Djahri

Periode: 12 Februari 2008-2 September 2009

Alumni: AKABRI 1976

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

14. Mayjen TNI (Mar) Muhammad Alfan Baharudin

Periode: 2 September 2009-1 Agustus 2012

Alumni: AKABRI 1981

Pangkat terakhir: Letjen TNI (Mar)

15. Mayjen TNI (Mar) Achmad Faridz Washington

Periode: 1 Agustus 2012-30 Maret 2015

Alumni: AKABRI 1983

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

16. Mayjen TNI (Mar) Buyung Lalana

Periode: 30 Maret 2015-15 Juni 2016

Alumni: AKABRI 1983

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

17. Mayjen TNI (Mar) Raden Mas Trusono

Periode: 15 Juni 2016-23 Februari 2017

Alumni: AAL 1985

Pangkat terakhir: Letjen TNI (Mar)

18. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono

Periode: 16 Maret 2017-27 Desember 2018

Alumni: AAL 1987

Pangkat terakhir: Letjen TNI (Mar)

19. Mayjen TNI (Mar) Suhartono

Periode: 27 Desember 2018-21 Januari 2022

Alumni: AAL 1988 B

Pangkat terakhir: Letjen TNI (Mar)

20. Mayjen TNI (Mar) Widodo Dwi Purwanto

Periode: 21 Januari 2022-21 Mei 2023

Alumni: AAL 1988 A

Pangkat terakhir: Mayjen TNI (Mar)

21. Mayjen TNI (Mar) Nur Alamsyah

Periode: 21 Mei 2023-15 November 2023

Alumni: AAL 1989

Jabatan terakhir: Komandan Komando Pendidikan dan Pelatihan TNI AL

22. Letjen TNI (Mar) Endi Supardi

Periode: 15 November 2023-10 Agustus 2025 dengan pangkat Mayjen TNI (Mar)

Periode: 10 Agustus 2025-Sekarang dengan pangkat Letjen TNI (Mar)

Alumni: AAL 1990

Jabatan: Pangkormar.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah mempercepat penanganan darurat sampah di DKI Jakarta melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (waste to energy). Langkah ini mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan persoalan sampah Jakarta menjadi isu krusial yang harus segera ditangani secara terintegrasi, terutama kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang telah melebihi kapasitas.

“Jakarta ini mendapat perlakuan khusus dari Bapak Presiden. Kami hampir, kalau beberapa minggu lalu, hampir tiap minggu ditelepon soal sampah, utamanya Bantargebang,” kata Zulhas dalam konferensi pers di Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026).

Zulhas menuturkan timbunan sampah di Jakarta telah mencapai sekitar 9.000 ton per hari, dengan sekitar 87% pengelolaannya masih bergantung pada metodeopen dumpingseperti di Bantargebang yang kini telah jauh melebihi kapasitas.

“Kalau diukur Bantargebang itu, Pak Gubernur [Pramono Anung], seperti gedung berapa lantai itu? 16, 17 lantai,” ujarnya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah mendorong percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur pengelolaan sampah menjadi energi listrik, termasuk percepatan pemilihan badan usaha pengelola.

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut Pemprov DKI Jakarta telah mengusulkan dua lokasi pembangunan proyek Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL), yakni di Bantargebang dan Tanjung Kamal Muara.

“Dalam waktu enam bulan sejak ditetapkan perpres tersebut, sudah ada tiga lokasi yang sudah konstruksi. Termasuk Bandung, kemudian Bali, Bogor,” sambungnya.

Dia juga menegaskan percepatan proyek pengolahan sampah kini jauh lebih masif dibandingkan sebelumnya. Adapun, pemerintah menargetkan 71 kabupaten/kota dapat segera merealisasikan proyek serupa.

“Ada 14 lokasi lagi yang sudah kami putuskan, tambah lima lokasi yang belum. Yang mencakup ini hampir 71 kabupaten/kota. Percepatan enam bulan. Dulu 11 tahun, cuma satu. Sekarang kita akan selesaikan 71 kabupaten/kota yang terdiri lebih kurang 22 aglomerasi,” ujarnya.

Menurut Zulhas, penandatanganan proyek PSEL antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dan Danantara ini sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara nasional.

“Hari ini kita akan menyaksikan penandatanganan kesempatan bersama antara Provinsi DKI Jakarta dengan Danantara untuk percepatan pembangunan PSEL DKI Jakarta yang menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dan Pemerintah Indonesia dalam pengolahan sampah nasional,” tuturnya.

Zulhas menjelaskan proyek ini merupakan bagian dari target besar pemerintah untuk memastikan seluruh sampah di Indonesia dapat terkelola dengan baik dalam beberapa tahun ke depan.

“Penandatanganan ini adalah kontrak dengan jutaan warga Jakarta. Memang di sini simbolnya dua, bahwa sampah mereka tidak akan terus menumpuk, berbau, dan membanjiri jalan mereka lagi, Insya Allah dua tahun lagi,” lanjutnya.

Terlebih, dia juga menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Kepala Negara RI.

“Ini adalah tindak lanjut dari arahan tegas Bapak Presiden. Bahkan kami berkali-kali ditelepon Pak Presiden Prabowo, 100% sampah Indonesia terolah dengan baik Insyaallah nanti doakan pada tahun 2029. Mungkin yang belum selesai tinggal yang di rumah-rumah. Setelah itu kita akan bisa selesaikan,” terangnya.

Zulhas menambahkan, proyek pengolahan sampah menjadi listrik di Jakarta diharapkan mampu mengubah permasalahan sampah menjadi sumber energi yang bermanfaat bagi masyarakat.Dia menyampaikan sampah yang selama ini menumpuk di lingkungan permukiman warga Jakarta akan diolah menjadi energi listrik yang dapat mengaliri kota.

“Sampah yang selama ini menumpuk di depan rumah warga Jakarta akan diubah menjadi listrik yang mengaliri kota ini. Jadi sampah yang berbau, yang bermasalah Kita akan ubah jadi listrik yang nanti bermanfaat untuk menerangi Jakarta. Itulah janji yang hari ini kita tandatangani bersama,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja manufaktur Indonesia kembali terkontraksi pada April 2026 setelah 9 bulan bertahan di zona ekspansi, seiring lonjakan biaya produksi dan gangguan pasokan. Tekanan inflasi yang dipicu konflik Timur Tengah mulai menggerus aktivitas pabrik dan melemahkan permintaan, terutama dari pasar ekspor.

Di tengah kondisi itu, pelaku usaha masuk mode bertahan dengan utilisasi rendah. Sementara itu, ekonom melihat tekanan tersebut mengarah pada gejala stagflasi dan berisiko menahan pemulihan manufaktur dalam beberapa bulan ke depan.

Data S&P Global mencatat Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia turun menjadi 49,1 pada April 2026, dari level 50,1 pada bulan sebelumnya. Level itu menandai kontraksi pertama kalinya manufaktur Indonesia dalam 9 bulan terakhir.

“Sektor manufaktur Indonesia mulai merasakan tekanan inflasi yang semakin intensif di tengah perang Timur Tengah,” ujar Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti, Senin (4/5/2026).

Dia memerinci sejumlah faktor yang membuat PMI Manufaktur April 2026 di bawah batas netral. Faktor pemicu utama adalah melemahnya aktivitas produksi.

Menurutnya, volume output tercatat mengalami kontraksi selama 2 bulan berturut-turut, dengan laju penurunan yang semakin cepat dan menjadi yang terdalam dalam hampir 1 tahun terakhir. Pada saat itu, harga bahan baku melonjak, pasokan tersendat, dan biaya logistik ikut terdorong naik.

“Perusahaan mencatat kontraksi solid pada output pada bulan April dengan bukti anekdotal mengarah pada dampak kenaikan harga bahan baku dan kekurangan pasokan produksi,” jelas Bhatti.

Di sisi lain, permintaan baru hanya mencatatkan kenaikan tipis. Namun, peningkatan tersebut lebih didorong oleh aksi pembelian awal untuk mengantisipasi kenaikan harga dan potensi gangguan rantai pasok.

Perbaikan permintaan juga lebih banyak ditopang pasar domestik, sedangkan pesanan ekspor justru mengalami penurunan.

Produksi Tertahan

Dihubungi terpisah, Sekretaris Jenderal Indonesia Olefin, Aromatic and Plastic Industry Association (Inaplas) Fajar Budiono mengatakan, konflik geopolitik di Timur Tengah yang telah mengganggu ketersediaan bahan baku menjadi salah satu faktor yang mendorong PMI manufaktur kembali masuk zona kontraksi. Apalagi, nafta, bahan baku utama industri plastik, selama ini sepenuhnya diimpor.

Dia menjelaskan, tekanan mulai terasa sejak awal April ketika harga bahan baku bergejolak menyusul terganggunya jalur distribusi global. Kondisi tersebut diperparah dengan momentum Lebaran yang membuat aktivitas industri lebih fokus pada distribusi barang ketimbang produksi.

Fajar menyebut, permintaan sejatinya masih ada, tetapi tertahan oleh ketidakpastian harga dan distribusi.

“Impaknya memang sampai di minggu pertama, minggu kedua, di bulan ini. Mudah-mudahan di bulan ini ada perbaikan,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (4/5/2026).

Untuk menjaga keberlangsungan produksi, pelaku industri mulai mencari alternatif pasokan bahan baku di luar Timur Tengah, seperti dari Amerika Serikat. Namun, opsi ini menghadapi tantangan waktu pengiriman yang lebih panjang, yakni hingga 50 hari.

“Terus kemudian kita hitung-hitung ini enggak cukup kalau nunggu sampai 50 hari. Akhirnya pada saat minggu pertama Mei kemarin kita running-nya ada di survival mode, di [utilisasi sekitar] 70%-an,” jelas Fajar.

Selain mencari sumber pasokan baru, industri juga mendorong penggunaan bahan baku alternatif seperti liquefied petroleum gas (LPG) untuk menggantikan sebagian nafta. Namun, upaya ini sempat terkendala bea masuk LPG sebesar 5%.

Fajar menyebut, pemerintah telah merespons dengan menurunkan bea masuk LPG menjadi 0% guna menjaga keberlangsungan industri. Akan tetapi, kebijakan tersebut katanya perlu diimbangi dengan pengaturan impor produk agar tidak menekan harga di pasar domestik.

Di sisi lain, tren harga bahan baku global mulai menunjukkan penurunan seiring sejumlah negara menemukan sumber alternatif. Kondisi ini diharapkan dapat membantu pemulihan kinerja industri dalam waktu dekat. “Kami berharap PMI di Mei bisa kembali ke atas 50,” harapnya.

Untuk jangka panjang, Inaplas menilai ketergantungan tinggi terhadap bahan baku berbasis minyak bumi perlu segera dikurangi. Industri mendorong pengembangan sumber alternatif seperti batu bara dan bio feedstock untuk memperkuat kemandirian sektor petrokimia nasional.

Setali tiga uang, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengakui bahwa keterbatasan bahan baku utama, khususnya mono ethylene glycol (MEG) dari Timur Tengah, menjadi faktor utama yang menahan produksi industri saat ini.

Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi meskipun terdapat permintaan dari industri hilir seperti benang dan kain.

“Permintaan itu ada, tetapi kami tidak bisa memenuhi pesanan baru karena bahan baku masih terbatas. Saat ini, kami masih fokus menyelesaikan kontrak lama sambil menunggu pasokan masuk,” sebutnya kepada Bisnis.

Selain itu, harga bahan baku yang meningkat turut menjadi tantangan tambahan. Pelaku usaha bahkan mengindikasikan adanya penyesuaian harga jika membuka pesanan baru, seiring kenaikan biaya produksi.

Untuk menjaga keberlangsungan usaha, APSyFI mendorong pemerintah memberikan stimulus fiskal, khususnya berupa pembebasan atau pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN), guna menjaga arus kas industri tetap sehat.

“Insentif seperti PPN sangat membantu untuk memutar cash flow industri, terutama di tengah tekanan biaya dan keterbatasan produksi saat ini,” sebut Aqil.

Sinyal Stagflasi

Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai penurunan PMI manufaktur Indonesia pada April 2026 mencerminkan gejala yang lebih dalam.

“Biasanya pelemahan lebih didorong oleh turunnya permintaan, terutama ekspor. Sekarang justru tekanan biaya yang dominan, sementara permintaan belum sepenuhnya jatuh,” ujarnya.

Menurut Yusuf, kondisi tersebut tecermin dari mulai menyusutnya produksi di tengah pesanan baru yang masih bertahan. Permintaan yang relatif terjaga itu lebih banyak dipicu pembelian antisipatif pelaku usaha untuk menghindari kenaikan harga dan gangguan pasokan.

Di sisi lain, biaya input melonjak tajam dan diikuti kenaikan harga jual secara agresif. Tekanan biaya tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dipicu gangguan rantai pasok global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.

“Kombinasi ini, mencerminkan tekanan mirip stagflasi, yakni situasi ketika biaya naik tetapi aktivitas ekonomi justru melemah,” sebutnya.

Dalam kondisi tersebut, jelasnya, industri membutuhkan waktu untuk menyesuaikan struktur biaya. “Sehingga PMI berisiko bertahan di bawah level 50 dalam beberapa bulan ke depan,” prediksi Yusuf.

Adapun, ekonom digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyebut, PMI yang anjlok ini sudah diprediksi beberapa bulan yang lalu terutama setelah perang di Timur Tengah bergejolak dan data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) melemah.

Faktor luar berupa gejolak perang yang membuat harga barang-barang impor menjadi lebih mahal sehingga perusahaan mengurungkan niat untuk ekspansi atau memesan barang. Dari dalam negeri, permintaan yang melemah menjadi trigger bagi perusahaan untuk menahan ekspansinya.

Dalam ekonomi yang lemah, menurutnya, sangat wajar perusahaan menahan ekspansinya. “Maka tidak heran PMI manufaktur Indonesia berada di bawah 50 basis poin,” tuturnya.

Nailul memprediksi ekonomi secara nasional untuk bisa bangkit menjadi jauh lebih berat. Tekanan dari luar jelas jadi pemicu. Namun, faktor dari dalam negeri jelas menjadi kunci.

Pelaku usaha saat ini enggan untuk ekspansi karena khawatir akan keberlangsungan bisnis dalam negeri. Sementara itu, pengelolaan fiskal yang tidak kredibel menjadi pemicu kekhawatiran pelaku usaha.

“Mereka khawatir jika pemerintah default, gagal bayar utang, hingga terjadi government shutdown. Jika benar mengarah ke sana, resesi ekonomi sangat mungkin terjadi,” prediksinya.

Oleh karena itu, dia menilai solusi untuk mencari alternatif impor bahan baku perlu dicari. Kemudian, perlu ada insentif dari pemerintah bagi pelaku usaha yang melakukan ekspor-impor, di samping pengelolaan fiskal yang tepat.

“Perketat anggaran prioritas seperti MBG [Makan Bergizi Gratis] dan KDKMP [Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih] sehingga kepercayaan investor jadi pulih,” tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung guna memperkuat konektivitas pada koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera. Dua seksi prioritas, yakni Seksi 1 Kramasan–Sungai Rengas dan Seksi 2 Sungai Rengas–Pangkalan Balai, ditargetkan rampung pada kuartal III 2026.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan pembangunan jalan tol ini memiliki manfaat besar bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di Sumatera.

“Kami terus dukung pembangunan proyek ini agar selesai tepat waktu karena ini memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat,” kata Dody dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Dody mengatakan Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung memiliki panjang total 111,69 km dan merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Trans Sumatera. Ruas Kayuagung–Palembang sepanjang 37,62 km telah beroperasi, sementara lanjutan menuju Betung sepanjang 69,19 km saat ini tengah dibangun.

Pembangunan ruas Tol Palembang–Betung terbagi dalam tiga seksi, yaitu Seksi 1 Kramasan–Sungai Rengas memiliki panjang 21,5 km, Seksi 2 Sungai Rengas–Pangkalan Balai sepanjang 33 km, serta Seksi 3 Pangkalan Balai – Betung sepanjang 14,69 km.

"Fokus percepatan saat ini berada pada Seksi 1 dan Seksi 2 karena keduanya akan memperkuat konektivitas kawasan perkotaan Palembang menuju wilayah utara Sumatera Selatan serta mendukung kelancaran arus logistik lintas provinsi," ucap Dody.

Dody menyampaikan progres pembangunan menunjukkan capaian signifikan. Pada Seksi 1, pembebasan lahan telah mencapai 95,43 persen dengan progres konstruksi sebesar 92,07 persen. Sementara pada Seksi 2, progres pengadaan lahan mencapai 95,58 persen dan progres konstruksi sebesar 89,88 persen.

"Kedua seksi ini ditargetkan selesai konstruksi pada kuartal III 2026," lanjut dia.

Adapun Seksi 3 Pangkalan Balai–Betung saat ini mencatat progres pembebasan lahan sebesar 86,15 persen dengan progres konstruksi 51,82 persen dan ditargetkan selesai pada awal 2027. Dody menyampaikan pembangunan jalan tol ini dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Hutama Karya (Persero).

Ia mengatakan pekerjaan konstruksi Seksi 1 dan Seksi 2 dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk, sedangkan Seksi 3 dikerjakan oleh PT Hutama Karya Infrastruktur. Secara keseluruhan, proyek Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung memiliki nilai investasi sekitar Rp14,98 triliun dengan masa konsesi selama 50 tahun.

"Kehadiran tol ini akan memangkas waktu tempuh perjalanan Palembang–Betung secara signifikan dari sekitar tiga jam menjadi sekitar satu jam," kata Dody.

Selain meningkatkan efisiensi perjalanan, Dody berharap tol ini juga memperlancar distribusi logistik, menurunkan biaya transportasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan di Sumatera Selatan. Ruas Tol Kayuagung–Palembang–Betung akan menjadi bagian penting dalam memperkuat jaringan utama Jalan Tol Trans Sumatera sebagai tulang punggung mobilitas orang dan barang di Pulau Sumatera.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Hantavirus menjadi sorotan setelah tiga orang meninggal dalam dugaan wabah di kapal pesiar MV Hondius yang berlayar di Samudra Atlantik dari Argentina menuju Cape Verde.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat satu kasus terkonfirmasi dan lima kasus suspek dalam kejadian tersebut. Seorang warga negara Inggris berusia 69 tahun dirawat di ruang perawatan intensif di Johannesburg, Afrika Selatan. Pejabat setempat kemudian menyatakan bahwa pasien itu terinfeksi virus tersebut.

Kapal tersebut dioperasikan oleh perusahaan tur Oceanwide Expeditions. Berdasarkan jadwal perjalanan di situs perusahaan, MV Hondius berangkat dari Ushuaia, Argentina selatan, pada 20 Maret dan dijadwalkan menyelesaikan pelayaran pada 4 Mei di Cape Verde.

Kapal tersebut memiliki kapasitas 170 penumpang di 80 kabin, serta membawa 57 awak, 13 pemandu, dan satu dokter. Juru bicara Kementerian Kesehatan Afrika Selatan Foster Mohale mengatakan, terdapat sekitar 150 wisatawan dari berbagai negara di kapal tersebut.

Pejabat kesehatan menyebut laki-laki itu tiba-tiba jatuh sakit dengan gejala demam, sakit kepala, nyeri perut, dan diare. Dia meninggal saat tiba di Pulau St Helena, wilayah Inggris di Atlantik Selatan.

Perempuan tersebut juga jatuh sakit di kapal dan dievakuasi ke Afrika Selatan. BBC melaporkan dia kemudian meninggal di rumah sakit di Johannesburg.

Kapal itu dilaporkan akan melanjutkan perjalanan ke Kepulauan Canary, Spanyol. WHO membantu koordinasi antara negara anggota dan operator kapal untuk evakuasi medis dua penumpang bergejala, penilaian risiko kesehatan masyarakat secara penuh, serta dukungan bagi orang-orang yang masih berada di kapal.

Apa Itu Hantavirus?

Kemenkes menjelaskan penyakit virus Hanta merupakan salah satu penyakit zoonosis berbahaya yang disebarkan oleh rodensia atau hewan pengerat. Penyakit ini disebabkan oleh virus dari genus Orthohantavirus.

Hantavirus biasanya menular kepada manusia dari hewan pengerat melalui urine atau feses. Virus ini dapat menyebabkan penyakit pernapasan berat dan dalam kondisi jarang dapat menular antarmanusia.

Penularan juga dapat terjadi melalui gigitan atau cakaran hewan pengerat, tetapi kejadian itu jarang. Kemenkes menambahkan penularan dapat terjadi ketika saliva, urine, atau feses reservoir mengenai kulit yang luka, membran mukosa mata, mulut, dan hidung, maupun melalui aerosol berupa debu atau partikel halus yang terkontaminasi.

Tikus Jadi Reservoir Utama

Kemenkes menyebut tikus dan celurut menjadi reservoir utama penyakit virus Hanta. Di Indonesia, jenis tikus yang terkonfirmasi sebagai reservoir virus Hanta meliputi Rattus norvegicus atau tikus got dan Rattus tanezumi atau tikus rumah.

Kemenkes juga mencatat sejumlah jenis tikus lain sebagai reservoir, yakni Rattus tiomanicus atau tikus belukar, Rattus exulans atau tikus ladang, Rattus argentiventer atau tikus sawah, Mus musculus atau mencit rumah, Bandicota indica atau tikus wirok, dan Maxomys surifer.

Ciri-Ciri dan Gejala Hantavirus

US CDC menyebut HPS merupakan penyakit berat dan berpotensi mematikan yang menyerang paru-paru. Gejala HPS biasanya mulai tampak 1–8 minggu setelah kontak dengan hewan pengerat yang terinfeksi.

Gejala awal HPS menurut US CDC meliputi: Kelelahan, demam, dan nyeri otot, terutama pada kelompok otot besar seperti paha, pinggul, punggung, dan kadang bahu.

Sekitar separuh pasien HPS juga mengalami sakit kepala, pusing, menggigil, serta gangguan perut seperti mual, muntah, diare, dan nyeri perut. Empat hingga 10 hari setelah fase awal penyakit, gejala lanjutan HPS dapat muncul berupa batuk dan sesak napas.

Untuk HFRS, US CDC menyebut penyakit ini berat dan kadang mematikan karena menyerang ginjal. Gejalanya biasanya berkembang dalam 1–2 minggu setelah paparan, tetapi dalam kasus jarang dapat muncul hingga 8 minggu.

Gejala awal HFRS menurut US CDC meliputi: Sakit kepala hebat, nyeri punggung dan perut, demam atau menggigil, mual, dan penglihatan kabur.

Cara Pencegahan Hantavirus

Langkah pencegahan menurut Kemenkes meliputi:

- Menjaga kebersihan rumah dan lingkungan.

- Menggunakan alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, dan alas kaki saat membersihkan rumah atau lingkungan yang dilalui hewan pengerat.

- Membersihkan kotoran, urine, dan sekreta lain dari tikus dengan disinfektan.

- Tidak menyentuh hewan pengerat secara langsung, baik hidup maupun mati.

- Menggunakan disinfektan dan alat pelindung diri lengkap apabila terjadi kontak dengan hewan pengerat.

- Melakukan pengelolaan sampah dengan benar.

- Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 40–60 detik atau menggunakan cairan antiseptik selama 20–30 detik.

Kemenkes mengingatkan penyakit virus Hanta dapat berpotensi menyebabkan wabah apabila reservoirnya tidak dikendalikan. Karena itu, pengendalian tikus dan kebersihan lingkungan menjadi kunci pencegahan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa demi menjaga produksi pangan.

Ia menuturkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) Pantura tak semata untuk melindungi sentra-sentra industri, tetapi juga sentra pangan yang banyak terdapat di daerah Pantura.

"Kemudian juga sekaligus menjaga produksi pangan. Karena selain sentra-sentra industri yang harus kita lindungi yang juga jangan dilupakan adalah cukup banyak sentra-sentra pangan, kawasan-kawasan pangan atau pertanian yang harus dipastikan juga terlindungi dari intrusi air laut," ujar AHY dalam Kick-Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu di Jakarta, Senin (4/5).

Pembangunan tanggul laut raksasa di Pantura Jawa direncanakan memiliki panjang sekitar 575 km yang terbagi dalam dua wilayah. Wilayah I mencakup Serang, Tangerang, Teluk Jakarta, Bekasi, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon.

Selanjutnya, wilayah II mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, Tuban, Lamongan, hingga Gresik.

Adapun jenis infrastruktur yang akan dikembangkan meliputi tanggul laut (offshore dike), tanggul pantai (coastal dike), serta pendekatan berbasis alam seperti konservasi mangrove (soft dike).

AHY menegaskan urgensi pembangunan tanggul laut raksasa Pantura sebagai langkah strategis nasional untuk menjawab berbagai tantangan serius di kawasan pesisir.

Ia mengungkapkan kondisi Pantura saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan akibat meningkatnya frekuensi banjir rob, penurunan muka tanah, serta dampak perubahan iklim berupa kenaikan permukaan air laut.

"Terjadi kenaikan permukaan air laut sekitar 0,8 hingga 1,2 cm per tahun akibat pemanasan global. Kondisi ini meningkatkan risiko banjir rob yang dapat merusak permukiman dan infrastruktur masyarakat," ujarnya.

Sebagai respons, pemerintah mendorong pembangunan giant sea wall sebagai bagian dari solusi komprehensif dan terintegrasi. Kata AHY, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga mencakup penataan kawasan pesisir secara menyeluruh, termasuk pengendalian banjir, penyediaan air bersih, serta perlindungan dan relokasi masyarakat terdampak.

"Penanganan penurunan muka tanah tidak bisa dilakukan secara parsial. Pendekatannya harus dari hulu ke hilir," ucap AHY.

Ia juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya percepatan implementasi proyek melalui penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, didukung perencanaan yang matang, berbasis data, serta berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan masyarakat.

Salah satu langkah awal yang menjadi prioritas adalah percepatan penyusunan masterplan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) sebagai fondasi kebijakan jangka panjang pengelolaan Pantura Jawa.

"Percepatan penyusunan masterplan menjadi kunci. Ini membutuhkan dukungan dan sinergi seluruh pihak," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]