LAMPUNG - Kedatangan mantan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ke Kecamatan Kota Gajah, Lampung Tengah, Lampung, Minggu (28/6/2026) disambut warga yang tengah berbelanja. Bahkan, Jokowi langsung dikerumuni warga yang ingin bersalaman atau berswafoto bersama.

Kecamatan Kota Gajah menjadi lokasi blusukan terakhir di Lampung . Saat mendatangi salah satu pedagang, Jokowi turut membeli jajanan es kopi susu, rujak buah, serta keripik pisang yang dijajakan. Bahkan, dia juga nampak mentraktir sejumlah anak-anak.

Kegiatan ini merupakan bagian dukungan Jokowi terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ). Acara yang berlangsung di Lapangan Kecamatan Kotagajah ini juga diwarnai dengan penyampaian aspirasi perbaikan jalan dari warga setempat.

Sebelumnya, Jokowi juga mengunjungi Kawasan Sentra UMKM Maliosewu di Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Sabtu (27/6/2026). Ratusan stan kuliner berjejer rapi di sepanjang kawasan Maliosewu.

Suasana bertambah ramai ketika Jokowi tiba di lokasi Maliosewu. Warga yang datang dari berbagai wilayah sekitar berebut meminta swafoto atau sekadar bersalaman dengan Jokowi.

Lapak para pemilik UMKM didominasi aneka makanan dan jajanan khas daerah. Menariknya, Jokowi sempat jajan es teh manis dan sosis bakar.

Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian, jajaran pengurus DPP PSI lainnya, dan Bupati Pringsewu Riyanto Pamungkas, hadir menemani Jokowi.

Kunjungan ke sentra UMKM ini penting sebagai momentum kebangkitan dan perkembangan ekonomi lokal. Selain itu, Jokowi mengunjungi Museum Ketransmigrasian Lampung. Tiba bersama Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Jokowi disambut antusias warga Kabupaten Pesawaran. Ia pun langsung masuk ke Museum Ketransmigrasian.

JAKARTA - Kasus dugaan pemerasan pengusaha muda berinisial VL oleh pelaku dengan inisial BPT yang ditangani Polres Jakarta Pusat telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat. Saat ini, kasus tersebut tinggal menunggu persidangan.

Terkait kasus tersebut, kuasa hukum Bangun Paulus Tudungta (BPT) yakni Iskandar Halim Munthe memprotes penghentian penyelidikan laporan dugaan pencurian yang ditangani Polres Metro Jakarta Pusat. Iskandar menilai keputusan menghentikan perkara dilakukan terlalu dini karena pihak yang diduga terlibat berinisial VL, belum pernah diperiksa oleh penyidik sehingga kesimpulan bahwa perkara tersebut bukan tindak pidana dinilai belum memiliki dasar penyelidikan yang memadai.

Iskandar mengatakan penghentian penyelidikan mengabaikan sejumlah bukti awal yang telah disampaikan pelapor, mulai dari mutasi rekening, rekaman kamera pengawas (CCTV), hingga dugaan identitas pelaku. Menurut Iskandar, seluruh bukti tersebut seharusnya diuji melalui pemeriksaan terhadap terlapor maupun saksi-saksi terkait sebelum penyidik mengambil kesimpulan.

"Penyelidikan dihentikan sebelum pihak yang diduga melakukan pencurian diperiksa. Padahal terdapat bukti transaksi dan rekaman CCTV yang seharusnya diuji melalui pemeriksaan para saksi dan terlapor. Kesimpulan bahwa perkara ini bukan tindak pidana menjadi prematur apabila penyelidikan belum dilakukan secara menyeluruh," katanya, Minggu (28/6/2026).

Iskandar menuturkan, perkara tersebut bermula pada 17 Februari 2026 ketika Bangun Paulus Tudungta menemukan transaksi mencurigakan di rekening bank miliknya. Berdasarkan data mutasi rekening, dalam kurun waktu pukul 05.23 hingga 05.40 WIB terjadi serangkaian transfer dan penarikan tunai yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp19,25 juta.

Setelah menelusuri lokasi mesin ATM tempat transaksi berlangsung, Bangun mendatangi minimarket yang menjadi lokasi kejadian dan melihat rekaman CCTV. Menurut kuasa hukum, rekaman tersebut memperlihatkan seseorang yang diduga berinisial VL sedang bertransaksi di mesin ATM pada waktu yang bertepatan dengan seluruh transaksi yang tercatat pada rekening korban.

Meski demikian, laporan polisi Nomor LP/B/536/II/2026/SPKT/Polres Metro Jakarta Pusat/Polda Metro Jaya dihentikan melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik) tertanggal 20 April 2026 dengan alasan peristiwa tersebut dinilai bukan merupakan tindak pidana.

Iskandar mempertanyakan dasar penghentian penyelidikan tersebut. Menurut Iskandar, penyidik belum pernah meminta keterangan kepada VL, belum memeriksa pihak bank terkait transaksi, maupun meminta keterangan dari pihak minimarket yang menguasai rekaman CCTV. Iskandar menilai langkah penyelidikan yang belum tuntas tidak seharusnya berujung pada penghentian perkara. Semua alat bukti yang tersedia semestinya diuji melalui penyelidikan dan penyidikan yang profesional.

Lihat video: KPK Ungkap Silmy Karim Cs Dapat Jatah Rp100 Juta dari Pemerasan WNA



"Pemeriksaan terhadap pihak yang diduga terlibat dan saksi-saksi merupakan bagian penting untuk mengungkap ada atau tidaknya tindak pidana. Karena itu, penghentian penyelidikan sebelum tahapan tersebut dilakukan berpotensi menghilangkan kesempatan mengungkap fakta secara utuh," ujarnya.

Atas penghentian penyelidikan tersebut, tim kuasa hukumnya telah mengajukan pengaduan kepada Kapolri, pengawas internal Polri, KPK, dan 14 instansi lainnya agar penyelidikan dibuka kembali, dan dilakukan pemeriksaan terhadap VL beserta seluruh saksi yang relevan.

"Langkah itu ditempuh untuk memperoleh kepastian hukum bagi korban sekaligus memastikan dugaan pencurian diperiksa secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

Iskandar menambahkan penyelidik Polri dalam menjalankan tugas tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana.

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran menilai kepercayaan publik yang meningkat ke Polri adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan. Hal tersebut dikatakannya menanggapi hasil survei yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik.

Bagi Febri, angka 80,6 persen responden yang menilai kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Dari sudut pandang Febri yang mewakili kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi yang sangat konkret.

Dia mengatakan, keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh. Dia melanjutkan, kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri, Minggu (28/6/2026).

Febri menegaskan optimismenya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan. Dia mengatakan, pandangannya mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.

Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar dan lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dia mengatakan, konsep "Presisi" — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — menjadi blueprint utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kerangka konseptual ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.

"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.

Febri menilai bahwa hasil survei tersebut memiliki sejumlah implikasi strategis yang patut dicermati secara mendalam oleh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Pertama, tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.

Menurut dia, legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan. "Kedua, dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri yang dipercaya masyarakat menjadi aset yang tidak ternilai," ujarnya.

Dia menegaskan, kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik yang meningkat adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan.

"Ia adalah jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan," pungkasnya.

Bandung (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat M. Romli mendorong pemerataan investasi di kawasan Rebana yang meliputi Kabupaten dan Kota Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Subang, serta Sumedang guna mengurangi kesenjangan pembangunan dengan wilayah Jabodetabek.

Menurut Romli, realisasi investasi di kawasan Rebana sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp36,68 triliun. Sementara pada triwulan I 2026 hingga April, nilai investasi tercatat sebesar Rp6,5 triliun atau sekitar 8,43 persen dari total investasi yang masuk ke Jawa Barat.

“Dilihat dari investasi yang masuk, Sumedang dan wilayah Rebana memang menjanjikan bagi para investor sekaligus menjadi upaya pemerataan untuk menghindari disparitas yang tinggi antardaerah, terutama dengan Jabodetabek,” kata Romli di Bandung, Minggu.

Ia mengatakan DPRD Jabar akan terus mendorong masuknya investasi ke kawasan Rebana maupun wilayah selatan Jawa Barat, termasuk pengembangan kawasan industri hijau di Majalengka yang didukung keberadaan Bandara Internasional Kertajati.

“Kami sedang mendorong wilayah lain, seperti Majalengka yang masuk kawasan Rebana, untuk menjadi kawasan industri hijau dan pemerataan pertumbuhan industri di wilayah lain di Jawa Barat,” ujarnya.

Romli menegaskan fokus DPRD bukan semata mengejar target nilai investasi, tetapi memastikan investasi yang masuk mampu memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.

"Kalau dari sisi capaian saya lihat sudah cukup optimal. Tinggal bagaimana investasi yang masuk berdampak terhadap pengurangan pengangguran. Itu harus dilindungi Pemprov Jabar,” katanya.

Ia menambahkan DPRD Jabar juga aktif menjalin komunikasi dengan calon investor di Jakarta dengan mempromosikan potensi daerah di Jawa Barat, termasuk kemudahan akses infrastruktur, kawasan industri, dan ketersediaan tenaga kerja.

“Kami jelaskan banyak daerah di Jabar yang bagus untuk berinvestasi, aksesnya sudah baik dan mudah dijangkau, termasuk soal tenaga kerja, agar mereka mau berinvestasi di Jawa Barat,” kata Romli.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati “Titiek” Soeharto mengatakan distribusi pupuk bersubsidi kini menjadi lebih cepat usai pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola.

Titiek, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, mengatakan sedikitnya 145 aturan yang dinilai menghambat telah dipangkas sehingga pupuk subsidi dapat lebih cepat diterima para petani.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah memotong aturan-aturan yang tadinya itu 145 aturan untuk mendapatkan pupuk, ini dipotong, diperpendek sekali sehingga petani dapat pupuk ini tepat waktu,” kata dia.

Komisi IV, tegas Titiek, akan terus mengawasi penyaluran pupuk bersubsidi agar benar-benar diterima petani yang berhak, disalurkan tepat waktu, dan dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET).

Menurut dia, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung target swasembada pangan.

Selain penyederhanaan regulasi, dia juga mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memberikan potongan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen. Kebijakan itu dinilai mampu meringankan beban biaya produksi petani.

“Pemerintah sudah memberikan diskon harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sehingga ini sangat membantu petani dan membuat mereka lebih bergairah untuk bercocok tanam dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” ucapnya.

Ketua Komisi Sektor Pertanian itu melakukan kunjungan kerja ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (26/6).

Dalam kesempatan tersebut, Komisi IV DPR juga menyoroti pentingnya akurasi data petani melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) sebagai dasar penyaluran pupuk bersubsidi agar tepat sasaran.

Titiek menilai penyuluh pertanian berperan penting dalam mendampingi petani mengisi dan memperbarui data e-RDKK. Dengan data yang akurat, kebutuhan pupuk, waktu penyaluran, hingga jenis pupuk yang dibutuhkan sesuai komoditas dapat dipetakan secara lebih tepat.

“Ini diperlukan peran penyuluh-penyuluh untuk memberikan edukasi kepada para petani bagaimana cara mengisi dan memasukkan data-data di e-RDKK ini,” ujarnya.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Raksasa teknologi Google dilaporkan membatasi penggunaan model kecerdasan buatan (AI) Gemini oleh Meta Platforms Inc. setelah perusahaan media sosial tersebut mengajukan permintaan kapasitas komputasi awan yang melampaui kemampuan pasokan yang ada.

Berdasarkan laporan Mint, keterbatasan pasokan daya pemrosesan ini secara langsung mengganggu dan menunda lini masa eksekusi sejumlah proyek AI internal milik Meta.

Keterbatasan kapasitas pada server Google Cloud ini juga berdampak pada beberapa klien korporasi Google lainnya, namun Meta menjadi pihak yang menerima hantaman paling parah akibat akumulasi permintaan volume model AI yang luar biasa tinggi.

Google mengonfirmasi kepada manajemen Meta sekitar Maret tahun ini mengenai ketidaksanggupan mereka untuk memenuhi seluruh kuota kapasitas Gemini yang ingin dibeli.

Imbas dari pembatasan akses komersial ini, Meta terpaksa menginstruksikan para karyawannya untuk lebih efisien dalam mengonsumsi token AI, yang merupakan unit parameter pengukur intensitas penggunaan kecerdasan buatan.

Kelangkaan daya komputasi ini mencuat sebagai ironi baru di tengah masifnya realisasi belanja modal miliaran dolar AS yang digelontorkan raksasa teknologi untuk pengadaan cip serta pembangunan pusat data baru. Kendala infrastruktur fisik ini tercermin pada neraca keuangan Google Cloud, di mana pendapatan kuartal I/2026 sukses menyentuh angka US$20 miliar, namun laju pertumbuhan optimalnya terganjal oleh keterbatasan perangkat keras.

CEO Google, Sundar Pichai, menyatakan kendala daya komputasi menghalangi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkontribusi pada penumpukan pesanan (backlog) unit komputasi awan yang melonjak hampir dua kali lipat secara kuartalan.

Hubungan bisnis antara kedua raksasa periklanan digital ini sejatinya telah terjalin sejak September 2025 melalui penjajakan pemanfaatan model Gemini dan model sumber terbuka (open-source) Gemma.

Kerja sama tersebut awalnya dirancang agar Meta dapat menyelaraskan (fine-tune) algoritma periklanan mandiri menggunakan data eksternal milik Google guna mendongkrak efektivitas konversi iklan.

Meskipun bersaing ketat di pasar periklanan daring global, Meta tetap membuka opsi kemitraan strategis dengan Google maupun pengembang ChatGPT, OpenAI.

Kolaborasi komputasi ini ditargetkan untuk meningkatkan fitur percakapan pada asisten pintar Meta AI serta memperkuat fungsionalitas fitur-fitur berbasis kecerdasan buatan di seluruh aplikasi media sosial di bawah naungan ekosistem Meta.

MEDAN - Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ) 2026 digelar di Kota Medan pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026. Penunjukan Kota Medan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menggerakkan roda ekonomi lokal di tengah tantangan global.

Perhelatan berskala nasional ini menjadi instrumen nyata dari konsep wisata MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang berfungsi sebagai stimulan percepatan arus perputaran modal di tingkat daerah. Selain berdampak pada pertumbuhan ekonomi jangka pendek, pelaksanaan Rakernas Apeksi 2026 memegang fungsi krusial dalam melakukan rebranding terhadap citra ibu kota Sumatera Utara ini. Baca juga: APEKSI Sebut Pembangunan di Daerah Lebih Akurat dengan Pusat Data Nasional

Menyikapi momentum besar ini, Tokoh Pemuda Sumatera Utara yang juga eks Ketua Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumut periode 2018-2021, Alwi Hasbi Silalahi, memberikan pandangan kritis sekaligus optimistis. Ia menegaskan, perhelatan ini adalah panggung pembuktian bagi Kota Medan di mata nasional.

Kelompok kepemudaan siap bersinergi mendukung kesuksesan acara, namun Pemkot Medan dan aparat penegak hukum harus memberikan jaminan penuh terhadap stabilitas wilayah selama rangkaian Rakernas berlangsung. ”Penunjukan Medan sebagai tuan rumah Rakernas Apeksi 2026 ini harus dimanfaatkan secara total,” katanya, Minggu (28/6/2026).

Keberhasilan Medan yang sebelumnya sukses mengelola ajang besar seperti turnamen AFF menjadi bukti bahwa stabilitas keamanan adalah modal utama dalam membangun kepercayaan investor. Ketika kenyamanan kota terjamin, Medan akan semakin diminati sebagai destinasi investasi jangka panjang serta pariwisata alternatif.

Secara ilmiah, industri MICE memiliki karakteristik daya dampak luas melalui multiplier effect (efek pengganda).

Pengeluaran para delegasi dari berbagai pemerintah kota di Indonesia selama acara berlangsung akan langsung mengalir ke berbagai sektor hilir, mulai dari transportasi, akomodasi perhotelan, industri kuliner, hingga para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal yang mendapatkan akses perluasan pasar.

Menurutnya, event ini tidak boleh sekadar menjadi acara seremonial kumpul-kumpul wali kota. Event ini harus menjadi momentum emas untuk menghapus stigma negatif Kota Medan. ”Pemkot Medan harus memastikan infrastruktur siap, dan yang terpenting, jamin keamanan serta kenyamanan para tamu," ujarnya. 3 Tantangan Ini Masih Membebani Pelaku Usaha MICE dan Event

Mantan pimpinan HMI di Sumut ini juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan langsung sektor UMKM local. Hal ini agar dampak ekonomi dari kunjungan delegasi tidak hanya dinikmati oleh korporasi besar atau hotel berbintang semata.

"Para delegasi yang datang ini adalah kelompok high-yield atau berdaya beli tinggi. Sektor UMKM dan kerajinan lokal khas Medan harus diberi ruang prioritas sebagai etalase utama di lokasi acara. Pemuda Sumatera Utara akan mengawal agar momentum ini benar-benar membawa berkah ekonomi yang merata bagi masyarakat arus bawah," tandasnya.

JAKARTA - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri kegiatan silaturahmi di Pondok Pesantren Nurul Qodiri, Lampung Tengah, Lampung. Di hadapan kiai dan para santri, Jokowi menyebut dirinya masih seperti yang dulu.

Awalnya, Jokowi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sambutan hangat dari pengasuh pondok pesantren, para pengurus, santri, serta masyarakat yang hadir. "Saya pada siang hari ini, alhamdulillah bisa sampai di sini. Saya sangat berterima kasih kepada Kiai Imam Suhadi beserta seluruh pengurus pondok dan para santri yang telah menyambut saya dengan sangat baik," kata Jokowi, Minggu (28/6/2026).

Jokowi menegaskan, dirinya tetap sama seperti dahulu meski pernah menjabat sebagai Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024. "Aku masih seperti yang dulu, masih orang kampung, masih orang desa. Jadi kalau saya ke Lampung, ke Provinsi Lampung, saya ke sini ya memang dunia saya, lingkungan saya adalah seperti yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi.

Menurut ayah Gibran Rakabuming Raka ini, banyak warga Lampung yang rutin datang ke kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Kata Jokowi, kehadirannya di Ponpes Nurul Qodiri sekaligus untuk memenuhi kerinduan masyarakat Lampung yang ingin bertemu dengannya.

"Setiap minggu yang hadir ke rumah saya, di Kampung Sumber itu, yang dari Lampung itu banyak sekali. Banyak menyampaikan, 'Pak ini yang mau ikut banyak, Pak, tapi busnya enggak muat', sehingga saya datang ke sini karena ada undangan dari beliau Pak Kiai," tutur Jokowi.

Jokowi mengatakan, kunjungannya juga bertujuan mempererat silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai daerah di Provinsi Lampung.

"Sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Lampung, seluruh warga Lampung, baik yang ada di Lampung Tengah, yang ada di Mesuji, yang ada di Pesawaran, yang ada di Tulang Bawang, dan kabupaten yang lain yang belum bisa saya kunjungi karena keterbatasan waktu yang ada," kata Jokowi seraya kembali menyampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat yang hadir serta memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan selama kunjungannya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online (ojol) menjadi maksimal 8% secara serentak per 1 Juli 2026 tanpa melalui fase uji coba guna meningkatkan kesejahteraan para pengemudi transportasi berbasis aplikasi.

Pemerintah telah mensosialisasikan ketentuan penyesuaian tarif tersebut kepada seluruh perusahaan aplikator agar segera menyelaraskan sistem operasional internal tepat waktu, menyusul tercapainya kesepakatan bersama dalam pertemuan antara operator dengan pimpinan DPR.

Dudy mengungkapkan kesiapan regulasi dari sisi pemerintah sudah matang. Otoritas perhubungan akan memantau langsung respons pasar dan teknis pelaksanaan di lapangan begitu kebijakan ini diaktifkan.

"Oh enggak (tidak uji coba), langsung diberlakukan 1 Juli, kita lihat nanti reaksinya seperti apa," kata Dudy dilansir dari Antara, Minggu (28/6/2026)

Guna mempercepat legalitas implementasi, Kementerian Perhubungan tidak perlu menerbitkan peraturan turunan baru dari hulu. Otoritas hanya perlu melakukan revisi pada poin batasan tarif dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP No. 1001 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Aturan lama tersebut sebelumnya mengizinkan pihak aplikator memotong pendapatan mitra hingga maksimal 20 persen.

"Sehingga dengan adanya komisi 8% maka kami akan merevisi ketentuan yang komisi yang semula berbunyi maksimal 20 persen. Itu akan kita revisi menjadi maksimal 8%,” jelas Dudy.

Selain memangkas persentase potongan pendapatan, revisi beleid ini akan mencakup pembaruan jaminan proteksi asuransi bagi pengemudi sebagai bagian dari penyempurnaan menyeluruh terhadap regulasi keselamatan transportasi daring.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Aan Suhanan, tercatat telah menggelar serangkaian pertemuan berkala dengan para aplikator untuk memastikan keselarasan teknis sebelum tenggat waktu pemberlakuan.

Langkah penyesuaian biaya jasa ini diperkuat oleh payung hukum berupa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar intervensi negara terhadap ekosistem ekonomi digital.

Dalam pidatonya di Monumen Nasional beberapa waktu lalu, Kepala Negara secara terbuka menyatakan keberpihakannya untuk memitigasi ketimpangan pembagian hasil pendapatan yang selama ini dinilai membebani para pekerja sektor informal tersebut.

"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ujar Presiden Prabowo.

Meskipun proses penerbitan draf revisi final Keputusan Menhub masih berjalan, Dudy meyakini seluruh penyedia aplikasi transportasi daring di Indonesia berkomitmen penuh mematuhi instruksi baru ini demi menjaga stabilitas hubungan kemitraan dengan para pengemudi roda dua di jalanan.

"Secara komitmen para operator sudah menyampaikan kesiapannya tentu dengan dinamika yang sudah mereka pertimbangkan satu dan lain. Mereka akan siap mendukung apa yang menjadi harapan dari Presiden begitu juga dari dari para teman-teman pengendara ojek online khususnya roda dua," pungkas Menhub.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan etanol untuk mendukung implementasi program campuran bensin dengan bioetanol 20% (E20) mencapai 4 juta kiloliter (KL) per tahun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan konsumsi bensin nasional saat ini mencapai sekitar 40 juta KL per tahun. Sementara itu, kapasitas produksi domestik baru sekitar 14,3 juta KL.

Menurutnya, tambahan produksi dari Kilang Balikpapan yang mulai beroperasi pada Januari 2026 akan meningkatkan kapasitas bensin nasional sebesar 5,5 juta KL. Dengan tambahan tersebut, impor bensin diperkirakan turun menjadi sekitar 20 juta KL per tahun.

Pemerintah pun menyiapkan Program E20 sebagai salah satu upaya menekan impor bensin. Skema tersebut akan mencampurkan bensin dengan 20% bioetanol yang diproduksi dari komoditas pertanian dalam negeri.

Bahlil mengatakan kebijakan itu mengadopsi pendekatan yang diterapkan pada program biodiesel berbasis sawit yang berkembang dari B10 hingga B50.

"Untuk mengurangi impor yang tersisa 20 juta kiloliter maka kita akan menerapkan Program E20 yang idenya berangkat dari kesuksesan Program B10 hingga B50. Kita bikin etanol dengan bahan bakunya dari tebu, singkong dan jagung dengan total produksi yang diperlukan 4 juta kiloliter. Pemerintah akan menjadi off taker produksi etanol yang dihasilkan petani," tutur Bahlil melalui keterangan resmi dikutip Minggu (28/6/2026).
Dia menjelaskan, kebutuhan etanol tersebut akan dipenuhi dari komoditas pertanian seperti tebu, singkong, dan jagung. Pemerintah juga akan berperan sebagai pembeli utama (off-taker) untuk menjamin penyerapan produksi etanol yang dihasilkan petani dan pelaku usaha di sektor hulu.
Selain mengurangi impor bensin, implementasi Program E20 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi sektor pertanian dan industri bioenergi nasional. Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai target emisi nol bersih atau net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Untuk memenuhi kebutuhan rantai pasok dalam skala besar itu, Bahlil meminta perguruan tinggi turut berperan dalam mengoptimalkan teknologi pengolahan komoditas nabati lokal, seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jadi ini bisa kita bikin plasma inti dengan rakyat, ini jauh lebih jelas off-taker-nya negara. Daripada kita impor dari Amerika atau Eropa," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, perguruan tinggi diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara hasil riset di laboratorium dan penerapannya pada skala industri nasional melalui pola kemitraan antara korporasi inti dan plasma rakyat.
Selain di sektor bahan bakar, kontribusi pemikiran dan inovasi dari perguruan tinggi juga dinilai penting untuk mendorong program bauran energi baru melalui percepatan penggunaan kompor alternatif, termasuk kompor listrik dan kompor energi alternatif lainnya, serta pemanfaatan compressed natural gas (CNG) dan jaringan gas (jargas) rumah tangga.
"Di Kementerian ESDM tahun 2027 mendatang ada program pengadaan kompor listrik Rp600 miliar dan kampus siapa yang mau bikin langsung akan kita pesan pengadaannya di kampus itu saja," ujar Bahlil.

JAKARTA - Penguatan tata kelola organisasi, transparansi pendanaan, dan independensi Nahdlatul Ulama (NU) menjadi prasyarat penting agar organisasi Islam terbesar di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya.

Hal tersebut mengemuka dalam Serial Rembug Warga NU bertema "Dana, Kekuasaan, dan Independensi PBNU: Siapa Membiayai, Siapa Mempengaruhi?" yang menghadirkan akademisi, tokoh pesantren, dan masyarakat sipil di Kampus Universitas Terbuka, Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Minggu (28/6/2026).

Para narasumber sepakat bahwa memasuki abad kedua, NU memerlukan transformasi tata kelola yang mampu memadukan nilai-nilai Aswaja dan tradisi pesantren dengan prinsip-prinsip organisasi modern yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta independensi.

Rektor Universitas Terbuka Prof Ali Muktiyanto mengatakan, pembaruan tata kelola merupakan keniscayaan bagi organisasi sebesar NU. "NU memiliki modal sosial, modal intelektual, dan modal spiritual yang sangat besar. Tantangannya sekarang adalah menerjemahkan seluruh modal tersebut menjadi sistem organisasi dan keuangan yang transparan, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada warga dan publik," ujarnya.

Menurut dia, kekuatan NU selama ini lahir dari otoritas keilmuan para ulama dan tradisi pesantren yang harus tetap menjadi fondasi organisasi.

"Modernisasi tata kelola bukan berarti meninggalkan tradisi. Justru nilai-nilai Aswaja harus menjadi ruh dalam membangun sistem organisasi yang profesional, efektif, dan mampu menjawab tantangan zaman," katanya.

Ali menilai akuntabilitas merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam tentang amanah. "Governansi yang baik bukan sekadar memenuhi standar administrasi. Ia merupakan pengejawantahan nilai amanah yang menjadi ajaran utama Islam. Akuntabilitas adalah tanggung jawab moral sekaligus organisasi kepada umat," ungkapnya.

Koordinator Forbes NU 26 Abdul Waidl mengatakan forum ini merupakan awal dari gerakan partisipasi warga NU dalam merumuskan masa depan organisasi. "Serial Rembug Warga NU tidak berhenti di Jakarta. Kami akan melanjutkan forum ini di berbagai daerah sekitar Jabodetabek, seperti Bekasi, Depok, Tangerang, dan wilayah lainnya agar semakin banyak warga NU dapat berpartisipasi menyampaikan gagasan," ujarnya.

9 Rekomendasi Strategis Serial Rembug Warga NU

Berdasarkan pemaparan para narasumber dan hasil diskusi, Serial Rembug Warga NU merekomendasikan sembilan agenda strategis sebagai pijakan penguatan Nahdlatul Ulama memasuki abad kedua.

1. Menyusun Sistem Tata Kelola NU Berbasis Good Governance dan Nilai Aswaja.

NU perlu membangun tata kelola organisasi yang memadukan nilai amanah, syura, keadilan, dan kemaslahatan dengan prinsip-prinsip good governance, sehingga organisasi tetap berakar pada tradisi sekaligus mampu menjawab tantangan kelembagaan modern.

2. Membangun Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terintegrasi (APBNU).

NU perlu memiliki mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Nahdlatul Ulama (APBNU) sebagai instrumen resmi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi organisasi dari tingkat PBNU hingga ranting agar setiap program memiliki arah, indikator kinerja, dan pertanggungjawaban yang jelas.

3. Memperkuat Sistem Pengendalian Internal dan Transformasi Digital Organisasi.

Penguatan organisasi perlu ditopang oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, digitalisasi administrasi dan keuangan, serta penyusunan laporan organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi meningkatnya kepercayaan publik.

4. Menjadikan Nilai-Nilai Kepesantrenan sebagai Fondasi Tata Kelola NU.

Modernisasi organisasi harus bertumpu pada nilai amanah, keikhlasan, keteladanan, musyawarah, dan pelayanan (khidmah) sebagai budaya organisasi yang hidup dalam setiap proses pengambilan keputusan.

5. Membangun Budaya Transparansi dan Akuntabilitas sebagai Amanah Jamaah.

Seluruh pengelolaan program, aset, dan keuangan organisasi harus dipandang sebagai amanah warga NU sehingga pelaporan, evaluasi, dan keterbukaan informasi menjadi bagian dari etika organisasi, bukan sekadar kewajiban administratif.

6. Mengoptimalkan Potensi Intelektual dan Profesional Nahdliyin.

NU memiliki ribuan akademisi, akuntan, auditor, ekonom, ahli hukum, teknokrat, dan profesional lainnya. Seluruh potensi tersebut perlu dihimpun dalam sistem kaderisasi dan kelembagaan untuk memperkuat kapasitas organisasi tanpa menghilangkan kepemimpinan ulama.

7. Mewujudkan Transparansi Sumber Pendanaan dan Pertanggungjawaban Publik.

NU perlu membangun sistem keterbukaan mengenai sumber-sumber pendanaan organisasi, baik yang berasal dari warga, filantropi, dunia usaha, maupun pemerintah, disertai laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada warga NU dan publik.

8. Membangun Sistem Pencegahan Korupsi dan Pengelolaan Konflik Kepentingan.

Organisasi perlu memiliki kebijakan antikorupsi, pakta integritas, mekanisme whistleblower, audit independen, kode etik, serta pedoman pengelolaan konflik kepentingan untuk menjaga integritas kelembagaan.

9. Menjaga Independensi Organisasi melalui Demokratisasi dan Partisipasi Warga.

Hubungan NU dengan negara, dunia usaha, maupun lembaga donor harus dibangun secara transparan tanpa mengurangi independensi organisasi. Karena itu, ruang partisipasi warga perlu diperluas melalui forum-forum musyawarah, termasuk Serial Rembug Warga NU dan Muktamar Nahdliyin, sebagai mekanisme penyaluran aspirasi dan penguatan legitimasi organisasi.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penyidik terus melakukan pemantauan terkait pembantaran penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut . Sejalan dengan itu, KPK berharap tindakan medis terhadap eks Menteri Agama tersebut segera dilakukan.

"KPK berharap tindakan-tindakan medis yang dibutuhkan dapat segera dilakukan, agar Ybs bisa segera pulih dan kembali menjalani proses hukum," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Minggu (28/6/2026).

Menurut Budi, harapan tersebut tidak lepas dari proses hukum yang bersangkutan. Sebab kata Budi, perkara yang menjerat Gus Yaqut segera dilimpahkan.

"Mengingat Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK dalam waktu dekat juga menjadwalkan untuk segera melakukan tahap 2, yakni pelimpahan tersangka, alat bukti, dan berkas perkara ke tahap penuntutan," ujarnya.

Sebelumnya, KPK membantarkan penahanan Gus Yaqut pada Rabu (24/6/2026). "Hari ini, Rabu (24/6), Penyidik melakukan pembantaran penahanan terhadap tersangka YCQ," kata Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (24/6/2026).

Budi menjelaskan, pembantaran dilakukan menurut hasil pemeriksaan yang dilakukan tim dokter. Hasil pemeriksaan mengharuskan Gus Yaqut menerima perawatan lanjutan di rumah sakit.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter yang kemudian mengharuskan yang bersangkutan menjalani rawat inap di RS Polri Kramatjati," ujarnya.

Berdasarkan keterangan medis, ungkap Budi, Gus Yaqut mengalami sakit di saluran pencernaan.