KOMPAS.com-Perang Iran dan penutupan Selat Hormuz dinilai akan mengubah sistem energi dunia secara besar-besaran.

Pandangan tersebut disampaikan sejumlah kepala perusahaan minyak dan gas global dalam laporan keuangan mereka selama dua pekan terakhir.

Penutupan Selat Hormuz membuat distribusi energi global terganggu parah. Jalur laut strategis itu selama ini menjadi salah satu rute utama pengiriman minyak dan gas dunia.

Akibat blokade tersebut, pasokan minyak global disebut kehilangan hampir satu miliar barel. Kekurangan pasokan diperkirakan terus membesar selama jalur itu belum kembali dibuka penuh.

Dilaporkan CNBC, kondisi ini membuat banyak negara dan perusahaan mulai mempertanyakan ketahanan sistem energi global saat ini.

Kepala Eksekutif SLB, perusahaan jasa ladang minyak terbesar dunia, Olivier Le Peuch, mengatakan krisis tersebut memperlihatkan rapuhnya rantai pasok energi global.

“Ini akan mendorong perubahan struktural mendasar di seluruh lanskap energi,” ujar CEO Baker Hughes Lorenzo Simonelli, pesaing utama SLB.

Menurut para eksekutif industri energi, pemerintah kini akan makin fokus pada isu keamanan energi.

“Bukan lagi sekadar bahan pembicaraan,” kata CEO Halliburton Jeffrey Miller.

Perusahaan jasa energi memperkirakan investasi eksplorasi dan produksi minyak akan meningkat setelah perang.

Investasi energi rendah karbon seperti panas bumi, energi nuklir, dan modernisasi jaringan listrik juga diprediksi terus bertambah.

“Ini bukan hanya tentang meningkatkan pasokan energi,” kata Simonelli.

“Ini tentang infrastruktur energi yang kuat dan tangguh serta redundansi yang lebih besar, diversifikasi infrastruktur, dan mengurangi ketergantungan pada satu aset skala besar,” lanjut dia.

Asia Dinilai Paling Rentan

Penutupan Selat Hormuz juga memperlihatkan besarnya ketergantungan negara-negara Asia terhadap minyak mentah dan gas alam cair dari Timur Tengah.

CEO Exxon Mobil Darren Woods mengatakan banyak negara kini mulai mengevaluasi ulang strategi keamanan energi mereka.

“Jelas, orang-orang akan menilai kembali keamanan energi mereka dan bagaimana mereka memastikan bahwa, ke depannya, mereka tidak memiliki paparan yang sama,” ujar Woods.

Pemerintah diperkirakan akan mempercepat diversifikasi sumber energi sekaligus memperbesar cadangan minyak nasional.

Cadangan energi strategis di banyak negara diketahui terkuras selama perang berlangsung.

“Akan ada peningkatan persediaan global di atas tingkat historis untuk memastikan keamanan energi menjadi prioritas utama,” kata Simonelli.

Minyak AS Makin Penting

Di tengah gangguan pasokan global, minyak mentah Amerika Serikat diperkirakan memainkan peran makin besar.

CEO Diamondback Energy Kaes Van’t Hof mengatakan ekspor minyak mentah AS melonjak ke level tertinggi selama perang berlangsung.

Menurut dia, minyak serpih AS kini menjadi salah satu penopang utama keamanan energi dunia.

Sementara itu, CEO Halliburton Jeffrey Miller menilai pasar minyak global kini berubah total.

“Pasar sekarang secara fundamental lebih ketat” akibat gangguan pasokan, ujarnya.

Sebelum perang, pasar memperkirakan surplus minyak global sepanjang tahun ini. Kondisi kini berubah menjadi ancaman defisit besar.

Pelaku industri memperkirakan harga minyak tetap tinggi bahkan setelah perang berakhir.

Kondisi itu diprediksi mendorong investasi besar di proyek minyak lepas pantai dan laut dalam, terutama di Afrika, Amerika, dan Asia.

“Afrika mewakili salah satu peluang jangka panjang yang paling menarik, dengan basis sumber daya minyak dan gas yang belum dikembangkan secara signifikan,” kata Le Peuch.

“Kami memperkirakan alokasi portofolio akan bergeser lebih menguntungkan ke wilayah ini seiring waktu,” lanjut dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA, KOMPAS.com – Harga emas Antam hari ini, Minggu (10/5/2026), terpantau tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Berdasarkan laman resmi Logam Mulia, harga emas Antam per gram masih di level Rp 2.839.000. Sementara itu, harga buyback emas Antam juga stabil di posisi Rp 2.644.000 per gram.

Untuk diketahui, emas Antam tersedia dalam beragam pilihan berat mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram (1 kg).

Ragam pilihan emas batangan ini memberikan fleksibilitas bagi masyarakat untuk menyesuaikan investasi dengan kebutuhan dan kemampuan finansial.

Berikut perincian harga emas Antam logam mulia hari ini, Minggu (10/5/2026) dari ukuran terkecil hingga terbesar:

Harga emas Antam hari ini, 10 Mei 2026

• 0,5 gram: Rp 1.469.500
• 1 gram: Rp 2.839.000
• 2 gram: Rp 5.618.000
• 3 gram: Rp 8.402.000
• 5 gram: Rp 13.970.000
• 10 gram: Rp 27.885.000
• 25 gram: Rp 69.587.000
• 50 gram: Rp 139.095.000
• 100 gram: Rp 278.112.000
• 250 gram: Rp 695.015.000
• 500 gram: Rp 1.389.820.000
• 1.000 gram (1 kg): Rp 2.779.600.000

Ketentuan pajak pembelian dan buyback emas Antam

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi pembelian maupun buybackemas batangan Antam dikenakan pajak.

Untuk pembelian emas, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen bagi pembeli yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Setiap transaksi pembelian emas akan disertai bukti potong PPh 22 sebagai dasar pelaporan pajak.

Sementara itu, untuk penjualan kembali atau buyback emas ke PT Aneka Tambang Tbk dengan nilai transaksi lebih dari Rp 10 juta, berlaku tarif:

• 1,5 persen bagi pemilik NPWP
• 3 persen bagi non-NPWP

Pajak buyback emas akan dipotong langsung dari total nilai transaksi.

Itulah harga emas hari ini Antam, Minggu (10/5/2026). Harga emas Antam di laman resmi Logam Mulia biasanya diperbarui setiap hari mengikuti pergerakan harga emas global.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mensupervisi pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menangani darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Langkah ini menindaklanjuti SK Gubernur Sumsel Nomor 235/KPTS/-SS/2026 yang menetapkan status siaga darurat bencana asap di wilayah tersebut sejak 22 April 2026.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan pentingnya langkah preventif yang proaktif seiring prediksi masuknya musim kemarau dan pengaruh anomali iklim tahun 2026. Oleh karena itu, masyarakat dan pihak terkait perlu melakukan langkah pencegahan guna menghindari bencana demi kepentingan bersama.

“Musim Kemarau dan El Nino itu dua fenomena yang terpisah. Yang kita khawatirkan adalah ketika musim kemarau, fase El Nino-nya sedang aktif. Kondisi inilah yang terjadi pada tahun 2015, 2019, 2023, serta diprediksi mulai tahun 2026 ini. BMKG akan terus memantau agar prediksi ke depannya lebih akurat,” kata Faisal dalam keterangannya, Sabtu (9/5/2026).

Secara umum, wilayah Sumatera Selatan membutuhkan perhatian ekstra karena menghadapi musim kemarau yang cenderung ‘bawah normal’ atau lebih kering tahun ini. BMKG memperkirakan puncak musim kemarau di wilayah tersebut akan terjadi pada Agustus 2026 mendatang.

Dalam pelaksanaan OMC, BMKG memanfaatkan data real-time tinggi muka air tanah di lahan gambut. Jika air tanah menurun pada posisi tertentu, tim Kedeputian Modifikasi Cuaca segera menyemai awan agar lahan tetap lembab dan tidak mudah terbakar. “BMKG akan terus memonitor, memprediksi, mendiseminasikan data, dan berkolaborasi dalam pelaksanaan OMC. Saat ini sinergi antarlembaga berjalan sangat baik dalam upaya penanganan karhutla,” jelas Faisal.

Sementara itu, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto menjelaskan bahwa pihaknya memusatkan kegiatan OMC di Posko Sri Mulyono Herlambang (SMH) Palembang mulai 5 hingga 14 Mei 2026. Hingga saat ini, tim gabungan telah menuntaskan 5 sorti penerbangan penyemaian awan dengan total waktu terbang selama 9 jam 45 menit.

Dalam operasi tersebut, tim menghabiskan total 5.000 kilogram bahan semai Natrium Klorida (NaCl). Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menanggung seluruh biaya operasi ini. Pelaksanaan OMC ini menunjukkan kerja sama solid antara BNPB, BMKG, dan Pangkalan TNI AU (Lanud) Sri Mulyono Herlambang, dengan dukungan PT Makson Sukses Pratama sebagai operator.

“Dalam eksekusi OMC di lapangan, kolaborasi antarlini berbasis data sangat dikedepankan agar penyemaian awan tepat sasaran, terutama untuk menjaga kondisi lahan gambut,” tambah Seto.

Melalui langkah mitigasi dan pelaksanaan OMC pemerintah optimistis dapat menekan risiko meluasnya titik api di wilayah Sumsel sedini mungkin melalui langkah mitigasi dan Operasi Modifikasi Cuaca yang tepat dan terukur. Pemerintah mengharapkan sinergi lintas sektor ini mampu menjaga kelestarian lingkungan serta melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap selama musim kemarau 2026.

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia berpikir konflik dengan Ukraina akan segera berakhir. Yang mengejutkan, dia membuka peluang untuk bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky—peluang yang selama ini dia tutup karena menganggap Zelensky sebagai pemimpin tidak sah dari negara tersebut.

Invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 telah memicu krisis paling serius dalam hubungan antara Rusia dan Barat sejak Krisis Rudal Kuba tahun 1962, di mana banyak orang kala itu khawatir dunia berada di ambang perang nuklir.

"Saya pikir masalah ini akan segera berakhir," kata Putin saat menjawab pertanyaan dari pers di sela-sela perayaan Hari Kemenangan 9 Mei. Menurutnya, kemungkinan pertemuan dengan Zelensky di negara ketiga bisa terjadi setelah kesepakatan akhir tentang penyelesaian konflik tercapai.

Financial Times melaporkan bahwa para pemimpin Uni Eropa sedang mempersiapkan potensi pembicaraan.

Ditanya apakah dia bersedia terlibat dalam pembicaraan dengan pihak Eropa, Putin mengatakan tokoh pilihan baginya adalah mantan Kanselir Jerman Gerhard Schroeder.

Kremlin mengatakan pekan lalu bahwa pemerintah Eropa yang harus mengambil langkah pertama, karena merekalah yang memutuskan kontak dengan Moskow pada tahun 2022 setelah dimulainya perang melawan Ukraina.

Dalam kesempatan tersebut, Putin juga bersedia untuk melakukan pertukaran tawanan perang Rusia-Ukraina yang diusulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pihak Ukraina belum menanggapi inisiatif Trump tersebut.

“Kami langsung mendukungnya,” kata Putin, merujuk pada usulan Trump.

Putin mengatakan bahwa pada 5 Mei, Moskow mengirimkan daftar 500 tawanan perang Ukraina kepada Kyiv dan mengusulkan pertukaran.

Menurut Putin, Ukraina mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk meninjau daftar yang dikirim Moskow dan kemudian menyatakan bahwa mereka belum siap untuk pertukaran tersebut.

Selama panggilan telepon terakhir Putin dengan Trump pada akhir April, kedua pemimpin berbicara tentang perayaan 9 Mei. Trump dilaporkan mengingat perjuangan bersama melawan Nazisme.

Putin memberi tahu Trump tentang rencana Rusia untuk menyatakan gencatan senjata pada 8 dan 9 Mei. “Presiden Trump mendukungnya,” kata Putin.

Rusia secara terbuka mengumumkan gencatan senjata tersebut, tetapi tidak menerima reaksi langsung dari Ukraina. Namun, Kyiv kemudian mengusulkan gencatan senjata pada 6 Mei.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia, sebagaimana dikutip dari Russia Today, Minggu (10/5/2026), mengatakan militer Ukraina telah melanggar gencatan senjata Hari Kemenangan sebanyak 8.970 kali sejak mulai berlaku pada tengah malam tanggal 8 Mei, termasuk serangan drone dan artileri.

Moskow mengatakan bahwa mereka telah memerintahkan semua pasukannya di sepanjang garis depan Ukraina untuk menghentikan operasi tempur dan tetap berada di posisi mereka.

Putin menegaskan bahwa parade Hari Kemenangan tahun ini di Moskow tidak menampilkan peralatan militer bukan hanya karena alasan keamanan, tetapi terutama agar Angkatan Bersenjata Rusia dapat sepenuhnya berkonsentrasi pada pencapaian kekalahan akhir militer Ukraina dalam apa yang dia sebut sebagai "operasi militer khusus".

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebulan telah berlalu sejak pemerintah resmi memberlakukan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat mulai 1 April 2026.

Pemerintah juga mendorong sektor swasta ikut menerapkan WFH di luar layanan esensial melalui Surat Edaran M/6/HK.04/III/2026. Hanya saja penerapan WFH di sektor swasta merupakan imbauan dan bersifat tidak wajib.

Secara umum, pemerintah menargetkan WFH setiap Jumat bagi ASN, di luar sektor kesehatan dan keamanan, dan memperkirakan kebijakan itu dapat menghemat Rp 6,2 triliun subsidi BBM.

Ekonom sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidy mengatakan, penghematan energi dari kebijakan WFH dari pemerintah belum bisa dikatakan sudah signifikan.

"Karena kebijakan ini baru berjalan sekitar satu bulan dan pemerintah sendiri menyatakan evaluasinya dilakukan setelah dua bulan," kata dia kepada Kompas.com, Sabtu (9/5/2026).

Ia berpandangan, yang ada saat ini lebih tepat disebut potensi penghematan, bukan hasil final.

"Menurut saya, kebijakan ini sebaiknya dijalankan dulu minimal 3–6 bulan agar datanya cukup untuk menilai dampak terhadap BBM, listrik kantor, perjalanan dinas, produktivitas, dan layanan publik," ucap dia.

Kebijakan WFH bisa dibuat permanen

Budi menjelaskan, kalau hasilnya nyata, kebijakan WFH tersebut bisa dibuat permanen sebagai model kerja hibrida satu hari seminggu, bukan sekadar respons sementara terhadap harga minyak.

Sebenarnya, pemerintah memang merancang WFH ASN setiap Jumat, disertai pembatasan kendaraan dinas dan perjalanan dinas.

Lebih lanjut, Budi bilang, agar dampaknya lebih besar ke penghematan anggaran, WFH tidak cukup berdiri sendiri.

WFH sebaiknya disertai dengan pengurangan nyata biaya operasional gedung, listrik, AC, perjalanan dinas, rapat fisik, kendaraan dinas, dan sewa fasilitas.

"Kalau kantor tetap menyala penuh, perjalanan dinas tetap tinggi, dan rapat tetap offline, WFH hanya berubah menjadi simbol hemat energi, bukan instrumen penghematan fiskal," ungkap dia.

Penghematan dari energi hingga biaya operasional

Ekonomi sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas, Padang, Syafruddin Karimi mengatakan, penghematan terbesar dari kebijakan WFH tetap datang dari energi, terutama BBM, lalu disusul biaya operasional kantor.

Menurut dia, negara memandang WFH pertama-tama sebagai instrumen pengurangan mobilitas harian, sebab perjalanan rumah-kantor menyedot bensin, solar, parkir, dan biaya transportasi lain dalam skala besar.

Syafruddin menjelaskan, WFH satu hari per minggu sebagai bagian dari optimalisasi pemakaian energi di tempat kerja

"Jadi, penghematan yang paling cepat terasa bukan pengurangan emisi karbon, melainkan turunnya konsumsi BBM, listrik kantor, penggunaan AC, lift, lampu, dan biaya fasilitas harian," ujar dia kepada Kompas.com.

Ia menambahkan, penurunan emisi tetap penting, tetapi manfaat itu lebih bersifat lanjutan.

"Dalam situasi harga minyak melonjak dan subsidi energi tertekan, manfaat fiskal dan energi jauh lebih menentukan dibanding manfaat lingkungan yang efeknya muncul lebih bertahap," imbuh dia.

Beban listrik rumah tangga tak sebesar penghematan BBM

Syafruddin menjelaskan, penghematan BBM dari WFH tetap lebih masuk akal dibaca sebagai bantuan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan sebagai sumber beban baru yang lebih besar melalui subsidi listrik rumah tangga.

Ia bilang, anggaran subsidi energi 2026 diproyeksikan sebesar Rp 381,3 triliun dihitung dengan asumsi harga minyak rata-rata 70 dollar AS per barrel dan kurs Rp 16.500 per dolar AS. Padahal saat ini harga minyak naik tajam dan rupiah sudah lebih lemah.

Dalam kondisi seperti itu, pemerintah perlu menekan konsumsi BBM bersubsidi secepat mungkin. Tambahan pemakaian listrik di rumah memang ada, terutama untuk laptop, modem, lampu, dan kipas atau AC.

"Tetapi nilainya biasanya jauh lebih kecil dibanding bensin atau solar yang terbakar setiap hari dalam perjalanan komuter massal," ungkap dia.

Oleh karena itu, Syaffrudin beranggapan, arah kebijakan WFH ini tetap logis yakni dengan memindahkan sebagian konsumsi energi dari transportasi berbasis BBM ke rumah tangga yang kenaikannya lebih kecil.

Secara umum, ia berpandangan, WFH dirancang untuk mengurangi konsumsi energi di tempat kerja, bukan sekadar memindahkan aktivitas kerja. Jadi, selama jumlah perjalanan turun signifikan, penghematan subsidi BBM sangat mungkin tetap lebih besar daripada tambahan subsidi listrik rumah tangga.

Biaya tersembunyi dari kebijakan WFH

Syafruddin berujar, WFH memang menghemat biaya institusi, tetapi ia juga menyimpan biaya tersembunyi yang sering luput dari narasi resmi.

Biaya tersembunyi tersebut meliputi beban listrik, internet, ruang kerja, pendinginan ruangan, bahkan keausan perangkat berpindah dari kantor ke rumah tangga pekerja.

Bagi ASN, negara bisa menghemat subsidi BBM, tetapi pegawai rumah tangga menanggung tagihan listrik dan koneksi yang lebih tinggi.

Bagi sektor swasta, perusahaan bisa mengurangi biaya kantor, sedangkan pekerja menanggung biaya kerja yang sebelumnya dipikul perusahaan.

"Karena itu, efisiensi WFH sering kali bukan penghapusan biaya, melainkan pergeseran biaya dari lembaga ke individu," ucap dia

Syafruddin menekankan, upah dan hak pekerja tidak boleh berubah dalam skema WFH, termasuk hak cuti tahunan, dan ketentuan itu penting agar perusahaan tidak menyalahgunakan WFH sebagai cara memindahkan ongkos tanpa kompensasi.

Dari sudut pandang kebijakan publik, WFH tetap berguna sebagai bantalan jangka pendek saat harga energi melonjak.

"Meski begitu, pembacaan yang jujur harus mengakui manfaat fiskal di level negara atau perusahaan bisa muncul bersamaan dengan tambahan beban rutin di level rumah tangga pekerja," ungkap dia.

Efek penghematan kebijakan WFH belum besar

Senada, Pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak menjelaskan, dampak sistem kerja WFH adalah pertama, penghematan tenaga listrik dan biaya operasional di tempat kerja.

"Untuk perkantoran biasa, mungkin tidak terlalu besar, akan tetapi untuk tempat seperti ruangan-ruangan belajar di perguruan tinggi, relatif besar," kata dia ketika dihubungi Kompas.com.

Ia menjelaskan, penghematan yang terbesar adalah dari pemborosan perjalanan dan transportasi terutama di daerah macet seperti di Jakarta.

Di kota besar seperti Jakarta, banyak orang yang pergi ke tempat kerja menempuh 1,5 jam lebih.

Menurut dia, biaya bensin yang dihabiskan cukup besar dan nilai waktu percuma dalam perjalanan, menjadi sia-sia.

"WFH akan nengurangi pemborosan itu. Polusi udara juga akan berkurang," ungkap dia.

Sementara itu, ia berujar, cara menghitung dampak WFH ini memang tidak mudah, tetapi bisa dilakukan dengan beberapa asumsi dan pengamatan yang jelas.

Namun demikian, ia melihat, saat ini belum banyak instansi pemerintah dan perusahaan yang menerapkan sistem kerja WFH.

Sementara itu, beberapa perguruan tinggi melanjutkan sistem belajar melalui zoom waktu kasus covid.

"Jadi secara keseluruhan, dampaknya masih kecil," tutup Payaman.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KETIKA angka utang pemerintah mendekati Rp 10.000 triliun, publik spontan bertanya: apakah Indonesia sedang baik-baik saja? Angka itu terdengar sangat besar, bahkan sulit dibayangkan oleh masyarakat biasa.

Di tengah harga kebutuhan pokok yang terasa mahal, daya beli belum pulih sepenuhnya, dan lapangan kerja masih kompetitif, angka utang negara mudah memunculkan kecemasan.

Pertanyaannya kemudian bukan sekadar soal ekonomi, tetapi juga soal psikologi publik: apakah negara masih mampu mengendalikan arah fiskalnya?

Secara hukum dan ukuran fiskal internasional, posisi utang Indonesia sebenarnya masih berada dalam batas aman.

Rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di kisaran 40 persen lebih, masih di bawah batas maksimal 60 persen sesuai Undang- Undang Keuangan Negara.

Dalam berbagai forum, pemerintah juga menegaskan bahwa struktur utang Indonesia relatif terkendali, tenor cukup panjang, dan risiko gagal bayar rendah. Namun, masalah terbesar sering kali bukan pada angka, melainkan pada rasa.

Ketika angka fiskal tidak bertemu realitas rakyat

Bagi masyarakat, angka rasio utang tidak selalu relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang dirasakan publik adalah harga pangan, biaya sekolah, cicilan rumah, ongkos transportasi, dan peluang kerja.

Ketika kehidupan sehari-hari terasa makin berat, sementara utang negara terus meningkat, publik mulai mempertanyakan: sebenarnya utang ini dipakai untuk siapa?

Di titik inilah negara menghadapi tantangan komunikasi yang serius.

Selama ini penjelasan tentang utang terlalu teknokratis. Publik disuguhi istilah “rasio aman”, “defisit terkendali”, atau “fiskal ekspansif yang terukur”.

Padahal rakyat ingin jawaban yang sederhana dan konkret. Jika utang naik, apa manfaat langsung yang mereka rasakan? Apakah jalan lebih baik? Apakah lapangan kerja bertambah?

Apakah UMKM lebih mudah mendapat modal? Apakah pendidikan dan kesehatan menjadi lebih terjangkau?

Dalam teori public trust, stabilitas ekonomi modern tidak hanya ditentukan oleh data makro, tetapi juga oleh persepsi dan rasa percaya masyarakat terhadap arah kebijakan negara.

Ketika masyarakat merasa jauh dari manfaat pembangunan, maka angka pertumbuhan ekonomi maupun stabilitas fiskal menjadi kehilangan makna psikologisnya.

Utang pada dasarnya bukan sesuatu yang haram dalam ekonomi modern. Amerika Serikat, Jepang, bahkan banyak negara maju memiliki utang jauh lebih besar dibanding Indonesia.

Masalahnya bukan ada atau tidak ada utang, tetapi apakah utang tersebut produktif atau tidak.

Dalam teori pembangunan ekonomi, utang dapat menjadi alat percepatan pertumbuhan jika digunakan untuk menciptakan kapasitas ekonomi baru atau multiplier effect.

Artinya, utang untuk membangun irigasi, pelabuhan, penghiliran industri, energi, pendidikan vokasi, transformasi digital UMKM, dan pangan nasional jauh lebih sehat dibanding utang yang habis untuk konsumsi jangka pendek tanpa efek produktif yang jelas.

Persoalannya, masyarakat sering tidak melihat hubungan langsung antara utang dan manfaat ekonomi yang diterimanya.

Infrastruktur berdiri, tetapi kesempatan usaha tidak otomatis tumbuh. Subsidi diberikan, tetapi produktivitas tidak banyak berubah. Program bantuan sosial berjalan, tetapi ketergantungan fiskal justru meningkat.

Di sinilah Indonesia perlu mulai mengubah paradigma pengelolaan utang. Negara tidak cukup hanya menjaga agar rasio utang tetap aman.

Negara harus memastikan bahwa setiap tambahan utang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi baru yang lebih kuat dibanding beban bunganya.

Jika tidak, maka APBN perlahan akan terjebak menjadi mesin pembayaran bunga utang, bukan lagi alat transformasi ekonomi.

Beban bunga dan risiko fiskal masa depan

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Beban pembayaran bunga utang dalam APBN terus meningkat setiap tahun.

Ketika bunga makin besar, ruang fiskal negara menjadi lebih sempit. Akibatnya, pilihan pemerintah menjadi terbatas: menaikkan pajak, mengurangi subsidi, atau kembali menambah utang baru.

Siklus seperti ini dapat memicu sentimen negatif berkepanjangan. Pasar keuangan mungkin masih percaya terhadap Indonesia hari ini, tetapi kepercayaan pasar sangat sensitif terhadap persepsi arah fiskal jangka panjang.

Dalam ekonomi global yang penuh ketidakpastian, persepsi bisa bergerak lebih cepat dibanding data.

Karena itu, pengelolaan utang tidak lagi cukup hanya mengandalkan pendekatan administratif dan akuntansi negara. Pengelolaan utang kini juga menjadi bagian dari manajemen ekspektasi publik dan manajemen psikologi pasar.

Semakin transparan pemerintah menjelaskan penggunaan utang, semakin kecil ruang spekulasi negatif berkembang di masyarakat.

Mengubah utang menjadi kepercayaan

Indonesia membutuhkan koreksi arah yang lebih strategis. Pertama, subsidi harus lebih produktif. Subsidi tidak cukup hanya menjaga konsumsi masyarakat, tetapi juga harus meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Subsidi pupuk harus meningkatkan produktivitas pertanian. Subsidi kredit harus meningkatkan kualitas UMKM. Subsidi energi harus mendukung sektor-sektor produktif, bukan sekadar mempertahankan pola konsumsi lama.

Kedua, penerimaan negara harus diperkuat. Tax ratio Indonesia masih relatif rendah dibanding banyak negara lain.

Negara tidak bisa terus menerus bergantung pada utang untuk membiayai pembangunan. Perbaikan sistem perpajakan, digitalisasi penerimaan negara, pengurangan kebocoran, dan penguatan industri bernilai tambah tinggi menjadi semakin penting.

Ketiga, transparansi manfaat utang harus lebih jelas. Pemerintah perlu menjelaskan secara konkret: utang tahun ini dipakai untuk apa, menghasilkan apa, dan siapa penerima manfaatnya. Publik tidak hanya membutuhkan laporan fiskal, tetapi juga bukti sosial yang nyata.

Sebab pada akhirnya, yang membuat masyarakat tenang bukan sekadar angka rasio utang yang aman. Masyarakat akan tenang jika mereka merasa hidupnya ikut membaik.

Di era sekarang, stabilitas fiskal bukan hanya soal kemampuan membayar utang, tetapi juga soal kemampuan menjaga kepercayaan publik.

Dan kepercayaan itu tidak lahir dari tabel APBN semata, melainkan dari keyakinan bahwa utang negara benar-benar diubah menjadi masa depan rakyat.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

JAKARTA - Sebanyak 10 orang perwira menengah (pamen) berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) digeser ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Mereka termasuk dalam daftar mutasi Polri pada Kamis, 7 Mei 2026

Diketahui, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi jabatan terhadap 108 personel Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) Polri.

Mutasi ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/960/V/KEP./2026 yang ditandatangani oleh As SDM Polri Irjen Pol Anwar. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menjelaskan, mutasi jabatan merupakan bagian dari proses pembinaan karier dan penguatan organisasi di tubuh Polri.

“Mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang alamiah dalam organisasi Polri. Ini menjadi bagian dari pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan profesionalisme personel dalam menghadapi tantangan tugas yang semakin dinamis,” katanya.

Dia mengatakan bahwa pergantian jabatan di lingkungan Polri juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.

“Polri terus berkomitmen melakukan regenerasi kepemimpinan dan penguatan organisasi agar semakin adaptif, profesional, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.

Berikut 10 Kombes Pol yang digeser ke Bareskrim Polri:

1. Kombes Pol Arif Budiman

Jabatan lama: Wadirtipideksus Bareskrim Polri

Jabatan baru: Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri

2.Kombes Pol Andri Ananta Yudhistira

Jabatan lama: Dirreskrimsus Polda Sulsel

Jabatan baru: Wadirtipideksus Bareskrim Polri

3. Kombes Pol Kurdi

Jabatan baru: Karolog Polda Kaltim

Jabatan baru: Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri

4. Kombes Pol Setiadi Sulaksono

Jabatan lama: Dirreskrimum Polda Sulsel

Jabatan baru: Karobinopsnal Bareskrim Polri

5. Kombes Pol Bambang Wijanarko

Jabatan lama: Kasubdit V Dittipidter Bareskrim Polri

Jabatan baru: Wadirtipidter Bareskrim Polri

6. Kombes Pol Ade Sapari

Jabatan lama: Dirreskrimum Polda Jabar

Jabatan baru: Pengawas Penyidikan Kepolisian Utama Tingkat II Bareskrim Polri

7. Kombes Pol Andri Sudarmadi

Jabatan lama: Wadirtipidsiber Bareskrim Polri

Jabatan baru: Pengawas Penyidikan Kepolisian Utama Tingkat II Bareskrim Polri

8. Kombes Pol Widi Atmoko

Jabatan lama: Dirreskrimum Polda Jatim

Jabatan baru: Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri

9. Kombes Pol Sunario

Jabatan lama: Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri

Jabatan baru: Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri

10. Kombes Pol Albert Raden Deddy Sulistyo Nugroho

Jabatan lama: Dirresnarkoba Polda Jabar

Jabatan baru: Wadirtipidnarkoba Bareskrim Polri.

Bisnis.com, JAKARTA — Tragedi kecelakaan di perlintasan Bekasi Timur memberikan sinyal kepada stakeholder terkait atas masih adanya persoalan perlintasan sebidang di wilayah perkotaan.

Kondisi ini menandakan belum ketatnya keamanan bagi masyarakat terhadap penyeberangan perlintasan kereta.

Terlebih jumlah perlintasan ilegal masih masif sedangkan penutupan masih diwarnai berbagai kendala di lapangan karena warga terbiasa menggunakan jalur ilegal sebagai alternatif.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam menangani lintasan kereta.

“Untuk lintasan kereta, ini kan mohon maaf, ini kami kalau menjadi kewenangan Pemerintah DKI Jakarta pasti kami akan lakukan itu, tapi ini kan memang kewenangan pemerintah pusat sehingga kami menunggu arahan dari pemerintah pusat maupun KAI,” ujarnya kepada jurnalis di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta menunjukkan persoalan yang masih besar. Dari total 423 perlintasan sebidang, sebanyak 130 titik masih tidak terjaga, sementara 293 lainnya telah dijaga.

Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menjelaskan penanganan perlintasan ilegal dilakukan melalui koordinasi lintas instansi bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan fasilitasi Kementerian Perhubungan.

Koordinasi tersebut membagi peran: KAI menangani keselamatan operasional dan jalur rel, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab atas jaringan jalan dan akses masyarakat.

“Pelaksanaan di lapangan diawali dengan pendataan dan identifikasi perlintasan sebidang, khususnya yang berpotensi membahayakan,” kata Franoto kepada Bisnis dalam keterangan tertulis, Selasa (5/5/2026).

Hasil identifikasi kemudian ditindaklanjuti melalui peningkatan fasilitas keselamatan hingga penutupan bertahap perlintasan ilegal, mulai dari sosialisasi, penyediaan akses alternatif, hingga penutupan fisik.

Upaya tersebut turut mencakup pemasangan rambu, palang pintu, penjagaan, dan edukasi masyarakat, namun belum sepenuhnya efektif.

Franoto menyebut hambatan utama berasal dari faktor sosial dan aksesibilitas. “Kendala utama dalam penutupan perlintasan ilegal lebih dominan bersifat sosial dan aksesibilitas, bukan teknis,” ujarnya.

Banyak perlintasan liar telah menjadi jalur utama warga, sehingga penutupan tanpa alternatif akses kerap ditolak.

Keterbatasan ruang perkotaan juga membuat jalur pengganti tidak selalu tersedia dalam jarak efisien, yang dapat memicu kemacetan dan memperpanjang waktu tempuh.

Dalam beberapa kasus, perlintasan yang sudah ditutup bahkan kembali dibuka secara tidak resmi.

Solusi sementara seperti penjagaan manual dan rambu dinilai belum cukup efektif, karena keberhasilannya sangat bergantung pada disiplin pengguna jalan dan konsistensi petugas di lapangan.

“Efektivitasnya sangat bergantung pada kedisiplinan pengguna jalan dan konsistensi kehadiran petugas,” jelasnya.

Risiko tetap tinggi, terutama di luar jam penjagaan atau pada malam hari saat pengawasan menurun. Menurutnya, penutupan permanen dinilai menjadi solusi paling efektif untuk menghilangkan konflik antara kereta dan kendaraan. Namun, langkah ini tetap bergantung pada kesiapan akses pengganti.

Dalam jangka panjang, pembangunan infrastruktur tidak sebidang seperti flyover dan underpass menjadi solusi utama. KAI menyatakan siap mendukung proyek tersebut dari sisi teknis dan operasional.

Meski demikian, realisasi proyek sangat bergantung pada kesiapan pemerintah, terutama terkait pendanaan dan pembebasan lahan yang kerap menjadi hambatan utama.

Kompleksitas Perlintasan Kereta Api

Di sisi lain, Akademisi Teknik Sipil sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno menilai persoalan perlintasan sebidang tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga kompleksitas tata kelola lintas sektor.

Menurutnya, regulasi sebenarnya sudah jelas mengatur kewajiban pengguna jalan untuk mendahulukan kereta api, namun implementasi di lapangan masih lemah, terutama dari sisi disiplin dan pengawasan.

“Melanggar aturan ini bukan hanya soal denda, tapi taruhannya adalah nyawa,” kata dia kepada Bisnis.

Djoko juga menyoroti pertumbuhan permukiman di sekitar rel yang memicu munculnya perlintasan liar, serta pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, dan operator yang memperumit penanganan.

Ia menekankan perlunya pendekatan komprehensif yang menggabungkan rekayasa teknik, penguatan regulasi, dan edukasi masyarakat. Langkah seperti pembangunan jalur tidak sebidang, penutupan perlintasan liar, serta modernisasi sistem pengawasan harus berjalan beriringan.

Pemanfaatan teknologi juga dinilai penting, termasuk sensor yang terhubung dengan sistem persinyalan dan integrasi kamera dengan tilang elektronik untuk meningkatkan efek jera.

Di sisi lain, keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan tambahan karena fasilitas keamanan perlintasan masih belum memadai, sehingga penanganan berjalan lambat meski risiko kecelakaan meningkat.

Djoko menegaskan penyelesaian persoalan ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, melainkan harus melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Dalam Negeri, hingga pemerintah daerah.

“Masalah perlintasan sebidang bukan hanya urusan PT KAI, tetapi kolaborasi antara pemilik jalan dan kesadaran masyarakat,” tegasnya.

LONDON - Inggris sedang bersiap untuk mengirim kapal perang ke Timur Tengah sebagai bagian dari misi internasional untukmembebaskankapal-kapal pengiriman dari ancaman di Selat Hormuz, jalur perairan yang sebagian besar telah ditutup Iran. Langkah London ini menyusul Prancis yang sedang mengirim kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaulle untuk misi tersebut.

“Penempatan awal HMS Dragon merupakan bagian dari perencanaan yang bijaksana yang akan memastikan bahwa Inggris siap, sebagai bagian dari koalisi multinasional yang dipimpin bersama oleh Inggris dan Prancis, untuk mengamankan selat tersebut, ketika kondisi memungkinkan,” kata Kementerian Pertahanan Inggris, melalui seorang juru bicaranya, kepada AFP, Sabtu (9/5/2026).

Inggris dan Prancis mengatakan bulan lalu bahwa rencana militer untuk mengamankan Selat Hormuz sedang disusun dan akan berhasil memulihkan arus perdagangan melalui jalur vital tersebut.

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan penempatan HMS Dragon akan memperkuat kepercayaan pelayaran komersial dan mendukung upaya pembersihan ranjau setelah permusuhan Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel berakhir.

Pada pertemuan dua hari di London pada bulan April yang melibatkan lebih dari 44 negara, para perencana militer membahas hal-hal praktis dari misi multinasional yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis untuk melindungi navigasi di jalur air utama tersebut.

Sekitar 40 negara diperkirakan telah setuju untuk berpartisipasi dalam rencana misi untuk membebaskan navigasi di Selat Hormuz.

Sebelum perang AS-Israel melawan Iran dimulai pada 28 Februari, sekitar seperlima minyak dunia dikirim melalui selat tersebut.

Namun, jumlah itu telah menurun dalam beberapa bulan terakhir. Iran sebagian besar menutup selat tersebut, menyebabkan kekacauan di pasar energi global dan kenaikan harga minyak. AS kemudian memberlakukan blokade Angkatan Laut-nya sendiri terhadap pelabuhan Iran sebagai respons.

Pada hari Sabtu, Iran mempertanyakan keseriusan diplomasi Amerika untuk mewujudkan gencatan senjata setelah bentrokan Angkatan Laut yang kembali terjadi di wilayah Teluk.

Dalam insiden pada hari Jumat, sebuah jet tempur AS menembaki dan melumpuhkan dua kapal tanker berbendera Iran yang dituduh Washington menantang blokade Angkatan Laut-nya terhadap pelabuhan Iran. Tindakan AS tersebut memicu serangan balasan Iran.

Hal itu terjadi setelah peningkatan ketegangan dari Kamis hingga Jumat di selat tersebut, di mana Iran berupaya memungut biaya dari kapal asing dan menggunakan pengaruh ekonomi terhadap AS dan sekutunya.

IDXChannel – PT Puradelta Lestari Tbk (DMAS) menargetkan prapenjualan sebesar Rp2,08 triliun sepanjang tahun ini. Penetapan target itu sejalan dengan pendapatan perseroan sepanjang 2025 yang mencapai Rp1,3 triliun.

Penetapan target prapenjualan itu juga didorong oleh pengembangan kawasan yang semakin terintegrasi, mencakup sektor industri, komersial, dan residensial, serta meningkatnya minat investor dan konsumen terhadap kawasan dengan konsep kota mandiri.

Ke depan, Kota Deltamas akan terus memperkuat posisinya sebagai pusat aktivitas bisnis dan hunian modern di koridor timur Jakarta melalui pengembangan infrastruktur, fasilitas, serta ekosistem yang berkelanjutan. Adapun, Kota Deltamas yang merupakan proyekjoint ventureantara Sinar Mas Land dan Sojitz Corporation Jepang

“Selama lebih dari 30 tahun, investasi konsisten pada infrastruktur, fasilitas publik, dan ekosistem bisnis telah mengubah wajah Kota Deltamas secara fundamental. Kawasan yang dulu dikenal semata sebagai lokasi pabrik otomotif kini telah menjadi destinasi gaya hidup urban premium,” kata Presiden Direktur Puradelta Lestari, Hongky J. Nantung,dalam keterangan resmi, Jumat (8/9/2026).

Lebih lanjut, dia mengatakan nilai investasi properti di Kota Deltamas terus meningkat, seiring bertambahnya populasi penghuni, konektivitas infrastruktur, dan hadirnya fasilitas komersial skala besar seperti AEON Mall, Greenland Square, dan Diamante Premium Business Gallery.

Kota Deltamas juga menghadirkan ragam pilihan hunian berkualitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen masyarakat, dari generasi milenial, keluarga muda, hingga ekspatriat yang membutuhkan standar hunian internasional.

”Ke depan, Kota Deltamas akan terus dikembangkan sebagai kawasan terpadu yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat serta para investor, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kota mandiri unggulan di Indonesia,” tuturnya.

Kota Deltamas menghadirkan beragam pilihan hunian untuk berbagai segmen dengan pilihan harga mulai dari kisaran Rp1,2 miliar hingga Rp2,9 miliar, mulai dari De Silva Residence & De Silva Hybrid yang mengusung konsep modern kontemporer danhybrid-livingdi atas lahan 1,2 hektare, dengan tingkat penyerapan mencapai 85 persen pada fase perdana, hingga klaster Woodchester yang menawarkan hunian dua lantai bagi keluarga dengan kebutuhan ruang lebih luas.

Sementara klaster Savasa, hasil kolaborasi dengan Panasonic Homes Jepang, mengedepankan konsep hunian cerdas berbasis empat pilar, yaknismart township, smart security, smart homes, dan smart community. Tingginya minat pasar terhadap produk hunian ini menegaskan transformasi Kota Deltamas dari sekadar kawasan industri menjadi kota mandiri yang semakin diminati sebagai tempat tinggal.

Kota Deltamas juga didukung oleh ekosistem fasilitas yang komprehensif untuk menunjang kualitas hidup penghuninya, mulai dari pendidikan bertaraf internasional seperti Cikarang Japanese School, Korean Education Complex, ITSB, Sekolah Pangudi Luhur, hingga SMK Ananda Mitra Industri; fasilitas kesehatan seperti RS Mitra Keluarga, Eka Hospital (tahap pembangunan), serta klinik 24 jam; hingga sarana olahraga dan rekreasi seperti Deltamas Sport Center, J-Golf, danjogging track.

Dari sisi akses, Kota Deltamas memiliki akses langsung ke Tol Jakarta-Cikampek, tepatnya di KM 37, dan akses ke Jalan Tol Jakarta-Cikampek Selatan di KM 31 yang direncanakan akan beroperasi di tahun ini serta akses tol KM 42 yang masih dalam tahap pembangunan.

Selain itu, Kota Deltamas terkoneksi langsung dengan Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) Karawang, melalui akses Jembatan Cibeet. Kawasan ini juga dilengkapi dengan infrastruktur hijau dan digital, termasuk pengelolaan air bersih, dan limbah cair serta pemanfaatan air daur ulang, jaringan serat optik, penggunaan energi terbarukan, Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), serta inovasi aspal berbahan plastik sebagai komitmen keberlanjutan.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menyiapkan sejumlah kantong parkir bagi masyarakat yang akan menghadiri kegiatan Car Free Day (CFD) di kawasan Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, akhir pekan ini. Pengaturan ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan di sekitar lokasi kegiatan.

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, tersedia empat titik parkir resmi dengan total kapasitas 3.687 satuan ruang parkir (SRP). Fasilitas ini disiapkan agar arus kendaraan tetap tertib dan tidak mengganggu mobilitas di sekitar kawasan CFD.

Khusus kendaraan roda empat, area parkir dipusatkan di sejumlah gedung perkantoran yang berada di kawasan Kuningan dan Rasuna Said.

Selain itu, beberapa pusat perbelanjaan di sekitar Setiabudi–Kuningan juga dapat digunakan sebagai kantong parkir tambahan bagi pengunjung yang datang menggunakan mobil. Skema ini diharapkan dapat menyebarkan beban parkir sehingga tidak terpusat pada satu titik saja.

Sementara itu, untuk kendaraan roda dua, fasilitas parkir disediakan di area gedung perkantoran yang berada di sepanjang jalur CFD Rasuna Said.

Titik-titik parkir khusus juga disiapkan di lokasi yang relatif dekat dengan area kegiatan, sehingga memudahkan akses bagi pengguna kendaraan roda dua.

Selain pengaturan parkir, petugas juga akan menerapkan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas sekitar Rasuna Said untuk menjaga kelancaran arus kendaraan. Pengendara diimbau untuk mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi rambu yang telah dipasang.

Pihak terkait juga mengingatkan masyarakat untuk mempertimbangkan penggunaan transportasi umum seperti MRT Jakarta, TransJakarta, maupun layanan transportasi daring guna mengurangi kepadatan lalu lintas di sekitar lokasi CFD.

CFD Rasuna Said sendiri rutin menjadi magnet warga ibu kota setiap akhir pekan. Selain menjadi ruang olahraga, kawasan ini juga kerap dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul dan aktivitas komunitas yang semakin beragam.

Kantong parkir CFD Rasuna Said:

1. Pasar Festival & GOR Soemantri (305 SRP mobil dan 437 SRP utuk motor)
2. Kawasan Rasuna Epicentrum (850 SRP mobil dan 685 SRP motor)
3. Setiabudi One (310 SRP mobil dan 450 SRP motor)
4. Gedung Nyi Ageng Serang (215 SRP mobil dan 435 SRP motor)

TEHERAN - Intelijen AS menilai bahwa Pemimpin tertinggi Iran yang baru memainkan peran penting dalam membentuk strategi perang bersama para pejabat senior Iran, menurut beberapa sumber yang mengetahui informasi intelijen. Laporan tersebut menemukan bahwa otoritas yang tepat dalam rezim yang kini terpecah belah masih belum jelas, tetapi Mojtaba Khamenei kemungkinan membantu mengarahkan bagaimana Iran mengelola negosiasi dengan AS untuk mengakhiri perang.

Melansir CNN, lKhamenei belum terlihat di depan umum sejak ia mengalami cedera serius selama serangan yang menewaskan ayahnya dan beberapa pemimpin militer tertinggi negara itu di awal perang, yang menyebabkan spekulasi tentang kesehatannya dan perannya dalam struktur kepemimpinan Iran.

Pemerintahan Trump terus mengejar penyelesaian diplomatik untuk konflik tersebut sementara gencatan senjata telah berlangsung lebih dari sebulan, dengan intelijen AS menilai bahwa Iran terus pulih dari kampanye pengeboman AS yang meninggalkan kemampuan militer Iran yang signifikan dan kemampuan untuk bertahan selama berbulan-bulan lagi di bawah blokade Amerika, menurut sumber-sumber tersebut.

Khamenei diumumkan sebagai pemimpin tertinggi Iran yang baru menggantikan ayahnya beberapa hari setelah serangan yang melukainya, tetapi hingga saat ini komunitas intelijen AS belum dapat secara visual mengkonfirmasi keberadaannya, kata sumber-sumber tersebut.

Sebagian dari ketidakpastian tersebut berasal dari fakta bahwa Khamenei tidak menggunakan perangkat elektronik apa pun untuk berkomunikasi, melainkan hanya berinteraksi dengan mereka yang dapat mengunjunginya secara langsung atau dengan mengirimkan pesan melalui kurir, tambah salah satu sumber.

Khamenei tetap terisolasi karena ia terus menerima perawatan medis untuk luka-lukanya, termasuk luka bakar parah di satu sisi tubuhnya yang mengenai wajah, lengan, dada, dan kakinya, tambah sumber tersebut.

Mazaher Hosseini, kepala protokol di kantor pemimpin tertinggi Iran, pada hari Jumat mengatakan Khamenei sedang pulih dari luka-lukanya dan "sekarang dalam keadaan sehat sepenuhnya." Hosseini mengatakan kaki dan punggung bawah Khamenei sedikit terluka dan bahwa "sepotong kecil pecahan peluru telah mengenainya di belakang telinga," tetapi luka-luka tersebut sedang sembuh.

"Alhamdulillah, kesehatannya baik," kata Hosseini kepada kerumunan di Iran, dilansir CNN. “Musuh menyebarkan berbagai macam rumor dan klaim palsu. Mereka ingin bertemu dan menemukannya, tetapi orang-orang harus bersabar dan tidak terburu-buru. Dia akan berbicara kepada Anda ketika waktunya tepat.”

Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, mengatakan kepada media pemerintah Iran awal pekan ini bahwa ia telah mengadakan pertemuan selama dua setengah jam dengan Khamenei, menandai pertemuan tatap muka pertama yang dilaporkan antara pejabat tinggi Iran dan pemimpin tertinggi baru negara itu.

Apa yang diketahui pejabat AS tentang status Khamenei didasarkan pada informasi yang diperoleh dari mereka yang berkomunikasi dengannya, kata sumber yang mengetahui hal tersebut. Namun, ada beberapa pertanyaan di antara analis intelijen tentang apakah beberapa orang dalam struktur kekuasaan Iran mungkin mengklaim akses ke Khamenei untuk memanfaatkan otoritasnya guna mendorong agenda mereka sendiri.

Perang telah menurunkan kemampuan militer Iran, tetapi tidak menghancurkannya, menurut laporan intelijen AS. CNN sebelumnya melaporkan bahwa intelijen AS memperkirakan bahwa sekitar setengah dari peluncur rudal Iran telah selamat dari serangan AS. Sebuah laporan baru-baru ini meningkatkan angka tersebut menjadi dua pertiga sebagian karena... Gencatan senjata yang sedang berlangsung memberi Iran waktu untuk menggali peluncur roket yang mungkin terkubur dalam serangan sebelumnya, menurut sumber yang mengetahui intelijen tersebut.

Laporan CIA terpisah menemukan bahwa Iran kemungkinan dapat bertahan hingga empat bulan lagi dalam blokade Amerika yang sedang berlangsung tanpa destabilisasi ekonomi sepenuhnya, kata sumber tersebut. Washington Post adalah yang pertama melaporkan penilaian CIA tersebut. Pasukan militer AS dan Iran telah saling menembak dalam beberapa hari terakhir, meskipun ada gencatan senjata yang sedang berlangsung, karena lalu lintas melalui Selat Hormuz hampir terhenti dengan kedua pihak mengklaim kendali atas jalur air tersebut.

Ketika ditanya tentang penilaian CIA, seorang pejabat intelijen senior mengatakan kepada CNN, “Blokade Presiden menimbulkan kerusakan nyata dan berlipat ganda—memutus perdagangan, menghancurkan pendapatan, dan mempercepat keruntuhan ekonomi sistemik. Militer Iran telah sangat terdegradasi, angkatan lautnya hancur, dan para pemimpinnya bersembunyi. Yang tersisa adalah nafsu rezim untuk penderitaan warga sipil—membuat rakyatnya kelaparan untuk memperpanjang perang yang telah mereka kalahkan.”

“Iran semakin melemah setiap harinya berkat dampak dahsyat dari Operasi Economic Fury, blokade militer, dan perpecahan di dalam rezim, yang telah menghambat kemampuan Iran untuk mengajukan proposal terpadu kepada para negosiator Amerika,” kata juru bicara Gedung Putih Anna Kelly kepada CNN. “Lebih jelas dari sebelumnya bahwa Presiden Trump memegang kendali penuh karena tim keamanan nasionalnya berupaya mengakhiri impian nuklir Iran untuk selamanya. Kami tidak berkomentar mengenai masalah intelijen.”

Meskipun penilaian intelijen AS menunjukkan bahwa Khamenei terlibat dalam membantu mengembangkan strategi negosiasi Iran untuk mengakhiri perang secara diplomatik, sebuah sumber yang mengetahui informasi terbaru mengatakan kepada CNN bahwa ada bukti bahwa ia cukup jauh dari proses pengambilan keputusan dan hanya dapat diakses secara sporadis.

Akibatnya, para pejabat senior Korps Garda Revolusi Islam pada dasarnya menjalankan operasi sehari-hari bersama dengan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, tambah sumber tersebut. “Tidak ada indikasi bahwa ia benar-benar memberikan perintah secara berkelanjutan, tetapi tidak ada yang membuktikan bahwa ia tidak melakukannya,” kata sumber kedua yang mengetahui penilaian intelijen AS, merujuk pada Khamenei.

Pertanyaan tentang kesehatan dan kedudukan Khamenei dalam rezim Iran yang kini terpecah telah menimbulkan tantangan bagi pemerintahan Trump karena para pejabat tinggi AS terus menyatakan bahwa tidak jelas siapa yang sekarang memegang wewenang untuk benar-benar menegosiasikan pengakhiran konflik, kata sumber tersebut.

“Sistem mereka masih sangat terpecah, dan juga tidak berfungsi, jadi itu mungkin menjadi penghalang,” kata Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada hari Jumat saat membahas Respons Iran yang diantisipasi terhadap proposal terbaru pemerintahan Trump untuk mengakhiri perang.

Dampak dari operasi AS-Israel yang menewaskan ayah Khamenei dan pejabat senior Iran lainnya sebagian besar telah diramalkan oleh penilaian intelijen AS sebelum keputusan Presiden Donald Trump untuk memulai konflik – yang menemukan bahwa membunuh pemimpin tertinggi sebelumnya kemungkinan tidak akan menggulingkan rezim.

“Bahkan jika Anda menyingkirkan ayatollah, para penggantinya juga semuanya garis keras,” kata sebuah sumber, menggemakan apa yang digambarkan oleh beberapa sumber sebagai prediksi yang diuraikan dalam intelijen AS: pemerintahan Iran yang sebagian besar dikendalikan oleh IRGC dan tokoh-tokoh lain yang secara ideologis selaras dengan mereka yang telah dieliminasi.

Trump telah membual sejak pembunuhan Khamenei senior bahwa Iran telah mengalami perubahan rezim dan menggambarkan mereka yang sekarang bernegosiasi atas nama Teheran sebagai "masuk akal."

“Kita berurusan dengan orang-orang yang berbeda dari siapa pun yang pernah berurusan sebelumnya,” katanya pada bulan Maret.

Ali Vaez, direktur proyek Iran di International Crisis Group, sebelumnya mengatakan kepada CNN bahwa terlepas dari apakah pemimpin tertinggi yang baru berada dalam posisi untuk membantu memimpin pembicaraan atau tidak, “sistem tersebut menggunakannya untuk mendapatkan persetujuan akhir atas keputusan-keputusan besar yang penting dan bukan (untuk) taktik negosiasi.”

“Sistem tersebut sengaja menyoroti keterlibatan Mojtaba karena hal itu memberikan perlindungan terhadap kritik internal… tidak seperti ayahnya yang secara teratur muncul dan mengomentari keadaan negosiasi,” tambahnya. “Mojtaba tidak hadir, jadi mengaitkan pandangan kepadanya adalah kedok yang baik bagi para negosiator Iran untuk melindungi diri mereka dari kritik.”

Salah satu sumber yang mengetahui penilaian intelijen AS baru-baru ini menggemakan pandangan tersebut, menggambarkan ketidakpastian seputar status Khamenei sebagai "'Wizard of Oz' bertemu 'Weekend at Bernie's'."

Meskipun demikian, upaya pemerintahan Trump untuk mencapai resolusi melalui negosiasi telah terhambat oleh apa yang digambarkan oleh beberapa sumber sebagai kesalahpahaman mendasar tentang bagaimana orang Iran berpikir dan menanggapi ancaman – terlepas dari siapa yang berkuasa.

Sebelum putaran pertama pembicaraan di Islamabad bulan lalu, Wakil Presiden JD Vance mencari wawasan dari beberapa mitra Teluk tentang siapa di antara para pemimpin politik dan militer Iran yang tersisa yang memiliki wewenang untuk bernegosiasi dengan AS dan bagaimana cara terbaik untuk berurusan dengan mereka, menurut sumber yang mengetahui diskusi tersebut.

Pada saat itu, para pejabat dari setidaknya satu negara Teluk mengatakan kepada Vance bahwa Ghalibaf dianggap sebagai orang yang memiliki wewenang tersebut, lebih dari tokoh-tokoh Iran terkemuka lainnya di IRGC dan sayap politik pemerintah. Ghalibaf memimpin putaran pertama negosiasi dengan AS di Islamabad dan sekarang dipandang sebagai salah satu tokoh utama yang mewakili Republik Islam.

Mantan pemimpin Islam tersebut... Komandan Korps Garda Revolusi – yang terlibat dalam menumpas protes mahasiswa pro-reformasi – telah muncul sebagai salah satu dari sedikit politisi Iran yang mampu berurusan dengan diplomat yang mengenakan jas dan tentara berseragam tempur.

Namun demikian, Vance meninggalkan pembicaraan awal di Islamabad tanpa kesepakatan dan putaran kedua pembicaraan yang diumumkan di Pakistan akhirnya gagal terwujud. Trump mengaitkan kegagalan tersebut dengan pemerintah Iran yang "sangat terpecah" dan memperpanjang gencatan senjata selama dua minggu untuk memberi waktu kepada para pemimpin Iran untuk merumuskan “proposal terpadu.”

Dalam beberapa minggu berikutnya, pemerintahan Trump mempertahankan bahwa gencatan senjata antara kedua negara terus berlaku, dengan Trump memperpanjang gencatan senjata tanpa batas waktu dan Iran meninjau proposal terbaru Amerika pada hari Jumat.