JAKARTA - Sri Mulyani Indrawati menyampaikan duka cita mendalam atas kecelakaan tragis yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (27/4). Ia mengaku memiliki kedekatan emosional dengan peristiwa tersebut setelah baru saja menaiki kereta yang sama sehari sebelumnya.

"Innalillahi wainnailaihi rojiun. Semua adalah milik Yang Maha Kuasa dan semua akan kembali kepada Allah SWT. Sungguh turut merasakan duka cita mendalam atas kecelakaan tabrakan tragis Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan KRL commuter di Bekasi," tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya, Selasa (28/4/2026).

Mentan Menteri Keuangan ini mengungkapkan, pada Minggu (26/4) melakukan perjalanan menggunakan KA Argo Bromo Anggrek dari Semarang menuju Jakarta. Pengalaman tersebut membuatnya semakin merasakan kedekatan dengan musibah yang terjadi sehari setelahnya.

Ia tiba di Stasiun Gambir dengan menggunakan rangkaian kereta yang sama, sehingga kejadian tersebut menjadi pengingat akan ketidakpastian waktu dan takdir. "Sehari sebelumnya saya naik Kereta Api yang sama dari Stasiun Tawang Semarang menuju Stasiun Gambir Jakarta. Waktu hanya Allah yang Maha Tahu," ungkapnya.

Selain berbagi pengalaman pribadi, Sri Mulyani juga memanjatkan doa bagi seluruh korban, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka akibat kecelakaan tersebut. Dia berharap para korban yang meninggal mendapatkan tempat terbaik, sementara korban luka segera pulih. Sri Mulyani juga mendoakan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.

Bisnis.com, BANDUNG – Di tengah riuhnya industri fesyen muslim yang kian kompetitif, terselip sebuah kisah keteguhan dari sudut Kota Kembang. Nadya Rizki Amatullah Nizar, sosok desainer sekaligus pendiri jenama modest wear Nadjani, membuktikan bahwa kreativitas yang dipadukan dengan kemandirian finansial mampu melahirkan imperium bisnis yang menjanjikan.

Memulai langkah dengan modal awal Rp10 juta pada 2013, Nadjani kini bertransformasi menjadi salah satu pemain kunci di pasar digital. Siapa sangka, dari dana yang terbilang mungil untuk ukuran industri garmen, ia kini mampu memproduksi hingga 8.000 potong pakaian setiap bulan tanpa sekalipun menyentuh dana investor maupun pinjaman perbankan.

Perjalanan Nadya membangun Nadjani tidak dimulai dari ruang kosong. Lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Padjadjaran ini awalnya meniti karier sebagai pelaku industri distro Bandung. Namun, sebuah keputusan besar pada 2013 menjadi titik balik karier bisnisnya.

"Saat itu saya memutuskan untuk berhijab. Saya melihat celah pasar yang masih didominasi brand konvensional," kenang Nadjani saat berbincang di Bandung, belum lama ini.

Ia kemudian mengubah haluan orientasi bisnis dari brand distro yang bernama Oblea menjadi Nadjani. Berbeda dengan busana muslim pada masa itu yang cenderung monoton, Nadjani hadir dengan napas baru, dengan menghadirkan warna-warni ceria dan motif cetak orisinal.

Strategi ini diambil bukan tanpa alasan. Bagi Nadjani, etika dalam berkarya adalah tidak mengambil ciri khas orang lain. "Makanya saya berani cetak bahan sendiri agar tidak ada di tempat lain," tegasnya.

Selain itu, secara prinsip dalam membangun bisnis, Nadya menyebut adaptasi adalah kunci bertahan di era disrupsi.

Nadjani yang awalnya mengandalkan pesona visual di Instagram dan transaksi manual via WhatsApp, kini telah sepenuhnya merangkul ekosistem e-commerce, salah satunya adalah Shopee.

Ia mencatat pertumbuhan signifikan melalui platform Shopee, terutama berkat fitur Live Streaming. Menurutnya, interaksi langsung dengan konsumen di ranah digital memberikan dampak penjualan yang jauh lebih masif dibandingkan kanal offline tradisional.

Menariknya, Nadya memiliki pandangan tersendiri mengenai isu tingginya biaya administrasi di platform digital yang sering dikeluhkan pelaku UMKM. Baginya, angka tersebut masih jauh lebih efisien dibandingkan biaya operasional di pusat perbelanjaan elit.

"Toko offline itu bebannya besar sekali, apalagi di mal. Potongannya bisa mencapai 30% sampai 35% dari harga jual. Jadi ketika biaya e-commerce naik, saya rasa masih lebih terjangkau dibandingkan dengan itu," ungkapnya.

Meski berjaya di e-commerce, Nadya tidak lantas meninggalkan akar fisiknya. Ia tetap mengoperasikan tiga toko di lokasi strategis yakni di Plaza Indonesia (Jakarta), Ranggamalela (Bandung), dan Tunjungan Plaza (Surabaya).

Baginya, toko fisik bukan sekadar tempat transaksi, melainkan ruang untuk membangun kepercayaan. Di sana, konsumen dapat merasakan tekstur kain dan kualitas jahitan secara langsung sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi pelanggan setia di kanal online.

Kini, dengan dukungan tim berjumlah 45 orang, Nadjani terus melebarkan sayap. Ia membagi pasarnya ke dalam beberapa lini, yakni Nadjani Signature untuk segmen premium dan Pinayla untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan harga terjangkau.

Keberhasilan Nadjani membesarkan bisnis secara organik menjadi oase di tengah tren startup yang bergantung pada suntikan modal eksternal. "Dari awal benar-benar organik. Sampai sekarang tidak ada investor, tidak ada pinjam ke bank. Benar-benar murni berkembang dari modal Rp10 juta itu," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tingkat literasi keuangan pengguna pinjaman online (pinjol) di Indonesia tergolong tinggi.

Namun, belum diiringi perilaku keuangan yang sehat, terutama terkait sikap terlalu percaya diri dalam mengelola pinjaman.

Hal ini tecermin dalam hasil riset dari oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) yang berjudul Kajian Dampak Fintech Lending terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia: Studi Kasus AdaKami.

Hasil riset menunjukkan, lebih dari 89,2 persen responden pengguna AdaKami memahami cara menghitung bunga pinjaman dan lebih dari 95 persen responden dinilai telah memiliki pengetahuan memadai mengenai biaya dan tenor pinjaman.

Akademisi LPEM FEB UI Prani Sastiono mengatakan, angka ini lebih baik dibanding kelompok lain yang disurvei, yaitu pengguna pinjaman informal dan pinjol ilegal.

"Kalau kita lihat di sini memang yang sudah memiliki literasi keuangan ini lebih dari 80% di semua kelompok. Untuk kelompok AdaKami ini sedikit lebih tinggi dibandingkan kelompok lainnya, terutama dalam penghitungan bunga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (28/4/2026).

Namun demikian, dia menilai tingginya literasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perilaku keuangan yang bijak.

Prani menyoroti adanya kecenderungan overconfidence atau terlalu percaya diri di kalangan pengguna pinjol.

Sekitar 16 persen responden mengaku yakin dapat melunasi pinjaman tepat waktu, meskipun belum melakukan perhitungan kemampuan bayar.

Selain itu, sebanyak 73 persen responden menyatakan telah memahami syarat dan ketentuan pinjaman, meski belum membacanya secara perinci.

Tidak hanya itu, riset yang sama juga menemukan adanya kecenderungan perilaku yang berorientasi jangka pendek.

Sebanyak 14 persen responden mengaku terdorong membeli barang saat diskon, sementara 7 persen lainnya bersedia membayar biaya tambahan demi pencairan pinjaman lebih cepat, serta tertarik pada investasi dengan imbal hasil tinggi meski berisiko.

"Ini tentu saja punya risiko terhadap kemampuan membayar dan juga kesejahteraan dan keberlanjutan dari keuangan rumah tangga," kata Prani.

Berdasarkan temuan tersebut, LPEM FEB UI merekomendasikan penguatan edukasi keuangan oleh regulator, asosiasi, dan pelaku industri pinjol agar pengguna tidak hanya paham secara konsep, tetapi juga mampu mengambil keputusan finansial secara bijak.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia Yasmine Sembirin mengatakan, pihaknya telah menggelar sekitar 700 kegiatan edukasi sepanjang 2025.

Edukasi tersebut, lanjut dia, difokuskan pada peningkatan kesehatan keuangan masyarakat sekaligus mencegah pengguna terjebak dalam fenomena gagal bayar (galbay).

Terlebih saat ini data pengguna sudah tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), sehingga rapor keuangannya akan terlihat.

"Gerakan galbay itu juga terus kami edukasikan kepada para pengguna agar tidak sekali-kali menggunakannya," tukasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com – Di tengah peningkatan ketidakpastian ekonomi dan risiko fiskal domestik, kinerja PT Bank Central Asia Tbk atau BCA (kode emiten: BBCA) pada kuartal I 2026 menunjukkan ketahanan yang kokoh.

Hal tersebut dinilai dipengaruhi oleh strategi yang adaptif dalam membaca perubahan perilaku nasabah dan dinamika makro yang semakin kompleks.

Ekonom Bright Institute Yanuar Rizky menilai, kekuatan utama BCA terletak pada fundamental bisnisnya, khususnya dominasi dana murah atau current account saving account (CASA). Dalam lanskap perbankan Indonesia, instrumen CASA menjadi indikator penting karena mencerminkan stabilitas likuiditas sekaligus efisiensi biaya dana.

Yanuar juga menilai langkah BCA membuka opsi “poket valas” atau konversi tabungan rupiah ke valuta asing (valas) sebagai strategi krusial. Menurut dia, langkah ini bukan sekadar inovasi produk, melainkan respons terhadap perubahan preferensi nasabah.

“Kemampuan BCA mempertahankan likuiditas Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan memberi ruang bagi nasabah untuk tetap menahan dananya di BCA melalui penyediaan poket valas merupakan strategi yang kuat,” ujar Yanuar dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (28/4/2026).

Dengan menyediakan kanal lindung nilai di dalam ekosistemnya sendiri, BCA secara efektif menahan potensi capital outflow di level mikro. Nasabah tetap menyimpan dananya di BCA dalam bentuk valas, alih-alih dana keluar dari bank untuk membeli dollar atau emas di luar sistem.

“Bahkan, pelemahan rupiah secara tidak langsung turut meningkatkan nilai CASA dalam denominasi rupiah sehingga memberikan efek tambahan bagi neraca bank,” kata dia.

Yanuar menjelaskan, fenomena tersebut mencerminkan bagaimana bank tidak hanya berperan sebagai intermediari tradisional, tetapi juga beradaptasi menjadi platform manajemen risiko bagi nasabah.

Di sisi lain, keunggulan BCA juga diperkuat oleh dominasi dalam sistem pembayaran yang terintegrasi.

Infrastruktur payment gateway yang kuat menciptakan hubungan “back-to-back” antara penghimpunan dana (saving) dan penyaluran kredit, khususnya kredit konsumsi. Model ini memungkinkan BCA menjaga kualitas aset sekaligus memoderasi potensi kenaikan non-performing loan (NPL) atau kredit bermasalah.

Punya daya tarik kuat

Dari perspektif investasi, saham BCA tetap memiliki daya tarik tersendiri. Yanuar melihat BBCA sebagai kandidat untuk strategi akumulasi jangka panjang, alih-alih sebagai safe haven. Utamanya, saat terjadi koreksi harga dan volatilitas mulai mereda.

Sementara itu, dari sisi perilaku nasabah, dinamika yang terjadi juga menarik. Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan deposan kecil cenderung mengurangi tabungan, sedangkan deposan besar justru meningkat.

Hal tersebut mengindikasikan adanya pergeseran sikap, yakni kelompok masyarakat dengan dana besar memilih menahan likuiditas dan menghindari ekspansi di tengah ketidakpastian.

Dalam situasi tersebut, Yanuar menilai segmentasi nasabah, seperti Prioritas dan Solitaire, menjadi semakin relevan.

BCA tidak hanya menawarkan layanan eksklusif, tetapi juga memosisikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi “safe place” bagi dana besar, bukan dalam arti bebas risiko pasar, melainkan sebagai tempat untuk melakukan lindung nilai secara fleksibel.

“Nasabah Prioritas dan Solitaire memang bagian dari strategi agar pemilik dana besar tetap merasa bank menjadi tempat untuk menjaga lindung nilai,” imbuh Yanuar.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, BANDUNG – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (bank bjb) menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Selasa, 28 April 2026. Rapat berlangsung secara hybrid, dengan kehadiran fisik terbatas di Bale Pakuan (Gedung Negara Pakuan), Bandung serta partisipasi daring melalui platform eASY.KSEI.

Sebagai institusi keuangan yang mengedepankan prinsip tata kelolaperusahaan yang baik, bank bjb mengundang seluruh pemegang sahamuntuk turut serta dalam forum strategis ini. RUPST menjadi wadahpenting dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada arah dan pertumbuhan perusahaan ke depan.

Tujuh agenda utama telah disusun untuk dibahas dan diputuskan dalam RUPST kali ini. Agenda-agenda tersebut disusun berdasarkan peraturanperundang-undangan, usulan pemegang saham utama, serta kepentingan strategis korporasi dalam menjaga keberlanjutan usaha.

Agenda pertama mencakup persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan PengawasanDewan Komisaris Tahun Buku 2025. Dengan persetujuan ini, pemegangsaham memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawabsepenuhnya kepada Direksi dan Komisaris atas kinerja yang dijalankanselama tahun 2025.

Agenda kedua adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2025 termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2025, yaknisebesar 900 miliar rupiah atau setara Rp85,54 per lembar saham. Kebijakan dividen tersebut menjadi bukti komitmen bank bjbmemberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

Agenda ketiga mengenai persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2025. Dewan Komisaris akan diberi kewenangan menunjuk auditor independen yang memenuhikualifikasi, memiliki izin resmi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Agenda keempat menyangkut pengkinian Rencana Aksi Pemulihan(Recovery Plan) bank bjb. Rencana ini merupakan bagian dari sistem mitigasi risiko untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi makro dan menjaga kesinambungan operasional perusahaan dalam jangka panjang.

Selanjutnya, agenda kelima berisi perubahan anggaran dasar perseroansehubungan dengan telah ditunjuknya bank bjb sebagai perusahaaninduk konglomerasi keuangan atau PIKK.

Agenda keenam yaitu perubahan struktur direksi Perseroan, yang dilakukan sehubungan dengan meningkatnya peran strategis teknologiinformasi dalam mendukung transformasi, termasuk penguatan aspekdigital, penguatan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, sertapeningkatan kualitas layanan guna mendukung keberlanjutan usaha.

Agenda terakhir menyangkut pengangkatan pengurus Perseroan. Perubahan ini mencakup pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Beberapa jabatan baru akan berlaku efektif setelah mendapatpersetujuan dari OJK atas hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan(Fit and Proper Test), maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi bank bjb adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Independen: Susi Pudjiastuti*

Komisaris Independen: Novian Herodwijanto

Komisaris Independen: Eydu Oktain Panjaitan*

Komisaris: Rudie Kusmayadi

Komisaris: Herman Suryatman

Komisaris: Tomsi Tohir

Direksi

Direktur Utama: Ayi Subarna

Direktur Kepatuhan: Asep Dani Fadillah

Direktur Keuangan: Hana Dartiwan

Direktur Korporasi dan UMKM: Mulyana

Direktur Konsumer dan Ritel: Nunung Suhartini

Direktur Teknologi Informasi: Muhammad As’adi Budiman

Direktur Operasional: Herfinia

*Berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atasPenilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Gubernur Jawa Barat KDM, sapaan Dedi Mulyadi selaku pemegangsaham pengendali mengatakan, dirinya telah merekomendasikan orang-orang berintegritas untuk masuk jajaran direksi dan komisaris, termasuk nama Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

"Saya merekomendasikan orang-orang dalam bank bjb yang menurutsaya memiliki integritas," ucapnya.

Menurut KDM, Susi Pudjiastuti memiliki kapasitas dalam memberikan nasihat kepada Gubernur dalam pengambilan keputusan.

bank bjb juga mencatatkan kinerja yang solid sepanjang tahun 2025. Total aset meningkat menjadi Rp 221,3 triliun, menjadikan bank bjbsebagai BPD dengan aset terbesar di Indonesia. Capaian ini tidak terlepasdari penguasaan pasar yang kuat, dukungan teknologi yang terusditingkatkan, serta kolaborasi erat dengan pemegang saham utama.

RUPST ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bank bjb dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat dan Banten. bank bjb, yang selama ini dikenal sebagai salah satu bank pembangunan daerah terkemuka, terus berupaya memperluas jangkauanlayanannya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaanyang baik.

Dengan semangat transformasi dan profesionalisme tinggi, bank bjbmemantapkan langkah menuju masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan. RUPST Tahun Buku 2025 menjadi refleksi dari komitmenperusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

MONTREAL - Kepala Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) mengatakan krisis bahan bakar jet saat ini tidak sebesar pandemi COVID-19, karena permintaan untuk penerbangan “terus kuat”. Peringatan itu seiring gencatan senjata antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

“Kekhawatirannya adalah potensi kekurangan selama periode puncak musim panas di belahan bumi utara,” kata Willie Walsh.

Dia menambahkan bahwa kekurangan bahan bakar jet akan melanda Asia terlebih dahulu, kemudian Eropa, Afrika, dan Amerika Latin.

“Tidak mungkin maskapai penerbangan dapat menyerap peningkatan biaya yang sangat besar, [itu] pasti diteruskan [kepada konsumen]. [Penjatahan] bahan bakar di Asia dan Eropa dapat menyebabkan beberapa pembatalan penerbangan,” papar dia.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Senin mendesak pembukaan kembali Selat Hormuz di tengah perundingan perdamaian AS-Iran yang terhenti, lapor Anadolu.

“Saya mengimbau para pihak: Buka Selat. Biarkan kapal lewat. Tidak ada tol. Tidak ada diskriminasi. Biarkan perdagangan dilanjutkan. Biarkan ekonomi global bernapas,” ujar Guterres dalam debat tingkat tinggi Dewan Keamanan PBB tentang keamanan maritim.

Selat Hormuz—yang dilalui sekitar seperlima dari minyak dan gas alam cair global—telah menghadapi gangguan besar sejak awal Maret setelah AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari.

Perang saat ini sedang dihentikan dan upaya untuk mengakhirinya secara permanen sedang berlangsung.

“Sejak awal Maret, gangguan pengiriman melalui Selat Hormuz telah berdampak pada keamanan energi global, pasokan makanan, dan perdagangan. Selat Hormuz adalah salah satu titik rawan maritim paling penting di dunia,” ungkap Guterres.

Pelayaran yang aman dan tanpa hambatan adalah “keharusan” ekonomi dan kemanusiaan, katanya, menambahkan, “Guncangan ekonomi telah terjadi secara langsung – dan semua orang menanggung akibatnya.”

Bisnis.com, JAKARTA - Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Vito A. Damay, mengatakan kelompok usia dewasa memiliki risiko lebih tinggi mengalami cacar api atau Herpes Zoster. Risiko ini meningkat terutama pada usia di atas 50 tahun.

"Sekitar 1 dari 3 individu dewasa pernah mengalami cacar api dalam hidup mereka," katanya dalam acara Singles Action Week 2026 "Cegah Cacar Api Tanpa Tapi" bersama GSK, Kemenkes, PERKI, dan Yayasan Jantung Indonesia di Jakarta, Selasa, (28/4/2026).

Dokter Vito menyebut angka prevalensi cacar api tergolong tinggi, karena banyak orang sebenarnya sudah membawa virus ini sejak masa kanak-kanak tanpa disadari. Cacar api atau Herpes Zoster merupakan infeksi yang disebabkan oleh virus varicella-zoster, virus yang sama yang memicu cacar air saat seseorang masih kecil.

Saat anak-anak sembuh dari cacar air, virusnya tidak benar-benar hilang dari tubuh, melainkan bersembunyi di jaringan saraf, terutama di sekitar tulang belakang. Selama sistem imun masih kuat, virus akan tetap dalam kondisi tidur. Namun, ketika daya tahan tubuh menurun seiring bertambahnya usia, virus dapat kembali aktif dan memicu munculnya cacar api.

"Jadi, kalau yang waktu kecil pernah terkena cacar air, sebenarnya virus ini masih tersimpan di tubuh dan menunggu untuk bangkit lagi," imbuhnya.

Beberapa kelompok individu tergolong lebih rentan mengalami cacar api. Kelompok tersebut meliputi mereka yang berusia di atas 50 tahun, individu dengan sistem imun yang tidak optimal, serta individu dengan penyakit penyerta, seperti diabetes, penyakit pernapasan kronis, penyakit jantung, penyakit ginjal, kanker, artritis reumatoid, hingga psoriasis.

Meski terkesan hanya seperti sakit kulit biasa, dokter Vito menyebut cacar api tak boleh disepelekan. Sebab, penyakit ini dapat mengganggu kehidupan penderitanya dalam berbagai aspek, seperti tidak bisa tidur lelap, memengaruhi kemampuan untuk beraktivitas, menyebabkan stres dan kecemasan, dan juga memengaruhi pekerjaan.

Namun, menurut dokter Vito, ada sejumlah tanda awal yang sebenarnya bisa dikenali sejak dini. Gejala awal cacar api atau Herpes Zoster umumnya berupa nyeri, dengan karakteristik khas yang biasanya hanya muncul di satu sisi tubuh. Jika muncul di dada kiri, keluhan ini kerap menyerupai nyeri serangan jantung karena terasa tajam.

Meski demikian, nyeri akibat serangan jantung memiliki karakter yang berbeda, yakni cenderung terasa tumpul seperti ditekan atau tertimpa beban berat. Nyeri jantung juga umumnya disertai sesak napas, menjalar ke lengan kiri, rahang, atau punggung, serta kerap diikuti keringat dingin. Sementara itu, nyeri akibat cacar api sering digambarkan seperti sensasi terbakar (burning sensation) atau seperti tertusuk.

Namun, bagi masyarakat awam, perbedaan jenis nyeri kerap tidak mudah dikenali, karena istilah seperti nyeri tajam dan nyeri tumpul bisa membingungkan bagi sebagian orang. Oleh karena itu, jika muncul keluhan yang meragukan, dirinya menyarankan agar segera memeriksakan diri ke rumah sakit.

"Kalau udah ada tanda-tanda awal, segera dilakukan pemeriksaan. Jika dalam 72 jam pertama bisa didiagnosis, pengobatan akan jauh lebih efektif," tuturnya.

JAKARTA - Sejumlah ahli hukum dan praktisi kebijakan mengungkap potensi kriminalisasi terhadap keputusan yang berawal dari dua pasal tak sempurna di UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang digunakan oleh penegak hukum. Dampaknya, para pengambil keputusan tak punya keberanian berinovasi dan bertindak.

Hal itu terungkap dalam diskusi soft launching buku Buku Kriminalisasi Kebijakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

"Saya lihat yang lebih diutamakan oleh penegak hukum itu kerugian negaranya, sehingga demikian gampangnya mengkriminalisasi. Ini pasal keranjang sampah, siapa saja yang rugikan negara bisa (dipidanakan)," kata Lestantya R. Baskoro, editor Buku Kriminalisasi Kebijakan.

Dia menjelaskan bahwa ragam kasus kriminalisasi kebijakan bisnis sejauh ini berhulu pada dua pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Buku tersebut menggarisbawahi 12 kasus kriminalisasi terhadap pejabat publik dan BUMN terutama menggunakan dua pasal tersebut. Mereka di antaranya mantan Direktur PT Merpati Nusantara Airline Hotasi Nababan, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan, mantan Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji, hingga mantan Dirut Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi.

Baskoro mengatakan, kasus-kasus dalam bukunya sering diputus berbeda-beda di tiap tingkatan dengan perbedaan pandangan hakimnya masing-masing soal konsep Business Judgement Rule (BJR). Konsep ini pada prinsipnya sudah dilindungi di UU Perseroan Terbuka. Namun, lagi-lagi, pengutamaan pemidanaan dengan menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi membuat mereka mesti menjalani proses hukum yang melelahkan.

"Ada perbedaan di antara hakim soal konsep BJR ini. Saya khawatir seperti UU Pers juga, enggak semua hakim paham," ucapnya.

Sementara itu, Guru Besar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof Yetty Komalasari Dewi menjelaskan bahwa Indonesia memang sudah mengadopsi konsep BJR, yang berasal dari Amerika Serikat, demi melindungi para pengambil keputusan bisnis.

Pasal 97 ayat (5) UU Perseroan Terbatas menyatakan Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas kerugian dengan syaratnya bisa membuktikan secara kumulatif. Masalahnya, kata Yetty, dalam bisnis banyak faktor yang muncul tiba-tiba dan mesti dipertimbangkan secara cepat.

Meskipun, keputusan sebelumnya sudah diambil berdasarkan penilaian yang matang. Saat kerugian muncul akibat keputusan itu, kriminalisasi malah menghadang. "Bayangkan, direksi yang tidak tidur lebih banyak dari kita untuk mengurusi perusahaan, mengambil keputusan secara hati-hati, ada penilaian, sesuai kapasitas dia, tidak ada niat jahat, tapi akhirnya merugikan perseroan, dan dia bisa dipidana," tuturnya.

Asal Mula Pasal Kontroversial

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M. Hamzah menuturkan dua pasal bermasalah di UU Tipikor itu sebenarnya merupakan 'pasal gregetan' untuk menindak para penentang nasionalisasi perusahaan Belanda di era pasca-kemerdekaan.

"Tapi =ini kita gunakan terus sampai sekarang untuk tujuan lain tanpa kita memahami asbabun nuzul (konteks sejarah)-nya. Maka timbullah korban," ucapnya.

Chandra melanjutkan dua pasal bermasalah itu baru-baru ini sudah diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Masalahnya, kata dia, MK memutuskan yakni mengembalikan ke DPR untuk direvisi. "Waktu di MK saya bilang, kalau rumusan (pasal-pasalnya) seperti ini jualan pecel lele di pinggir jalan bisa jadi korupsi karena merugikan negara," ungkapnya.

Aktivis ICW Illian Deta Arta Sari mengatakan, masalah makin timbul saat dua pasal UU Tipikor itu diadopsi di KUHP terbaru dalam pasal 603 dan 604. Dua pasal baru ini kembali tak memiliki prinsip-prinsip lex certa (penerapan hukum rinci, jelas, tidak ambigu) dan lex stricta (penerapan hukum ketat, tidak karet).

Hal ini termasuk dalam hal ketidakjelasan soal makna perbuatan korupsi dan absennya unsur niat jahat (mens rea). Alhasil, kasus-kasus korupsi ditelusuri dengan permulaan di kerugian negara, bukan niat jahat.

Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 Amien Sunaryadi menggarisbawahi mens rea merupakan salah satu inti yang mesti ada dalam pemidanaan. Ia pun mengkritik pandangan sejumlah penegak hukum yang menganggap sulitnya membuktikan niat jahat dengan dalih merupakan sesuatu dari dalam hati.

"Niat jahat itu memang tidak kelihatan, tapi evidence bisa dicari. Biasanya lewat komunikasi. Makanya di KPK itu digital forensik dibangun. Tim surveillance menguntit orang, kita punya rekamannya," jelas dia.

Dengan pemidanaan tanpa menyertakan niat jahat, Amien menyebut perekonomian Indonesia tak akan berkembang. Ia mencontohkannya dengan lifting minyak dan gas. Sebagai Kepala SKK Migas periode 2014 - 2018, Amien tahu betul ketakutan-ketakutan akan kriminalisasi kebijakan dari BUMN seperti PT Pertamina (Persero) dalam mengeksplorasi ladang-ladang minyak baru.

Buktinya, Indonesia memiliki 128 cekungan migas. Namun, belum separuhnya digarap. Eksplorasi migas, kata dia, berpotensi besar tak menghasilkan temuan sumber minyak. Rata-rata, hanya 3 dari 10 ladang migas yang dieksplorasi yang memberikan hasil. Yang jadi masalah, eksplorasi tujuh ladang lainnya yang tak memberikan hasil bisa dianggap kerugian negara.

"Indonesia tidak akan tumbuh bagus ekonominya kalau begini, karena 'Bumi, Air, dan Kekayaan Alam lainnya dipergunakan'. Berhenti di situ, (tidak sampai untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat). Pejabat lebih memilih duduk-duduk, menunggu pejabat berikutnya menggantikan," ujar Amien.

Mantan Menko Perekonomian Sofyan A. Djalil menggarisbawahi soal efeknya yang serius pada krisis kepemimpinan di Indonesia. Ia pun mendorong edukasi yang lebih baik lagi bagi aparat-aparat penegak hukum dalam menerjemahkan aturan-aturan terkait perlindungan terhadap diskresi ini.

"Bisnis kan berisiko. Sementara Pemerintah juga harus punya kreativitas, punya added value. Karena kunci kemajuan itu adalah kreativitas, upaya untuk menyelesaikan masalah," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IV DPR RI Rajiv mengapresiasi stok cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia yang menembus 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah sekaligus membuktikan Indonesia bisa swasembada pangan lebih cepat.

Rajiv dalam keterangan di Jakarta, Senin (27/4/2026), mengatakan bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membuktikan bersungguh-sungguh melaksanakan tugasnya.

"Presiden Prabowo kasih target empat tahun tahun swasembada beras, tetapi Menteri Amran hanya membutuhkan waktu 1,5 tahun untuk mewujudkannya. Ini luar biasa," ujarnya, dikutip dari Antara, Selasa (28/4/2026).

Lebih lanjut Rajiv mencatat produksi beras per bulan mencapai 5,7 juta ton sehingga kondisi pangan Indonesia bisa dikatakan aman hingga sembilan bulan ke depan.

"Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian dan ancaman gangguan pangan, kita justru aman karena memiliki cadangan pangan yang berlimpah hingga 324 hari ke depan. Bahkan setiap bulan produksi beras kita mencapai 5,7 juta ton," ungkap Rajiv.

Ia melihat selama ini Kementan sangat progresif dengan sejumlah program strategisnya, seperti swasembada jagung dan gula, peningkatan produksi kopi serta kakao.

Selain itu, kata dia, program prioritas seperti ekstensifikasi sawah, optimalisasi lahan, penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), subsidi pupuk hingga hilirisasi perkebunan/peternakan sudah dirasakan hasilnya saat ini.

Kendati demikian, Rajiv mengingatkan agar Mentan tidak lengah, karena di 2026 ini ancaman El Nino Godzilla bisa merusak seluruh target kementeriannya apabila tidak dihadapi dengan serius.

"Semua prestasi pastinya akan diuji dengan kondisi yang selalu berubah. Tahun ini Kementan harus siap dan tidak lengah menghadapi El Nino Godzilla berupa kemarau panjang juga lebih kering yang mengancam produksi pertanian kita," ucap Rajiv.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bandung (ANTARA) - Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) menetapkan kejutan besar dengan menunjuk mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebagai Komisaris Utama (komut) Independen yang baru dan Ayi Subarna sebagai direktur utama.

Dalam rapat yang digelar di Gedung Pakuan Bandung, Selasa, keputusan strategis penunjukan Susi sebagai komut, dibarengi langkah strategis lainnya yang diambil bank berkode emiten BJBR, yakni penunjukan Kepala BPK Jawa Barat Eydu Oktain Panjaitan sebagai Komisaris Independen BJB.

Pada kursi pimpinan eksekutif, pemegang saham sepakat mengangkat Ayi Subarna sebagai Direktur Utama Bank BJB. Ayi yang sebelumnya menjabat Direktur Operasional dan Teknologi Informasi, resmi mengisi posisi yang ditinggalkan mendiang Yusuf Saadudin yang wafat pada November 2025 lalu.

Selepas RUPST, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan postur struktur pimpinan BJB yang baru tersebut karena dirinya sebagai pemegang mandat atas saham terbesar, ingin agar sektor keuangan dikelola oleh figur-figur yang memiliki integritas, hingga akhirnya menimbulkan kemajuan bagi BJB sendiri.

"Integritas bagi pengelola keuangan. Saya sangat percaya Bu Susi memiliki integritas sebagai komisaris utama. Semoga dengan postur yang baru ini nanti kita akan melahirkan postur bank yang kredibel bukan hanya eksis sebagai bank pemerintah daerah, tetapi digemari di luar kepentingan pemerintah daerah di seluruh wilayah Indonesia," kata Dedi di Gedung Pakuan.

Dedi mengungkapkan Susi yang disebutnya merupakan Ratu Laut Kidul, asalnya menolak untuk bergabung ke BJB namun dirinya berhasil meyakinkan pengusaha itu untuk terlibat di BJB.

"Ya walaupun memang Ratu Laut Kidul itu ganas tapi kan ganasnya di laut tapi kalau di hutan kan takluk sama Prabu Siliwangi," ujar dia.

Sementara itu, terkait Eydu Oktain Panjaitan, menurut dia, ke depan sesuai peraturan dan prosedur akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Kepala BPK Jabar.

Selain jajaran komisaris dan Dirut, Dedi mengatakan jajaran direksi baru juga ditetapkan dari kalangan internal berdasarkan jenjang karir di BJB. Ia mengungkapkan ada alasan untuk pemilihan direksi dari internal.

"Mereka saya lihat orang-orang baik dan saya mendorong mereka berkarir dengan baik, mengelola bank yang memiliki tingkat emosi yang baik. Kan kita punya pengalaman ketika berasal dari luar, punya konektivitas di luar malah kita menjadi bank yang dirugikan," ujar dia.

Selanjutnya, lanjut Dedi, tinggal mengikuti prosedur yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yakni fit and proper test yang diyakini Dedi bisa dilalui dengan baik oleh seluruh figur yang hari ini ditunjuk memimpin BJB.

Penyegaran organisasi berdasar RUPST menyentuh jajaran direksi lainnya, di mana pemegang saham menyetujui pengangkatan Asep Dani Fadillah sebagai Direktur Kepatuhan, Herfinia sebagai Direktur Operasional, serta Muhammad As'adi Budiman yang kini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi.

Langkah perombakan itu menjadi babak baru bagi BPD terbesar di Indonesia tersebut setelah sebelumnya sempat membatalkan pengangkatan beberapa nama pesohor seperti Mardigu Wowiek Prasantyo dan Helmy Yahya yang sempat diangkat pada RUPSLB April 2025 lalu.

Di lokasi yang sama, Susi Pudjiastuti mengatakan meski belum memiliki pengalaman langsung di sektor perbankan, ia mengatakan percaya latar belakangnya sebagai pengusaha dapat memberikan kontribusi nyata.

"Pengalaman di perbankan belum ada, tapi dengan keuangan saya juga kan pengusaha, dan saya yakin bisa memberikan nilai tambah pada bank jabar, semoga itu bisa," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Bank BJB Ayi Subarna mengatakan kepengurusan baru itu menjadi momentum untuk melakukan perbaikan berkelanjutan tanpa terjebak pada capaian masa lalu.

"Ini juga menjadikan keberlanjutan dan memperbaiki ke arah lebih baik, jangan melihat ke belakang tapi harus ke depan," katanya.

Menurut dia, kombinasi komisaris dan direksi baru menjadi kekuatan penting untuk memperbaiki tata kelola perusahaan.

"Mungkin soal pemilihan direksi komisaris baru, jajaran baru Alhamdulillah ini sinergi yang luar biasa, kita ingin tata kelola diperbaiki juga dan intinya dengan kolaborasi ini jadi tantangan kami untuk memberikan yang terbaik buat stakeholder atau pemegang saham," ujar dia.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) RI dan Pemerintah China tengah mengembangkan kolaborasi di sektor pertanian dan pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara menuturkan kerja sama tersebut salah satunya dilakukan melalui pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Merauke, Papua Selatan.

"Pendidikan itu juga bisa menjadi pintu untuk penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya outcome-nya (hasilnya) adalah pengentasan kemiskinan,”)" kata Iftitah saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa.

Selain fasilitas pendidikan, ia menyatakan bahwa pihaknya dan Pemerintah China juga sedang mendirikan pusat pengembangan dan riset komoditas pertanian, terutama padi.

Riset tersebut diharapkan dapat menghasilkan varietas bibit padi dengan kualitas terbaik yang dapat menghasilkan 6-8 ton beras untuk setiap hektare lahan.

Upaya tersebut, lanjut dia, sejalan dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk merealisasikan swasembada pangan.

"(Swasembada pangan) ini juga nanti akan ujungnya adalah kepada pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Ia menyampaikan pengentasan kemiskinan merupakan salah satu program utama pemerintahan Presiden Prabowo.

Menurut data per September 2025, jumlah penduduk miskin ekstrem berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa, sehingga sekitar 1,36 juta penduduk miskin ekstrem telah naik kelas ekonomi.

"Ini salah satu bukti Presiden Prabowo Subianto dalam 1,5 tahun masa pemerintahannya fokus sekali dengan masalah pengentasan kemiskinan," ujar Iftitah.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa kemiskinan ekstrem pada tahun 2025 menurun.

"Alhamdulillah, kemiskinan ekstrem berhasil turun dari 1,26 persen pada Maret 2024 menjadi 0,78 persen pada September 2025. Sekitar 0,48 persen penduduk miskin ekstrem Alhamdulillah telah naik kelas," kata Muhaimin.

Ia mengatakan bahwa keberhasilan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem melalui penguatan orkestrasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah.

Langkah ini merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus implementasi Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto membangun tim komunikasi pemerintahan yang solid atau dream team di lingkaran Istana. Ini dapat memperkuat orkestrasi komunikasi publik di tengah tantangan derasnya arus informasi dan disinformasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai keputusan Prabowo mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik yang terintegrasi dan efektif.

“Ini keputusan yang tepat dari Presiden Prabowo. Penempatan Pak Qodari menunjukkan pemerintah ingin membangun orkestrasi komunikasi yang lebih kuat, terintegrasi, dan efektif,” ujar Iwan, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, rekam jejak Qodari selama memimpin Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi modal penting dalam mengemban tugas barunya sebagai Kepala Bakom. “Pak Qodari selama menjadi Kepala Staf Kepresidenan sukses mengelola berbagai isu strategis nasional dan mengawal narasi kebijakan prioritas Presiden Prabowo. Itu menjadi modal penting untuk memimpin Bakom,” katanya.

Selama berada di KSP, Qodari dinilai mampu menghadirkan komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika isu publik, khususnya dalam pengelolaan isu strategis nasional.

Selain memiliki pemahaman mendalam terhadap birokrasi pemerintahan, Qodari juga dinilai memiliki keunggulan dalam membaca opini publik didukung latar belakangnya sebagai peneliti politik dan pendiri lembaga survei.

Menurut Iwan, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya sebatas menyampaikan program, tetapi juga memastikan publik memahami substansi kebijakan secara utuh, terutama di tengah meningkatnya penyebaran Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di ruang digital.

Karena itu, pengalaman Qodari dalam mengelola komunikasi strategis di KSP diyakini akan memperkuat koordinasi komunikasi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Bakom.

“Harapannya di bawah kepemimpinan Pak Qodari komunikasi pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat, cepat merespons isu, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program prioritas presiden,” kata Iwan.