Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga bahan baku akibat tekanan geopolitik mulai berdampak langsung terhadap kinerja industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Pelaku usaha mencatat kenaikan biaya produksi yang signifikan dalam waktu singkat, di tengah kondisi pasar yang cenderung stagnan.

Pimpinan PT Prima Fara Textile Lukas L. Prawoto mengungkapkan harga bahan baku tekstil melonjak dari sekitar 30% menjadi 42% hanya dalam kurun dua minggu terakhir. Sementara itu, bahan kimia (chemical) juga mengalami kenaikan sekitar 20%.

Tak ayal, kenaikan harga barang baku turut mengerek biaya produksi. “Sudah kena ke 15%, bahan baku material benangnya sendiri sekitar 35% sampai 40%,” ujarnya kepada Bisnis di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Kenaikan biaya tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan daya serap pasar. Lukas memperkirakan kondisi ini telah berdampak pada penurunan penjualan di kisaran 10%–15%. Dengan demikian, ruang pelaku usaha untuk menjaga margin semakin terbatas.

Bisa dikatakan, industri menghadapi dilema dalam menentukan strategi harga. Kenaikan harga jual berisiko tidak diterima pasar, sementara mempertahankan harga berarti menanggung lonjakan biaya produksi.

Tekanan tersebut juga berpotensi memicu efek berantai di sepanjang rantai pasok industri. Ketika konsumen menunda pembelian akibat kenaikan harga, produk berisiko tertahan di tingkat hilir. Kondisi ini kemudian mendorong produsen menahan produksi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan permintaan di sektor hulu.

“Pasar nggak mau terima, menunda beli, akhirnya nanti stuck. Bahaya untuk industri,” tegas Lukas.

Kondisi ini menurutnya dapat menimbulkan efek domino lebih luas. Tidak menutup kemungkinan perusahaan akan mengambil langkah efisiensi, termasuk merumahkan pekerja, jika tekanan berlanjut.

“Kita bisa rumahin itu. Jadi, ini kayak berantai, kalau nggak cepet diambil tindakan,” tuturnya.

Tekanan terhadap industri TPT diperkirakan semakin berat menjelang pertengahan tahun, seiring meningkatnya kebutuhan rumah tangga untuk biaya pendidikan pada tahun ajaran baru. Kondisi tersebut berpotensi menekan konsumsi produk tekstil lebih lanjut.

Oleh karena itu, Lukas mengimbau agar pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku, khususnya di sektor hulu yang masih bergantung pada impor. Dia juga mendorong adanya dialog antara pemerintah dan asosiasi industri guna mencari solusi jangka pendek.

“Seperti hal-nya pemerintah turun tangan ngatasin bensin, industri coba dong. Tolong. Kalau nggak, justru industri-nya yang bahaya karena tenaga kerja kena habis,” tegas Lukas.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Circle menilai terdapat peluang besar bagi pengembangan stablecoin berbasis yuan di masa depan. Hal tersebut bisa terjadi seiring meningkatkan integrasi aset digital dalam perdagangan global, termasuk di China.

Chief Executive Officer (CEO) Circle, Jeremy Allaire menilai terdapat peluang besar bagi pengembangan stablecoin berbasis yuan dalam tiga hingga lima tahun ke depan di China. Pernyataan ini mencerminkan pergeseran pandangan terhadap stablecoin, dari sekadar instrumen spekulatif menjadi bagian dari infrastruktur keuangan.

Dalam beberapa tahun terakhir stablecoin mulai digunakan untuk transaksi lintas negara dan mulai dipandang sebagai alat efisien untuk settlement global. Ia bahkan mendapat perhatian regulator termasuk dari Inggris dan Amerika Serikat.

Namun, peluncuran stablecoin, khususnya yang berbasih yuan, akan menghadapi hambatan besar. China perlu membuka konvertibilitas penuh yuan (RMB) dan mengizinkan arus modal bebas masuk dan keluar. Tanpa langkah tersebut, stablecoin yuan dinilai sulit direalisasikan.

Diketahui dalam praktiknya, terdapat dua jenis yuan yakni CNY (onshore yuan) dan CNH (offshore yuan). CNY diketahui dikontrol ketat oleh pemerintah. CNH di sisi lain lebih fleksibel dalam pasar internasional. CNH oleh karenanya dinilai lebih mungkin dikembangkan sebagai stablecoin dibandingkan CNY.

Saat ini, kontrol modal tetap menjadi pilar utama kebijakan ekonomi dari China. Hal ini membuat arus dana internasional dibatasi dan fleksibilitas mata uang terbatas. Hal tersebut akan menyulitkan implementasi stablecoin.

Di sisi lain, pengembangan stablecoin juga masih terhambat oleh belum jelasnya regulasi. Sebelumnya, Chief Financial Officer JPMorgan Chase, Jeremy Barnum turut mengungkapkan hal serupa.

Ia mengatakan bahwa isu utama stablecoin bukan pada teknologi, melainkan pada pengawasan (oversight). Ia menilai beberapa model stablecoin mulai menyerupai produk perbankan, namun tanpa tunduk pada aturan yang sama.

Barnum menyoroti bahwa stablecoin dapat menawarkan imbal hasil mirip bunga namun tidak terikat aturan ketat seperti deposito bank. Ia juga minim perlindungan konsumen dibanding sistem perbankan.

“Jika produk yang sama tidak diatur dengan cara yang sama, maka akan muncul celah arbitrase,” ujarnya.

Barnum bahkan menyebut skenario di mana perusahaan non-bank dapat menjalankan fungsi seperti bank tanpa tunduk pada regulasi inti. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan karena bank dibatasi dalam pemberian bunga sementara perusahaan kripto bisa menarik dana dengan imbal hasil lebih tinggi. Keduanya juga tidak ada kewajiban modal dan likuiditas yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional dinilai masih berada pada fase cautious recovery atau pemulihan yang bersifat hati-hati, seiring perbaikan kinerja yang mulai terlihat namun belum merata di seluruh rantai industri.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet menyampaikan, pertumbuhan sektor TPT mulai menunjukkan perbaikan pada paruh kedua 2025. Setelah hanya tumbuh tipis 0,93% pada kuartal III/2025, kinerja industri meningkat menjadi 4,37% pada kuartal IV/2025.

Beberapa pabrikan juga mulai menaikkan kapasitas produksi secara bertahap untuk mengantisipasi permintaan awal 2026. "Ini sinyal positif, tetapi lebih tepat dibaca sebagai awal pemulihan, bukan tanda bahwa masalah sudah selesai," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2026).

Kendati demikian, pemulihan tersebut belum terjadi secara merata. Yusuf menjelaskan, segmen hilir seperti garmen dan apparel relatif lebih cepat pulih karena langsung terhubung dengan permintaan pasar. Sebaliknya, sektor hulu seperti serat dan benang masih menghadapi tekanan dengan tingkat utilisasi yang rendah, bahkan di bawah 50%.

Kondisi ini, kata Yusuf, mencerminkan struktur industri yang belum sepenuhnya sehat. Ketimpangan antara hulu dan hilir dinilai membuat fondasi pemulihan industri masih rapuh dan rentan terhadap gejolak.

Di sisi lain, industri TPT tetap memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini menyerap sekitar 3,75 juta tenaga kerja atau hampir seperlima dari total tenaga kerja manufaktur, serta menghasilkan devisa ekspor mencapai US$6,92 miliar.

“Ini bukan sekadar sektor industri, tetapi juga penopang lapangan kerja dan stabilitas sosial. Karena itu, arah kebijakan akan berdampak luas,” tegas Yusuf.

Terkait dinamika ketenagakerjaan, Yusuf menilai narasi meredanya pemutusan hubungan kerja (PHK) perlu dicermati secara lebih hati-hati. Hingga Maret 2026, lebih dari 8.000 pekerja masih terdampak PHK, dengan sektor tekstil menjadi salah satu yang paling terpukul.

Menurutnya, kondisi saat ini lebih tepat disebut sebagai fase stabilisasi, bukan kebangkitan. Laju PHK memang mulai melambat, namun aktivitas industri belum sepenuhnya kembali ekspansif.

“Setelah gelombang penutupan pabrik dan PHK besar sejak 2023, termasuk kasus seperti Sritex yang cukup simbolik, industri ini masih dalam proses pemulihan luka. Itu tidak bisa selesai dalam waktu singkat," jelasnya.

Yusuf menekankan, momentum kebangkitan baru akan terlihat apabila stabilisasi diikuti peningkatan utilisasi kapasitas produksi. Pemerintah menargetkan utilisasi industri dapat mencapai sekitar 70% sebagai indikator pulihnya permintaan dan produksi.

Jika utilisasi naik, artinya pesanan kembali, produksi meningkat, dan perusahaan mulai merekrut tenaga kerja lagi. "Di titik itu kita bisa bicara pemulihan yang lebih solid,” imbuhnya.

Yusuf menilai, kunci pemulihan memang ada pada strategi pemerintah dan tidak bisa hanya mengandalkan siklus global. Pemerintah perlu memastikan pasar domestik lebih berkeadilan di tengah tekanan produk impor, baik legal maupun yang masuk secara tidak terkendali.

Instrumen seperti pengawasan impor dan kebijakan anti-dumping dinilai penting untuk menciptakan level playing field bagi industri dalam negeri.

Selain itu, isu energi juga menjadi faktor krusial. Industri tekstil yang padat energi sangat sensitif terhadap harga dan ketersediaan gas. Ketidakstabilan pasokan dinilai langsung menggerus daya saing.

“Tanpa perbaikan di sisi energi, efisiensi sulit dicapai,” tegasnya.

Di saat yang sama, pemanfaatan perjanjian dagang dinilai perlu dioptimalkan untuk membuka akses pasar ekspor, yang justru menawarkan peluang ekspansi lebih besar.

Adapun dari sisi pelaku usaha, transformasi dinilai tidak bisa ditunda. Model bisnis berbasis produksi massal berbiaya murah semakin tertekan oleh persaingan dari negara seperti Bangladesh dan Vietnam.

Yusuf mengatakan, pelaku industri perlu naik kelas ke produk bernilai tambah tinggi, seperti high value garments dan material berkelanjutan yang sejalan dengan tren permintaan global.

Selain itu, modernisasi mesin dan digitalisasi juga menjadi kebutuhan mendesak guna meningkatkan efisiensi dan integrasi rantai pasok.

Banyak persoalan seperti ketergantungan bahan baku impor, biaya logistik, hingga produktivitas tenaga kerja, bermuara pada lemahnya efisiensi. "Ini membutuhkan investasi jangka panjang, bukan sekedar respon jangka pendek,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Raksasa Stablecoin, Tether kembali menambah cadangan bitcoin sebagai bagian dari strategi akumulasi jangka panjang. Hal ini semakin mengokohkan posisinya sebagai salah satu perusahaan dengan kepeimilikan bitcoin terbesar di dunia.

Dikutip dari Arkham Intelligence, data blockchain menunjukkan sebanyak adanya transfer baru yang masuk ke dompet cadangan dari Tether. Ia baru-baru ini menerima bitcoin dengan jumlah 951 BTC.

Dengan transaksi terbaru tersebut, total kepemilikan bitcoin perusahaan tersebut kini mencapai 97.141 BTC. Jumlah ini menjadikannya sebagai salah satu pemegang bitcoin terbesar secara global.

Tether juga memperluas portofolio ke aset alternatif selain bitcoin. Ia diketahui terus melakukan investasi emas hingga senilai sekitar US$17,4 miliar. Langkah ini mencerminkan strategi diversifikasi untuk menjaga stabilitas dan nilai cadangan.

Adapun sebagian besar cadangan perusahaan terdiri dari aset likuid dan relatif aman, termasuk obligasi pemerintah yang ditaksir mencapai US$141 miliar. Ia juga memiliki cadangan berlebih sekitar US$6,3 miliar. Cadangan ini menjadi penyangga terhadap total kewajiban sekitar US$186,5 miliar.

Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan yang diterapkan sejak 2023. Tether sejak saat itu berkomitmen untuk mengalokasikan hingga 15% dari laba operasional untuk membeli bitcoin secara bertahap.

Diketahui, Tether dalam melakukan strategi akumulasi bitcoin, tidak mengandalkan pendanaan eksternal, melainkan menggunakan keuntungan dari bisnis utamanya seperti stablecon hingga pendapatan dari obligasi di Amerika Serikat.

Sebelumnya, erusahaan Michael Saylor, Strategy (MSTR) terus mengakumulasi bitcoin dalam jumlah besar. Pekan lalu, perusahaan tersebut membeli 13.927 BTC.

Menariknya, pembelian tersebut tidak didanai melalui penerbitan saham biasa, melainkan lewat saham preferen dari STRC. Strategi ini dinilai sebagai pendekatan baru untuk menghindari dilusi saham dan tetap agresif menambah cadangan bitcoin

Pergerakan saham terkait yang masih diperdagangkan dalam level par juga mengindikasikan kemungkinan penerbitan tambahan. Hal ini membuka peluang aksi penggalangan dana lanjutan hingga pembelian bitcoin dalam jumlah besar dalam waktu dekat.

Akumulasi bitcoin secara konsisten juga menunjukkan pendekatan jangka panjang perusahaan dalam menghadapi bolatilitas pasar kripto, ketidakpastian ekonomi global dan perubahan regulasi di Amerika Serikat.

IDXChannel- Gubernur Bank Indonesia mengungkapkan tiga faktor kunci penopang ketahanan ekonomi nasional, yaitu kredibilitas kebijakan, kemampuan adaptasi terhadap dinamika global, dan penguatan kemitraan internasional.

Direktur Departemen Komunikasi Anton Pitono mengatakan, ketiga faktor tersebut meliputi beberapa hal, pertama, konsistensi dan sinergi kebijakan moneter, fiskal, serta stabilitas sistem keuangan yang dijalankan secara kredibel.?

Kedua, kemampuan untuk terus beradaptasi dan menyesuaikan kerangka kebijakan seiring perubahan dinamika global.

Ketiga, penguatan kerja sama dan kemitraan internasional, termasuk dengan Amerika Serikat (AS) dan negara lainnya. Ketiga hal tersebut menjadi pesan utama yang disampaikan dalam sejumlah pertemuan lanjutan dengan investor global, serta pertemuan dengan US-ASEAN Business Council dan International Monetary Fund dalam rangkaian IMF–World Bank Spring Meetings 2026 di Washington, D.C., AS (15/4/2026).

Pertemuan Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan RI dengan para pelaku bisnis yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce mencerminkan pentingnya interaksi langsung antara pemangku kebijakan dan sektor swasta di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia menegaskan kinerja ekonominya yang berdaya tahan di tengah berbagai krisis, sekaligus memperkuat kepercayaan para pelaku usaha AS yang beroperasi di Asia Tenggara.

Di hari yang sama, Gubernur Bank Indonesia juga melakukan pertemuan dengan First Deputy Managing Director (FDMD) International Monetary Fund, Dan Katz, yang membahas perkembangan geopolitik dan ketidakpastian global yang tinggi.

Dalam diskusi ini disoroti bahwa risiko global tidak hanya berasal dari harga minyak, tetapi juga potensi dampak rambatan melalui rantai pasok global. Oleh karena itu, kalibrasi kebijakan tidak hanya berfokus pada indikator yang sudah terlihat, tetapi juga pada kemampuan untuk mengantisipasi risiko yang belum sepenuhnya teridentifikasi.

Selaras dengan tiga faktor kunci tersebut, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan internasional dan komunikasi dengan investor global guna menjaga stabilitas eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

(kunthi fahmar sandy)

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak tiga terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dituntut pidana penjara selama 6–15 tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis.

"Menuntut agar majelis hakim menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," ucap jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung Roy Riady dikutip dari Antara, Kamis (16/4/2026).

Dari ketiga terdakwa tersebut, Konsultan Teknologi Kemendikbudristek Ibrahim Arief alias Ibam dituntut 15 tahun penjara.

Sementara itu, Direktur Sekolah Dasar (SD) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbudristek periode 2020–2021 Sri Wahyuningsih serta Direktur Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbudristek periode yang sama, Mulyatsyah, masing-masing dituntut pidana penjara selama 6 tahun.

Selain pidana penjara, ketiganya juga dituntut membayar denda. Ibam dituntut denda sebesar Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti (subsider) dengan pidana penjara selama 190 hari.

Adapun Sri Wahyuningsih dan Mulyatsyah masing-masing dituntut membayar denda sebesar Rp500 juta subsider 120 hari penjara.

Khusus Ibam dan Mulyatsyah, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti. Ibam dituntut membayar Rp16,92 miliar subsider 7 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Mulyatsyah sebesar Rp2,28 miliar subsider 3 tahun penjara.

Dengan demikian, JPU meyakini para terdakwa melanggar Pasal 603 jo. Pasal 20 KUHP jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Sebelum mengajukan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal memberatkan, yakni para terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) menegaskan komitmennya dalam memperkuat budaya keberlanjutan melalui langkah nyata Perwira Pertamina di bidang pelestarian lingkungan, sosial dan tata kelola (environment, social, governance/ESG) lewat Sustainability Champions.

“Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Pertamina memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan berupaya membangun legacy untuk masa depan generasi mendatang,” ujar Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita dalam acara Sustainability Champions yang digelar di Jakarta, Kamis.

Komitmen Pertamina tersebut diwujudkan melalui Strategi Pertumbuhan Ganda (Dual Growth Strategy) yakni memaksimalkan bisnis eksisting (legacy) dan membangun bisnis rendah karbon.

Upaya tersebut di antaranya pengembangan Carbon Capture and Storage/Carbon Capture Utilization and Storage (CCS/CCUS) dan Sustainable Aviation Fuel (SAF) yakni bahan bakar pesawat terbang ramah lingkungan. Inovasi Pertamina berperan aktif dalam penurunan emisi, sekaligus melibatkan partisipasi masyarakat.

Terkait Prinsip Keberlanjutan, Senior Vice President Business Sustainability PT Pertamina (Persero) Wenny Ipmawan mengungkapkan, Pertamina memiliki 10 Fokus Keberlanjutan, mulai dari aspek environmental, social, governance.

”Bagaimanapun, Pertamina terus membudayakan aspek sustainability ke depan. Para Perwira yang menjadi jawara (champion) keberlanjutan ini akan menjadi agen-agen perubahan Pertamina, sebagai Perwira yang bisa menularkan sustainability ke dalam dan keluar Pertamina, sehingga dapat menjadi terus membudaya,” ujar Wenny.

Arya menambahkan, langkah nyata Perwira Pertamina juga menjadi role model untuk bijak menggunakan energi, terlebih pada dinamika geopolitik global saat ini.

“Satu hal yang penting adalah Perilaku Bijak Energi, dimulai dari saat ini dan dari lingkup terkecil dari lingkungan, mari pergunakan energi sesuai keperluan demi keberlanjutan di masa datang," ujarnya.

Langkah keberlanjutan Pertamina mendapat apresiasi dari para penggerak ESG. Founder dan President Director Institute for Sustainability and Agility (ISA), Maria R. Nindita menjelaskan, tantangan di sektor energi tidak bisa diselesaikan hanya dengan mencari sumber energi baru, tapi juga dengan mengubah cara dalam mengonsumsi energi.

“Jika Perwira Pertamina mampu membuktikan efisiensi melalui inovasi keberlanjutan, ini akan menjadi legitimasi kuat untuk mengedukasi masyarakat agar lebih bijak menggunakan BBM," ujarnya.

Rangkaian kegiatan Pertamina Sustainability Champions ini turut dihadiri oleh Perwira Pertamina, penggerak dan komunitas ESG, serta mahasiswa Universitas Pertamina.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Warta Ekonomi, Jakarta -

Rencana Pemerintah Indonesia untuk mengimpor minyak mentah (crude oil) dari Rusia mendapat sorotan dari Dewan Energi Nasional (DEN). Meski menawarkan potensi efisiensi ekonomi yang signifikan, langkah strategis ini dibayangi risiko besar, mulai dari potensi gagal bayar (default) pada instrumen keuangan global hingga ancaman sanksi sekunder dari Amerika Serikat (AS).

Anggota DEN, Muhammad Kholid Syeirazi, menilai tantangan utama wacana ini tidak lagi sekadar kesiapan teknis infrastruktur kilang domestik, melainkan jeratan geopolitik yang dapat berdampak sistemik terhadap profil risiko PT Pertamina (Persero) di pasar modal internasional.

"Jika kendala teknis relatif lebih mudah diatasi, kendala yang lebih sulit adalah faktor ekonomi dan geopolitik. Rusia adalah negara yang terkena sanksi Amerika," ungkap Kholid kepada Warta Ekonomi, Kamis (16/4/2026).

Risiko Global Bond dan Rantai Pasok

Kholid menjabarkan bahwa sanksi AS dapat membawa konsekuensi hukum serius terhadap struktur pembiayaan Pertamina. Impor ini berisiko memicu pelanggaran klausul dalam kontrak utang global yang diterbitkan oleh perusahaan pelat merah tersebut.

"Beberapa klausul dalam global bond yang dirilis Pertamina melarang berhubungan dengan negara yang terkena sanksi. Jika impor dilakukan Pertamina, risiko default perlu diantisipasi," tegas Kholid.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Lebanon sepakat melakukan gencatan senjata selama 10 hari setelah pejabat kedua negara bertemu di Washington.

Dalam unggahan di Truth Social, Trump menyebut gencatan senjata sementara itu akan mulai berlaku pukul 17.00 waktu setempat (ET).

Dalam pernyataan lanjutan, Trump mengungkapkan rencananya mengundang Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun ke Gedung Putih.

Pertemuan tersebut disebut akan menjadi pembicaraan bermakna pertama antara kedua negara sejak 1983.

“Kedua pihak ingin melihat perdamaian, dan saya yakin itu akan terjadi dengan cepat,” tulis Trump dikutip dari CNBC, Kamis (16/4/2026).

Kesepakatan ini menambah optimisme terhadap peluang berakhirnya konflik di Timur Tengah, yang sebelumnya meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer terhadap Iran pada 28 Februari.

Di sisi lain, eskalasi sempat terjadi setelah serangan militer Israel ke Lebanon pekan lalu. Iran bahkan menuding gencatan senjata rapuh yang sempat berlangsung selama dua minggu telah dilanggar.

Meski perundingan damai antara AS dan Iran belum menghasilkan kesepakatan pada akhir pekan lalu, Trump menyatakan konflik tersebut kini berada dalam fase mendekati akhir.

Gedung Putih juga menyampaikan optimisme terhadap prospek tercapainya kesepakatan damai dalam waktu dekat.

Trump menambahkan bahwa dirinya telah melakukan pembicaraan yang konstruktif dengan Netanyahu dan Aoun sebelum tercapainya kesepakatan gencatan senjata tersebut.

Lebih lanjut, Wakil Presiden JD Vance, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, serta Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Caine akan terlibat dalam upaya lanjutan untuk mendorong terciptanya perdamaian yang berkelanjutan antara Israel dan Lebanon.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia telah mengunci pasokan minyak mentah (crude) dari Rusia hingga akhir 2026. Kepastian itu disampaikan usai melapor kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (16/4/2026).

Bahlil menjelaskan, pengamanan pasokan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah kunjungan kerja ke Negeri Beruang Merah guna memperkuat kerja sama energi jangka panjang. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas pasokan energi di tengah tingginya kebutuhan dalam negeri.

“Untuk crude satu tahun, mulai bulan ini sampai dengan bulan Desember insyaallah sudah aman,” kata Menteri ESDM.

Ia merinci, konsumsi BBM nasional mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 600 ribu hingga 610 ribu barel per hari. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih mengimpor sekitar 1 juta barel per hari.

Kondisi demikian mendorong pemerintah memperluas sumber pasokan dari berbagai negara. Rusia menjadi salah satu mitra yang dinilai siap memenuhi kebutuhan tersebut sekaligus mendukung pembangunan infrastruktur energi.

“Kabarnya cukup menggembirakan, kita akan mendapat pasokan crude dari Rusia dan mereka juga siap membangun beberapa infrastruktur penting,” ujar Bahlil.

Ia menyampaikan, pembahasan pasokan crude telah mendekati tahap final. Komunikasi terkait LPG masih berlangsung dan memerlukan tahapan lanjutan.

Menurut Bahlil, kebutuhan crude nasional yang mencapai sekitar 300 juta barel per tahun menuntut pemerintah bersikap fleksibel dalam menentukan sumber pasokan yang paling menguntungkan.

Dalam kerja sama tersebut, pemerintah juga membuka peluang investasi Rusia di sektor hilir, termasuk pembangunan kilang dan fasilitas penyimpanan (storage). Pembahasan teknis dan nilai investasi masih berjalan dan akan diumumkan setelah mencapai kesepakatan final. Kerja sama dilakukan melalui skema antarpemerintah maupun antarbisnis sebagai bagian dari penguatan infrastruktur energi nasional dalam jangka panjang.

“Aman, saya sampaikan kepada publik bahwa insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik solar, bensin, maupun LPG,” tegas Bahlil.

Ia menegaskan, pemerintah tetap mengedepankan prinsip politik bebas aktif dalam kerja sama energi. Indonesia membuka peluang kerja sama dengan berbagai negara, termasuk Rusia, Afrika, dan Amerika Serikat.

Bahlil juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait penataan izin usaha pertambangan di kawasan hutan yang telah memasuki tahap eksekusi setelah evaluasi selama satu pekan. Langkah ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam.

JAKARTA - Indonesia sebagai negara kepulauan dinilai memiliki masa depan yang erat dengan pengelolaan sumber daya laut. Menyikapi arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Papua dengan target 1.000 lokasi, Ketua Dewan Pembina Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia (HMNI), Gema Sasmita, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut.

Gema menilai fokus pembangunan di Papua merupakan kebijakan visioner yang mencerminkan upaya pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, Papua memiliki potensi kelautan yang besar dan dapat menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir jika dikelola secara optimal.

"Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi upaya menjadikan laut sebagai sumber kesejahteraan berkelanjutan bagi masyarakat," ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Ia juga mengapresiasi keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mendukung program tersebut. Menurut Gema, peran TNI sangat penting dalam menghadapi tantangan geografis Papua, terutama dalam menjamin kelancaran logistik, keamanan, dan percepatan pembangunan di lapangan.

Lebih lanjut, HMNI disebut terus berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Organisasi tersebut juga berperan sebagai penghubung antara nelayan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat agar setiap lokasi KNMP benar-benar memberikan manfaat nyata.

Gema menegaskan pentingnya sinergi, transparansi, dan komitmen seluruh pihak dalam menyukseskan program ini. Ia berharap keberhasilan KNMP di Papua dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan sektor kelautan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mandiri dan berdaya saing.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa ancaman siber di sektor perbankan kini semakin kompleks dan menyasar seluruh lapisan ekosistem, mulai dari nasabah hingga sistem inti bank.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menyebutkan terdapat tiga titik utama yang paling rentan menjadi pintu masuk serangan siber di industri perbankan.

Lapisan pertama yang paling sering disasar adalah nasabah sebagai pengguna layanan digital, seperti mobile banking dan internet banking.

Pelaku umumnya memanfaatkan pendekatan manipulatif seperti phishing, social engineering, hingga penyebaran malware, aplikasi palsu, atau file berbahaya.

Dalam banyak kasus, korban tidak menyadari sedang menjadi target penipuan dan justru memberikan sendiri data sensitif seperti OTP, PIN, maupun akses akun.

Kerentanan berikutnya berada pada sistem pendukung perbankan yang banyak melibatkan pihak ketiga, seperti payment gateway, switching system, open banking, dan middleware.

Integrasi antar sistem ini membuka peluang eksploitasi, terutama jika terdapat celah keamanan dalam konektivitas atau pengelolaan akses. Serangan yang terjadi di lapisan ini kerap berupa pengambilalihan akun, penyusupan malware, hingga eksploitasi celah integrasi sistem.

Adapun titik ketiga adalah core banking system yang menjadi pusat operasional bank. Serangan pada level ini dinilai paling berisiko karena dapat berdampak luas terhadap operasional dan data.

Ancaman tidak hanya datang dari pihak eksternal, tetapi juga dari internal seperti pegawai maupun vendor yang memiliki akses sistem. Modus yang digunakan mencakup ransomware, phishing, system takeover, hingga fraud internal.

Slamet menegaskan bahwa pola serangan yang menyasar tiga titik ini mencerminkan karakter ancaman siber yang menyerupai fenomena gunung es, di mana sebagian besar potensi risiko justru tidak terlihat di permukaan.

“Sebagaimana gunung es, hanya sekitar 10%–20% ancaman yang terlihat di permukaan, sementara 80%–90% lainnya masih tersembunyi di bawah permukaan,” ujarnya dalam acara diskusi Selalu Waspada: Forum Kolaboratif Penanganan Fraud dan Scam Digital yang diselenggarakan Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) di Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Hal ini sejalan dengan temuan BSSN yang mencatat tingginya aktivitas anomali di ruang siber nasional. Sepanjang Januari hingga pertengahan November 2025, terdapat hampir 5,2 miliar anomali traffic atau sekitar 182 anomali per detik.

Meski tidak seluruhnya berujung serangan, sebagian besar memiliki potensi menjadi ancaman serius, dengan dominasi mencapai 93,78% berupa malware.

Di tengah masifnya ancaman tersebut, percepatan transformasi digital justru menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi digital, namun di sisi lain memperbesar permukaan serangan (attack surface) yang dapat dimanfaatkan pelaku kejahatan siber.

BSSN juga menyoroti bahwa kerentanan sering kali berasal dari hal-hal yang dianggap sepele, seperti keterlambatan pembaruan sistem atau patch software. Kebiasaan ini dapat menjadi celah awal yang dimanfaatkan pelaku untuk masuk dan mengembangkan serangan lebih lanjut.