Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyesalkan peristiwa pemesanan fiktif layanan pemadam kebakaran di Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi dalam rangkaian aktivitas penagihan oleh oknum agen PT Teknologi Internasional Nusantara (PT TIN), sebagai penyedia jasa penagihan pihak ketiga yang digunakan oleh PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku).

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menegaskan bahwa sejak informasi itu mencuat, pihaknya telah menelusuri dan berkoordinasi intensif dengan para pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal ini, katanya, dilakukan untuk memastikan setiap langkah penanganan didasarkan pada verifikasi fakta dan selaras dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelusurannya, PT TIN merupakan jasa penagihan pihak ketiga yang bekerja sama dengan Indosaku untuk mendukung proses penagihan kepada nasabah. Adapun, keduanya merupakan anggota AFPI.

“Sebagai tindak lanjut dari proses penelusuran dan mekanisme etik organisasi yang berjalan, AFPI telah memulai proses pemberhentian keanggotaan PT Teknologi Internasional Nusantara [PT TIN] sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/4/2026).

Bagi AFPI, PT TIN telah melanggar peraturan AFPI tentang larangan melakukan penagihan tidak beretika sesuai Pedoman Perilaku (Code of Conduct) AFPI.

Di samping itu, AFPI juga tengah mengambil langkah yang diperlukan terhadap Indosaku, sebagai platform penyelenggara yang menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, melalui mekanisme etik dan pembinaan yang berlaku.

Kemudian, AFPI juga tengah melakukan reviu menyeluruh atas tata kelola penggunaan mitra penagihan di lingkungan anggota, termasuk aspek sertifikasi kompetensi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

Entjik menjelaskan bahwa langkah itu adalah bagian dari komitmen AFPI untuk memperkuat tata kelola penagihan di industri, termasuk terhadap anggota penyedia jasa penagihan, penguatan implementasi pedoman perilaku, serta peningkatan aspek sertifikasi, kepatuhan, dan pengawasan lapangan.

“AFPI tidak menoleransi segala bentuk penagihan yang mengandung intimidasi, ancaman, pelecehan, penyalahgunaan fasilitas publik, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan etika dan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Oleh karena itu, AFPI mendukung penuh langkah pengawasan dan arahan yang diberikan oleh OJK, serta memastikan seluruh anggota AFPI menindaklanjutinya secara cepat dan tegas di lapangan.

Sebagai asosiasi resmi industri pinjaman daring (Pindar) yang ditunjuk oleh OJK, AFPI berkomitmen menjaga standar perlindungan konsumen dan mendorong seluruh anggota untuk menerapkan tata cara penagihan yang berlandaskan ketentuan regulator, termasuk Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Pedoman Perilaku AFPI.

“Kami berterima kasih atas peran aktif masyarakat yang membantu mengawasi industri ini. Kritik, masukan, dan laporan masyarakat menjadi bagian penting dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Kami mengajak masyarakat untuk terus menggunakan kanal pengaduan resmi AFPI apabila menemukan dugaan pelanggaran,” tutupnya.

Sebelumnya, OJK telah memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan.

"OJK juga meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memanggil penyelenggara pinjaman daring PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) bersama Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) pada Senin (27/4). Pemanggilan dilakukan menyusul dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector di Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta klarifikasi dari kedua pihak terkait informasi yang beredar mengenai keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum penagih utang tersebut.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi OJK Agus Firmansyah menegaskan pihaknya menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar aturan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses atau mekanisme penagihan," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4).

OJK juga meminta AFPI bersama Komite Etik untuk melakukan pendalaman kasus serta menjatuhkan sanksi tegas, termasuk blacklist, terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat.

Selain itu, Indosaku diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan, termasuk kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aktivitas penagihan dilakukan secara profesional dan sesuai ketentuan.

[Gambas:Youtube]

OJK menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan tetap bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk dalam proses penagihan.

"Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku. OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum," tegasnya.

Regulator juga mengacu pada Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mewajibkan proses penagihan dilakukan dengan prinsip perlindungan konsumen dan tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyatakan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus berjalan tegas dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi administratif hingga tindakan pengawasan lainnya akan dijatuhkan sesuai ketentuan.

Sementara itu, melansir DetikFinance, seorang debt collector berinisial Bonefentura Soa (29) mengaku membuat laporan palsu ke Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang karena kesulitan menghubungi nasabah yang memiliki utang.

"Kalau untuk itu mungkin karena di sini saya bekerja, Pak. Saya bekerja ini karena mungkin ada rasa kesalahan juga karena kita hubungi (pengutang) juga agak susah ya. Jadi mungkin saya membuat hal seperti itu," ujar pria yang akrab disapa Fenan tersebut di Mako Damkar Kota Semarang, Sabtu (25/4).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) terkait dengan dugaan pelanggaran proses penagihan piutang oleh debt collector.

Keputusan ini disampaikan OJK memanggil Indosaku dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Senin (27/4/2026), sebagai imbas dari penagihan oleh debt collector di Semarang, Jawa Tengah, itu.

OJK menyatakan penolakan terhadap segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknumdebt collectoryang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan yang digelar Senin (27/4/2026), OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dengan dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

"Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman dan memberikan sanksiblacklistterhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut," terang Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah melalui siaran pers, Selasa (28/4/2026).

Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga.

Evalusi ditujukan guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada tindakan penagihan utang, OJK menyatakan melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK (POJK) No.22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK menyebut bakal terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

"Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya," pungkasnya.

IDXChannel- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin (27/4/2026), memanggil penyelenggara pinjaman daring (pindar) PT Indosaku Digital Teknologi (Indosaku) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) terkait dugaan pelanggaran proses penagihan oleh oknum debt collector (DC) di Semarang.

OJK menegaskan menolak segala bentuk praktik penagihan yang melanggar etika, hukum, dan ketentuan pelindungan konsumen, menyusul peristiwa yang melibatkan oknum debt collector yang diduga melakukan pelanggaran dan menimbulkan keresahan masyarakat di Kota Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, OJK meminta penjelasan dan klarifikasi dari Indosaku dan AFPI atas informasi yang beredar terkait dugaan keterkaitan perusahaan dengan tindakan oknum yang bersangkutan.

Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah mengatakan sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, OJK akan melakukan pemeriksaan khusus terhadap Indosaku dan memberikan sanksi jika terbukti terdapat pelanggaran terhadap proses/mekanisme penagihan serta meminta AFPI beserta Komite Etik untuk melakukan pendalaman.

OJK juga akan memberikan sanksi blacklist terhadap pihak ketiga penyedia jasa penagihan yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Selain itu, OJK meminta Indosaku untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses penagihan yang dilakukan, termasuk evaluasi atas kerja sama dengan perusahaan jasa penagihan pihak ketiga, guna memastikan seluruh kegiatan penagihan dilaksanakan secara profesional, beretika, serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya Selasa (28/4/2026).

OJK menegaskan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penagihan. Praktik penagihan wajib dilakukan secara profesional, beretika, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK melarang segala bentuk penagihan yang bersifat intimidatif, mengandung ancaman, mempermalukan, merendahkan martabat, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan hukum.

Ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan pelaku usaha jasa keuangan memastikan proses penagihan dilakukan dengan prinsip pelindungan konsumen serta tidak menimbulkan dampak sosial yang merugikan.

OJK akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan kasus dilakukan secara tegas, transparan, dan memberikan efek jera.

Apabila dalam proses pemeriksaan khusus ditemukan pelanggaran ketentuan, OJK akan mengambil langkah penegakan kepatuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan sanksi administratif dan tindakan pengawasan lainnya.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menilai dinamika kasus yang melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan 97 platform pinjaman daring (pindar) atas dugaan kartel bunga pinjaman mencerminkan perlunya penguatan regulasi di sektor terkait.

Sebagaimana diketahui, putusan KPPU yang menjatuhkan denda senilai Rp755 miliar kepada 97 platform pindar menjadi perhatian kalangan legislatif dan pelaku industri.

“Seringkali di perekonomian kita itu hal-hal seperti ini terjadi karena kekosongan aturan atau kekosongan regulasi,” kata Adi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Adi yang juga menjabat sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha mengatakan, saat ini proses revisi aturan tersebut masih berada pada tahap penyerapan aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Dalam konteks itu, ia menekankan pentingnya penguatan kelembagaan KPPU, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran agar fungsi pengawasan persaingan usaha dapat berjalan lebih optimal.

Sementara, pelaku industri turut memberikan masukan terkait implementasi putusan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S. Djafar menyoroti pentingnya kejelasan metodologi dalam penetapan denda.

“Itu beraneka ragam denda yang dikenakan. Ada yang Rp100 miliar, ada yang Rp90 miliar, ada Rp47 miliar, Rp10 miliar per perusahaan. Tapi, kita enggak pernah dijelaskan, ini angkanya dari mana?” ujar Entjik.

Menurutnya, kejelasan dasar perhitungan denda diperlukan untuk memperkuat transparansi serta memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam memahami putusan yang diambil.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021, KPPU memiliki kewenangan mengenakan denda paling banyak 50 persen dari keuntungan bersih atau 10 persen dari total penjualan pelaku usaha selama periode pelanggaran.

Dalam putusan yang dibacakan pada 26 Maret lalu, variasi denda yang dikenakan kepada 97 platform pindar berkisar antara Rp1 miliar hingga Rp102 miliar.

“Tetapi putusannya itu tidak ada (penjelasan sumber perhitungan) angkanya. Itu mungkin yang harus dijelaskan,” kata Entjik.

Ia juga menjelaskan bahwa pengaturan batas maksimum bunga pindar merupakan arahan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertujuan melindungi konsumen dari praktik pinjaman yang merugikan, termasuk pinjaman online ilegal.

Kebijakan tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan konsumen dan keberlangsungan industri, khususnya di sektor jasa keuangan digital yang memiliki tingkat regulasi tinggi.

“Dalam sektor seperti jasa keuangan, terutama digital financial yang highly regulated, diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan tujuan kebijakan, mencerminkan realitas market dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” terangnya.

Di sisi lain, OJK menyatakan mencermati dan menghormati putusan yang diterbitkan KPPU, serta akan terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan industri.

“OJK terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan industri serta memastikan setiap penyelenggara LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi) menjalankan kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi.

Dengan demikian, lanjutnya, stabilitas sektor jasa keuangan terjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Maraknya pinjaman online (pinjol) di Indonesia memudahkan akses dana cepat, tetapi juga membuka celah bagi layanan ilegal yang merugikan masyarakat. Banyak orang tergiur iming-iming “tanpa DC lapangan” tanpa memahami legalitasnya.

Padahal, memastikan apakah pinjol terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan adalah langkah penting untuk menghindari risiko bunga tinggi, penyalahgunaan data, hingga penagihan yang tidak manusiawi.

Cara Cek Pinjol Legal atau Ilegal

Agar tidak terjebak pinjol ilegal, masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui beberapa cara resmi berikut:

1. Melalui Website OJK

Cara paling umum adalah mengecek langsung di situs resmi OJK. Langkahnya cukup sederhana:

1. Kunjungi website resmi OJK
2. Pilih menu statistik fintech
3. Unduh data terbaru dalam bentuk PDF atau Excel
4. Cari nama perusahaan pinjol yang ingin dicek

Data ini diperbarui secara berkala sehingga bisa menjadi acuan paling valid.

2. Hubungi Kontak Resmi OJK

Jika ingin memastikan lebih cepat, Anda bisa langsung menghubungi OJK melalui:

• Call center: 157
• Telepon: (021) 2960 0000
• WhatsApp: 081-157-157-157

Layanan ini membantu masyarakat mendapatkan informasi resmi terkait legalitas pinjol.

3. Cek Melalui AFPI

Selain OJK, Anda juga bisa mengecek melalui Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).

• Buka website AFPI
• Masukkan nama pinjol di kolom pencarian
• Pastikan perusahaan tersebut terdaftar sebagai anggota
• Pinjol legal wajib tergabung dalam asosiasi ini.

Ciri-Ciri Pinjol Ilegal yang Perlu Diwaspadai

Sebelum membahas daftar, penting untuk mengenali karakteristik pinjol ilegal:

1. Tidak terdaftar di OJK
2. Bunga dan denda tidak transparan
3. Meminta akses data pribadi berlebihan
4. Penagihan dilakukan dengan intimidasi
5. Tidak memiliki alamat kantor atau layanan pelanggan jelas

Meskipun ada yang mengklaim “tanpa DC lapangan”, bukan berarti aman atau legal.

Daftar Pinjol yang Diklaim Tanpa DC Lapangan

Beberapa platform sering disebut tidak menggunakan debt collector (DC) lapangan, antara lain:

1. FinPlus
2. PinjamYuk
3. AdaKami
4. Danamas
5. Rupiah Cepat
6. Tunaiku

Namun, perlu diluruskan bahwa sebagian dari nama di atas justru merupakan pinjol legal dan terdaftar di OJK, bukan ilegal. Artinya, mereka tetap mengikuti aturan penagihan yang berlaku dan tidak boleh melakukan tindakan di luar ketentuan hukum.

Sebaliknya, pinjol ilegal umumnya tidak transparan soal metode penagihan. Klaim “tanpa DC lapangan” sering dijadikan strategi pemasaran, padahal risiko lain seperti teror digital atau penyebaran data pribadi tetap ada.

Tips Aman Menggunakan Pinjol

Agar tidak terjebak, perhatikan beberapa hal berikut:

1. Selalu cek legalitas di OJK atau AFPI
2. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar
3. Hindari aplikasi yang meminta akses kontak berlebihan
4. Baca syarat dan ketentuan dengan teliti
5. Jangan mudah tergiur pencairan cepat tanpa verifikasi jelas

Memastikan legalitas pinjol adalah langkah penting sebelum mengajukan pinjaman. Jangan hanya terpaku pada iming-iming tanpa DC lapangan atau proses cepat, karena risiko dari pinjol ilegal bisa jauh lebih besar. Dengan memanfaatkan informasi resmi dari OJK dan AFPI, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih layanan keuangan digital yang aman dan terpercaya.

FAQ

1. Apakah pinjol tanpa DC lapangan pasti aman?

Tidak. Keamanan pinjol ditentukan oleh legalitasnya di OJK, bukan metode penagihan. Pinjol ilegal tetap berisiko meskipun tidak menggunakan DC lapangan.

2. Bagaimana cara mengetahui pinjol ilegal dengan cepat?

Cara tercepat adalah mengecek di website OJK atau menghubungi call center 157 untuk memastikan status perusahaan.

3. Apa yang harus dilakukan jika terlanjur menggunakan pinjol ilegal?

Segera hentikan pembayaran yang tidak wajar, kumpulkan bukti, dan laporkan ke OJK atau pihak berwajib untuk mendapatkan perlindungan.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda Rp755 miliar kepada 97 platform fintech peer-to-peer lending memicu kekhawatiran serius terhadap iklim investasi di industri fintech Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S Djafar, mengatakan mayoritas pelaku industri akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Langkah ini diambil karena adanya sejumlah kejanggalan dalam proses dan hasil keputusan yang dinilai tidak mencerminkan kondisi industri.

“Terlalu banyak hal-hal yang aneh dalam keputusan ini sehingga tentunya kita naik banding untuk putusan KPPU. Semua teman-teman sudah sepakat, ada beberapa yang memang tidak naik banding, tapi sebagian besar ikut banding atas putusan tersebut,” ujar Entjik dalam webinar bertajuk Denda KPPU ke 97 Pindar: Melindungi Persaingan atau Mengorbankan Konsumen?, Selasa (14/4/2026).

Entjik menilai dampak paling signifikan dari putusan ini adalah meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap kepastian hukum di Indonesia.

“Keputusan ini bisa merusak industri, mendorong investor keluar. Kabarnya ada investor mau mengalihkan investasinya ke negara lain seperti Filipina, Pakistan, dan Vietnam. Ini dipicu oleh persepsi lemahnya kepastian hukum di Indonesia,” katanya.

Ia menjelaskan, kekhawatiran tersebut juga dipicu oleh tidak dipertimbangkannya pandangan regulator dalam putusan. Menurutnya, surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah ada sebelumnya tidak dijadikan acuan dalam penilaian KPPU.

“Saya beberapa kali berbicara dengan para shareholder bahwa kekhawatiran ini sangat tinggi, di mana kepastian hukum di Indonesia ini dinilai rawan dan lemah oleh beberapa investor. Yang dikhawatirkan investor adalah surat dari OJK ini sudah ada, tapi KPPU tidak melihat dan mengesampingkan hal ini,” ujarnya.

Di tengah kondisi tersebut, pelaku industri saat ini melakukan berbagai penyesuaian untuk menjaga keberlanjutan usaha. Namun, ketidakpastian hukum dinilai tetap menjadi faktor utama yang membayangi keputusan investasi ke depan.

Entjik menegaskan, dampak putusan ini tidak hanya terbatas pada industri peer-to-peer lending, tetapi juga berpotensi meluas ke ekosistem keuangan digital secara keseluruhan.

“Keputusan ini, pertama, bisa menghancurkan industri; kedua, investor akan keluar; dan ketiga, yang paling berbahaya, pinjol ilegal akan semakin marak,” tegasnya.

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan denda sebesar Rp755 miliar kepada 97 platform fintech peer-to-peer lending dikhawatirkan dapat melemahkan kepercayaan terhadap industri yang telah berizin dan pada akhirnya memengaruhi kinerja serta ekspansi bisnis.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Entjik S Djafar, menilai keputusan tersebut berpotensi menggeser perhatian publik dari platform legal ke isu dugaan kartel.

“Yang diuntungkan pasti pinjol ilegal yang sampai sekarang belum pernah ditangkap, untouchable. Ini yang diuntungkan dari tuduhan ini,” ujar Entjik dalam webinar bertajuk Denda KPPU ke 97 Pindar: Melindungi Persaingan atau Mengorbankan Konsumen?, Selasa (14/4/2026).

Ia menegaskan, tuduhan kartel bunga yang menjadi dasar keputusan KPPU tidak mencerminkan praktik industri. Menurutnya, sejak AFPI berdiri pada 2018, tidak pernah ada kesepakatan antarplatform dalam menentukan suku bunga.

“Karena dari awal, dari 2018 kita tidak pernah ada kesepakatan antara pemain. Terus terang saja, saat itu kita tidak mau diatur bunganya karena kalau diatur tentunya mengurangi profit. Jadi tuduhan ini sangat tidak tepat karena tidak ada niat jahat kita untuk kartel,” katanya.

Entjik menjelaskan, batas maksimum bunga sebesar 0,8% per hari yang sempat diterapkan pada awal perkembangan industri bukan merupakan hasil kesepakatan pelaku usaha, melainkan arahan regulator. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi konsumen dari praktik pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.

“Ini arahan OJK saat itu untuk melindungi hak konsumen, consumer protection. Bunga saat itu sangat tinggi, terutama pinjol ilegal. Waktu itu yang terdaftar dan berizin bunganya sekitar di atas 1%, sementara yang ilegal bisa 1,5% hingga 2%,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pada periode 2018–2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengatur aspek tersebut. Karena itu, asosiasi diminta mengambil peran sementara dalam pengaturan bunga.

“Zaman itu OJK belum mempunyai legal standing, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) belum ada. Sehingga OJK belum memiliki dasar untuk mengatur market conduct. Maka dimintalah AFPI atas arahan OJK untuk mengatur bunga ini. Sekarang tentu yang mengatur bunga adalah OJK,” katanya.

Setelah KPPU menetapkan 97 penyelenggara peer-to-peer lending terbukti melanggar aturan persaingan usaha dan menjatuhkan sanksi denda Rp755 miliar, AFPI juga mempertanyakan transparansi perhitungan denda. Menurut Entjik, terdapat ketidakkonsistenan antarplatform dalam penetapan sanksi yang berpotensi menambah tekanan bagi pelaku industri.

Bisnis.com, JAKARTA – Platform layanan pinjaman digital, KrediOne, berkolaborasi dengan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggenjot literasi keuangan khususnya layanan pindar di generasi muda.

Direktur Utama KrediOne Kuseryansyah menjelaskan bahwa literasi keuangan kini menjadi salah satu faktor kunci agar masyarakat dapat memanfaatkan akses keuangan secara optimal. Menurutnya, literasi keuangan saat ini tidak hanya pemahaman tetapi kompetensi strategis.

“Di tengah percepatan inovasi finansial, kemampuan membaca peluang sekaligus mengelola risiko secara terukur menjadi pembeda antara akses yang memberdayakan dan yang justru menimbulkan kerentanan,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip, Minggu (12/4/2026).

Akses layanan keuangan digital yang makin luas, lanjut dia, membuat kualitas pengambilan keputusan menjadi elemen krusial yang menentukan dampak dari akses tersebut.

“Akses keuangan tanpa literasi adalah pedang bermata dua. Karena itu, setiap keputusan finansial harus diambil secara sadar, terukur, dan bertanggung jawab,” imbuhnya.

Dia menyebut peran industri pindar tidak hanya sebatas menyediakan akses pembiayaan, tetapi juga membangun ekosistem keuangan yang berkelanjutan. Dengan demikian, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen adalah fondasi utama.

“Melalui edukasi berkelanjutan, kami ingin memastikan pertumbuhan industri berjalan selaras dengan peningkatan kualitas pemahaman masyarakat,” ujarnya.

Sejalan dengan komitmen, KrediOne mendorong literasi keuangan generasi muda melalui partisipasi dalam program edukasi “Pindar Mengajar: Cerdas Mengelola, Bijak Bertransaksi” yang diselenggarakan oleh AFPI di Universitas Riau pada 8 April 2026. Kegiatan yang diikuti lebih dari 200 mahasiswa Universitas Riau ini merupakan kolaborasi antara AFPI, Universitas Riau, serta pelaku industri pindar.

Adapun, program ini memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai perkembangan industri keuangan digital, khususnya layanan Pindar, termasuk manfaat, potensi risiko, serta perbedaannya dengan praktik pinjaman online ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pembatasan bunga pinjaman daring dinilai tetap diperlukan untuk melindungi peminjam dari praktik yang mencekik. Namun, skema pengaturannya perlu dievaluasi agar tidak mengganggu keseimbangan industri.

Ekonom Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda mengatakan, aturan batas bunga saat ini sudah memberi perlindungan bagi konsumen, meski masih butuh penyesuaian. “Aturan pembatasan suku bunga seperti saat ini memang diperlukan agar tidak mencekik borrower, namun memang perlu beberapa penyesuaian,” ujar Nailul, Senin (30/3/2026).

Nailul menjelaskan sebelum ada regulasi, bunga pinjaman daring cenderung tinggi karena tidak ada acuan resmi. Penetapan batas bunga oleh asosiasi industri saat itu hanya bersifat panduan. “Atas dasar tersebut, penetapan suku bunga ini sebenarnya menguntungkan konsumen,” kata Nailul.

Batas bunga pinjaman daring terus mengalami penyesuaian, dari 0,8 persen per hari pada 2018 menjadi 0,4 persen pada 2021. Terbaru, sejak 1 Januari 2025, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kisaran bunga harian 0,2 hingga 0,3 persen, tergantung tenor dan jenis pinjaman.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Nailul menilai model pengaturannya masih perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan distorsi pasar. Ia juga menyoroti dampak putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap industri pinjaman daring.

KPPU sebelumnya memutus 97 pelaku usaha pinjaman daring melanggar aturan persaingan usaha terkait penetapan bunga. Total denda yang dijatuhkan mencapai Rp755 miliar. Putusan ini dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan pemberi dana (lender).

“Ketika itu terjadi, akan berdampak pada penyaluran juga. Jika tidak ada dana lender, ya tidak ada penyaluran ke borrower, padahal permintaan tinggi,” kata Nailul.

KPPU menilai batas bunga yang terlalu tinggi berpotensi menjadi alat koordinasi harga antar pelaku usaha dan melemahkan persaingan. Kondisi ini dinilai menghambat dinamika pasar pinjaman daring.

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan akan terus memantau perkembangan industri untuk menjaga stabilitas sektor keuangan digital. Sementara Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menegaskan kebijakan batas bunga sebelumnya bertujuan melindungi masyarakat dari praktik pinjaman ilegal dengan bunga tinggi.

IDXChannel - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyayangkan putusan sidang majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena tidak mencerminkan fakta-fakta yang terbuka sepanjang sidang pemeriksaan. AFPI menilai KPPU memaksakan diri dengan memutus seluruh platform pinjaman online sebab tidak ada pemufakatan tentang batas maksimum manfaat ekonomi (suku bunga) yang pernah terbukti sepanjang sidang pemeriksaan.

Pendekatan yang selama ini diterapkan di industri, termasuk batas maksimum manfaat ekonomi, merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen serta diferensiasi yang jelas dari praktik pinjaman online (pinjol) ilegal, dan telah berada dalam kerangka pengaturan yang berlaku di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Kami tentu kecewa dengan putusan KPPU ini karena batas maksimum manfaat ekonomi saat itu merupakan arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melindungi konsumen dari praktik predatory lending dan pinjol ilegal yang memasang bunga sangat tinggi saat itu. Maka dari itu, mayoritas anggota asosiasi akan mengajukan banding terhadap putusan KPPU tersebut,” kata Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar, dalam keterangan resminya yang dikutip pada Minggu, (29/3/2026).

KPPU sebelumnya memutus 97 platform pinjaman online yang berada di bawah naungan AFPI terbukti bersalah dalam dugaan kesepakatan penetapan batas manfaat ekonomi. Masing-masing platform pun dijatuhi sanksi denda dengan nominal yang berbeda-beda.

Terlepas dari putusan tersebut, AFPI menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berlaku dan berkomitmen untuk tetap menjaga integritas serta kepercayaan dalam ekosistem industri. AFPI meyakini bahwa sebagai negara hukum, Indonesia memiliki mekanisme yang memberikan ruang bagi penyelesaian secara adil. Untuk itu, AFPI mengimbau para anggota untuk menempuh langkah-langkah sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

“Kami masih terus berkoordinasi dengan seluruh platform terkait langkah hukum yang akan ditempuh. Pada dasarnya langkah banding adalah hak tiap anggota, namun kami bisa sampaikan bahwa seluruh anggota tidak menerima putusan tersebut. Sebab batas atas manfaat ekonomi itu bertujuan untuk perlindungan konsumen dan tidak ada niat jahat yang terbukti 1 sepanjang sidang pemeriksaan. Kami percaya para pelaku industri pinjaman online berada dalam posisi yang benar dengan mengikuti arahan OJK saat itu,” imbuh Entjik.

Terlepas dari putusan tersebut, Entjik juga menegaskan bahwa kegiatan operasional platform pindar yang berada di bawah naungan AFPI tetap berjalan normal. Putusan tersebut tidak mengubah kewajiban pembayaran sesuai perjanjian dan seluruh kewajiban tersebut tetap harus dipenuhi sebagaimana mestinya.

Saat perkara ini mulai diperiksa oleh KPPU, OJK juga sempat menyatakan bahwa pengaturan batas maksimum manfaat ekonomi atau suku bunga pindar oleh AFPI sebagai bagian dari ketentuan kode etik (pedoman perilaku) sebelum terbitnya SEOJK No.19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan LPBBTI yang merupakan arahan OJK pada saat itu, yang selanjutnya ditegaskan dalam Surat OJK Nomor S- 408/NB.213/2019 tanggal 22 Juli 2019. AFPI menjelaskan hal tersebut sebagai arahan langsung dari OJK sesuai dengan Surat OJK Nomor S-537/PL.122/2025 tanggal 16 Mei 2025 yang diterima.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Jakarta (ANTARA) -

Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Jumat (27/3/2026), mulai dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu resmi menghapus sanksi administratif pelaporan SPT, hingga dana tambahan SAL Rp100 triliun yang dapat dimanfaatkan perbankan lebih fleksibel.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Sabtu ini.

Ditjen Pajak hapus sanksi administrasi lapor SPT hingga 30 April 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi hingga 30 April 2026.

Kebijakan tersebut tertuang dalam pengumuman Direktorat Jenderal Pajak Nomor PENG-28/PJ.09/2026.

“Jadi keputusan Pak Menteri setelah kami konsultasi dengan evidence data kinerja penerimaan SPT yang ada, diputuskan kita akan perpanjang sampai 30 April baik untuk pelaporannya maupun pembayarannya,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

Purbaya: THR belum cair 100 persen karena proses pengajuan oleh K/L

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan belum cairnya Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh disebabkan oleh proses pengajuan dari masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).

Menurut dia, kendala utama bukan berada di Kementerian Keuangan, melainkan pada tahapan administrasi di tiap instansi pengusul.

“Di kementerian/lembaga yang mengajukan. Kalau kita kan bayar, masuk, bayar, masuk, bayar,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

AFPI siap ajukan banding atas putusan KPPU soal dugaan kartel bunga

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan siap mengajukan banding atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Kamis (26/3/2026) terkait dugaan pelanggaran kartel suku bunga pinjaman daring (pindar).

Ketua Umum AFPI Entjik S Djafar, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, menyampaikan pihaknya kecewa terhadap putusan KPPU.

Baca selengkapnya di sini.

RI intensif komunikasi dengan Iran agar tanker Pertamina keluar Hormuz

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi secara intensif dengan pemerintah Iran untuk mengupayakan dua kapal tanker Pertamina keluar dari Selat Hormuz.

“Memang tidak mudah untuk kita bisa melakukan bagaimana caranya agar kapal kita keluar dari Selat Hormuz. Tapi komunikasi terus kita bangun,” kata Bahlil saat dijumpai di kantor Kemenko Bidang Perekonomian di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

Purbaya sebut dana SAL tambahan Rp100 T bisa digunakan lebih fleksibel

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun ke perbankan diberikan dengan skema yang lebih fleksibel.

Berbeda dengan penempatan sebelumnya sebesar Rp200 triliun yang lebih terarah, tambahan dana kali ini dapat dimanfaatkan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Bank Pembangunan Negara (BPD) secara lebih luas untuk mendukung pembiayaan berbagai sektor ekonomi.

“Kita kasih mereka saja. Yang ini (Rp100 triliun) fleksibel. Kita taruh di situ Rp100 triliun, dia (perbankan) mikir nanti,” ujar dia di Jakarta, Jumat.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026