Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan operasional pabrik plasma darah dengan investasi mencapai Rp4 triliun di Karawang, Jawa Barat, rampung pada 2027.Fasilitas ini nantinya tidak hanya diposisikan sebagai capaian kapasitas produksi, melainkan sebagai titik balik transformasi industri kesehatan nasional dari ketergantungan impor menuju kemandirian bahan obat bernilai tinggi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai fasilitas ini merupakan fondasi awal hilirisasi darah yang selama ini belum terbangun di dalam negeri.

Adapun kebutuhan terhadap produk turunannya seperti albumin, immunoglobulin (IVIG), hingga faktor pembekuan darah, disebut terus meningkat setiap tahun dan sebagian besar masih dipenuhi dari luar negeri.

“Kita belanja, kita beli, tapi impor semua. Padahal darahnya kan sumber daya nomor 4 terbesar dunia kan Indonesia, karena populasinya besar,” ujarnya usai forum Building Regional and Global Health Resilience in ASEAN: Vaccine Manufacturing and Pandemic Preparedness and Response (PPR), Rabu (24/6/2026).

Dia mengemukakan proyek plasma darah ini merupakan kerja sama antara SK Plasma dan Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai investasi sekitar Rp3–4 triliun.

Budi menargetkan fasilitas tersebut dapat mulai beroperasi pada awal 2027 dengan kapasitas produksi hingga 600.000 liter per tahun, setelah memperoleh seluruh perizinan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Tinggal nunggu izinnya mudah-mudahan 2027 bisa produksi 600.000 liter per hari, kita nggak usah impor lagi,” sebut Budi.

Oleh karena itu, dia meminta agar proses administrasi dapat dipercepat agar produksi bisa segera dimulai. “Sekarang saya minta… itu BPOM jangan lama-lama approval-nya. Jadi mereka sudah siap produksi, sudah jadi pabriknya,” sambung Budi.

Dengan beroperasinya pabrik plasma darah tersebut nanti, Budi menyebut ketergantungan tinggi Indonesia terhadap produk immunoglobulin bisa direduksi.

Indonesia saat menghadapi Covid-19, tidak mendapatkan akses Gammaraas atau obat golonganIntravenous Immunoglobulin(IVIG) yang berfungsi untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Obat tersebut kata Budi harganya mencapai ratusan juta rupiah. “Itu nama generiknya immunoglobulin. Ini produksi dari plasma, plasma dari darah. Padahal Indonesia darahnya banyak sekali. Cuma nggak bisa bikin immunoglobulin. Kita impor dari China. Nah itu sekarang kita sudah bisa bikin tahun depan,” pungkasnya.

KOMPAS.com - Sektor kesehatan menjadi salah satu pilar prioritas pembangunan masa depan Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD), Selasa (24/10/2024), menyampaikan bahwa kesehatan merupakan prioritas utama dalam alokasi anggaran tahun 2025, di samping bidang pendidikan.

“Pendidikan dan pelayanan kesehatan inilah jalan keluar sesungguhnya dari kemiskinan,” tegasnya dilansir laman resmi Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden.

Namun, di balik komitmen tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan struktural di sektor kesehatan. Salah satunya adalah ketergantungan penuh terhadap Produk Obat Derivat Plasma (PODP) impor.

Hingga saat ini, kebutuhan nasional terhadap PODP, seperti albumin dan imunoglobulin intravena (IVIG), masih dipenuhi 100 persen dari luar negeri.

Padahal, PODP merupakan obat-obatan vital yang digunakan dalam penanganan berbagai kondisi serius, mulai dari sirosis hati, luka bakar, pascaoperasi, gangguan autoimun, hingga terapi pasien dengan defisiensi imun.

Ketergantungan terhadap impor pun berdampak langsung pada tingginya harga obat berbasis plasma. Ini membuat akses masyarakat terhadap terapi esensial menjadi terbatas.

Ketika pasokan bergantung pada impor, fluktuasi harga global, gangguan logistik, hingga kebijakan proteksionisme negara produsen dapat langsung memengaruhi ketersediaan obat di dalam negeri.

Ironisnya, Indonesia sebenarnya memiliki potensi suplai plasma darah yang sangat besar. Dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, Indonesia memiliki basis donor darah yang luas dibandingkan banyak negara lain. Potensi ini semestinya dapat menjadi fondasi kuat bagi pengembangan industri obat berbasis plasma di dalam negeri.

Namun, ketiadaan fasilitas pengolahan plasma membuat potensi tersebut belum termanfaatkan secara optimal.

Setiap tahun, Indonesia tercatat membuang hingga 200.000 liter plasma darah karena ketidaktersediaan infrastruktur fraksionasi plasma yang memenuhi standar internasional.

Plasma yang seharusnya dapat diolah menjadi produk obat bernilai tinggi justru tidak termanfaatkan, sementara kebutuhan nasional terus dipenuhi melalui impor.

Kondisi tersebut membuat penguatan kapasitas pengolahan plasma di dalam negeri didorong menjadi agenda strategis nasional.

Mewujudkan kedaulatan kesehatan

Sebagai langkah nyata mewujudkan kedaulatan di bidang kesehatan, Indonesia Investment Authority (INA) menjalin kemitraan strategis dengan SK Plasma untuk mendirikan fasilitas fraksionasi plasma berskala besar pertama di Indonesia di Karawang, Jawa Barat.

Sebagai informasi, SK Plasma merupakan perusahaan biofarmasi asal Korea Selatan yang berfokus pada pengembangan dan produksi Produk Obat Derivat Plasma (PODP). Perusahaan ini merupakan bagian dari SK Group, salah satu konglomerasi terbesar di Korea Selatan.

SK Plasma memiliki pengalaman panjang di industri pengolahan plasma dengan sejarah bisnis yang dimulai sejak 1970. Fasilitas fraksionasi plasma modern di Korea Selatan telah beroperasi dengan standar internasional serta mengekspor produknya ke lebih dari 20 negara.

Fasilitas yang mulai beroperasi penuh pada 2026 itu diproyeksikan menjadi pabrik pengolahan plasma terbesar di Asia Tenggara.

Dengan kapasitas pengolahan hingga 600.000 liter plasma per tahun, pabrik ini menjadi solusi konkret atas tantangan kesehatan nasional, khususnya terkait ketersediaan PODP.

Vice President of Investment Indonesia Investment Authority (INA) Andre Jonathan Cahyadi mengatakan, proyek tersebut menjadi bagian penting dari agenda strategis nasional di sektor kesehatan, khususnya dalam membangun kapasitas manufaktur biofarmasi berstandar global di dalam negeri.

Dari perspektif INA, sektor kesehatan merupakan salah satu prioritas utama investasi. Proyek ini tidak hanya menghadirkan investasi asing langsung, tetapi juga memperkuat ketahanan sistem kesehatan nasional.

KOMPAS.COM/YOGARTA AWAWA PRABANING ARKA. Tangki penampungan etanol.

"Kami ingin berhenti bergantung pada impor. Selama pandemi Covid-19, kami belajar betapa berisikonya (sektor kesehatan Indonesia) saat pasokan global terhenti. Dengan memproduksi secara lokal, kami tidak hanya menjamin pasokan domestik, tetapi juga menempatkan Indonesia di peta global bersama 20 negara lainnya yang memiliki teknologi ini," ujar Andre di fasilitas fraksionasi SK Plasma Indonesia, Kamis (18/12/2025).

Melalui proyek tersebut, Andre menilai pemangku kepentingan medis di Indonesia berpeluang menyelamatkan lebih banyak nyawa sekaligus meningkatkan keamanan kesehatan nasional. Hal ini juga sejalan dengan misi Kementerian Kesehatan dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.

Dari sisi kemitraan, INA menegaskan komitmennya untuk selalu bekerja sama dengan institusi kelas dunia. Andre menyebut SK Group sebagai mitra strategis yang memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun di bidang ini, termasuk fasilitas produksi serupa di Korea Selatan.

“Peran kami sebagai investor finansial dan mitra lokal adalah mendukung penuh kehadiran SK di Indonesia. Kami sangat menghargai komitmen mereka untuk bekerja sama demi kepentingan bangsa,” ucapnya.

Progres pembangunan

Kompas.com berkesempatan mengunjungi fasilitas fraksionasi plasma PT SK Plasma Core Indonesia di Karawang, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025). Dari luar, kawasan pabrik terlihat seperti kompleks manufaktur farmasi modern.

Sistem keamanan yang diterapkan pun berlapis. Ini tampak dari pengaturan akses keluar-masuk yang ketat. Setiap pengunjung wajib terverifikasi serta mengenakan alat pelindung diri sebelum memasuki area produksi.

Saat berkeliling area pabrik, terlihat rangkaian bangunan utama yang telah berdiri hampir sepenuhnya, mulai dari area fraksionasi, ruang pemurnian, hingga fasilitas pengisian steril.

Beberapa peralatan berteknologi tinggi tampak sudah terpasang dan siap memasuki tahap pengujian. Di sejumlah titik, aktivitas penyempurnaan instalasi masih berlangsung. Ini menandai fase akhir pembangunan fasilitas biofarmasi berskala besar tersebut.

Pihak pengelola juga memperlihatkan area pendukung, seperti sistem rantai dingin (cold chain), ruang pengendalian mutu, serta fasilitas penunjang yang dirancang untuk memenuhi standar produksi farmasi global. Seluruh alur produksi dirancang terintegrasi untuk menjaga mutu plasma donor sejak tahap awal hingga menjadi produk obat derivat plasma.

KOMPAS.COM/YOGARTA AWAWA PRABANING ARKA. Presiden Direktur PT SK Plasma Core Indonesia Ted Roh (kanan).

Presiden Direktur PT SK Plasma Core Indonesia Ted Roh memaparkan, kesiapan pembangunan fisik pabrik fraksionasi plasma sudah 98,72 persen.

Fasilitas di Karawang dirancang untuk mencakup seluruh rantai produksi PDMP, mulai dari proses fraksionasi plasma, pemurnian (purification), pengisian steril (aseptic filling), pengeringan beku, dan pengemasan.

“Pabrik ini dibangun dengan teknologi yang sama dengan fasilitas SK Plasma di Andong, Korea Selatan. Fasilitas di sana telah beroperasi secara komersial dan memenuhi standar Good Manufacturing Practice (GMP) internasional,” ujar Ted Roh.

Dengan kapasitas pengolahan hingga 600.000 liter plasma per tahun, kata Ted, pabrik ini melampaui fasilitas serupa di Thailand yang hanya memiliki kapasitas 200.000 liter.

Kapasitas tersebut dinilai cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasional. Ini sekaligus membuka ruang ekspansi kapasitas hingga satu juta liter per tahun melalui pengaturan sistem kerja tambahan.

Menuju produksi dalam negeri 2026

Setelah seluruh tahapan validasi, kualifikasi, dan inspeksi GMP rampung pada 2026, fasilitas ini ditargetkan mulai memproduksi PDMP secara lokal. Produk awal yang akan dihasilkan mencakup albumin dan IVIG, dua produk plasma yang saat ini paling dibutuhkan dalam layanan kesehatan nasional.

KOMPAS.COM/YOGARTA AWAWA PRABANING ARKA. Instalasi penampungan plasma.

Andre menegaskan, kesiapan fasilitas dan penerapan standar global menjadi fondasi penting sebelum Indonesia benar-benar memasuki fase produksi mandiri. Ia melihat proyek ini sebagai langkah strategis membangun kemampuan industri kesehatan nasional dengan standar internasional.

“Saat ini, kami fokus memastikan fasilitas ini siap beroperasi dengan kualitas terbaik,” kata Andre.

Dengan rampungnya pembangunan fisik dan dimulainya tahapan validasi, Indonesia bersiap memasuki babak baru dalam pengelolaan plasma darah. Untuk pertama kalinya, plasma donor dalam negeri akan diolah secara komprehensif di fasilitas berstandar global langsung dari Karawang.

Agar produk ini bisa segera distribusi, perlu pengembangan untuk menghasilkan albumin yang aman dan sesuai standar SNI

Banjarbaru (ANTARA) - UPTD Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (BPMHP Kalsel) bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) menguji produk albumin ekstrak ikan haruan agar produk itu dapat segera didistribusikan secara resmi pada 2026.

Kepala UPTD BPMHP Kalsel Yudita Nurdiana di Banjarbaru, Kamis, mengatakan agar produk ini bisa segera distribusi, perlu pengembangan untuk menghasilkan albumin yang aman dan sesuai standar SNI, tentunya mengedepankan pembinaan UMKM.

“Upaya ini sesuai dengan visi sebagai daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan, dengan produk-produk unggulan lokal yang bernilai ekonomi tinggi dan berstandar nasional,” ujar dia.

Yudita menyebutkan kerja sama pengembangan albumin ini menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan daerah dalam mengoptimalkan potensi ikan lokal Kalsel sekaligus memperluas diversifikasi produk perikanan bernilai ekonomi tinggi.

“Pengembangan albumin dilakukan secara masif dan berkelanjutan, dengan proses yang telah memenuhi SNI dan pengujian laboratorium yang terakreditasi,” tuturnya.

Dia mengatakan, sebagian besar proses pengujian seperti kadar protein dan komponen lain sudah dapat dilakukan langsung di laboratorium BPMHP Kalsel yang telah berstandar ISO/IEC 17025:2017, sedangkan pengolahan albumin di balai juga telah mengikuti standar SNI.

Yudita memastikan albumin yang dikembangkan telah lolos uji secara laboratoris dan seluruh proses pengolahannya terstandar, sehingga produk ini aman dan berkualitas tinggi.

Ia menegaskan pengembangan produk ini juga penegasan daerah untuk menjadikan ikan haruan sebagai produk unggulan khas Kalsel yang memiliki nilai tambah dan potensi pasar luas.

Pengembangan produk tersebut, lanjut dia, juga bagian dari pembangunan Sentra Ikan Haruan yang berada di UPTD Perikanan Budidaya Kesehatan Ikan dan Lingkungan (PBKIL) sebagai pusat produksi dan inovasi berbasis perikanan lokal.

“Ikan haruan banyak di Kalsel, agar tidak hanya sekadar dikonsumsi langsung, maka kita kembangkan dan diolah menjadi albumin, produk bernilai tinggi,” ujar Yudita.

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025