Pemerintah Irak mengancam akan keluar dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) apabila kelompok produsen minyak tersebut tidak mengizinkan Baghdad menaikkan kuota produksi minyak secara signifikan.

Mengutip Reuters, ancaman tersebut muncul ketika Irak tengah menghadapi tekanan fiskal setelah ekspor minyaknya terganggu akibat konflik Iran yang sempat menghambat distribusi melalui Selat Hormuz.

Seorang pejabat senior Kementerian Perminyakan Irak mengatakan pemerintah saat ini masih memilih tetap menjadi anggota OPEC sambil mengupayakan kenaikan kuota produksi. Namun, opsi keluar dari organisasi tetap terbuka apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

"Arab Saudi dan sekutu OPEC lainnya harus memperlakukan persoalan ini dengan sangat serius. Jika tidak, Irak akan dipaksa mempertimbangkan seluruh opsi yang tersedia," ujar pejabat tersebut kepada Reuters, Kamis (25/6).

Meski demikian, ia menegaskan pembahasan mengenai keluarnya Irak dari OPEC masih terlalu dini.

"Itu masih terlalu prematur untuk dilakukan," ujarnya.

Kementerian Perminyakan Irak kemudian menegaskan laporan mengenai rencana keluar dari OPEC tidak mencerminkan sikap resmi pemerintah.

Hingga berita ini ditulis, OPEC maupun pemerintah Arab Saudi belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar Reuters.

Irak merupakan produsen minyak terbesar kedua OPEC, setelah Arab Saudi, sekaligus salah satu dari lima negara pendiri organisasi yang dibentuk di Baghdad pada 1960.

Saat ini, Irak memperoleh sebagian besar pendapatan negara dari sektor minyak. Namun, pemasukan tersebut tertekan setelah perang Iran mengganggu ekspor melalui Selat Hormuz.

Kuota produksi Irak untuk Juli ditetapkan sebesar 4,378 juta barel per hari. Meski demikian, produksi aktual berada jauh di bawah angka tersebut akibat gangguan ekspor melalui Selat Hormuz.

Data OPEC menunjukkan produksi minyak Irak pada Mei hanya mencapai sekitar 1,48 juta barel per hari, turun tajam dibandingkan hampir 4,2 juta barel per hari pada Februari sebelum jalur ekspor melalui Selat Hormuz terganggu.

Di sisi lain, juru bicara pemerintah Irak Haider al Aboudi mengatakan pemerintah tengah berupaya memulihkan kapasitas ekspor minyak sepenuhnya dan menargetkan produksi minyak meningkat menjadi 7 juta barel per hari dalam beberapa tahun mendatang.

Ancaman Irak muncul di tengah proses peninjauan kapasitas produksi seluruh anggota OPEC+ untuk menentukan basis kuota produksi minyak pada 2027.

Hasil peninjauan tersebut akan menjadi acuan penetapan kuota produksi masing-masing negara anggota di masa mendatang.

Reuters melaporkan harga minyak dunia sempat memperpanjang pelemahannya dan diperdagangkan di bawah US$73 per barel setelah laporan mengenai ancaman Irak keluar dari OPEC mencuat.

Jakarta (ANTARA) - Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengatakan pemerintah bersama serikat buruh atau pekerja melakukan penguatan upaya mitigasi pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Dalam keterangannya di Jakarta, Senin, Said Iqbal mengatakan langkah mitigasi PHK sangat diperlukan di tengah ancaman ketidakpastian ekonomi global akibat perang yang melibatkan Amerika Serikat, Israel dan Iran.

“Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari amanat Presiden Prabowo Subianto agar dilakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi timbul di perusahaan-perusahaan sebagai dampak situasi global yang terus memburuk,” katanya.

Terdapat sejumlah kasus yang harus segera diantisipasi oleh pemerintah bersama serikat buruh untuk menghindari PHK massal, katanya menjelaskan.

“Amanat Presiden kepada saya adalah memitigasi persoalan yang mungkin timbul di perusahaan. Karena itu, saya bergerak cepat turun ke lapangan,” kata Said.

“Mitigasi yang saya lakukan adalah berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Saya tidak bisa mengambil eksekusi, tetapi melakukan analisis dan memberikan saran,” ujar dia menambahkan.

Selain itu, Said menegaskan bahwa pemerintah dapat bersinergi dengan serikat buruh dan juga akan menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha.

Sementara itu, ia mengatakan terdapat sejumlah temuan PHK di sejumlah wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jakarta.

Beberapa di antaranya adalah 2.500 pekerja terancam PHK di PT Pakerin di Mojokerto, dan 4.000 pekerja terancam PHK di PT Fengtai Bandung.

“Hasil temuan tersebut memang benar. Akibat perang Iran melawan Amerika dan Israel yang menimbulkan ketidakpastian ekonomi dunia, sangat memengaruhi perusahaan yang berorientasi ekspor dan perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Permintaan barang dari luar negeri menurun sehingga produksi perusahaan ikut menurun,” katanya menjelaskan.

Di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan dan Mojokerto, Said juga menemukan potensi ancaman terhadap dua perusahaan komponen otomotif yang mempekerjakan ribuan pekerja.

"Informasi awal menunjukkan situasi perang yang berkepanjangan membuat prinsipal dari Jepang berencana memindahkan investasinya ke negara lain dan lebih berfokus pada pengembangan mobil listrik di Vietnam," ujar dia.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Asosiasi Digitalisasi dan Keamanan Siber Indonesia (ADIGSI) bersama dengan Crest International menandatangani kesepakatan pengembangan standar, peningkatan kapasitas talenta, dan penguatan ekosistem keamanan siber di Indonesia. Penandatanganan kerja sama dilakukan di sela-sela UK–Indonesia Bilateral Meeting on Digital Economy and Cybersecurity yang berlangsung di London.

Ketua Umum ADIGSI Firlie Hanggodo Ganinduto mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas akses pengembangan kompetensi bagi talenta dan pelaku industri keamanan siber nasional.

"ADIGSI berkomitmen mendorong pertumbuhan industri keamanan siber Indonesia. Karena itu, kami memandang kolaborasi dengan Crest International sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi talenta nasional sekaligus memperluas akses menuju pasar global" kata Firlie, Rabu (10/6/2026).

Menurut Firlie, nota kesepahaman tersebut akan ditindaklanjuti melalui sejumlah program kerja, antara lain penguatan standar industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pertukaran pengetahuan, pengembangan jalur akreditasi, serta penguatan kapabilitas pelaku industri keamanan siber di Indonesia.

Firlie menambahkan kerja sama tersebut diharapkan dapat mendukung upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme sektor keamanan siber nasional yang terus berkembang seiring percepatan transformasi digital.

CEO Crest International Nick Benson mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan ekonomi digital yang pesat di kawasan Asia Pasifik. Menurut Nick, hal tersebut turut meningkatkan kebutuhan terhadap penguatan kapasitas dan standar keamanan siber.

Lihat video: Kapolri Tindak 3.331 Kejahatan Siber dan 1.611 Kasus Judol Sepanjang 2024



"Kemitraan ini merupakan bagian dari komitmen Crest untuk mendukung pengembangan standar, kompetensi, dan profesionalisme industri keamanan siber di Indonesia. Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ekosistem digital yang semakin aman dan terpercaya," ujar Benson.

Selain dengan Crest International, ADIGSI juga menandatangani nota kesepahaman dengan TechUK dan ADS Group. TechUK merupakan asosiasi perdagangan teknologi di Inggris yang memiliki lebih dari 1.100 anggota, sedangkan ADS Group mewakili sektor kedirgantaraan, pertahanan, keamanan, dan antariksa di Inggris Raya.

Kedua kerja sama tersebut difokuskan pada pengembangan jejaring industri serta penjajakan peluang kolaborasi antara pelaku usaha dan organisasi teknologi di Indonesia dan Inggris.

Penandatanganan berbagai kerja sama tersebut disaksikan oleh Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Edwin Hidayat Abdullah serta Director for Infrastructure and Technology, Department for Business and Trade United Kingdom Rodney Berkeley.

JAKARTA - Pengamat politik sekaligus alumni Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Rico Marbun mengungkap indikasi kuat upaya membonceng film Pesta Babi untuk menyebarkan propaganda disintegrasi Papua dari Indonesia. Hal itu terlihat dari tiga pola propaganda yang terlihat dalam film tersebut.

"Kehadiran film ini bukan lagi hanya menjadi kritik sosial. Ada pola komunikasi yang mengarah pada pembentukan narasi pemisahan Papua dari Indonesia," ujarnya, Selasa (9/6/2026).

Modus pertama adalah penggunaan kata, simbol, dan visual yang secara konsisten memisahkan Papua dan Indonesia sebagai dua entitas yang berbeda.

Modus kedua, menggunakan film Pesta Babi untuk menolak dialog serta menihilkan berbagai upaya pemerintah selama ini dalam membangun Papua. "Apa pun yang dilakukan pemerintah dianggap salah. Ini bisa dikatakan upaya membangun ketidakpercayaan total terhadap negara," katanya.

Modus ketiga yakni adalah membangun kebencian terhadap pemerintah untuk memperoleh legitimasi politik bagi agenda disintegrasi. Pola tersebut lazim digunakan dalam berbagai gerakan separatis di sejumlah negara yakni menciptakan jarak psikologis antara masyarakat dan negara sebelum mendorong tuntutan pemisahan diri.

"Masyarakat Papua dan seluruh rakyat Indonesia harus waspada. Jangan sampai film ini dijadikan kendaraan propaganda politik yang mengancam persatuan nasional," ujarnya.

Rico menegaskan kebebasan berekspresi harus dihormati, namun tidak boleh digunakan untuk menyebarkan narasi yang mengarah pada perpecahan bangsa dan mengganggu keutuhan NKRI.

"Kita mendukung kebebasan mengkritik kebijakan pemerintah, tetapi menolak segala bentuk propaganda yang berpotensi menguatkan semangat separatisme," katanya.

JAKARTA - Alumnus S Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Singapura Rico Marbun menilai film Pesta Babi dan pola pemutarannya belakangan menunjukkan gejala yang patut dicermati secara serius. Film tersebut berpotensi digunakan sebagai instrumen kampanye yang mengarah pada narasi disintegrasi Papua.

“Lambat laun semakin kuat tercium aroma bahwa film Pesta Babi tidak lagi diposisikan hanya sebagai kritik sosial atau kritik pembangunan. Cara film ini dipromosikan, diputar, dan dibingkai dalam berbagai forum menunjukkan kecenderungan mengarah pada kampanye politik identitas yang berpotensi memperlebar jarak antara Papua dan Indonesia,” ujar Rico, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, salah satu indikator yang terlihat adalah pilihan bahasa, narasi, serta mobilisasi kelompok-kelompok tertentu yang mengiringi pemutaran film tersebut. Dia menilai berbagai aktivitas pendukung film seringkali mengangkat framing yang menempatkan Indonesia sebagai kekuatan kolonial atau penjajah di Papua.

“Framing semacam itu bukan sekadar kritik terhadap kebijakan negara. Narasi Indonesia sebagai penjajah memiliki konsekuensi politik yang sangat serius karena secara implisit berupaya menegasikan sejarah perjuangan bersama seluruh rakyat Indonesia, termasuk rakyat Papua, dalam melawan kolonialisme Belanda,” ungkapnya.

Narasi tersebut setidaknya memiliki dua tujuan. Pertama, membangun persepsi internasional bahwa Papua merupakan wilayah yang sedang mengalami penjajahan. Kedua, menciptakan jarak psikologis antara masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia lainnya yang selama ini hidup dalam ikatan kebangsaan yang sama.

“Padahal rakyat Papua adalah bagian dari perjalanan panjang bangsa Indonesia. Mereka adalah saudara sebangsa yang juga memiliki kontribusi dalam perjuangan dan pembangunan nasional,” ujar Rico.

Dia mengingatkan ruang demokrasi harus tetap dijaga, termasuk hak masyarakat untuk menyampaikan kritik. Namun, kebebasan berekspresi tidak boleh digunakan untuk mendorong narasi yang berpotensi mengancam persatuan nasional.

“Papua membutuhkan lebih banyak ruang dialog yang konstruktif, bukan narasi yang terus-menerus membangun permusuhan dan memisahkan masyarakat Papua dari keluarga besar bangsa Indonesia,” katanya.

JAKARTA - Zentara Technologies memperoleh sertifikasi ISO/IEC 42001:2023, standar internasional untuk Artificial Intelligence Management Systems (AIMS). Sertifikasi tersebut diterbitkan oleh Prescient Security pada 27 April 2026 di bawah akreditasi International Accreditation Service (IAS).

Sertifikasi ini memposisikan Zentara di antara sejumlah kecil perusahaan di dunia yang telah diaudit berdasarkan standar internasional untuk tata kelola AI yang bertanggung jawab.

“Kami bangga mengumumkan melalui pencapaian ini, Zentara Technologies menjadi perusahaan keamanan siber pertama di Indonesia, sekaligus salah satu penyedia teknologi paling awal di dunia yang berhasil memperoleh sertifikasi ini," kata CEO Zentara Technologies Regal Rauniyar Star, Jumat (29/5/2026).

Sertifikasi ini mencakup Sistem Manajemen Artificial Intelligence milik Zentara di Zentara Technologies dan Zentara Labs, termasuk komponen AI pada platform SIEM (ZX) dan sistem AI vulnerability assessment (AVAS), beserta infrastruktur cloud pendukung di AWS dan Google Cloud Platform.

Departemen yang termasuk dalam cakupan sertifikasi meliputi Cybersecurity (Infrastructure, Dev, SecOps), IT Support, Compliance dan InfoSec, Procurement, HR dan Legal, serta Zentara Labs (product, dev, infra, project management, dan AI research). Sertifikasi ini melengkapi sertifikasi ISO/IEC 27001 yang sebelumnya telah dimiliki Zentara untuk manajemen keamanan informasi, menjadikan Zentara sebagai salah satu dari sedikit perusahaan di kawasan yang tersertifikasi untuk kedua standar tersebut.

Lihat video: Menkeu Ajak "Hacker" Indonesia Buat Jajal Keamanan Siber Apllikasi Pajak



ISO/IEC 42001 merupakan standar internasional pertama yang menetapkan persyaratan tata kelola kecerdasan buatan di dalam organisasi. Standar ini mengatur kontrol di seluruh siklus hidup AI, mulai dari pengelolaan data, pengembangan model, implementasi, pemantauan, penanganan insiden, hingga penghentian sistem. Proses audit dilakukan dalam dua tahap dan mensyaratkan bukti implementasi kebijakan yang berjalan, bukan sekadar dokumentasi.

Bagi pelanggan di sektor yang memiliki regulasi ketat, ISO/IEC 42001 memberikan jaminan independen bahwa penyedia AI memiliki tata kelola, kontrol risiko, dan struktur akuntabilitas yang memadai untuk menerapkan AI secara bertanggung jawab. Standar ini juga semakin banyak dijadikan acuan regulator, termasuk dalam penyelarasan dengan EU AI Act dan kerangka kebijakan AI yang sedang berkembang di Indonesia.

Kerangka pengujian tata kelola AI Verify milik Singapura yang dikembangkan IMDA juga dipetakan langsung ke ISO/IEC 42001, sehingga memberikan jalur yang diakui bagi organisasi tersertifikasi untuk selaras dengan ekspektasi tata kelola AI di Singapura.

Sistem AIMS Zentara mencakup Zentara Technologies (divisi komersial) dan Zentara Labs (R&D), dengan cakupan, tata kelola AI risk register, inventaris model, dan review berkala oleh komite tata kelola AI lintas fungsi. Kontrol siklus hidup: prosedur terdokumentasi untuk pengelolaan data, evaluasi model, pengawasan manusia, dan pemantauan pasca implementasi.

Selain itu, respons insiden: integrasi kriteria insiden khusus AI ke dalam jalur eskalasi SOC 24/7 milik Zentara. Audit trail yakni pencatatan keputusan untuk penggunaan AI berisiko tinggi yang disimpan untuk kebutuhan review dan audit eksternal.

President dan Co-founder, Zentara Technologies Darian Kuswanto mengatakan, ISO/IEC 42001 mendorong pihaknya untuk mendokumentasikan praktik yang selama ini sudah kami jalankan dan mengujinya melalui proses audit. Nilai utamanya terletak pada mekanismenya inventaris model yang terus diperbarui, komite review yang aktif bertemu, hingga kontrol yang memiliki bukti implementasi.

“Itulah yang dimaksud dengan sistem manajemen AI. Kami mengambil sertifikasi ini karena klien kami di sektor perbankan, pemerintahan, dan infrastruktur vital perlu mengetahui bahwa AI yang kami hadirkan memiliki tata kelola yang jelas, bukan sekadar improvisasi," katanya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya serta langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang hadir mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan bahwa para tokoh yang hadir pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia. Mereka antara lain Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.

“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Menko Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.

Airlangga menjelaskan bahwa para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, antara lain lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, serta perubahan nilai tukar. Pada masa lalu, kata Airlangga, Indonesia pernah menghadapi situasi harga minyak yang melonjak tinggi dan berdampak pada inflasi.

“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar (AS per barel),” jelasnya.

Menurut Airlangga, kondisi makro ekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibanding sejumlah episode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi dinilai lebih kuat, sementara depresiasi rupiah juga berada pada tingkat yang lebih rendah.

“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkapnya.

Terancam Bangkrut? 27 Negara Panik Amankan Dana Darurat Bank Dunia



Dari pertemuan tersebut, pemerintah mengambil sejumlah pembelajaran terkait langkah antisipasi yang diperlukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ke depan. Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Menteri Keuangan, untuk terus memonitor regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan dan menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.

“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ujar Airlangga.

Pemerintah juga menilai perlu dilakukan kajian terhadap penguatan permodalan perbankan, mengingat jumlah perbankan di Indonesia cukup banyak. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar tetap kuat menghadapi dinamika global.

Pertemuan ini menegaskan pendekatan kepemimpinan Presiden Prabowo yang mengedepankan kombinasi pengalaman, kewaspadaan, dan penguatan fundamental sebagai kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan bahwa Indonesia tetap tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan global ke depan.

JAKARTA - Posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik dinilai membuat Indonesia menjadi sasaran berbagai kepentingan asing, termasuk praktik spionase yang berkembang semakin kompleks melalui ruang digital dan aktivitas siber. Untuk mengantisipasi hal itu, masyarakat perlu memahami praktik spionase merupakan ancaman nyata yang telah berlangsung sejak lama dalam relasi antarnegara.

Dosen Senior Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Indonesia Edy Prasetyono mengatakan, Indonesia perlu memperkuat regulasi dan sistem perlindungan informasi strategis agar mampu menghadapi ancaman pencurian data lintas negara.

“Dalam praktiknya, tidak semua kasus spionase diungkap atau dicatat. Kalau isunya sensitif atau terkait negara sahabat, kadang tidak diungkap,” ujarnya, Selasa (19/5/2025).

Menurut Edy, hampir seluruh negara memiliki instrumen keamanan nasional untuk melindungi informasi strategis dari ancaman pencurian data dan operasi intelijen asing.

Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI ini menyebut spionase dapat dilakukan baik oleh negara mitra maupun pihak yang berlawanan kepentingan. Dampaknya pun dinilai serius karena dapat mengurangi kemampuan pertahanan suatu negara hingga mengganggu infrastruktur strategis.

Lihat video: Panglima TNI Bakal Rekrut Warga Sipil Jadi Tentara Siber



“Kalau suatu negara sedang mengembangkan teknologi baru, misalnya soal energi, rugi atau tidak kalau dicuri lewat spionase? Negara sasaran spionase selalu dirugikan. Spionase pasti mengancam negara,” ujarnya.

Kepala Program Pascasarjana Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Ali Abdullah Wibisono mengatakan praktik spionase asing merupakan aktivitas lama yang terus berkembang mengikuti perubahan teknologi. “Kegiatan ini empirik, ada dalam keseharian,” katanya.

Ali mencontohkan kasus pendakwaan Harry Lu Jianwang di Amerika Serikat pada Mei 2026 serta pengungkapan Badan Keamanan Dalam Negeri Polandia terkait perekrutan warga biasa sebagai “agen sekali pakai” untuk kepentingan asing.

Ali juga mengingatkan ancaman spionase modern kini banyak berlangsung melalui dunia siber. Pada 2025, tercatat sekitar 39 juta ancaman Advanced Persistent Threat (APT) menyasar jaringan digital Indonesia.

“Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan digital karena praktik spionase modern sering berlangsung melalui platform yang digunakan sehari-hari,” katanya.

JAKARTA - Krisis Timur Tengah yang membuat Amerika Serikat (AS) mencurahkan sebagian besar perhatian dan upayanya di kawasan tersebut berpotensi membuat fokus dari negara adidaya beralih dari Asia Tenggara . Setidaknya itu untuk sementara waktu.

Bagi para pengamat dan pemerhati geopolitik, hal tersebut berpotensi membuat Republik Rakyat China mendapatkan ruang lebih besar untuk menunjukkan dominasinya di kawasan Asia Tenggara.

Sekelompok pemerhati China yang tergabung dalam Forum Sinologi Indonesia (FSI) berpandangan bahwa tindakan asertif dan agresif China di Laut China Selatan LCS yang berada di kawasan Asia Tenggara sebenarnya telah berlangsung dalam kurun waktu yang lebih panjang.

“Dalam 2 dasawarsa terakhir, China telah bersitegang dengan Vietnam, Indonesia, dan Filipina terkait upaya negara itu menegaskan kepemilikannya atas wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) ketiga negara di atas dengan dalih sembilan garis putus-putus (Nine dash-line),” ujar Ketua FSI Johanes Herlijanto dalam keterangannya usai penyelenggaraan seminar berjudul “Keketuaan Filipina dan Diplomasi Cina di ASEAN” di Jakarta, Senin (27/4/2026).

“Padahal klaim kewilayahan berdasarkan garis putus-putus tersebut oleh pihak negara-negara Asia Tenggara dinilai bertentangan dengan UNCLOS,” kata Johanes yang juga akademisi Pasca Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas Pelita Harapan (UPH).

Acara dipandu Dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden Muhammad Farid itu, menghadirkan Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir, sinolog yang juga Dosen Politik Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Dr Klaus Heinrich Raditio, serta peneliti mitra FSI Dr Ratih Kabinawa.

Dalam pemaparan para pembicara disampaikan bahwa China ternyata tidak hanya menunjukkan sikap agresif dalam aspek keamanan antara lain dengan melakukan strategi grey zone, yaitu menghadirkan gangguan di ZEE negara-negara ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara) melalui pengerahan milisi maritim yang dibayangi unit penjaga pantai China.

Namun, China juga berupaya menanamkan dominasi terhadap ASEAN melalui jalur-jalur diplomasi. Bahkan, ketika keketuaan ASEAN berada di tangan Filipina, negara yang dalam beberapa tahun terakhir ini seringkali menjadi korban strategi grey zone China di atas, China ditengarai akan tetap berupaya meningkatkan pengaruhnya.

“Bejing seringkali meningkatkan kedekatan bilateralnya dengan anggota ASEAN yang sedang mendapat giliran menjadi ketua dari organisasi multilateral itu,” turut Ratih.

Menurut dia, strategi yang efektif bagi Beijing untuk meningkatkan pengaruhnya dalam organisasi tersebut adalah melalui upaya memperkuat hubungan bilateral dengan masing-masing anggota ASEAN.

Pertanyaannya, bagaimana China melanjutkan upaya memengaruhi agenda ASEAN di saat organisasi ini diketuai Filipina? Pertanyaan ini penting mengingat akhir-akhir ini Filipina seringkali berada dalam ketegangan dengan Beijing sebagai akibat praktik Grey Zone negara itu di ZEE Filipina.

Dalam upaya menjawab pertanyaan di atas, Ratih merujuk pada proposal eksplorasi energi Bersama yang muncul sebagai solusi potensial bagi krisis energi yang sedang dihadapi negara itu akibat perang di Timur Tengah sebagai celah yang dapat dimanfaatkan Beijing untuk membangun kedekatan dengan Manila.

Pemilik gelar doktor dari Universitas Australia Barat (UWA) itu mengkhawatirkan adanya risiko Filipina gagal mendorong penyelesaian Kode Etik Prilaku (COC) di LCS bila eksplorasi bersama tersebut jadi dilaksanakan.

Dia mengimbau Manila berupaya keras memperkuat kerekatan di dalam ASEAN dan mengutamakan agenda ASEAN. “Manila harus memberikan penekanan terhadap agenda ASEAN, utamanya terselesaikannya COC yang dapat mengurangi potensi ketegangan di kawasan ini,” katanya.

Direktur Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Ahmad Shaleh Bawazir menuturkan hubungan antara China dan ASEAN sangat menarik untuk diamati karena hubungan itu sangat unik dan diwarnai dengan sebuah paradoks, yaitu adanya ketidakpercayan (distrust) di antara kedua belah pihak, meski terdapat hubungan yang sangat dekat.

“China dan ASEAN berada dalam hubungan yang sangat dekat sekali. Keterlibatan China dengan ASEAN cukup dalam, sangat intensif, dan dalam berbagai aspek serta tingkatan,” ucapnya.

Namun pada sisi lain, rasa saling percaya antara ASEAN dan China belum memadai. Selain itu, insiden antara China dengan negara-negara ASEAN juga masih sering terjadi.

Dalam pandangan Ahmad, ketidakpercayaan yang muncul di kalangan negara-negara ASEAN pada China ada hubungannya dengan masalah di LCS. Namun, dia optimistis insiden akan semakin berkurang bila COC di LCS telah berhasil disepakati.

Pemerhati hubungan internasional dan pakar hubungan Indonesia-China Dr. Klaus Heinrich Raditio mengemukakan pandangan yang cenderung pesimistis mengenai niat China untuk menyelesaikan COC di tahun 2026. “Pertama posisi China di LCS sudah cukup kuat, kedua AS dan China sudah bergabung sebagai G2 yaitu kelompok yang terdiri dari dua negara tersebut,” ujarnya.

Hal di atas menyulitkan AS untuk turut serta dalam negosiasi COC. Karena itu, Klaus berpandangan bahwa persatuan ASEAN menjadi syarat mutlak bagi terselesaikannya COC di LCS. “Tanpa persatuan ASEAN, tak akan ada keberhasilan,” ucapnya.

Namun, penyandang gelar doktor dari Universitas Sydney Australia itu memiliki optimisme terhadap keketuaan Filipina. “Filipina memiliki posisi yang kuat di mata hukum,” katanya merujuk pada hasil Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 2016 yang menggugurkan klaim kepemilikan RRC pada sebagian besar wilayah LCS.

Bagi Klaus, tindakan Filipina yang menjadi satu-satunya yang berani menggugat China di Mahkamah Internasional perlu mendapatkan apresiasi yang tinggi. Meski demikian, dia juga mengingatkan bahwa Filipina memiliki isu-isu domestik yang menjadi tantangan bagi peran negara itu di ASEAN.

Karena itu, Klaus menaruh harapan besar pada Indonesia sebagai pemimpin informal dari ASEAN untuk memainkan peran sangat penting yaitu mempersatukan negara-negara ASEAN.

WASHINGTON - Mantan Direktur FBI James Comey didakwa atas foto kerang yang menurut para pejabat mengancam Presiden Donald Trump, menandai upaya kedua pemerintah untuk menuntut salah satu lawan politik terbesarnya. Itu diungkapkan tiga sumber pertama kali mengatakan kepada CNN.

Dakwaan tersebut, yang disetujui oleh dewan juri di Distrik Timur Carolina Utara tempat Comey diduga mengambil foto tersebut, termasuk membuat ancaman terhadap presiden dan mengirimkan ancaman dalam perdagangan antar negara bagian, menurut dokumen pengadilan.

Comey menanggapi dakwaan tersebut pada hari Selasa dalam sebuah video yang diunggah ke akun Substack-nya.

“Saya masih tidak bersalah. Saya masih tidak takut,” kata Comey. “Dan saya masih percaya pada peradilan federal yang independen, jadi mari kita lanjutkan.”

Kasus baru ini mewakili upaya yang diperbarui untuk memenuhi tuntutan Trump untuk menyelidiki musuh-musuhnya sendiri, termasuk Comey, yang dianggapnya sebagai pemimpin kunci dalam upaya yang dianggapnya untuk “mempersenjatai” sistem peradilan terhadap dirinya.

Kasus ini juga muncul kurang dari sebulan setelah presiden memecat Jaksa Agung Pam Bondi. Trump selama berminggu-minggu mengeluh bahwa Bondi tidak cukup agresif dalam menjalankan agendanya.

Unggahan Instagram James Comey yang sekarang telah dihapus ini menunjukkan cangkang kerang yang mengeja angka “86 47.” Angka 86 sering kali merujuk pada menyingkirkan atau membuang sesuatu, sementara 47 sesuai dengan masa jabatan Trump saat ini sebagai presiden ke-47. Partai Republik mengklaim bahwa itu adalah ancaman terhadap Presiden Donald Trump, sementara Comey mengatakan dia “tidak menyadari beberapa orang mengaitkan angka-angka itu dengan kekerasan.”

Todd Blanche, wakil utama Bondi dan mantan pengacara pribadi Trump, kini bertanggung jawab untuk mengarahkan departemen tersebut, dan telah bergerak cepat untuk bertindak atas hal-hal yang telah didorong secara publik oleh presiden.

“Meskipun kasus ini unik, dan dakwaan ini menonjol karena nama terdakwa, dugaan perilakunya adalah jenis perilaku yang tidak akan pernah kami toleransi dan akan selalu kami selidiki,” kata Blanche pada konferensi pers Selasa.

Dakwaan hari Selasa berpusat pada sebuah foto yang diunggah Comey di media sosial Mei lalu, berupa cangkang kerang di pantai yang membentuk angka "86 47." Ia menulis dalam keterangan foto, "Formasi cangkang kerang yang keren saat berjalan-jalan di pantai."

Hampir segera setelah unggahannya, Partai Republik dan pejabat pemerintah melancarkan kritik keras terhadap Comey atas apa yang mereka sebut sebagai ancaman kematian.

Ketika digunakan sebagai bahasa gaul, angka 86 dapat merujuk pada menyingkirkan atau membuang sesuatu. Trump saat ini adalah presiden ke-47.

Wawancara selama beberapa jam dengan agen di Washington, DC — langkah yang tidak biasa dilakukan oleh lembaga tersebut terkait ancaman yang tidak spesifik — dan penyelidik mengatakan bahwa ia melihat cangkang-cangkang tersebut di sebuah pantai di North Carolina.

Catatan pengadilan menunjukkan bahwa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk Comey, tetapi itu tidak selalu menunjukkan bahwa penangkapan akan segera terjadi. Ada juga kemungkinan Comey akan diizinkan untuk menyerahkan diri.

Preseden Mahkamah Agung telah menetapkan standar tinggi untuk vonis dalam kasus ancaman seperti ini, dan mantan jaksa penuntut dan pakar Amandemen Pertama sama-sama sangat skeptis bahwa penuntutan baru ini akan berhasil.

“Ini tidak akan berhasil. Ini jelas bukan ancaman yang dapat dihukum,” kata Eugene Volokh, seorang peneliti senior di Hoover Institution di Universitas Stanford yang mengkhususkan diri dalam hukum Amandemen Pertama, kepada CNN.

Kasus ini kemungkinan akan menjadi perjuangan berat bagi jaksa, karena dakwaan tersebut membutuhkan bukti bahwa Comey “dengan sadar dan sengaja” mengancam untuk “mengambil nyawa” presiden.

Namun Comey menghapus unggahan tersebut pada hari yang sama, menulis di media sosial bahwa ia menganggap gambar-gambar tersebut mewakili “pesan politik” tetapi “tidak menyadari bahwa beberapa orang mengaitkan angka-angka tersebut dengan kekerasan.”

“Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, tetapi saya menentang kekerasan dalam bentuk apa pun, jadi saya menghapus unggahan tersebut,” tulisnya.

Kasus terhadap Comey adalah upaya kedua Departemen Kehakiman Trump untuk menghukum mantan direktur tersebut, yang menjadi kritikus keras presiden setelah dipecat oleh Trump pada tahun 2017 atas penyelidikan campur tangan Rusia.

Pada September tahun lalu, Departemen Kehakiman pertama kali mengajukan dakwaan terhadap Comey, menuduhnya berbohong kepada Kongres terkait kebocoran informasi kepada pers. Kasus tersebut dibatalkan akhir tahun lalu oleh seorang hakim federal yang menemukan bahwa Jaksa AS sementara untuk Distrik Timur Virginia telah diangkat secara tidak sah, karena telah menghindari persetujuan dari Senat.

Pola beberapa dakwaan terhadap Comey adalah salah satu dari beberapa masalah yang dapat diajukan oleh pengacara pembelanya kepada hakim dalam kasusnya dalam mosi untuk membatalkan dakwaan yang, jika berhasil, akan mencegah kasus tersebut untuk pernah disidangkan di hadapan juri. Dalam kasus sebelumnya, Comey berpendapat bahwa dakwaan tersebut harus dibatalkan karena ia dituntut secara selektif dan penuh dendam, tetapi mosi tersebut pada akhirnya tidak diputuskan.

Pengacara Comey menolak berkomentar untuk berita ini.

Dalam penuntutan saat ini, pengacara pembelanya juga dapat menantang dakwaan tersebut berdasarkan Amandemen Pertama. Apakah unggahan media sosial tersebut merupakan "ancaman nyata" adalah pertanyaan yang dapat ditinjau pengadilan secara independen, sebelum juri mendapat kesempatan, kata Volokh.

Untuk membuktikan kejahatan tersebut, jaksa penuntut perlu menunjukkan bahwa pernyataan itu memiliki makna yang jelas, dan makna yang jelas itulah yang akan dirasakan oleh penerima, menurut Mary Anne Franks, seorang profesor hukum di Universitas George Washington.

Unggahan media sosial Comey adalah "pernyataan yang sangat ambigu," katanya.

Selain itu, jaksa penuntut akan menghadapi persyaratan niat. Berdasarkan preseden Mahkamah Agung baru-baru ini, mereka harus menunjukkan bahwa Comey menyadari bahwa pesannya dapat membuat penerima takut dan bahwa ia dengan acuh tak acuh mengabaikan risiko bahwa pesan itu akan dianggap demikian.

Gambar kerang yang mengeja angka 86 kemungkinan besar tidak akan memenuhi persyaratan tersebut, mengingat berbagai makna yang dimiliki istilah tersebut, kata Michael Moore, yang menjabat sebagai Jaksa AS untuk Distrik Tengah Georgia di bawah Presiden Barack Obama.

"Ini bukan (Comey) yang mengatakan, 'Saya akan membunuhnya'," kata Moore kepada CNN.

]

Rimba Mahardika

Humas BSSN dan Praktisi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional

MALAM Minggu, 25 April 2026, yang seharusnya menjadi panggung komedi dan santai dalam White House Correspondents' Dinner di Washington Hilton, berubah drastis menjadi adegan teater politik yang mencekam. Tembakan terdengar, evakuasi dramatis dilakukan, dan sekali lagi, Donald Trump - yang telah menjabat kembali sebagai Presiden AS ke-47 sejak 2025 - menjadi pusat perhatian dunia setelah insiden keamanan yang nyaris fatal.

Dari kacamata komunikasi politik, insiden ini bukan sekadar kriminalitas biasa. Ini adalah sebuah "peristiwa komunikasi" yang terstruktur, simbolik, dan sarat muatan propaganda. Tempat kejadian, Washington Hilton, bahkan memiliki memori sejarah yang kuat sebagai tempat pembunuhan Ronald Reagan tahun 1981, memberikan deja vu politik yang mendalam.

Simbolisme "Lone Wolf" dan Narasi Korban

Dalam hitungan jam setelah kejadian, mesin komunikasi Gedung Putih bergerak cepat. Narasi langsung dibangun bahwa serangan itu dilakukan oleh "lone wolf" (pelaku tunggal) bernama Cole Thomas Allen, seorang penembak yang berhasil ditahan. Komunikasi ini krusial untuk menstabilkan pasar dan opini publik. Dengan menyebut pelaku sebagai aktor tunggal dan "whack job" (orang gila), Trump menghindari komunikasi yang menyudutkan kelompok politik tertentu secara prematur, sekaligus memperkuat citra diri sebagai pemimpin yang kokoh menantang bahaya.

Trump dengan cepat memberikan pernyataan di Truth Social, memuji aparat keamanan dan menegaskan "The show must go on". Ini adalah teknik komunikasi frame control. Trump membalikkan narasi ancaman menjadi narasi kekuatan - sebuah upaya konsisten untuk tidak menunjukkan kelemahan, mengingatkan pada retorika strongman yang ia tampilkan sejak percobaan pembunuhan tahun 2024.

Efek "Wag the Dog" dan Pengalihan Isu Media

Insiden ini terjadi tepat saat ketegangan politik tinggi, termasuk perseteruan Trump dengan media arus utama dan kebocoran informasi keamanan nasional. Dalam teori komunikasi politik, kejadian ini berpotensi menjadi bentuk "Wag the Dog", di mana perhatian publik dialihkan dari isu kebijakan yang kontroversial ke insiden keamanan yang dramatis.

Pernyataan-pernyataan Trump yang menyebut bahwa "orang paling berpengaruh memang selalu diincar" adalah bentuk komunikasi politik yang ultra-agresif. Ia mengubah dirinya dari target menjadi "pahlawan yang diincar". Ini adalah strategi komunikasi untuk merangkul basis massa MAGA (Make America Great Again) dengan narasi bahwa Trump adalah sosok yang dibenci oleh "elite" atau "pihak luar" karena kekuatannya.

Yang menarik dari sisi komunikasi adalah kecepatan aparat Secret Service dalam mengevakuasi, namun sekaligus keterkejutan publik bagaimana pelaku bisa mendekat ke ballroom. Kari Lake, salah satu penasihat, langsung mempertanyakan keamanan.

Namun, komunikasi Trump yang selalu aktif di media sosial segera meredam kritik tersebut dengan memuji aparat. Ini adalah taktik proactive communication. Trump tidak menunggu laporan resmi, ia mendahului berita dengan versinya sendiri untuk memastikan bahwa kepanikan tidak berubah menjadi ketidakpercayaan terhadap pemerintahannya.

Apakah penembakan ini akan menyatukan Amerika? Sejarah (insiden 2024) menunjukkan hal sebaliknya. Komunikasi politik di era Trump seringkali memperdalam polarisasi. Sementara pendukung akan semakin melihat Trump sebagai martir, pihak oposisi mungkin akan tetap skeptis. Namun, komunikasi visual yang kuat - evakuasi darurat, helikopter, dan agen taktis - adalah pesan visual yang tak terbantahkan, yakni Trump adalah presiden di tengah krisis.

Dengan demikian, insiden Washington Hilton 2026 adalah bukti bahwa dalam komunikasi politik modern, sebuah krisis adalah peluang. Trump berhasil memanfaatkan momen berdarah tersebut untuk membangun kembali citra "pejuang" yang tak kenal takut. Dengan narasi "lone wolf" dan sikap "show must go on", Trump menegaskan dominasi komunikasinya atas narasi publik, mengubah peristiwa penembakan menjadi panggung kemenangan simbolik.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal mencopot pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) yang kongkalikong dengan wajib pajak (WP) terkait dengan permohonan pengembalian lebih bayar pajak atau restitusi.

Untuk diketahui, pemerintah termasuk di dalamnya Kemenkeu saat ini tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak atau restitusi dipercepat.

Purbaya mengatakan bahwa ke depannya manajemen restitusi akan lebih diawasi lebih saksama. Sebab, dia menduga terjadinya kebocoran pada pengembalian lebih bayar pajak 2025 yang mencapai Rp361 triliun.

Oleh sebab itu, dia menyebut tujuannya memperketat aturan adalah untuk menerapkan prinsip keadilan dalam manajemen restitusi. Utamanya bagi restitusi WP eksportir sumber daya alam (SDA) seperti batu bara.

"Misalnya kalau industri batu bara bayar PPN, direstitusi, jangan sampai yang dibayar kebalik. Yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima. Kan tekor. Bahkan ada yang bilang ekspornya belum keluar, restitusinya udah keluar. Jadi saya dirampok. Itu yang saya mau kendalikan," terangnya di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemenkeu (BPPK), Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Berdasarkan catatan Bisnis.com, eksportir batu bara menjadi sorotan Purbaya sejak dia makin menyoroti manajemen restitusi. Kendati ada faktor moderasi harga komoditas tahun lalu, dia ingin memastikan ke depannya tidak ada kebocoran.

Untuk itu, pengetatan manajemen restitusi dijanjikan tak hanya menyasar WP. Purbaya turut memastikan agar pegawainya tidak bermain-main dalam kebijakan restitusi. Dia menyebut akan mendalami lebih lanjut kantor pelayanan pajak yang ditemukan melayani restitusi dengan nilai terlalu besar.

"Jadi kalau ada tempat, pajak yang restitusi kekencangan dan kami investigasi, ada [ditemukan] masalah, otomatis langsung saya pindahin kepalanya. Saya enggak bisa pecat sih," kata mantan Ketua Lembagan Penjamin Simpanan (LPS) ini.

Meski demikian, pada kesempatan tersebut Purbaya langsung mendengar konfirmasi dari Sekjen Kemenkeu Robert Leonard Marbun bahwa pencopotan atau non-job bisa dilakukan.

Dia menyebut bahwa Sekjen sebelum Robert, yakni Heru Pambudi, menjelaskan bahwa kementerian tidak bisa menerapkan non-job kepada pegawainya. Oleh karena itu, opsi yang bisa diambil sebelumnya terhadap pegawai 'nakal' yaitu dimutasi ke tempat lain. Ini disebutnya juga sejalan dengan penjelasan Kementerian PAN-RB.

"Tetapi [Sekjen] yang baru bilang boleh di-non-job kan. Perintah Presiden juga gitu. Kalau perlu, kalau memang ini, ya non-job-kan. Kasih gaji, suruh tinggal di rumah. Lebih kecil loss-nya untuk kami. Sekarang saya bisa kerjakan itu, dan saya akan kerjakan," pungkasnya.