Bisnis.com, JAKARTA — Kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan 58% dari total Dana Desa 2026 untuk implementasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai berisiko menggerus fungsi layanan dasar di level terbawah.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 telah mengubah sifat Dana Desa secara fundamental. Dana Desa yang selama ini bersifat lentur kini berubah menjadi sangat terarah dan kaku akibat diarahkan untuk dukung program prioritas pemerintah pusat.

Sebagai catatan, PMK 7/2026 mewajibkan alokasi sebesar 58,03% atau setara Rp34,57 triliun dari total pagu Dana Desa 2026 yang berjumlah Rp60,57 triliun untuk implementasi KDMP. Akibatnya, ruang gerak desa untuk program reguler lainnya menyusut drastis menjadi hanya sekitar Rp25 triliun.

"Ketika alokasi terkunci untuk KDMP, desa menghadapi risiko crowding-out [penyingkiran] terhadap kegiatan yang menjadi bantalan kerentanan," ujar Syafruddin dalam analisis tertulisnya, dikutip Minggu (15/2/2026).

Syafruddin memperingatkan bahwa pemangkasan porsi dana reguler dapat mengganggu fungsi stabilisasi sosial di desa. Selama ini, menurut dia, Dana Desa berperan sebagai penyangga melalui program padat karya, pemeliharaan infrastruktur skala kecil, intervensi bencana, hingga dukungan layanan dasar.

Dengan porsi yang tersisa 'hanya' Rp25 triliun, muncul kekhawatiran bahwa musyawarah desa tidak lagi memiliki kemandirian dalam merespons guncangan harga atau kebutuhan mendesak warga karena anggaran sudah terlanjur dikunci untuk kepentingan korporasi desa.

Dari sisi ekonomi kelembagaan, Syafruddin mengakui KDMP punya potensi positif dalam menurunkan biaya transaksi dan memperkuat posisi tawar petani melalui konsolidasi pasokan. Kendati demikian, dia memberikan catatan tebal bahwa mandat anggaran jumbo tidak otomatis berbanding lurus dengan produktivitas.

"Dana besar tanpa model bisnis yang tajam menciptakan biaya tetap: angsuran pembangunan fisik, operasional, dan pengadaan yang terus berjalan saat arus kas belum stabil. Kondisi ini mudah melahirkan aset menganggur dan beban sosial ketika warga menilai proyek dari manfaat yang tidak hadir," jelasnya.

Lebih lanjut, Syafruddin menyoroti pagu insentif sebesar Rp1 triliun yang juga dikaitkan dengan kinerja KDMP. Menurutnya, ada risiko kepatuhan administratif semu di mana desa hanya sekadar mengejar angka serapan tanpa menyentuh esensi kesejahteraan.

Strategi Mitigasi Risiko Kegagalan

Untuk memitigasi risiko kegagalan, dia menyarankan empat desain dan tata kelola di tingkat desa.

Pertama, penerapan pembatasan sebelum belanja fisik. Artinya, desa diwajibkan menyusun studi kelayakan ringkas, proyeksi arus kas konservatif, peta pasar, dan standar operasional prosedur (SOP) sebelum mengeksekusi anggaran.

Kedua, pemerintah desa harus menetapkan batas bawah untuk layanan dasar dan perlindungan sosial di dalam APBDes, sehingga mandat KDMP tidak menghapus fungsi penahan guncangan bagi masyarakat miskin.

Ketiga, penerapan Indikator Kinerja Utama (KPI) yang berbasis pada transaksi dan manfaat, seperti volume transaksi, margin kotor, perputaran persediaan, hingga selisih harga beli petani terhadap pasar lokal.

Keempat, transparansi informasi. Desa dituntut untuk membuka informasi terkait kontrak, vendor, Rencana Anggaran Biaya (RAB) ringkas, dan inventaris aset guna memutus ruang konflik kepentingan.

Syafruddin pun menyimpulkan, 2026 akan menjadi ujian sesungguhnya bagi tata kelola perdesaan di Indonesia. Kebijakan baru pemerintah ini bisa menjadi mesin transformasi apabila koperasi dikelola secara profesional, namun bisa menjadi beban sejarah jika hanya berakhir sebagai label program tanpa aktivitas ekonomi yang hidup.

"Tahun 2026 menjadi ujian: KDMP harus membuktikan diri sebagai alat produktivitas, bukan sekadar label program," tutup Syafruddin.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memproyeksikan Indonesia memiliki peluang besar untuk menikmati masa keemasan ekonomi dalam jangka panjang. Menurut dia fase ekspansi ekonomi yang dimulai pascapandemi Covid-19 pada tahun 2023 berpotensi terus berlanjut hingga sepuluh tahun ke depan, yakni hingga tahun 2033.

Purbaya menjelaskan meskipun secara historis siklus ekspansi bisnis di Indonesia biasanya hanya bertahan sekitar tujuh tahun, intervensi kebijakan yang tepat dapat memperpanjang nafas pertumbuhan tersebut.

"Siklus bisnis perekonomian Indonesia hanya sekitar 7 tahun ekspansi. Tapi kalau kita (kebijakannya tepat) ekspansinya bisa 10 tahun," tegas Purbaya dalam Konferensi Pers Indonesia Economic Outlook, Jumat (13/2/2026).

Menkeu menilai pola pertumbuhan saat ini berada pada jalur yang kuat. Jika siklus berjalan normal, masa ekspansi setidaknya akan bertahan hingga 2030, namun pemerintah berupaya maksimal agar tren positif ini mencapai puncaknya di 2033. "Sekarang ekspansinya seperti apa itu seperti takdir, itu bola kristal yang biasanya akurat ya biasanya mau tumbuhnya berapa nanti kita pikirkan ke depan," kata dia.

Meski fokus mendorong pertumbuhan secara optimal, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan gegabah. Jika laju pertumbuhan menyentuh angka 7%, pemerintah sudah menyiapkan langkah antisipatif guna menghindari risiko ekonomi yang terlalu panas (overheating). "Nanti kalau sudah 7% tentu ada strategi untuk mengubah struktur perekonomian. Sekarang belum dijalankan sekarang (kami) mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal," tegasnya.

Di tengah ambisi pertumbuhan tersebut, Menkeu memastikan pemerintah tetap memegang teguh prinsip disiplin fiskal dengan menjaga defisit APBN di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ia meyakini bahwa pertumbuhan tinggi tidak selalu berarti harus menambah beban utang secara berlebihan.

Purbaya mengambil contoh keberhasilan masa lalu di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen, namun rasio utang justru melandai karena sektor swasta berperan aktif sebagai motor penggerak utama. "Kalau sektor swasta bergerak kuat, utang bisa tetap terkendali, bahkan turun, sementara ekonomi tumbuh lebih cepat," ujarnya.

Strategi ke depan akan mengandalkan kolaborasi dua mesin utama, yakni efektivitas belanja pemerintah dan penguatan ekspansi sektor swasta untuk mencapai target ekonomi nasional tanpa mengguncang stabilitas fiskal.

KOMPAS.com-Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan mengubah batas defisit anggaran 3 persen dari produk domestik bruto meski pemerintah mengejar pertumbuhan lebih tinggi.

“Tidak (tidak akan ubah batas defisit). Saya akan fokus di 3 persen dan mengoptimalkan ruang yang ada untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat,” kata Purbaya setelah acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.

Ia menilai strategi tersebut sudah menunjukkan hasil. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen. Angka itu disebut menjadi titik lepas dari stagnasi di kisaran 5 persen.

Purbaya menyatakan pemerintah akan mengoptimalkan ruang fiskal yang tersedia. Sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter terus dijaga agar dorongan terhadap ekonomi berjalan searah.

Pemerintah juga mempercepat debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi. Langkah ini ditujukan memperkuat mesin pertumbuhan dari sektor swasta dan pemerintah.

Terkait target pertumbuhan 8 persen dalam dua hingga tiga tahun, ia menyebut evaluasi ruang fiskal tambahan akan dilakukan jika diperlukan. Ia menilai tambahan ruang tersebut belum dibutuhkan karena ada indikasi investor besar akan masuk dalam waktu dekat.

Purbaya menyampaikan kondisi fiskal diproyeksikan tetap terkendali hingga 2032. Kebijakan kontra siklikal atau stimulus tambahan akan dipertimbangkan bila diperlukan.

“Tapi, sekarang tidak ada niat untuk menembus 3 persen atau minta evaluasi batas 3 persen itu perlu diubah atau tidak,” kata dia.

Realisasi sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 mencatat defisit Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto per 31 Desember 2025.

Angka tersebut melebar dari target awal 2,53 persen dan proyeksi laporan semester 2,78 persen. Posisi itu mendekati batas defisit 3 persen yang diatur undang undang.

Dalam diskusi panel Indonesia Economic Outlook 2026, Purbaya menjelaskan defisit sekitar 2,9 persen merupakan bagian dari program kontra siklikal untuk membalikkan kondisi ekonomi yang melemah.

“Kita berhasil membalik arah ekonomi dengan fiskal yang tetap terjaga,” kata Purbaya.

Ia memproyeksikan pertumbuhan triwulan I 2026 berada di kisaran 5,5 persen hingga 6 persen. Jika tercapai, ekonomi dinilai keluar dari stagnasi 5 persen.

Merujuk perkembangan leading economic index dan coincident economic index, ia memperkirakan ekonomi memasuki fase ekspansi sehat selama tujuh hingga sepuluh tahun ke depan atau hingga 2033.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah optimistis Indonesia berpeluang keluar dari pola pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen yang berlangsung selama bertahun-tahun. Pada kuartal I 2026, pertumbuhan ditargetkan menembus 5,5 hingga 6 persen.

Dalam paparannya pada Indonesia Economic Outlook 2026 yang juga digelar hari ini, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan target pertumbuhan kuartal I 2026 berada di rentang 5,5–6 persen, dengan target tahun penuh 5,4–6 persen.

“Kalau ini terjadi, berarti kita sudah keluar dari kutukan pertumbuhan 5 persen,” ujar Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026) lalu.

Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen secara tahunan. Pada kuartal IV 2025, pertumbuhan bahkan mencapai 5,39 persen. Pemerintah menilai tren tersebut menjadi modal awal memasuki 2026.

Untuk menjaga momentum, belanja negara pada kuartal I 2026 diproyeksikan mencapai Rp 809 triliun. Pemerintah juga menggulirkan berbagai stimulus, termasuk percepatan program dan dorongan konsumsi masyarakat.

Tunjangan Hari Raya (THR) ASN/TNI/Polri sebesar Rp 55 triliun juga disiapkan pada awal tahun. Momentum Ramadhan dan Idul Fitri dinilai dapat mengerek konsumsi rumah tangga.

Dari sisi sektor riil, indikator aktivitas ekonomi menunjukkan perbaikan. Indeks manufaktur (PMI) kembali berada di zona ekspansif pada Januari 2026 di level 52,6. Penjualan ritel serta kendaraan juga menguat pada akhir 2025.

Pemerintah menilai kombinasi belanja fiskal, penguatan likuiditas, dan stabilitas makro menjadi fondasi percepatan pertumbuhan. Defisit APBN 2026 tetap dijaga sebesar 2,68 persen dari PDB, di bawah batas 3 persen.

“Kalau kita jaga dengan baik, kita bisa ekspansi terus sampai 2033,” ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) memaparkan skenario yang dapat diadaptasi saat pemerintah berambisi ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," tutup Purbaya.

JAKARTA - Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyoroti rencana pemerintah soal penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Nenara atau APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun. Menurutnya pembayaran utang proyek yang dibangun era Presiden RI ke-7 Joko Widodo ini sepatutnya tak dibebankan penuh oleh APBN.

Sebab ruang fiskal Indonesia bakal terguncang dengan menanggung semua utang yang berjumlah sekitar Rp120 triliun tersebut. Purbaya Sebut Belum Diundang soal Utang Whoosh Ditanggung APBN

"Skema utang Whoosh yang multiyears ini mengurangi kapasitas fiskal pemerintah untuk melakukan pembangunan nasional. Itu multiyearsnya pun puluhan tahun baru selesai. Bagaimana jika ada perubahan suku bunga yang mengerek pembayaran hutang Whoosh? Bisa terjadi risiko gagal bayar. Ini harus jadi pertimbangan pemerintah," ujar Huda kepada iNews Media Group, Sabtu (14/2/2026).

Risiko fiskal ini yang menurut Huda juga dipertimbangkan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Huda bisa paham mengapa Purbaya terkesan hati-hati saat merespons isu soal APBN menanggung utang Whoosh, bahkan cenderung tak ingin uang negara dipakai membayar beban utang.

"Soal pembayaran hutang Whoosh pakai APBN, saya setuju dengan sikap Purbaya. Saya tidak setuju apabila pembayaran hutang whoosh ini menggunakan APBN," katanya.

Setidaknya, ada dua alasan yang melatarbelakangi pandangan Huda. Pertama, terkait dengan bentuk layanan Whoosh yang bukan Public Service Obligation (PSO). Whoosh bukan PSO karena tidak ditujukan masyarakat luas, dan apabila tidak ada Whoosh pun tidak mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Alasan kedua, kata Huda, soal isu profesionalisme. Maksudnya, ketika ada tanggungan manajemen Whoosh yang ditalangi oleh APBN, manajemen dinilai tidak akan bekerja secara optimal.

"Toh hutangnya ditanggung APBN ini kan. Sedangkan, Whoosh ini skemanya B2B. Sudah benar tidak menggunakan APBN malah digiring lagi menggunakan APBN," kata Huda.

Oleh karena itu, pemerintah mesti mencari sumber keuangan selain APBN. Huda menyarankan pembayaran utang bisa ditambal dari kerja-kerja Danantara yang mengelola dividen seluruh BUMN.

"Menggunakan skema dari Danantara. Danantara katanya mengelola dana ratusan triliun," ujarnya.

Adapun skema pembayaran utang proyek Whoosh via Danantara sempat diutarakan Purbaya. Teranyar dia bahkan mengatakan, belum dilibatkan soal rencana APBN menanggung utang, yang digemborkan oleh Menteri Sekretariat Negara, Prasetyo Hadi.

Huda menyoroti tata kelola birokrasi pemerintahan sepatutnya saling berkoordinasi satu lembaga ke lembaga lain, terlebih saat merumuskan kebijakan yang menyangkut keuangan negara.

"Prasetyo, meskipun selaku mensetneg, seharusnya bertanya dahulu kepada Purbaya terkait pembayaran apapun yang melibatkan APBN. Bagaimana pun juga, kasir pemerintah adalah Purbaya sebagai Menkeu," kata Huda.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) menekankan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati melakukan ekspansi belanja modal demi mendorong pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan target menjadi negara maju pada 2045.

Berdasarkan laporan Selected Issues Paper bertajuk Golden Vision 2045: Making The Most Out of Public Investment yang dirilis awal Februari 2026, IMF menaksir Indonesia membutuhkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) riil di kisaran 5,5% hingga 6,5% setiap tahunnya selama dua dekade ke depan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi sesuai visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai itu, IMF mengidentifikasi peningkatan investasi publik sebagai pilar utamanya. Kendati demikian, ekspansi belanja modal itu wajib berbarengan dengan peningkatan penerimaan pajak agar defisit APBN tidak melampaui ambang batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Laporan IMF menggarisbawahi bahwa mobilisasi penerimaan adalah syarat mutlak guna menciptakan ruang fiskal yang longgar bagi ekspansi proyek infrastruktur dan publik.

"Mobilisasi tambahan penerimaan akan menciptakan ruang fiskal yang dibutuhkan untuk meningkatkan skala investasi publik sembari mempertahankan kepatuhan terhadap aturan fiskal Indonesia yang telah berjalan lama," papar tim peneliti IMF yang beranggotakan Tsendsuren Batsuuri, Raju Huidrom, dan Philippe Wingender dalam laporan tersebut, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Dalam kerangka simulasi makroekonominya, lembaga yang bermarkas di Washington D.C. tersebut memproyeksikan bahwa berbagai langkah ekstraksi penerimaan domestik dapat menyumbang tambahan pendapatan negara secara bertahap sekitar 0,3 poin persentase dari PDB.

Sebagai salah satu instrumen ilustratif, model IMF menyodorkan opsi peningkatan pajak penghasilan karyawan (labor income tax) untuk mengurangi ketergantungan pemerintah pada pembiayaan defisit. Meski demikian, IMF memberikan catatan tebal terkait tahapan dari eksekusi kebijakan perpajakan ini.

IMF merumuskan agar lonjakan awal pendanaan investasi publik dibiayai sepenuhnya lewat defisit anggaran. Seiring dengan berjalannya waktu dan roda ekonomi yang mulai berputar lebih kencang akibat investasi tersebut, barulah penarikan pajak penghasilan tenaga kerja ditingkatkan secara bertahap.

Strategi penundaan beban pajak di awal ini dinilai krusial agar tekanan pajak tidak mencederai atau mengerem laju pertumbuhan ekonomi yang baru saja akan lepas landas.

Melalui kombinasi manuver tersebut, postur defisit fiskal secara keseluruhan diyakini akan tetap terjaga di bawah 3%, berdasarkan baseline realisasi defisit APBN 2024 di level 2,3% dari PDB.

Terlebih, IMF menekankan jika pemerintah mengkombinasikannya dengan reformasi struktural maka pertumbuhan ekonomi akan semakin terakselerasi dan penerimaan yang pada gilirannya akan semakin menekan defisit.

"Peningkatan efisiensi akan membutuhkan penguatan praktik manajemen investasi publik di seluruh tingkat pemerintahan, meningkatkan seleksi proyek melalui penilaian proyek yang ketat dengan mempertimbangkan dampak rambatan positif, sembari memastikan perlindungan pengawasan yang tangkas untuk meminimalkan risiko sekaligus menghindari hambatan," simpul laporan tersebut.

Strategi Purbaya Tekan Defisit

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini peningkatan peran swasta dalam aktivitas perekonomian akan ikut menekan defisit APBN sekaligus rasio utang pemerintah.

Purbaya tidak menampik bahwa saat ini kekhawatiran terhadap defisit fiskal yang berisiko melewati batas 3% dari PDB. Kendati demikian, dia meyakini akselerasi pertumbuhan ekonomi bisa terealisasi tanpa harus melanggar batas defisit APBN.

Dia berkaca pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana ekonomi mampu tumbuh di level 6%, sementara rasio utang terhadap PDB justru menyusut ke level 23%.

"Kenapa? Karena yang bergerak sektor swasta, jadi itu bisa terjadi. Kalau saya gabung sektor swasta dan pemerintah, bisa saja nominal utangnya flat [rata], tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat," ujarnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Saat ini, rasio utang pemerintah berada di kisaran 40% terhadap PDB. Terkait upaya menurunkan rasio tersebut, Purbaya menjelaskan mekanisme alamiah dari pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, jika PDB tumbuh lebih cepat maka secara matematis pembagi (denominator) utang menjadi lebih besar, sehingga rasio utang otomatis mengecil. Di sisi lain, eskalasi pertumbuhan ekonomi juga akan mengerek penerimaan pajak.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menggarisbawahi bahwa perekonomian yang disetir oleh sektor swasta secara historis menghasilkan tax ratio alias rasio pajak terhadap PDB yang lebih tinggi.

Alasannya, sambung Purbaya, entitas swasta cenderung memiliki keterbatasan dalam meminta berbagai insentif atau potongan pajak dibandingkan dengan proyek-proyek pemerintah. Purbaya membandingkan, rata-rata tax ratio pada era pemerintahan SBY lebih tinggi sekitar 0,5% hingga 1% dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo.

"Itu saja hampir otomatis. Kalau saya dapat tambahan rasio 0,5% saja dari pertumbuhan ekonomi, saya dapat tambahan penerimaan perpajakan sekitar Rp100 triliun. Jadi ada harapan ke sana selama kita perbaiki ke depannya," jelasnya.

Untuk memastikan rasio pajak benar-benar terkerek naik seiring bergeraknya mesin swasta, Kementerian Keuangan juga tengah melakukan pembenahan internal di institusi pengumpul penerimaan negara.

Purbaya menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan 'bersih-bersih' organisasi lewat rotasi puluhan pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak untuk mengoptimalkan kinerja pungutan.

Dia pun mengaku optimis strategi memacu swasta bisa membuahkan hasil, berkaca capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV/2025 yang sukses menembus 5,39%, lebih tinggi dari kuartal-kuartal sebelumnya.

"Memang enggak gampang, tapi saya yakin dengan hasil kemarin [di kuartal IV/2025], kayaknya pergerakan kita ke arah sana sudah benar," ujar Purbaya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ruang gerak pemerintah semakin sempit menyusul pelebaran defisit anggaran ke angka 2,92%, rasio utang di atas 40%, hingga tren rasio pajak yang anjlok di kisaran 8,5% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun lalu.

Selain itu, pemerintah pada tahun 2026, juga harus mengalokasikan anggaran senilai Rp599,4 triliun atau setara 19% dari total pagu belanja pemerintah pusat Rp3.149,7 triliun untuk membayar bunga utang.

Kondisi tersebut seolah kontras dengan ambisi pemerintah yang pada tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi cukup ambisius di kisaran 5,4% hingga 6%.

Dalam catatan Bisnis, unsur belanja pemerintah kontribusinya memang tidak sebesar pengeluaran atau konsumsi rumah tangga yang pada tahun 2025 sebesar 53,8 ke produk domestik bruto (PDB). Kontribusi konsumsi pemerintah hanya 7,53% ke PDB.

Meski tercatat kurang dari 10% PDB, belanja pemerintah memiliki peran sentral untuk mendorong perekonomian. Banyak pos belanja pemerintah yang dialokasikan untuk menstimulasi ekonomi baik itu melalui subsidi, bantuan sosial, hingga insentif yang memiliki multipliereffect cukup besar ke perekonomian.

Artinya, terbatasnya ruang fiskal, berpotensi menghambat target-target pemerintah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Menariknya di tengah kondisi tersebut, kasak-kusuk tentang amandemen Undang-undang Keuangan Negara muncul ke publik. Salah satu isunya adalah kebijakan fiskal yang fleksibel supaya bisa menopang ambisi untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi.

Lantas bagaimana tanggapan pemerintah?

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemerintah belum perlu mengubah aturan batas defisit APBN yakni 3% terhadap PDB. Hal ini kendati pemerintah berambisi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% setidaknya pada 2029 atau akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan bahwa saat ini masih akan berpegangan kepada batas defisit APBN 3% yang tertuang pada bagian penjelasan pasal 12 Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dia menilai ekonomi 2025 bisa tumbuh 5,11% namun defisit masih bisa dikendalikan.

Pada APBN 2026, defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Namun, pada akhir 2025 lalu, APBN ditutup dengan defisit melebar ke Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Awalnya, APBN saat itu dirancang dengan defisit sebesar 2,53% sebelum melebar pada outlook pertengahan tahun yakni 2,78% terhadap PDB.

"Sekarang saya akan fokus di 3% dan mengoptimalkan uang yang ada untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Kemarin kan berhasil dulu walaupun banyak orang menertawain tetapi kan berhasil kan di bawah 3%," terangnya, Jumat lalu.

Purbaya menekankan bahwa ke depan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan lebih tinggi. Apabila baseline pada asumsi makro APBN 2026 ekonomi ditargetkan tumbuh 5,4%, Purbaya justru lebih optimistis.

Otoritas fiskal menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%. Purbaya pun tak menampik salah satu upayanya adalah dengan belanja pemerintah yakni kebijakan fiskal.

Purbaya mencontohkan pada kuartal I/2026, pemerintah memasang target pertumbuhan lebih tinggi. Dia memperkirakan ekonomi tiga bulan pertama 2026 bisa tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6%.

Salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan itu antara lain mempercepat penyerapan APBN Rp809 triliun, untuk stimulus ekonomi hingga program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam beberapa tahun setelahnya, ekonomi ditargetkan tumbuh 8% tepatnya pada 2029 seperti yang tertuang pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kendati adanya target tersebut, dia menyatakan saat ini belum ada niat untuk melanggar batas defisit APBN itu.

Investasi dan Swasta

Sebab, pemerintah kini mengandalkan juga investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Khususnya melalui Danantara. Harapannya, investasi ke depan tidak hanya bersandar dari keuangan negara saja.

"Kalau kami lihat investasi sudah cukup yaudah tidak usah, tetapi kalau ada misalnya perlu stimulus tambahan, kami pikirkan. Nanti kalau sudah [ekonomi] tumbuhnya 7,5% ke 8% baru kami pikirkan. Sekarang sih belum ada niat untuk melewati batas itu," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Keyakinan Purbaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa melanggar defisit fiskal 3% ini salah satunya dilatarbelakangi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, ekonomi sempat tumbuh 6% kendati setelahnya 'terjebak' di pertumbuhan rata-rata 5% sampai dengan saat ini.

Ekonom berlatar belakang insinyur ITB itu pun kembali menegaskan resepnya untuk mendorong pertumbuhan di atas 5%. Yaitu dengan menghidupkan mesin ekonomi dari sektor swasta maupun pemerintah. Dengan begitu, dia memperkirakan pengelolaan fiskal pun bisa lebih baik sehingga tidak perlu menambah utang guna membiayai belanja pemerintah.

"Kalau saya gabung kan bisa saja, utangnya flat saja, tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat seperti zaman Pak SBY karena dua mesin pertumbuhan saya gunakan. Mesin pertumbuhan swasta, private sector dan government sector," jelasnya.

Usulan Revisi UU Keuangan Negara

Di tengah karut marut pengelolaan anggaran, usulan untuk merevisi Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara) mulai bergulir. Apalagi, UU yang mengatur tentang batas defisit APBN itu sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.

Pembahasan usulan mengenai revisi UU Keuangan Negara tampak dalam rapat dengar pendapat antara Komite IV dan Komite I DPD dengan Asosiasi Pemerintah Daerah & DPRD pada Senin (19/1/2026) silam.

Ketua Komite IV DPD Ahmad Nawardi menegaskan bahwa revisi paket beleid keuangan negara merupakan pintu masuk strategis untuk memperkuat dialog kebijakan fiskal antara pusat dan daerah.

Menurutnya, regulasi eksisting perlu disempurnakan agar agenda pembangunan nasional dan daerah dapat satu jalan kebijakan. Oleh sebab itu, DPD mendengar masukan dari asosiasi pemerintah dan parlemen daerah.

"[Hasil rapat akan menjadi] bahan penyusunan pandangan Komite IV DPD RI dalam rangka usulan perubahan Paket Undang-Undang Keuangan Negara sebagai bagian dari fungsi pengawasan dan fungsi legislasi DPD RI di bidang keuangan negara," jelas Ahmad dalam rapat.

Salah satu usulan disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Hendrik Lewerissa yang ingin agar UU Keuangan Negara lebih memberi ruang perencanaan APBN yang lebih fleksibel.

Gubernur Maluku itu menyampaikan bahwa salah satunya bentuk fleksibilitas itu seperti adanya sinkronisasi jadwal penetapan APBN dengan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) agar tidak terjadi revisi berulang di tingkat daerah.

"Kami memohon DPD RI mengawal agar fleksibilitas fiskal masuk dalam draf perubahan Undang-Undang Keuangan Negara. Tanpa fleksibilitas, daerah hanya menjadi kasir pusat, bukan manajer bagi pembangunan yang sesungguhnya," kata Hendrik pada kesempatan yang sama.

Isu Pelebaran Baseline Defisit APBN
Adapun, sejak Rancangan UU Keuangan Negara masuk Prolegnas Prioritas 2026, sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya perubahan ambang batas defisit APBN. Dalam UU Keuangan Negara yang berlaku saat ini, Penjelasan Pasal 12 ayat (3) membatasi defisit anggaran maksimal 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah sempat menanggapi kekhawatiran tersebut. Dia menyatakan komitmennya untuk menjaga batas defisit APBN 3% terhadap PDB.

Purbaya mengklaim pemerintah belum memiliki niat untuk mengubah aturan terkait batas defisit APBN, kendati Rancangan UU Keuangan Negara masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026. Dia juga menyebut akan tetap patuh pada batas utang terhadap PDB.

"Anda pasti pikir saya mau melanggar [batas defisit APBN] 3%? Enggak ada. Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergairah dan pendapatan pajaknya lebih tinggi juga. Harusnya kita enggak perlu mengubah undang-undang untuk menaikkan defisit atau batas utang," tegasnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (19/9/2025).

Berdasarkan Daftar Prolegnas Prioritas 2026, Rancangan UU Keuangan Negara akan disiapkan oleh Komisi XI DPR. Beleid itu nantinya akan bersifat omnibus law alias mengubah banyak ketentuan sekaligus.

IDXChannel - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, rencana untuk merevisi batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang saat ini diatur maksimal 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) akan dibahas ketika pertumbuhan ekonomi nasional sudah berada di angka 7,5 persen.

Menurutnya, revisi defisit APBN tersebut bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 mendatang.

Purbaya mengatakan, kebijakan kontra fiskal tersebut memang menjadi salah satu opsi untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat untuk mencapai target janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Namun, beberapa opsi lain seperti peningkatan iklim investasi hingga kemudahan berusaha akan dikejar pemerintah untuk memacu pertumbuhan ekonomi selain merevisi target defisit APBN.

"Kita harus bisa optimalkan uang-uang yang ada dan memperbaiki iklim investasi untuk mesin pertumbuhan swasta dan pemerintah, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kita," ujarnya saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026) malam.

Meski demikian, Purbaya menegaskan hingga saat ini belum ada rencana untuk menaikkan atau merevisi batas defisit APBN yang mentok angka 3 persen terhadap PDB untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

"Ke depan kalau mau tumbuh 8 persen misalnya, kita evaluasi apakah perlu uang tambahan atau tidak. Kalau saya sih akan menarik investasi yang besar ke sini dalam waktu dekat. Jadi saya sudah ada beberapa indikasi seperti ini," kata Purbaya.

Dia menilai saat ini belum revisi batas defisit anggaran belum diperlukan. Karena justru bisa berdampak buruk terhadap inflasi maupun nilai tukar, ketika peredaran uang dimasyarakat terlalu besar. Sehingga diperlukan kehati-hatian untuk mengambil langkah tersebut.

"Kecuali dibutuhkan betul, kita akan terapkan kebijakan kontra fiskal kalau ingin pertumbuhan ekonomi yang cepat sekali, mungkin juga tambah (uang). Tapi sekarang tidak ada niat untuk menembus batas 3 persen atau minta evaluasi ke atas 3 persen perlu diubah," kata Purbaya.

"Nanti kita lihat, kalau investasi sudah cukup tidak usah. Tapi kalau perlu stimulus tambahan, kita pikirkan nanti. Nanti kalau tumbuhnya sudah 7,5 persen, mau ke 8 persen, baru kita pikirkan. Sekarang sih belum ada niat untuk melewati batas itu (3 persen defisit APBN)," ujarnya.

Sekadar informasi tambahan, hingga 31 Desember 2025 defisit APBN tercatat Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

(Dhera Arizona)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) masih tinggi. Produksi LPG nasional saat ini hanya memenuhi sekitar 24 persen atau di bawah 2 juta metrik ton (MT) dari total kebutuhan dalam negeri.

Dalam forum Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Jumat (13/2), Bahlil menyampaikan konsumsi LPG nasional mencapai sekitar 8,5 juta MT per tahun. Sementara produksi dalam negeri hanya berkisar 1,6-1,97 juta MT.

"LPG kita konsumsinya sekitar 8,5 juta ton per tahun. Industri dalam negeri kita itu hanya kurang lebih sekitar 1,6 juta. Jadi kita masih impor sekarang 7 juta sampai 7,5 juta ton," ujar Bahlil.

Data Kementerian ESDM menunjukkan impor LPG nasional mencapai 6,91 juta MT. Sekitar 90 persen dari jumlah tersebut merupakan LPG subsidi untuk rumah tangga.

Ketergantungan impor itu dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama karena subsidi energi menjadi salah satu komponen belanja terbesar. Selain itu, tingginya impor membuat APBN rentan terhadap fluktuasi harga energi global dan nilai tukar rupiah.

Untuk menekan impor, pemerintah mendorong substitusi energi melalui hilirisasi berbasis sumber daya domestik. Salah satunya pengembangan dimethyl ether (DME) berbasis batu bara sebagai pengganti LPG.

"Kalau kita mau tunggu kita punya hasil gas untuk kita bangun LPG, enggak mungkin terjadi. Maka mau tidak mau kita harus membangun hilirisasi dengan substitusi impor dengan memakai batubara, DME," katanya.

Bahlil menyebut kebijakan ditujukan untuk mengurangi beban subsidi energi dan menekan volume impor LPG ke depan.

Tak hanya LPG, ketergantungan impor juga terjadi pada bensin. Berdasarkan data ESDM, impor bensin masih mencapai 61,73 persen dari total kebutuhan nasional. Konsumsi bensin tercatat sekitar 40 juta kiloliter per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya sekitar 14 juta kiloliter.

Untuk mengurangi ketergantungan itu, pemerintah menyiapkan program pencampuran bioetanol dalam bensin melalui skema E20. Kebijakan tersebut melengkapi implementasi biodiesel B40 pada solar.

"Maka kita akan dorong namanya etanol. E20, C48. Dengan demikian akan mengurangi impor kita," ujar Bahlil.

Di sektor solar, pemerintah menargetkan penghentian impor seiring peningkatan kapasitas kilang, termasuk melalui proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan. Ia menyebut dengan beroperasinya proyek tersebut, impor solar mulai ditekan pada tahun ini.

"Tahun ini dengan operasinya RDMP di Balikpapan, untuk solar kita mulai tidak impor lagi," pungkas Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu) melaporkan bahwa posisi utang pemerintah sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,9 triliun. Dengan demikian, rasio utang pemerintah terhadap PDB kini berada di angka 40,46% terhadap PDB.

Berdasarkan informasi yang diunggah pada situs resmi Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kementerian Keuangan (DJPPR Kemenkeu), utang yang berasal dari penerbitan SBN mendominasi yaitu Rp8.387,23 triliun atau 87%. Sementara itu, utang yang berasal dari pinjaman yakni Rp1.250,67 triliun.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Komposisi utang Pemerintah mayoritas berupa instrumen SBN yang mencapai 87,02%," demikian ditulis pada situs resmi DJPPR Kemenkeu, dikutip Sabtu (14/2/2026).

Sebelumnya, pada acara Indonesia Economic Outlook 2026, Jumat (13/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik sehingga memicu kinerja penerimaan negara.

Dengan modal tersebut, pemerintah bisa memastikan defisit APBN tetap berada di bawah batas 3% terhadap PDB. Kinerja penerimaan negara baik pajak, bea cukai maupun PNBP yang lebih baik diharapkan bisa membuat pemerintah bisa menurunkan porsi utang.

"Kami dorong [belanja], kami belanjakan dengan maksimal, tetapi tidak melanggar 3% rasio defisit ke PDB. Utang akan kami maintain di level yang stabil, mungkin akan turun. Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai juga akan bagus, sehingga utang bisa kami tekan perlahan ke bawah," ujarnya pada konferensi pers di Wisma Danantara, Jakarta.

Adapun mantan ekonom Danareksa itu mengaku ingin sektor swasta untuk lebih dominan menggerakkan perekononomian agar kinerja penerimaan pajak hingga rasio utang membaik. Hal itu kendati dia ingin dua mesin pertumbuhan ekonomi, yakni swasta dan pemerintah, berjalan bersamaan

"Biasanya kalau private sector lebih men-drive ekonomian, biasanya dia kan enggak bisa minta potongan macem-macem kan dibanding pemerintah ya. Rasio pajaknya cenderung lebih tinggi kalau kita lihat zamannya SBY dibanding Pak Jokowi itu 0,5% sampai 1% rasio tax to GDP-nya," kata Purbaya.

Saat ini, sejalan dengan rasio utang yang saat ini sudah di atas 40%, penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) sepanjang 2025 lalu terkumpul Rp2.217,9 triliun atau 89% dari target APBN.

Dengan PDB atas dasar harga berlaku pada tahun yang sama Rp23.821,1 triliun, maka rasio penerimaan pajak (tax ratio) yakni 9,31% atau turun dari tahun sebelumnya yakni 10,08%.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai pemerintah belum perlu mengubah aturan batas defisit APBN yakni 3% terhadap PDB. Hal ini kendati pemerintah berambisi mengejar pertumbuhan ekonomi 8% setidaknya pada 2029 atau akhir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Purbaya menegaskan bahwa saat ini masih akan berpegangan kepada batas defisit APBN 3% yang tertuang pada bagian penjelasan pasal 12 Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara. Dia menilai ekonomi 2025 bisa tumbuh 5,11% namun defisit masih bisa dikendalikan.

Pada APBN 2026, defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB. Namun, pada akhir 2025 lalu, APBN ditutup dengan defisit melebar ke Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Awalnya, APBN saat itu dirancang dengan defisit sebesar 2,53% sebelum melebar pada outlook pertengahan tahun yakni 2,78% terhadap PDB.

"Sekarang saya akan fokus di 3% dan mengoptimalkan uang yang ada untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Kemarin kan berhasil dulu walaupun banyak orang menertawain tetapi kan berhasil kan di bawah 3%," terangnya kepada wartawan usai acara Indonesia Economic Outlook di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Ke depan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan lebih tinggi. Apabila baseline pada asumsi makro APBN 2026 ekonomi ditargetkan tumbuh 5,4%, Purbaya justru lebih optimistis.

Otoritas fiskal menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 6%. Purbaya pun tak menampik salah satu upayanya adalah dengan belanja pemerintah yakni kebijakan fiskal. '

Contohnya, pada kuartal I/2026, Purbaya memasang target lebih tinggi. Dia memperkirakan ekonomi tiga bulan pertama 2026 bisa tumbuh pada kisaran 5,6% sampai dengan 6%. Ini salah satunya didorong dengan target penyerapan APBN Rp809 triliun, untuk stimulus ekonomi hingga program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dalam beberapa tahun setelahnya, ekonomi ditargetkan tumbuh 8% tepatnya pada 2029 seperti yang tertuang pada Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Kendati adanya target tersebut, dia menyatakan saat ini belum ada niat untuk melanggar batas defisit APBN itu.

Sebab, pemerintah kini mengandalkan juga investasi sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Khususnya melalui Danantara. Harapannya, investasi ke depan tidak hanya bersandar dari keuangan negara saja.

"Kalau kami lihat investasi sudah cukup yaudah tidak usah, tetapi kalau ada misalnya perlu stimulus tambahan, kami pikirkan. Nanti kalau sudah [ekonomi] tumbuhnya 7,5% ke 8% baru kami pikirkan. Sekarang sih belum ada niat untuk melewati batas itu," kata mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.

Keyakinan Purbaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa melanggar defisit fiskal 3% ini salah satunya dilatarbelakangi oleh pencapaian pertumbuhan ekonomi era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, ekonomi sempat tumbuh 6% kendati setelahnya 'terjebak' di pertumbuhan rata-rata 5% sampai dengan saat ini.

Ekonom berlatar belakang insinyur ITB itu pun kembali menegaskan resepnya untuk mendorong pertumbuhan di atas 5%. Yaitu dengan menghidupkan mesin ekonomi dari sektor swasta maupun pemerintah.

Dengan begitu, dia memperkirakan pengelolaan fiskal pun bisa lebih baik sehingga tidak perlu menambah utang guna membiayai belanja pemerintah.

"Kalau saya gabung kan bisa saja, utangnya flat saja, tetapi ekonominya tumbuh lebih cepat seperti zaman Pak SBY karena dua mesin pertumbuhan saya gunakan. Mesin pertumbuhan swasta, private sector dan government sector," pungkasnya.