Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah hingga kalangan dunia usaha Indonesia memberikan respons beragam mengenai surat yang dilayangkan Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) kepada Presiden Prabowo Subianto terkait gangguan iklim berusaha di Tanah Air.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu.

Namun, Bahlil menyebut bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China di Indonesia terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral yang dijalankan pemerintah, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," kata Bahlil di Kejaksaan Agung, dikutip pada Kamis (13/5/2026).

Dia lantas menyebut bahwa komunikasi serupa telah berjalan terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa keluhan pengusaha Negeri Tirai Bambu merupakan bagian dari hubungan perekonomian kedua negara yang bersifat dua arah.

Menurutnya, pemerintah Indonesia sebelumnya juga sempat menyampaikan sejumlah keluhan kepada pengusaha China mengenai kepatuhan bisnis sesuai aturan di Tanah Air.

“Saya sudah komplain ke mereka, banyak pengusaha China di sini yang juga melakukan bisnis enggak legal. Saya minta dia perbaiki waktu itu, dia janji akan memperingati mereka. Jadi itu dua arah sebetulnya, enggak ada masalah,” kata Purbaya di kantornya, Rabu (13/5/2026).

Terkait kebijakan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA), dia menyebut hal ini semestinya tidak menjadi persoalan berarti karena terdapat sejumlah pengecualian bagi perusahaan dengan kriteria tertentu.

Demikian pula dengan pajak dan royalti sumber daya alam. Purbaya menyebut belum ada kebijakan final, tetapi menegaskan tetap akan mengutamakan kepentingan Indonesia.

Dari kalangan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia juga telah memberikan respons. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi, dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa mengatakan pelaku usaha pada dasarnya membutuhkan kepastian regulasi, efisiensi biaya, serta ruang perencanaan bisnis yang jelas.

Oleh karena itu, masukan terkait kebijakan DHE SDA maupun harga patokan mineral nikel perlu dipandang sebagai bahan dialog konstruktif antara pemerintah dan investor.

“Kadin melihat masukan dari kamar dagang China tersebut sebagai sesuatu yang wajar dalam dinamika investasi dan hubungan dagang internasional,” kata Erwin kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Sebelumnya, Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi para investor asal Negeri Panda.

Secara umum, para pengusaha ini menyampaikan tengah menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Secara khusus, sejumlah kebijakan juga menuai sorotan, antara lain pungutan pajak atau royalti sumber daya mineral, retensi devisa hasil ekspor sumber daya alam, pengurangan kuota produksi bijih nikel, hingga penegakan hukum sektor kehutanan yang dinilai berlebihan. Terdapat pula keluhan mengenai penangguhan proyek besar hingga pengetatan pengawasan visa kerja.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya pembahasan proyek pipanisasi gas yang akan terhubung lintas Sumatra dan Jawa usai bertemu dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Rabu (13/5/2026).

Usai menghadiri acara di Kejaksaan Agung (Kejagung), Purbaya awalnya mengungkap bahwa keduanya bertemu untuk membahas soal penguatan PNBP di sektor migas.

"Kami membahas rencana beliau [Bahlil] memperkuat PNBP dari sektor migas, rencananya cukup baik saya pikir," terangnya kepada wartawan, dikutip Kamis (14/5/2026).

Kemudian, Purbaya menyebut salah satu rencana yang diajukan Bahlil untuk penguatan sektor migas Indonesia adalah proyek pipanisasi gas dari Sumatra ke Jawa.

"Yang menarik adalah ada satu proyek pipanisasi gas yang dari Sumatra ke Jawa, di tengah masih ada yang belum dikerjain. Nanti mungkin dari Sumatra ke Jawa nyambung," lanjut Bendahara Negara.

Menurut Purbaya, rencana proyek pipanisasi gas ini akan menunggu prospek dari blok migas di Andaman. Nantinya, proyek pipanisasi yang diajukan Bahlil diharapkan bisa menyalurkan gas dari Sumatra ke Jawa.

"Kalau jadi yang field Andaman selesai, itu bisa ditransfer langsung ke Sumatra-Jawa. Itu suatu proyek bagus tadi," tuturnya.

Dilansir dari situs resmi Kementerian ESDM, Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (WK Migas) Central Andaman adalah WK Migas pertama dengan skema New Gross Split. Pada 2024 lalu, kontrak kerja sama ditandatangani antara SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) antara Harbour Energy Central Andaman Ltd. dan Mubadala Energy (Central Andaman) Rsc Ltd.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui upaya pemerintah membantu Bank Indonesia (BI) menjaga stabilitas nilai tukar rupiah membutuhkan waktu.

Di samping itu, Bendahara Negara mengklaim kondisi pasar obligasi mulai menunjukkan perbaikan di tengah tekanan rupiah yang sempat tembus Rp17.500 per dolar AS.

"Itu kan perlu waktu. Kita kan enggak masuk ke pasar dolar langsung. Tapi kita hanya menjaga stabilitas bond market," ujar Purbaya usai seremoni penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara serta penguasaan kembali kawasan hutan di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5).

Purbaya mengatakan langkah stabilisasi dilakukan lewat pasar surat utang negara (SBN) atau bond market, bukan intervensi langsung di pasar valuta asing.

"Kita akan bantu sedikit-sedikit nanti," katanya.

Ia menjelaskan Kementerian Keuangan saat ini fokus menjaga stabilitas pasar surat utang negara agar tekanan terhadap rupiah tidak semakin besar.

[Gambas:Youtube]

Menurutnya, kondisi pasar obligasi mulai menunjukkan perbaikan seiring kembalinya investor asing ke pasar SBN domestik.

"Asing juga masuk sih. Ini kayaknya bond-nya sudah mulai stabil lagi. Dan kita lihat ke depan seperti apa. Tapi yang jelas kita monitor kondisi di pasar bond sekarang," imbuh Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya sempat menyatakan pemerintah akan membantu BI melalui skema buyback SBN di pasar sekunder. Namun, ia belum memerinci langkah teknis yang dilakukan pemerintah.

Ia hanya memastikan telah memerintahkan jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) untuk menyiapkan langkah stabilisasi pasar obligasi tersebut.

"Nanti saya sudah perintahkan mereka. Tapi melakukan tindakan, nanti saya lihat hasilnya seperti apa," ujarnya.

Purbaya mengatakan langkah stabilisasi pasar obligasi itu kemungkinan akan terus dilakukan dalam beberapa bulan ke depan.

"Ini akan berlanjut ke depan. Mungkin beberapa bulan ke depan berjalan seperti ini," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyinggung hasil pertemuannya dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkait penguatan penerimaan negara dari sektor energi dan pertambangan.

"Pak Bahlil ngomong untuk memperkuat pendapatan lebih lanjut dari sektor migas, termasuk pertambangan," ujar Purbaya.

Ia memastikan pelemahan rupiah ke level Rp17.500 per dolar AS belum mengganggu asumsi subsidi energi pemerintah.

Menurutnya, pemerintah sebelumnya telah menghitung risiko fiskal dengan asumsi harga minyak mentah mencapai US$120 per barel dan nilai tukar rupiah di kisaran saat ini.

"Terus rupiah itu dampaknya apa? Waktu kita hitung kemarin 120 per barrel, ya rupiahnya dekat-dekat situ, jadi enggak ada masalah. Saya enggak harus hitung ulang," pungkasnya.

Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah menjelaskan ihwal rumus baru harga patokan mineral (HPM) kepada pengusaha-pengusaha hingga Kedutaan Besar China.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Terkait surat dari Kamar Dagang China, Bahlil menyampaikan belum mendapat surat tersebut. Adapun isi dari surat tersebut mencakup kekhawatiran pelaku usaha China ihwal isu kenaikan pajak dan royalti, penegakan hukum, aturan visa kerja yang semakin ketat, penahanan devisa hasil ekspor, dan lain-lain.

Para pelaku usaha China memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa regulasi-regulasi yang berubah berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan iklim investasi ke depannya.

“Belum dapat suratnya,” ujar Bahlil.

Pada 15 April 2026, Kementerian ESDM memberlakukan rumus baru penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, adil, dan transparan, sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno.

Perubahan itu termaktub di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 mengenai Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara.

Regulasi itu mengatur tiga perubahan substansial, yakni penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada Corrective Factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM (harga patokan mineral).

Selanjutnya, adalah penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM.

Perubahan ketiga adalah perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya dolar AS per DMT (Dry Metric Ton) menjadi dolar AS per WMT (Wet Metric Ton).

Tri menjelaskan bahwa dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan.

Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula Harga Patokan Mineral (HPM).

Tri mengimbau kepada seluruh perusahaan tambang, khususnya nikel dan bauksit, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan para surveyor.

Sementara itu, untuk royalti komoditas tambang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak dalam rangka membangun formulasi yang lebih baik.

Pewarta: Putu Indah Savitri/Maria Cicilia Galuh
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyepakati penguatan sinergi kebijakan fiskal dan energi guna meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor minyak dan gas bumi. Salah satu rencana yang dibahas yakni pengembangan jaringan pipa gas dari Sumatra menuju Jawa yang terhubung dengan blok gas Andaman di Aceh.

“Pak Bahlil yang ngomong, bukan saya. Tapi yang menarik adalah, ada satu proyek pipanisasi gas dari Sumatra ke Jawa. Di tengah-tengah masih ada yang belum dikerjain, mungkin nanti dari Sumatra ke Jawa nyambung,” kata Purbaya di Kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (13/5/2026).

Purbaya menjelaskan pengembangan jaringan pipa tersebut akan mengikuti progres penyelesaian operasional kawasan gas Andaman. Menurut dia, apabila proyek itu terealisasi, distribusi gas nasional akan semakin terintegrasi dan berpotensi meningkatkan penerimaan negara dari sektor migas. "Kami membahas rencana beliau untuk memperkuat pendapatan atau PNBP dari sektor migas, dan cukup baik saya pikir," ujarnya.

Pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian ESDM itu juga membahas langkah percepatan menuju swasembada energi listrik dan perluasan akses listrik hingga ke wilayah pedesaan. Pemerintah menilai penguatan sektor energi menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan siap mendukung berbagai kebijakan strategis Kementerian ESDM selama berdampak pada penguatan ekonomi domestik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Pada dasarnya setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian agar kebijakan fiskal dan energi dapat berjalan selaras dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan dinilai penting untuk menjaga efektivitas program pemerintah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Sementara itu, Bahlil menyatakan sinergi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan sektor energi dan optimalisasi penerimaan negara. "Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa," ujar Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Kamar Dagang China (China Chamber of Commerce in Indonesia) mengirimkan surat protes kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbaiki iklim usaha bagi investor. Di antara isi surat tersebut, Kamar Dagang China mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan salinan surat protes Kamar Dagang China itu. Meski begitu, dirinya telah berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait dengan kebijakan-kebijakan sumber daya mineral, termasuk revisi formula Harga Patokan Mineral (HPM).

"Beberapa sudah komunikasi sama saya. Dubesnya pun sudah ngobrol sama saya. Sudah saya memberikan penjelasan dengan baik," katanya

Bahlil juga berkomunikasi dengan Duta Besar China terkait pemangkasan kuota produksi batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026.

Sebagaimana diketahui, Kamar Dagang China telah mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk memperbaiki iklim berusaha bagi para investor asal negara tersebut.

Dalam surat tersebut, para pengusaha menyatakan selalu mendukung kebijakan pemerintah dan melaksanakan pengoperasian bisnis maupun investasi sesuai dengan aturan ketat yang berlaku.

Namun demikian, dalam beberapa waktu belakangan, para pengusaha mengaku umum menghadapi kebijakan yang terlalu ketat, penegakan hukum yang berlebihan, bahkan korupsi maupun pemerasan oleh pihak berwenang.

"Masalah-masalah ini telah sangat mengganggu operasional bisnis normal, secara langsung merusak kepercayaan investasi jangka panjang, dan menyebabkan kekhawatiran yang meluas di kalangan perusahaan asal investasi China, mengenai lingkungan bisnis saat ini dan perkembangan masa depan mereka di Indonesia," demikian dikutip Bisnis dari surat yang telah dikonfirmasi keabsahannya itu, Rabu (13/5/2026).

Setidaknya ada enam poin utama yang disampaikan pebisnis asal China kepada Presiden Prabowo. Pertama, terkait dengan pemberlakuan kenaikan pajak dan pungutan yang substansial. Mereka mengeluhkan pungutan pajak maupun royalti sumber daya mineral yang telah dinaikkan berulang kali.

Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan inspeksi pajak dan denda besar yang mencapai puluhan juta dolar AS turut dinilai menciptakan kepanikan di kalangan perusahaan.

Kedua, kebijakan wajib retensi DHE SDA selama satu tahun sebesar 50% di Himbara yang ditargetkan berlaku 1 Juni 2026. Pemberlakuan aturan ini dikhawatirkan semakin membahayakan likuiditas perusahaan dan pengoperasian usaha dalam jangka panjang.

Ketiga, pengurangan secara drastis kuota produksi bijih nikel. Para pebisnis China, yang notabenenya banyak terlibat di industri penghiliran nikel, menyoroti penurunan tajam kuota produksi lebih dari 70% untuk tambang-tambang besar.

Pembatasan itu disebut telah memicu penurunan tajam produksi sekitar 30 juta ton sehingga mendisrupsi pengembangan industri hilirisasi energi maupun baja tahan karat.

Keempat, pengetatan atas penegakan hukum pada sektor kehutanan yang dinilai berlebihan.

"Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah menjatuhkan denda rekor sebesar US$180 juta kepada perusahaan-perusahaan investasi China dengan alasan tidak memiliki Izin Kehutanan Pinjam-untuk-Gunakan [Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan/PPKH] yang sah," bunyi surat tersebut.

Kelima, penangguhan proyek-proyek besar. Otoritas disebut telah melakukan intervensi paksa terhadap pengoperasian perusahaan serta menuduh proyek-proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) besar asal China merusak lahan hutan. Proyek-proyek dimaksud juga dituding memperburuk bencana banjir sehingga memicu penangguhan pekerjaan dan penjatuhan sanksi.

Keenam, pengawasan visa kerja yang semakin diperketat. Beberapa pengawasan dimaksud meliputi biaya yang meningkat, ambang batas yang lebih tinggi, dan pembatasan yang dinilai tidak masuk akal seperti lokasi kerja yang ditentukan, sehingga menghambat mobilitas personel teknis dan manajerial.

Pengusaha China juga menyoroti sejumlah rencana pemerintah untuk pengenaan bea ekspor baru terhadap produk-produk tertentu, penghapusan insentif kendaraan listrik, serta pengurangan insentif pajak untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang.

“Dalam pertemuan tadi, kedua menteri sepakat untuk membahas kembali rencana penerapan bea keluar dan royalti. Jadi, dipending (ditunda) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

“Satu hal, saya bersama Menteri Keuangan Purbaya adalah satu tim yang baik dalam rangka mengembangkan penataan kembali potensi pendapatan negara yang baik di sektor ESDM,” tutur Bahlil.

Sebagai catatan, PNBP terhimpun sebesar Rp112,1 triliun per 31 Maret 2026, setara 24,4 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp459,2 triliun.

Kinerja PNBP terkoreksi sebesar 3 persen (year-on-year/yoy) akibat dampak penurunan harga dan belum optimalnya lifting minyak bumi, serta tidak berulangnya setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk PNBP sumber daya alam (SDA), Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor migas mencapai Rp18,6 triliun, terkontraksi 25,4 persen (yoy) karena penurunan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan lifting minyak bumi serta perubahan kebijakan atas split bagi hasil.

Sedangkan PNBP SDA nonmigas tercatat sebesar Rp35,1 triliun, tumbuh 7,1 persen (yoy) berkat komoditas mineral dan batu bara (minerba). Komoditas mineral menyumbang porsi terbesar, yakni Rp32,6 triliun, yang didorong oleh peningkatan harga emas, tembaga, dan nikel.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggelar rapat dengan menteri terkait, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas dampak pelemahan rupiah yang menembus Rp17.500 per dolar AS hari ini.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Laode Sulaeman saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (13/5).

"Kebetulan Pak Menteri sama jajaran menteri-menteri sedang merapatkan hal tersebut ya. Jadi kita tunggu aja," ujar Laode ditemui.

Mengenai imbas pelemahan rupiah ke harga bahan bakar minyak (BBM) ke depan, ia menyebutkan juga ikut dalam pembahasan. Namun, sampai saat ini belum ada wacana untuk menaikkan harga terutama BBM subsidi.

"Itu masih (dibahas), kan belum ada info-info lain lagi kan selain yang ada sekarang. Jadi kita lihat perkembangan berikutnya aja nanti," katanya.

Pemerintah sebelumnya berkali-kali menekankan harga BBM subsidi tak akan naik hingga akhir tahun meski minyak dunia tembus US$100 per barel. Kala itu rupiah memang masih di kisaran Rp17.100 an per dolar AS.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kala itu menyampaikan keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ujar Bahlil usai menghadap Prabowo di Istana Negara pada Kamis (16/4).

Direktur Jenderal Rosatom State Corporation Alexey Likhachev bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (12/5).

Keduanya membahas kerja sama pengembangan energi nuklir sipil di Indonesia, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga reaktor modular kecil.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pembahasan meliputi pengembangan proyek PLTN, pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Likhachev mengatakan Rusia dan Indonesia saat ini tengah membangun dialog jangka panjang di sektor nuklir dengan pendekatan kemitraan strategis.

"Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk pengembangan energi nuklir. Karena itu kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, munculnya kompetensi baru, serta penguatan kedaulatan teknologi negara," ujar Likhachev dalam pernyataan resmi.

Ia menambahkan perusahaan energi nuklir milik Rusia itu siap menawarkan pendekatan menyeluruh untuk mendukung program nuklir nasional Indonesia, mulai dari PLTN skala besar hingga proyek small modular reactor (SMR) atau reaktor modular kecil dan pembangkit listrik terapung.

Menurut Rosatom, pembahasan juga menyoroti integrasi energi nuklir ke sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Rusia dan Indonesia sendiri telah memiliki kerja sama panjang di bidang nuklir. Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama penggunaan energi atom untuk tujuan damai antara kedua negara.

Perjanjian tersebut diteken pada 1 Desember 2006 dan menjadi dasar kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di sektor industri nuklir.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia masih membahas pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Kebetulan Pak Menteri (ESDM) bersama jajaran menteri lain sedang merapatkan hal tersebut, jadi kita tunggu,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Untuk saat ini, kata Laode, pemerintah masih melihat perkembangan berikutnya ihwal pengaruh nilai tukar terhadap harga bahan bakar.

“Belum ada info-info lain selain yang ada sekarang. Kami lihat perkembangan berikutnya saja nanti,” kata dia.

Harga BBM tidak hanya dipengaruhi oleh harga minyak dunia. Ada faktor lainnya yang turut berkontribusi, seperti kurs rupiah terhadap dolar.

Saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Rabu menyentuh Rp17.515 per dolar AS, bergerak menguat 14 poin atau 0,08 persen apabila dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp17.529 per dolar AS.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan siap menstabilkan pasar obligasi dengan menjaga tingkat imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) guna membantu meredam tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang kini menyentuh Rp17.500 per dolar AS.

Purbaya mengatakan, stabilisasi dilakukan melalui bond stabilization fund (BSF) dengan menggunakan anggaran yang tersedia serta dimungkinkan melalui mekanisme buyback.

Di tengah laju pelemahan rupiah, ia meyakini Bank Indonesia (BI) mampu menjaga stabilitas nilai tukar sesuai mandat dan kapasitas yang dimilikinya.

Adapun intervensi di pasar obligasi dilakukan untuk menahan kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN). Purbaya mengingatkan, kenaikan yield yang berlebihan dapat memicu capital loss bagi investor asing dan mendorong arus modal keluar.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap asal usul rencana pemerintah untuk memungut pajak tambahan berupa pajak ekspor dan windfall tax terhadap industri nikel.

Bahlil mengaku sejak menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi di era Presiden ke- 7 Joko Widodo, para perusahan tambang sudah diberikan tax holiday, dengan tujuan mengerjakan hilirisasi untuk komoditas nikel. Namun, dalam perjalanannya, para pelaku usaha belum sepenuhnya membangun hilirisasi sampai akhir.

"Waktu saya jadi Menteri Investasi, kita setuju memberikan tax holiday untuk hilirisasi. Tapi sebagian industri belum membangun hilirisasi sampai akhir, baru sekitar 40 persen. Padahal tax holiday sudah diberikan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (11/6/2026).

Menurut Bahlil, Pemerintah sudah cukup fair apabila memungut pajak tambahan dari para pelaku industri. Sebab relaksasi pajak yang sebelum diberikan, dengan harapan membangun hilirisasi, belum dikerjakan sepenuhnya.

"Jadi fair dong kalau negara meminta pembangunan hilirisasi sampai ujung. Kalau tidak, maka akan dikenakan pajak lain. Itu hukum bisnis saja," ujar dia.

Bahlil mengatakan, Pemerintah meminta pengusaha untuk membangun industri Nickel Pig Iron (NPI) pada saat memberikan tax holiday. Padahal menurutnya balik modal atas investasi tersebut tidak membutuhkan waktu yang lama.

"NPI 4-5 tahun BEP (Break Even Point) kok, saya pernah jadi pengusaha. Tapi nggak apa-apa, semua akan kita akomodasi dan sementara kita pending sambil menyusun formulasi terbaik bagi negara dan swasta," kata Bahlil.

Pada kesempatan itu, Bahlil juga menegaskan bahwa wacana pungutan ekspor baru tersebut tidak menyasar untuk produk bahan baku, melainkan produk jadi yang kemudian akan di ekspor.

"Pajak yang dibicarakan itu adalah simulasi terhadap bea keluar, bukan bea keluar terhadap bahan baku,” kata Bahlil.

(NIA DEVIYANA)