Jakarta (ANTARA) - Hasil Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK (SBPO) menunjukkan kinerja perbankan diyakini akan tetap solid dengan risiko yang terjaga, tercermin dari Indeks Orientasi Bisnis Perbankan (IBP) triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 56 (zona optimis).

Optimisme tersebut didorong oleh proyeksi pertumbuhan kinerja perbankan dan keyakinan bahwa bank masih akan cukup mampu mengelola risiko di tengah ekspektasi peningkatan inflasi dan pelemahan nilai tukar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mencatat bahwa responden memiliki concern yang besar terhadap kondisi global yang terus berlangsung untuk jangka waktu yang lama (prolonged), dan bahkan memburuk, serta implikasi yang ditimbulkan terhadap kinerja ekonomi Indonesia.

“Meskipun berbagai indikator perbankan saat ini dalam posisi yang resilience, perbankan masih sangat membutuhkan ekosistem bisnis yang vibrant untuk dapat tumbuh dengan baik,”kata Dian.

Prediksi akan melemahnya nilai tukar dan meningkatnya laju inflasi menarik ke bawah Indeks Ekspektasi Kondisi Makroekonomi (IKM) pada triwulan I 2026 sehingga masuk ke zona pesimis atau berada di angka 45.

Keyakinan peningkatan laju inflasi didorong oleh faktor musiman seperti bulan Ramadhan, hari raya Idul Fitri, dan perayaan Tahun Baru Imlek sehingga meningkatkan kenaikan harga barang dan jasa.

Terdapat faktor low based effect dari tahun sebelumnya yang mana pada tahun lalu terdapat diskon tarif listrik yang tidak diberlakukan kembali pada triwulan I 2026.

Selanjutnya, nilai tukar diperkirakan melemah seiring dengan masih tingginya tensi geopolitik global. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan terakselerasi didorong oleh perkiraan peningkatan konsumsi masyarakat pada triwulan I 2026.

Mayoritas responden meyakini bahwa risiko perbankan pada triwulan I 2026 masih dapat terjaga danterkendali.

Hal ini terlihat dari Indeks Persepsi Risiko (IPR) sebesar 57 atau berada pada zona optimis seiring dengan keyakinan bahwa kualitas kredit tetap terjaga baik, Posisi Devisa Netto (PDN) pada level rendah dengan aset dan tagihan valuta asing (valas) yang lebih besar dibandingkan kewajiban valas (long position).

Risiko likuiditas juga diperkirakan masih terjaga didorong ekspektasi alat likuid perbankan dan dana pihak ketiga (DPK) yang masih akan tumbuh.

Seiring dengan perkiraan pertumbuhan DPK yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan penyaluran kredit, net cashflow pada triwulan I 2026 diperkirakan meningkat. Selain itu, cash inflow juga diperkirakan meningkat seiring dengan adanya dana Pemerintah Daerah yang mulai masuk pada triwulan I 2026.

Selanjutnya, ekspektasi terhadap kinerja perbankan pada triwulan I 2026 juga berada pada level optimis dengan Indeks Ekspektasi Kinerja (IEK) sebesar 67.

Optimisme pertumbuhan pada triwulan I 2026 didorong oleh ekspektasi bahwa kredit masih akan tumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan kredit serta didukung dengan usaha bank dalam melakukan ekspansi kredit pada pipeline yang tersedia.

Industri pengolahan sebagai sektor ekonomi yang paling mendominasi penyaluran kredit perbankan, pada Januari 2026 tumbuh sebesar 6,60 persen (year on year/yoy), dan diproyeksikan tetap menjadi penggerak pertumbuhan kredit ke depan.

Dari sisi penghimpunan dana, responden memperkirakan bahwa pada triwulan I 2026, DPK juga diperkirakan tumbuh sejalan dengan usaha bank dalam memperoleh sumber dana untuk mendukung pertumbuhan kredit dan menjaga likuiditas.

Sebagai informasi, SBPO dilakukan pada Januari 2026 dengan melibatkan 93 bank responden, yang porsi total asetnya mencapai sebesar 94,17 persen dari total aset bank umum berdasarkan periode data Desember 2025.

Pada SBPO periode ini, OJK juga menghimpun informasi dari responden terkait outlook ekonomi global dan Indonesia Tahun 2026 serta pertumbuhan kredit UMKM.

Ekonomi global diperkirakan tumbuh moderat didorong oleh tingginya ketidakpastian dan geopolitik global. Sementara itu, sebagian besar bank responden optimis kredit UMKM pada triwulan I 2026 akan tumbuh dengan porsi yang meningkat dibandingkan total kredit.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga pemeringkat internasional Fitch Ratings merevisi outlook atau prospek peringkat jangka panjang dalam mata uang asing (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating/IDR) empat bank milik negara Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil.

Keempat bank tersebut yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), serta Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indo Eximbank).

Dalam laporan yang dirilis pada Senin (9/3/2026), Fitch menegaskan bahwa peringkat jangka panjang di level ‘BBB’ tetap dipertahankan, begitu pula dengan Government Support Rating (GSR) dan Short-Term IDR masing-masing bank.

Perubahan outlook tersebut mengikuti langkah Fitch sebelumnya yang merevisi outlook peringkat utang pemerintah Indonesia menjadi negatif dari stabil pada 4 Maret 2026, sementara rating tetap berada di level BBB.

Fitch menilai pemerintah masih memiliki kecenderungan kuat untuk memberikan dukungan kepada bank-bank pelat merah tersebut. Hal itu didorong oleh pentingnya peran sistemik bank-bank tersebut dalam sistem keuangan nasional.

Mandiri, BRI, dan BNI misalnya memiliki pangsa simpanan yang besar di industri perbankan, yakni sekitar 10% hingga 21% dari total pangsa deposito per akhir 2025. Sementara itu, BSI dan Indo Eximbank dinilai memiliki peran kebijakan yang signifikan.

“Namun, kemampuan pemerintah untuk memberikan dukungan dinilai melemah, sebagaimana tercermin dalam outlook negatif pada peringkat kedaulatan Indonesia,” tulis Fitch dalam laporannya.

Sejalan dengan itu, outlook peringkat jangka panjang Mandiri, BRI, BNI, dan Indo Eximbank direvisi menjadi negatif karena peringkat tersebut sangat dipengaruhi oleh Government Support Rating yang terkait langsung dengan peringkat sovereign Indonesia.

Di sisi lain, Fitch mempertahankan outlook stabil untuk PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BSI). Lembaga pemeringkat tersebut juga menegaskan Viability Rating (VR) BSI di level ‘bbb-’, yang menjadi faktor utama dalam penentuan peringkat jangka panjang bank syariah terbesar di Indonesia tersebut.

Menurut Fitch, peringkat BSI kemungkinan tetap stabil meskipun terjadi penurunan GSR yang mengikuti penurunan peringkat sovereign, selama profil fundamental bank masih terjaga.

Namun demikian, Fitch menilai penurunan peringkat BSI masih mungkin terjadi jika terjadi penurunan signifikan pada permodalan, misalnya apabila rasio common equity tier 1 (CET1) turun di bawah 13% tanpa prospek pemulihan yang cepat.

Lebih lanjut, Fitch menyebut Government Support Rating dari seluruh bank BUMN tersebut berpotensi turun apabila peringkat sovereign Indonesia turut mengalami penurunan.

Dalam skenario tersebut, peringkat jangka panjang Mandiri, BRI, BNI, dan Indo Eximbank juga kemungkinan akan ikut diturunkan.

Sebaliknya, outlook peringkat bank-bank tersebut dapat kembali menjadi stabil apabila outlook peringkat sovereign Indonesia kembali direvisi menjadi stabil.

Di sisi instrumen utang, Fitch menyatakan peringkat obligasi senior tanpa jaminan milik Mandiri, BRI, dan BNI disetarakan dengan peringkat jangka panjang masing-masing bank, karena instrumen tersebut merupakan kewajiban langsung yang tidak dijamin dan tidak tersubordinasi.

Sementara itu, obligasi subordinasi milik BNI diperingkat dua tingkat di bawah IDR jangka panjang, mencerminkan tingkat subordinasi yang lebih tinggi serta prospek pemulihan yang lebih rendah dibandingkan instrumen senior.

Selain faktor keuangan, Fitch juga menyoroti aspek keberlanjutan. BRI dan BSI memperoleh ESG Relevance Score sebesar 4 untuk faktor hak asasi manusia, hubungan komunitas, serta akses dan keterjangkauan layanan keuangan, yang dinilai memiliki relevansi lebih tinggi dibandingkan panduan sektor perbankan pada umumnya.

IDXChannel - PT Bank Nationalnobu Tbk (NOBU) atau Nobu Bank berencana melakukan pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai maksimal Rp50 miliar di tengah volatilitas pasar.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh perseroan tidak akan melebihi 20 persen dari modal disetor.

Selain itu, porsi saham beredar di publik (free float) setelah pelaksanaan buyback tidak akan kurang dari 7,5 persen.

“Perseroan berencana melakukan buyback sebagai upaya menjaga stabilitas perdagangan saham di pasar modal dalam kondisi volatilitas tinggi serta meningkatkan kepercayaan investor,” tulis manajemen NOBU dalam keterbukaan informasi, Senin (9/3/2026).

Buyback akan dilakukan pada harga yang dianggap baik dan wajar oleh perseroan, dengan periode pelaksanaan mulai 9 Maret hingga 8 Juni 2026.

Dalam pelaksanaannya, perseroan akan menggunakan dana internal dan bukan berasal dari pinjaman. Saham hasil buyback nantinya akan dicatat sebagai saham treasuri (treasury stock) yang akan mengurangi ekuitas perseroan.

Manajemen menegaskan bahwa pelaksanaan buyback diperkirakan tidak akan berdampak pada penurunan pendapatan perseroan dari kegiatan usaha di bidang perbankan.

“Pelaksanaan buyback tersebut tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan usaha perseroan, kinerja keuangan, posisi permodalan, maupun likuiditas karena perseroan memiliki posisi likuiditas dan arus kas yang memadai untuk menjalankan operasional,” tutur manajemen.

Setelah periode buyback berakhir, perseroan berencana melakukan pengalihan atas saham hasil buyback dengan tetap memperhatikan ketentuan POJK No. 13/2023, POJK No. 29/2023, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Hingga Senin (9/3/2026) saham NOBU anjlok 6,19 persen ke Rp530 dengan mengakumulasi penurunan 11,67 persen dalam sepekan.

(DESI ANGRIANI)

JAKARTA - Memperingati tonggak sejarah baru ekonomi nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyelenggarakan peringatan satu tahun kegiatan unit usaha Bullion Indonesia sekaligus Launching Indonesia Bullion Ecosystem Roadmap. Acara yang mengusung tema "Consolidating the First Year, Strengthening the Next Phase" ini menjadi momentum penguatan ekosistem emas sebagai instrumen keuangan likuid di Indonesia.

Sebagai pemangku kepentingan utama, PT Pegadaian hadir sebagai motor penggerak transformasi komoditas emas menjadi aset finansial yang dinamis. Dalam setahun terakhir, Pegadaian telah berhasil mengupayakan integrasi layanan Tabungan Emas dan Cicil Emas ke dalam infrastruktur Bullion Bank (Layanan Bank Emas) yang lebih aman, modern, dan terintegrasi secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi khusus kepada PT Pegadaian dan pelaku usaha bullion lainnya atas keberhasilan menghidupkan ekosistem investasi emas yang terintegrasi. Menurutnya, langkah strategis yang diambil Pegadaian telah memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional.

"Langkah Pegadaian dalam satu tahun terakhir telah menunjukkan dampak positif terhadap penguatan struktur ekonomi kita. Dengan infrastruktur yang matang dan strategi yang akurat, Pegadaian mampu menjadikan emas sebagai pilar kekuatan finansial masyarakat," ujar Airlangga Hartarto dalam sambutannya.

Sementara itu, Direktur PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menegaskan bahwa pencapaian satu tahun ini merupakan fondasi untuk ekspansi yang lebih besar. “Pegadaian berkomitmen untuk terus menjalankan mandat pemerintah dalam mengoptimalkan potensi emas nasional. Saat ini Pegadaian memiliki produk Layanan Bank Emas terlengkap, untuk itu kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan bahkan pengembangan yang harapannya dapat berdampak baik bagi masyarakat,” ungkap Damar.

Dalam acara tersebut, Menko Perekonomian juga menyerahkan roadmap Unit Usaha Bullion untuk satu tahun ke depan. Roadmap ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh rantai pasok ekonomi emas di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir, guna menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi negara.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, PT Pegadaian optimis bahwa usaha bullion di Indonesia akan segera naik ke level berikutnya. Integrasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan nasional, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendukung ekonomi kreatif dan inklusi keuangan yang lebih luas.

Melalui sinergi antar stakeholder, ekosistem bullion ini diproyeksikan akan menjadi standar baru dalam pengelolaan aset strategis bangsa, memastikan Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar emas global.

JAKARTA, iNews.id – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menyelenggarakan peringatan satu tahun kegiatan unit usaha Bullion Indonesia sekaligus Launching Indonesia Bullion Ecosystem Roadmap. Acara yang mengusung tema "Consolidating the First Year, Strengthening the Next Phase" ini menjadi momentum penguatan ekosistem emas sebagai instrumen keuangan likuid di Indonesia.

Sebagai pemangku kepentingan utama, PT Pegadaian hadir sebagai motor penggerak transformasi komoditas emas menjadi aset finansial yang dinamis. Dalam setahun terakhir, Pegadaian telah berhasil mengupayakan integrasi layanan Tabungan Emas dan Cicil Emas ke dalam infrastruktur Bullion Bank (Layanan Bank Emas) yang lebih aman, modern, dan terintegrasi secara nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memberikan apresiasi khusus kepada PT Pegadaian dan pelaku usaha bullion lainnya atas keberhasilan menghidupkan ekosistem investasi emas yang terintegrasi. Menurutnya, langkah strategis yang diambil Pegadaian telah memberikan kontribusi nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional.

"Langkah Pegadaian dalam satu tahun terakhir telah menunjukkan dampak positif terhadap penguatan struktur ekonomi kita. Dengan infrastruktur yang matang dan strategi yang akurat, Pegadaian mampu menjadikan emas sebagai pilar kekuatan finansial masyarakat," ujar Airlangga Hartarto dalam sambutannya.

Baca Juga

PT Pegadaian Tegaskan Komitmen Melayani Sepenuh Hati, Wujud Transformasi Layanan

Sementara itu, Direktur  PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan menegaskan bahwa pencapaian satu tahun ini merupakan fondasi untuk ekspansi yang lebih besar.

“Pegadaian berkomitmen untuk terus menjalankan mandat pemerintah dalam mengoptimalkan potensi emas nasional. Saat ini Pegadaian memiliki produk Layanan Bank Emas terlengkap, untuk itu kami akan terus berupaya melakukan penyempurnaan bahkan pengembangan yang harapannya dapat berdampak baik bagi masyarakat,” ucapnya.

Dalam acara tersebut, Menko Perekonomian juga menyerahkan roadmap unit usaha Bullion untuk satu tahun ke depan. Roadmap ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh rantai pasok ekonomi emas di Indonesia, mulai dari hulu hingga hilir, guna menciptakan nilai tambah yang maksimal bagi negara.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah, PT Pegadaian optimis bahwa usaha bullion di Indonesia akan segera naik ke level berikutnya. Integrasi ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan nasional, tetapi juga menjadi pilar utama dalam mendukung ekonomi kreatif dan inklusi keuangan yang lebih luas.

Melalui sinergi antar stakeholder, ekosistem Bullion ini diproyeksikan akan menjadi standar baru dalam pengelolaan aset strategis bangsa, memastikan Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar emas global.

Editor: Rizqa Leony Putri

Sejumlah keputusan strategis yang disepakati dalam RUPST ini merupakan bagian dari upaya menjaga kinerja berkelanjutan serta memperkuat fondasi permodalan Perseroan ke depan,

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp13,03 triliun.

Dividen tersebut setara 65 persen dari laba bersih konsolidasian yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp20,04 triliun.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam keterangannya di Jakarta, Senin mengatakan, keputusan tersebut mencerminkan komitmen Perseroan untuk tetap memberikan nilai optimal kepada pemegang saham sekaligus menjaga fundamental perusahaan melalui penguatan struktur permodalan.

“Sejumlah keputusan strategis yang disepakati dalam RUPST ini merupakan bagian dari upaya menjaga kinerja berkelanjutan serta memperkuat fondasi permodalan Perseroan ke depan,” ujar Okki.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga menyetujui alokasi 35 persen laba bersih atau sekitar Rp7,01 triliun sebagai saldo laba ditahan.

Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung ekspansi bisnis serta memperkuat kapasitas permodalan BNI di tengah dinamika industri perbankan.

Selain pembagian dividen, RUPST juga menyetujui rencana pembelian kembali saham (buyback) dengan nilai transaksi maksimal Rp905,48 miliar, termasuk biaya transaksi.

Buyback akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan dan regulasi yang berlaku di pasar modal.

Okki menjelaskan, langkah buyback ini menjadi salah satu instrumen Perseroan dalam menjaga stabilitas harga saham sekaligus memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan modal perusahaan.

“Keputusan buyback ini menunjukkan keyakinan manajemen terhadap prospek jangka panjang Perseroan sekaligus memberikan ruang fleksibilitas dalam penguatan permodalan,” kata Okki.

Saham hasil buyback nantinya akan disimpan sebagai saham tresuri (treasury stock) yang dapat dialihkan melalui penjualan kembali di Bursa Efek Indonesia maupun di luar bursa.

Saham tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan Program Kepemilikan Saham bagi Pegawai dan/atau Pengurus Perseroan.

Dalam RUPST yang sama, pemegang saham menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait reklasifikasi saham Seri B milik BP BUMN menjadi saham Seri A Dwiwarna.

Reklasifikasi dilakukan terhadap 223.783.877 lembar saham sebagai bagian dari penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Okki mengatakan, penyesuaian tersebut merupakan bentuk kepatuhan Perseroan terhadap regulasi terbaru sekaligus upaya memperkuat tata kelola perusahaan sebagai BUMN.

“Penyesuaian ini merupakan bagian dari kepatuhan Perseroan terhadap regulasi yang berlaku sekaligus memastikan tata kelola perusahaan tetap berjalan optimal,” ujar dia.

RUPST yang sama juga menyetujui sejumlah mata acara lainnya, antara lain pengesahan laporan tahunan dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2025, penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2026, penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026, serta pendelegasian kewenangan persetujuan Rencana Kerja Jangka Panjang (RJPP) 2026–2030 dan RKAP 2027.

Rapat juga menerima laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Sustainability Bond Tahap I Tahun 2025 serta penegasan kembali pelimpahan wewenang RUPS kepada Dewan Komisaris terkait perubahan peraturan Dana Pensiun Perseroan.

Perseroan menyampaikan, keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RUPST tersebut diharapkan dapat memperkuat fundamental bisnis BNI sekaligus menjaga momentum pertumbuhan perusahaan di tengah dinamika industri keuangan yang semakin kompetitif.

Dengan strategi penguatan permodalan, tata kelola yang adaptif, serta kebijakan korporasi yang berorientasi pada keberlanjutan, BNI optimistis dapat terus menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, merevisi prospek peringkat utang jangka panjang tiga bank nasional milik investor asing di Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDMN), PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP), dan PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP). Outlook ketiga bank tersebut diubah dari stabil menjadi negatif.

Langkah itu menyusul aksi Fitch sebelumnya pada Rabu (4/3) lalu yang lebih dulu memangkas outlook utang Indonesia menjadi negatif. Meskipun prospeknya memburuk, Fitch tetap mempertahankan peringkat utang jangka panjang mata uang asing (long-term foreign-currency IDR) ketiga bank tersebut pada level 'BBB'.

Dalam laporannya, Fitch menjelaskan bahwa revisi tersebut bukan disebabkan oleh memburuknya kinerja internal bank, melainkan karena peringkat mereka terbentur oleh plafon peringkat negara (country ceiling). Sebagai anak usaha dari raksasa keuangan global, peringkat ketiga bank itu sangat bergantung pada kemampuan negara, dalam hal ini Indonesia, dalam memfasilitasi transfer valuta asing.

"Penurunan country ceiling Indonesia akan menyebabkan penurunan peringkat IDR jangka panjang mata uang asing karena kemampuan bank untuk menggunakan dukungan induk tunduk pada risiko transfer dan konvertibilitas," tulis analis Fitch Ratings dalam laporan resminya, Senin (9/3).

Secara terperinci, Fitch juga merevisi prospek peringkat IDR jangka panjang mata uang lokal untuk KB Bank dan OCBC NISP menjadi negatif. Peringkat KB Bank dipertahankan pada level BBB+, sedangkan OCBC NISP tetap berada di level A. Sementara itu, peringkat dukungan pemegang saham (shareholder support ratings) untuk ketiganya tetap di level 'bbb'.

Fitch menilai, meski kondisi makro sedang menantang, komitmen para pemegang saham pengendali terhadap anak usahanya di Indonesia tetap tidak tergoyahkan. Hal ini didorong oleh peran strategis ketiga bank tersebut dalam jaringan global induknya serta risiko reputasi yang besar jika terjadi gagal bayar.

"Kami percaya kecenderungan induk bank untuk memberikan dukungan tetap kuat karena peran penting ketiga bank tersebut dalam strategi grup, serta integrasi operasional yang erat," ungkap Fitch dalam keterangannya.

Sebagai informasi, Bank Danamon adalah bagian dari grup keuangan Jepang, MUFG. Sementara KB Bank dikendalikan oleh Kookmin Bank dari Korea Selatan. Adapun OCBC NISP merupakan anak usaha dari OCBC Bank Singapura. Ketiganya memiliki integrasi operasional yang sangat dalam dengan induk masing-masing.

Untuk peringkat nasional, Fitch memberikan catatan khusus bagi KB Bank. Peringkat nasional jangka panjang KB Bank ditegaskan pada level 'AAA(idn)' dengan prospek stabil. Peringkat ini menunjukkan ekspektasi risiko gagal bayar yang paling rendah relatif terhadap emiten lain di Indonesia.

Di sisi lain, Fitch juga menegaskan peringkat utang jangka pendek Danamon dan OCBC NISP pada level 'F2'. Peringkat ini mencerminkan kapasitas pembayaran kewajiban keuangan jangka pendek yang masih sangat baik dan kuat secara fundamental.

Namun, Fitch memperingatkan bahwa jika peringkat kredit Indonesia benar-benar merosot di masa depan, maka peringkat ketiga bank ini kemungkinan besar akan ikut terseret turun. Hal ini karena posisi peringkat mereka saat ini sudah setara dengan plafon peringkat Indonesia.

Sebaliknya, prospek ketiga bank ini dapat kembali direvisi menjadi stabil apabila Fitch melihat adanya perbaikan pada outlook utang Indonesia. Kondisi ekonomi makro yang lebih stabil dan terjaganya cadangan devisa negara menjadi faktor penentu utama.

Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah bank di Indonesia diperkirakan menyesuaikan jadwal operasional selama periode Hari Raya Idulfitri 1447 H atau Lebaran 2026. Penyesuaian ini mengikuti jadwal hari libur nasional dan cuti bersama yang telah ditetapkan pemerintah.

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, Ketentuan tersebut merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 933 Tahun 2025, Nomor 1 Tahun 2025, dan Nomor 3 Tahun 2025. Keputusan tersebut merupakan perubahan atas keputusan bersama sebelumnya mengenai penetapan hari libur nasional dan cuti bersama.

Berdasarkan ketetapan tersebut, secara umum operasional perbankan di Indonesia akan mengikuti jadwal libur nasional dan cuti bersama yang berlaku pada periode Idulfitri 1447 H.

Jadwal hari libur nasional dan cuti bersama menjelang Idulfitri 2026

Penetapan tanggal 1 Syawal 1447 (Idulfitri) mengikuti keputusan Pemerintah Republik Indonesia.

No	Tanggal	Hari	Hari Libur
1	18 Maret 2026	rabu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948
2	20, 23, dan 24 Maret 2026	Jumat, Senin, dan Selasa	Hari Raya IdulFitri 1447 H

Meski sebagian besar kantor bank tutup selama periode tersebut, masyarakat tetap dapat melakukan transaksi keuangan secara digital. Selama masa libur dan cuti bersama, Bank Indonesia tetap menyediakan layanan transaksi nontunai melalui Bank Indonesia Fast Payment (BI-FAST) yang beroperasi selama 24 jam setiap hari.

Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk tetap melakukan transfer antarbank secara real time dengan biaya yang relatif rendah meskipun pada masa libur panjang Lebaran.

Selain BI-FAST, layanan digital dari masing-masing bank seperti mobile banking, internet banking, dan jaringan ATM juga umumnya tetap beroperasi untuk memenuhi kebutuhan transaksi nasabah.

Penyesuaian Operasional Bank BCA

PT Bank Central Asia Tbk atau BCA biasanya melakukan penyesuaian operasional kantor cabang mengikuti jadwal libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.

Presiden Direktur BCA Hendra Lembong sebelumnya menegaskan bahwa perseroan selalu memastikan layanan perbankan tetap dapat diakses nasabah kapan pun melalui berbagai platform digital.

“BCA senantiasa memastikan kesiapan untuk menemani dan melayani kebutuhan seluruh nasabah kapan pun dan di mana pun. Kami menyediakan berbagai solusi yang bisa diakses setiap saat melalui platform digital seperti myBCA, BCA mobile, KlikBCA, hingga lebih dari 20 ribu jaringan ATM BCA yang tetap beroperasi,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Nasabah juga dapat memanfaatkan fitur cardless di aplikasi BCA mobile maupun myBCA untuk melakukan setor maupun tarik tunai di ATM tanpa menggunakan kartu. BCA juga mengimbau nasabah agar selalu berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bank. Nasabah diminta menjaga kerahasiaan data perbankan seperti PIN, OTP, maupun password. Apabila menemukan informasi mencurigakan, nasabah dapat menghubungi layanan resmi BCA melalui beberapa kanal berikut:

• Contact center Halo BCA 1500888
• Aplikasi Halo BCA
• WhatsApp Bank BCA 0811 1500 998
• Instagram @goodlifebca
• Web chat melalui situs resmi BCA
• Email halobca@bca.co.id

Operasional Bank BSI Saat Lebaran

Sementara itu, jika mengacu pada informasi dari laman resmi Bank Syariah Indonesia (BSI), sejumlah kantor cabang biasanya menetapkan libur operasional pada periode Hari Raya Idulfitri. Sebagai gambaran, di beberapa cabang BSI jadwal libur operasional ditetapkan pada 20 hingga 22 Maret dalam rangka libur Idulfitri 1447 Hijriah.

Meski demikian, layanan digital seperti mobile banking, ATM, dan transaksi elektronik lainnya tetap dapat digunakan oleh nasabah selama periode libur tersebut.

Penyesuaian Layanan Digital Bank BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) juga melakukan penyesuaian pada layanan digitalnya. Perseroan akan menutup layanan Internet Banking secara bertahap mulai 21 April 2026.

Manajemen BNI menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk menghadirkan layanan digital yang lebih terintegrasi dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sebagai pengganti, nasabah individu diarahkan untuk menggunakan aplikasi wondr by BNI yang menyediakan berbagai fitur mulai dari transaksi harian, pengelolaan keuangan (insight), hingga layanan investasi.

Sementara itu, nasabah dengan rekening operasional usaha disarankan untuk melakukan transaksi melalui BNIdirect bisnis yang dirancang khusus untuk kebutuhan perbankan perusahaan.

Hingga saat ini, sebagian bank lainnya masih belum mengumumkan secara resmi jadwal operasional kantor cabang selama periode Lebaran 2026. Namun secara umum, operasional bank biasanya mengikuti jadwal libur yang ditetapkan Bank Indonesia serta kalender hari libur nasional dan cuti bersama pemerintah.

Karena itu, masyarakat disarankan untuk merencanakan kebutuhan transaksi perbankan lebih awal sebelum periode libur panjang Lebaran agar aktivitas keuangan tetap berjalan lancar.

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) melalui Survei Konsumen mencatat, keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi tetap kuat pada Februari 2026 dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang berada pada level optimis dengan angka di atas 100.

IKK Februari 2026 tercatat sebesar 125,2, meskipun lebih rendah dari IKK bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 127,0.

Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa tetap kuatnya keyakinan konsumen pada Februari 2026 ditopang oleh Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) yang tercatat sebesar 115,9, lebih tinggi dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya yang sebesar 115,1.

Dalam surveinya, BI mencatat bahwa meningkatnya IKE bersumber dari kenaikan seluruh komponen pembentuknya.

Indeks Penghasilan Saat Ini (IPSI), Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja (IKLK), dan Indeks Pembelian Barang Tahan Lama/Durable Goods (IPDG) tercatat masing-masing sebesar 125,0, 110,7, dan 112,0, lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 123,7, 109,9, dan 111,8.

Sementara itu, mengenai ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi enam bulan ke depan, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tetap berada pada level optimis sebesar 134,4, meski lebih rendah dibandingkan dengan indeks bulan sebelumnya sebesar 138,8.

BI mencatat, tetap kuatnya IEK bersumber dari optimisme ekspektasi penghasilan, ekspektasi ketersediaan lapangan kerja, dan ekspektasi kegiatan usaha yang masing- masing tercatat sebesar 140,7, 131,7, dan 130,9.

Mengenai kondisi keuangan konsumen, rata-rata proporsi pendapatan konsumen untuk konsumsi (average propensity to consume ratio) tercatat sebesar 71,6 persen pada Februari 2026, lebih rendah dibandingkan dengan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 72,3 persen.

Sementara proporsi pembayaran cicilan/utang (debt installment to income ratio) sebesar 10,6 persen, lebih rendah dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya sebesar 11,2 persen.

Adapun proporsi pendapatan konsumen yang disimpan (saving to income ratio) sebesar 17,7 persen, lebih tinggi dibandingkan proporsi pada bulan sebelumnya, yaitu sebesar 16,5 persen.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - Saat ini kacamata bukan hanya berfungsi sebagai alat bantu penglihatan, tapi juga sebagai fashion statement yang mencerminkan kepribadian penggunanya. Pemilihan jenis frame kacamata yang tepat bisa membuat penampilan kamu semakin menarik dan percaya diri. 

Sedang berencana ganti frame atau butuh lensa kacamata baru? Kini kamu bisa mewujudkannya dengan lebih hemat dan mudah. PT Bank MNC Internasional Tbk (IDX: BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group, tengah bekerja sama dengan Optik Melawai dalam menghadirkan menghadirkan promo istimewa khusus untuk para pemegang kartu kredit MNC Bank. 

Nikmati berbagai kemudahan dan keuntungan saat berbelanja beragam produk berkualitas dari Optik Melawai, berupa potongan diskon hingga 20% untuk setiap pembelian sunglasses dan 15% untuk setiap pembelian frame. Selengkapnya mengenai penawaran tersebut dapat kamu akses pada https://mncbank.co.id/post/promo-optik-melawai-regular-program-2026.

Segera ajukan kartu kredit MNC Bank di MotionBank melalui tautan bit.ly/MotionBankMNC dan nikmati setiap penawaran istimewa yang disajikan! 

Baca Juga

Tabungan Dahsyat Pasti MNC Bank, Nabung Rutin Bisa Pilih Hadiah Idaman

Selain penawaran tersebut, MNC Bank juga memiliki segudang promo menarik lainnya yang dapat kamu nikmati dalam bertransaksi menggunakan kartu kredit MNC Bank. Lukito Adisubrata, Chief Consumer Business Officer MNC Bank menyampaikan bahwa MNC Bank dalam hal ini memperhatikan kebutuhan nasabahnya dalam bertransaksi, sehingga promo yang ditawarkan dapat memberikan keuntungan bagi pemegang kartu kredit.

“Promo spesial yang kami sediakan selama ini mengikuti kebutuhan nasabah kami dalam bertransaksi sehari-hari. Melalui penawaran tersebut kami berharap nasabah dapat memanfaatkan setiap promonya sesuai dengan kebutuhan masing-masing” ujar Lukito.

Dirinya juga mengatakan, pengajuan kartu kredit MNC Bank sangat ringkas dan praktis. “Bagi masyarakat yang belum memiliki kartu kredit MNC Bank jangan khawatir, segera ajukan lewat MotionBank dengan praktis tanpa harus datang ke kantor cabang kami,” kata Lukito.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, dan akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X.

Selalu waspada terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan MNC Bank, termasuk peluang karier yang ada di MNC Bank. Seluruh informasi terkait peluang karier dapat diakses pada Linkedin PT. Bank MNC Internasional, Tbk. MNC Bank tidak pernah memungut biaya apa pun, dalam bentuk apa pun, dan dengan alasan apa pun, terkait proses rekrutmen.

Serta jangan lupa untuk mengunduh aplikasi MotionBank layanan perbankan digital MNC Bank, Mo Apa Aja Bisa, di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa terhubung langsung dengan Customer Service MotionBank melalui whatsapp chat di 08888888888.

Editor: Reza Fajri

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan hingga saat ini belum ada lembaga jasa keuangan (LJK) lain yang mengajukan izin untuk menjalankan kegiatan usaha bank emas atau bullion bank. Padahal, peluang bagi pelaku industri untuk masuk ke bisnis tersebut masih terbuka.

Dalam setahun terakhir, baru PT Pegadaian (Persero) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI yang telah mengantongi izin kegiatan usaha bank bullion dari OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, selain Pegadaian dan BSI belum ada lagi pelaku usaha yang mengajukan izin bank bullion.

"Saat ini belum terdapat LJK lainnya yang mengajukan permohonan izin untuk menyelenggarakan kegiatan usaha bulion," ujarnya dalam jawaban tertulis RDKB OJK Februari 2026, Kamis (5/3/2026).

Menurutnya, salah satu faktor yang membuat kegiatan usaha ini sepi peminat ialah karena kegiatan usaha bullion memerlukan kesiapan permodalan yang kuat dari pelaku jasa keuangan yang ingin menggarapnya.

Selain modal, penyelenggara usaha bullion juga harus menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung, termasuk sistem operasional serta manajemen risiko yang memadai.

"(Permodalan dan infrastruktur ini) guna menjaga kinerja dari industri keuangan yang menyelenggarakannya serta memperkuat pelindungan konsumen," ucapnya.

Kendati demikian, OJK menegaskan, peluang untuk mengembangkan bisnis bullion masih terbuka bagi lembaga jasa keuangan yang mampu memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan regulator.

"Peluang tetap terbuka bagi LJK yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku," tuturnya.

Sebagai informasi, penyelenggaraan kegiatan usaha bullion diatur dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 17 Tahun 2024.

Adapun kegiatan usaha bullion adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, baik itu berupa simpanan emas, pembiayaan emas, perdagangan emas, maupun penitipan emas.

Dalam POJK tersebut, pelaku usaha yang ingin mengajukan izin usaha bullion harus memiliki modal inti minimal Rp 14 triliun. Namun bagi lembaga jasa keuangan penyelenggara kegiatan usaha bulion yang hanya melakukan kegiatan usaha penitipan emas, dikecualikan dari kewajiban modal inti atau ekuitas sebesar Rp 14 triliun.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Tak hanya meningkatkan volume emas kelolaan, layanan bullion juga memperluas inklusi kepemilikan emas di masyarakat

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) mencatat hingga saat ini total emas kelolaan Perseroan mencapai 22,5 ton.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo mengatakan hal itu mencerminkan pertumbuhan signifikan pada bisnis emas dalam satu tahun sejak layanan bank emas (bullion bank) diluncurkan pada 26 Februari 2025.

Sebagaimana diketahui, layanan bullion bank merupakan inisiatif pemerintah untuk memperkuat pengelolaan emas nasional.

Program ini diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025 setelah izin kegiatan usaha bullion diberikan kepada BSI dan Pegadaian oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Tak hanya meningkatkan volume emas kelolaan, layanan bullion juga memperluas inklusi kepemilikan emas di masyarakat. Karakteristiknya yang inklusif, mudah diakses secara digital, serta sesuai prinsip syariah membuat emas semakin terjangkau bagi berbagai segmen nasabah," kata Anggoro Eko Cahyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut tercermin dari meningkatnya komposisi nasabah emas dari kalangan Gen Z yang naik dari 24 persen menjadi 32 persen.

Secara keseluruhan, jumlah nasabah BSI pada 2025 bertambah lebih dari 2 juta menjadi lebih dari 23 juta nasabah, tertinggi sejak merger bank syariah pada 2021.

Layanan bullion bank juga menjadi sumber pertumbuhan nasabah baru bagi BSI. Jumlah nasabah bullion bank tercatat meningkat lebih dari 400 persen.

Anggoro menyampaikan apresiasi kepada pemerintah atas dukungan dalam membangun industri bullion bank di Indonesia.

"Bullion bank menjadi milestone penting bagi BSI dalam memperkuat ekosistem ekonomi syariah nasional. Kami ingin menjadikan emas tidak hanya sebagai instrumen lindung nilai, tetapi juga sebagai bagian dari sistem keuangan yang produktif dan inklusif,” ujarnya.

Menurut dia, BSI mendapat kehormatan menjadi salah satu bank pertama yang menjalankan layanan bank emas di Indonesia.

Kehadiran bullion bank juga melengkapi layanan emas BSI yang telah ada sebelumnya, seperti cicil emas dan gadai emas.

Dengan adanya layanan bullion, BSI kini memiliki ekosistem emas terintegrasi mulai dari perdagangan emas, simpanan emas, cicil emas, gadai emas, hingga BSI Gold.

Anggoro menegaskan seluruh transaksi emas di BSI dijalankan sesuai prinsip syariah.

"Kami tidak diperbolehkan menjual barang yang belum dimiliki. Karena itu seluruh transaksi emas di BSI dipastikan memiliki underlying berupa emas fisik yang tersimpan di vault kami,” jelasnya.

Selain memperluas basis nasabah, hingga Desember 2025 bisnis bullion juga memberikan kontribusi terhadap fee based income dari layanan emas. Kinerja BSI pada 2025 pun ditutup dengan pertumbuhan yang solid di atas rata-rata industri.

Per Desember 2025, aset BSI tercatat mencapai Rp456 triliun atau tumbuh 11,64 persen secara tahunan (year on year/YoY).

Pembiayaan meningkat 14,49 persen (YoY) dengan kualitas tetap terjaga yang tercermin dari cost of financing (CoC) di level 0,84 persen.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 16,20 persen (YoY) menjadi Rp380 triliun.

BSI optimistis setelah bertransformasi menjadi persero dan berada langsung di bawah Danantara, perseroan dapat lebih optimal menjadikan bullion bank sebagai mesin pertumbuhan baru.

Pertumbuhan bisnis emas BSI juga sejalan dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi emas di tengah dinamika ekonomi global.

Emas dinilai memiliki karakteristik safe haven yang kuat sekaligus semakin mudah diakses melalui kanal digital perbankan.

Ke depan, Anggoro mengatakan BSI akan terus memperkuat inovasi layanan bullion bank, memperluas literasi investasi emas syariah, serta meningkatkan kolaborasi dengan regulator dan pelaku industri untuk membangun ekosistem bank emas nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan.

BSI juga akan memperluas pemanfaatan emas sebagai bagian dari perencanaan keuangan nasabah, seperti untuk persiapan ibadah haji, kepemilikan rumah, dan berbagai tujuan finansial lainnya. Perseroan turut meluncurkan kampanye literasi investasi bertajuk Langkah Emas Generasi E.M.A.S. untuk mendorong masyarakat semakin dekat dengan investasi emas.

"Dengan momentum satu tahun perjalanan ini, BSI optimistis bisnis bullion bank akan menjadi salah satu mesin pertumbuhan baru perseroan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah global," tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan emas merupakan instrumen investasi safe haven dalam berbagai kondisi ekonomi.

"Untuk itu kami terus mendorong industri jasa keuangan, termasuk Bank Syariah Indonesia, untuk meningkatkan ekosistem bullion bank guna menjadi engine baru pertumbuhan ekonomi nasional," ujarnya.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026