Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stabilitas pasokan dan harga pangan nasional tetap terkendali hingga pertengahan puasa Ramadhan 1447 Hijriah, berkat penguatan distribusi serta pengawasan di berbagai daerah.

Amran mengatakan tren penurunan harga pangan mulai terlihat pada sejumlah komoditas strategis. Meski terdapat beberapa komoditas pangan yang masih mengalami sedikit kenaikan harga, kondisi tersebut dinilainya masih dalam batas kewajaran.

"Aku sudah cek, masih relatif stabil. Ada naik daging ayam ras. Itu yang agak menguat sedikit, sesuai rapat inflasi. Relatif aman," kata Amran dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Menurut Amran harga sejumlah komoditas pangan pokok mulai bergerak lebih stabil bahkan cenderung menurun, sehingga memberikan rasa nyaman bagi masyarakat sekaligus tetap memberikan ruang bagi produsen untuk memperoleh harga yang wajar.

Pemerintah menekankan stabilitas pangan harus dirasakan secara berimbang oleh seluruh pelaku rantai pasok, mulai dari petani dan peternak sebagai produsen hingga masyarakat sebagai konsumen. Dengan kondisi pasokan yang terjaga dan distribusi yang terus dipantau, dinamika harga pangan kini mulai terkendali.

Menurutnya, kenaikan tipis harga pada komoditas tertentu juga perlu dilihat sebagai bagian dari keseimbangan pasar agar produsen pangan tetap memperoleh manfaat ekonomi, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Sudahlah kalau naik 0,6 persen, sayangilah juga peternak kita sedikit, supaya dia dapat baju lebaran. (Jadi) cabai rawit turun. Cabai merah, turun. Tadi bawang merah juga. Bawang putih juga turun," tambah Kepala Bapanas Amran.

Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) Badan Pusat Statistik (BPS) hingga minggu keempat Februari menunjukkan harga daging ayam ras secara nasional rata-rata berada di Rp41.013 per kilogram, sedikit di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen sebesar Rp 40.000 per kilogram.

Meski demikian, BPS mencatat tren penurunan harga masih terjadi di banyak daerah. Terdapat 84 kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH untuk daging ayam ras.

Tren penurunan juga terjadi pada sejumlah komoditas hortikultura, yakni cabai rawit di 79 kabupaten/kota, cabai merah di 128 kabupaten/kota, bawang putih di 147 kabupaten/kota, serta bawang merah di 227 kabupaten/kota.

Adapun inflasi pangan secara bulanan masih cukup terkendali. Komponen volatile food pada Februari 2026 tercatat 2,50 persen (month to month) dengan andil 0,41 persen terhadap inflasi umum secara bulanan dan secara tahunan berada di level 4,64 persen. Hal itu juga masih dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 3 sampai 5 persen.

Dijelaskan jika dibandingkan dengan periode Ramadhan pada beberapa tahun sebelumnya, inflasi pangan tahunan sebesar 4,64 persen pada tahun ini juga tercatat lebih stabil.

Inflasi pangan tahunan pada Ramadhan 2022 tercatat 5,48 persen, meningkat menjadi 5,83 persen pada Ramadan 2023, dan bahkan sempat mencapai 10,33 persen pada Ramadhan 2024.

Pemerintah memastikan terus menjaga dinamika kondisi harga pangan pokok agar terus berada di dalam koridor kewajaran sebagaimana ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah.

Pemantauan salah satunya dilakukan Bapanas di Pasar Johar, Karawang, Jawa Barat, pada Jumat (6/3) menunjukkan harga sejumlah komoditas pangan mulai melandai dalam beberapa hari terakhir seiring stabilnya pasokan menjelang pertengahan Ramadan.

Salah satu pedagang ayam karkas di pasar tersebut menyebut harga ayam relatif stabil sekitar Rp40.000 per ekor dengan berat rata-rata 1,4 kilogram, sementara harga pembelian dari pemasok sekitar Rp39.000 per ekor.

Sementara itu, harga cabai dan bawang juga mulai menunjukkan tren penurunan. Pedagang sayuran menyebut cabai keriting dijual sekitar Rp35.000 per kg, cabai rawit merah Rp100.000 per kg, bawang putih Rp36.000 per kg, dan bawang merah Rp35.000 per kg.

Di pasar yang sama, harga daging sapi masih berada pada level kompetitif sekitar Rp140.000 per kg untuk daging sapi lokal, sementara harga sapi hidup dari feedlotter sekitar Rp55.000 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan beras yang akan diekspor ke Arab Saudi telah mengantongi dokumen Health Certificate (HC) atau sertifikat kesehatan sebagai syarat keamanan pangan agar memenuhi standar dan ketentuan negara tujuan impor.

"Dalam sertifikat HC ini diterangkan bahwa beras Perum Bulog dinyatakan memenuhi standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan," kata Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Andriko mengatakan penerbitan dokumen Health Certificate (HC) itu dilakukan Bapanas bersama Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Banten.

Dokumen itu diterbitkan dalam kapasitas Bapanas sebagai OKKP Pusat, yang memiliki kewenangan memastikan terpenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi untuk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang diperdagangkan lintas negara.

Dia menerangkan proses HC telah sesuai target waktu yang ditetapkan pemerintah bersama Bulog. Sebagai upaya pemerintah dalam menjamin keamanan dan mutu beras ekspor, dokumen HC diterbitkan sebagai jaminan keamanan pangan segar asal tumbuhan yang menjadi komoditas ekspor Indonesia.

"Selain OKKPD Banten, Badan Pangan Nasional bersama OKKPD Jatim dan Jabar juga siap memfasilitasi penerbitan izin edar HC untuk ekspor beras selanjutnya,” kata Andriko.

Selanjutnya, dokumen HC ekspor beras itu dapat dipergunakan oleh importir di Arab Saudi untuk melakukan registrasi importir. Registrasi tersebut perlu dilakukan melalui Food Import Registration System, Saudi Food and Drug Authority (FIRS SFDA).

HC merupakan bukti higiene sanitasi dalam bentuk Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT). Artinya beras Bulog ini telah memenuhi persyaratan batas maksimal cemaran logam berat dan mikrotoksin, batas maksimal residu pestisida, serta mutu dan label.

Penerbitan HC ini merupakan salah satu rangkaian guna menjamin keamanan dan mutu pangan beras yang diekspor. Tentunya bersama Badan Karantina Indonesia yang juga menerbitkan Phytosanitary Certificate (PC).

"Ini merupakan bentuk komitmen dan jaminan pemerintah bahwa beras ekspor sudah sesuai dengan standar keamanan dan mutu pangan yang berlaku di kedua negara," kata Andriko.

Secara terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan menyambut baik langkah ekspor beras ke Arab Saudi, hal itu menjadi sejarah baru bagi Indonesia.

Menurut Amran, ekspor beras perdana 2.280 ton untuk jamaah haji Indonesia ke Arab Saudi merupakan aksi nyata pemerintah sebagai implikasi positif swasembada beras yang telah diraih pada akhir tahun 2025 tanpa adanya importasi.

Adapun ekspor beras ke Arab Saudi itu untuk memenuhi kebutuhan jamaah dan petugas haji tahun 2026 yang diperkirakan mencapai total 205.420 orang. Dengan asumsi konsumsi 170 gram nasi per orang per hari, maka diperoleh angka 2.280 ton dalam bentuk beras.

Kementerian Haji dan Umrah juga merencanakan jemaah haji akan mendapatkan porsi berupa nasi seberat 170 gram setiap kali makan yang didampingi lauk 80 gram, dan sayur 75 gram serta air mineral dan pelengkap lainnya.

Jumlah kebutuhan beras tersebut dihitung berdasarkan frekuensi makan jemaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 6 kali di wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina).

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pemerintah menahan fluktuasi harga pangan seminggu menjelang hingga seminggu setelah Idul Fitri 1447 Hijriah dengan memperkuat stabilisasi pasokan dan distribusi guna menjaga ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.

"Kita lihat beberapa tahun terakhir, kalau kondisi di bulan Ramadan itu minus satu minggu dan plus satu minggu biasanya ada fluktuasi. Jadi seminggu sebelum dan seminggu setelah Lebaran pemerintah akan mengantisipasinya," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.

Bapanas memprediksi kemungkinan terjadinya fluktuasi harga pangan pokok seminggu sebelum dan seminggu sesudah Idul Fitri 1447 Hijriah.

Menurut dia, hal itu merupakan tren yang berulang setiap tahun, sehingga tradisi itu telah diantisipasi oleh pemerintah sedini mungkin dengan sederet program intervensi pangan.

Sarwo mengatakan pemerintah terus mengupayakan produksi pangan dalam negeri sebagai tumpuan utama. Selebihnya, implementasi program intervensi pangan yang menyasar masyarakat secara langsung dipastikan dapat dijalankan secara masif.

"Hal pertama yang dipastikan pemerintah adalah pemenuhan dari produksi dalam negeri. Kita lihat produksi dalam negeri masih sangat cukup. Sebagian besar ketersediaan pangan pokok strategis kita dapat dipenuhi dari hasil kerja keras petani-petani Indonesia sendiri," ujar dia.

Bapanas memproyeksikan ketersediaan beras nasional hingga akhir April diperkirakan dapat mencatat surplus 17,2 juta ton. Komoditas jagung juga diproyeksikan surplus 4,8 juta ton. Minyak goreng secara nasional mencatatkan surplus 3,5 juta ton.

Daging ayam juga mencatatkan surplus 727 ribu ton sampai April. Gula konsumsi surplus 595 ribu ton. Telur ayam surplus 349 ribu ton.

Sedangkan cabai rawit, cabai besar, dan bawang merah masing-masing surplus 105 ribu ton, 74 ribu ton, dan 57 ribu ton. Sembilan jenis pangan tersebut sepenuhnya dipasok dari produksi dalam negeri.

Setelah memastikan produksi pangan dalam negeri telah memadai, program stimulus ekonomi pun dikucurkan menyambut Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Salah satunya program bantuan pangan beras dan minyak goreng melalui penugasan Bapanas ke Perum Bulog.

Sarwo mengatakan memastikan pemerintah sudah siap menjalankan program prorakyat tersebut. Bapanas pun telah meminta dukungan Kementerian Dalam Negeri agar perangkat pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten/kota sampai desa, dapat turut pula membantu keberhasilan penyaluran.

"Kami juga sudah berkirim surat ke Kementerian Dalam Negeri untuk ikut mengawal bantuan pangan ini sampai ke tingkat desa. Artinya perangkat-perangkat desa pun ikut mengawal bantuan ini supaya tepat sasaran," ujar dia.

Adapun program bantuan pangan beras dan minyak goreng di awal tahun 2026 ini dialokasikan untuk Februari dan Maret. Namun, dikarenakan terdapat prosedur anggaran yang harus ditempuh Bapanas, sehingga akhir Februari anggaran pelaksanaan program telah tersedia.

Bapanas terus mendorong Bulog untuk dapat memulai salur program bantuan pangan beras dan minyak goreng dengan total target hingga 33,2 keluarga penerima manfaat (KPM). Program itu merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto agar masyarakat berpenghasilan rendah dapat lebih terbantu.

Sementara itu, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan persiapan pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng telah komplet.

"Saya sudah tanda tangan untuk 33,2 juta orang. Ini perintah Bapak Presiden untuk meringankan beban saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan. Pokoknya sudah beres. Semua kebutuhan rakyat tidak boleh tinggal bermalam di meja saya," kata Amran.

Adapun dengan target penerima 33.244.408 KPM, secara kuantitas untuk penyaluran 2 bulan secara sekaligus tersebut, Bulog akan mengeluarkan stok beras sejumlah 664,8 ribu ton dan minyak goreng 132,9 ribu kiloliter.

Dalam catatan Bapanas, posisi stok sampai 5 Maret, Bulog mengelola beras sebanyak 3,7 juta ton dan minyak goreng sebanyak 25 ribu kiloliter.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memprediksi stok beras nasional akan melonjak hingga tembus 5 juta ton pada Mei 2026.

Proyeksi tersebut didorong oleh meningkatnya produksi beras dalam negeri serta cadangan yang saat ini sudah berada pada level tinggi.

Amran mengatakan stok beras yang tersimpan saat ini telah mencapai sekitar 3,76 juta ton. Ia memperkirakan jumlah tersebut masih akan terus bertambah dalam dua bulan ke depan seiring masuknya panen dan peningkatan produksi.

"Sekarang stok kita 3,76 juta ton. Hari ini tertinggi sepanjang sejarah di bulan Maret dengan bulan yang sama. Kemungkinannya dua bulan ke depan, minimal bukan maksimal, bisa mencapai 5 juta ton. Itu tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia," kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Menurut Amran, produksi beras nasional saat ini terus berjalan setiap bulan dengan kisaran 2,6 juta hingga 5,7 juta ton. Sementara itu, kebutuhan konsumsi beras nasional berada di sekitar 2,5 juta ton per bulan. Dengan kondisi tersebut, ia menilai stok beras nasional dalam posisi aman untuk beberapa bulan ke depan.

"Stok kita aman sampai 10 bulan, hampir 11 bulan, sekitar 324 hari. Produksi kita tiap bulan 2,6 juta sampai 5,7 juta ton, sedangkan kebutuhan kita sekitar 2,5 juta ton per bulan," ujarnya.

Amran juga mengingatkan agar angka ketahanan pangan hingga 324 hari tidak disalahartikan sebagai cadangan yang berhenti diproduksi. Menurutnya, produksi beras tetap berlangsung setiap bulan sehingga stok akan terus bertambah.

"Hati-hati jangan sampai salah interpretasi. Bukan berarti 324 hari itu kita berhenti produksi. Hari ini stoknya tersedia untuk 324 hari, tapi produksi tetap berjalan tiap bulan," katanya.

Selain memastikan stok beras, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan akibat fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi tahun ini.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memperkirakan adanya potensi kekeringan pada pertengahan tahun. Namun Sang Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menilai dampaknya diperkirakan lebih ringan dibandingkan El Nino yang terjadi pada 2023.

"Tidak usah risau, El Nino sekarang ini lebih lemah daripada sebelumnya. Insyaallah kita bisa hadapi," ujarnya.

Untuk mengantisipasi dampak kekeringan terhadap produksi pertanian, pemerintah menyiapkan berbagai infrastruktur irigasi, termasuk program pompanisasi dari sumber air seperti sungai.

Menurut Amran, saat ini pompa irigasi telah disiapkan untuk menjangkau sekitar 1,2 juta hektare (ha) lahan tadah hujan. Tahun ini pemerintah juga menargetkan tambahan cakupan irigasi hingga 1 juta ha. Dengan demikian, sekitar 2 juta hektare lahan pertanian dapat diairi ketika musim kering.

Selain pompanisasi, pemerintah juga menyiapkan embung, sumur dalam, serta sumur dangkal untuk menjaga pasokan air bagi lahan pertanian. Rehabilitasi jaringan irigasi juga dilakukan di sekitar 1 juta ha lahan.

Di sisi lain, pemerintah turut menyiapkan benih unggul yang tahan terhadap kekeringan, alat mesin pertanian, serta optimalisasi lahan rawa sekitar 1 juta ha untuk menjaga produksi pangan tetap stabil.

"Sekarang irigasi (kita) siapkan. Lahan rawa kita sudah siapkan. Bibit unggul kita siapkan. Alat mesin pertanian siapkan. Kompanisasi kita siapkan. Semua kita sudah siapkan. Dan persiapan kita betul-betul matang dibanding sebelumnya," jelas dia lebih lanjut.

Ini adalah ekspor perdana ke Saudi Arabia. Ini adalah momentum yang baik dan terbesar sepanjang sejarah di bulan Maret

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan ekspor beras haji Indonesia ke Arab Saudi menjadi implikasi positif bagi pencapaian swasembada beras nasional sekaligus menunjukkan peningkatan produksi dan kepercayaan pasar internasional.

"Ini aksi nyata, bukan ilusi. Kita ekspor dua ribuan ton (2.280 ton), jadi bukan (impor) 1.000 ton. Nah ini 2.280 ton diekspor," kata Amran dalam keterangannya yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Amran menegaskan ekspor beras tersebut menguatkan capaian swasembada komoditas tersebut yang telah tercapai sejak akhir tahun 2025.

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional telah memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk mendukung pemenuhan kebutuhan beras bagi jamaah dan petugas haji Indonesia pada tahun ini.

Ekspor beras perdana yang dikelola Bulog dipastikan mulai terlaksana dan menandai kuatnya stok beras Indonesia yang telah mencetak rekor swasembada.

Dalam surat yang diteken Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman dengan nomor 213/TS.03.03/K/02/2026 tanggal 27 Februari, Bulog ditugaskan untuk melaksanakan ekspor beras untuk pemenuhan logistik yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 2.280 ton dengan kualitas beras premium.

Berkat stok CBP 3,7 juta ton yang sangat kuat, ekspor dapat dilaksanakan karena kebutuhan konsumsi dalam negeri dipastikan telah tercukupi.

"Ini adalah ekspor perdana ke Saudi Arabia. Ini adalah momentum yang baik dan terbesar sepanjang sejarah di bulan Maret," ujar Amran.

Tidak hanya itu, pemerintah akan melakukan ekspansi ekspor beras dengan turut menyasar ke negara sahabat lainnya sehingga hasil petani di dalam negeri itu tidak hanya diperuntukkan untuk konsumsi jamaah haji asal Indonesia di Arah Saudi.

"Kita sudah menjajaki beberapa negara Papua Nugini, Malaysia, dan Filipina. Mudah-mudahan ke depan bisa kita ekspor lebih besar lagi. Tetapi khusus untuk jamaah (haji dan umroh) kita, Saudi Arabia itu perkiraan antara 20 ribu sampai 50 ribu ton. Kemudian nanti ke negara lainnya lagi," tambah Amran.

Adapun logistik beras Bulog bagi jamaah dan petugas haji tahun 2026 diperkirakan untuk dapat memenuhi total 205.420 orang. Dengan asumsi konsumsi 170 gram nasi per orang per hari, maka diperoleh angka 2.280 ton dalam bentuk beras.

Secara rinci, dalam data Kementerian Haji dan Umrah, jumlah kebutuhan beras tersebut dihitung berdasarkan frekuensi makan jamaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 6 kali di wilayah Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina). Untuk standar kualitas beras yang ditetapkan adalah beras premium dengan pecahan 5 persen.

Berdasarkan data Kementerian Haji dan Umrah, pada tahun-tahun sebelumnya, dapur penyedia layanan di Arab Saudi umumnya menggunakan beras dari negara lain dengan harga pasar sekitar 150 Riyal Saudi (SAR) per 40 kilogram (kg) atau setara Rp16.824 per kg.

Dengan program Beras Haji Nusantara yang digagas mulai tahun ini dapat memasok dengan harga lebih ekonomis daripada itu.

Langkah inovatif pemerintah ini juga merupakan bentuk efisiensi dan standardisasi menu jamaah ke depannya.

Kementerian Haji dan Umrah merencanakan jamaah haji akan mendapatkan porsi berupa nasi seberat 170 gram setiap kali makan yang didampingi lauk 80 gram, dan sayur 75 gram serta air mineral dan pelengkap lainnya.

Di sisi lain, beras yang akan dikirimkan ke Arab Saudi merupakan stok CBP kelolaan Perum Bulog yang sampai hari ini sepenuhnya merupakan hasil serapan dari produksi dalam negeri.

Pemerintah memastikan beras yang dikirimkan juga merupakan hasil giling gabah yang masih segar karena bersumber dari penyerapan produksi dalam negeri di awal 2026 ini.

Diketahui, pelepasan beras itu telah dilakukan di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta pada Rabu (4/3) merupakan awal dari pengumpulan stok terlebih dahulu di Pelabuhan Tanjung Priok. Selanjutnya akan dilaksanakan pengapalan yang rencananya dilaksanakan pada Sabtu (7/3) mendatang.

Pengapalan pun akan dilaksanakan secara bertahap untuk dapat memenuhi target stok yang ditetapkan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) 2026 dimulai Maret hingga akhir tahun guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

"Setelah pada Januari dan Februari 2026 telah terlaksana SPHP beras kelanjutan dari program 2025, mulai awal Maret ini SPHP beras tahun 2026 resmi berjalan lagi sampai akhir tahun," kata Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu.

Ditargetkan distribusi beras tersebut sebanyak 828 ribu ton. Anggaran subsidi harga sebesar Rp4,97 triliun untuk distribusi telah tersedia di anggaran Bapanas.

Bapanas meminta Perum Bulog diminta untuk dapat fokus mendistribusikan beras SPHP ke daerah yang bukan sentra produksi padi dan daerah yang tidak sedang ada panen raya.

Sementara terhadap daerah yang sedang panen raya, distribusi beras SPHP masih dapat dilakukan, namun dilakukan secara terbatas dengan memperhatikan kondisi harga beras tingkat konsumen pada daerah tersebut.

Hal itu penting karena pemerintah perlu menjaga tingkat harga gabah petani agar tidak berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Lebih lanjut Amran mengatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikuasai Bulog saat ini sangat tinggi, sehingga program SPHP beras dapat digelontorkan bagi masyarakat Indonesia.

"Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia, itu mimpi kita. Stok CBP kita hari ini 3,7 juta ton. Hitungan kami pertengahan Maret itu bisa tembus 4 juta ton. Akhir bulan bisa sudah mencapai 5 juta ton," ujar Amran.

Adapun dalam petunjuk teknis (juknis) SPHP beras di tingkat konsumen tahun 2026 sebagaimana diatur Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 34 Tahun 2026, mulai tahun ini beras SPHP dapat disalurkan dalam dua jenis kemasan. Beras SPHP dapat disalurkan dalam bentuk kemasan 5 kilogram (kg) dan juga dalam kemasan 2 kg.

Sementara, untuk kemasan 50 kg dapat disalurkan khusus hanya pada daerah-daerah tertentu seperti Maluku dan Papua serta daerah 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan).

Selain itu, dapat pula diberlakukan pada daerah lainnya sesuai hasil rapat koordinasi pemerintah.

Kemudian, Bapanas menetapkan ketentuan terbaru mengenai jumlah pembelian maksimal beras SPHP di tingkat konsumen. Masyarakat sebagai konsumen dapat membeli maksimal 5 kemasan ukuran 5 kg dan tersedia pula alternatif kemasan 2 kg dengan pembelian maksimal 2 kemasan.

Beras SPHP yang telah dibeli pun tidak boleh dijual kembali, karena ada unsur anggaran subsidi negara di dalamnya.

Bapanas juga mendetailkan ketentuan harga beras SPHP hingga 3 lini rantai pasok distribusi. Pada wilayah Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, Rp11.000 per kg untuk harga penjualan beras SPHP di gudang Bulog.

Kemudian maksimal Rp11.700 per kg untuk harga penjualan dari distributor ke downline dan Rp12.500 per kg merupakan harga beras SPHP di tingkat konsumen.

Selanjutnya untuk wilayah Sumatera (kecuali Lampung dan Sumatera Selatan), Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, ditetapkan Rp11.300 per kg untuk harga di gudang Bulog. Harga dari distributor ke download maksimal Rp12.000 per kg. Terakhir, harga di tingkat konsumen maksimal di Rp13.100 per kg.

Bagi wilayah Maluku dan Papua, harga penjualan beras SPHP di gudang Bulog ditetapkan sebesar Rp11.500 per kg. Sementara harga maksimal dari distributor ke downline berada di Rp12.300 per kg. Untuk harga beras SPHP di tingkat konsumen maksimal di Rp13.500 per kg.

Adapun realisasi penjualan beras SPHP tahun 2025 yang diperpanjang sampai akhir Februari telah mencapai 1,025 juta ton. Salah satu andilnya adalah dapat turut menjaga tingkat inflasi beras secara nasional, terutama di awal tahun berjalan.

Diketahui, tingkat inflasi beras secara bulanan di awal tahun 2026 lebih stabil dibandingkan 2 tahun terakhir. Pada Januari dan Februari 2026 tercatat inflasi beras berada di 0,16 persen dan 0,43 persen.

Sementara pada 2024, inflasi beras di Januari dan Februari di 0,63 persen dan melejit di 5,28 persen. Di 2025, cukup stabil di 0,36 persen dan 0,26 persen.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, menyebut harga daging sapi dan ayam melambung tinggi dalam beberapa waktu terakhir karena dipermainkan distributor.

Amran mengatakan, middleman atau pelaku usaha di antara produsen dan pengecer menaikkan harga sumber protein tersebut.

“Kami beritahu tadi, yang menaikkan ternyata middleman,” kata Amran saat ditemui di di Kompleks Gudang Bulog Kanwil DKI & Banten, Jakarta Utara, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, pada masa Ramadhan dan menjelang Idul Fitri ini, para distributor menaikan harga daging sapi hingga Rp 22.000 sampai Rp 23.000 per kilogram dibanding hari biasa.

Sementara, harga daging ayam dinaikkan Rp 8.000 per kilogram dibanding hari normal.

Hal itu membuat harga daging sapi dan daging ayam di tingkat pengecer dijual di atas Harga Acuan Penjualan (HAP) Konsumen.

Adapun Bapanas menetapkan, harga HAP daging sapi paha belakang Rp 140.000 per kilogram. Sementara, daging ayam ras Rp 40.000 per kilogram.

“Daging dia naikkan Rp 22.000-Rp 23.000 per kilo. Ayam dinaikkan Rp 8.000 untuk yang distributor besarnya,” tutur Amran.

Menteri Pertanian itu menegaskan, praktek tersebut tidak bisa dibenarkan. Sebab, produsen daging sapi maupun daging ayam tidak menaikkan harga jual dan mematuhi HAP Produsen.

Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas mencabut izin usaha para distributor nakal tersebut.

“Segel, tutup. Aku yang tanggung jawab,” kata Amran.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, per 4 Maret, rata-rata nasional harga daging sapi paha belakang berada di Rp 135.293 per kilogram.

Sementara, rata-rata harga daging ayam ras Rp 40.192 per kilogram, berada tipis di atas HAP.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan rata-rata nasional harga daging ayam ras Rp 41.013 per kilogram.

Data tersebut mengacu rata-rata harga pada pekan keempat (M4) bulan Februari.

BPS mencatat, harga daging ayam ras tertinggi mencapai Rp 100.000 per kilogram dan terendah Rp 25.000 per kilogram.

BPS juga melaporkan, kenaikan daging ayam ras terjadi di 58,06 persen daerah di Indonesia.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengkaji penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) MinyaKita menyusul kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) guna menjaga stabilitas pasokan dan melindungi daya beli masyarakat.

"Itu masih dalam kajian sih, masih dalam kajian," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dikonfirmasi di sela-sela kegiatan Pelepasan Ekspor Unggas dan Produk Turunannya ke negara Jepang, Singapura dan Timor Leste di Jakarta, Selasa (3/3).

Kajian dilakukan setelah muncul pernyataan bahwa harga crude palm oil saat ini berada di atas harga yang menjadi dasar penetapan harga MinyaKita di tingkat konsumen yakni Rp15.700 per liter.

Menurutnya, salah satu pertimbangan utama dalam kajian adalah pergerakan harga global minyak sawit mentah serta kondisi produksi nasional sebagai produsen terbesar dunia.

Dalam kebijakan domestic market obligation (DMO), sebanyak 35 persen alokasi MinyaKita diserahkan pengelolaannya kepada Perum Bulog untuk distribusi.

Bulog bertugas memasok MinyaKita ke pengecer di pasar tradisional sehingga harga dapat dijaga tetap stabil di kisaran Rp15.700 per liter.

Sarwo menyebutkan berdasarkan pemantauan di pasar yang mendapat pasokan Bulog, harga MinyaKita relatif merata dan sesuai ketentuan harga eceran tertinggi.

Sementara itu, di luar jaringan distribusi Bulog masih ditemukan harga berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter, meski jumlahnya disebut tidak banyak.

Bapanas menegaskan realisasi penyaluran domestic market obligation terus dipantau agar distribusi semakin merata dan tidak menimbulkan disparitas harga signifikan.

Terkait kajian penyesuaian harga eceran tertinggi, Bapanas menyebut akan melibatkan pelaku usaha minyak goreng dalam pembahasan lanjutan.

Namun hingga kini, pemerintah belum memanggil produsen karena masih mengevaluasi kondisi lapangan agar kebijakan yang diambil tidak memberatkan masyarakat.

"Belum, (ada pemanggilan bagi produsen) Ini kan baru wacana. Kita lihat dulu di lapangan. Jangan sampai kita menaikkan tapi akan memberatkan masyarakat. Jadi kita masih dalam kajian dulu. Ya, baru rencana," kata Sarwo.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan proyeksi ketersediaan pangan hingga usai Idul Fitri 2026 tetap dalam kondisi aman, meski di tengah dinamika dan gejolak geopolitik global utamanya di Timur Tengah.

"Ketahanan pangan Indonesia dipastikan tetap aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat," kata Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy dalam Rapat Koordinasi Kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sebagaimana keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan produksi pangan pokok strategis yang bersumber dari dalam negeri masih kuat menopang ketersediaan stok nasional, termasuk dalam memasok kebutuhan masyarakat selama momentum Ramadhan hingga Lebaran 2026.

Bapanas mencatat sedikitnya sembilan komoditas pangan pokok strategis tidak memerlukan impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Bahkan sembilan komoditas telah mencapai swasembada pangan.

Adapun komoditas pangan yang telah swasembada dan surplus meliputi beras, gula konsumsi, cabai besar, cabai rawit, jagung, minyak goreng, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah.

"Perlu disampaikan Neraca Pangan dan Proyeksi Produksi/Impor sampai dengan akhir April 2026, Indonesia masih terdapat surplus. Jadi posisi Neraca Pangan sampai dengan akhir April atau setelah Lebaran nanti diprediksi aman," jelas Sarwo.

Berdasarkan proyeksi tersebut, ketersediaan beras nasional hingga akhir April 2026 diperkirakan mencatat surplus 17,2 juta ton.

Angka itu berasal dari stok awal tahun yang ditambah produksi Januari sampai April yang menjadi sebesar 27,5 juta ton, kemudian dikurangi kebutuhan konsumsi hingga April sebesar 10,3 juta ton.

Komoditas jagung juga diproyeksikan surplus 4,8 juta ton, yang dihitung dari stok awal tahun ditambah produksi 10,7 juta ton dan dikurangi kebutuhan konsumsi sampai April sebesar 5,8 juta ton.

Sementara itu, minyak goreng secara nasional mencatatkan surplus 3,5 juta ton dari total 4,4 juta ton stok awal tahun dan produksi, setelah dikurangi konsumsi dalam negeri sebesar 914 ribu ton.

"Beras sampai dengan akhir April diperkirakan surplus besar 17 juta ton. Kemudian gula konsumsi 595 ribu ton. Cabai besar 74 ribu ton. Cabai rawit 105 ribu ton. Jagung 4,8 juta ton. Minyak goreng 3,5 juta ton. Daging ayam 727 ribu ton. Telur ayam 349 ribu ton. Bawang merah 57 ribu ton," jelas Sarwo.

Lebih lanjut dia mengatakan keberpihakan pemerintah terhadap produsen pangan dalam negeri juga tercermin dari penguatan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

Stok CBP saat ini sepenuhnya merupakan hasil serapan produksi dalam negeri. Penugasan penyerapan setara beras telah dijalankan Bulog secara masif sejak awal tahun 2026.

Hingga minggu keempat Februari 2026, realisasi serapan setara beras dari produksi dalam negeri telah melampaui capaian periode yang sama tahun sebelumnya. Eskalasi ini sekaligus menunjukkan tren produksi beras nasional yang terus meningkat.

Total serapan Bulog sampai minggu keempat Februari 2026 mencapai 552,4 ribu ton, meningkat signifikan sebesar 196,9 persen dibandingkan realisasi Januari dan Februari 2025 yang berada di angka 186 ribu ton.

Sebelumnya, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan saat ini pihaknya meningkatkan produksi sejumlah di luar sembilan komoditas pangan yang telah mencapai swasembada pangan.

Pemerintah kini memfokuskan langkah pada peningkatan produksi komoditas yang belum swasembada, seperti kedelai, bawang putih, dan daging sapi.

Meski demikian, Amran mengajak masyarakat untuk bersyukur karena sebagian besar pangan pokok strategis tetap dalam kondisi surplus.

Dengan kondisi tersebut, gejolak geopolitik global dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap ketersediaan pangan pokok strategis nasional.

Indonesia terus memperkuat kemandirian dan kedaulatan pangan sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto, mengingat sektor pangan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy mengatakan sinergi bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat mengendalikan harga pangan, menjaga stabilitas pasokan sehingga dapat melindungi daya beli masyarakat selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

"Kami terus turun melakukan pemantauan dan pengawasan (harga pangan) bersama jajaran Polri di seluruh penjuru negeri," kata Sarwo dalam Rapat Koordinasi Kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.

Sarwo menyampaikan berkat sinergi pemantauan di lapangan, hasilnya cukup positif karena mampu memberikan penekan harga pangan di pasaran menjadi lebih stabil.

Selain Polri, Bapanas bersama kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah juga terus memantau serta mengawasi harga pasar agar pangan pokok strategis sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan pembelian (HAP).

"Alhamdulillah sebagian besar komoditas harganya relatif stabil," ujar Sarwo.

Ia memaparkan kinerja Satgas Saber Pelanggaran Pangan sampai akhir Februari telah melaksanakan pengawasan pada 28.270 titik seluruh Indonesia dengan rincian 18.864 pedagang, 4.413 ritel, 2.804 grosir, 1.564 distributor, 405 produsen, dan 220 agen.

"Sesuai arahan Bapak Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman agar kami juga menindak hingga ke hulu. Tidak hanya pengecer yang di ujung," jelas Sarwo.

Sebelumnya, Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo persoalan pangan menjadi perhatian serius karena berpotensi memicu lonjakan harga seiring meningkatnya kebutuhan dan permintaan masyarakat.

"Potensi kenaikan harga ini yang harus kita awasi. Januari harga (pangan) sempat naik. Kemudian kita turunkan Satgas gabungan dan kemarin rata-rata tren harga bisa turun. Secara garis besar," kata Listyo.

Berdasarkan data harga Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri, hingga awal Maret 2026 sebagian besar komoditas pangan strategis telah mengalami penurunan dibandingkan Januari sebelumnya.

Dengan tren menurunnya harga pangan pokok menjadi bukti kolaborasi yang baik antara Polri dan Bapanas beserta pemangku kepentingan lainnya yang terlibat.

Tren penurunan harga terbesar ada di bawang putih yang mencatatkan level 2,18 persen menjadi Rp37.684 per kilogram (kg) dan masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen. Kemudian bawang merah turun 1,68 persen menjadi Rp40.948 per kg yang juga di bawah HAP.

Minyak goreng juga mulai menurun 1,24 persen. Begitu pun daging sapi yang harganya menurun 1,02 persen. Daging ayam dan telur ayam mencatatkan penurunan masing-masing 0,91 persen dan 0,79 persen. Beras premium menurun 0,86 persen dan beras medium 0,02 persen.

Atas dasar pencapaian itu, Kapolri menginstruksikan jajarannya agar menggencarkan fungsi pengawasan Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Pangan bersama Bapanas dan pemerintah daerah.

Orang nomor satu di Polri itu meminta tidak ada harga pangan yang melampaui HET maupun HAP di tingkat konsumen.

Terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta agar penindakan tegas secara terukur dapat dilakukan sampai ke tingkat distributor bahkan produsen.

Hal itu merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar harga pangan dapat terus stabil selama Ramadhan hingga Idul Fitri 2026.

Satgas Saber Pelanggaran Pangan telah mengeluarkan tindakan-tindakan sebagai hasil pengawasan, antara lain 350 surat teguran, koordinasi pengisian stok kosong 898 titik, pengambilan uji laboratorium 35 titik, rekomendasi pencabutan izin usaha 1, rekomendasi pencabutan izin edar 3, dan upaya penegakan hukum 4 perkara.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengkaji Harga Eceran Tertinggi (HET) MinyaKita seiring kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan, kajian masih berlangsung.

“Itu masih dalam kajian,” kata Sarwo saat ditemui di Kompleks Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kenaikan harga CPO sebelumnya disampaikan Menteri Perdagangan Budi Santoso. Ia menyebut produsen menjual MinyaKita dalam kondisi rugi karena harga bahan baku meningkat.

Sarwo menyebut harga CPO global menjadi salah satu variabel dalam pertimbangan. Penentuan HET akan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk produsen minyak goreng.

Pembahasan bersama produsen belum dilakukan.

“Kita lihat dulu di lapangan, jangan sampai kita menaikan tapi memberatkan masyarakat,” ujar Sarwo.

Produsen MinyaKita saat ini wajib menyalurkan 35 persen dari kewajiban domestic market obligation (DMO) minyak goreng melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan. Kebijakan tersebut bertujuan memotong rantai distribusi agar harga sampai ke konsumen sesuai HET Rp 15.700 per liter.

“Realisasi saya kurang begitu paham. Tapi di pasar sudah terdistribusi merata sehingga harga MinyaKita di pasar ketika kita survei sudah mendapatkan harga dari bulog itu di harga Rp 15.700,” tutur Sarwo.

Budi sebelumnya menyampaikan produsen menjual MinyaKita dengan harga rugi. MinyaKita menjadi bagian kewajiban DMO yang disesuaikan dengan volume ekspor CPO.

HET yang berlaku saat ini ditetapkan beberapa tahun lalu. Pemerintah mengatur harga jual produsen ke distributor tingkat pertama sebesar Rp 13.500 per liter. Distributor tingkat pertama menjual ke distributor tingkat kedua Rp 14.000 per liter.

Harga CPO saat ini mencapai Rp 14.035 per liter. Kondisi tersebut dinilai menekan margin produsen.

“Ya kita makanya terus koordinasi dengan mereka (produsen),” ujar Budi di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperingatkan pedagang dan distributor daging ayam agar tidak mengambil margin berlebihan di tengah kenaikan harga yang terjadi pada pekan keempat Februari 2026. Puluhan izin usaha yang melanggar ketentuan Harga Acuan Penjualan (HAP) telah dicabut.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy mengatakan pihaknya melakukan pengawasan hingga ke rantai pasok hulu untuk menekan harga tetap sesuai dengan HAP, yakni dari produsen, distributor pertama (D1), distributor kedua (D2), hingga sampai ke pengecer.

“Jadi antara produsen, D1, D2, itu ngambil untungnya tidak terlalu gede,” kata Sarwo saat ditemui di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Sarwo menegaskan pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan. Bahkan, pencabutan izin usaha bisa dilakukan melalui koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan apabila pelanggaran tetap terjadi.

“Jadi kalau misalnya kita peringatkan tetap masih melanggar. Peringatan satu, peringatan kedua, ketiganya langsung kita cabut izinnya melalui Satgas Pangan,” terangnya.

Meski tak menjelaskan secara rinci, Sarwo mengungkapkan terdapat ratusan pelaku usaha yang telah diberikan peringatan dan puluhan di antaranya sudah dicabut izinnya.

Di sisi lain, Sarwo menuturkan Bapanas telah menurunkan staf ke daerah untuk melakukan pengawasan langsung di sejumlah pasar.

Berdasarkan pengawasan yang dilakukan Bapanas, rata-rata harga daging ayam yang dijual di pasar berada di level Rp40.000 per kilogram.

Namun, Sarwo juga tak menampik sempat terjadi lonjakan harga daging ayam ras di sejumlah wilayah seperti Bogor dan kawasan Kebayoran. Namun, dia menilai persepsi harga mahal kerap dipicu bobot ayam yang melebihi 1 kilogram.

“Yang naik itu pernah juga di daerah Bogor. Kemudian di pasar Kebayoran sini juga pernah naik. Hanya ketika kita timbang, kan tempo hari pernah booming harga ayam Rp160.000 per kilogram,” ujarnya.

Dia menjelaskan, harga tersebut ternyata untuk ayam berbobot sekitar 1,5 kilogram sehingga jika dirata-ratakan tidak setinggi yang dibayangkan.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat secara nasional, rata-rata harga daging ayam ras pada pekan keempat Februari 2026 tercatat berada di atas HAP sebesar Rp40.000 per kilogram.

Pada pekan keempat Februari 2026, harga daging ayam ras naik 2,21% menjadi Rp41.013 per kilogram dibandingkan Januari 2026 di level Rp40.126 per kilogram.

Secara wilayah, daging ayam ras mengalami kenaikan IPH di 58,06% kabupaten/kota di Indonesia. Jumlah daerah yang mencatat kenaikan harga terus bertambah dari 198 kabupaten/kota pada pekan ketiga Februari 2026 menjadi 209 kabupaten/kota pada pekan keempat Februari 2026.

Data menunjukkan, harga daging ayam ras tertinggi mencapai Rp100.000 per kilogram, sedangkan harga terendah berada di level Rp25.000 per kilogram.

Adapun kabupaten/kota dengan harga tertinggi antara lain Kabupaten Intan Jaya senilai Rp100.000 per kilogram, Kabupaten Yahukimo Rp80.000 per kilogram, dan Kabupaten Pegunungan Arfak senilai Rp80.000 per kilogram.