KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Malaysia bersiap menghadapi periode krusial dalam menjaga pasokan bahan bakar minyak (BBM) mulai pertengahan tahun ini, di tengah tekanan krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik.

Menteri Ekonomi Malaysia, Akmal Nasrullah Mohd Nasir, menyebut bulan Juni dan Juli 2026 akan menjadi fase paling menentukan bagi ketahanan pasokan energi nasional.

Pemerintah, kata dia, saat ini masih mampu menjaga ketersediaan bahan bakar dalam jangka pendek, namun tantangan akan meningkat signifikan setelah itu.

“Bulan Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat penting dalam memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar,” ujar Akmal, seperti dikutip dari laporan yang dirilis Minggu (12/4/2026), dikutip dari The Straits Times, Senin (13/4/2026).

Ia menambahkan, selain pasokan bahan bakar untuk sektor transportasi, pemerintah juga harus memastikan ketersediaan bahan baku industri berbasis minyak dan gas, termasuk untuk kebutuhan sektor kesehatan.

"Sama pentingnya bagi pemerintah untuk memastikan pasokan bahan baku lain tetap terjaga, termasuk material yang digunakan dalam obat-obatan dan perangkat medis," kata dia.

Tekanan dari krisis energi global

Peringatan tersebut muncul di tengah meningkatnya tekanan terhadap rantai pasok energi global, yang berdampak langsung pada negara-negara importir maupun eksportir energi di kawasan Asia Tenggara, termasuk Malaysia.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim sebelumnya juga telah memberi sinyal adanya potensi ketidakpastian pasokan BBM mulai Juni 2026. Hal ini menunjukkan tingginya kerentanan negara tersebut terhadap gejolak pasar energi global.

“Malaysia mungkin menghadapi ketidakpastian terkait pasokan bahan bakar paling cepat pada bulan Juni,” demikian peringatan yang disampaikan Anwar sebelumnya, dikutip dari Bloomberg.

Ketergantungan terhadap dinamika global menjadi faktor utama.

Konflik di Timur Tengah, khususnya yang berdampak pada jalur distribusi energi strategis, telah memicu lonjakan harga minyak dan gangguan pasokan di berbagai negara.

Dalam konteks ini, Malaysia tidak sepenuhnya kebal.

Meski memiliki kapasitas produksi energi domestik, negara tersebut tetap terhubung erat dengan rantai pasok global, baik dalam hal perdagangan minyak mentah, produk olahan, maupun bahan baku turunannya.

Pasokan BBM Malaysia aman hingga Mei 2026

Di tengah kekhawatiran tersebut, pemerintah Malaysia menegaskan bahwa kondisi pasokan BBM saat ini masih relatif stabil.

Akmal menyebut bahwa pemerintah telah memastikan ketersediaan bahan bakar untuk April dan Mei 2026. Namun, fokus utama kini adalah menjaga kesinambungan pasokan setelah periode tersebut.

“Pemerintah memiliki pasokan yang stabil untuk bulan April dan Mei, tetapi tantangan terbesar adalah memastikan pasokan mulai Juni dan seterusnya,” ujarnya.

Pernyataan ini menegaskan bahwa risiko gangguan pasokan belum terjadi dalam waktu dekat, tetapi potensi tekanan di masa mendatang sudah diantisipasi secara serius oleh pemerintah.

Dalam beberapa pekan terakhir, muncul laporan mengenai gangguan sementara di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Hal ini dipicu oleh lonjakan permintaan di beberapa wilayah.

Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Malaysia Fuziah Salleh menegaskan, kondisi tersebut bersifat sementara dan tidak mencerminkan krisis pasokan secara nasional.

“Saya ingin menekankan bahwa posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi,” kata Fuziah.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying, serta tetap bertransaksi secara normal.

Diversifikasi dan penguatan kemitraan

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Malaysia mulai mempercepat upaya diversifikasi sumber energi dan memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Menurut Akmal, pemerintah tengah mengambil langkah untuk memperluas sumber pasokan bahan bakar guna mengurangi ketergantungan pada jalur distribusi tertentu yang rentan terhadap gangguan.

“Pemerintah sedang mengambil langkah-langkah untuk mendiversifikasi sumber bahan bakar dan memperkuat hubungan dengan mitra dagang utama,” ujarnya.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek untuk menghadapi potensi gangguan pasokan pada pertengahan tahun, sekaligus upaya jangka panjang untuk meningkatkan ketahanan energi nasional.

Selain itu, perusahaan energi milik negara, Petroliam Nasional (Petronas), juga menegaskan bahwa prioritas utama mereka adalah memastikan pasokan energi domestik tetap terjaga.

Dalam pernyataannya, Petronas menyebut mereka tidak memiliki kesepakatan ekspor diesel dengan pihak tertentu di luar negeri yang dapat mengganggu pasokan dalam negeri.

“Prioritas utama tetaplah memastikan pasokan bahan bakar yang andal dan berkelanjutan untuk Malaysia,” demikian pernyataan perusahaan tersebut.

Pernyataan ini sekaligus membantah laporan media asing yang menyebut adanya ekspor diesel Malaysia ke negara lain yang berpotensi mengurangi pasokan domestik.

Dampak ke sektor industri

Kekhawatiran terhadap pasokan BBM tidak hanya berdampak pada sektor transportasi, tetapi juga berpotensi menjalar ke sektor industri.

Akmal menekankan bahwa industri sangat bergantung pada bahan baku berbasis minyak dan gas, yang digunakan dalam berbagai produk, termasuk farmasi dan alat kesehatan.

Gangguan pasokan pada sektor ini dapat memicu efek berantai terhadap aktivitas produksi, distribusi, hingga harga barang.

Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya fokus pada stabilitas pasokan BBM untuk kendaraan, tetapi juga memastikan ketersediaan bahan baku strategis bagi sektor industri.

Hal ini menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi bukan sekadar persoalan energi, tetapi juga menyangkut stabilitas ekonomi secara lebih luas.

Respons terhadap lonjakan permintaan

Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi tantangan dari sisi permintaan domestik yang meningkat di beberapa wilayah.

Lonjakan permintaan ini sempat memicu gangguan distribusi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar, meski sifatnya terbatas dan sementara.

Pemerintah menyatakan telah mengambil langkah cepat untuk mengatasi gangguan tersebut dan memastikan distribusi kembali normal.

Fuziah menegaskan bahwa langkah-langkah pemulihan telah segera dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi bahan bakar di seluruh wilayah.

Ia kembali menekankan bahwa kondisi pasokan nasional tetap dalam kategori aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menjaga stabilitas di tengah ketidakpastian

Dengan memasuki periode pertengahan tahun, Malaysia dihadapkan pada tantangan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di tengah ketidakpastian global.

Pemerintah kini berupaya memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang telah disiapkan dapat berjalan efektif dalam menghadapi potensi gangguan pasokan.

Fokus utama diarahkan pada penguatan cadangan, diversifikasi sumber energi, serta koordinasi dengan mitra internasional.

Di saat yang sama, komunikasi kepada publik juga menjadi bagian penting untuk mencegah kepanikan yang dapat memperburuk kondisi pasar.

Peringatan mengenai periode kritis pada Juni dan Juli menjadi sinyal bahwa pemerintah tengah bersiap menghadapi skenario terburuk, sekaligus berupaya menjaga stabilitas pasokan dalam negeri.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Malaysia bersiap menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar (BBM) yang diperkirakan terjadi mulai Juni 2026, seiring dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya, melansir Bloomberg.

Ia menambahkan ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, juga perlu dijaga.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Meski demikian, pemerintah setempat memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, namun tantangan utama akan muncul setelahnya.

[Gambas:Youtube]

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Di sisi lain, lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa stasiun pengisian bahan bakar. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

Malaysia bersiap menghadapi potensi kelangkaan bahan bakar (BBM) yang diperkirakan terjadi mulai Juni 2026, seiring dampak konflik geopolitik di Timur Tengah terhadap pasokan energi global.

Menteri Ekonomi Malaysia Akmal Nasrullah Mohd Nasir mengatakan periode Juni hingga Juli akan menjadi fase krusial dalam menjaga ketersediaan energi nasional.

"Juni dan Juli akan menjadi periode yang sangat kritis untuk memastikan pasokan bahan bakar tetap tersedia," ujarnya, melansir Bloomberg.

Ia menambahkan ketersediaan bahan baku lain berbasis minyak dan gas, termasuk untuk industri farmasi dan alat kesehatan, juga perlu dijaga.

Sinyal kewaspadaan ini sebelumnya telah disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang menyebut ketidakpastian pasokan energi bisa mulai terasa pada Juni. Hal ini menegaskan kerentanan Malaysia terhadap tekanan krisis energi global.

Meski demikian, pemerintah setempat memastikan pasokan energi masih dalam kondisi aman untuk jangka pendek. Akmal menyebut ketersediaan BBM untuk April dan Mei masih stabil, namun tantangan utama akan muncul setelahnya.

[Gambas:Youtube]

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah mulai mengambil langkah diversifikasi sumber pasokan energi serta memperkuat kerja sama dengan mitra dagang utama.

Di sisi lain, lonjakan permintaan di sejumlah wilayah sempat memicu gangguan sementara di beberapa stasiun pengisian bahan bakar. Namun, Wakil Menteri Perdagangan Dalam Negeri Fuziah Salleh menegaskan kondisi tersebut bersifat sementara dan sedang ditangani.

"Posisi pasokan bahan bakar negara masih stabil dan mencukupi," ujarnya sambil mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembelian berlebihan.

Pemerintah juga menepis laporan media asing yang menyebut adanya ekspor solar dari Malaysia ke Filipina. Perusahaan energi nasional Petroliam Nasional (Petronas) menegaskan tidak memiliki perjanjian pasokan dengan pihak Filipina dan tetap memprioritaskan kebutuhan domestik.

Selain langkah pengamanan pasokan, pemerintah Malaysia juga mengaktifkan kembali kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak pertengahan April. Kebijakan ini diterapkan hingga tiga hari dalam seminggu, sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh sektor. Pegawai di bidang keamanan, kesehatan, dan pendidikan tetap diwajibkan bekerja dari kantor guna menjaga layanan publik.

Selain itu, hanya ASN yang tinggal lebih dari 8 kilometer dari kantor dan berada di wilayah tertentu seperti Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, dan ibu kota negara bagian yang memenuhi syarat WFH.

Dalam pelaksanaannya, pegawai yang bekerja dari rumah diwajibkan menggunakan aplikasi pelacakan berbasis geolokasi bernama SPOT-Me untuk mencatat kehadiran dan aktivitas kerja secara berkala, bahkan hingga setiap jam.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Sebagian pegawai menyambut positif karena dapat menghemat waktu dan biaya, namun ada pula yang menilai pekerjaan tertentu menjadi kurang efisien jika dilakukan dari rumah.

Sejumlah kalangan juga menilai dampak kebijakan ini terhadap penghematan energi relatif terbatas. Ekonom memperkirakan hanya sekitar 260 ribu dari total 1,3 juta ASN yang memenuhi syarat WFH, sehingga penghematan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari 1 persen dari total konsumsi nasional.

Agar lebih berdampak, kebijakan serupa dinilai perlu diperluas ke sektor swasta, meskipun hal tersebut berpotensi menimbulkan tantangan baru bagi dunia usaha.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Memasuki pertengahan April 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina masih stabil sejak pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin (13/4/2026), tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series masih stabil sejak awal Maret 2026.

Harga Pertalite tercatat sebesar Rp10.000 per liter; Solar subsidi Rp6.800 per liter; Pertamax Rp12.300 per liter; Pertamax Turbo Rp13.100 per liter; Pertamax Green Rp12.900 per liter; Dexlite Rp14.200 per liter; dan Pertamina Dex Rp14.500 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU swasta seperti Shell, Vivo, maupun bp juga terpantau belum mengalami penyesuaian harga sejak pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Berikut rincian harga BBM:

Harga BBM SPBU Pertamina:

• Pertalite: Rp10.000 per liter

• Solar subsidi: Rp6.800 per liter

• Pertamax: Rp12.300 per liter

• Pertamax Turbo: Rp13.100 per liter

• Pertamax Green: Rp12.900 per liter

• Dexlite: Rp14.200 per liter

• Pertamina Dex: Rp14.500 per liter

Harga BBM SPBU Shell:

• Shell Super: Rp12.390 per liter

• V-Power Diesel: Rp14.620 per liter

Harga BBM SPBU bp:

• BP Ultimate: Rp12.920 per liter

• BP 92: Rp12.390 per liter

• BP Ultimate Diesel: Rp14.620 per liter

Harga BBM SPBU Vivo:

• Revvo 92: Rp12.390 per liter

• Revvo 95: Rp12.930 per liter

• Diesel Primus: Rp14.610 per liter

tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series masih stabil sejak awal Maret 2026

Jakarta (ANTARA) - Memasuki pertengahan April 2026, harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi seperti Pertamax di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina masih stabil sejak pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Dikutip dari laman resmi Pertamina di Jakarta, Senin, tercatat harga Pertamax Series dan Pertamina Dex Series masih stabil sejak awal Maret 2026.

Berikut adalah rincian harga BBM SPBU Pertamina di Jakarta.

Harga Pertalite Rp10.000 per liter;
Solar subsidi Rp6.800 per liter;
Pertamax Rp12.300 per liter;
Pertamax Turbo Rp13.100 per liter;
Pertamax Green Rp12.900 per liter;
Dexlite Rp14.200 per liter; dan
Pertamina Dex Rp14.500 per liter.

Sementara itu, harga BBM di SPBU swasta seperti Shell, Vivo, maupun bp juga terpantau belum mengalami penyesuaian harga sejak pecahnya perang Amerika Serikat-Israel dengan Iran.

Adapun rincian harga BBM di SPBU Shell sejak 1 Maret 2026 adalah sebagai berikut:

Shell Super Rp12.390 per liter; dan
V-Power Diesel Rp14.620 per liter.

Selanjutnya, harga BBM di SPBU bp juga berlaku hal yang serupa dengan SPBU Shell dan Pertamina, yakni belum melakukan penyesuaian harga.

Berikut ini adalah rincian harga BBM di SPBU BP:

BP Ultimate Rp12.920 per liter;
BP 92 Rp12.390 per liter; dan
BP Ultimate Diesel Rp14.620 per liter.

Harga BBM di SPBU Vivo juga tidak menunjukkan perubahan sejak awal Maret 2026.

Berikut adalah daftar harga BBM SPBU Vivo:

Revvo 92: Rp12.390 per liter;
Revvo 95: Rp12.930 per liter; serta
Diesel Primus: Rp14.610 per liter.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penutupan Selat Hormuz, Iran imbas perang dengan Amerika Serikat berpengaruh ke ekonomi global. Sektor energi yang paling terdampak parah karena sekitar 25 persen distribusi minyak dunia melewati selat ini.

Semua negara terdampak termasuk Indonesia. Hampir semua negara memutar otak untuk menjaga ketersediaan BBM. Berbagai langkah ditempuh termasuk efisiensi menghemat BBM.

Di tengah tantangan sektor energi ini, pemerintah memilih untuk tidak menaikkan harga BBM terutama yang bersubsidi. Pasokan juga tetap dijaga agar mobilisasi warga tidak terganggu.

Warga mengapresiasi positif upaya dan keputusan pemerintah ini. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menjamin harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun. Sementara untuk BBM non-subsidi, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan masih dalam pembahasan.

Keputusan pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi disambut gembira warga. Terutama mereka yang sehari-hari mengandalkan kendaraan bermotor untuk mencari nafkah atau untuk pergi bekerja di kawasa DKI Jakarta.

Seorang kurir paket, Febrynos bersyukur harga BBM tetap di tengah banyak negara harus menaikkan harga.

"Kalau dari saya sebagai kurir sih (kebijakan harga BBM tidak naik) tepat ya," kata Febrynos, Rabu (8/4).

Ia sehari-hari mengendarai sepeda motor untuk mengantarkan puluhan paket ke tangan pembeli. Penghasilannya berdasarkan paket yang berhasil dikirim atau sampai ke pemesan.

Jika paket gagal diterima atau dibatalkan pembeli, kurir tidak mendapatkan bayaran meski sudah keluar uang untuk membeli BBM untuk ke lokasi.

Ia tak bisa membayangkan jika ada kenaikan harga BBM sementara tidak ada penyesuaian jasa tarif pengiriman paket.

Febrynos mengaku dalam sehari minimal ia mengisi BBM jenis pertamax dua liter, kadang lebih. Sesekali ia mengisi pertalite.

Menurutnya karena intensitas pemakaian motornya yang sering, BBM dengan ron lebih tinggi seperti pertamax dipilihnya.

"Empat hari Pertamax, dua hari Pertalite. Soalnya motor saya kan motor capek mas. Istirahatnya kalau saya libur saja sama kalau saya istirahat makan," katanya.

Febrynos sadar jika konflik di Iran bisa membuat harga BBM naik. Menurutnya hal tersebut tidak bisa terhindarkan jika perang berlarut-larut.

Jika nanti harga naik, mau tidak mau ia akan mengurangi penggunaan sepeda motor saat tidak bekerja. Misalnya menggunakan sepeda untuk menuju tempat yang dekat. Selain itu setelah bekerja mengantar paket, Febrynos mengaku bakal lebih banyak di rumah ketimbang jalan-jalan yang menghabiskan bensin motor.

Namun BBM untuk kebutuhan pekerjaan mengantar paket, menurutnya hal ini tetap dibutuhkan.

Ia berharap sebagai kurir ia mendapat keringanan untuk mendapatkan sepeda motor listrik yang pembayarannya bisa dicicil setiap bulan.

"Bisa buat hemat dan mengurangi pengisian BBM," kata Febrynos.

Seorang driver ojek online Gani juga mengaku memaklumi jika suatu saat harga BBM harus naik. Hal ini menurutnya susah dihindari karena krisis energi imbas perang Iran.

Ia berharap suatu saat jika memang harga BBM terpaksa harus dinaikan, tarif ojek online juga harus disesuaikan.

"Mau enggak mau ya. Yang penting kenaikan harganya harus diikuti dengan kenaikan tarif ojek online," katanya.

Gani adalah pengguna pertalite, BBM yang disubsidi. Ia bersyukur tak ada kenaikan harga hingga saat ini.

"Bagus. Pemerintah masih pro rakyat walaupun kita lihat lagi ada perang," katanya.

Karena bergantung pada kendaraan untuk mencari nafkah, Gani mengaku tak bisa menentukan apakah harus hemat menggunakan BBM atau tidak.

Hal yang bisa dilakukannya adalah saat ini adalah menggunakan kendaraan seperlunya saja. Tak perlu banyak-banyak keluar atau jalan-jalan jika tidak penting. Sepeda motor baginya adalah alat mencari nafkah untuk keluarga.

"Pakai kendaraan seperlunya aja. Enggak usah keluar kalau enggak perlu" kata Gani.

Rasa syukur juga terlontar dari mulut Paung Pahruri, tukang ojek pangkalan di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Baginya, BBM adalah kebutuhan vital.

"Enggak jadi naik. Alhamdulillah syukur," kata Paung.

Apalagi penarik ojek sejak 1995 ini konsumen setia pertalite. Alasannya tentu harganya yang pas buat orang seperti dirinya.

Meski begitu kalau sedang buru-buru, ia lebih memilih mengisi pertamax karena biasanya antrean pertalite cukup panjang.

Bagaimana jika kelak harga BBM naik?

Paung menjawab hanya bisa menerima. Yang penting menurutnya, ekonomi baik-baik saja dan ia masih bisa mencari nafkah. Selain itu ia berharap pasokan BBM tetap terjaga.

"Yang penting masih bisa dibeli. Kita masih sehat, (BBM) masih bisa cari. Yang penting prioritas utamanya badan sehat dulu lah," kata Paung.

Logika Paung sederhana, selama setiap hari ada yang menggunakan jasanya, ia akan mendapatkan rejeki. Ada yang harus disisihkannya untuk membeli bensin sebagai kebutuhan operasionalnya. Karena itu ia menekankan pentingnya ketersediaan pasokan BBM.

Seorang pekerja swasta bernama Bima juga menyambut baik keputusan pemerintah tak menaikkan harga. Pria yang sehari-hari bepergian menggunakan motor itu menekankan pentingnya memastikan ketersediaan stok BBM dalam negeri.

"Dipastikan kita punya stok yang banyak dan perkiraan pemerintah sampai perang ini selesai, stok kita tercukupi," kata Bima.

Bima mengaku tidak mempermasalahkan jika kelak harga BBM naik. Menurut dia, penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia justru lebih baik agar Indonesia tidak kewalahan ke depannya.

"Dari pada kita keteteran sendiri, lebih baik kita ikuti harga dunia karena seluruh dunia juga naik. Jadi saya enggak masalah kalau naik," katanya.

Bima menyebut akan lebih banyak menggunakan transportasi umum jika harga BBM naik. Ia juga berencana mengurangi aktivitas bepergian ke luar rumah.

Baik Febryno, Paung, Gani dan Bima sama-sama paham konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran yang memicu kenaikan harga minyak mentah dunia akibat penutupan Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak global tersebut telah mendorong sejumlah negara menaikkan harga BBM. Namun, kondisi itu tidak terjadi di Indonesia.

Mereka mengaku mengikuti berita mengenai perang di Iran dari media dan media sosial. Meski tidak mencermati secara rinci, tetapi memahami bahwa persoalan minyak dunia dipengaruhi oleh penutupan Selat Hormuz.

Di masa krisis energi ini aksi penimbunan BBM juga harus diwaspadai. Baru-baru ini banyak diungkap kasus penimbunan di berbagai daerah.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Nunung Syaifuddin mengatakan Polri akan menindak tegas para pelaku penimbunan BBM dan LPG bersubsidi.

"Untuk para pelaku, kamu nekat, saya sikat. Kami tidak main-main," kata Nunung.

Beberapa kasus penimbunan yang diungkap misalnya di Kalimantan Timur saat Polda menyita 3.050 liter Pertalite dan 2.230 liter solar.

Sementara Polda Maluku menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus penimbunan dan pengoplosan BBM di Kota Ambon. Barang bukti yang diamankan sekitar 1,2 ton BBM berbagai jenis.

Di Lampung diungkap kasus tiga gudang penimbunan dan pengoplosan BBM solar. Polisi juga menggerebek tempat penimbunan BBM solar subsidi di Kramatwatu, Serang, Banten.

PT Pertamina Patra Niaga mengapresiasi langkah Bareskrim Polri dalam mengungkap dugaan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan LPG.

Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan subsidi harus disalurkan sesuai peruntukannya agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.

"Kami sangat berterima kasih dan mendukung upaya-upaya Kepolisian Republik Indonesia dan juga TNI dalam hal menindak tegas dan mendukung penuh proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak maupun oknum yang terlibat dalam praktik ilegal," katanya.

Penimbunan BBM apalagi di saat krisis saat ini sama saja mengambil hak masyarakat, terutama warga yang membutuhkan BBM bersubdi.

Sebelumnya Pertamina menegaskan komitmennya dalam menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Pertamina mengikuti arahan kebijakan Pemerintah untuk tidak ada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik non-subsidi maupun bbm bersubsidi.

Pertamina terus melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan distribusi energi berjalan optimal.

Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panic buying karena pasokan dan distribusi sudah dijamin. 

Pertamina menegaskan penggunaan energi yang hemat dan bertanggung jawab menjadi salah satu kunci dalam menjaga ketahanan energi nasional.

Selain mengurangi kendaraan pribadi, hemat BBM juga bisa dilakukan dengan teknik berkendara yang benar.

Pengamat Keselamatan Berkendara, sekaligus Pendiri dan Instruktur Jakarta Defensive Driving Consulting (JDDC) Jusri Pulubuhu menyatakan cara berkendara yang tepat tak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga pada konsumsi BBM.

Jusri mencatat ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menghemat BBM dalam berkendara. Pertama hindari akselerasi dan pengereman mendadak. Saat ingin menambah kecepatan, sebaiknya gas ditarik secara bertahap. Akselerasi yang agresif membuat konsumsi BBM meningkat.

"Hal serupa berlaku saat mengerem, melepas gas lebih awal dapat membantu kendaraan melambat secara alami tanpa membuang banyak bahan bakar," kata Jusri.

Jusri menyarankan pengemudi untuk menjaga kecepatan tetap stabil. Berkendara dengan kecepatan konstan membuat kerja mesin lebih efisien.

Jangan bebani kendaraan dengan barang-barang berlebih. Semakin berat beban kendaraan, semakin besar tenaga yang dibutuhkan untuk bergerak. 

Ia mengingatkan untuk melakukan perawatan berkala dan manfaatkan fitur kendaraan. Servis rutin memastikan kondisi mesin tetap optimal dan juga berpengaruh pada tingkat konsumsi bbm.

JAKARTA - Konflik Iran memicu risiko defisit minyak global dan memperketat pasokan energi sepanjang tahun ini. Dampaknya mulai terasa di berbagai negara, terutama ekonomi yang bergantung pada impor energi dan sektor industri berintensitas tinggi.

"Guncangan energi ini berpotensi menyerupai krisis saat perang Rusia-Ukraina yang mendorong inflasi dan menekan pertumbuhan ekonomi," demikian dilaporkan Reuters dikutip Minggu (12/4/2026).

Di kawasan Eropa, tekanan dinilai paling besar di antara negara maju. Ketergantungan tinggi pada energi impor membuat kawasan ini rentan terhadap lonjakan harga, yang berisiko memperlambat pemulihan ekonomi pascapandemi.

Jerman menjadi salah satu negara yang paling terdampak karena sektor industrinya sensitif terhadap kenaikan biaya energi. Pemulihan manufaktur yang baru berlangsung kini terancam terhenti, sementara ruang fiskal pemerintah untuk stimulus tambahan dinilai terbatas.

Italia menghadapi tekanan serupa akibat ketergantungan pada minyak dan gas dalam bauran energinya. Di Inggris, lonjakan harga gas langsung memicu kenaikan tarif listrik, yang berpotensi memperpanjang tekanan inflasi dan mempertahankan suku bunga tinggi di tengah meningkatnya pengangguran.

Di Asia, Jepang berada di garis depan risiko pasokan karena hampir seluruh impor minyaknya berasal dari Timur Tengah dan melewati Selat Hormuz. Pelemahan yen turut memperparah tekanan inflasi, terutama pada harga pangan dan kebutuhan pokok.

India juga menghadapi tekanan besar sebagai importir energi utama. Kenaikan harga minyak dan gas mulai menekan konsumsi domestik serta memicu pelemahan mata uang, yang berdampak pada revisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, negara dengan ekonomi lebih rentan seperti Sri Lanka, Pakistan, dan Mesir menghadapi tekanan berlapis. Pembatasan energi, kenaikan biaya impor, hingga risiko pelemahan mata uang dan utang menjadi tantangan serius di tengah ketidakpastian pasokan global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pekan ini, kapal pengangkut LPG Pertamina MT Gas Attaka berhasil sandar di Jetty Integrated Terminal LPG Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara.

Kapal dengan kapasitas muatan sekitar 1.700 metrik ton LPG ini berperan penting dalam mendukung ketahanan pasokan LPG di wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Selain itu, LPG Tanker Gas Ambalat juga berhasil sandar di Kalbut, Situbondo. Gas Ambalat membawa pasokan LPG untuk kebutuhan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengungkapkan, jalur maritim menjadi salah satu penopang distribusi energi penyaluran BBM dan LPG ke wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"Di tengah geopolitik global, Pertamina terus berkomitmen untuk mengupayakan distribusi energi. Kapal-kapal kami dalam perjalanan untuk mengantar energi ke masyarakat," jelasnya dalam keterangan, Ahad (12/4/2026).

Secara keseluruhan, Pertamina melalui subholding Downstream mengoperasikan 345 kapal, baik kapal milik maupun kapal chartered, yang terdiri atas 271 kapal pengangkut BBM/BBK, 27 kapal pengangkut Crude, 4 Kapal mengangkut petrochemical dan 43 kapal pengangkut LPG.

Armada ini melayani berbagai rute termasuk 57 wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang tersebar di berbagai penjuru Nusantara, mulai dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.

Ia menambahkan, operasional kapal dilakukan awak yang bekerja bergantian selama 24 jam guna memastikan distribusi berjalan aman dan tepat waktu, terutama dalam menghadapi tantangan cuaca ekstrem dan navigasi geografis di wilayah kepulauan dan daerah 3T.

Menghadapi situasi geopolitik, Pertamina juga memperkuat operasional di seluruh lini bisnisnya. Sebagai perusahaan energi terintegrasi, produksi hulu migas didorong untuk meningkat sehingga dapat menambah kontribusi produksi dalam negeri.

Selain itu, optimalisasi pengolahan kilang untuk memenuhi kebutuhan produk energi bagi masyarakat dan sektor industri.

Selain penguatan operasional, Pertamina memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menjaga tata kelola distribusi energi nasional. Pertamina mendukung langkah tegas aparat menindak oknum yang melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM dan LPG subsidi.

“Masyarakat dapat berperan aktif dengan melaporkan indikasi penyalahgunaan energi melalui aparat penegak hukum maupun Pertamina Contact Center 135. Pertamina juga mengajak masyarakat menjaga energi bersama-sama, dengan bijak menggunakan energi sesuai kebutuhan,” tutup Baron.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya ini sejalan dengan transformasi Pertamina yang berorientasi tata kelola, pelayanan publik, keberlanjutan usaha dan lingkungan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina, berkoordinasi dengan https://www.danantaraindonesia.co.id/.

Resiliensi (APBN) ini sedang diuji sampai ke batasnya. Jika harga minyak bertahan di atas 90 dolar AS per barel dalam jangka panjang, pemerintah harus memilih

Jakarta (ANTARA) -

Guru Besar Universitas Airlangga Rahma Gafmi menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki daya tahan di tengah lonjakan harga energi global.

Meski demikian, ia memberi catatan bahwa saat ini ruang fiskal Indonesia mulai menghadapi tekanan.

“Resiliensi (APBN) ini sedang diuji sampai ke batasnya. Jika harga minyak bertahan di atas 90 dolar AS per barel dalam jangka panjang, pemerintah harus memilih antara menambah utang (melebarkan defisit) atau menaikkan harga BBM agar APBN tidak ‘jebol’,” kata Rahma kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menjelaskan, dalam hal ini perkembangan defisit anggaran perlu dicermati karena realisasinya cenderung meningkat lebih cepat dari perkiraan awal tahun.

Per Maret 2026, defisit APBN tercatat melonjak sekitar Rp240,1 triliun atau naik 140 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Meski demikian, Rahma memandang pemerintah masih memiliki ruang untuk menjaga defisit tetap dalam batas aman, sejalan dengan target yang ditetapkan.

“Target awal pemerintah 2,68 persen terhadap PDB. Kita sebagai ekonom memperingatkan risiko defisit mendekati batas aman konstitusi di 3,0 persen jika harga minyak tidak segera melandai atau jika pemerintah tidak melakukan penyesuaian harga BBM,” ujarnya.

Meski APBN masih menunjukkan ketahanan, Rahma menggarisbawahi perlunya pengelolaan yang hati-hati di tengah ketidakpastian global saat ini.

Dengan dinamika harga energi yang fluktuatif dan tekanan geopolitik yang masih berlangsung, ia menekankan pentingnya respons kebijakan yang adaptif agar stabilitas fiskal tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

“Menkeu Purbaya masih optimis bisa menjaga di bawah 3 persen, namun mulai muncul wacana mengenai kebutuhan Perppu jika kondisi geopolitik memburuk secara ekstrem untuk memberi ruang fiskal yang lebih lebar,” kata Rahma.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tetap optimistis dapat menjaga defisit APBN 2026 di bawah 3 persen, atau sekitar 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), meskipun harga minyak dunia meningkat.

Menurut dia, asumsi tersebut telah memperhitungkan skenario harga minyak mencapai 100 dolar AS per barel sepanjang tahun.

“Ini sudah kami hitung semua. Nanti bahkan dengan rata-rata (harga minyak dunia) 100 (dolar AS per barel) pun kami sudah kunci defisitnya di bawah 3 persen. Itu sekitar 2,9 persen. Jadi, nggak masalah,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (8/4).

Ia menambahkan, pemerintah juga memiliki bantalan fiskal yang cukup, termasuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang dapat digunakan dalam kondisi mendesak.

“Kalau kepepet, saya punya SAL. Sekarang naik Rp420 triliun. Bakal kepakai kalau kepepet banget,” katanya.

Selain itu, pemerintah melakukan langkah efisiensi belanja kementerian serta menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi guna melindungi daya beli masyarakat.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Vietnam memutuskan memperpanjang penangguhan pajak bahan bakar minyak (BBM) hingga akhir Juni dari yang sebelumnya dijadwalkan dari 28 Maret hingga 15 April 2026.

Seperti dilaporkan Reuters pada Minggu (12/4), parlemen Vietnam menyebut keputusan itu dibuat untuk menstabilkan pasar domestik karena perang Iran terus mengganggu pasokan.

Dalam pernyataan, Majelis Nasional menyatakan mereka telah mengesahkan resolusi tentang penangguhan pajak perlindungan lingkungan dan pajak konsumsi khusus atas bahan bakar.

Penangguhan tersebut sudah dimulai dan berlaku sejak akhir Maret kemarin. Penangguhan pajak BBM di Vietnam berupa pungutan lingkungan maupun pajak cukai yang dikurangi menjadi nol persen, serta pajak pertambahan nilai (PPN) tidak lagi diberlakukan untuk bahan bakar utama.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan 482 yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, pada Kamis (26/3).

Kementerian Keuangan Vietnam memperkirakan perubahan tersebut akan mengurangi pendapatan Anggaran Negara sekitar 7,2 triliun dong atau setara Rp4,6 triliun (1 dong=Rp0,65).

Selain itu, langkah tersebut juga dianggap sebagai bentuk dukungan tidak langsung bagi rumah tangga dan perusahaan yang sedang berjuang menghadapi kenaikan biaya.

"Pihak berwenang Vietnam adalah salah satu yang pertama bereaksi di kawasan ini dan telah waspada terhadap situasi tersebut. Pendekatan kebijakan mereka yang gesit memastikan bahwa penyesuaian dilakukan tepat waktu, dan kami memperkirakan hal ini akan terus berlanjut," ujar ekonom senior ASEAN di OCBC Lavanya Venkateswaran.

Secara paralel, Vietnam juga meningkatkan upaya diplomatik untuk mengamankan pasokan energi tambahan. Chinh melakukan panggilan telepon dan mengirim surat kepada mitra asing, sekaligus berkoordinasi dengan duta besar di Hanoi untuk meminta dukungan.

Selain itu, Vietnam juga mengamankan sekitar empat juta barel minyak mentah dari mitra-mitranya dan sedang menjajaki akses ke cadangan strategis, termasuk dari Jepang.

PORT LOUIS - Negara kepulauan Mauritius kini menjadi lokasi pengisian bahan bakar yang semakin populer bagi kapal kargo komersial yang menghindari kawasan Timur Tengah akibat eskalasi konflik di wilayah tersebut. Perubahan rute pelayaran global ini terjadi seiring meningkatnya risiko keamanan yang memaksa operator kapal mencari jalur alternatif yang lebih aman di sepanjang Samudra Hindia.

"Bergantung pada perkembangan konflik di Timur Tengah yang dapat memengaruhi aktivitas sejumlah operator bunker, bisa saja muncul kendala dalam pasokan bahan bakar," ujar Juru Bicara Mauritius Ports Authority dikutip dari Bloomberg Minggu (12/4/2026).

Berdasarkan data MPA, aktivitas pengisian bahan bakar atau bunkering di Pelabuhan Port Louis melonjak signifikan menjadi 294 kapal pada Maret 2026, naik 42% dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai 207 kapal. Peningkatan ini juga diikuti oleh volume bahan bakar yang disalurkan, yakni mencapai 109.708 ton dari angka sebelumnya sebesar 69.680 ton pada periode yang sama.

Penyesuaian rute pelayaran ini tidak hanya dipicu oleh faktor keamanan, tetapi juga dinamika permintaan minyak, gas, dan komoditas global yang terdampak gangguan pasokan dari Timur Tengah. Lonjakan harga bahan bakar di pasar internasional turut menciptakan pola pengiriman yang tidak biasa, yang pada akhirnya mengubah peta titik pengisian ulang bahan bakar kapal di berbagai belahan dunia.

Mauritius yang terletak strategis di antara Asia dan ujung selatan Afrika sebelumnya telah mencatatkan pertumbuhan penjualan bahan bakar hingga satu juta ton pada 2025. Tren ini terus menguat sejak kapal-kapal mulai menghindari serangan di Laut Merah dan memilih memutar melewati Tanjung Harapan, yang juga berdampak pada peningkatan aktivitas di Pelabuhan Walvis Bay, Namibia.

Hingga saat ini, pemasok bahan bakar dan perusahaan minyak di Port Louis dilaporkan masih mampu memenuhi lonjakan permintaan tersebut berkat kapasitas penyimpanan yang memadai. Sebagian besar distribusi bahan bakar dilakukan melalui mekanisme kapal tongkang terapung untuk menjaga efisiensi operasional di tengah kepadatan lalu lintas laut.

Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, pihak otoritas pelabuhan telah menyiapkan fasilitas penyimpanan tambahan yang tertuang dalam rencana induk pembangunan. Lahan untuk proyek perluasan ini telah disiapkan guna memastikan Mauritius tetap mampu melayani kebutuhan energi bagi armada pelayaran internasional yang terus meningkat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa di tengah krisis geopolitik Timur Tengah saat ini, tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi.

"Pemerintah berupaya agar harga BBM dan LPG subsidi di Indonesia tidak mengalami kenaikan dan kami terus mencari jalan keluar," kata Bahlil usai membuka Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) di Manado, Sabtu (11/4), seperti dilansir Antara.

Bahlil menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia mesti swasembada energi dan pangan, sehingga sebagai Menteri ESDM ditugaskan untuk mencapai target tersebut.

Dia menyebut pihak Kementerian ESDM telah melakukan berbagai upaya sehingga jumlah impor BBM dan LPG semakin diminimalkan.

"Kita akan berdayakan sumber daya alam yang kita punya, sehingga swasembada energi bisa tercapai," ujar dia.

Stok nasional dalam kondisi aman, yakni BBM hingga 20 hari ke depan dan LPG hingga 10 hari ke depan, setelah melewati masa krisis dan suplai dipastikan cukup.

Pemerintah berkomitmen tidak menaikkan harga BBM subsidi dan LPG 3 kg untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Kebutuhan BBM Indonesia mencapai sekitar 1,5 hingga 1,6 juta barel per hari pada tahun 2024-2026. Konsumsi ini didominasi oleh bensin sekitar 100 ribu KL/hari dan solar sekitar 111 ribu KL/hari pada 2026.

Produksi domestik BBM hanya berkisar 600 ribu barel per hari, menyebabkan impor tinggi untuk menutup kesenjangan.

Ia mengatakan lebih dari 59 persen kebutuhan BBM nasional dipenuhi dari impor, sebagian besar dari Singapura dan Malaysia.