JAKARTA - Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Bea Cukai menggerebek pabrik narkotika jenis etomidate berbentuk cairan yang dikemas dalam catridge vape di sebuah Apartemen kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Petugas menangkap dua warga negara asing (WNA) berinisual MK dan TKG yang berperan sebagai pembawa barang dari Malaysia.

BNN juga masih memburu pengendali jaringan berinisial A yang berada di luar negeri. Direktur Psikotropika dan Prekusor Deputi Bidang Pemberantasan BNN Brigjen Aldrin Hutabarat, mengungkapkan, kasus ini bermula dari penyelidikan terhadap seorang penumpang yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta dari Kuala Lumpur.

“Kurang lebih satu minggu, tim BNN maupun tim Bea Cukai melakukan penyelidikan yang kita duga ada seseorang membawa sebuah koper dan ransel. Yang kemarin tepatnya, hari Kamis tanggal 15 Januari 2026, kita ikuti dari bandara Soetta,” kata Aldrin kepada wartawan, Jumat (16/1/2026).

Petugas kemudian mengikuti pergerakan tersangka hingga ke sebuah apartemen di kawasan Sudirman. Pada lokasi itu, BNN menemukan ribuan cartridge vape yang belum terisi serta cairan yang diduga mengandung etomidate.

“Dari koper ini kita temukan, ini adalah sebuah cartridges (catridge) untuk dimasukkan di vape electric. Itu sebanyak 6 bungkus plastik. Yang masing-masing berjumlah 500. Jadi kalau dikali 6, sudah ada di sini 3.000 (catridge),” ujar Aldrin.

Selain itu, petugas juga menemukan cairan etomidate dengan volume hampir 5 liter yang disimpan di area dapur apartemen. Cairan tersebut rencananya akan disuntikkan ke dalam vape dengan takaran tertentu.

“Rencana tadi, kurang lebih 1,5 sampai 2 mililiter akan diinjeksi ke sini,” ucap Aldrin.

Dari hasil perhitungan BNN, jika seluruh catridge berhasil diedarkan, nilai transaksi sangat besar. “Nah, kalau kita hitungan di pasaran, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya, informasi yang kami dapat. Satu vape ini diisi sama satu catridge itu harganya mungkin bisa kisaran Rp4 sampai Rp6 juta,” tuturnya.

“Kita bikinlah Rp6 juta. Kalau Rp6 juta dikali 3.000 berapa kawan-kawan? Rp18 Miliar,” ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Operasi tangkap tangan (OTT) kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kali ini menjerat pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

Hal ini menjadi ujian serius bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di awal masa jabatannya.

Kasus ini tidak hanya mencoreng citra Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tetapi juga kembali mengusik kepercayaan publik terhadap institusi yang memegang peran vital dalam penerimaan negara.

Menkeu Purbaya pun langsung merespons hal tersebut.

Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pegawai pajak, menyusul penetapan tersangka dalam kasus korupsi tersebut.

Menurut Purbaya, langkah pembenahan harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak setengah-setengah.

Ia mengultimatum para pegawai pajak dengan melakukan rotasi besar-besaran terhadap pegawai pajak yang dinilai berisiko atau terindikasi bermasalah.

“Nanti kita akan evaluasi seperti apa, kalau yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang, diputar-putar lah, yang kelihatan terlibat, yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan saja, nanti kita lihat seperti apa,” ujar Purbaya saat ditemui di Menara IDN HQ, Jakarta Selatan, Rabu (14/1/2026).

Selain rotasi ke wilayah terpencil, Purbaya membuka kemungkinan merumahkan pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penentuan sanksi akan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan hasil evaluasi.

Namun sebelum melakukan itu, Purbaya tetap akan melakukan pendampingan secara hukum kepada para pegawai yang terjerat perkara.

Pendampingan tersebut dilakukan karena yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sehingga secara institusional tetap memperoleh hak pendampingan hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ultimatim Bea Cukai

Sebelumnya bukan hanya DJP, tetapi Purbaya juga sempat mengultimatum Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akibat menurunnya kepercayaan publik pada salah satu institusinya ini.

Bahkan Purbaya mengancam akan membekukan DJBC jika tak berbenah dalam satu tahun ke depan.

Purbaya menjelaskan bahwa ia telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan di tubuh DJBC.

Menurutnya, jika upaya perbaikan tidak menunjukkan hasil, ada kemungkinan dilakukan langkah tegas berupa pembekuan.

"Kalau kita, Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang orang-orang Bea Cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Kamis (27/11/2025).

Ia menegaskan bahwa DJBC harus bekerja lebih serius guna menghindari konsekuensi besar.

Purbaya mengingatkan bahwa hampir 16.000 pegawai berisiko kehilangan pekerjaan apabila reformasi tidak berjalan.

Pembenahan kilat langsung dilakukan anak buah Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama.

Salah satunya yang terbaru Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meresmikan penggunaan alat pemindai peti kemas (X-Ray) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Adapun pemanfaatan teknologi pemindai serta pengembangan kecerdasan AI menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi, keamanan arus barang, dan daya saing ekonomi.

Selain itu, Bea Cukai juga mulai mengimplementasikan pelaporan mandiri berbasis aplikasi CEISA 4.0 Mobile melalui fitur Self Service Report Mobile (SSR-Mobile). Djaka juga mulai memperkenalkan Trade AI, sistem berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk menganalisis impor secara lebih akurat.

Teknologi ini diproyeksikan mampu mendeteksi praktik manipulasi nilai transaksi, seperti underinvoicing dan overinvoicing, sekaligus memantau potensi pencucian uang berbasis perdagangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggagalkan upaya peredaran produk garmen ilegal melalui dua operasi penindakan yang dilakukan secara terpisah.

Djaka mengatakan penindakan ini menyasar tiga kontainer yang tiba di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta pada Rabu, 10 Desember 2025, serta dua truk bermuatan ballpress di ruas tol Palembang-Lampung pada Rabu, 3 Desember 2025.

Ia menyebut, semua kontainer tersebut diangkut oleh KM Indah Costa yang diketahui tiba dari Pelabuhan Kijang, Kepulauan Riau.

Beberapa hal itu membuat Purbaya luluh dan justru memuji kinerja DJBC.

Menkeu Purbaya menilai para pegawai DJBC sangatlah pintar-pintar, namun kepintaran para pegawai bea juga perlu dilakukan dengan cara mengkritisi atau kata Purbaya menggebuk-gebuk.

"Bea Cukai sudah cukup bergerak cepat dalam beberapa minggu terakhir. Rupanya memang orang Bea Cukai pintar-pintar, hanya tinggal digebukin saja, digebuk-gebuk, dua minggu keluar," kata Purbaya saat ditemui di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025).

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

TANGERANG - Bea Cukai kembali ungkap upaya penyelundupan narkotika melalui barang kiriman internasional. Kali ini, aparat gabungan menggagalkan peredaran narkotika Golongan II jenis etomidate yang dikirim melalui jasa ekspedisi internasional dan mengungkap dugaan keterkaitannya dengan produksi vape narkotika di Jakarta Utara.

Penindakan bermula pada Jumat (2/1/2026), saat petugas Bea Cukai di gudang Kargo Bandara Soekarno-Hatta mencurigai satu paket barang kiriman. Di situ barang diberitahukan sebagai sampel bahan kimia carbomer 940 dengan berat 0,2 kilogram dan ditujukan kepada penerima atas nama HW dengan alamat Apartemen Green Bay Pluit, Jakarta Utara. Polri Cegah Peredaran 214,84 Ton Narkoba, Prabowo: Selamatkan 629 Juta Jiwa

Hasil pemeriksaan mendalam dan pengujian laboratorium Bea Cukai menunjukkan bahwa serbuk putih dalam paket tersebut positif mengandung etomidate, narkotika Golongan II. Atas temuan tersebut, Bea Cukai berkoordinasi dengan Subdirektorat II Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk melakukan langkah pengembangan melalui metode controlled delivery.

“Modus penyelundupan narkotika melalui barang kiriman terus berkembang dan memanfaatkan celah logistik. Karena itu, sinergi lintas instansi dan analisis intelijen menjadi kunci dalam memutus mata rantai peredarannya,” kata Direktur Interdiksi Narkotika Bea Cukai, R. Syarif Hidayat, Rabu (14/1/2026).

Controlled delivery dilakukan pada periode 6-11 Januari 2026 dengan pengawasan ketat terhadap paket yang diantarkan ke Apartemen Green Bay Pluit. Dalam proses pemantauan, petugas mengidentifikasi seorang pria berinisial D yang diduga berperan sebagai pihak yang menerima dan memantau paket atas perintah pihak lain.

Pengembangan juga mengungkap bahwa penerima utama, HW, diketahui berada di luar negeri dan dijadwalkan tiba di Indonesia pada 10 Januari 2026. Petugas kemudian melakukan pengamanan terhadap D saat mengambil paket di apartemen.

Dari hasil pengembangan, ditemukan pula paket lain berisi peralatan laboratorium yang diduga digunakan untuk pembuatan vape etomidate secara ilegal. Sehari kemudian, tim gabungan mengamankan HW setibanya di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Bea Cukai Sita 160 Juta Batang Rokok Ilegal Impor Rp500 Miliar di Pekanbaru

Dari pemeriksaan, ditemukan 500 kemasan plastik yang diduga digunakan sebagai cartridge vape etomidate. Penggeledahan lanjutan di apartemen mengungkap satu kilogram bahan kimia lain yang diduga sebagai prekursor campuran etomidate.

Syarif menegaskan penindakan ini menunjukkan komitmen Bea Cukai dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkotika. Saat ini, kedua terduga beserta barang bukti telah diserahkan kepada Ditnarkoba Polda Metro Jaya untuk proses penyidikan lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana menambah satu lapisan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok pada tahun ini.

“Kami akan memastikan satu layer baru memungkinkan, masih didiskusikan,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Purbaya menjelaskan, penambahan satu lapis tarif tersebut bertujuan memberikan ruang bagi pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal. Cara itu dilakukan guna memastikan para pelaku industri rokok menyetor kewajiban membayar pajak kepada negara.

Purbaya akan mengenakan sanksi tegas apabila masih ada pihak yang mangkir dari kewajibannya. “Saya sudah memberi sinyal kepada mereka. Setelah peraturan keluar, mungkin minggu depan, kalau mereka masih main-main, saya akan menindak semuanya. Tidak ada ampun lagi,” tambahnya.

Sebagai informasi, struktur tarif CHT telah disederhanakan dari sebelumnya 19 lapis pada 2009 menjadi delapan lapis pada 2022. Aturan terakhir tentang struktur tarif CHT tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024.

Akhir September tahun lalu, Purbaya memastikan tarif cukai rokok tidak akan dinaikkan pada 2026. Keputusan itu disampaikan usai menerima masukan dari sejumlah produsen besar seperti Gudang Garam dan Wismilak.“Jadi tahun 2006, tarif cukainya tidak kita naikin,” ujar Purbaya dalam diskusi bersama wartawan di Kantor Kementerian Keuangan RI Jakarta.

Ia mengaku sempat mempertimbangkan penurunan tarif cukai. Namun, dalam dialog, para pelaku industri justru meminta agar tarif tetap dipertahankan.

Meski tak ada kenaikan tarif, Purbaya menegaskan fokus pemerintah adalah menindak tegas peredaran rokok ilegal, baik yang berasal dari luar negeri maupun produksi dalam negeri yang tidak membayar cukai.

“Ada barang ilegal yang di luar negeri, tapi banyak juga yang dari dalam negeri. Dari produk-produk yang nggak bayar pajak ya. Kalau kita bunuh semua, ya matilah mereka. Jadi tujuan saya menjaga, menciptakan langkaman kerja juga menjadi tidak terpenuhi juga. Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus,” jelasnya.

Ia memaparkan konsep sentralisasi kawasan industri hasil tembakau (IHT) dengan layanan terpadu (one stop service). Kawasan itu sudah berjalan di Kudus, Jawa Tengah, dan Parepare, Sulawesi Selatan, serta akan diperluas ke daerah lain.“Di sana nanti di satu tempat akan ada mesin, gudang, pabrik, dan bea cukai di sana. Konsepnya adalah sentralisasi plus one stop service,” tutur Purbaya.

Menurutnya, pendekatan ini akan mendorong produsen kecil yang selama ini beroperasi di luar sistem untuk masuk ke jalur legal dan membayar cukai.

“Jadi mereka bisa masuk ke sistem. Jadi kita tidak hanya membela perusahaan-perusahaan yang besar saja, tapi yang kecil juga bisa masuk ke sistem. Dan tentunya harus bayar cukai kan. Kita atur supaya mereka bisa berkompetisi cukup dengan perusahaan-perusahaan besar,” ujar dia.

Purbaya menegaskan pemerintah ingin menyeimbangkan antara penegakan kepatuhan fiskal dengan keberlangsungan mata pencaharian. Ia menilai kebijakan ini bukan hanya menyelamatkan penerimaan negara dari kebocoran cukai, tapi juga menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau.

“Jadi nanti kita akan buat suatu program khusus menarik, pembuat rokok yang ilegal masuk ke kawasan yang khusus, dan mereka bisa bayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Jadi mereka bisa masuk ke sistem,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Utara, terkait dugaan suap pengurangan nilai pajak, Sabtu (10/1).

Kerugian negara ditaksir mencapai Rp59,3 miliar akibat dugaan manipulasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2023 PT Wanatiara Persada. Perusahaan seharusnya membayar sekitar Rp75 miliar tetapi dikorting menjadi Rp15,7 miliar.

Dari delapan orang yang terjaring, lima di antaranya ditetapkan jadi tersangka. Nah, dari lima tersangka, tiga orang merupakan pegawai DJP, anak buah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Salah satu tersangka bahkan menjabat Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara.

Kasus dugaan suap ini bisa jadi mencerminkan dua kemungkinan. Pertama, aksi bersih-bersih Purbaya di internal Kemenkeu berhasil, termasuk membuktikan tak ada yang kebal hukum di eranya.

Purbaya pernah menceritakan obrolannya dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin terkait peluang menjerat para pegawai pajak dan bea cukai yang terindikasi melanggar hukum. Dari sana, Purbaya tahu kalau sebelum-sebelumnya para pegawai nakal bebas jeratan hukum karena dilindungi.

"Saya ketemu dengan Jaksa Agung, dia tanya sama saya, Pak, gimana kalau orang Pajak atau Bea Cukai terlibat masalah hukum? Apa tuh? Penyelewengan, mencuri, segala macam. Boleh enggak dihukum? Saya kan bingung, maksudnya apa 'boleh gak dihukum'? Ya hukum saja, sesuai dengan kesalahan, kan semuanya di mata hukum sama," ujarnya dalam program Economic Spesial Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Kemungkinan kedua, tuah Purbaya dengan reputasi 'koboi' yang memikat publik tak cukup sakti untuk memberantas praktik korup di Kemenkeu.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kasus OTT menunjukkan hal mendasar, yakni integritas birokrasi perpajakan dan birokrasi fiskal tidak bergantung pada figur tertentu, sekuat apa pun reputasinya.

"Artinya, kehadiran Purbaya yang selama ini dipersepsikan sebagai sosok yang berani dan menjanjikan reformasi, tidak otomatis menghapus perilaku menyimpang yang sudah mengakar puluhan tahun," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/1).

Ronny pun menegaskan momentum ini menjadi bukti era 'perlindungan sistemik' mulai berakhir, seperti yang pernah disebutkan Purbaya. Ini menjadi sinyal kuat pintu penegakan hukum atas oknum birokrat perpajakan dan fiskal tidak lagi dipersulit.

"Ketika penegak hukum mulai bergerak tanpa hambatan, berarti mengindikasikan ada political will untuk membiarkan, bahkan mendorong terjadinya pembersihan... Dalam konteks birokrasi Indonesia, lampu hijau dari level tertinggi seringkali lebih efektif daripada seribu pedoman integritas yang dibuat berjilid-jilid," katanya.

Untuk menghentikan praktik kotor ini, Ronny menyarankan empat langkah struktural yang dapat dilakukan. Pertama, digitalisasi penuh proses perpajakan, termasuk pemeriksaan berbasis risk engine sehingga interaksi manual diminimalkan.

Kedua, audit internal yang independen secara struktural, bukan sekadar unit yang berada di dalam kementerian. Ketiga, rotasi pegawai yang lebih cepat dan berbasis analisis risiko agar tidak ada relasi jangka panjang antara pegawai dan wajib pajak tertentu.

Keempat, keterbukaan data dan integrasi sistem eksternal, misalnya dengan perbankan, bea cukai, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pemerintah daerah (Pemda) sehingga ruang rekayasa administrasi semakin kecil.

"Saya cukup optimis kalau langkah-langkah itu dilakukan secara konsisten, barulah kita bisa bicara tentang reformasi dalam makna yang sebenarnya," ujarnya.

Menurutnya, kasus OTT ini semestinya bukan akhir dari masalah, tetapi momentum untuk memperbaiki desain institusi birokrasi perpajakan dan birokrasi fiskal.

"Kalau momentum ini dilewatkan, maka kita hanya akan mengulang pola yang sama setiap beberapa tahun sekali," ungkapnya.

Besaran tunjangan kinerja (tukin) PNS DJP merupakan terbesar dibandingkan instansi pemerintah lainnya.

Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 diatur tunjangan terendah PNS DJP sebesar Rp5,361 juta untuk level jabatan pelaksana, sedangkan jabatan tertinggi yakni Eselon I atau Direktur Jenderal Pajak sebesar Rp117,375 juta.

Pemberian insentif jumbo ini diharapkan memberikan semangat kerja bagi pegawai dalam mengumpulkan target pajak, serta untuk mencegah godaan korup. Nyatanya, kasus pegawai pajak terjerat suap masih saja ada.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menilai tindakan korupsi dapat dilakukan atas dua dasar, yaitu keserakahan (corruption by greed) dan kebutuhan (corruption by need).

Ia menjelaskan tindakan korupsi atas dasar keserakahan akan tetap dilakukan meski tunjangan yang diberikan sebanyak apa pun.

"Harus ada pengawasan law enforcement, stick and carrot yang kuat ya. Yang jelas dan kuat penataan dan penertiban di dalam internal Kemenkeu, khususnya Ditjen Pajak. Karena tanpa itu, peningkatan tukin ini tidak lantas akan mengurangi praktik-praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) di lapangan," ujarnya.

Kuta, Bali (ANTARA) -

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur menyetorkan sebanyak Rp2,3 triliun penerimaan negara selama 2025 untuk kas negara.

“Realisasi itu melonjak 144,4 persen dari target kami sebesar Rp1,59 triliun,” kata Kepala Kantor Wilayah DJBC Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat R Fadjar Donny Tjahjadi di sela-sela diskusi bersama media di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.

Ada pun realisasi yang mengalami lonjakan signifikan terjadi pada sektor bea keluar mencapai Rp664,6 miliar atau melampaui target Rp75,8 miliar dan tumbuh 876,6 persen secara tahunan.

Capaian itu menandakan kinerja ekspor di Bali dan Nusa Tenggara tumbuh signifikan.

Sedangkan realisasi terbesar dikontribusikan oleh sektor cukai mencapai Rp1,41 triliun atau tumbuh 5,02 persen secara tahunan.

"Cukai minuman alkohol (MMEA) merupakan sumber utama penerimaan cukai," imbuhnya.

Sementara itu, penerimaan bea masuk di tiga provinsi itu juga tumbuh melebihi target, meski terjadi penghentian impor untuk beras dan gula.

Ada pun penerimaan bea masuk mencapai Rp224,9 miliar atau 104,7 persen dari target Rp214,7 miliar.

Meski begitu, capaian penerimaan negara selama 2025 tersebut lebih rendah dibandingkan capaian pada 2024 sebesar Rp5,3 triliun yang saat itu melampaui target sebesar Rp5,06 triliun.

Sementara itu, kinerja pengawasan baik dari sisi kepabeanan, cukai, narkotika psikotropika dan prekursor narkotika (NPP) di tiga provinsi juga tergolong naik ditandai penindakan yang lebih tinggi dibandingkan 2024.

Pada 2025, pihaknya melakukan 324 penindakan kepabeanan dengan nilai barang mencapai Rp19 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp1,30 miliar.

Penindakan cukai mencapai 1.737 kasus dengan nilai barang mencapai Rp55,73 miliar dan potensi kerugian negara sebesar Rp36,19 miliar.

Sedangkan penindakan NPP juga melonjak dari 172 kasus menjadi 187 pada 2025 dengan total barang bukti seberat 67.671 gram.

“Dari pengawasan NPP itu kami perkirakan jiwa yang diselamatkan dari pengaruh buruk NPP sekitar 244 ribu jiwa dan potensi hemat biaya rehabilitasi mencapai Rp217 miliar,” ucapnya.

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membantah anggapan program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi penyebab kenaikan harga telur dan daging ayam belakangan ini.

Ia menyatakan hasil pengecekan langsung menunjukkan harga di tingkat peternak tidak mengalami kenaikan.

"Ayam dengan telur kan? Saya kumpulkan pengusaha (dan) produsen telur ayam. Saya katakan, 'kenapa harga telur naik?'. Aku kumpulkan semua peternak, dua-dua nih. (Saya tanya), 'eh peternak, telur ayam naik enggak?' (Dia jawab), 'enggak," kata Amran dalam konferensi pers di Semarang Utara, Sabtu (10/1).

Menurut Amran, penelusuran kemudian dilakukan ke rantai pasok hulu, khususnya pada harga bibit ayam (day old chick/ DOC).

Dari hasil pengecekan tersebut, kenaikan terjadi pada harga DOC.

"Aku tanya penjual DOC, 'naik enggak DOC-nya?'. (Dia jawab), 'naik'. (Saya tanya), 'berapa?', (dia jawab) '30 persen'," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini mengatakan pemerintah langsung meminta agar harga tersebut diturunkan dan mengambil langkah penghentian impor sesuai kewenangan yang dimiliki.

"Aku minta turun. Saya pasti setop impor DOC-nya, grandparent stock-nya. Saya stop. Turun hari itu. Nataru stabil kan? Saya sudah beritahu, aku cabut izin. Itu kalau izin kewenangan saya," ucapnya.

Ia juga memperingatkan pelaku usaha agar tidak mencoba menaikkan harga secara tidak wajar, terutama menjelang Lebaran. Pengawasan, kata Amran, dilakukan bersama aparat penegak hukum dan instansi terkait.

"Suruh coba-coba kalau masih mau berbisnis. Ini ada di belakang bahaya semua, ada Pak Irjen, ada Bea Cukai, kerja semua, ada (Badan) Karantina," ujarnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut harga telur ayam ras mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan, termasuk dari program MBG.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan telur ayam ras menunjukkan tren kenaikan harga dan telah berada di atas Harga Acuan Penjualan (HAP).

"Untuk telur ayam ras ini menarik karena memang juga yang memberikan kenaikan harga telur ayam ras adalah meningkatnya permintaan terhadap kebutuhan komoditas telur ayam ras sebagai salah satu komponen lauk pauk pada menu MBG," ujar Amalia dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah 2025, Senin (17/11).

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag) per 24 Desember 2025, harga telur ayam ras tercatat sebesar Rp34.800 per kilogram, berada di atas HAP Rp30 ribu per kilogram dan menunjukkan tren peningkatan.

Sementara itu, harga daging ayam ras tercatat Rp42.300 per kilogram, melampaui HAP Rp40 ribu per kilogram.

Data tersebut juga menunjukkan disparitas harga yang masih tinggi di sejumlah daerah, dengan kenaikan harga telur ayam ras terjadi di mayoritas provinsi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengancam akan mencabut izin pelaku usaha yang terbukti menaikkan harga daging ayam dan telur menjelang Ramadan.

Langkah tersebut disiapkan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi konsumen.

"Kalau masih mau berbisnis ini ada di belakang bahaya semua. Ada polisi, ada Bea Cukai, ada (Badan) Karantina. Aku cabut izinnya. Coba saja," ujar Amran dalam konferensi pers di Semarang Utara, Sabtu (10/1).

Ancaman itu disampaikan merespons isu kenaikan harga komoditas pangan yang belakangan dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bos Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu mengatakan pemerintah telah melakukan penelusuran langsung ke pelaku usaha dan peternak untuk memastikan penyebab kenaikan harga.

"Aku kumpulkan pengusaha produsen telur ayam. Aku katakan, kenapa harga telur naik. Aku tanya peternak, telur ayam naik enggak? (Mereka jawab), 'enggak'," ujarnya.

Dari hasil pengecekan tersebut, Amran menyebut harga di tingkat peternak tidak mengalami kenaikan. Penelusuran kemudian diarahkan ke rantai pasok hulu, khususnya harga DOC (day old chick).

"Aku tanya penjual DOC naik enggak DOC-nya? Naik berapa? 30 persen. Aku minta turun. Saya pasti stop impor DOC-nya, grandparent stock-nya saya stop," kata Amran.

Menurutnya, kebijakan tersebut langsung berdampak pada stabilitas harga. Ia mencontohkan kondisi pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru), saat harga kembali terkendali setelah dilakukan intervensi.

"Turun hari itu. Nataru stabil kan (harga pangan)?," ujarnya.

Berkaca dari hal itu, Amran memastikan akan memperketat pengawasan harga daging ayam dan telur menjelang Ramadan dan Lebaran.

Berdasarkan Panel Harga Pangan Bapanas, rerata harian harga daging ayam di tingkat konsumen Rp39.537 per kg sejak awal tahun. Adapun rerata harga telur Rp31.306 per kg.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar saat menyinggung anggaran penanganan bencana yang belum terpakai.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Pemerintah yang disiarkan melalui kanal Youtube DPR, Sabtu (10/1).

Awalnya, Mendagri merangkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tito Karnavian sempat lupa menyebutkan nama Purbaya sebagai salah satu anggota tim pengarah dalam rapat tersebut.

"Saya lupa menyampaikan ini, kuwalat ini kalau nggak, nanti ini, karena kalau beliau ngambek, beliau ngambek, kita chat mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti. Iya, enggak ada pitinya, haha," ujar Tito.

Purbaya pun membalas candaan itu dengan mengatakan bahwa ia tak akan ngambek hanya karena lupa disebut nama.

Namun, ia akan ngambek apabila anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menangani bencana belum terpakai.

"Saya enggak disebut nama enggak ngambek. Saya ngambek kalau uangnya disediain pakai utang, tapi enggak dipakai-pakai juga," canda Purbaya.

"Saya mengumpulkan uang banyak. Saya gebuk-gebuk orang pajak, bea cukai, ditumpuk di sana enggak dipakai. Sementara bencananya di sini, masyarakatnya masih susah," sambungnya.

Purbaya menegaskan ketersediaan dana bukan menjadi masalah untuk menangani bencana dan pascabencana Sumatra.

Misalnya, untuk Aceh, pihaknya sudah mengirim dana Rp1,279 triliun pada awal Januari lalu. Begitupun untuk daerah bencana lain.

"Kita sudah kirim di bulan Januari untuk Aceh saja itu Rp1,279 triliun. Jadi mereka cukup cash untuk gerak, kalau mau. Tapi sepertinya kendalanya bukan cash saja, seperti administrasi membuat mereka lambat juga," ujarnya.

Pada akhir Desember lalu, Purbaya mengungkapkan masih ada Rp1,51 triliun anggaran siap pakai yang belum disalurkan untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra.

Sebagian dana telah masuk ke BNPB, sementara sisanya dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga terkait melalui mekanisme yang direkomendasikan BNPB.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025) lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkelakar saat menyinggung anggaran penanganan bencana yang belum terpakai.

Hal itu ia sampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Bencana DPR RI dengan Pemerintah yang disiarkan melalui kanal Youtube DPR, Sabtu (10/1).

Awalnya, Mendagri merangkap Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tito Karnavian sempat lupa menyebutkan nama Purbaya sebagai salah satu anggota tim pengarah dalam rapat tersebut.

"Saya lupa menyampaikan ini, kuwalat ini kalau nggak, nanti ini, karena kalau beliau ngambek, beliau ngambek, kita chat mau rapat sampai malam juga percuma juga kita nanti. Iya, enggak ada pitinya, haha," ujar Tito.

Purbaya pun membalas candaan itu dengan mengatakan bahwa ia tak akan ngambek hanya karena lupa disebut nama.

Namun, ia akan ngambek apabila anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk menangani bencana belum terpakai.

"Saya enggak disebut nama enggak ngambek. Saya ngambek kalau uangnya disediain pakai utang, tapi enggak dipakai-pakai juga," canda Purbaya.

"Saya mengumpulkan uang banyak. Saya gebuk-gebuk orang pajak, bea cukai, ditumpuk di sana enggak dipakai. Sementara bencananya di sini, masyarakatnya masih susah," sambungnya.

Purbaya menegaskan ketersediaan dana bukan menjadi masalah untuk menangani bencana dan pascabencana Sumatra.

Misalnya, untuk Aceh, pihaknya sudah mengirim dana Rp1,279 triliun pada awal Januari lalu. Begitupun untuk daerah bencana lain.

"Kita sudah kirim di bulan Januari untuk Aceh saja itu Rp1,279 triliun. Jadi mereka cukup cash untuk gerak, kalau mau. Tapi sepertinya kendalanya bukan cash saja, seperti administrasi membuat mereka lambat juga," ujarnya.

Pada akhir Desember lalu, Purbaya mengungkapkan masih ada Rp1,51 triliun anggaran siap pakai yang belum disalurkan untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatra.

Sebagian dana telah masuk ke BNPB, sementara sisanya dapat dimanfaatkan kementerian/lembaga terkait melalui mekanisme yang direkomendasikan BNPB.

"Sekarang masih ada tersisa siap pakai Rp1,5 triliun. Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair," ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan K/L dan Kepala Daerah Terdampak di Banda Aceh, Selasa (30/12/2025) lalu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan penyitaan sebanyak 133,5 ton bawang bombai ilegal yang disimpan di sebuah gudang di Semarang Utara, Jawa Tengah.

Bawang tersebut ditemukan tanpa dokumen resmi dan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko penyebaran penyakit serta dampak lanjutan terhadap sektor pertanian nasional.

"Totalnya ada 6.172 karung. Totalnya 133,5 ton. Yang jelas tidak punya surat. Sebelum diketahui, dimusnahkan, tidak ada distribusi, tidak ada lelang-lelang," kata Amran saat melakukan penyidakan, Sabtu (10/1).

Pria yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menjelaskan penindakan dilakukan setelah menerima laporan adanya komoditas pertanian yang diduga masuk secara ilegal.

Informasi tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi cepat dengan aparat gabungan, termasuk TNI, Polri, Polisi Militer (PM), Bea Cukai, dan Badan Karantina Indonesia (Barantin). Penjagaan dilakukan untuk memastikan barang tidak sempat beredar di masyarakat.

"Kami dapatkan, malam langsung kami telepon PM, Pak Dandim. Kami telepon langsung, tolong ada barang masuk ilegal dan ini harus kita tindak tegas, siapapun. Tidak boleh ada sisa, bongkar sampai ke akar-akarnya," ujarnya.

Menurut Amran, penyelundupan komoditas pertanian tidak bisa dilihat dari jumlah barang semata. Risiko terbesar justru berasal dari potensi penyakit yang dibawa, seperti bakteri dan jamur yang belum ada di Indonesia dan dapat menyerang tanaman maupun ternak.

"Kalau bawa penyakit, satu ton dengan satu juta ton sama. Satu kilo dengan satu juta kilo sama. Ini yang paling berbahaya untuk negara kita," katanya.

Amran mengaitkan temuan tersebut dengan pengalaman wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada 2022. Saat itu, Indonesia kehilangan lebih dari 6 juta ekor sapi dengan nilai kerugian yang sangat besar dan berdampak langsung pada peternak.

"Begitu PMK terjadi, satu tempat, dua tempat, akhirnya seluruh Indonesia tidak terkendali. Kehilangan populasi kita 6 juta ekor lebih. Itu sekitar Rp135 triliun," ucap Amran.

Amran juga menyebut jika penyakit serupa menyebar ke komoditas tanaman seperti padi atau bawang, kerugiannya akan jauh lebih luas karena menyangkut mata pencaharian jutaan petani.

Ia menilai penyelundupan oleh segelintir oknum berpotensi mengorbankan kepentingan masyarakat dalam jumlah besar.

"Masal mau korbankan lebih dari 100 juta orang hanya karena 10 atau 20 orang. Ini yang tidak benar," katanya.

Selain bawang, Amran mengungkapkan pihaknya menerima banyak laporan terkait dugaan penyelundupan komoditas lain, seperti beras, minyak goreng, pupuk, hingga mesin pertanian. Seluruh laporan tersebut tengah ditelusuri sesuai kewenangan Kementerian Pertanian.

Ia memastikan bawang bombai ilegal yang ditemukan di Semarang Utara tidak akan disalurkan dalam bentuk apa pun. Aparat masih mengusut asal-usul barang dan pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan penyelundupan tersebut.

"Ini harus dibongkar sampai ke akar. Tidak boleh ada ampun. Kalau kita kompromi, sama saja kita beternak kejahatan," ujar Amran.

Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan ada perusahaan baja China tak membayar pajak padahal penghasilan per tahun Rp4 triliun.

Purbaya sudah mengetahui nama perusahaan tersebut dan cara mereka menghindari pembayaran pajak.

"Pajak juga banyak industri liar yang enggak kena pajak. Yang saya tahu baja dan bahan bangunan. Pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa bahasa Indonesia," ujar dia saat ditemui di area Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/1).

Purbaya lalu berkata, "Jual langsung ke klien cash basis, enggak bayar PPN."

Satu perusahaan baja saja, lanjut dia, potensi pendapatannya bisa mencapai Rp4 triliun per tahun. Purbaya juga berjanji akan menindak perusahaan itu.

"Kalau pajak saja dari orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih, jadi besar. Banyak perusahaan," ujar Menkeu itu.

Ia bahkan menuding jajaran Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai seolah tutup mata dengan kondisi tersebut.

"Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata," imbuh Purbaya.

Persoalan Ditjen Pajak dan Bea Cukai, kata dia, juga sempat disinggung Presiden Prabowo Subianto saat retreat Kabinet Merah Putih di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Saat itu, Prabowo mengatakan apakah mau dibohongi terus orang Direktorat Jenderal Pajak serta Bea Cukai. Pertanyaan ini, dia sampaikan begitu saja di depan umum, tak langsung ke Purbaya.

"Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan presiden di Hambalang, dia bilang apakah kita akan mau dikibulin terus oleh (orang) Pajak dan Bea Cukai? Itu pesan ke saya dari presiden, walaupun dia nggak melihat ke saya, tapi deg kan ke sini," kata Purbaya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Prabowo menyoroti praktik pelaporan nilai barang yang tak sesuai (under invoicing) yang masih sering terjadi dan melibatkan pegawai DJBC, serta praktik penghindaran pajak yang melibatkan pegawai DJP.

"Ada praktik under invoicing yang masih besar yang tidak terdeteksi di pajak dan bea cukai," ungkap Purbaya.