JAKARTA - Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), Kristalina Georgieva, menepis kekhawatiran akan berakhirnya dominasi dolar AS. Ia mengingatkan pelaku pasar untuk tidak terbawa oleh fluktuasi nilai tukar jangka pendek yang terjadi belakangan ini.

"Saya tidak melihat adanya perubahan peran dolar dalam waktu dekat," ujar pimpinan IMF tersebut kepada Bloomberg dalam sebuah wawancara dikutip dari Seeking Alpha, Rabu (11/2/2026).

Georgieva menegaskan bahwa fondasi dolar AS tetap kuat. Ia menyoroti kedalaman dan likuiditas pasar modal Amerika Serikat, skala ekonominya, serta semangat kewirausahaan sebagai faktor utama yang menopang peran global mata uang itu.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah pelemahan nilai dolar terhadap sekeranjang mata uang utama, yang turun sekitar 10% dalam setahun terakhir. Pelemahan ini terjadi bersamaan dengan meningkatnya kekhawatiran atas kondisi fiskal AS dan menurunnya tingkat kepercayaan terhadap Presiden Donald Trump.

Meski ada laporan bahwa regulator China mendesak bank-bank untuk membatasi eksposur terhadap surat utang AS, data menunjukkan pengaruhnya terbatas. Kepemilikan China atas utang Treasury AS kini kurang dari 2% dari total yang beredar, jauh menurun dibandingkan satu dekade lalu.

Georgieva juga melihat sisi positif dari pelemahan dolar bagi perekonomian global. Ia mencatat hal itu dapat meringankan beban utang berbasis dolar bagi banyak negara berkembang dan menurunkan biaya pinjaman. IMF menilai laporan tentang "kiamat dolar" sebagai sebuah keberlebihan. Georgieva mengajak semua pihak untuk melihat faktor fundamental yang membuat dolar AS tetap menjadi mata uang utama dalam sistem keuangan internasiona

JAKARTA - Hegemoni petrodolar dalam perdagangan energi global mulai mendapatkan tekanan seiring meningkatnya penggunaan mata uang lokal dan alternatif oleh negara-negara BRICS dan sebagian kawasan Eropa. Meski belum runtuh, pergeseran ini mulai menyoroti berkurangnya dominasi de facto dolar AS untuk penyelesaian transaksi minyak.

Data dari firma penasihat investasi Sowell Management, yang dikutip dari Watcher Guru, menunjukkan 80% perdagangan minyak masih diselesaikan menggunakan petrodolar, sementara 20% lainnya dibayar dengan mata uang lokal, terutama oleh blok BRICS dan beberapa negara Eropa. Angka 20% ini dinilai cukup besar karena berpotensi meningkat ke kisaran 25% hingga 30% dalam beberapa waktu ke depan.

China, sebagai anggota kunci BRICS, secara agresif mempromosikan petro-yuan sebagai alternatif. Sejumlah pembelian minyak, batu bara, dan tembaga telah diselesaikan menggunakan yuan. Sementara itu, India telah membayar sebagian transaksi minyaknya dengan yuan, serta menggunakan rubel dan rupee.

Dorongan serupa datang dari Rusia dan negara BRICS lainnya yang semakin gencar menggunakan mata uang non-dolar dalam perdagangan bilateral, khususnya untuk komoditas energi. Uni Emirat Arab juga tercatat masuk dalam skema pembayaran alternatif ini.

Perubahan tersebut berpotensi signifikan mengingat blok BRICS menguasai hampir 40% produksi minyak global. Kekuatan energi utama ini secara bertahap menyiapkan perubahan besar yang dapat menggeser keseimbangan dengan mendorong mata uang lokal sebagai alat pembayaran utama.

Meski pergeseran saat ini masih dalam skala terbatas, konsolidasi kekuatan mata uang alternatif terus berjalan. Tekanan terhadap dolar AS untuk mempertahankan hegemoninya dalam sistem keuangan global pun semakin nyata.

Langkah ini dinilai bukan hanya soal diversifikasi mata uang, tetapi juga bagian dari repositioning geopolitik untuk mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan yang berpusat pada dolar AS.

JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 yang akan dipimpin India di New Delhi pada 2026 diperkirakan menjadi momentum penting bagi arah baru kerja sama ekonomi blok tersebut. Meski jadwal pelaksanaannya belum diumumkan, pengaruh ekonomi aliansi negara berkembang itu terus meningkat seiring penguatan koordinasi antaranggota.

Pertemuan puncak itu akan mengusung tema “Membangun Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan” dengan pendekatan yang menempatkan kesejahteraan sebagai prioritas. Agenda tersebut diharapkan menjadi landasan bagi penguatan peran BRICS dalam percaturan ekonomi global.

Dikutip dari laporan Watcher Guru, agenda BRICS untuk 2026 disusun dengan tema "Membangun Ketahanan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan". Visi ini disebut sebagai “kemanusiaan pertama”, dengan pendekatan yang berbeda dan menempatkan kesejahteraan sebagai prioritas.

Tema tersebut juga dijadikan akronim BRICS 2026, yakni Building for Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability. Berbagai isu strategis akan dibahas dalam KTT ke-18 yang dinilai berpotensi memengaruhi arah kebijakan dan peran aliansi ke depan.

Sejumlah tujuan utama yang menjadi perhatian meliputi perluasan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan dan transaksi lintas negara, serta pembahasan kemungkinan mekanisme keuangan berbasis emas. Selain itu, negara-negara anggota akan mendiskusikan strategi ekspansi dengan negara baru maupun mitra.

BRICS juga akan mengkaji upaya mendorong tatanan keuangan multipolar, di mana berbagai mata uang dapat digunakan dalam penyelesaian pembayaran internasional. Integrasi mata uang digital bank sentral (CBDC) antarnegara anggota turut menjadi sorotan guna memperlancar transaksi perdagangan.

Melalui agenda tersebut, BRICS berupaya memasuki fase baru yang lebih mandiri dengan mengurangi ketergantungan pada Barat. Blok yang kini beranggotakan 11 negara itu menargetkan terciptanya sistem multipolar, di mana mata uang lokal berdampingan dengan dolar AS, euro, dan pound sterling.

Meski pada 2025 belum ada kebijakan besar yang diumumkan, KTT BRICS 2026 dinilai berpotensi membawa perubahan arah. India sebagai ketua disebut berkomitmen memperkuat kemandirian aliansi, meski efektivitas kebijakan yang dirumuskan masih akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan.

JAKARTA - Aliansi ekonomi BRICS terus meminimalkan penggunaan dolar AS dalam perdagangan internasional setelah data terbaru menunjukkan 60% transaksi lintas batas telah diselesaikan menggunakan mata uang lokal. Langkah strategis ini mempertegas komitmen blok tersebut untuk memperkuat mata uang nasional masing-masing sekaligus mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan Barat.

"Selama bertahun-tahun, mereka secara bertahap bertransisi ke sistem penyelesaian yang hampir tidak menggunakan dolar atau euro," kata CEO VTB Bank, Andrei Kostin, dalam wawancara dengan Sputnik News dikutip Sabtu (7/2/2026).

Fenomena ini mencerminkan ambisi besar negara-negara anggota BRICS untuk menempatkan mata uang lokal sebagai prioritas utama dalam kesepakatan dagang. Dengan mengutamakan alat pembayaran nasional, blok ini bertujuan memperkuat ketahanan ekonomi domestik serta meningkatkan posisi tawar mata uang mereka di pasar valuta asing global.

Data VTB Bank mengungkapkan bahwa mayoritas penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal terjadi di antara Rusia, China, dan India. Bahkan, sebagian besar pembayaran perdagangan menuju Iran kini telah mengadopsi metode serupa, yang menunjukkan penerimaan luas terhadap rubel Rusia, yuan China, dan rupee India di dalam aliansi tersebut.

Rusia tercatat telah menerima yuan China untuk hampir seluruh kesepakatan dagangnya selama hampir empat tahun terakhir. Di sisi lain, India secara konsisten menggunakan rupee dan rubel untuk transaksi minyak dengan Rusia, serta sesekali melibatkan yuan dalam mekanisme penyelesaian pembayarannya.

BRICS memanfaatkan momentum sanksi ekonomi dan ketidakpuasan terhadap kebijakan moneter Amerika Serikat untuk memacu agenda dedolarisasi. Kebijakan Gedung Putih yang dinilai tidak menentu menjadi peluang bagi blok ini untuk membuktikan bahwa ekonomi negara berkembang mampu mandiri di luar pengaruh mata uang tunggal.

Dalam satu dekade ke depan, penggunaan mata uang lokal diprediksi akan memainkan peran yang jauh lebih besar dan perlahan menggeser dominasi dolar AS. Perubahan sistem moneter global ini menandakan bahwa negara-negara ekonomi baru kini mulai mengambil peran signifikan dalam urusan ekonomi dunia, yang selama ini didominasi oleh negara-negara Barat. Keberhasilan transisi ini tidak hanya mengubah lanskap perdagangan antaranggota, tetapi juga menantang status quo tata kelola keuangan internasional.

JAKARTA - Pemerintah Afrika Selatan dilaporkan mempertimbangkan kebijakan tarif hingga 50% terhadap impor mobil dari China dan India, yang sama-sama anggota BRICS. Langkah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai soliditas kerja sama ekonomi di dalam blok negara berkembang tersebut.

Mengacu laporan Watcher Guru, kebijakan tarif tersebut ditujukan untuk melindungi industri otomotif domestik Afrika Selatan dari lonjakan impor kendaraan, termasuk dari sesama anggota BRICS. Rencana ini muncul di tengah upaya negara-negara anggota blok tersebut memperkuat kerja sama ekonomi di tengah dinamika perdagangan global.

Meski BRICS kerap menyuarakan solidaritas dalam menghadapi tekanan perdagangan global, termasuk kebijakan tarif dari Amerika Serikat, dalam praktiknya negara-negara anggota juga berupaya mengamankan kepentingan masing-masing. Persaingan untuk mendapatkan kesepakatan dagang terbaik dengan AS dinilai turut memengaruhi dinamika hubungan antaranggota.

Selain Afrika Selatan, ketidakseimbangan perdagangan juga terlihat pada hubungan China dan India. India baru-baru ini menginvestasikan sekitar USD10 miliar pada sektor penambangan logam tanah jarang guna mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari China, meski keduanya tergabung dalam BRICS.

Sejumlah pengamat menilai kebijakan yang kurang kooperatif di antara anggota menjadi tantangan utama bagi efektivitas BRICS sebagai blok ekonomi. Meski pertemuan puncak kerap menegaskan komitmen kerja sama, implementasi kebijakan di tingkat nasional sering kali lebih berfokus pada perlindungan kepentingan domestik masing-masing negara.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa setiap diplomasi luar negeri Indonesia yang dilakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia.

Penekanan tersebut disampaikan Presiden saat bertemu sejumlah mantan Menteri dan Wakil Menteri Luar Negeri RI, akademisi di bidang hubungan internasional, serta pimpinan Komisi I DPR RI di Istana Merdeka, pada Rabu (4/2/2026).

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, hal tersebut tercermin dari berbagai capaian strategis yang diraih Indonesia dalam satu tahun terakhir. Sejumlah capaian tersebut antara lain bergabungnya Indonesia dengan BRICS yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dunia.

“Indonesia bergabung dengan BRICS, yang beranggotakan, di antaranya Brasil, Rusia, China, dan India yang merupakan kekuatan ekonomi dunia,” kata Seskab Teddy pada Kamis (5/2/2026).

Selain itu, Teddy menjabarkan capaian strategis lainnya, seperti keberhasilan penetapan tarif dagang nol persen di 27 negara Uni Eropa dan kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi. Capaian konkret lainnya, kata dia, termasuk partisipasi Indonesia dalam perjanjian perdamaian Palestina yang dinisiasi oleh Amerika Serikat.

“Indonesia turut mencatat sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi AS. Pascapenandatanganan perjanjian, jumlah konflik dan korban pun telah berkurang signifikan,” kata Teddy.

Terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP), Seskab Teddy menjelaskan bahwa keanggotaan dalam forum tersebut bersifat tidak tetap dan Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk menarik diri sewaktu-waktu. Sementara untuk dana sebesar US$1 miliar yang dikaitkan dengan keanggotaan BoP, Seskab mengatakan bahwa dana tersebut merupakan dana rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib.

Dia memerinci saat ini Indonesia resmi bergabung bersama 7 negara besar dengan mayoritas penduduk beragama Islam lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UAE, dan Pakistan.

“Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” lanjutnya.

Melalui pendekatan diplomasi yang proaktif dan berorientasi pada hasil, Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat posisi global sekaligus memastikan bahwa setiap langkah kebijakan luar negeri memberikan manfaat strategis bagi rakyat Indonesia serta perdamaian dunia.

Lebih lanjut, Teddy menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP merupakan langkah konkret untuk terlibat langsung dalam upaya mengurangi peperangan di Palestina.

“Bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” tandasnya.

JAKARTA - Pendiri Bridgewater Associates Ray Dalio memperingatkan sistem moneter global berada di ambang kehancuran seiring lonjakan utang Amerika Serikat (AS) yang menembus USD38 triliun atau setara Rp637.393 di 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu runtuhnya tatanan keuangan global yang telah menopang perekonomian dunia selama puluhan tahun.

"Kita sekarang sedang menghadapi runtuhnya tatanan moneter, dan kita dihadapkan pada pilihan yang mengerikan. Apakah mencetak uang atau membiarkan krisis utang terjadi?" ujar Ray Dalio dikutip dari Watcher Guru, Minggu (1/2/2026).

Peringatan tersebut disampaikan Dalio dalam berbagai forum internasional, termasuk World Economic Forum (WEF) di Davos. Ia menilai pemerintah AS berada dalam dilema besar, yakni antara mencetak uang yang berisiko mendorong depresiasi nilai mata uang atau membiarkan krisis utang berkembang tanpa kendali.

Dalio menyebut situasi ini sebagai bagian dari teori Big Cycle, yakni fase akhir dari siklus panjang sistem moneter global. Menurut dia, akumulasi utang yang terus membesar telah menciptakan tekanan struktural yang sulit dihindari dan akan berdampak lintas generasi. "Cucu dan cicit saya yang bahkan belum lahir, akan menanggung pembayaran utang ini dalam dolar yang nilainya telah terdepresiasi."

Sejumlah analis menilai peringatan Dalio kian relevan seiring meningkatnya upaya dedolarisasi oleh negara-negara BRICS. Rusia dan China, misalnya, telah menyelesaikan sekitar 90% perdagangan bilateral mereka menggunakan rubel dan yuan tanpa melibatkan dolar AS.

Upaya dedolarisasi tersebut juga ditandai dengan peluncuran The Unit pada Desember 2025, yakni mata uang penyelesaian digital BRICS yang didukung emas dan mata uang negara anggota. Langkah ini mencerminkan pergeseran struktural dalam sistem keuangan global yang telah dipersiapkan selama bertahun-tahun.

Emas Jadi Pelindung

Di sisi lain, bank-bank sentral dunia tercatat membeli lebih dari 1.100 ton emas sepanjang 2025 sebagai upaya lindung nilai terhadap risiko mata uang fiat. Dalio pun merekomendasikan investor untuk menempatkan sekitar 10–15% portofolio mereka pada emas sebagai perlindungan terhadap potensi depresiasi mata uang. "Kebanyakan orang biasanya tidak memiliki jumlah emas yang memadai dalam portofolionya."

Negara-negara BRICS secara kolektif menguasai lebih dari 6.000 ton cadangan emas yang digunakan untuk menopang sistem pembayaran alternatif. Peningkatan minat terhadap emas juga tercermin dari data Google Trends yang menunjukkan kecemasan publik terhadap pelemahan dolar AS mencapai rekor tertinggi pada kuartal terakhir 2025.

Harga emas bahkan diproyeksikan mendekati USD6.000 per ons pada pertengahan 2026, setelah pada 2025 mengungguli kinerja indeks S&P 500 hingga sekitar 65%. Strategi lindung nilai berbasis emas kini tidak hanya diadopsi bank sentral, tetapi juga investor swasta.

Meski demikian, dolar AS masih mendominasi sistem keuangan global dengan mencakup sekitar 89% transaksi valuta asing dunia. Namun, porsinya dalam cadangan devisa bank sentral terus menurun, dari 65,3% pada 2016 menjadi sekitar 59,3% pada akhir 2024.

Konvergensi antara lonjakan utang AS, peringatan Dalio, dan percepatan dedolarisasi BRICS dinilai menandai pergeseran bertahap namun fundamental dalam arsitektur keuangan global. Perubahan ini berpotensi membentuk ulang sistem moneter dunia dalam beberapa tahun ke depan.

JAKARTA - Kekhawatiran atas potensi runtuhnya dolar Amerika Serikat (AS) di kalangan negara-negara BRICS kian menguat setelah mata uang Negeri Paman Sam itu merosot 1,3% pada 27 Januari 2026. Pelemahan tersebut menjadi yang terburuk dalam satu hari sejak April 2025 sekaligus menyentuh level terendah sejak Februari 2022.

Tekanan terhadap dolar AS semakin dalam setelah Presiden AS Donald Trump menepis kekhawatiran pasar atas melemahnya nilai tukar dolar. Pernyataan itu justru ditangkap pelaku pasar sebagai sinyal toleransi Washington terhadap pelemahan mata uangnya, sehingga memicu tekanan jual lanjutan.

"Saya pikir ini bagus. Maksud saya nilai dolar, lihat bisnis yang kami jalankan. Tidak, dolar baik-baik saja," kata Trump kepada wartawan dikutip dari Watcher Guru, Jumat (30/1/2026).

Situasi tersebut menjadi titik balik ketika negara-negara BRICS mempercepat pembangunan sistem keuangan alternatif agar dapat beroperasi lebih independen dari infrastruktur keuangan Barat. Inisiatif ini mencakup pengembangan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital Currency/CBDC) serta mekanisme perdagangan berbasis sumber daya dan mata uang lokal.

Dalam kerangka dedolarisasi, BRICS mulai membangun jalur pembayaran digital lintas negara yang tidak lagi bergantung pada dolar AS. Reserve Bank of India, misalnya, mengusulkan pengaitan CBDC antarnegara anggota seperti e-rupee dan yuan digital guna menciptakan sistem pembayaran langsung. Rusia juga telah mendemonstrasikan purwarupa BRICS Pay pada akhir 2024, dengan implementasi lebih luas direncanakan pada 2026–2027.

Peralihan serupa terlihat dalam perdagangan bilateral. Rusia dan China telah mengalihkan sekitar 90% perdagangan mereka ke mata uang nasional pada akhir 2024. India pun melakukan transaksi minyak dengan Uni Emirat Arab dan Rusia menggunakan rupee. Sistem pesan keuangan alternatif seperti SPFS Rusia dan CIPS China kini menghubungkan lebih dari 130 lembaga keuangan di sekitar 100 negara, mengurangi ketergantungan pada sistem Barat.

"Kami tidak menolak, tidak memerangi dolar. Namun jika kami tidak diizinkan bekerja dengannya, apa yang bisa kami lakukan? Kami harus mencari alternatif lain, dan itu sedang terjadi," ujar Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah acara baru-baru ini.

Pengaruh BRICS atas sumber daya strategis global turut mempercepat pergeseran tersebut. Blok ini menguasai sekitar 72% unsur tanah jarang dunia yang krusial bagi industri teknologi, kendaraan listrik, dan pertahanan, serta mendominasi pasokan nikel, paladium, dan kobalt. Dominasi itu dimanfaatkan melalui bursa komoditas yang memungkinkan perdagangan langsung dalam mata uang lokal.

Penguatan dedolarisasi juga ditopang oleh akumulasi aset fisik. Bank sentral negara-negara BRICS membeli lebih dari 1.100 ton emas sepanjang 2025. Kepemilikan emas China diperkirakan mendekati 12.000 ton jika memperhitungkan cadangan yang tidak dilaporkan, sementara total cadangan emas BRICS kini melampaui Zona Euro.

Perubahan besar lainnya terjadi ketika Arab Saudi membiarkan perjanjian petrodolar berusia 50 tahun berakhir pada Juni 2024 tanpa perpanjangan. Sejumlah negara kini menerima pembayaran minyak dalam mata uang non-dolar, termasuk yuan, sementara BRICS mengeksplorasi perdagangan berbasis keranjang komoditas yang mencakup minyak, emas, dan mineral strategis.

Meski demikian, tantangan masih membayangi. Proyek BRICS Bridge dan interoperabilitas CBDC menghadapi hambatan teknis dan politik akibat perbedaan kepentingan ekonomi serta dinamika geopolitik antaranggota. Sejumlah analis memperkirakan sistem paralel tersebut baru akan beroperasi penuh pada 2028–2030.

"Saya tidak percaya kami memiliki kebijakan untuk menggantikan dolar. Stabilitas ekonomi global dipatok pada dolar sebagai mata uang cadangan, dan saat ini hal terakhir yang kami inginkan adalah stabilitas ekonomi yang lebih rendah," kata Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar.

Di sisi lain, dolar AS masih menjadi mata uang dominan dalam transaksi global, dengan pangsa operasional valuta asing sekitar 89% pada awal 2025. Analis menilai pergeseran yang terjadi lebih tepat disebut sebagai proses de-dominasi, bukan penggantian total, seiring sistem keuangan global bergerak menuju tatanan yang lebih multipolar.

Cadangan Dolar AS Turun

Tekanan terhadap dolar AS juga tercermin pada data cadangan devisa global. Dana Moneter Internasional (IMF) mencatat porsi cadangan dolar AS di bank sentral dunia turun dari 58,2% pada 2024 menjadi 56,92% pada Januari 2026, atau menyusut 1,28% dalam dua tahun.

"Pada 2000, dolar menyumbang sekitar 70% cadangan devisa global, tetapi pada kuartal III 2025 porsinya turun menjadi 56,92% berdasarkan data IMF," kata Mamadou Kwidjim Toure, pendiri Ubuntu Tribe. "Dedolarisasi mungkin tidak terjadi dalam semalam," ujar Toure.

Namun dia menilai akumulasi emas dan penggunaan mata uang lokal oleh negara-negara BRICS menjadi sinyal kuat berkurangnya ketergantungan terhadap dolar AS di tengah meningkatnya peran emas dalam cadangan devisa global.

JAKARTA - Dana Moneter Internasional (IMF) mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap stabilitas dolar Amerika Serikat (AS) di tengah menguatnya dorongan global untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang tersebut. Tekanan datang dari pelemahan nilai dolar, pergeseran cadangan devisa global, hingga langkah negara-negara BRICS yang memperkuat sistem pembayaran alternatif.

"Di IMF, salah satu kemampuan yang sedang kami bangun adalah menyajikan secara hipotetis skenario peristiwa yang tak terbayangkan, lalu mencari tahu apa yang harus dilakukan," ujar Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva dalam sebuah acara di Brussel yang diselenggarakan lembaga pemikir Bruegel, dikutip RBC Ukraine, Rabu (28/1/2026).

Berdasarkan laporan Reuters, pangsa dolar dalam cadangan devisa global terus menyusut, dari 72% pada 2001 menjadi di bawah 57% saat ini menurut data IMF. Sejak Presiden Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada Januari 2025, dolar juga tercatat melemah lebih dari 9% terhadap sekeranjang mata uang utama dunia, dengan depresiasi terhadap euro mendekati 12%.

Kegelisahan investor terhadap prospek dolar turut mendorong lonjakan aset lindung nilai. Harga emas batangan dilaporkan menembus rekor tertinggi di atas 5.100 dolar AS per troy ounce. "Alih-alih berbondong-bondong ke USD, para pedagang beralih ke emas," tulis analis Macquarie Thierry Wizman.

Sinyal ketegangan juga datang dari otoritas moneter AS. Federal Reserve Bank of New York dilaporkan melakukan pengecekan suku bunga yang tidak lazim dengan bank-bank besar terkait posisi dolar-yen, langkah yang kerap dipandang sebagai pendahulu potensi intervensi pasar. Jika terjadi, ini akan menjadi intervensi mata uang terkoordinasi AS–Jepang pertama pada abad ini.

Infrastruktur BRICS Menguat

Di sisi lain, negara-negara BRICS secara bertahap memperkuat arsitektur keuangan untuk mengurangi dominasi dolar. Pada November 2025, Standard Bank—bank terbesar di Afrika berdasarkan aset menjadi institusi Afrika pertama yang terhubung langsung dengan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) milik China.

"CIPS akan memungkinkan integrasi yang lebih besar dengan mitra dagang utama dan menawarkan beragam opsi bagi klien kami untuk mengoptimalkan operasi mereka," ujar Head of Client Coverage Standard Bank, Crosby Mkhwanazi.

Rusia dan China bahkan hampir sepenuhnya melakukan dedolarisasi perdagangan bilateral. Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov menyebut 99,1% transaksi antara kedua negara kini diselesaikan dalam rubel dan yuan, sementara CIPS telah memiliki 1.467 peserta tidak langsung di 119 negara.

Meski demikian, sejumlah pejabat dan analis menilai dolar belum menghadapi pengganti dalam waktu dekat. Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menegaskan dolar masih menjadi sumber stabilitas ekonomi global dan India tidak memiliki kebijakan untuk menggantikannya sebagai mata uang cadangan utama.

Georgieva juga mengakui status dolar sebagai mata uang cadangan dunia tidak mungkin berubah dalam waktu dekat. Namun, ia mendorong Uni Eropa meningkatkan penerbitan obligasi bersama sebagai alternatif aset aman bagi investor global, seiring semakin nyatanya dinamika dedolarisasi di negara-negara Global South.

DAVOS - Perdana Menteri (PM) Kanada Mark Carney mengguncang Forum Ekonomi Dunia (WEF) 2026 dengan pidato keras yang menyoroti percepatan kemunduran hegemoni dolar AS. Ia memperingatkan bahwa pengaruh blok BRICS yang menawarkan alternatif sistem keuangan global kian menguat, menandai pergeseran kekuatan ekonomi yang nyata.

Analisis Carney menyebut dunia tengah berada dalam fase "keretakan, bukan transisi". Serangkaian krisis global dua dekade terakhir, menurutnya, telah memicu redistribusi kekuatan ekonomi yang fundamental. Pernyataan ini memperkuat sinyal dari perkembangan konkret yang digalang BRICS.

"Kita berada di tengah sebuah keretakan, bukan transisi. Kekuatan-kekuatan besar kini menggunakan integrasi ekonomi sebagai senjata, bukan sebagai sarana manfaat bersama," tegas Carney dalam pidatonya di Davos, dikutip dari Watcher Guru, Selasa (27/1/2026).

Peringatan tersebut beresonansi dengan langkah strategis BRICS yang kini dipimpin India. Bank Sentral India (RBI) secara resmi mengusulkan pembuatan jaringan mata uang digital bank sentral (CBDC) bersama untuk negara-negara anggota. Usulan yang dinilai transformatif ini rencananya akan dibahas dalam KTT BRICS 2026.

Wakil Gubernur RBI T Rabi Sankar menjelaskan keunggulan potensial inisiatif ini. "CBDC tidak menimbulkan banyak risiko yang melekat pada stablecoin. Selain potensi fasilitasi pembayaran ilegal, stablecoin menimbulkan kekhawatiran signifikan terhadap stabilitas moneter dan ketahanan sistemik," ujarnya.

Blok BRICS yang telah diperluas menjadi 10 negara mencakup 37% PDB global dan 46% populasi dunia telah meluncurkan BRICS Pay. Sistem pembayaran alternatif yang sedang dalam uji coba lanjutan ini diproyeksikan menjadi penantang serius bagi jaringan SWIFT yang selama ini didominasi Barat.

Meski mendapatkan ancaman tarif 100% dari Presiden AS Donald Trump, BRICS menyangkal ingin menggantikan dolar. Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menegaskan, "Dolar sebagai mata uang cadangan merupakan sumber stabilitas ekonomi global. Yang dibutuhkan dunia adalah lebih banyak stabilitas, bukan sebaliknya."

Carney mendesak negara-negara kekuatan menengah untuk mencari "jalur ketiga" yang mandiri, menolak ketergantungan pada hegemoni mana pun. Di bawah kepemimpinannya, Kanada telah menandatangani 12 kesepakatan strategis di empat benua dalam enam bulan, termasuk kemitraan dengan China dan Uni Eropa.

Strategi diversifikasi BRICS didukung oleh aksi nyata, termasuk peningkatan cadangan emas yang mendorong harga logam mulia melampaui USD4.600 per ons awal 2026. Langkah ini merefleksikan kekhawatiran terhadap "persenjataan" dolar AS dalam geopolitik.

Carney menutup pidatonya dengan pesan visioner sekaligus peringatan: "Tatanan lama tidak akan kembali. Nostalgia bukanlah strategi. Dari keretakan ini, kita dapat membangun sesuatu yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih adil." Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa upaya dedolarisasi BRICS telah bergeser dari wacana menjadi realitas yang harus dihadapi dalam arsitektur keuangan global baru.

JAKARTA - India bersiap memangkas tarif impor mobil asal Uni Eropa dari level setinggi 110% menjadi 40% dalam kesepakatan dagang besar yang tengah dirampungkan kedua pihak. Kebijakan ini menjadi bagian dari perjanjian perdagangan bebas India–Uni Eropa yang diperkirakan diumumkan pada KTT India–UE ke-16 di New Delhi.

Pemerintah Perdana Menteri (PM) Narendra Modi menyetujui penurunan tarif secara langsung untuk jumlah terbatas mobil asal Uni Eropa dengan harga impor di atas 15.000 euro. Kesepakatan ini disebut sebagai "induk dari semua perjanjian" oleh sumber yang mengetahui perundingan dan berbicara kepada Reuters.

Dalam tahap lanjutan, tarif impor tersebut direncanakan turun secara bertahap hingga 10 persen. Skema ini membuka akses yang jauh lebih luas ke pasar otomotif India bagi produsen Eropa seperti Volkswagen, Mercedes-Benz, dan BMW, yang selama ini menghadapi hambatan tarif tinggi.

Pemangkasan tarif ini menandai langkah paling agresif India untuk membuka sektor otomotifnya, yang dikenal sebagai salah satu yang paling protektif di dunia. Dikutip dari Market Screener, Pemerintah India mengusulkan kuota sekitar 200.000 unit mobil bermesin pembakaran internal per tahun untuk menikmati tarif awal 40 persen.

Saat ini, merek mobil Eropa hanya menguasai kurang dari 4 persen pasar otomotif India yang mencapai sekitar 4,4 juta unit per tahun. Pasar tersebut masih didominasi oleh Suzuki Motor dari Jepang serta produsen lokal Mahindra dan Tata Motors yang secara kolektif menguasai sekitar dua pertiga pangsa pasar.

Kendaraan listrik berbasis baterai dikecualikan dari skema pemangkasan tarif selama lima tahun pertama. Langkah ini bertujuan melindungi investasi domestik di sektor kendaraan listrik yang tengah berkembang, terutama yang digarap oleh Tata Motors dan Mahindra & Mahindra. Setelah periode tersebut, kendaraan listrik akan mengikuti mekanisme penurunan tarif yang sama.

Kesepakatan ini hadir di tengah momentum baru perundingan dagang India–Uni Eropa yang dimulai pada 2007, terhenti pada 2013, dan kembali dilanjutkan pada 2022. Perjanjian ini juga dipandang strategis bagi India untuk memperluas ekspor tekstil dan perhiasan, yang terdampak kebijakan tarif Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir.

Dengan proyeksi pasar otomotif India tumbuh hingga 6 juta unit per tahun pada 2030, pemangkasan tarif ini berpotensi mengubah peta persaingan di salah satu pasar mobil dengan pertumbuhan tercepat di dunia, sekaligus memperkuat kemitraan ekonomi India–Uni Eropa.

JAKARTA - Para pemimpin negara anggota BRICS menandatangani deklarasi bersama pada 21 Januari 2026 menegaskan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, dan inklusif sebagaimana diamanatkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di tengah menguatnya arus proteksionisme global.

Deklarasi tersebut diteken tak lama setelah India resmi mengambil alih presidensi BRICS secara bergilir pada 1 Januari 2026. Ini menjadi kali keempat New Delhi memimpin kelompok negara berkembang tersebut sejak dibentuk.

Dalam masa kepemimpinannya, India mengusung tema "Membangun Ketangguhan, Inovasi, Kerja Sama, dan Keberlanjutan" dengan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menjunjung prinsip kemanusiaan di atas segalanya.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menilai kerja sama internal BRICS terus menunjukkan penguatan yang signifikan. Ia memuji kepemimpinan Brasil sebagai ketua BRICS pada 2025 yang dinilainya berhasil memperkokoh fondasi kerja sama antarnegeri anggota.

"Semua negara BRICS adalah mitra baik kami. Selama setahun terakhir, hubungan kami dengan masing-masing negara semakin menguat, dan fondasi untuk pengembangan kerja sama lebih lanjut di semua bidang juga semakin diperkuat," ujar Lavrov dalam konferensi pers tahunan dikutip dari Tribun India, Sabtu (24/1/2026).

Lavrov menambahkan Rusia mendukung penuh inisiatif Brasil yang mengusulkan berbagai proyek baru sekaligus melanjutkan agenda kerja sama yang telah disepakati sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Kazan pada musim gugur 2024.

Sementara, Menteri Luar Negeri India S. Jaishankar menegaskan pentingnya mendorong multilateralisme yang direformasi agar lebih mencerminkan realitas global saat ini. Menurut dia lembaga-lembaga internasional seperti PBB, WTO, Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia (World Bank) harus menjadi lebih representatif dan inklusif.

Deklarasi BRICS tersebut muncul di tengah meningkatnya tensi geopolitik, termasuk dengan Amerika Serikat, setelah pemerintahan Presiden Donald Trump mengancam pengenaan tarif hingga 100% terhadap negara-negara BRICS. Di sisi lain, Bank Sentral India juga mengusulkan pengaitan mata uang digital resmi negara-negara BRICS guna mempermudah transaksi lintas negara dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Saat ini, BRICS yang beranggotakan 10 negara mewakili sekitar 39 persen perekonomian global dan 24 persen perdagangan dunia.