PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memperluas perannya dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui pemberdayaan pelaku usaha produktif berbasis komunitas.

Selain menyediakan akses layanan keuangan, BRI juga secara konsisten mendorong UMKM agar bisa bertumbuh secara kolektif dalam ekosistem usaha yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pengembangan Klaster Usaha dalam program Klasterku Hidupku, sebuah inisiatif pemberdayaan kelompok usaha yang dibentuk BRI berdasarkan kesamaan sektor produksi, karakteristik wilayah, serta kedekatan sosial antarpelaku usaha, sehingga tercipta sinergi dan penguatan rantai nilai di tingkat lokal.

Hingga akhir t2025, BRI telah membina 42.682 Klaster Usaha, disertai dengan 3.001 kegiatan pemberdayaan yang mencakup pelatihan usaha serta dukungan sarana dan prasarana produksi.

Fokus utama pembinaan diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian daerah.

Dari total klaster yang diberdayakan, 82,36 persen merupakan klaster sektor produksi, sementara sisanya 17,64 persen berasal dari sektor non-produksi. Dominasi sektor produksi ini mencerminkan strategi BRI dalam memperkuat basis ekonomi riil, terutama pada sektor pertanian yang menyumbang porsi terbesar sebesar 48,05 persen.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menegaskan program Klasterku Hidupku dirancang sebagai pendekatan pemberdayaan yang mendorong UMKM naik kelas, khususnya bagi pelaku usaha di sektor produksi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Melalui penguatan klaster, BRI tidak hanya menghubungkan pelaku usaha dengan akses permodalan, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang memungkinkan terjadinya kolaborasi, peningkatan skala produksi, hingga penguatan daya saing di tingkat lokal.

"BRI berkomitmen untuk mendampingi UMKM secara menyeluruh, mulai dari pembiayaan hingga penguatan kapasitas usaha. Pendampingan ini kami lakukan melalui pelatihan, peningkatan literasi keuangan, serta berbagai program pemberdayaan yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan masing-masing klaster. Dengan pendekatan tersebut, BRI berharap klaster usaha yang berhasil berkembang dapat menjadi referensi dan role model bagi UMKM di daerah lainnya," ujar Akhmad Purwakajaya.

Sejalan dengan penguatan klaster usaha, BRI juga terus memperluas inklusi keuangan di tingkat komunitas. Dari lebih dari 480 ribu anggota klaster, sebanyak 87,7 persen pelaku kelompok usaha telah memiliki rekening di BRI dan rata-rata terhubung dengan akses pembiayaan BRI guna mendukung pengembangan usahanya.

Klasterku Hidupku merupakan bagian dari strategi BRI dalam menaikkelaskan nasabah eksisting dan mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Program ini melengkapi berbagai inisiatif pemberdayaan BRI lainnya, seperti Desa BRILiaN, Rumah BUMN, dan LinkUMKM, yang secara terpadu memperkuat peran BRI sebagai agent of development dalam mendukung UMKM dan ekonomi kerakyatan nasional.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero) Tbk berperan serta dalam pengembangan UMKM di tanah air.

Peran mereka lakukan dengan memberikan pendampingan.

Mengutip akun Instagram mereka, pendampingan dilakukan melalui rumah BUMN BRI, Kain Indonesia by Shifara.

Melalui rumah tersebut, BRI telah berhasil membina 54 Rumah BUMN.

Melalui rumah itu, BRI juga berhasil melaksanakan lebih dari 18.218 pelatihan bagi pelaku UMKM di daerah.

Jumlah tersebut merupakan data per Desember 2025.

Sinta Paramitha yang merupakan pemilik Kain Indonesia by Shifara mengatakan BRI memang memberikan banyak fasilitas bagi pelaku UMKM.

"Fasilitas mulai dari ilmu yang dapat langsung diaplikasikan untuk mengembangkan bisnis hingga kesempatan pameran yang membantu memperkenalkan produk dan meningkatkan brand awareness," katanya seperti dikutip dari akun Instagram tersebut. 

Tak hanya itu, BRI juga berhasil mengangkat sejumlah UMKM dari keterbatasan mereka.

Salah satu UMKM itu, usaha bumbu dan tepung kemasan Iswara Food milik Dewi Aminah.

Berkait bantuan BRI ia mampu naik kelas melalui pendampingan yang tepat.

Berawal dari keterbatasan dan cobaan hidup, kini produknya semakin berkembang setelah mendapatkan pelatihan dan pembinaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Dewi Aminah, warga Solo, sebelumnya menggantungkan hidup dari usaha batik di Pasar Klewer.

Usaha tersebut menjadi tulang punggung keluarga sejak awal pernikahannya. Namun, musibah kebakaran yang melanda pasar tersebut membuat seluruh usahanya habis.

Cobaan tidak berhenti di situ. Pada tahun 2000, anak ketiganya lahir dengan kondisi autis dan hiperaktif. Kondisi itu mendorong Dewi untuk mempelajari makanan sehat yang sesuai dengan kebutuhan sang anak.

Dari situ, ia mulai mengenal dunia bumbu dan olahan tepung, termasuk mengembangkan tepung mokaf menjadi berbagai produk seperti tepung ayam krispi dan tepung tempe mendoan.

Perjalanan Iswara Food semakin menunjukkan perkembangan positif ketika Dewi bergabung dalam program pelatihan BRIncubator dari Rumah BUMN BRI Solo.

"Alhamdulillah, saya mendapat bimbingan dari BRI melalui program BRIncubator selama 10 hari yang membuat saya lebih percaya diri," ujarnya.

Pendampingan itu tak hanya membuat bisnisnya lebih berkembang, tetapi juga mendorong Dewi untuk berbagi manfaat kepada masyarakat sekitar. Ia memberdayakan ibu-ibu yang membutuhkan, terutama mereka yang ingin memulai usaha rumahan dari modal kecil.

"Saya juga melatih ibu anak yatim dan para istri dari warga binaan agar bisa berbisnis dengan modal kecil. Mereka dibimbing membuat produk, didampingi setiap bulan, hingga melahirkan usaha baru. Bagi yang siap, bisa menjadi produsen dengan merek sendiri, termasuk saya bantu gratis pengurusan PIRT dan halal. Dari rumah pun bisa, yang penting niat-Insya Allah akan ada jalan," ujar Dewi.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus memberdayakan UMKM Indonesia agar dapat naik kelas melalui pemanfaatan platform digital LinkUMKM.

Sejak diluncurkan pada 2021, LinkUMKM telah menjembatani pelaku UMKM di seluruh Indonesia untuk mendapatkan pelatihan usaha berbasis digital yang dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata UMKM di berbagai daerah.

Hingga akhir 2025, LinkUMKM telah dimanfaatkan oleh lebih dari 14,98 juta pelaku UMKM sebagai sarana pendampingan usaha secara daring, mulai dari peningkatan kapasitas, perluasan pasar, hingga percepatan proses naik kelas.

Saat ini, LinkUMKM menghadirkan enam fitur utama yang saling terintegrasi, yakni UMKM Smart, Rumah BUMN, UMKM Media, Komunitas, Etalase Digital, dan Register NIB sebagai dukungan administrasi dan legalitas usaha.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya menyampaikan LinkUMKM dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha dalam mengakses informasi pasar, sekaligus meningkatkan kemampuan administrasi dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan.

Platform ini dirancang agar pelaku UMKM dapat memperoleh pembelajaran yang sesuai dengan tahapan dan kebutuhan bisnisnya.

"LinkUMKM membuka kesempatan bagi setiap pelaku usaha untuk mengikuti pelatihan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan bisnis, mulai dari penguatan dasar usaha hingga peningkatan kapasitas untuk naik kelas. Kami berharap platform ini dapat membantu UMKM mengelola usahanya secara lebih terstruktur dan adaptif terhadap perubahan," ujar dalam keterangan resmi.

Pada fitur UMKM Smart, LinkUMKM menghadirkan Self-Assessment Naik Kelas yang membantu pelaku usaha mengenali kapasitas bisnis melalui sistem scoring digital. Selain itu, tersedia fitur Coaching Clinic sebagai ruang konsultasi bisnis yang mempertemukan UMKM dengan mentor dan coach profesional.

Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pelaku UMKM akan memperoleh rekomendasi pelatihan sesuai dengan kelas usahanya, mulai dari UMKM tradisional, berkembang, ataupun modern. Saat ini, tersedia lebih dari 690 modul pembelajaran untuk memperkuat soft skill dan hardskill pelaku usaha.

Selain penguatan kapasitas, LinkUMKM juga menyediakan UMKM Media yang menyajikan berbagai informasi inspiratif, berita terkini, serta infografis edukatif yang relevan dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.

Untuk mendukung perluasan pasar, LinkUMKM turut menghadirkan Etalase Digital sebagai sarana promosi produk UMKM agar menjangkau segmen pasar yang lebih luas.

Platform ini terhubung dengan jaringan Rumah BUMN sebagai bagian dari ekosistem pendampingan yang mendukung peningkatan kapasitas dan kapabilitas UMKM. Selain itu ada fitur Komunitas yang disediakan sebagai ruang kolaborasi dan berbagi pengalaman antar pelaku UMKM.

IDXChannel - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau KS (KRAS) menegaskan komitmennya dalam memperkuat kedaulatan industri maritim melalui penyediaan material baja berkualitas untuk mendukung program percepatan pemenuhan armada kapal nasional.

Dalam program tersebut, Danantara memosisikan PT PAL Indonesia (Persero) sebagai orkestrator bagi 22 galangan kapal nasional untuk memenuhi kebutuhan ribuan unit kapal di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebagai tulang punggung industri baja nasional, KS memegang peran krusial dalam memastikan ketersediaan material standar domestik yang kompetitif guna menekan ketergantungan impor.

Direktur Utama KS, Akbar Djohan menekankan bahwa kesiapan material adalah kunci agar standarisasi kapal nasional yang diusung PT PAL dapat berjalan efisien.

"Sinergi antara penyedia baja nasional dengan galangan kapal diharapkan mampu menciptakan skala ekonomi yang kuat," katanya melalui keterangan resmi, Minggu (15/2/2026).

Melalui integrasi hulu ke hilir ini, Krakatau Steel memproyeksikan peningkatan penyerapan baja domestik yang signifikan seiring dengan mandat pemenuhan armada nasional. Langkah ini tidak hanya memperkuat industri pertahanan dan transportasi laut, tetapi juga memastikan nilai tambah ekonomi tetap berada di dalam negeri.

CEO PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod menambahkan, kolaborasi ekosistem ini merupakan langkah strategis bagi industri galangan kapal. Dia menegaskan, PT PAL bukanlah kompetitor, melainkan orkestrator bagi galangan kapal nasional.

"Keberhasilan transformasi di PT PAL akan diterapkan ke galangan lain agar memiliki standar kompetensi global, didukung oleh ketersediaan material domestik yang solid,” ujarnya.

Chief Technology Officer (CTO) BPI Danantara, Sigit Puji Santosa menyampaikan, pemerintahan Prabowo saat ini serius mendorong kebijakan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) serta penguatan rantai pasok.

"Konsolidasi rantai pasok industri maritim merupakan langkah transformasi untuk meningkatkan investasi dan konektivitas antardaerah," ujar Sigit.

(Rahmat Fiansyah)

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks IDX BUMN 20 mencatatkan kinerja moncer dengan menguat 5,23% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) ke level 400,99 hingga penutupan perdagangan akhir pekan, Jumat (13/2/2026).

Capaian indeks yang berisi 20 saham perusahaan negara ini tampil kontras dibandingkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Merujuk data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG justru terkoreksi 5,03% YtD menuju 8.212,27.

Koreksi juga membayangi indeks LQ45 yang tercatat minus 2% dan IDX30 melemah 1,23% YtD. Hal ini menunjukkan saham-saham BUMN menjadi salah satu penggerak pasar yang paling resisten di tengah volatilitas bursa awal tahun.

Melansir data Bloomberg Terminal, saham PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) menjadi motor penggerak IDX BUMN 20. Saham emiten anggota holding MIND ID tersebut menutup perdagangan pekan lalu dengan parkir di harga Rp4.050 per saham dan memberikan bobot positif sebesar 51% terhadap indeks.

Menyusul di posisi kedua, terdapat saham PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) berada di level harga Rp2.130 per saham. Emiten gas ini menyumbangkan 3,09 poin bagi indeks dengan bobot sebesar 15,53%.

Lini perbankan pelat merah juga terpantau menjadi penopang indeks. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) memberikan bobot positif 8,76%, disusul PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) sebesar 7,19%.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) masing-masing memberikan kontribusi positif sebesar 6,67% dan 5,17% terhadap pergerakan IDX BUMN 20.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Abida Massi Armand menilai bahwa indeks beranggotakan 20 saham BUMN unggulan itu membuktikan bahwa ketahanan IDX BUMN karena ditopang emiten dengan skala usaha besar dan likuiditas yang tinggi.

Karakteristik tersebut membuat saham-saham pelat merah lebih tahan banting dibandingkan dengan saham grup konglomerasi saat pasar dilanda kepanikan.

“Pada saat tekanan pasar meningkat hingga sempat terjadi trading halt, saham-saham BUMN 20 cenderung terkoreksi lebih dangkal dibandingkan saham konglomerasi,” ucapnya kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.

Selain kekuatan internal emiten, optimisme pasar juga diperkuat oleh komitmen Danantara Indonesia untuk melakukan pembelian saham-saham berfundamental baik. Kehadiran badan pengelola investasi negara tersebut dinilai memberikan jaminan adanya penopang institusional di tengah tingginya volatilitas pasar.

Abida menyatakan bahwa pernyataan Danantara juga disambut positif karena memperkuat keyakinan terhadap stabilitas dan prospek jangka menengah IHSG.

Dihubungi terpisah, Senior Analyst Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas menambahkan bahwa IDX BUMN 20 cenderung lebih defensif dibandingkan indeks sektoral lainnya karena didominasi oleh sektor perbankan, telekomunikasi, energi, dan infrastruktur yang kinerjanya relatif stabil.

Dia turut mengamini bahwa intervensi institusional melalui Danantara Indonesia merupakan katalis positif bagi psikologis pelaku pasar saat ini.

“Masuknya Danantara memberi sinyal positif dan meningkatkan kepercayaan pasar. Hal ini membantu menahan tekanan jual, terutama pada saham-saham besar dan berfundamental kuat,” tutur Sukarno.

Setali tiga uang, Equity Analyst Indo Premier Sekuritas (IPOT), David Kurniawan menilai prospek IDX BUMN 20 relatif memiliki daya tahan lebih baik karena ditopang oleh emiten yang berperan strategis dalam perekonomian nasional.

Secara relatif, indeks yang beranggotakan 20 saham BUMN pilihan ini dianggap lebih defensif jika dibandingkan dengan indeks sektoral lainnya. Hal tersebut berlandaskan fakta bahwa banyak saham pelat merah memiliki arus kas stabil, pangsa pasar besar, serta dukungan kebijakan pemerintah yang kuat.

Sementara itu, dalam dinamika rotasi menuju saham berfundamental kuat, David memproyeksikan bahwa sejumlah saham BUMN bakal diuntungkan.

“Emiten perbankan besar seperti BBRI, BMRI, BBNI, serta sektor energi dan telekomunikasi seperti TLKM dan PGAS, berpotensi paling diuntungkan karena memiliki fundamental kuat, likuiditas tinggi, dan peran strategis,” kata David.

Berikut daftar saham top leaders IDX BUMN 20 per 13 Februari 2026:

No	Emiten	Harga (Rp)	Poin	Bobot
1	ANTM	4.050	10,16	51%
2	PGAS	2.130	3,09	15,53%
3	BBRI	3.780	1,74	8,76%
4	SMGR	3.010	1,63	8,21%
5	BBTN	1.365	1,43	7,19%
6	BBNI	4.480	1,33	6,67%
7	PTBA	2.550	1,22	6,13%
8	BMRI	5.075	1,03	5,17%
9	ELSA	740	1,01	5,09%
10	JSMR	3.750	0,83	4,19%

----

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Absennya emiten pelat merah dalam daftar pencatatan saham perdana (IPO) pada 2026 diprediksi bakal menurunkan nilai penggalangan dana di pasar modal. Meski demikian, kondisi tersebut dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas pasar sekunder.

Head of Equity Research Kiwoom Sekuritas, Liza Camelia menjelaskan bahwa selama ini BUMN memang identik dengan deal size yang besar sehingga memengaruhi nilai penggalangan dana secara agregat. Namun, dia menekankan bahwa likuiditas pasar tidak ditentukan semata oleh banyaknya emiten baru.

Kedalaman pasar modal saat ini lebih ditentukan oleh proporsi saham publik (free float), arus dana asing, serta likuiditas perdagangan saham existing.

“Dalam konteks kenaikan free float ke 15%, fokus pasar saat ini justru pada redistribusi suplai dan perbaikan struktur likuiditas,” kata Liza kepada Bisnis dikutip pada Minggu (15/2/2026).

Liza menambahkan bahwa bagi pelaku pasar saat ini, kualitas kedalaman pasar memiliki urgensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekadar mengejar volume penggalangan dana atau fundraising dari emiten-emiten baru.

Oleh karena itu, ketidakhadiran IPO BUMN dinilai tidak akan menyusutkan minat investor global yang mengutamakan ukuran likuiditas riil serta kejelasan tata kelola. Selama reformasi pasar berjalan konsisten dan transparansi meningkat, daya tarik pasar modal Indonesia dinilai tetap terjaga.

“Reformasi yang kredibel bahkan bisa lebih berdampak dibandingkan sekadar menghadirkan nama besar baru ke bursa,” ucap Liza.

Di sisi lain, strategi pemerintah untuk menunda IPO hingga proses restrukturisasi dan merger BUMN rampung dinilai sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan valuasi pada 2027 mendatang. Hal tersebut dianggap lebih memberikan kepastian bagi pasar terkait dengan fundamental perusahaan.

“Pasar menghargai earnings visibility dan struktur bisnis yang lebih sederhana, bukan sekadar status BUMN. Likuiditas yang sehat dan struktur yang kuat akan menciptakan valuasi yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.

Dalam catatan Bisnis sebelumnya, Danantara memastikan tidak ada IPO BUMN pada tahun ini. Adapun aksi pencatatan saham perdana dari korporasi pelat merah diperkirakan baru akan bergulir pada 2027.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menjelaskan bahwa pihaknya memilih untuk memprioritaskan penyelesaian 41 rencana kerja strategis, mencakup merger, restrukturisasi hingga penataan aset sebelum membawa BUMN melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Jadi mudah-mudahan tahun 2027, kami akan mulai melakukan proses IPO terhadap perusahaan-perusahaan kita,” ujarnya di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dony menjelaskan setiap BUMN harus melewati empat tahapan evaluasi sebelum diputuskan untuk go public. Proses ini dimulai dari tinjauan fundamental bisnis, diikuti konsolidasi bisnis seperti merger ataupun restrukturisasi.

Selanjutnya, perusahaan negara akan memasuki tahap penulisan ulang model bisnis, sebelum akhirnya masuk ke fase penciptaan nilai atau value creation.

“Memang untuk tahun ini kita belum ada [IPO] yang akan kami lakukan,” ucap Dony yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat realisasi penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) atau KUR Perumahan mencapai Rp3,54 triliun per Januari 2026. Nyaris separuhnya disalurkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati merinci dari total Rp3,54 triliun tersebut sebanyak 49 persen di salurkan oleh BRI.

"Dari total tersebut, BRI berkontribusi sebesar Rp1,78 triliun atau setara 49 persen dari total penyaluran KUR Perumahan nasional," katanya dalam keterangan resmi.

Sebagai mitra strategis pemerintah, BRI berkomitmen mendukung target Program 3 Juta Rumah dalam memperkuat sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengungkapkan perseroan menargetkan penyaluran KUR Perumahan sebesar Rp8 triliun sepanjang 2026.

"Target tersebut didukung oleh kekuatan BRI yang memiliki basis nasabah besar serta jaringan layanan yang menjangkau hingga pelosok Indonesia, sehingga penyaluran KPR Subsidi dapat dilakukan secara lebih merata dan efektif, khususnya bagi MBR," ujar Hery.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait pun turut mengapresiasi kontribusi BRI dalam mendukung pembiayaan rumah subsidi.

Kementerian PKP mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyaluran pembiayaan oleh BRI dari tahun ke tahun. Pada 2024, ada sekitar 16 ribu unit rumah subsidi yang dibiayai oleh BRI. Pada 2025, realisasinya meningkat menjadi 32 ribu unit.

"Tahun 2026, BRI menargetkan penyaluran hingga 60 ribu unit rumah subsidi. Terima kasih sekali untuk BRI. Artinya, 60 ribu rakyat akan dapat menikmati rumah," pungkas Maruarar.

PRESIDEN Prabowo Subianto meminta Danantara Indonesia mampu mencetak Return on Asset (ROA) 7 persen (Kompas.com, 13/02/2026). CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menyatakan siap.

Sekilas, angka ini terdengar seperti istilah teknis yang hanya dipahami kalangan keuangan. Namun sebenarnya, ini soal sederhana: seberapa pintar negara mengelola asetnya agar menghasilkan keuntungan.

ROA itu ibarat hasil panen dari sawah yang kita miliki. Jika sawahnya luas, tetapi panennya sedikit, berarti pengelolaannya kurang optimal.

Begitu juga dengan aset negara. Jika aset triliunan rupiah hanya menghasilkan laba kecil, berarti ada yang perlu diperbaiki.

ROA 7 persen artinya: dari setiap Rp 100 aset yang dikelola, harus menghasilkan Rp 7 laba bersih. Pertanyaannya, realistiskah angka itu?

Di dunia bisnis, ROA 7 persen bukan angka kecil. Banyak perusahaan besar hanya berada di kisaran 2–5 persen.

Untuk lembaga yang mengelola aset negara dalam jumlah sangat besar, mencapai 7 persen berarti laba harus naik signifikan, atau aset harus dikelola jauh lebih efisien.

Masalahnya, aset negara tidak semuanya lincah seperti perusahaan swasta. Ada BUMN yang padat modal, margin tipis, bahkan ada yang masih merugi.

Ada pula proyek yang lebih banyak mengandung fungsi sosial ketimbang fungsi komersial. Semua itu membuat angka 7 persen menjadi target yang menantang. Namun, bukan berarti mustahil.

Di mana letak tantangannya?

Masalah utama pengelolaan aset negara selama ini bukan pada jumlahnya, tetapi pada produktivitasnya. Kita sering bangga memiliki aset besar—bandara, pelabuhan, lahan luas, tambang, perusahaan raksasa. Namun, pertanyaannya: seberapa maksimal aset itu bekerja?

Bayangkan gedung besar milik negara, tetapi sebagian lantainya kosong. Nilainya besar di atas kertas, tetapi tidak menghasilkan.

Atau perusahaan dengan aset triliunan, tetapi labanya tipis karena biaya operasional tinggi dan manajemen kurang efisien. Dalam kondisi seperti ini, ROA sulit naik.

ROA hanya bisa meningkat jika dua hal terjadi: laba bertambah atau aset dimanfaatkan lebih baik. Tanpa itu, target 7 persen hanya akan menjadi slogan.

Jalan menuju 7 persen

Jika target ini ingin benar-benar dicapai, ada beberapa langkah yang harus dilakukan secara serius.

Pertama, memilih investasi yang tepat. Modal negara harus masuk ke sektor yang benar-benar menghasilkan, bukan sekadar proyek prestise.

Penghiliran industri, energi transisi, dan sektor digital bisa menjadi pilihan karena memiliki potensi nilai tambah tinggi.

Kedua, memperbaiki efisiensi. Banyak BUMN sebenarnya punya peluang untung lebih besar jika biaya bisa ditekan dan manajemen lebih disiplin.

Mengurangi pemborosan, menata ulang utang mahal, serta memastikan proyek berjalan tepat waktu bisa langsung meningkatkan laba.

Ketiga, meninjau ulang aset yang kurang produktif. Tidak semua aset harus dipertahankan selamanya.

Jika ada yang terus merugi atau tidak berkembang, perlu keberanian untuk merestrukturisasi, menggandeng mitra, atau bahkan melepas sebagian kepemilikan. Keputusan seperti ini memang tidak populer, tetapi sering kali diperlukan.

Keempat, memperkuat tata kelola. Target 7 persen tidak akan tercapai jika pengelolaan masih setengah hati. Direksi dan komisaris harus benar-benar diukur dari kinerja, bukan sekadar posisi. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci.

Target ROA tidak berdiri sendiri. Kondisi ekonomi global dan domestik ikut menentukan. Jika ekonomi tumbuh baik, permintaan naik, harga komoditas stabil, dan biaya pinjaman terkendali, peluang mencapai 7 persen lebih besar.

Sebaliknya, jika ekonomi melambat atau harga komoditas jatuh, laba bisa tertekan.

Artinya, Danantara tidak bisa bekerja sendirian. Kebijakan fiskal, moneter, dan iklim investasi nasional harus selaras. Stabilitas ekonomi adalah fondasi dari profitabilitas.

Apakah ROA 7 persen ambisi atau ilusi? Jawabannya tergantung pada keseriusan transformasi. Jika hanya mengganti nama dan struktur tanpa perubahan mendasar, angka itu sulit dicapai.

Namun, jika benar-benar ada reformasi—efisiensi, disiplin investasi, dan tata kelola profesional—target tersebut bisa menjadi titik balik pengelolaan aset negara.

Angka 7 persen pada akhirnya bukan sekadar rasio keuangan. Ia adalah cermin disiplin, efisiensi, dan keberanian mengambil keputusan sulit.

Ia adalah simbol. Simbol bahwa negara ingin mengelola kekayaannya secara produktif. Simbol bahwa aset publik harus memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar tercatat dalam laporan.

Masyarakat mungkin tidak terlalu peduli dengan istilah ROA. Namun, masyarakat peduli pada hasilnya: apakah keuntungan itu bisa memperkuat APBN, membiayai pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menciptakan lapangan kerja. Di situlah makna sesungguhnya dari angka 7 persen.

Karena sebesar apa pun aset yang dimiliki, jika tidak dikelola dengan baik, ia hanya menjadi angka di laporan.

Namun, jika dikelola dengan disiplin dan keberanian, ia bisa menjadi sumber kesejahteraan bersama. Jadi, ambisi atau ilusi? Waktu dan konsistensi kebijakan yang akan menjawabnya.

Pada akhirnya, pertanyaan mendasarnya sederhana: Apakah kita ingin memiliki aset besar yang tampak megah, atau aset yang benar-benar bekerja untuk rakyat?

Karena dalam ekonomi, yang menentukan bukan seberapa besar yang kita miliki—melainkan seberapa produktif kita mengelolanya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Menyambut momentum Idulfitri 1447 H, PT Pegadaian turut ambil bagian dalam Program Mudik Gratis BUMN 2026. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman tanpa harus terbebani biaya perjalanan yang semakin meningkat menjelang Lebaran.

Dilansir dari akun instagram resmi Pegadaian @pegadaian_id, Sabtu (14/2/2026), telah disiapkan 3.880 kuota pemudik dengan dukungan 70 unit bus serta tambahan moda transportasi kapal laut untuk sejumlah rute kepulauan.

Rute Mudik ke Berbagai Wilayah

Mudik Gratis BUMN 2026 bersama Pegadaian menjangkau sejumlah wilayah strategis di Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Bali dan Nusa Tenggara.

Beberapa rute yang tersedia antara lain:
Sumatera
• Medan – Padang Sidempuan
• Medan – Penyabungan
• Medan – Padang
• Medan – Rantau Prapat
• Medan – Banda Aceh
• Pekanbaru – Medan
• Pekanbaru – Padang
• Palembang – Padang
• Palembang – Bandung
• Palembang – Surabaya
• Palembang – Yogyakarta

Kalimantan
• Balikpapan – Surabaya (Kapal)
• Balikpapan – Makassar (Kapal)

Jawa (Jakarta & Bandung)

Rute dari Jakarta mencakup berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Yogyakarta, Semarang, Surabaya, Solo, Madiun, Purwokerto, Karanganyar, Klaten, Malang, hingga Palembang.

Sementara dari Bandung tersedia rute menuju Yogyakarta, Surabaya, dan Palembang.

Jawa Tengah & Jawa Timur
• Semarang – Sampit
• Semarang – Bandung
• Semarang – Purwakarta
• Semarang – Malang
• Semarang – Bangkalan
• Semarang – Blitar
• Surabaya – Banyuwangi
• Surabaya – Ponorogo
• Kalianget – Kangean (Kapal)
• Gresik – Bawean (Kapal)

Sulawesi
• Palu – Manado
• Bitung – Gorontalo
• Manado – Gorontalo
• Makassar – Selayar (Kapal)
• Makassar – Mamuju
• Makassar – Toraja
• Makassar – Enrekang
• Makassar – Palopo
• Makassar – Malili
• Makassar – Mangkutana
• Makassar – Sorowako

Bali & Nusa Tenggara
• Denpasar – Semarang
• Denpasar – Surabaya
• Denpasar – Jember/Lumajang
• Denpasar – Malang
• Denpasar – Mataram/Selong (NTB)

Dengan cakupan rute yang luas, program ini membuka peluang bagi masyarakat di berbagai wilayah untuk pulang kampung dengan lebih mudah.

Jadwal Pendaftaran dan Keberangkatan

Pendaftaran dibuka pada 12–28 Februari 2026, atau selama kuota masih tersedia. Masyarakat diimbau segera mendaftar karena jumlah kursi terbatas dan biasanya cepat terpenuhi.

Adapun jadwal keberangkatan direncanakan berlangsung pada 12–17 Maret 2026.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat memantau akun resmi Pegadaian sesuai kantor wilayah (kanwil) dan daerah keberangkatan masing-masing agar mendapatkan informasi yang lebih tepat dan terkini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantar membeberkan skema konsolidasi tiga perusahaan reasuransi BUMN menjadi satu entitas. Langkah ini merupakan bagian dari perampingan badan usaha milik negara (BUMN).

COO DanantaraDony Oskaria mengatakan, pihaknya tengah mengkaji pengkonsolidasian PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re atau RIU, PT Reasuransi Nasional Indonesia (Persero) atau Nasional Re atau Nasre, dan PT Tugu Reasuransi Indonesia (Persero) atau Tugu Re menjadi satu perusahaan reasuransi nasional.

"Reasuransi akan dikonsolidasi juga. Tetapi kan kita harus terbuka juga kepada masyarakat, ada banyak reasuransi kita yang menghadapi persoalan kan," ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Namun dalam prosesnya, pihaknya mengalami kendala karena salah satu dari perusahaan tersebut yaitu Nasre tengah bermasalah.

Oleh karenanya, Danantara tengah mempertimbangkan untuk menempuh opsi likuidasi atau merger. Keputusan ini akan bergantung pada kondisi fundamental dan kemampuan perusahaan.

"Nasre menghadapi masalah, ini sedang kita tinjau apakah kita lakukan proses likuidasi atau kita merger? Mampu atau tidak?" ucapnya.

Untuk diketahui, mengacu pada roadmap yang pernah dipaparkan Indoensia Re saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada Selasa (1/7/2025), target konsolidasi reasuransi akan dimualai pada 2026.

Tahun ini rencananya akan dilakukan merger dan akuisisi antara Indonesia Re dan Tugure. Selanjutnya pada 2027, Indonesia Re akan merger dengan Nasre sehingga proses konsolidasi reasuransi BUMN rampung pada 2028.

"Jadi pada prinsipnya, semua proses konsolidasi ini menuju perusahaan kita menjadi lebih baik. Nasrenya punya masalah, kemudian RIU dan Tugurenya nanti mungkin akan kita lakukan konsolidasi," kata Dony.

Dia menjelaskan, konsolidasi reasuransi BUMN dilakukan untuk menciptakan entitas yang lebih sehat, lebih terkontrol, serta memiliki kapasitas manajemen risiko yang lebih solid. I

Sebab menurutnya, keberadaan banyak perusahaan kecil tidak optimal dari sisi pengelolaan maupun pengawasan risiko. Dengan adanya konsolidasi, maka diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi BUMN.

"Nanti kita punya satu perusahaan cukup tapi kuat kan. Daripada kita punya banyak kecil-kecil, saya kasih contoh logistik, banyak tapi kecil-kecil gak ada manfaatnya kan," tukasnya.

Tanggapan BUMN reasuransi

Sebelumnya, pada Juli 2025, Direktur Utama Indonesia Re Benny Waworuntu mengungkapkan, inisiatif untuk melakukan konsolidasi reasuransi BUMN sudah ada, tetapi detail skemanya belum dirumuskan.

"Belum, kalau masalah itu, nanti ini sedang dalam tahap diskusi," kata dia dalam acara Indonesia Re International Conference 2025, Selasa (22/7/2025).

Dia menambahkan, konsolidasi tidak sekadar memindahkan saham perusahaan ke perusahaan induk, tetapi meliputi banyak hal. Termasuk proses bisnis, fokus bisnis, Sumber Daya Manusia (SDM), hingga teknologi.

Dari sisi BUMN, Benny menerangkan, terdapat tiga reasuransi yang punya peluang untuk konsolidasi, yaitu PT Reasuransi Nasional Indonesia (Nasre), PT Tugu Reasuransi Indonesia (Tugure), dan Indonesia Re.

"Ini yang coba nanti kita lihat kemungkinan untuk konsolidasi," imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Teknik Operasi Indonesia Re Delil Khairat menjelaskan, konsolidasi di perusahaan reasuransi diharapkan dapat mengurangi jumlah pemain di industri yang saat ini tergolong besar, dengan tiap perusahaan memiliki kekuatan baik secara modal maupun profesionalismenya.

"Sehingga bisa menahan risiko lebih banyak di dalam negeri," ujar dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan fokus melakukan pemeriksaan kinerja untuk mendorong kinerja sekaligus peningkatan tata kelola (governance) di Badan Usaha Milik Negara alias BUMN.

Pernyataan itu diungkapkan oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam sebuah rapat yang dihadiri oleh CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani hingga Kepala BP BUMN Dony Oskaria.

Lembaga auditor negara itu menekankan bahwa mereka perlu meningkatkan intensitas pemeriksaan kinerja supaya berbagai persoalan BUMN bisa terungkap secara mendalam dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif.

Meski demikian, BPK juga menyoroti pentingnya keselarasan key performance indicator (KPI) BUMN dengan Asta Cita serta arah pembangunan strategis pemerintah, sebagai landasan dalam mendorong peningkatan kinerja BUMN yang berkelanjutan.

Keselarasan KPI tersebut, lanjut BPK, dinilai krusial agar seluruh program dan kegiatan BUMN tidak hanya berorientasi pada capaian finansial, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional.

"BPK berupaya mengnyinergikan berbagai inisiatif yang telah dilakukan Danantara Indonesia dengan fungsi dan kewenangan BPK, sehingga tujuan bersama dapat tercapai secara optimal," ujar Slamet dilansir dari keterangan resmi yang dikutip, Sabtu (14/2/2026).

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemeriksaan BPK dilakukan dengan metode pengumpulan data dan informasi, analisis data yang bersumber dari entitas yang diperiksa, data publik, konfirmasi silang antar unit kerja di BPK yang diolah melalui sistem Artificial Intelligence for Data Analytics (AIDA), serta pengelolaan berita media terkait BUMN yang disajikan secara harian untuk mengidentifikasi isu-isu strategis.

Adapun BPK terus berkomitmen mewujudkan BPK yang bermartabat dan bermanfaat melalui pemeriksaan yang berkualitas, independen, dan memberikan nilai tambah bagi pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara.

"BPK telah menyelaraskan kebijakan dan rencana kerja pemeriksaan dengan program prioritas nasional melalui penerapan integrated risk-based audit framework yang mencakup fungsi oversight, insight, dan foresight. Pendekatan ini diperkuat dengan penguatan perencanaan pemeriksaan berbasis risiko melalui pengumpulan dan analisis data yang komprehensif."

Kewenangan Audit BUMN

Adapun pemerintah dan DPR telah menetapkan Undang-undang No.16/2025 tentang BUMN. UU itu mengembalikan status organ, pegawai, dewan direksi dan komisaris BUMN ke dalam rumpun penyelenggara negara.
Selain itu, UU hasil amandemen terbaru juga memberikan kewenangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit terhadap BUMN.

"BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kepada BUMN sesuai peraturan yang berlaku," ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di DPR, Jumat (26/9/2025).

Seperti diketahui, DPR dan pemerintah telah menyepakati amandemen keempat Undang-undang BUMN. Pembahasan ini super kilat karena baru diusulkan pada tanggal 23 September 2025 dan telah diambil keputusan tingkat pertama pada hari ini, 26 September 2025.

Ada sejumlah poin yang akan dibahas di dalam perubahan UU yang hanya bertahan kurang dari setahun dalam proses revisi sebelumnya.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas selaku wakil pemerintah menyampaikan bahwa salah satu poin dalam RUU tersebut adalah penegasan mengenai status organ dan pegawai, direksi, dewan komisaris BUMN, sebagai penyelenggara negara.

"Organ, pegawai, dewan direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN adalah penyelenggara negara," ujar Supratman di DPR.

Sebelumnya dalam amandemen ketiga UU BUMN, keuangan BUMN bukanlah keuangan negara yang itu artinya kalau terjadi kerugian atau keuntungan bukanlah kerugian maupun kerugian negara.

Tidak hanya itu, dalam rapat-rapat kemarin, ada juga poin yang mempertegas mengenai perubahan nama kementerian BUMN dengan adanya pembahasan bahwa mengenai substansi 'urusan pemerintahan diselenggarakan oleh lembaga setingkat kementerian.'

Ihwal tentang rencana pengembalian pejabat BUMN sebagai penyelenggara negara sejatinya pernah diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Pada awal pekan ini, politikus Gerindra tersebut menyampaikan sejumlah substansi penting dalam pembahasan UU.

"Banyak polemik mengenai pejabat BUMN bukan penyelenggara negara, nah itu sedang dibahas, kemungkinan itu akan dikembalikan lagi seperti semula," ujar Dasco.

Dasco juga menegaskan alasan perubahan nama BUMN menjadi badan penyelenggara. Menurutnya hal itu dilakukan karena sebagian perannya sudah digantikan oleh Danantara.

"Sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan itu ada kemudian keinginan untuk menurunkan status dari kementerian menjadi badan."

JAKARTA - Chief Operational Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria menerangkan pemangkasan atau perampingan BUMN akan dirampungkan pada tahun 2026 ini. Dony menjelaskan, upaya yang akan ditempuh untuk melakukan perampingan jumlah perusahaan BUMN akan dilakukan dengan cara merger, hingha likuidasi sejumlah perusahaan.

"Kita sudah petakan. Pokoknya tahun ini kita harus selesai melakukan seluruh perampingan BUMN," ujar Dony usai menghadiri acara Indonesia Economic Outlook (IEO) 2026 di Auditorium Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

BUMN Bakal Dipangkas Jadi 200 Perusahaan, Ini Bocoran Pemerintah



Menurutnya, perampingan ratusan BUMN akan memberikan efisiensi lantaran adanya penyusutan jumlah direksi dan komisaris. Dony menegaskan, perampingan BUMN menjadi kesempatan dalam memperbaiki tata kelola BUMN menjadi lebih efisien dan berdaya saing.

"Supaya lebih efisien kan, kan banyak perusahaan kita yang tidak efisien, masih rugi, skalanya kecil-kecil," sambung Dony.

Menurutnya, transformasi dan reformasi ini merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMN ke depan. Ia optimistis pengusutan jumlah perusahaan BUMN akan meningkatkan kapitalisasi dan laba perseroan.

"(Kapitalisasi) tambah tinggi karena kan menjadi efisien, labanya meningkat, tentu kapitalisasinya menjadi lebih baik," lanjut Dony.

Telkom Mau Pangkas 60 Anak Usaha, Ada yang Ditutup hingga Dijual



Dony juga memastikan aksi konsolidasi maupun likuidasi BUMN tak akan berdampak terhadap para pekerja. Sebab perampingan para pekerja akan diserap oleh perusahaan yang melakukan merger atau spin off.

"Karyawannya tentu akan diabsorb di perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Ini yang akan kita lakukan. Jangan tidak usah khawatir," sambung dia.

Diterangkan juga bahwa konsolidasi tak hanya dilakukan terhadap sektor asuransi, melainkan perusahaan reasuransi pelat merah seperti Nasional Reasuransi (NasRe), Tugu, Reasuransi Indonesia Utama (RIU). Dony menyampaikan perusahaan reasuransi BUMN pun tidak dalam kondisi dengan kinerja yang baik selama ini.

"Ini sedang kita tinjau, apakah likuidasi atau kita merger? Masih mampu atau tidak? Tapi kita ke depannya hanya punya satu perusahaan cukup, tapi kuat daripada kita punya banyak tapi kecil-kecil," pungkas Dony.