KOMPAS.com- Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyatakan Indonesia Financial Group telah menyampaikan rencana konsolidasi perusahaan BUMN di sektor asuransi.

Indonesia Financial Group atau IFG merupakan nama lain dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI.

IFG menjadi holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, OJK terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait.

Koordinasi dilakukan untuk memastikan proses konsolidasi berjalan terukur dan tidak mengganggu operasional maupun layanan kepada masyarakat.

“OJK terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan proses konsolidasi berjalan secara terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap operasional maupun layanan kepada masyarakat,” ujar Ogi di Jakarta, Jumat (6/6/2026).

Ogi menjelaskan, BUMN asuransi umum konvensional rencananya akan dikonsolidasikan secara penuh maupun selektif.

Sementara itu, konsolidasi perusahaan asuransi jiwa konvensional akan dilakukan dalam beberapa tahap.

Tahapan tersebut mencakup akuisisi maupun merger.

Konsolidasi perusahaan asuransi umum syariah akan dilakukan melalui akuisisi salah satu perusahaan.

Setelah itu, portofolio bisnis akan dialihkan ke perusahaan tersebut.

Selain sektor asuransi, IFG juga menyampaikan rencana konsolidasi perusahaan penjaminan konvensional.

Skema yang disiapkan mencakup pemurnian usaha penjaminan.

IFG juga memiliki rencana konsolidasi perusahaan penjaminan syariah.

Namun, OJK belum menerima usulan detail mengenai rencana konsolidasi BUMN di sektor reasuransi.

OJK juga belum menerima informasi terkait jumlah BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi setelah proses konsolidasi selesai.

“Mengenai jumlah entitas yang akan terbentuk pascakonsolidasi, hal tersebut akan mengikuti keputusan dan desain yang ditetapkan oleh para pemegang saham dan pihak terkait,” kata Ogi.

Permodalan jadi perhatian

OJK mendukung konsolidasi sebagai salah satu cara memperkuat permodalan dan ekuitas perusahaan asuransi serta reasuransi di dalam negeri.

Penguatan tersebut diperlukan agar perusahaan mampu menunaikan kewajiban kepada pemegang polis.

OJK menetapkan perusahaan asuransi konvensional wajib memenuhi ekuitas minimum Rp 250 miliar paling lambat 31 Desember 2026.

Perusahaan asuransi syariah wajib memenuhi ekuitas minimum Rp 100 miliar.

Sementara itu, perusahaan reasuransi konvensional wajib memenuhi ekuitas minimum Rp 500 miliar.

Perusahaan reasuransi syariah wajib memenuhi ekuitas minimum Rp 200 miliar.

Ogi mengatakan, sebanyak 118 perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi ketentuan ekuitas minimum per April 2026.

Jumlah tersebut berasal dari total 145 perusahaan asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun syariah.

OJK mendorong perusahaan yang belum memenuhi ketentuan untuk menyusun dan menjalankan rencana penguatan permodalan secara terukur.

“Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan belum memenuhi ketentuan yang berlaku, OJK akan melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan, termasuk meminta perusahaan menjalankan rencana penyehatan dan tindakan pengawasan lainnya secara bertahap,” jelas Ogi.

PERATURAN Pemerintah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mungkin tidak terlalu menarik perhatian publik.

Padahal, perubahan peraturan tersebut membawa konsekuensi yang cukup mendasar terhadap desain pengelolaan investasi negara dan hubungan antara Danantara dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketika Danantara dibentuk melalui perubahan Undang-Undang BUMN, pemerintah membangun narasi besar bahwa dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang selama ini disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dikelola secara lebih produktif sebagai investasi negara.

Gagasan tersebut pada dasarnya tidak keliru. Bahkan secara teoritik, penggunaan dividen BUMN untuk investasi produktif akan menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan sekadar menjadi penerimaan rutin APBN.

Persoalannya, publik tentu masih mengingat bahwa pengalihan dividen BUMN ke Danantara bukanlah satu-satunya sumber modal.

Pada tahap awal, pemerintah juga mengarahkan hasil kebijakan efisiensi APBN menjadi investasi pemerintah pada Danantara.

Saat itu muncul perdebatan publik mengenai pengorbanan masyarakat akibat pemotongan belanja negara yang diikuti dengan lahirnya sebuah superholding investasi.

Kini, melalui PP Nomor 19 Tahun 2026, pemerintah kembali memperluas desain kelembagaan Danantara.

Regulasi tersebut membuka ruang bagi holding investasi yang dibentuk Danantara untuk menjalankan kegiatan usaha dalam rangka mendukung pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Untuk holding investasi dengan karakteristik tersebut, negara dapat melakukan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang bersumber dari APBN, baik berupa dana segar, barang milik negara, piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas, maupun aset negara lainnya.

Secara hukum, tentu tidak ada persoalan. Negara memang memiliki kewajiban membiayai berbagai program Public Service Obligation (PSO) seperti operasi Bulog, pelayanan transportasi PT Pelni, layanan kereta api, maupun elektrifikasi desa yang dijalankan PT PLN.

Ketua Komisi XI DPR RI bahkan menjelaskan bahwa dukungan APBN kepada Danantara diperlukan untuk menjalankan fungsi pelayanan publik yang memang tidak sepenuhnya berorientasi keuntungan.

Namun, justru di titik inilah muncul pertanyaan yang lebih mendasar.

Jika dividen BUMN sudah tidak lagi masuk langsung ke APBN dan telah dialihkan untuk dikelola Danantara, mengapa APBN kini juga dibuka jalannya untuk menopang holding investasi yang berada dalam ekosistem Danantara?

Pertanyaan tersebut bukan dimaksudkan untuk mempertentangkan fungsi investasi dengan fungsi pelayanan publik.

Keduanya memang berbeda. Investasi komersial bertujuan memperoleh imbal hasil, sedangkan pelayanan publik bertujuan memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat.

Persoalannya adalah ketika kedua fungsi tersebut ditempatkan dalam satu rumah kelembagaan.

Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky mengingatkan bahwa penggunaan APBN untuk memperkuat holding investasi di bawah Danantara berpotensi menambah beban fiskal dan menciptakan contingent liabilities bagi pemerintah.

Sementara itu, analis ekonomi Ronny P. Sasmita mengemukakan adanya potensi double fiscal exposure.

Negara tidak lagi menerima dividen BUMN secara langsung, tetapi pada saat yang sama tetap menyediakan modal atau dukungan fiskal kepada entitas yang mengelola aset tersebut.

Pandangan tersebut layak menjadi perhatian.

Selama ini konstruksi fiskal negara relatif sederhana. BUMN memperoleh modal dari negara melalui PMN, kemudian menghasilkan keuntungan, dan sebagian keuntungan tersebut kembali ke APBN dalam bentuk dividen.

Mekanisme tersebut menciptakan siklus fiskal yang jelas.

Dengan hadirnya Danantara, siklus tersebut berubah. Dividen BUMN tidak lagi langsung masuk APBN, melainkan dikelola sebagai investasi.

Pada saat bersamaan, PP Nomor 19 Tahun 2026 membuka kemungkinan APBN masuk kembali melalui mekanisme PMN kepada holding investasi tertentu di bawah Danantara.

Artinya, dalam satu ekosistem yang sama dapat bertemu dua sumber daya fiskal sekaligus, yaitu dividen BUMN yang sebelumnya menjadi penerimaan negara dan tambahan modal yang berasal dari APBN.

Tentu saja pemerintah dapat berargumen bahwa PMN tersebut hanya diberikan kepada holding investasi yang menjalankan fungsi pembangunan nasional dan pelayanan publik.

Bahkan PP tersebut menetapkan bahwa holding investasi yang menerima PMN akan berstatus sebagai BUMN yang berfungsi sebagai alat fiskal pemerintah.

Akan tetapi, status sebagai alat fiskal justru mempertegas bahwa sebagian ekosistem Danantara tidak lagi semata-mata berfungsi sebagai sovereign wealth fund atau badan pengelola investasi, melainkan juga menjadi instrumen kebijakan fiskal pemerintah.

Di sinilah tantangan tata kelola Danantara ke depan.

Publik dan investor global tidak hanya akan melihat besarnya dana kelolaan atau nilai aset yang dikelola Danantara.

Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah membangun batas yang jelas antara fungsi komersial dan fungsi pelayanan publik, antara investasi dan kebijakan fiskal, serta antara pencarian keuntungan dan pelaksanaan penugasan negara.

Sebab, apabila batas tersebut menjadi kabur, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja investasi Danantara, tetapi juga kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.

Pada akhirnya, pertanyaan yang patut dijawab pemerintah bukanlah apakah Danantara boleh memperoleh dukungan APBN.

Pertanyaan yang lebih penting adalah: setelah dividen BUMN tidak lagi masuk ke kas negara karena dikelola Danantara, mengapa APBN juga perlu ikut masuk ke dalam ekosistem yang sama?

Jangan sampai publik menilai bahwa negara sedang membangun sebuah superholding yang memperoleh dua sumber daya sekaligus: dividen BUMN dan APBN.

Karena apabila persepsi tersebut menguat, maka tantangan terbesar Danantara bukan lagi mencari keuntungan investasi, melainkan membangun kembali kepercayaan publik.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan memblokir 33.836 rekening yang terindikasi terkait aktivitas judi online (judol).

Langkah itu dilakukan sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online yang dinilai berdampak luas terhadap perekonomian dan sektor keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan pemblokiran rekening dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

"Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI, OJK telah meminta perbankan melakukan Enhanced Due Diligence (EDD) dan atau pemblokiran terhadap kurang lebih sebesar 33.836 rekening yang terindikasi judi online," kata Dian dalam konferensi pers RDKB Mei 2026, Jumat (5/6).

Jumlah tersebut meningkat dibandingkan laporan sebelumnya, yang tercatat sebanyak 33.252 rekening.

Selain meminta pemblokiran rekening, OJK juga menginstruksikan perbankan untuk melakukan EDD atau pemeriksaan lebih mendalam terhadap rekening-rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi online.

Di tengah upaya pemberantasan judi online, OJK mencatat kinerja industri perbankan masih menunjukkan pertumbuhan positif pada April 2026.

Penyaluran kredit perbankan tumbuh 9,98 persen secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp8.755 triliun. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kredit pada Maret 2026 yang mencapai 9,49 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 19,48 persen. Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh paling tinggi yakni 15,51 persen.

Di sisi lain, kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menunjukkan perbaikan dengan tumbuh 0,16 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 0,12 persen pada Maret 2026.

Ditinjau dari kepemilikan bank, kredit bank BUMN mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 14,35 persen.

OJK juga mencatat dana pihak ketiga (DPK) perbankan mencapai Rp10.077 triliun pada April 2026 atau tumbuh 11,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan DPK ditopang oleh kenaikan giro sebesar 16,99 persen, deposito 8,65 persen, dan tabungan 9 persen secara tahunan.

Dari sisi likuiditas, kondisi industri perbankan dinilai masih memadai. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 111,13 persen dan rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 25,39 persen.

Kedua rasio tersebut masih jauh di atas ambang batas minimum masing-masing sebesar 50 persen dan 10 persen. Selain itu, liquidity coverage ratio (LCR) tercatat berada di level 192,37 persen. Menurut Dian, kualitas kredit perbankan hingga April 2026 masih terjaga.

Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tercatat sebesar 2,17 persen, sementara NPL net berada di level 0,84 persen. Sementara itu, loan at risk (LAR) turun menjadi 8,82 persen dari sebelumnya 8,94 persen pada Maret 2026.

Dari sisi profitabilitas, return on assets (ROA) industri perbankan tercatat sebesar 2,46 persen. Adapun rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) berada di level 23,97 persen setelah memperhitungkan pembagian dividen.

"Menandakan ketahanan permodalan perbankan yang kuat sebagai buffer mitigasi risiko yang memadai," ujar Dian.

[Gambas:Youtube]

Mengenai jumlah entitas yang akan terbentuk pascakonsolidasi, hal tersebut akan mengikuti keputusan dan desain yang ditetapkan oleh para pemegang saham

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan Indonesia Financial Group (IFG) telah menyampaikan rencana konsolidasi perusahaan BUMN di sektor asuransi.

Indonesia Financial Group (IFG) atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) merupakan holding BUMN di bidang asuransi, penjaminan, dan investasi.

“OJK terus berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan proses konsolidasi berjalan secara terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap operasional maupun layanan kepada masyarakat,” ujar Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, BUMN asuransi umum konvensional rencananya dikonsolidasikan secara penuh maupun selektif, sedangkan konsolidasi perusahaan asuransi jiwa konvensional akan dilakukan dalam beberapa tahap, baik melalui akuisisi maupun merger.

Sementara itu, konsolidasi perusahaan asuransi umum syariah akan dilakukan melalui akuisisi salah satu perusahaan dan melakukan transfer portofolio bisnis pada perusahaan tersebut.

Selain di bidang asuransi, Ogi mengatakan bahwa IFG juga menyampaikan rencana konsolidasi perusahaan penjaminan konvensional melalui skema pemurnian usaha penjaminan serta adanya rencana konsolidasi perusahaan penjaminan syariah.

Namun, pihaknya belum menerima usulan detail mengenai rencana konsolidasi perusahaan pelat merah di sektor reasuransi.

Ia juga menyatakan bahwa belum ada informasi terkait jumlah BUMN asuransi, penjaminan, dan investasi nantinya usai proses konsolidasi tersebut tuntas.

“Mengenai jumlah entitas yang akan terbentuk pascakonsolidasi, hal tersebut akan mengikuti keputusan dan desain yang ditetapkan oleh para pemegang saham dan pihak terkait,” kata Ogi.

Konsolidasi merupakan salah satu upaya yang didukung oleh OJK agar perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri dapat memperkuat permodalan dan ekuitas, sehingga bisa menunaikan kewajiban mereka terhadap pemegang polis.

OJK menetapkan perusahaan asuransi konvensional untuk memenuhi persyaratan ekuitas minimum sebesar Rp250 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp100 miliar, perusahaan reasuransi konvensional Rp500 miliar, serta perusahaan reasuransi syariah Rp200 miliar paling lambat 31 Desember 2026.

Ogi menuturkan, sebanyak 118 perusahaan asuransi dan reasuransi, baik konvensional maupun syariah, dari total 145 perusahaan telah memenuhi ketentuan minimum ekuitas per April 2026.

Pihaknya pun mendorong perusahaan yang belum memenuhi persyaratan untuk menyusun dan melaksanakan rencana penguatan permodalan secara terukur.

“Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan perusahaan belum memenuhi ketentuan yang berlaku, OJK akan melakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan, termasuk meminta perusahaan menjalankan rencana penyehatan dan tindakan pengawasan lainnya secara bertahap,” jelas Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) Strategis.

PP itu diteken pada 20 Mei 2026. Beleid ini mengatur ekspor tiga komoditas strategis yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy (paduan besi) hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor.

"Komoditas SDA Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diekspor oleh BUMN Ekspor baik sebagai pemilik atau sebagai perantara tunggal," bunyi Pasal 3 ayat (1).

Selanjutnya, pemerintah dapat menetapkan komoditas SDA Strategis lainnya melalui rapat koordinasi antarmenteri terkait.

Sementara pada Pasal 7 huruf (a) menegaskan ekspor tiga komoditas strategis sepenuhnya dilakukan oleh BUMN ekspor paling lambat 31 Desember 2026.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal I Juni 2026," bunyi Pasal 10.

PT Danantara Sumber Daya Indonesia (PT DSI) menjadi BUMN baru yang dibentuk khusus mengendalikan ekspor sumber daya alam (SDA) strategis. Pada tahap awal, komoditas yang mereka ekspor adalah kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloys).

Pembentukan PT DSI usai Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah (PP) tentang tata kelola ekspor SDA strategis.

Melalui aturan itu, ekspor komoditas strategis wajib dilakukan melalui BUMN khusus ekspor yang ditunjuk pemerintah.

Menurut Prabowo, kebijakan tersebut bertujuan memperkuat pengawasan ekspor sekaligus menekan praktik kurang bayar ekspor, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor.

"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita," ujarnya dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (20/5).

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Kredit yang disalurkan bank-bank milik negara (BUMN) menjadi pendorong utama pertumbuhan kredit perbankan nasional pada April 2026.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit bank BUMN tumbuh 14,35% secara tahunan (year-on-year/yoy), menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok bank berdasarkan kepemilikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, secara industri kredit perbankan tumbuh 9,98% secara tahunan menjadi Rp8.755 triliun pada April 2026.

Adapun, angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 9,49%.

“Ditinjau dari kepemilikan, kredit bank BUMN tumbuh tertinggi yaitu sebesar 14,35% year on year,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner OJK, Jumat (5/6/2026).

Selain dari sisi kepemilikan, pertumbuhan kredit juga ditopang oleh kredit investasi yang tumbuh paling tinggi berdasarkan jenis penggunaan, yakni sebesar 19,48% secara tahunan.

Sementara berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,51%.

Di segmen UMKM, penyaluran kredit mulai menunjukkan perbaikan. OJK mencatat kredit UMKM tumbuh positif sebesar 0,16% secara tahunan, sedikit lebih baik dibandingkan pertumbuhan pada Maret 2026 yang sebesar 0,12%.

Di sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh 11,39% secara tahunan menjadi Rp10.077 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh kenaikan giro sebesar 16,99%, deposito 8,65%, dan tabungan 9%.

OJK menilai kondisi likuiditas dan permodalan perbankan tetap kuat. Rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat 111,13%.

Di sisi lain, alat likuid terhadap DPK (AL/DPK) sebesar 25,39%, yang masih jauh di atas ambang batas masing-masing 50% dan 10%.

Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross sebesar 2,17% dan NPL net sebesar 0,84%.

OJK turut mencatat loan at risk (LAR) yang tercatat menurun menjadi 8,82% dari 8,94% pada bulan sebelumnya.

Sejumlah perusahaan pertambangan China dikabarkan menunda imporbatu bara untuk periode Juni 2026. Hal ini dikarenakan kabar pemindahan ekspor satu pintu melalui BUMN.

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan belum mengetahui rencana itu secara detail. Ia menyebutkan baru mendengar kabar tersebut dari pemberitaan di media.

"Saya kalau sampai sekarang, yang terkait dengan China itu, sampai sekarang belum dapat informasi yang clear betul," ujar Tri ditemui usai Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI, Kamis (4/6).

Menurut Tri, ia belum menerima laporan penundaan dari Asosiasi Transportasi dan Distribusi Batu Bara China (CCTD). Oleh sebab itu, ia akan menindaklanjuti laporan tersebut.

"Perusahaan mana yang di-cancel oleh China, terus berapa kuantitinya, dan lain-lain. Saya belum dapat informasi," jelasnya.

Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) menilai rencana tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui satu pintu, perlu proses yang transparan dan cepat.

Langkah tersebut dinilai sangat penting dan jangan sampai ada kekosongan agar pasar batubara Indonesia di tingkat dunia tidak terganggu dan terisi oleh negara lain, mengingat konsumen dari berbagai negara juga sangat membutuhkan on time delivery, terjaganya standard kualitas produksi dan komitmen produsen.

"Ketidakpastian akan faktor-faktor tersebut akan membuat para customer mengalihkan pasokan ke negara lain," ujar Direktur Eksekutif IMA Sari Esayanti melalui keterangan resmi.

Di sisi lain, IMA menekankan dalam pengelolaan ekspor batubara dan mineral penting untuk menerapkan transparansai dan efisiensi, terutama dalam menghadapi dugaan praktik transfer pricing yang berujung pada under invoicing pada ekspor komoditas.

IMA meyakini bahwa sistem pelaporan dan pengawasan terintegrasi yang diterapkan oleh Kementerian ESDM selama dekade terakhir telah berjalan dengan baik dalam mencegah praktik under invoicing.

Penerapan harga acuan batubara dan mineral yang solid, disertai pengawasan ekspor oleh surveyor pemerintah dan bea cukai, merupakan langkah penting dalam menjaga integritas pasar batu bara.

"Dengan adanya mekanisme pengawasan digital yang terintegrasi dan melibatkan berbagai instansi di yakini sudah berjalan baik. Oleh karena itu, langkah-langkah penegakan hukum yang tegas diperlukan jika didapati pelanggaran, guna menciptakan iklim usaha yang adil dan berkelanjutan," pungkas Sari.

[Gambas:Youtube]

Bos PT Kimia Farma Tbk (KAEF) buka suara terkait kabar Danantara berencana memisahkan perusahaannya dari holding farmasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Bio Farma (Persero).

Direktur Utama Kimia Farma Djagad Prakasa Dwialam mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu arahan lanjutan dari Danantara dan Bio Farma, dilansir dari Detikfinance, Jumat (5/6).

"Kami menunggu dari Biofarma, karena kami sebagai objek di sini. Bukan kami berinisiatif, tapi kami ada sebagai objek, di mana teman-teman dari Bio Farma lah yang akan menentukan," ungkap Djagad dalam acara Public Expose di kantor Bio Farma Group, Rabu (3/6).

Djagad mengaku belum bisa memastikan kapan pemisahan tersebut dilakukan. Itu karena, rencana tersebut menjadi inisiatif dari Danantara dan Bio Farma sebagai holding BUMN farmasi.

Meski begitu, Kimia Farma mengikuti arahan Danantara. Djagad mengatakan, Danantara berencana memangkas jumlah BUMN dari sekitar 1.000 menjadi sekitar 250 perusahaan.

"Pelaksanaan deholdingisasi, kita menunggu saja, sesuai dengan arah Bio Farma. Tapi kalau streamlining, pengurangan atau mengurangi jumlah anak usaha, itu kita sedang berproses," jelasnya.

[Gambas:Youtube]

Djagad menambahkan, Kimia Farma telah memperbaiki portofolio produk sepanjang tahun 2025. Setidaknya, perseroan telah memangkas sebanyak 181 produk menjadi 494 produk sepanjang tahun lalu.

"Kimia Farma melakukan rasionalisasi atau penghapusan produk yang tidak kita teruskan produksinya sebesar 181 produk, sehingga jumlah produk eksisting pada tahun 2025 turun dari 675 menjadi 494," pungkasnya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mencetak rekor pelemahan menembus level psikologis Rp18 ribu per dolar AS. Kondisi ini berdampak bagi industri Tanah Air, khususnya aktivitas ekspor-impor yang erat kaitannya dengan transaksi mata uang asing.

Pada penutupan perdagangan Kamis (4/6), rupiah berada di level Rp18.049 per dolar AS atau melemah 82 poin dibandingkan hari sebelumnya.

Pelemahan rupiah berlangsung sejak perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel pecah pada akhir Februari. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap industri ekspor dan impor Indonesia.

Chief Economist Bank Permata Josua Pardede menjelaskan pelemahan rupiah tidak memberikan dampak yang sama kepada seluruh pelaku usaha.

Secara teori, eksportir bisa diuntungkan karena pendapatan dalam dolar AS ketika dikonversi ke rupiah menjadi lebih besar.

Namun, dalam praktiknya manfaat itu tidak otomatis besar karena banyak eksportir Indonesia tetap memakai bahan baku impor, energi impor, mesin impor, suku cadang impor, dan jasa logistik internasional yang juga dibayar dalam dolar AS.

"Jadi, pelemahan rupiah hanya benar-benar menguntungkan eksportir yang bahan bakunya dominan lokal, biaya rupiahnya besar, dan permintaan globalnya masih kuat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

[Gambas:Youtube]

Sebaliknya, importir dan industri yang menjual ke pasar domestik paling cepat tertekan karena biaya barang impor naik lebih dulu, sedangkan kemampuan menaikkan harga jual masih dibatasi daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, menurut dia, dampak awal pelemahan rupiah cenderung lebih negatif terhadap margin usaha, arus kas, dan rencana produksi dibandingkan manfaat yang bisa diperoleh dari ekspor.

"Tekanan nilai tukar, energi, logistik, dan rantai pasok membuat prospek perdagangan lebih tidak stabil dan surplus perdagangan lebih mudah menyempit," ujar Josua.

Sementara itu, Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Myrdal Gunarto menilai sektor ekspor masih mampu bertahan di tengah gejolak nilai tukar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar. Angka ini naik 21,98 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$20,74 miliar.

"Saya rasa ini menjadi suatu performa industri yang bagus ya di tengah kondisi seperti sekarang," kata Myrdal.

Namun, kondisi berbeda dialami pelaku impor. Menurut dia, perusahaan yang tidak memiliki lindung nilai (hedging) akan menghadapi tekanan yang lebih berat karena pelemahan rupiah terjadi cukup cepat.

"Ke depannya kita lihat untuk pelaku industri impor mau tidak mau mereka akan melakukan langkah efisiensi supaya profit margin mereka tidak tergerus," ujar Myrdal.

Sektor Paling Terdampak

Josua menilai sektor dengan kandungan impor tinggi menjadi kelompok yang paling rentan terhadap pelemahan rupiah.

Sektor tersebut antara lain otomotif, kendaraan listrik, elektronik, farmasi, alat kesehatan, tekstil, alas kaki, industri kimia, plastik, besi baja, hingga mesin.

Selain itu, industri makanan dan minuman yang masih bergantung pada gandum, kedelai, susu, gula, dan bahan tambahan impor juga menghadapi tekanan.

Importir migas turut terkena dampak karena kenaikan kurs langsung meningkatkan biaya energi dalam rupiah yang kemudian merambat ke ongkos transportasi dan biaya produksi.

Di sisi lain, sektor dari komoditas ekspor seperti batu bara, minyak sawit mentah (CPO), mineral, timah, dan sejumlah produk hilirisasi masih mendapat bantalan dari penerimaan dolar AS.

Namun, sektor-sektor tersebut tetap menghadapi risiko harga komoditas global, biaya pelayaran, hingga perubahan tata kelola ekspor.

"Batu bara, CPO, dan ferro alloy menjadi komoditas awal yang diatur dalam skema ekspor melalui BUMN ekspor, sehingga sektor-sektor ini bukan hanya menghadapi risiko kurs, tetapi juga risiko penyesuaian tata kelola dan administrasi ekspor," ujar Josua.

Berapa Lama Industri Bisa Bertahan?

Menurut Josua daya tahan masing-masing industri sangat bergantung pada struktur biaya, kondisi keuangan, akses pembiayaan dan kemampuan melakukan lindung nilai.

Perusahaan besar yang memiliki pendapatan dolar AS, bahan baku lokal, serta kontrak ekspor jangka panjang diperkirakan masih mampu bertahan lebih dari enam hingga 12 bulan, bahkan sebagian dapat menikmati kenaikan pendapatan rupiah.

Sebaliknya, importir murni dan industri yang sangat bergantung pada bahan baku impor umumnya hanya memiliki ruang bertahan sekitar tiga hingga enam bulan sebelum harus menaikkan harga, mengurangi impor, atau menunda ekspansi.

Untuk usaha kecil dan menengah yang tidak memiliki akses pembiayaan murah maupun fasilitas lindung nilai, tekanan dapat dirasakan lebih cepat.

"Tekanan bisa terasa lebih cepat sekitar satu sampai tiga bulan, terutama jika rupiah bertahan lemah dan permintaan domestik ikut melemah," ujar Josua.

Langkah Untuk Pemerintah

Josua memandang pemerintah perlu bersikap tenang, tetapi tetap tegas. Responsnya tidak cukup hanya meminta pelaku usaha bertahan atau hanya mengandalkan intervensi Bank Indonesia.

Pemerintah dinilai harus memperbaiki sumber tekanan dasarnya, yaitu menjaga disiplin fiskal, mengurangi ketidakpastian kebijakan, memperkuat pasokan devisa, memperlancar arus bahan baku, dan menurunkan biaya logistik.

Menurut dia, kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat membantu menambah pasokan devisa di dalam negeri, tetapi pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kebutuhan operasional eksportir.

Dalam kebijakan DHE, pemerintah mewajibkan pemasukan DHE SDA 100 persen ke sistem keuangan Indonesia, retensi minimal 30 persen untuk migas dan 100 persen untuk nonmigas, serta batas konversi valas ke rupiah maksimal 50 persen.

Kewajiban tersebut dinilai dapat mendukung stabilitas rupiah, tetapi perlu fleksibilitas untuk perusahaan yang membutuhkan valas bagi bahan baku, pembayaran utang, dan belanja modal.

[Gambas:Youtube]

Pemerintah disebut juga perlu memastikan kebijakan ekspor tidak menambah beban baru saat pelaku usaha sedang menghadapi pelemahan rupiah.

Pengaturan ekspor komoditas strategis melalui BUMN PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dinilai memang bisa memperkuat posisi tawar negara, memperbaiki tata kelola, dan menahan kebocoran devisa.

"Namun jika pelaksanaannya tidak rapi, kebijakan ini bisa menambah biaya administrasi, memperlambat pengiriman, mengganggu kontrak dengan pembeli luar negeri, dan menunda penerimaan devisa," kata Josua.

Oleh karena itu, dalam masa transisi penerapan ekspor komoditas strategis melalui PT DSI, pemerintah harus menggunakannya untuk menguji sistem dokumen, pembayaran, perpajakan, pengembalian PPN, dan hubungan kontrak dagang agar tidak menghambat ekspor.

"Pada saat rupiah lemah, kebijakan terbaik adalah yang menambah devisa masuk, bukan yang membuat eksportir menunda pengiriman atau memperlambat negosiasi dagang," ujar Josua.

Sementara itu, Myrdal berharap pemerintah terus mendorong hilirisasi, memperkuat sektor pariwisata, dan menjaga komunikasi dengan pelaku usaha agar devisa hasil ekspor lebih banyak masuk ke sistem keuangan domestik.

Ia juga menilai Bank Indonesia perlu terus aktif melakukan intervensi di pasar guna mencegah pelemahan rupiah yang lebih tajam.

"Pemerintah harapannya ada komunikasi yang baik ataupun juga ada anjuran kepada pelaku bisnis berorientasi ekspor untuk segera mengkonversi hasil valas yang didapat dari aktivitas ekspor mereka," kata Myrdal.

Perlukah Insentif?

Josua menilai Insentif tetap diperlukan, tetapi harus selektif dan berbasis kinerja, bukan insentif luas yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bentuk insentif yang dinilai relevan antara lain percepatan pengembalian PPN bagi eksportir patuh, keringanan bea masuk bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri, serta fasilitas pembiayaan modal kerja untuk industri padat karya dan eksportir berorientasi nilai tambah.

Insentif lainnya seperti penjaminan kredit untuk usaha kecil yang terkait rantai pasok ekspor dan bantuan biaya lindung nilai bagi perusahaan yang punya kewajiban valas tetapi masih sehat secara bisnis juga dinilai bisa dipertimbangkan.

"Pemerintah juga dapat memperkuat asuransi ekspor, memperluas penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal bersama mitra dagang utama, dan memangkas biaya pelabuhan serta kepabeanan," kata Josua.

Namun, ia mengingatkan insentif tidak seharusnya diberikan kepada perusahaan yang mengambil utang valas secara berlebihan tanpa pengelolaan risiko yang memadai.

Sementara itu, Myrdal menilai kelompok yang lebih membutuhkan bantuan saat ini adalah importir. Menurutnya, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian keringanan atau diskon bea masuk guna mengurangi tekanan biaya akibat pelemahan rupiah.

"Paling utama kalau untuk importir itu bea masuknya. Kita harapkan bisa ada diskon," ujar Myrdal.

[Gambas:Photo CNN]

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut dua surat utang yang diterbitkan Danantara Indonesia yakni Patriot dan Merah Putih Bond bersifat komersial. Pengaturannya pada Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang baru akan memberikan penguatan dalam bentuk landasan hukum.

Untuk diketahui, pengaturan soal penerbitan surat utang Danantara ini menjadi salah satu dari 17 poin pembahasan revisi UU P2SK yang kini sudah disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna DPR hari ini, Kamis (4/6/2026).

"Itu instrumen nonfiskal, itu instrumen komersial. Karena BPI [Badan Pengelola Investasi] Danantara adalah lembaga negara yang mendapatkan kewenangan untuk menjadi pemegang saham seluruh badan usaha milik negara," jelasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Misbakhun menjelaskan, usai Danantara resmi dibentuk awal 2025, superholding BUMN ini memiliki kewenangan sebagai pemegang saham seluruh perusahaan pelat merah. Kemudian, aset yang dimiliki harus dioperasionalkan dan pastinya Danantara membutuhkan likuiditas dalam melaksanakan berbagai proyek.

Sebagai entitas usaha, Danantara bisa memanfaatkan permodalannya sendiri maupun menerbitkan instrumen pembiayaan yakni obligasi. Misbakhun pun menyebut ada peluang Patriot dan Merah Putih Bond merupakan obligasi berbeda.

Untuk diketahui, Patriot Bond sebelumnya sudah pernah diterbitkan Danantara pada tahun lalu.

"Nanti ya instrumen pembiayaannya mungkin akan berbeda. Tetapi semuanya adalah instrumen surat utang komersial," ujarnya.

Di sisi lain, politisi Partai Golkar ini juga menyebut dua surat utang Danantara ini bakal diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP).

"Nanti mengenai tenor, tingkat suku bunga, denominasinya akan seperti apa, dan tentunya ini kan sebuah surat utang komersial, tentunya silakan harus menggunakan broker dealernya seperti apa, primary dealernya seperti apa, underwriternya seperti apa," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria bersama Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo fokus mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat agar berjalan tepat sasaran, berkualitas, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

‎"Sinergi antara BP BUMN, Danantara, dan Kementerian PU ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas pendidikan yang inklusif, merata, dan dapat diakses oleh masyarakat di seluruh pelosok negeri," ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Dony dan Dody membahas percepatan penyelesaian proyek Sekolah Rakyat, penguatan koordinasi antara pemerintah dan BUMN Karya, dukungan aspek legal dan kelembagaan, serta upaya memastikan kualitas pembangunan sesuai standar yang ditetapkan.
‎
‎Dony Oskaria yang juga menjabat sebagai COO Danantara Indonesia menegaskan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal membangun gedung, tetapi membangun masa depan sumber daya manusia Indonesia.

‎
‎"Bahwa anak-anak Indonesia di mana pun mereka berada berhak mengakses pendidikan berkualitas, dan infrastruktur yang kokoh adalah langkah awal yang sangat penting," ujarnya.
‎
‎Sementara itu Menteri PU Dody Hanggodo menyambut baik kolaborasi ini. Pihaknya siap mengerahkan sumber daya untuk memastikan pembangunan Sekolah Rakyat berjalan efektif.
‎
‎"Pembangunan Sekolah Rakyat yang perlu dilihat aspek teknis di lapangan, mulai dari desain bangunan yang ramah anak dan tahan gempa hingga akses utilitas yang memadai. Targetnya, proyek ini bisa segera dinikmati masyarakat," ujar Dody.

‎‎
‎Sekolah Rakyat adalah program prioritas pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan gratis dan berkualitas bagi keluarga prasejahtera.
‎
‎Melalui kolaborasi BP BUMN, Danantara Indonesia, dan Kementerian PU, program ini diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Praktisi pasar modal sekaligus Co-founder PasarDana Hans Kwee menilai peringkat yang diberikan S&P Global dan Moody's kepada Danantara Investment Management (DIM) menunjukkan lembaga tersebut masih berada dalam kategori investment grade. Menurut Hans, penilaian tersebut tidak serta-merta mencerminkan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia.

DIM baru-baru ini memperoleh peringkat kredit jangka panjang BBB dan jangka pendek A-2 dengan outlook stabil dari S&P Global. Sementara itu, Moody's memberikan peringkat Baa2 dengan outlook negatif.

Hans mengatakan, kedua lembaga pemeringkat global tersebut masih melihat DIM memiliki kapasitas yang memadai dalam memenuhi kewajiban finansialnya. Menurut dia, outlook negatif yang diberikan Moody's lebih berkaitan dengan faktor tata kelola dan kepastian kebijakan dibanding kondisi fundamental ekonomi Indonesia.

Hans menjelaskan, sejumlah aspek yang menjadi perhatian, antara lain, konsistensi komunikasi kebijakan pemerintah, tata kelola badan usaha milik negara (BUMN), arah strategi investasi Danantara, serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke depan.

"Persoalan utama yang disoroti bukanlah kemampuan finansial Danantara saat ini, melainkan faktor governance dan kepastian kebijakan. Moody's dan S&P melihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara Danantara dan pemerintah sehingga risiko yang melekat pada keduanya juga dipersepsikan serupa," kata Hans saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (3/6/2026).

Menurut Hans, penyelarasan peringkat DIM dengan Pemerintah Indonesia mencerminkan keyakinan bahwa negara akan memberikan dukungan apabila terjadi tekanan terhadap Danantara.

Hans menilai fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam jalur yang relatif kuat. Ia menyebut Indonesia tidak berada dalam kondisi resesi dan pertumbuhan ekonomi masih terjaga.

Selain itu, Hans mengatakan, inflasi juga masih terkendali di tengah tingginya harga energi global, sementara posisi fiskal pemerintah dinilai tetap sehat.

Ia menambahkan, neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus meskipun mengalami penyusutan akibat meningkatnya impor energi. Kinerja sektor komoditas juga masih memberikan dukungan terhadap perekonomian nasional ketika harga komoditas global berada pada level yang menguntungkan.

"Dari sisi fundamental, ekonomi Indonesia tidak seburuk yang dikhawatirkan pasar. Pertumbuhan masih terjaga, inflasi terkendali, dan kondisi fiskal relatif baik. Hal yang menjadi perhatian investor saat ini lebih kepada tata kelola dan konsistensi kebijakan," ujar Hans.

Hans menyarankan pemerintah terus memperkuat komunikasi kebijakan, menjaga pengelolaan APBN tetap prudent, serta memperjelas strategi investasi Danantara untuk mempertahankan kepercayaan investor.

"Langkah ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus membuka peluang perbaikan outlook di masa mendatang," kata Hans.