#30 tag 24jam
Koalisi Sipil Tolak Rencana Penambahan Lapisan Cukai Rokok
Penambahan lapisan cukai rokok baru dinilai berdampak buruk terhadap kesehatan dan ekonomi masyarakat. [342] url asal
#cukai-rokok #koalisi-masyarakat-sipil #purbaya #tembakau #cisdi
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 16/01/26 19:51
v/105514/
KOALISI masyarakat sipil yang terdiri dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), Pusat Kajian Jaminan Sosial Universitas Indonesia (PKJS UI), Komnas Pengendalian Tembakau, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC), Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), dan Social Determinants of Health Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (SDH FKM UI) menolak rencana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menambah lapisan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun ini.
Koalisi menilai bahwa rencana penambahan lapisan pada struktur cukai rokok merupakan langkah mundur kebijakan fiskal dan berdampak buruk terhadap kesehatan masyarakat. “Riset CISDI menghitung banyaknya lapisan cukai yang menyebabkan rokok tetap terjangkau walaupun tarif mengalami kenaikan,” ujar Founder dan CEO CISDI Diah Saminarsih dalam siaran pers, dikutip Jumat, 16 Januari 2026.
Diah menjelaskan, penambahan lapisan cukai rokok menghadirkan semakin banyak rokok dengan harga murah. Kondisi tersebut berisiko meningkatkan konsumsi rokok, terutama pada kelompok rentan, seperti anak-anak dan masyarakat prasejahtera. Karenanya, Diah menyebut, rencana pemerintah menambah lapisan cukai rokok justru bertentangan dengan upaya perlindungan kesehatan masyarakat.
Pakar ekonomi sekaligus Ketua Bidang Ekonomi Komnas Pengendalian Tembakau Teguh Dartanto menambahkan, penambahan lapisan tarif bukan solusi rokok ilegal mau beralih ke pasar legal. “Naif sekali rasanya jika Menteri Keuangan tidak memahami bahwa menambah layer justru menjadikan struktur cukai semakin kompleks,” ujar Teguh.
Teguh mengatakan permasalahan rokok ilegal disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum dan absennya sistem track and trace rokok ilegal. Menurutnya, bertambahnya struktur cukai juga dapat memicu persaingan tidak sehat. Alih-alih mendongkrak pendapatan negara, kata Teguh, penambahan lapisan tarif cukai hasil tembakau justru memotivasi industri untuk mempermainkan layer demi menghindari cukai yang tinggi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa pemerintah berencana menambah satu lapisan tarif cukai hasil tembakau rokok pada tahun ini. “Kami akan memastikan satu layer baru mungkin, masih didiskusikan ya,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026, dikutip dari Antara.
Purbaya mengatakan penambahan satu lapis tarif itu bertujuan untuk memberikan ruang kepada pelaku rokok ilegal untuk beralih ke jalur legal. Hal ini dilakukan untuk memastikan para pelaku industri rokok menyetor kewajiban mereka membayar pajak kepada negara.
CISDI Bilang Potensi Kerugian Penundaan Cukai Minuman Berpemanis Rp 40,6 T
CISDI menilai kebutuhan penerapan cukai minuman berpemanis semakin mendesak. Tingkat konsumsinya sudah mengkhawatirkan. [286] url asal
#cukai-minuman-berpemanis #cukai #cisdi #purbaya #kemenkeu
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 15/12/25 17:21
v/73387/
CENTER for Indonesia’s Strategic Development Initiatives menyayangkan keputusan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2026. Keputusan tersebut diambil Purbaya dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum membaik.
“Keputusan pemerintah untuk kembali menunda cukai MBDK dengan berpatokan pada target pertumbuhan ekonomi 6 persen sangat disayangkan,” kata Project Lead for Food Policy CISDI Nida Adzilah Auliani dalam keterangan resmi pada Senin, 15 Desember 2025. Ia mengatakan minuman berpemanis bukan kebutuhan pokok masyarakat dan justru menjadi faktor risiko meningkatnya beban kesehatan secara jangka panjang.
Menurut Nida, kekhawatiran pemerintah mengenai dampak negatif cukai MBDK terhadap ekonomi kurang beralasan. Sebab, studi CISDI pada 2024 menunjukkan Indonesia justru berpotensi menghemat Rp 24,9 triliun biaya pengobatan diabetes tipe 2 dan Rp 15,7 triliun kerugian akibat hilangnya produktivitas ekonomi dengan memberlakukan cukai minuman manis.
“Jika ditotal berdasarkan perhitungan Disability-Adjusted Life Years (DALYs) di atas, penundaan cukai minuman manis berpotensi menimbulkan kerugian negara hingga Rp 40,6 triliun akibat diabetes tipe 2,” ujar Nida. Ia menyebutkan, jika dihitung bersama penyakit tidak menular lainnya, dampak kesehatan dan ekonomi dipastikan jauh lebih besar.
Nida menilai kebutuhan penerapan cukai MBDK semakin mendesak karena konsumsi minuman manis di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional Susenas 2024, sebanyak 68,1 persen atau setara dengan 93,5 juta rumah tangga di Indonesia mengonsumsi MBDK.
Penundaan cukai MBDK diungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat. Dalamr rapat itu, Purbaya mengatakan cukai MBDK baru akan diterapkan bila ekonomi sudah membaik.
“Saya pikir kalau ekonomi sudah tumbuh 6 persen lebih kami akan datang ke sini untuk mendiskusikan cukai seperti apa yang pantas diterapkan,” kata Purbaya di Gedung DPR, Senin, 8 Desember 2025.
Deretan Kritik CISDI terhadap Program MBG dan Cek Kesehatan Gratis
CISDI menilai beberapa program prioritas kesehatan seperti MBG dan CKG masih perlu perbaikan yang signifikan setelah satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. [515] url asal
#mbg #cek-kesehatan-gratis #prabowo #cisdi
(Bisnis Tempo - Ekonomi) 24/10/25 22:02
v/15149/
CENTER for Indonesia’s Development Strategic Development Initiatives (CISDI) menilai selama satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran masih terdapat sejumlah program prioritas di bidang kesehatan yang memerlukan banyak evaluasi dan perbaikan. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Kedua program unggulan Presiden Prabowo yang menyasar puluhan juta penerima manfaat tersebut menelan anggaran fantastis dalam kurun waktu satu tahun, namun hingga Oktober 2025 CISDI telah mencatat sebanyak 11.585 kasus keracunan akibat menu MBG terjadi di puluhan kabupaten/kota di 24 provinsi. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum juga menerbitkan Peraturan Presiden untuk memperbaiki tata kelola MBG untuk mencegah berulangnya peristiwa keracunan.
“Program MBG dan CKG perlu target yang lebih realistis, dengan pendekatan bertahap dan menimbang keberagaman masyarakat Indonesia yang disebabkan faktor geografis, etnis, maupun tingkat sosial-ekonomi, serta keterbatasan fiskal.” ujar Founder dan CEO CISDI, Diah Saminarsih, melalui keterangan pers pada hari Jumat, 24 Oktober 2025.
Diah menegaskan, pelaksanaan program MBG masih belum memenuhi kualitas intervensi gizi dengan masifnya penggunaan pangan ultra-olahan (ultra-processed food). Hal ini bertentangan dengan program peningkatan gizi yang telah dijalankan Kementerian Kesehatan seperti pada program Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Tidak terpenuhinya standar keamanan pangan dalam program MBG ini akan terus berdampak pada maraknya kasus keracunan.
Diah juga menyoroti ketentuan baru Badan Gizi Nasional dalam pelibatan kader kesehatan dalam program MBG. Menurut Diah, kader kesehatan selama ini sudah diharuskan menguasai 25 keterampilan dasar, kini mereka juga diharuskan berpartisipasi dalam mendistribusikan paket makanan MBG dari posyandu kepada kelompok sasaran penerima manfaat, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tanpa pengaturan insentif yang jelas.
“Kami mendapati laporan di lapangan, kader kesehatan harus mengantarkan makanan kering yang tidak sesuai pedoman Pemberian Makanan Bayi dan Anak (PMBA). Selain itu, kader kesehatan tidak dibekali informasi tentang menu MBG yang dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,” ujar Diah. Sayangnya, kader kesehatan di Indonesia masih dilihat sebagai relawan, sebagian besar di antaranya dibayar rendah, namun terus diberi beban kerja dan persyaratan pemenuhan kompetensi.
Sementara untuk program Cek Kesehatan Gratis (CKG), CISDI menilai program ini berpotensi meningkatkan jangkauan layanan kesehatan primer melakukan pencatatan dan pelaporan kasus penyakit menular. Skrining kesehatan melalui CKG akan menghasilkan bank data yang berharga. Karenanya, pemanfaatan data CKG antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus berlangsung transparan.
“CKG sebaiknya tidak hanya diposisikan sebagai pendekatan promotif dan preventif untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular hingga tuberkulosis (TB) dengan memastikan keberlanjutan layanan atau perawatan penyakit berisiko (continuum of care), seperti layanan diabetes yang memerlukan perawatan yang panjang,” ujar Diah.
CISDI turut menyampaikan sejumlah rekomendasi dalam perbaikan program-program perioritas kesehatan, diantaranya untuk pemerintah agar dapat mengalokasikan setidaknya 1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara Rp 165 triliun untuk penguatan layanan kesehatan primer. Sebagian dari anggaran tersebut bisa digunakan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan yang saat ini mencapai Rp 30 triliun.
Menurut CISDI, sebagian anggaran tersebut tetap akan memberikan ruang fiskal yang cukup besar bagi program prioritas kesehatan pemerintahan saat ini, seperti MBG maupun CKG. CISDI menilai munculnya program hasil terbaik cepat (quick wins) malah berpotensi mendisrupsi program kesehatan yang selama ini cenderung berjalan dengan baik.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)