Jakarta (ANTARA) - PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) membuka peluang kerja sama dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dalam pengembangan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy (WtE) di Indonesia.

Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan kolaborasi tersebut berpotensi dilakukan sebagai bagian dari upaya Perseroan menyelesaikan persoalan pengelolaan sampah yang kian mendesak di berbagai daerah.

"Saya rasa tidak menutup kemungkinan kita bisa berkolaborasi dengan Danantara dalam konteks untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia," kata Reynaldi di Jakarta, Senin (9/3).

Meski demikian, ia menegaskan hingga saat ini belum ada target waktu maupun proyek spesifik yang bakal digarap bersama.

"Kita belum ada spesifik target kapan, tapi sektor ini saya rasa sangat bisa kita bekerja sama (dengan Danantara)," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, program WtE merupakan inisiatif nasional untuk mengolah sampah perkotaan menjadi energi listrik. Program ini dirancang sebagai solusi terhadap kondisi darurat sampah di berbagai kota sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Danantara menargetkan pembangunan proyek WtE di 33 lokasi di Indonesia.

CEO Danantara Roesan Roeslani menyatakan pihaknya akan segera mengumumkan perusahaan pemenang tender proyek waste to energy tahap pertama di empat kota, yakni Denpasar, Bekasi, Bogor, dan Yogyakarta.

Pengumuman pemenang proyek tersebut dijadwalkan pada Maret 2026.

Setelah tahap pertama di empat kota tersebut, Danantara juga berencana membuka tender proyek WtE di sembilan kota lainnya pada April 2026 atau setelah Lebaran.

Di sisi lain, PT SMI mencatat total nilai proyek yang telah dibiayai hingga 2025 mencapai Rp1.183 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 129 proyek merupakan bagian dari proyek strategis nasional (PSN).

Selain itu, SMI turut menawarkan Obligasi Ritel Infrastruktur PT SMI (ORIS) dengan target indikasi penghimpunan dana hingga Rp300 miliar. Instrumen ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Keberlanjutan I PT SMI Tahap II Tahun 2026.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding BUMN aviasi dan pariwisata, InJourney, optimistis geliat sektor pariwisata Indonesia tetap terjaga di tengah meningkatnya eskalasi geopolitik dunia. Direktur Commercial InJourney Veronica Sisilia mengatakan ketegangan geopolitik global di Timur Tengah tentu akan memengaruhi industri pariwisata dan penerbangan, termasuk potensi pembatalan penerbangan internasional dan kenaikan harga minyak dunia yang mencapai sekitar 100 dolar AS per barel.

"Yang terjadi sampai hari ini volatilitas pada harga energi, nilai tukar, dan lain sebagainya sudah pasti itu impact ke kita semua, sama-sama paham," ujar Veronica dalam konferensi pers terkait kesiapan InJourney Hospitality dalam menyambut libur Lebaran 2026 di Gedung Sarinah, Senin (9/3/2026).

Meskipun kemungkinan pembatalan penerbangan atau gangguan operasional dapat terjadi, dia menilai sektor pariwisata nasional memiliki ketahanan karena didukung oleh pasar domestik yang besar. Veronica pun tetap optimistis karena permintaan wisata domestik di Indonesia masih kuat.

InJourney, lanjut dia, sedang bersiap menyambut periode peak season libur Lebaran 2026 dengan sejumlah program unggulan yang mengedepankan nilai-nilai kultural. Veronica menilai pelayanan terbaik pada masa libur Lebaran menjadi momentum bagi InJourney dalam menjaga tren positif sektor pariwisata Indonesia.

"Kami ingin semua orang menikmati Lebaran ini dengan semangat pulang mudik, jalan-jalan, berkumpul dengan keluarga, naik pesawat, dan sebagainya. Itu yang kami tekankan untuk situasi saat ini," sambung dia.

Veronica menyampaikan jumlah wisatawan domestik pada 2025 mencapai sekitar 101 juta perjalanan dengan pertumbuhan sekitar 14,4 persen. Selain itu, jumlah wisatawan mancanegara yang tercatat sekitar 1,14 juta.

"Kita masih melihat forecast pertumbuhan wisatawan yang masuk pada 2025 hingga penutupan Desember sekitar 14,4 persen. Kami berharap wisata domestik masih kuat," ucapnya.

Dia menyampaikan InJourney pun optimistis dengan tren okupansi destinasi dan hotel BUMN pada tahun ini. InJourney, lanjut Veronica, memproyeksikan pertumbuhan kunjungan sekitar 15 persen, khususnya di kawasan Borobudur, Ratu Boko, dan Prambanan. Sementara itu, hotel-hotel yang dikelola InJourney Hospitality diperkirakan mengalami pertumbuhan okupansi sekitar 10 persen.

"InJourney berharap dapat memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi para wisatawan yang merayakan Idul Fitri bersama keluarga, baik melalui perjalanan mudik maupun kegiatan liburan," kata Veronica.

Bisnis.com, SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama pemerintah pusat segera melakukan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) baru yang terletak di kawasan Sumberejo, Kecamatan Pakal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto menjelaskan rencana penambahan fasilitas tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden 109/2025 tentang percepatan pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy).

Dalam regulasi itu, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi, salah satunya dengan teknologi insinerator.

Dedik menyebut, Surabaya saat ini telah memiliki fasilitas pengolahan sampah menjadi energi di Kecamatan Benowo dengan kapasitas sekitar 1.000 ton per hari dengan produk listrik sekitar 9 megawatt (MW). Sementara itu, total timbulan sampah di Kota Pahlawan sudah mencapai sekitar 1.800 ton per hari.

“Seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri [Faisol Nurofiq], masih ada sekitar 800 ton sampah per hari yang perlu ditangani. Karena itu, kami mengusulkan penambahan fasilitas pengolahan sampah berbasis waste to energy untuk menangani sisa timbulan tersebut,” beber Dedik, Senin (9/3/2026).

Dedik menegaskan seluruh pembiayaan pembangunan PSEL tersebut tidak bersumber dari APBD Kota Surabaya, melainkan diurus sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Investasi Danantara.

Ia menegaskan Pemkot Surabaya tidak perlu menanggung biaya pembangunan fasilitas, penyusunan feasibility study, maupun membayar tipping fee seperti yang selama ini dilakukan pada fasilitas pengolahan sampah di Benowo.

“Usulan pembangunan ini sebenarnya sudah diajukan sejak tahun lalu dan lokasinya telah disetujui, yakni di kawasan Sumberejo. Lokasi tersebut berbeda dengan fasilitas pengolahan sampah atau PSEL di Benowo,” ujarnya.

Bila PSEL baru tersebut nantinya terealisasi, maka kurang lebih sebanyak 800 ton sampah harian dari Surabaya akan diarahkan ke fasilitas tersebut. Kapasitas pengolahan yang direncanakan juga sekitar 1.000 ton per hari.

Guna memenuhi kapasitas tersebut, Pemkot Surabaya juga merencanakan kerja sama aglomerasi pengelolaan sampah dengan sejumlah pemda di sekitar, seperti Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo.

“Dengan skema itu, volume sampah yang diolah bisa optimal sekaligus memperkuat kerja sama pengelolaan lingkungan di kawasan metropolitan,” sebutnya.

Dedik mengatakan, proyek pembangunan PSEL Sumberejo ini telah masuk dalam batch kedua program pemerintah pusat. Saat ini, pemerintah pusat masih fokus menyelesaikan tahapan pengadaan pada batch pertama. Sementara untuk batch kedua, termasuk Surabaya, proses seleksi mitra pengembang diperkirakan dimulai pada bulan April atau Mei tahun ini.

Dalam proyek tersebut, pemerintah pusat melalui Danantara akan menangani proses penyiapan kerja sama investasi, penyusunan feasibility study hingga pembangunan konstruksi. Sementara Pemkot Surabaya hanya berperan menyiapkan lahan serta melaksanakan proses konsultasi publik.

Sementara itu, skema pembiayaan pembangunan PSEL Sumberejo tersebut diperkirakan menggunakan sistem build-operate-transfer (BOT) selama 30 tahun, dengan estimasi anggaran Rp1,5 hingga 2 triliun.

“Jika Surabaya memiliki dua fasilitas pengolahan sampah berbasis energi, sistem pengelolaan sampah kota akan semakin terintegrasi. Distribusi pengiriman sampah juga bisa diatur lebih efisien sehingga dapat menekan biaya operasional sekaligus menuntaskan sisa timbulan sampah yang selama ini belum tertangani,” ujarnya.

Pembangunan fasilitas tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun sejak proses lelang selesai. Bila proses bidding berjalan sesuai rencana tahun ini, PSEL Sumberejo ditargetkan dapat mulai beroperasi pada akhir 2027.

“Kami tentu menyambut baik dukungan pemerintah pusat melalui skema pendanaan Danantara ini. Dengan adanya dukungan tersebut, diharapkan pengolahan sampah di sisi hilir dapat semakin kuat. Kami juga tetap menekankan pentingnya penanganan sampah dari sisi hulu, terutama melalui pengurangan dan pemilahan sampah di tingkat masyarakat,” pungkasnya.

Warta Ekonomi, Jakarta -

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani menegaskan komitmen Danantara dalam pembangunan hunian vertikal di Cikarang, Jawa Barat, dengan rencana menghadirkan 18 tower di atas lahan hibah Lippo Group.

Estimasi investasi dalam proyek ini mencapai Rp14 hingga Rp16 triliun yang menjadi bagian dari pembangunan 140 ribu unit hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Nilai pembangunannya kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kami akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih rentangnya antara Rp14 triliun sampai Rp16 triliun,” kata Rosan, dikutip dari ANTARA, Senin (9/3).

Danantara memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan hunian vertikal ini karena proyek tersebut sejalan dengan target Program 3 Juta Rumah dan diyakini mampu menjawab kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan perumahan.

Dalam pelaksanaannya, Danantara akan menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta berkolaborasi dengan kontraktor swasta. ‘Kami akan berkolaborasi, dan itulah peran Danantara dalam proyek ini,’ tegasnya.

Rosan menyampaikan hal tersebut saat melakukan peninjauan lokasi di Cikarang, Jawa Barat pada Minggu (8/3/2026) bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Setelah peninjauan, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh MBR.

PT Multimedia Nusantara (TelkomMetra), anak perusahaan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), resmi memulai langkah strategis divestasi penuh atas PT Administrasi Medika (AdMedika) beserta entitas anaknya, TelkoMedika. Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (Conditional Sale and Purchase Agreement/CSPA) dengan kelompok usaha Fullerton Health pada Kamis (4/3).

Divestasi AdMedika Group ini sejalan dengan mandat streamlining BUMN oleh Danantara kepada TelkomGroup, yang juga menjadi fokus utama dalam pilar transformasi TLKM 30. Melalui penataan portofolio ini, TelkomGroup bertujuan memperkuat fokus pada bisnis inti di sektor telekomunikasi dan digital. Di sisi lain, langkah ini membuka peluang bagi AdMedika Group untuk berekspansi lebih luas, baik di tingkat nasional maupun regional.

AdMedika selama ini dikenal sebagai pengelola layanan administrasi kesehatan (third party administrator/TPA) berbasis teknologi dengan rekam jejak kuat di Indonesia. Seiring dinamika industri kesehatan dan asuransi yang semakin kompetitif, pengembangan AdMedika dinilai akan lebih optimal di bawah naungan mitra strategis yang memiliki keselarasan bisnis secara langsung.

Direktur Utama TelkomMetra, Pramasaleh Haryo Utomo, menyatakan bahwa keputusan ini diambil secara terukur dengan mengedepankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta pertimbangan bisnis yang komprehensif.

"Penandatanganan CSPA dengan Fullerton Health adalah bagian dari transformasi TelkomGroup untuk memperkuat fokus pada bisnis inti, serta menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan," ujar Pramasaleh.

Fullerton Health sebagai calon pemilik baru, merupakan pemain besar di industri kesehatan Asia dengan pengalaman regional yang mendalam. Akuisisi ini diharapkan mampu memadukan fondasi kuat AdMedika di pasar domestik dengan keahlian Fullerton Health dalam managed care dan kesehatan digital.

Group CEO Fullerton Health, Ho Kuen Loon, mengungkapkan bahwa akuisisi ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk memperkuat kontribusi dalam lanskap layanan kesehatan di Indonesia.

"AdMedika telah berkembang matang di bawah TelkomGroup menjadi platform administrasi kesehatan tepercaya yang dibangun di atas tata kelola kuat dan inovasi digital. Kualitas tersebut selaras dengan nilai-nilai kami. Kami memandang akuisisi ini sebagai langkah penting untuk memperluas akses layanan kesehatan berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia maupun kawasan regional," tutur Ho Kuen Loon.

Ia juga menambahkan bahwa integrasi ini membuka peluang besar untuk meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi kebutuhan pasien, klien, dan mitra di seluruh Indonesia yang terus berkembang.

Kombinasi kekuatan kedua organisasi ini diproyeksikan akan mendorong inovasi lebih cepat serta memperkokoh posisi kepemimpinan AdMedika dalam solusi TPA di Indonesia, sekaligus memuluskan jalan bagi ekspansi regional di masa depan.

jika reformasi menciptakan insentif yang lebih jelas dan profesional, maka adaptasi biasanya dapat terjadi secara bertahap

Jakarta (ANTARA) - Peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Mohamad Dian Revindo memandang bahwa dalam jangka panjang, langkah governance reset yang dilakukan Danantara Indonesia terhadap BUMN idealnya menjadi momentum reposisi strategis BUMN.

Hal ini terutama untuk memastikan negara tetap memiliki kendali efektif atas sektor-sektor strategis yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, seperti energi, infrastruktur, pangan dan logistik.

Melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin, Revindo menilai langkah governance reset sebagai upaya positif dan melihat usaha ini bisa menjadi fondasi bagi berjalannya proses transformasi dalam menghadirkan BUMN yang bisa menjadi instrumen pembangunan nasional.

Ketika Danantara Indonesia melakukan evaluasi ulang kebijakan tata kelola BUMN, ia meyakini bahwa langkah tersebut juga akan mendapatkan perhatian dari pasar, misalnya terkait keyakinan baru apakah BUMN dapat konsisten dengan standar internasional dengan mengedepankan proses yang dijalankan secara transparan.

Jika Danantara Indonesia melakukannya dengan menjunjung tinggi aspek transparansi, Revindo optimistis langkah governance reset ini dapat meningkatkan kredibilitas BUMN di mata investor dan lembaga pemeringkat.

Sebaliknya, imbuh dia, jika perubahan dipersepsikan sebagai upaya kosmetik untuk memperbaiki laporan keuangan, maka bisa memicu ketidakpastian di pasar.

"Untuk itu, alignment dengan standar global dan transparansi komunikasi publik menjadi kunci," kata dia.

Di sisi lain, dalam jangka pendek, Revindo menilai langkah seperti bedah neraca dan laporan keuangan, atau audit aset merupakan corrective action untuk merespons berbagai persoalan lama BUMN.

"Seperti inefisiensi aset, tumpang tindih investasi, serta kualitas tata kelola yang belum merata antar perusahaan,” ujar dia.

Ia mengingatkan bahwa Danantara Indonesia melakukan governance reset terhadap sistem insentif manajemen, mekanisme pengawasan dan indikator kinerja berbasis value creation, sehingga perubahan yang dilakukan tidak sekadar pergantian struktur dan administrasi.

Bila hanya pada tahap pergantian struktur dan administrasi, Revindo khawatir akan memicu terjadinya resistensi internal.

"Jika perubahan hanya bersifat administratif, resistensi akan tetap muncul. Tetapi jika reformasi menciptakan insentif yang lebih jelas dan profesional, maka adaptasi biasanya dapat terjadi secara bertahap. Berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi sangat bergantung pada perubahan sistem insentif dan akuntabilitas manajemen," kata Revindo.

Sebelumnya, Danantara Indonesia telah menyampaikan rencana melakukan governance reset kepada sejumlah BUMN.

Melalui entitas Danantara Asset Management (DAM), governance reset ini akan fokus pada pengkajian secara menyeluruh dan terstruktur terhadap perusahaan-perusahaan BUMN.

Proses ini mencakup evaluasi kebijakan akuntansi, kualitas dan pencatatan aset, penguatan sistem tata kelola serta manajemen risiko yang terintegrasi guna memastikan standar pengelolaan yang semakin solid dan selaras dengan praktik terbaik.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BEKASI - Pendiri Lippo Group, Mochtar Riady menghibahkan lahan seluas 31,3 ha dengan nilai total Rp 6,2 triliun untuk dibangun rumah susun bersubsidi. Hibah tersebut sebagai bentuk dukungan program prioritas pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Penyerahan surat hibah diserahkan Mochtar Riady kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani . Disaksikan Ketua Satgas Perumahan dan Utusan Khusus Presiden Hashim Djojohadikusumo dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Bangun Rumah Subsidi di Meikarta, Danantara Tinjau Lahan Milik Lippo Group

Apartemen 52 tower ini akan dibangun Danantara. Ditargetkan 52 tower dengan jumlah 126.000 unit akan selesai dibangun pada 17 Agustus 2028. “Apartemen bagi MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dibangun dalam tiga tahap. Tahap pertama senilai Rp14 triliun-16 triliun,” kata Roesan saat groundbreaking apartemen bagi MBR di Meikarta, Cikarang, Bekasi, Minggu (8/3/2026).

Groundbreaking dihadiri Hashim, Rosan, Maruarar Sirait, Mochtar Riady, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie, CEO PT Lippo Karawaci Tbk, dan Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mewakili Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi. Kemudian Pangdam Jaya Mayjen TNI Deddy Suryadi, Plt Bupati Bekasi, Wali Kota Depok, para pejabat Danantara, pejabat Kementerian PKP, dan pejabat Pemda Jabar.

Rosan menjelaskan, pembangunan 126.000 unit rusun subsidi dalam satu kawasan merupakan langkah besar yang jarang terjadi dalam satu proyek. Proyek ini akan memberikan dampak ekonomi yang luas, dari penciptaan lapangan kerja hingga penggerak aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

“Kalau kita bayangkan, 126.000 unit itu jumlah yang sangat besar. Multiplier effect-nya juga luar biasa, baik dari penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat sekitar, maupun peningkatan aktivitas ekonomi,” tuturnya.

Danantara akan memberikan dukungan pembiayaan penuh terhadap proyek hunian tersebut karena dinilai memiliki potensi kebutuhan pasar yang besar. “Dari segi pembiayaannya kita akan dukung secara penuh. Karena kalau kita lihat, ini proyek yang sangat baik, dan juga supply dan demand sangat banyak,” tandasnya.

Sementara itu, Maruarar memberikan apresiasi kepada sejumlah tokoh yang berperan dalam mendorong realisasi proyek tersebut, Khususnya Hashim Djojohadikusumo sebagai figur yang aktif mendorong percepatan program tersebut dan CEO Danantara Rosan Roeslani.

Ia memuji peran Rosan Roeslani yang akan memimpin pelaksanaan pembangunan proyek tersebut. “Pak Hashim, Pak Rosan bekerja sangat keras untuk memastikan program ini bisa berjalan,” ungkapnya.

Hibah lahan 31,3 ha, kata Maruarar, merupakan hibah terbesar yang diterima pemerintah selama program 3 juta rumah dicanangkan Presiden Prabowo. Ia memberikan apresiasi kepada Mochtar Riady dan Lippo yang sudah ikut menyukseskan program besar nasional di bidang perumahan.

Pada kesempatan yang sama, Hashim mengatakan, program pembangunan 3 juta rumah yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar proyek perumahan. Program ini juga strategi besar untuk menggerakkan perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program itu juga merupakan bukti terjalinnya Indonesia Incorporated. “Ini benar-benar contoh Indonesia Incorporated ketika pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak bergerak bersama untuk kepentingan bangsa,” katanya.

Ada 180 sektor yang ikut berkontribusi setiap kali ada pembangunan rumah. “Karena itu, program perumahan akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi sekitar 2% setahun. Ditambah pembangunan sektor industri dan lainnya, target pertumbuhan ekonomi 8% bisa terlampaui,” ujarnya.

Saat ini, kata Hashim, ada sekitar 9 juta-15 juta keluarga yang membutuhkan rumah tinggal dan sekitar 27 juta keluarga Indonesia yang menetap di rumah tidak layak huni. Pembangunan rumah mestinya lebih dari 3 juta unit setahun agar bisa mengejar ketertinggalan. Tapi, pembangunan perumahan yang sedang berjalan memberikan dampak ekonomi luar biasa.

Hashim menyampaikan apresiasi kepada Lippo yang telah menghibahkan lahan lebih dari 31,3 ha untuk pembangunan rusun subsidi tersebut. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah kita, Pak Mochtar (founder Lippo, Mochtar Riady) dan Pak James (Founder dan Ketua Yayasan Pelita Harapan, James Riady) yang telah menghibahkan lahan. Ini langkah yang bersejarah dan luar biasa,” tandasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) melakukan peninjauan lokasi sebagai langkah awal dimulainya perencanaan konsep pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Cikarang, Jawa Barat. Lokasi ini berada di daerah yang memiliki akses intermoda transportasi.

Peninjauan ini dilakukan sebagai tahap awal untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program 3 Juta Rumah yang merupakan bagian dari program prioritas Presiden. Di atas lahan tersebut direncanakan akan dibangun kawasan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kegiatan peninjauan lokasi tersebut dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Maruarar Sirait, CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, jajaran pemerintah daerah, Pendiri dan Ketua Organisasi Kelompok Lippo Mochtar Riady, serta Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Pelita Harapan James Riady.

Setelah peninjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menyampaikan langkah awal melalui peninjauan lokasi ini merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

“Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional,” ujar Rosan dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (8/3/2026).

Melalui kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor usaha, Rosan ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dapat dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan oleh masyarakat. Hal ini bertujuan memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) resmi membangun hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan peninjauan lokasi ini merupakan tahap awal untuk memastikan pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah dapat dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.

"Sesuai arahan Presiden, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional," kata Rosan di Cikarang, Jawa Barat, Minggu (8/3/2026).

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, Danantara Indonesia, BUMN, dan sektor swasta, dalam hal ini Lippo Group, diperlukan agar pengembangan kawasan hunian dapat dirancang secara matang, baik dari sisi konsep pembangunan, mekanisme harga, maupun skema kepemilikan bagi masyarakat.

"Melalui kolaborasi ini kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian dapat memberikan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah," kata Rosan.

Setelah peninjauan lokasi tersebut, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan kawasan hunian. Tahap ini meliputi penyusunan skema pengembangan kawasan, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam kesempatan yang sama, Yayasan Pelita Harapan milik James Riady yang juga CEO Lippo Group, menyampaikan pernyataan niat untuk menyerahkan tiga bidang lahan di kawasan tersebut kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah

Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Ketua Satgas Perumahan sekaligus Utusan Khusus Presiden RI, Hashim Djojohadikusumo bersama CEO Danantara Rosan Roeslani dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, menerima hibah lahan seluas 30 hektare dari swasta untuk mendukung Program 3 Juta Rumah di wilayah Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Serah terima hibah lahan ditandai dengan pemberian dokumen serah terima di titik pembangunan hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus meninjau lokasi sebelum pematangan lahan serta pembangunan unit.

"Kebutuhan rumah layak huni di Indonesia masih sangat besar. Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah, terdapat sekitar 9 hingga 15 juta keluarga yang belum memiliki rumah," kata Hashim di Cikarang, Minggu.

Dia menjelaskan mengacu data pemerintah pula, terdapat 27 juta rumah tangga yang masih tinggal di rumah tidak layak huni. Karena itu, program pembangunan rumah menjadi salah satu prioritas pemerintah.

"Program 3 Juta Rumah per tahun menjadi bagian dari strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Hashim mengaku sektor perumahan memiliki efek ganda yang besar terhadap pertumbuhan perekonomian nasional.

Setiap pembangunan rumah dapat menggerakkan lebih dari 180 sektor industri, mulai dari bahan bangunan hingga perabot rumah tangga.

Selain proyek di lahan hibah tersebut, pemerintah juga menyiapkan sejumlah lokasi lain untuk pembangunan hunian vertikal, termasuk di Depok yang direncanakan memanfaatkan sekitar 45 hektare lahan untuk ratusan ribu unit rumah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan apresiasi kepada pendiri Grup Lippo Muchtar Riady bersama keluarga yang telah memberikan lahan tersebut untuk mendukung program perumahan rakyat.

"Ini bukan sekadar komitmen, tetapi lahir dari rasa kebersamaan dan kemanusiaan yang luar biasa untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Ara.

Ia menjelaskan pembangunan hunian di atas lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan diperkirakan mampu menghasilkan hingga sekitar 140 ribu unit apartemen bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dari gambaran tim, dengan lahan sekitar 30 hektare ini kita kurang lebih bisa membangun sekitar 140.000 unit," ucapnya.

Sementara CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan peninjauan lokasi tersebut merupakan langkah awal untuk memastikan pengembangan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah berjalan terencana dan berkelanjutan.

"Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional. Melalui kolaborasi pemerintah, Danantara, BUMN dan sektor usaha, kami ingin memastikan pengembangan kawasan hunian ini dirancang secara matang," ucap dia.

Diketahui pengembang properti Lippo Group resmi menghibahkan tanah seluas 30 hektare kepada pemerintah melalui Danantara sebagai wujud kontribusi mendukung program 3 juta rumah.

Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa penyediaan hunian untuk mengatasi backlog perumahan.

Lahan 30 hektare ini diproyeksikan mampu membangun 140.000 hunian vertikal, setara 5 persen target nasional 3 juta rumah.

"Alasan kami menghibahkan tanah ini karena mendukung Presiden yang punya hati untuk rakyat," kata CEO Lippo Group James Riady.

Setelah tinjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Nilai pembangunannya kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kami akan bangun totalnya menjadi 18 tower

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara atau Danantara Indonesia menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp16 triliun untuk mendukung pembangunan hunian vertikal pada lahan hibah Lippo Group.

Pendiri Yayasan Pelita Harapan James Riady menghibahkan tiga bidang lahan sekitar 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang direncanakan untuk pembangunan 140 ribu unit hunian vertikal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Nilai pembangunannya kan rencana dari 12,8 hektare ini, itu kami akan bangun totalnya menjadi 18 tower. Itu perhitungannya kalau jadi dengan 32 lantai, kurang lebih rentangnya antara Rp14 triliun sampai Rp16 triliun,” kata CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani saat kunjungan lahan di Cikarang, Jawa Barat, Minggu.

Rosan menyatakan Danantara Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan hunian vertikal itu, mengingat proyek ini mendukung target Program 3 Juta Rumah.

Proyek itu juga diyakini mampu membantu mengatasi permintaan dan penawaran perumahan.

Dalam proses pembangunan proyek itu, Danantara Indonesia bakal melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait hingga berkolaborasi dengan kontraktor swasta.

“Kami akan berkolaborasi. Jadi, itu peran Danantara dalam proyek ini,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menambahkan pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi untuk mengatasi persoalan keterbatasan lahan hunian di wilayah perkotaan sekaligus backlog perumahan.

Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi MBR merupakan salah satu prioritas utama dalam pembangunan nasional.

Setelah tinjauan lokasi, Kementerian PKP bersama Danantara Indonesia akan melanjutkan proses pematangan konsep pembangunan, termasuk penyusunan skema pengembangan kawasan hunian, mekanisme penentuan harga, serta perumusan konsep dan kriteria pembelian oleh MBR.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Danantara Indonesia bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersiap membangun 140.000 unit apartemen program 3 juta rumah di tanah seluas 30 hektar dari hibah yang diberikan Lippo Group di Kawasan Meikarta, Cikarang Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Danantara akan memberikan dukungan dari sisi pendanaan dan akan mengerahkan BUMN-BUMN Karya untuk mengeksekusi proyek konstruksi.

CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengatakan jumlah 140 unit apartemen tersebut akan dibangun secara bertahap. Groundbreaking proyek rumah susun subsidi ini sendiri dimulai hari ini, Minggu (8/3/2026) sekaligus penyerahan tanah hibah secara simbolis di lokasi.

"Menurut saya ini adalah suatu sejarah yang sangat luar biasa yang mungkin baru pertama kali dijalankan dalam satu proyek, satu lokasi, dengan kebersamaan semua pihak membangun 140.000 unit," kata Rosan.

Rosan menilai multiplier efek dari proyek pembangunan 140.000 unit apartemen tersebut sangat luas mulai dari serapan tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat, hingga putaran roda ekonomi yang ditimbulkan untuk mendukung target PDB nasional 8%.

Rosan juga menjelaskan dalam proyek ini Danantara ambil bagian sebagai pendukung pembiayaan dengan cara mengerahkan BUMN-BUMN untuk berkolaborasi.

"Dari pembiayaan kita akan dukung secara full. Di kami kan ada BUMN-BUMN Karya yang kita bekerja sama juga di dalam proyek ini. Tentunya bersama kontraktor swasta lainnya, kita akan berkolaborasi. Jadi itu peran Danantara di proyek Meikarta ini," tandasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menjelaskan sektor properti khususnya rumah hunian dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi nasional di saat pemerintah menargetkan pertumbuhan PDB 8%.

Adik kandung Presiden Prabowo tersebut juga menyatakan terima kasih kepada Keluarga Riyadi sebagai konglomerat Grup Lippo yang memberikan tanahnya kepada pemerintah.

"Ternyata industri perumahan, dan saya kira ini sudah pasti sudah dihafal Pak Mochtar, Pak James [Riady] dan Pak John [Riady] kalau perumahan itu dampak multiplier terhadap ekonomi kita bisa luar biasa, bisa berdampak 1,5 sampai 5 kali, ada yang bilang 2,5 kali. Berarti setiap rupiah kita keluarkan untuk perumahan, untuk properti, ini dampaknya luar biasa," ujar Hashim.