IDXChannel - PT Prima Multi Usaha Indonesia Tbk (PMUI) menetapkan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp5 per saham.

Nilai dividen yang dibagikan mencapai Rp29 miliar sebagaimana disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 11 Mei 2026.

Besaran dividen tersebut setara 32,46 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Rp89,33 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp36,79 miliar dengan total ekuitas Rp453,17 miliar.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 25 Mei 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai PMUI:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 21 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22 Mei 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 25 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 26 Mei 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 25 Mei 2026
• Pembayaran Dividen: 12 Juni 2026

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON), atau WIKA Beton, baru saja merampungkan gelaran Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST), yang dilaksanakan di Jakarta, pada Rabu (13/5/2026) lalu.

Sejumlah kebijakan strategis Perseroan telah dibahas dan diputuskan dalam gelaran tersebut, salah satunya terkait penggunaan laba bersih yang berhasil diraup sepanjang 2025 lalu, yaitu sebesar Rp40,019 miliar.

Dalam RUPST, diputuskan bahwa sebesar 10 persen dari total laba bersih, yaitu sebesar Rp4,009 miliar, bakal dibagi kepada pemegang saham, sebagai dividen tunai untuk tahun buku 2025 lalu.

Sedangkan sisanya, sebesar 90 persen dari total laba bersih, atau sebesar Rp36,01 miliar, bakal dialokasikan sebagai dana cadangan Perseroan.

"Sebesar 10 persen dari laba bersih kami di 2025, atau sebesar Rp4 miliar, ditetapkan sebagai dividen tunai untuk dibagi kepada para pemegang saham, yaitu sebesar Rp0,46 per saham," tulis manajemen WTON, dalam keterangan resminya, yang dirilis, Kamis (14/5/2026).

Dengan total nilai dividen yang dibagikan sebesar Rp4 miliar, atau setara dengan Rp0,46 per saham, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan atas nominal dividen yang dibagikan oleh anak usaha dari PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) ini.

Hal ini merujuk pada data pembagian dividen pada tahun sebelumnya, di mana WTON diketahui membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2024 yaitu sebesar Rp0,75 per saham. Penurunan nilai ini sejalan dengan nilai laba bersih yang juga merosot, dari semula Rp65 miliar pada 2024 lalu, menjadi Rp40 miliar saja pada tahun buku 2025 ini.

Selain penggunaan laba bersih, RUPST WTON juga memutuskan pergantian pengurus Perseroan, dengan diberhentikannya secara hormat Dwi Gawan Islandhi HB dari posisi Komisaris Independen, Tjia Marwan dari posisi Komisaris, serta Agus Pramono dari posisi Direktur Operasi dan Supply Chain Management.

Sebagai pengganti, RUPST sepakat untuk mengangkat Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen, serta Andrianto dan Indriani Widiastuti sebagai Komisaris Perseroan.

Dengan demikian, susunan lengkap pengurus PT Wijaya Karya Beton Tbk, usai pelaksanaan RUPST, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Wilan Oktavian
Komisaris: Andrianto
Komisaris: Indriani Widiastuti
Komisaris Independen: Noor Aljanna Fitri Gayo

Dewan Direksi
Direktur Utama: Kuntjara
Direktur Pemasaran dan Pengembangan: Rija Judaswara
Direktur Keuangan, Humas Capital dan Manajemen Risiko: Syailendra Ogan
Direktur Teknik dan Produksi: Verly Widiantoro

(taufan sukma)

Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah emiten dijadwalkan menebar dividen tunai dari laba bersih tahun buku 2025. Melansir keterbukaan informasi pada 14 Mei 2026, terdapat 26 emiten yang masih menyediakan waktu bagi investor untuk membeli saham terkait, dengan cum dividen di pasar reguler antara 18 Mei sampai 22 Mei 2026.

Menurut dengan total dividen terbesar, ada PT Cita Mineral Investindo Tbk. (CITA) yang akan membagikan dividen tunai senilai Rp1,39 triliun atau Rp351 per saham. Pembayaran dividen akan dilaksanakan pada 17 Juni 2026, dan cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi ditetapkan pada 22 Mei 2026. Sepanjang 2025, perseroan sukses membukukan laba bersih senilai Rp2,40 triliun.

Berikutnya, ada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) yang akan menebar total dividen tunai sebesar Rp850,18 miliar atau Rp56,62 per saham. Cum dividen tunai di pasar reguler dan negosiasi ditetapkan pada 18 Mei 2026 dan tanggal pembayaran dividen pada 5 Juni 2026. Tahun lalu perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp1,54 triliun.

Selanjutnya, ada PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) yang akan menebar dividen senilai Rp711,12 miliar atau Rp200 per saham. Cum dividen di pasar reguler dan pasar negosiasi ditetapkan pada 21 Mei 2026 dan pembayaran dividen dilakukan pada 8 Juni 2026. Tahun lalu perseroan mencetak laba bersih sebesar US$66,69 juta.

Sementara itu, terdapat beberapa emiten konglomerasi yang juga akan membagikan sebagian keuntungan mereka melalui dividen tunai. Emiten Prajogo Pangestu, PT Chandra Daya Investasi Tbk. (CDIA) berencana membagikan dividen tunai sebesar US$40 juta atau US$0,0003 per saham. Tahun lalu, CDIA mencatat laba bersih sebesar US$121,05 juta.

Adapun, cum dividen CDIA di pasar reguler dan pasar negosiasi ditetapkan pada 20 Mei 2026 dan pembayaran dividen akan dilaksanakan pada 9 Juni 2026.

Emiten afiliasi Happy Hapsoro, PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU) juga bakal menebar dividen tunai sebesar Rp122,18 miliar atau Rp45 per saham. Cum dividen RATU ditetapkan pada 19 Mei 2026 dengan pembayaran yang dilaksanakan pada 10 Juni 2026. Tahun lalu, emiten Happy Hapsoro ini sukses meraup laba bersih US$15,26 juta.

Sementara bila merunut dari yang terkecil, ada PT Chemstar Indonesia Tbk. (CHEM) yang bakal menebar dividen tunai sebesar Rp573,82 juta atau Rp0,33 per saham. Cum dividen ditetapkan pada 22 Mei 2026 sedangkan pembayarannya dilakukan pada 17 Juni 2026. Tahun lalu perseroan meraup laba bersih sebesar Rp1,91 miliar.

Terkecil kedua, ada PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. (PDES) yang akan membagikan dividen tunai sebesar Rp715 juta, dari laba bersih perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp28,42 miliar. Cum dividen ditetapkan pada 20 Mei 2026 dan pembayarannya dilakukan pada 11 Juni 2026.

Berikut adalah daftar 26 emiten cum dividen Mei 2026:

Ticker	Total Dividen*	Per saham	Cum Dividen**	Tanggal Pembayaran
CHEM	Rp573,82	Rp0,33	22 Mei 2026	17 Juni 2026
RALS	Rp306.738,86	Rp50,00	21 Mei 2026	12 Juni 2026
PMUI	Rp29.000,00	Rp5,00	21 Mei 2026	12 Juni 2026
CITA	Rp1.392.000,00	Rp351,00	22 Mei 2026	17 Juni 2026
MDLA	Rp176.561,59	Rp12,60	22 Mei 2026	17 Juni 2026
PLIN	Rp279.324,54	Rp79,00	22 Mei 2026	4 Juni 2026
MCOL	Rp711.112,00	Rp200,00	21 Mei 2026	8 Juni 2026
OBAT	Rp5.135,48	Rp7,54	21 Mei 2026	12 Juni 2026
SMGR	Rp190.848,00	Rp28,33	20 Mei 2026	11 Juni 2026
PDES	Rp715,00	Rp1,00	20 Mei 2026	11 Juni 2026
CDIA	US$40	US$0,0003	20 Mei 2026	9 Juni 2026
PSSI	Rp25.605,94	Rp5,00	20 Mei 2026	11 Juni 2026
PANR	Rp41.625,00	Rp30,00	20 Mei 2026	11 Juni 2026
MARK	Rp342.000,03	Rp90,00	19 Mei 2026	10 Juni 2026
WEHA	Rp8.763,33	Rp6,00	20 Mei 2026	11 Juni 2026
KUAS	Rp1.939,21	Rp1,50	19 Mei 2026	10 Juni 2026
RATU	Rp122.177,42	Rp45,00	19 Mei 2026	10 Juni 2026
BAYU	Rp35.322,08	Rp100,00	19 Mei 2026	10 Juni 2026
POWR	US$45,22	Rp49,52	20 Mei 2026	5 Juni 2026
ARCI	US$30	Rp20,69	19 Mei 2026	9 Juni 2026
SHIP	Rp95.192,65	Rp35,00	18 Mei 2026	26 Mei 2026
PBID	Rp397.500,00	Rp53,00	20 Mei 2026	4 Juni 2026
LTLS	Rp45.405,35	Rp31,00	19 Mei 2026	29 Mei 2026
TOTL	Rp375.100,00	Rp110,00	18 Mei 2026	5 Juni 2026
BJTM	Rp850.177,50	Rp56,62	18 Mei 2026	5 Juni 2026
YUPI	Rp141.618,18	Rp16,57	18 Mei 2026	29 Mei 2026
*) Dalam juta
**) Pasar reguler

Bisnis.com, JAKARTA — PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON) membagikan dividen sebesar Rp4 miliar ke pemegang sahamnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perseroan.

Dalam keterangan resminya, WTON menyampaikan RUPS menyetujui pembagian dividen dari tahun buku 2025 sebesar Rp4 miliar.

“Sebesar 10% dari laba bersih atau Rp4 miliar ditetapkan sebagai dividen tunai ke pemegang saham atau sebesar Rp0,46 per saham,” kata manajemen WTON dalam keterangan resminya, Kamis (14/5/2026).

Sementara itu, sisanya sebesar 90% dari laba bersih 2025 atau sebesar Rp36,01 miliar ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

Selain membagikan dividen, WTON juga merombak susunan pengurus perseroan. WTON mengangkat Andrianto sebagai Komisaris, Noor Aljanna Fitri Gayo sebagai Komisaris Independen, dan Indriani Widiastuti sebagai Komisaris.

Adapun WTON memberhentikan dengan hormat Agus Pramono sebagai direktur dan Tija Marwan sebagai komisaris. WTON juga mengukuhkan pemberhentian Dwi Gawan Islandhi sebagai komisaris.

Lebih lanjut, manajemen WTON menuturkan WTON meraih pendapatan penjualan sebesar Rp3,59 triliun, total kontrak baru senilai Rp4,01 triliun, dan laba bersih sebesar Rp40,02 miliar.

“Perusahaan menempatkan penciptaan nilai sebagai landasan utama untuk memberikan manfaat maksimal bagi para pemangku kepentingan,” tutur manajemen.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

IDXChannel - Emiten bahan kimia PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM) membagikan dividen tunai minimalis Rp573 juta untuk tahun buku 2025.

Dividen per saham yang akan diperoleh investor mencapai Rp0,33 sebagaimana disepakati dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 12 Mei 2026.

Besaran dividen tersebut 30 persen dari laba bersih yang didapat diatribusikan kepada entitas induk Rp1,91 miliar.

Sementara itu, saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya mencapai Rp95,63 juta dengan total ekuitas Rp115,96 miliar.

Dividen ini akan mengalir ke rekening pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date pada 26 Mei 2026.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai CHEM:

• Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 25 Mei 2026
• Cum Dividen di Pasar Tunai: 26 Mei 2026
• Ex Dividen di Pasar Tunai: 29 Mei 2026
• Daftar Pemegang Saham (DPS) atau recording date: 26 Mei 2026
• Pembayaran Dividen: 17 Juni 2026

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA - MPR RI akan melaksanakan ulang final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar di Kalimantan Barat setelah juri dinilai tidak adil dalam memberikan nilai kepada peserta.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani, Rabu (13/5/2026). Muzani menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan waktu yang tepat agar lomba tersebut dapat dilaksanakan ulang.

"Lomba Cerdas Cermat di tingkat Kalimantan Barat yang final akan kita lakukan ulang.

Pada waktu yang akan segera diputuskan secepatnya," kata Muzani di Kompleks Parlemen.

Muzani melanjutkan, nantinya juri yang dihadirkan dalam perlombaan ulang merupakan juri independen. Tak hanya itu, pimpinan MPR akan mengawasi langsung rangkaian lomba dari awal sampai akhir.

Muzani berjanji akan melakukan evaluasi terhadap setiap penyelenggaraan acara yang digelar oleh MPR. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat karena telah mengawasi jalannya perlombaan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada peserta lomba yang menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan, kebebasan berbicara, dan menyampaikan protes atas ketidakpuasannya, dan kami mendengar itu sebagai sebuah cara untuk melatih mereka menjadi contoh demokrasi yang baik," ujarnya.

Polemik LCC Empat Pilar MPR

LCC Empat Pilar di Kalimantan Barat mencuat di permukaan publik usai juri dianggap tidak adil dalam memberikan penilaian. Babak final tingkat Provinsi Kalimantan Barat diikuti oleh SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Saat itu, perlombaan masuk dalam sesi yang mengharuskan peserta cepat menjawab usai diberikan pertanyaan. MC memberikan pertanyaan yang secara garis besar terkait lembaga yang menjadi pertimbangan DPR dalam memilih anggota BPK.

Salah satu perwakilan Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjawab, "Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jelas perwakilan Grup C.

Setelahnya, juri memberikan nilai -5. Pertanyaan disampaikan ulang oleh MC, perwakilan Grup B dari SMAN 1 Sambas menjawab sama seperti yang disampaikan perwakilan Grup C. Juripun memberikan nilai 10

"Inti jawabannya sudah benar, nilai 10," kata salah satu juri.

Sontak hal ini membuat perwakilan dari Grup C memprotes keputusan juri, musabab jawaban yang dirinya lontarkan sama seperti Grup B.

Alasan juri memberikan nilai yang berbeda karena jawaban dari Grup C tidak memuat unsur DPD. Namun pernyataan ini dibantah oleh Grup C, dengan mengucapkan ulang jawaban. Perwakilan Grup C sampai meminta pendapat dari para penonton untuk memberikan kesaksian.

Namun, alih-alih mendapatkan koreksi, MC menyampaikan bahwa dewan juri yang hadir berkompeten dan menilai protes dari Grup C hanya sekadar perasaan saja.

Di sela-sela MC berbicara, salah satu juri melontarkan pernyataan kepada perwakilan Grup C.

"Begini ya kan sudah diperingatkan dari awal, artikulasi itu penting. Jadi biasakan menjawab dengan artikulasi yang jelas. Dewan juri kalau menurut kalian sudah, tapi dewan juri menilai kalian tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya...itu berarti dewan juri berhak memberikan nilai -5," kata Indri Wahyuni Kepala Bagian Sekretaris Badan Sosialiasi.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta seluruh pihak agar tidak mengganggu jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program ini merupakan motor penggerak ekonomi, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

Amran mengatakan, jika terdapat kendala dalam pelaksanaan MBG, maka hal tersebut akan diperbaiki. Bila ada penyelewengan atau korupsi, maka hal itu juga akan ditindak. Hal itu merupakan komitmen pemerintah dan Presiden Prabowo Subianto.

"Jadi MBG ini jangan diganggu. Ini adalah motor penggerak ekonomi di desa. Ada salah, iya itu yang kita perbaiki. Ada korupsi ditangkap, kita tangkap. Kita masukkan penjara. Dan itu komitmen Bapak Presiden," kata Amran saat meninjau Gudang Penyangga Bulog di Surabaya, Rabu (13/5) kemarin.

Selain sebagai penggerak ekonomi, Amran menjelaskan bahwa MBG berperan strategis sebagai penampung hasil produksi atau off-taker dari para petani atau peternak. Ia mencontohkan komoditas telur yang produksinya mencapai angka masif dan kini memiliki kepastian pasar melalui peningkatan konsumsi dalam program MBG.

"Inilah hebatnya MBG. MBG itu adalah off-taker. Produksi petani (peternak telur ayam) itu 160 juta [ton]. Ini menjadi off-taker ini. Kami sudah minta ke Pak Kepala BGN (Badan Gizi Nasional) konsumsi telur tambah yang dulu satu kali satu minggu, tambah menjadi dua kali," ucapnya.

Amran memprediksi, dengan terserapnya produksi telur oleh sekitar 60 juta penerima manfaat MBG, harga di tingkat produsen yang sempat merosot akan segera pulih dalam waktu singkat. Hal ini dinilai sebagai langkah untuk menjaga kesejahteraan petani dan peternak di daerah.

"InsyaAllah mungkin satu minggu ke depan atau lima hari, dua hari, tiga hari langsung naik. Karena 60 juta orang konsumsi," katanya.

Di akhir, Amran pun menekankan program MBG ini adalah bentuk investasi jangka panjang bagi masa depan generasi Indonesia. Meski dampaknya tidak instan, ia menyebut pemenuhan gizi anak sejak dini adalah visi presiden untuk keberlangsungan bangsa hingga ribuan tahun ke depan.

"Anak-anak bergizi ini investasi jangka panjang. Kalau segi politik itu tidak menguntungkan. Kenapa? Anak dalam kandungan, anak SD, 3 tahun sekarang baru umurnya berapa kalau dalam kandungan? 3 tahun [pada] 2029. Ini demi Merah Putih bertahan dan maju, Indonesia tetap ada ribuan tahun ke depan. Itu mimpi Bapak Presiden," pungkasnya.

JAKARTA - Wacana mengenai perlunya pembatasan jabatan Kapolri kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah pengamat hukum menilai tidak diperlukan aturan baru yang secara khusus membatasi jabatan Kapolri, karena pengangkatan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan konstitusional Presiden.

Akademisi sekaligus pengamat hukum dan kepolisian Edi Hasibuan mengatakan, sistem ketatanegaraan Indonesia telah memberikan ruang yang jelas kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan untuk menentukan figur Kapolri sesuai kebutuhan organisasi dan situasi nasional.

"Sejauh ini, aturan hanya memberikan pedoman bahwa Presiden akan ganti Kapolri ketika memasuki masa pensiun atau Presiden menilai Kapolri tidak mampu lagi menjalankan tugasnya," ujarnya, Rabu (13/5/2026).

Anggota Kompolnas 2012-2016 ini menyebutkan mekanisme yang berlaku saat ini sudah cukup karena pengangkatan Kapolri tetap harus melalui persetujuan DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Dengan demikian, terdapat mekanisme checks and balances yang menjamin proses berjalan secara demokratis dan akuntabel.

“Kapolri adalah pembantu Presiden di bidang keamanan dan penegakan hukum. Karena itu, Presiden harus diberikan keleluasaan untuk menentukan siapa yang dianggap mampu menjalankan visi pemerintahan serta menjaga stabilitas nasional. Kalau Presiden masih membutuhkan, saya kira tidak ada masalah untuk itu," katanya.

Apabila dibuat aturan pembatasan yang terlalu kaku justru dapat mengurangi fleksibilitas Presiden dalam melakukan manajemen kelembagaan Polri, terutama dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang. Penulis buku politik hukum kepolisian ini menegaskan evaluasi terhadap Kapolri sejatinya dapat dilakukan setiap saat oleh Presiden tanpa harus menunggu batas waktu tertentu.

Hal itu dinilai lebih efektif dibandingkan membuat pembatasan jabatan yang bersifat administratif. “Sejak dahulu system ini berjalan baik. Jika Presiden menilai Kapolri masih efektif, profesional, dan mampu menjaga keamanan nasional, maka tidak ada alasan harus dibatasi oleh aturan tambahan,” ujarnya.

Edi mengingatkan dalam sistem presidensial, loyalitas, dan sinkronisasi kebijakan antara Presiden dan Kapolri menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan serta efektivitas penegakan hukum.

"Karena itu fokus utama seharusnya bukan pada pembatasan masa jabatan Kapolri, melainkan pada penguatan profesionalisme, transparansi, dan pengawasan terhadap institusi Polri agar tetap bekerja sesuai prinsip demokrasi serta supremasi hukum," katanya.

IDXChannel - PT Fore Kopi Indonesia Tbk (FORE) meniadakan pembagian dividen tahun buku 2025 menyusul saldo laba yang masih negatif sebesar Rp177,79 miliar.

"Perseroan belum dapat melakukan pembagian dividen pada tahun ini dikarenakan saldo laba yang masih tercatat negatif," ujar Presiden Direktur FORE, Vico Lomar dalam laporan hasil public expose, Rabu (13/5/2026).

Meski demikian, perseroan berhasil membukukan laba bersih sebesar Rp90 miliar pada 2025 atau melonjak 55 persen. Kenaikan laba tersebut didukung oleh lonjakan pendapatan sebesar 44 persen menjadi Rp1,5 triliun.

Kinerja ini seiring ekspansi strategis yang mendorong pertumbuhan jumlah gerai Fore Coffee Indonesia sebesar 37 persen menjadi 316 gerai aktif hingga akhir 2025.

Selain itu, EBITDA meningkat 58 persen seiring perbaikan profitabilitas yang didorong oleh peningkatan skala ekonomi.

"Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemegang saham atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan dalam RUPST hari ini," tutur Vico.

(DESI ANGRIANI)

Perseroan mempertahankan dividen reguler sebesar 40 persen dari laba bersih

Jakarta (ANTARA) - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 pada Selasa (12/5) melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp176,56 miliar atau setara dengan Rp12,6 per saham.

Sekretaris Perusahaan Wimala Widjaja dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menyatakan pada tahun sebelumnya, perseroan membagikan dividen sebesar 40 persen dari laba bersih, sementara pada tahun buku 2025 meningkat menjadi 45 persen dari laba bersih.

"Perseroan mempertahankan dividen reguler sebesar 40 persen dari laba bersih, sekaligus menambahkan dividen tambahan sebesar 5 persen. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp12,6 per saham, meningkat 28,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.” ujarnya.

Terkait kinerja perusahaan pada 2026, Wimala menyebutkan sepanjang kuartal pertama pendapatan perseroan tumbuh positif 3,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sehingga mendorong laba periode berjalan naik 7,4 persen menjadi Rp119,32 miliar.

Pertumbuhan pendapatan dan peningkatan laba ini didorong oleh kinerja penjualan produk farmasi dan efisiensi operasional di seluruh jaringan distribusi.

Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, lanjutnya perusahaan berhasil mengantongi penjualan neto Rp4,03 triliun hingga 31 Maret 2026, meningkat dibandingkan Rp3,9 triliun yang dicatatkan pada kuartal I 2025.

Penjualan produk farmasi menjadi kontributor utama dengan Rp3,26 triliun, lebih tinggi dari Rp2,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu penjualan alat kesehatan mengkontribusikan Rp394,5 miliar, dan produk kesehatan Rp380,2 miliar.

Dalam RUPST, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Krestijanto Pandji dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan mengangkat Juliwaty sebagai Direktur Utama Perseroan yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT Anugrah Argon Medica (AAM), entitas anak PT Medela Potentia Tbk.

Sementara itu Investor Relations Director PT Medela Potentia Tbk, Harris Lesmana menambahkan perseroan terus memperkuat fondasi pertumbuhan melalui pengembangan infrastruktur distribusi, penambahan prinsipal, serta penjajakan kerja sama strategis di bisnis alat kesehatan dengan mitra global untuk menghadirkan produk berkualitas yang diproduksi di dalam negeri.

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Transformasi sektor kelautan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergeser dari sekadar program bantuan sosial menjadi sebuah manifestasi ekonomi biru yang agresif.

Pemerintah, saat ini tidak lagi menempatkan diri sebagai pengawas regulasi, melainkan sebagai penggerak utama melalui industrialisasi skala mikro yang dikendalikan secara sentralistik. Inti dari strategi ini terletak pada Program Kampung Nelayan Merah Putih, sebuah skema yang dirancang untuk merombak total struktur ekonomi pesisir melalui modernisasi ribuan desa nelayan guna memutus rantai ekonomi tradisional yang dinilai tidak efisien.

Kebijakan ini menandai berakhirnya era pembangunan pesisir yang bersifat pasif, seperti sekadar bantuan kapal, dana, atau peralatan tangkap, tanpa sistem yang menyokongnya. Dengan menginvestasikan modal besar-besaran untuk membangun ekosistem perikanan, dari hulu hingga hilir dalam satu kawasan terintegrasi, pemerintah sedang melakukan pertaruhan sosiopolitik yang signifikan.

Transisi model bisnis nelayan dari pelaku mandiri menjadi anggota koperasi merupakan perubahan struktural yang dimaksudkan untuk mengamankan kedaulatan sumber daya laut Indonesia, khususnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang selama ini rentan terhadap dominasi armada asing.

Pemerintah menetapkan target yang sangat agresif dengan rencana peresmian serentak sebanyak 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) pada akhir tahun 2026. Angka tersebut adalah instrumen untuk memobilisasi birokrasi agar bergerak melampaui ritme konvensional.

Mengingat Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan, target ini mencakup lebih dari 10 persen populasi pesisir hanya dalam dua tahun pertama pemerintahan. Peta jalan ini dirancang untuk meningkat secara eksponensial hingga mencapai total 5.000 desa nelayan modern pada tahun 2029, yang berarti mencakup 40 persen desa nelayan nasional pada akhir masa jabatan.

Target angka pembangunan KNMP ini memang cukup ambisius, namun bisa dimaklumi ketika dari sisi komitmen fiskal terdapat relokasi belanja negara yang masif. Namun, efektivitas operasional dari ribuan unit perlu peninjauan yang super hati-hati karena hambatan klasik, seperti manajemen koperasi dan sengketa lahan sering kali menjadi titik lemah dalam proyek infrastruktur skala besar di Indonesia.

Pendanaan program ini bersumber dari efisiensi terhadap belanja negara yang dianggap tidak produktif. Presiden Prabowo menyebut pemangkasan belanja sebesar Rp308 triliun pada tahun pertama jabatannya adalah dana yang dialokasikan kembali untuk membiayai inisiatif strategis, seperti Kampung Nelayan Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis.

Jika dihitung, estimasi biaya untuk membangun satu unit kampung nelayan lengkap mencapai Rp22 miliar, yang mencakup sarana pendaratan, pabrik es, gudang beku, hingga fasilitas sosial. Dengan target 1.386 unit pada 2026, total investasi infrastruktur yang dikucurkan mencapai kurang lebih Rp30,5 triliun.

Skema koperasi

Pemerintah menerapkan model bisnis investasi berbayar melalui koperasi, di mana nelayan memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal kepada negara dan perbankan dalam jangka waktu 11, hingga 12 tahun. Ini mencerminkan pergeseran dari kebijakan populisme murni menuju model kapitalisme kerakyatan yang disiplin. Pemanfaatan Dana Desa juga dioptimalkan sebagai modal pendamping, yang memastikan bahwa pembangunan melibatkan partisipasi fiskal dari tingkat desa.

Berbeda dengan pola bantuan masa lalu yang sering berakhir dengan kegagalan aset, administrasi saat ini mewajibkan seluruh bantuan dikelola melalui Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih. Nelayan diwajibkan untuk berkelompok dalam wadah koperasi yang memegang kepemilikan formal atas armada kapal dan seluruh fasilitas pendukung. Untuk mengatasi kelemahan manajemen yang selama ini menjangkiti koperasi di Indonesia, pemerintah melakukan rekrutmen masif sebanyak 35.000 manajer profesional dengan rasio keketatan pelamar mencapai 1 banding 18. Para manajer ini bertugas mengelola logistik gudang beku, rantai pasok, hingga akses pasar ekspor.

Koperasi ini diposisikan sebagai agregator logistik, penyalur tunggal subsidi bahan bakar, dan lembaga pembiayaan mikro untuk memutus ketergantungan nelayan pada tengkulak. Sistem ini dirancang untuk menciptakan ketergantungan positif antara nelayan dan negara. Nelayan yang berada di luar sistem koperasi secara otomatis akan kehilangan daya saing karena tidak memiliki akses ke fasilitas modern, yang secara efektif memaksa terjadinya formalisasi ekonomi pesisir secara menyeluruh.

Seiring dengan pembangunan darat, pemerintah meluncurkan pengadaan 1.582 unit kapal ikan baru mulai tahun 2026. Kapal-kapal ini dirancang untuk memiliki jangkauan operasi yang lebih luas guna menggantikan peran kapal asing di laut Indonesia. Visi politiknya adalah menjadikan nelayan lokal sebagai penjaga kedaulatan maritim secara de facto di wilayah perbatasan.

Contoh konkret terlihat di Pulau Miangas, Sulawesi Utara, di mana pemerintah membangun desa nelayan khusus dengan fasilitas gudang beku dan memberikan bantuan kapal yang mampu menjangkau perairan dalam. Integrasi dengan Bandara Miangas memungkinkan hasil tangkapan segar diterbangkan langsung ke pasar regional, sebuah upaya untuk meningkatkan nilai ekonomi di titik terluar Nusantara.

Langkah strategis lainnya adalah mengaitkan program ini dengan kebijakan Makan Bergizi Gratis. Hal ini menciptakan sistem pasar internal yang terjamin bagi nelayan. Ikan dari Kampung Nelayan Merah Putih tidak perlu bersaing di pasar bebas yang fluktuatif karena negara bertindak sebagai pembeli besar untuk memenuhi kebutuhan protein nasional di sekolah-sekolah. Dengan memotong rantai distribusi, pemerintah memastikan harga di tingkat nelayan tetap kompetitif, sementara biaya pengadaan protein untuk program gizi dapat ditekan.

Namun, di balik optimisme tersebut, realitas lapangan menunjukkan hambatan struktural yang serius. Kendala utama dalam pembangunan fisik adalah ketersediaan lahan yang bersih dari sengketa di wilayah pesisir. Selain itu, terdapat risiko operasional terkait keberlanjutan fasilitas pendingin yang sangat bergantung pada stabilitas listrik dan biaya energi di daerah terpencil. Tanpa subsidi energi yang berkelanjutan, biaya operasional gudang beku bisa melampaui nilai tambah yang dihasilkan.

Program Kampung Nelayan Merah Putih adalah sebuah tindakan ekonomi-politik skala besar untuk menasionalkan industri perikanan. Keberhasilan program ini tidak akan diukur dari megahnya infrastruktur yang dibangun, melainkan dari kemampuan manajemen koperasi dalam mengelola investasi besar tersebut, tanpa menjadi beban baru bagi nelayan.

Kunjungan Presiden ke wilayah paling utara Indonesia, Miangas, selepas menghadiri KTT ke-48 ASEAN di Filipina, memberikan sinyal bahwa pemerintah tidak ragu melakukan intervensi langsung. Namun, jika program KNMP ini benar-benar berhasil, maka ambisi besar ini akan bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia.

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa Jakarta masih berstatus ibu kota selama belum ada keputusan presiden (Keppres).

Hal ini disampaikan Pramono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

“Terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan DKI Jakarta tetap sebagai ibu kota, memang saya memahami dan mengetahui sepenuhnya, selama belum ada keputusan presiden untuk pemindahan, maka ibu kota itu di DKI Jakarta,” jelas Pramono dilansir dari Antara.

Menurut dia, keputusan MK tersebut memang masih dijalankan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pihaknya pun masih menyebut Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan bukan Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

“Sampai dengan hari ini seluruh kegiatan yang ada di DKI Jakarta, penggunaan DKI tetap digunakan sampai dengan kemudian ada keputusan presiden untuk pemindahan ibu kota. Dengan keputusan MK, ini sebagai bagian penegasan dari itu,” ujar Pramono.

Diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN).

Sidang Pengucapan Putusan Nomor 71/PUU-XXIV/2026 itu dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo di Ruang Sidang Pleno, Gedung 1 MK, Selasa (12/5/2026).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Suhartoyo.

MK menekankan bahwa Jakarta masih berstatus sebagai ibu kota negara Indonesia.

Dalam pertimbangan hukum, MK menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) harus dibaca dan dimaknai dalam kaitannya dengan norma Pasal 73 UU DKJ.

"Undang-Undang ini mulai berlaku pada saat ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pemindahan lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 73 UU DKJ.

Hakim MK Adies Kadir menyampaikan, pengertian "berlaku" dalam Pasal 73 UU 2/2024 mengikat substansi/materi norma pemindahan ibu kota negara, ketika Keppres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ditetapkan oleh Presiden.

Status tersebut berlaku selama Keputusan Presiden (Keppres) pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN belum diterbitkan.