Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai sistem administrasi perpajakan Coretax masih perlu dibenahi agar mampu mendongkrak penerimaan negara dan meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Menurut pria yang juga menjabat Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan ini, perbaikan Coretax harus berjalan beriringan dengan digitalisasi sistem perpajakan nasional.

"Coretax itu diperbaiki. Dengan sistem penerimaan itu diperbaiki, sistem perpajakan digitalized, maka penerimaan negara pasti akan meningkat," ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Ia mengutip proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan rasio pajak Indonesia berpotensi meningkat signifikan apabila digitalisasi perpajakan melalui Coretax berjalan optimal.

"Menurut World Bank, bukan menurut saya, itu tax ratio kita kan sekarang 9 persen. Itu akan bisa naik 2,5 sampai 3 persen. Jadi kalau gitu tax ratio kita akan ada di angka 11 persen-12 persen. Ini dampaknya sangat besar," ujar Luhut.

Digitalisasi pemerintahan yang didukung kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diklaim berpotensi meningkatkan efisiensi fiskal sekaligus memperbaiki kualitas belanja negara.

Ia menyebut teknologi tersebut dapat membantu pemerintah menghemat anggaran pada berbagai program prioritas.

"Digital public infrastructure AI sebagai mesin program prioritas dan fiskal nasional. Anda bisa lihat berapa yang akan kita bisa hemat. Ini baru menurut saya satu area. Kalau kita lebih detail melihat ini lagi akan besar sekali," ujar Luhut.

Salah satu contoh yang disorot adalah penyaluran bantuan sosial yang dinilai dapat menjadi lebih tepat sasaran melalui sistem digital terintegrasi.

"Misalnya, Perlinsos (perlindungan sosial) Digital ini kita bisa hemat nanti penyaluran dari bansos ini banyak sekali," ujar Luhut.

Selain itu, ia menilai digitalisasi juga akan memperkuat pengawasan terhadap realisasi investasi nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Menurut dia, penggunaan data yang lebih akurat akan membuat proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih baik.

"OSS ini yang Rp13.000 triliun ditargetkan oleh Kementerian Investasi, kita akan bisa monitor dengan baik ini angka. Jadi Presiden tidak bisa dilaporin lagi angka-angka yang tidak benar, sehingga proses pengambilan keputusan di kantor Presiden, basisnya juga akan data," ujar Luhut.

Ia meyakini penerapan sistem digital yang terintegrasi akan membawa Indonesia ke tingkat yang lebih maju dibandingkan banyak negara lain.

"Jadi akan membawa Indonesia menjadi satu jenjang yang lebih tinggi daripada banyak negara lain," ujar Luhut.

Ia juga menyoroti potensi peningkatan kepatuhan pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui digitalisasi sistem perpajakan.

Menurut dia, pemanfaatan teknologi akan memudahkan pemerintah memantau aktivitas usaha, sehingga celah penghindaran pajak dapat ditekan.

Ia mencontohkan praktik sebagian pelaku usaha yang menyesuaikan omzet agar tetap berada di bawah batas tertentu demi menghindari kewajiban pajak.

"Mungkin Rp40 juta, mungkin Rp50 juta. Dia tidak bisa lari lagi dari Rp5 miliar itu turun ke Rp4,9 miliar, sehingga dia tidak perlu bayar pajak. Dia harus bayar pajak karena dia sudah bisa dimonitor," ujarnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan dirinya sempat mengajak raksasa manajemen aset dunia BlackRock agar berinvestasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan Luhut saat menceritakan pertemuannya dengan BlackRock yang menurut dia sempat mempertanyakan prospek ekonomi Indonesia.

"Waktu BlackRock kemarin ke kantor saya, kami makan siang di kantor saya, dia sedikit pesimis atau banyak pertanyaan yang aneh-aneh mengenai Indonesia," kata Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Menurut dia, keraguan tersebut hanya ada di pikirannya. Luhut justru mengatakan saat ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi di Indonesia karena masa depan RI yang bagus.

"Saya bilang sama dia, 'Kalau seperti ini terus ya mungkin pikiranmu'. Tapi saya bilang, 'Justru this is the right time for you to invest in Indonesia karena future of Indonesia itu sangat bagus'," ujarnya.

Luhut mengatakan optimisme itu didasarkan pada berbagai transformasi yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk digitalisasi berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

[Gambas:Youtube]

Saat ditanya mengenai prospek Indonesia, Luhut mengaku menyampaikan keyakinannya perekonomian RI tidak akan mengalami kegagalan. Menurut dia, meski menghadapi berbagai tantangan, ekonomi Indonesia akan kembali bangkit dan tumbuh.

"Dia bilang, 'Jadi anda optimis dengan Indonesia?' Ya saya pasti optimis lah, Indonesia kan tidak pernah gagal. Bahwa ada dinamika sesuatu, dia pasti rebound," ujarnya.

Luhut juga mengaku mendapat pertanyaan mengenai kemungkinan Indonesia mengalami krisis seperti tahun 1998.

Menurut dia, skenario tersebut sulit terjadi selama pemerintah terus menjaga kesejahteraan masyarakat.

"Dia tanya, 'Apa peristiwa 98 bisa terjadi?', saya bilang itu impossible itu terjadi sepanjang pemerintah ini memberi kesejahteraan pada rakyatnya," ujar Luhut.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga menjelaskan kepada BlackRock mengenai penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian atau Lembaga (Simbara) yang saat ini digunakan pemerintah untuk memperkuat pengawasan sektor pertambangan.

Ia menyebut sistem tersebut menjadi salah satu contoh keberhasilan digitalisasi yang sudah berjalan di Indonesia.

"Itu kemarin si Sam dari BlackRock tanya saya, saya bilang this is not a big deal karena kami sudah eksperimen, sudah experience dengan Simbara Batubara," katanya.

Menurut dia, sistem tersebut mampu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha karena terintegrasi dengan berbagai persyaratan ekspor.

"Tujuh kriteria kalau dia tidak comply, dia tidak akan bisa export otomatis, block dengan sistem," ujar Luhut.

Ia menambahkan perwakilan BlackRock juga mengaku terkejut melihat kemajuan digitalisasi yang telah dicapai Indonesia.

"Saya juga senang sekali Sam dari BlackRock kemarin dia ya bagaimana ya, dia bilang, dia seperti enggak percaya bahwa kita sudah jalan gini," ujarnya.

Luhut menegaskan Indonesia saat ini tidak memulai transformasi digital dari nol dan telah memiliki fondasi yang kuat untuk terus berkembang.

"Saya bilang ya, 'We are in this position today. We are not far behind. No. We are not from scratch. Kamu harus tahu itu'," kata Luhut.

Menurut dia, keberhasilan berbagai program transformasi digital membutuhkan dukungan seluruh pihak agar dapat berjalan optimal.

"Kita harus semua kompak, kita harus satu. Kita harus dukung ide-ide besar itu. Kalau ada kurang di sana-sini kita cari solusinya, jangan kita berkelahi sesama, asyik mempertengkarkan sesuatu," kata Luhut.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap bantuan sosial (bansos) tidak lagi bisa dijadikan alat politik untuk mendulang suara dalam kontestasi pemilihan umum (pemilu).

Hal itu seiring upaya pemerintah sedang melakukan digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) yang diklaim mampu memastikan bansos disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.

"Jadi tidak bisa lagi misalnya saya kepala desa bilang, 'Eh kamu dapat bansos, tapi pilih saya'. Tidak akan terjadi lagi," ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

Menurut dia, sistem digital yang tengah dikembangkan membuat proses penyaluran bansos menjadi lebih transparan karena seluruh penerima terdata dalam sistem.

Luhut mengatakan masyarakat tidak lagi bisa dimanipulasi untuk mendukung calon atau partai tertentu melalui iming-iming dapat bansos.

"Nanti warga itu tidak bisa dimanipulasi lagi untuk partai pendukung, karena bansos semua sudah terdata dengan face recognition, biometrik, itu segera bisa terverifikasi," ujarnya.

Luhut mengungkapkan uji coba perlinsos digital telah dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut dia, hasil uji coba menunjukkan peningkatan akurasi penyaluran bantuan.

Ia mengungkap tingkat penerima yang tidak sesuai sasaran di Banyuwangi sebelumnya mencapai 77,6 persen. Namun setelah digitalisasi diterapkan, angka tersebut turun menjadi sekitar 10 persen.

Setelah Banyuwangi, uji coba akan diperluas ke 42 kabupaten/kota di 25 provinsi untuk menguji tata kelola, infrastruktur, dan regulasi sebelum penerapan yang lebih luas.

Sejak 4 Juni 2026, uji coba terbatas digitalisasi bansos berjalan di Surabaya dan seluruh Bali, mencakup 9 kecamatan dan 14 kelurahan/desa.

Adapun perlinsos hadir sebagai portal, bukan aplikasi, yang memungkinkan pendaftaran bantuan sosial hanya dengan NIK dan verifikasi wajah.

Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini diklaim dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.

Perlinsos digital ini rencananya akan diluncurkan pada akhir tahun, sekitar Oktober hingga November 2026. Pada awal Juli, sistem ini akan diujicoba terlebih dahulu oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam jangka panjang, perbaikan ketepatan sasaran diproyeksikan membuka potensi efisiensi belanja sekitar Rp170 triliun hingga Rp260 triliun, setara US$10 miliar hingga US$15 miliar.

[Gambas:Youtube]

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pihaknya kini memanfaatkan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, teknologi AI membantu proses analisis data, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan berbasis informasi yang lebih akurat.

"Kalau kita mau jujur kepada pekerjaan kita, dengan kita berpartner dengan AI, maka proses pengambilan keputusan itu basisnya akan data yang akurat," ujar Luhut dalam acara Indonesia Summit 2026 di Jakarta Selatan, Kamis (18/6).

"Saran-saran yang kita berikan kepada presiden itu sebenarnya sudah sangat banyak diolah juga oleh AI," jelasnya.

Ia mengatakan penggunaan AI di DEN sempat dipertanyakan. Namun, Luhut tetap mendorong penggunaan AI karena dinilai mampu menganalisis keseluruhan data yang tersedia untuk kemudian dijadikan laporan atau saran ke Prabowo.

"Tadinya teman-teman yang ekonom-ekonom itu tanya 'apa perlu?', saya bilang bikin aja karena dia (AI) akan grab semua data dan dia akan analisis. Dia akan nanti sajikan ke kita menjadi satu bagian daripada proses pembuatan laporan-laporan atau saran-saran kepada Presiden," ujarnya.

Dengan begitu, ia menyebut berbagai rekomendasi yang diberikan DEN kepada Prabowo saat ini telah melalui proses analisis AI.

Luhut juga menilai pemanfaatan teknologi digital berbasis AI akan menjadi salah satu kunci untuk mempercepat tujuan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipasang Prabowo sebesar delapan persen.

"Kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan digital berbasis AI, pertumbuhan delapan persen untuk waktu tidak terlalu lama bukan hal yang sulit untuk kita capai karena nanti akan kita lihat data-data bagaimana efisiensi kita lakukan di berbagai titik," ujar Luhut.

Selain untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Luhut menilai adopsi AI juga penting untuk meningkatkan kualitas layanan pemerintahan.

Ia menyebut teknologi berbasis AI dapat membantu mengatasi hambatan birokrasi seperti deep state.

"Masalah kita itu yang presiden katakan deep state itu akan bisa nanti teratasi banyak dengan government teknologi berbasis AI ini," ujar Luhut.

Luhut mencontohkan kemampuan AI dalam menelaah dokumen yang sangat tebal hanya dalam hitungan detik.

"Misalnya saya beri contoh online single submission. Kita coba lihat 1.600 halaman itu dibaca oleh AI cuma 30 detik sudah dikasih komentar tiap halaman," ujarnya.

Menurut dia, AI mampu bekerja tanpa henti dan terus memperbarui analisis berdasarkan data yang diterima.

"AI tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu cuti, tidak ada demo. Dia kerja aja dengan data dan dia memproses meng-upgrade data dia sesuai data yang kita masukkan ke dalam," ujar Luhut.

Lebih lanjut, ia menyebut pemanfaatan AI juga dapat memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pengawasan yang lebih ketat.

Luhut mengatakan KPK, kepolisian, dan kejaksaan telah dilibatkan dalam pengembangan sistem tersebut agar seluruh pihak dapat memantau data yang sama.

Menurut dia, sistem digital tersebut dapat membantu mendeteksi potensi penyimpangan tanpa harus menunggu operasi tangkap tangan (OTT).

"Saya bilang (ke KPK), kalian tidak perlu OTT, dari sini saja bisa di-trace siapa yang akan bermain-main. Ini harganya benar enggak, pelaksananya benar enggak, itu sangat bisa," ujar Luhut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA —Meningkatnya ketidakpastian global akibat dinamika geopolitik, termasuk krisis Timur Tengah, mendorong pentingnya penguatan ketahanan ekonomi nasional. Pandangan tersebut mengemuka dalam sesi panelIslamic Economic Outlook 2026: Scenario & Strategic Options for Regional Crisisdi Bappenas, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Diskusi yang dimoderatori Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Vivi Yulaswati, menghadirkan perwakilan pemerintah, akademisi, dan Dewan Ekonomi Nasional untuk membahas langkah-langkah yang perlu ditempuh Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global.

Direktur Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Erik Armundito, memaparkan bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama (enabler) sebelum membangun kesejahteraan karena dinamika geopolitik saat ini meningkatkan risiko terhadap kedaulatan wilayah serta jalur perdagangan di Selat Hormuz.

“Indonesia perlu memperkuat kapasitas antisipasi dan menyiapkan berbagai skenario kebijakan agar tetap mampu menjaga stabilitas nasional,” ujar Erik.

Ia menegaskan pentingnya langkah konkret seperti modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan maritim, hingga kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman perang opini dan siber di ruang publik digital sesuai rencana pembangunan jangka menengah.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Percepatan Program Ekonomi Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menjelaskan bahwa meskipun krisis global memicu volatilitas rupiah dan kenaikan harga di sisi produsen, fundamental ekonomi Indonesia saat ini tetap sehat, memiliki stamina kas yang tinggi, dan jauh dari bayang-bayang krisis ala 1998.

“Setiap perubahan global menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Yang perlu dilakukan adalah memastikan Indonesia memiliki strategi yang tepat,” tegas Firman.

Ia mengingatkan pentingnya langkah antisipatif berupa identifikasi risiko dan diversifikasi pasar atas komoditas nonmigas strategis seperti nafta dan sulfur, mengingat penutupan jalur logistik global sempat mengganggu rantai pasok industri hilirisasi nasional.

Dari perspektif akademik, Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Irfan Syauqi Beik, menilai penguatan fondasi ekonomi domestik harus berbasis pada paradigmagrowth through equity(pertumbuhan melalui pemerataan) agar resiliensi menjadi kuat dengan melibatkan pelaku UMKM sebagai motor penggerak ekonomi.

“Ketahanan ekonomi tidak dibangun ketika krisis terjadi, melainkan jauh sebelum itu melalui penguatan sektor produktif yang adil secara sosial,” kata Irfan.

Ia menambahkan bahwa instrumen ekonomi syariah memiliki potensi besar sebagai solusi konkret, salah satunya melalui optimalisasi industri halal global serta terobosan regulasi yang memungkinkan pemanfaatan aset wakaf sebagaiunderlying assetsukuk negara untuk memperkuat fiskal.

Para panelis sepakat bahwa ketahanan nasional harus dibangun melalui kebijakan yang adaptif dan inklusif. Sinergi antara penguatan keamanan, pemanfaatan keuangan syariah, dan mitigasi rantai pasok menjadi modal utama Indonesia menghadapi tantangan global menuju Indonesia Emas 2045.

Forum ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.

Jakarta (ANTARA) - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengatakan akan melibatkan PT Telkom (Persero) untuk memenuhi kebutuhan server sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.

Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini pemerintah masih bakal menggunakan Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah tersedia.

“Sementara kita masih menggunakan PDN yang ada di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tapi, sudah terpikir tadi dari kemarin-kemarin lagi, didesain oleh teman-teman untuk nanti, ya, Telkom yang kita mainkan (libatkan). Sehingga kita tidak terlibat dengan APBN. Tapi in the end nanti mungkin kita akan coba lihat,” kata Luhut.

Sementara itu, Perlinsos Digital ditargetkan akan dirilis di bulan Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional (untuk) 541 kabupaten. Kami harap itu semua sudah bisa di tempat mungkin 80-90 persen,” kata Luhut.

Luhut yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia menambahkan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Selain itu, Luhut mencatat saat ini sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah yang melakukan uji coba. Masyarakat di daerah-daerah tersebut pun ditargetkan untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat 42 kabupaten ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli, mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos Digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk memantau langsung ke daerah yang tengah melakukan pilot project Perlinsos Digital ini pada awal bulan depan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi...

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan sistem digitalisasi data pemerintah seperti Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara) bisa membuat pemerintah hemat hingga ribuan triliun rupiah.

Hal ini dikarenakan data dan sistem tersebut telah terintegrasi dan dapat disederhanakan prosesnya melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Saya kira (estimasi penghematan bisa mencapai) ribuan triliun. Mungkin Rp1.500 triliun, mungkin Rp2.000 (triliun),” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

“Seperti tadi yang Presiden bilang, critical mineral itu sangat terkontrol, kita coba dengan Simbara. Ini tinggal mengembangkan terus saja, dan itu akan membuat efisien,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, ia menilai sistem berbasis digital dan data yang akurat dan transparan diharapkan mampu mengurangi potensi penyelewengan.

“Kita sebenarnya membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi, atau sangat kurang untuk korupsi,” ujar dia.

Pria yang juga Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, pemerintah saat ini tengah mematangkan progres sistem digital yang dibutuhkan masyarakat, termasuk Perlinsos Digital.

Perlinsos Digital secara nasional nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) ini sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi daerah dilakukannya pilot project, dan ditargetkan masyarakat di dalamnya untuk mendaftarkan diri ke sistem tersebut pada Juli mendatang.

Selain itu, ia mengatakan sistem digitalisasi ini nantinya akan diperluas untuk transparansi data berbagai program, salah satunya data penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG).

“(Terkait) MBG saya kira nanti kita lihat kebijakannya bagaimana, nanti saran kita dengan data yang ada. Kita akan sarankan kepada Presiden sehingga Presiden nanti membuat keputusan basisnya data yang akurat,” kata Luhut.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan sistem digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) akan diluncurkan pada Oktober atau November 2026.

“Nanti pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) launching secara nasional di 541 kabupaten/kota. Kami harap semuanya sudah bisa berjalan, mungkin 80–90 persen,” kata Luhut dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Lebih lanjut, pria yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan itu mengatakan, Perlinsos digital secara nasional diharapkan dapat diimplementasikan secara bertahap dan menyeluruh pada akhir tahun ini.

“Sambil berjalan, sehingga akhir tahun semuanya sudah jadi. Dengan begitu Presiden Prabowo akan mendapatkan data yang akurat dari sistem ini,” ujar Luhut.

Ia mengatakan, saat ini uji coba (pilot project) sistem berbasis Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI) tersebut sudah berjalan di sejumlah daerah di Indonesia.

Luhut menambahkan, saat ini tercatat sebanyak 42 kabupaten/kota telah menjadi lokasi pilot project, dan masyarakat di daerah tersebut ditargetkan menyelesaikan pendaftaran ke sistem itu pada Juli mendatang.

“Dan kita juga sepakat, 42 kabupaten/kota ini, piloting ini, kalau bisa akhir Juli mereka (masyarakat) sudah menyelesaikan pendaftaran. Jadi kita tahu nanti berapa juta, itu 35 juta (yang terdaftar di Perlinsos digital),” kata Luhut.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memantau langsung daerah yang tengah menjalankan pilot project Perlinsos digital pada awal bulan depan.

“Schedule-nya tadi kami sudah sepakati. Nanti kami usulkan kepada Presiden untuk (memantau langsung pada tanggal) 6, 7, 8, atau 9 Juli. Beliau melihat nanti apakah di Surabaya, Banyuwangi, atau Bali yang dipilih untuk dilakukan peninjauan,” ujar Luhut.

Adapun pemerintah menghadirkan Perlinsos digital sebagai sistem perlindungan sosial terintegrasi pertama di Indonesia yang dibangun menggunakan fondasi DPI yang telah diperbarui.

Digitalisasi sistem perlindungan sosial diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan kepada masyarakat serta memangkas kesulitan akses bantuan sosial akibat persoalan administrasi dan data kependudukan.

Integrasi data melalui digitalisasi juga diharapkan dapat membantu meminimalkan kendala tersebut karena identitas kependudukan seperti KTP dan kartu keluarga akan terhubung dalam satu platform.

Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan sekalgius Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim pengembangan ekosistem digital secara keseluruhan berpotensi menghemat anggaran negara hingga ribuan triliun.

Pemerintah berencana memperluas pembangunan ekosistem digital ke sektor mineral kritis. Luhut mengungkap salah satunya lewat pengembangan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Antar Kementerian atau Lembaga (Simbara). 

"Ini tinggal mengembangkan terus saja (dari Simbara). Itu akan buat efisien. Kita sementara membangun ekosistem di mana orang dibuat tidak bisa korupsi atau sangat kurang untuk korupsi," ujar Luhut.

Ekosistmen digital tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mempersempit ruang terjadinya korupsi.

"Wah saya kira (efisiensi) ribuan triliun, mungkin Rp1.500 (triliun) mungkin Rp2.000 triliun. Angkanya gede," ujar Luhut kepada wartawan usai Rapat Koordinasi KPTDP di kantor DEN, Jakarta Pusat, Rabu (17/6).

Sebelumnya, pengembangan ekosistem digital lebih dulu dimulai lewat digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) yang saat ini digarap Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) yang diketuai Luhut.

[Gambas:Youtube]

Perlinsos digital hadir dalam bentuk portal, bukan aplikasi. Sistem ini memungkinkan masyarakat mendaftar bantuan sosial hanya menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan verifikasi wajah.

Proses pendaftaran bantuan sosial yang sebelumnya membutuhkan hingga 200 hari kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Biaya yang harus ditanggung masyarakat, yang sebelumnya dapat mencapai Rp150 ribu, juga turun menjadi hampir tanpa biaya.

"Progres digitalisasi ini dan pendaftaran sudah sangat maju," kata Luhut

Ia menjelaskan uji coba perlinsos digital telah dimulai di Banyuwangi, Jawa Timur. Digitalisasi ini nantinya akan diperluas ke 42 kabupaten.

Menurut dia, perlinsos digital berpotensi menjadi salah satu warisan penting pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prabowo dijadwalkan meninjau uji coba sistem tersebut pada awal Juli sebelum diluncurkan sekitar Oktober atau November mendatang.

"Dengan begitu, Presiden Prabowo akan dapat data yang akurat dari sistem ini. Ini dikerjakan oleh semua orang Indonesia dan anak-anak muda Indonesia," ujar Luhut.

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) meluruskan informasi yang beredar terkait bantuan sosial (bansos) tunai sebesar Rp5,4 juta.

Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi menegaskan besaran bansos tunai tersebut bukan merupakan program bantuan baru, angkanya hanya ilustrasi.

"Angka Rp5,4 juta bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6).

Menurut dia, besaran tersebut disusun sebagai gambaran akumulasi besaran bansos yang bisa diterima rumah tangga penerima dari berbagai program perlindungan sosial yang sudah ada.

"Angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada," ujar Jodi.

Jodi menjelaskan manfaat yang diterima setiap rumah tangga tidak akan sama, karena bergantung pada kondisi masing-masing penerima.

"Setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama," ujarnya.

Lebih lanjut, Jodi menyampaikan pemerintah saat ini tengah fokus membangun sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

Jodi juga menegaskan reformasi yang dilakukan pemerintah tidak bertujuan mengurangi program perlindungan sosial yang telah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan manfaat bantuan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Jodi.

Saat ini, pemerintah masih melakukan transformasi kebijakan ini secara bertahap. Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

Jodi menyatakan pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan perubahan skema penyaluran bansos yang akan lebih banyak berbentuk transfer tunai langsung kepada penerima manfaat. Nilai bantuan yang diterima masyarakat disebut rata-rata mencapai Rp5,4 juta per orang.

Skema tersebut akan ditopang oleh sistem Digital Single ID yang saat ini sedang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari digitalisasi layanan publik berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

"Rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada Rp5,4 juta per orang," kata Luhut dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Menurut Luhut, integrasi data melalui Digital Single ID akan membuat penyaluran bantuan sosial dan bantuan langsung tunai (direct cash transfer) lebih tepat sasaran karena penerima dapat teridentifikasi secara lebih akurat.

Ia mengatakan sistem tersebut ditargetkan mulai tersedia pada akhir tahun ini. Dengan pemanfaatan AI, pemerintah dapat mengelola dan mengelompokkan data penerima bantuan secara lebih rinci sehingga berbagai program sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.

"Mungkin akhir tahun ini akan ada Digital Single ID yang mengakibatkan semua bansos atau direct cash transfer itu akan targeted. Jadi akan sesuai," ujarnya.

[Gambas:Youtube]

Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) mampu membentuk ekosistem UMKM baru. Setidaknya 87 persen dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat menyerap pasokan dari supplier kecil di sekitarnya.

Anggota DEN Septian Hario Seto menjelaskan hal tersebut berdasarkan hasil survei independen yang dilakukan pihaknya dan telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia menyebutkan survei dilakukan secara acak terhadap 800 titik SPPG untuk melihat apakah terdapat ekosistem rantai pasok (supply chain) baru yang terbentuk saat MBG berjalan. Adapun lokasi sampel tersebar di berbagai daerah, seperti Nias Selatan, Halmahera, sampai Papua agar dapat dianggap merepresentasikan kondisi keseluruhan SPPG.

"Survei MBG yang kami lakukan secara independen kami biayai sendiri terkait dengan terutama kami ingin melihat apakah ada ekosistem supply chain baru yang terbentuk ketika MBG ini dijalankan," ujar Seto dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (9/6).

Seto membeberkan dari hasil kajiannya berdampak positif, yakni sekitar 86,9 persen SPPG tidak hanya mempunyai satu supplier kecil. Namun, secara rata-rata setiap SPPG dapat menggandeng setidaknya tiga UMKM yang terdapat di sekitar lokasi SPPG.

"Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru," terangnya.

[Gambas:Youtube]

Lebih lanjut, ia menjelaskan sekitar 65 persen sektor UMKM pemasok MBG berada di daerah yang sama dengan lokasi SPPG tersebut. Seto menilai penemuan tersebut membuktikan bahwa justru UMKM di sekitar SPPG yang menjadi pemasok, bukan supplier besar.

Kemudian, Seto juga mengatakan hampir 99 persen tenaga kerja SPPG merupakan masyarakat di sekitar lokasi dapur MBG tersebut.

"Jadi ini kami juga melihat ini juga menjadi salah satu pendorong kenapa kemarin pertumbuhan (ekonomi) kita mencapai 5,61 persen ya," pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan skema manfaat bantuan sosial (bansos) yang sedang disempurnakan pemerintah tak mengurangi program perlindungan sosial (perlinsos) yang sudah berjalan.

Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional RI, Jodi Mahardi, menjelaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah membangun sistem perlinsos yang lebih terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi digital.

Transformasi tata kelola ini dirancang agar penyaluran berbagai program bantuan dan subsidi dapat dilakukan secara lebih presisi, efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat yang berhak.

“Kami juga menegaskan bahwa reformasi ini tidak dirancang untuk mengurangi program perlindungan sosial yang sudah berjalan. Sebaliknya, pemerintah ingin memastikan bahwa manfaat program perlindungan sosial dapat disalurkan secara jauh lebih efektif dan tepat sasaran khusus bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan,” jelas Jodi.

Dengan begitu, dia meluruskan, angka Rp5,4 juta yang beredar sebelumnya bukan merupakan program bantuan tunai baru yang akan diterima secara merata oleh setiap warga negara.

Menurut Jodi, angka tersebut murni merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial, termasuk bantuan sosial, yang sudah ada.

“Karena setiap rumah tangga memiliki kondisi dan tingkat eligibilitas yang berbeda, manfaat riil yang diterima tentu tidak akan sama,” katanya menambahkan.

Jodi menyatakan transformasi kebijakan penyaluran bansos dilakukan secara bertahap.

Uji coba implementasi digitalisasi penyaluran bansos telah berjalan di sejumlah daerah dan akan terus dievaluasi secara komprehensif sebelum diterapkan secara nasional.

“Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghadirkan program perlindungan sosial yang semakin responsif, terintegrasi, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Sebelumnya, Luhut menyatakan pemerintah tengah menyiapkan sistem "digital single ID" berbasis kecerdasan artifisial (AI) untuk memperkuat penyaluran bantuan sosial dan tata kelola pemerintahan berbasis data.

Saat ini, kata dia, sekitar 80 persen sistem Government Technology (GovTech) telah terintegrasi antarkementerian dan lembaga sebagai dasar penerapan sistem identitas tunggal digital tersebut.

Melalui integrasi itu, pemerintah dapat mengidentifikasi serta memantau profil penerima bantuan secara lebih akurat, termasuk dalam mengubah skema subsidi dari berbasis barang menjadi berbasis penerima manfaat.

“Subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima. Rata-rata bansos itu berupa transfer tunai sekitar Rp5,4 juta per orang,” kata Luhut.

Selain untuk bantuan sosial, sistem digital single ID juga akan digunakan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemetaan data pelaku usaha.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026