Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp30,3 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 12 Mei 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp51,39 triliun.

Serapan terbesar berasal dari seri FR0106 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,45 triliun dari penawaran masuk Rp4,89 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,83981 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040.

Serapan berikutnya berasal dari seri FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4,4 triliun dari penawaran masuk Rp5,18 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,82996 persen dengan jatuh tempo 15 Agustus 2045.

Kemudian, pemerintah meraup dana sebesar Rp4,3 triliun dari seri FR0102 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp4,72 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,91932 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2054.

Seri FR0108 (pembukaan kembali) diserap sebesar Rp4,2 triliun dari penawaran masuk Rp7,48 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,72993 persen dan jatuh tempo 15 April 2036.

Untuk seri SPN01260617 (penerbitan baru), pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp3,85 triliun dari penawaran masuk Rp4,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,25000 persen dengan jatuh tempo 17 Juni 2026.

Seri FR0109 (pembukaan kembali) diraup sebesar Rp3,35 triliun dari penawaran masuk Rp14,98 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,67889 persen dengan jatuh tempo 15 Maret 2031.

Dari seri FR0105 (pembukaan kembali), pemerintah menyerap dana sebesar Rp3,1 triliun dari penawaran masuk Rp4,05 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,92980 persen dan jatuh tempo 15 Juli 2064.

Selanjutnya, seri SPN12260813 (pembukaan kembali) hampir terserap penuh sebesar Rp1,65 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,90000 persen dengan jatuh tempo 13 Agustus 2026.

Terakhir, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1 triliun dari seri SPN12270517 (penerbitan baru) yang mencatatkan penawaran masuk Rp4,26 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,15000 persen dengan jatuh tempo 17 Mei 2027.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Pengurus perusahaan tidak melakukan upaya pembetulan laporan keuangan meskipun mengetahui data tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya. Perbuatan ini juga dilakukan secara berulang untuk memperoleh keuntungan pribadi,

Serang (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Banten menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perpajakan yang melibatkan tiga perusahaan baja, dengan total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp580 miliar.

Kepala Kanwil DJP Banten, Aim Nursalim Saleh, di Kota Serang, Rabu, menyatakan bahwa para tersangka tersebut berinisial RS, CX, HG, GM, dan LCH.

"Penetapan tersangka ini dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah setelah tim penyidik PNS (PPNS) berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Banten dan Korwas PPNS Polda Metro Jaya," ujar Aim saat Konferensi Pers penetapan tersangka tindak pindana perpajakan.

Ia merinci para tersangka terdiri atas satu warga negara Indonesia (WNI) dan empat warga negara asing (WNA). Saat ini, pihak DJP telah bekerja sama dengan kantor wilayah imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap kelimanya.

Kasus ini bermula dari informasi intelijen keuangan mengenai adanya transaksi yang tidak mencerminkan profil wajib pajak selama periode Januari 2016 hingga Desember 2019.

Adapun tiga perusahaan yang terlibat adalah PT Putra Steel Indonesia (PSI) dan PT Putra Steel Merdeka (PSM) yang berlokasi di Kawasan Industri Milenium, Tangerang, serta PT BPN yang berlokasi di kawasan industri wilayah Serang.

Aim menjelaskan, modus operandi yang digunakan para tersangka adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Selain itu, mereka melakukan penjualan Barang Kena Pajak (BKP) tanpa memungut PPN serta menggunakan rekening pihak lain (nominee) untuk menampung hasil penjualan.

"Pengurus perusahaan tidak melakukan upaya pembetulan laporan keuangan meskipun mengetahui data tersebut tidak sesuai keadaan sebenarnya. Perbuatan ini juga dilakukan secara berulang untuk memperoleh keuntungan pribadi," tegasnya.

Dalam proses penyidikan, tim PPNS telah melakukan penggeledahan di lokasi pabrik pada 5 Februari 2026 yang turut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Dirjen Pajak.

Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita sejumlah dokumen, alat bukti digital, serta meminta keterangan dari para pegawai.

Hingga saat ini, wajib pajak tercatat baru membayar kerugian pendapatan negara sebesar Rp45,2 miliar dari total potensi kerugian sebesar Rp580 miliar.

"Kami meminta para tersangka bersikap kooperatif dan segera melunasi kerugian negara. Tim ahli nantinya akan menghitung kembali nilai kerugian secara pasti berdasarkan proporsi beban penerimaan manfaat dari masing-masing tersangka," pungkas Aim.

Pewarta: Desi Purnama Sari
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Riset NEXT Indonesia Center Ade Holis menyarankan pemerintah untuk menerapkan mekanisme verifikasi riil terhadap aset wajib pajak guna menghindari praktik penghindaran pajak ketika melakukan repatriasi aset.

Ade dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, menjelaskan sistem pelaporan pajak selama ini dilakukan secara sukarela oleh wajib pajak.

Bila Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan hanya mengandalkan dokumen pelaporan oleh wajib pajak, ia khawatir terjadi upaya penghindaran pajak melalui manipulasi data.

“Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan pengungkapan sukarela, tetapi juga perlu memastikan adanya verifikasi riil terhadap aset yang dimiliki wajib pajak,” kata Ade.

Repatriasi aset merupakan proses pengembalian atau pemindahan aset, harta, atau dana milik warga negara maupun perusahaan dari luar negeri kembali ke negara asalnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tenggat waktu maksimal enam bulan bagi wajib pajak untuk melaporkan dan merepatriasi asetnya.

Setelah masa tersebut berakhir, pemerintah berencana melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap dana luar negeri yang belum dilaporkan sesuai ketentuan perpajakan.

Bagi wajib pajak yang tidak menjalankan ketentuan tersebut, terutama pelaku usaha, salah satu sanksi yang disiapkan adalah larangan menjalankan bisnis di tanah air.

Menurut Ade, skema pelaporan pajak secara sukarela memberikan celah manipulasi dokumen maupun pelaporan nilai aset yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.

Sebagai contoh, penelitian NEXT Indonesia Center menemukan dugaan kasus misinvoicing dalam ekspor Indonesia akibat faktur yang tidak sinkron antara negara asal barang dengan negara tujuan ekspor dengan nilai 40,2 miliar dolar AS per tahun sepanjang periode 2014-2023.

Modus yang digunakan berupa manipulasi kode barang atau HS Code oleh eksportir, di mana harga barang yang diekspor lebih rendah dari seharusnya. Praktik ini menimbulkan potensi hilangnya sumber penerimaan negara.

Oleh sebab itu, Ade berpendapat pemerintah perlu menyiapkan mekanisme verifikasi riil terhadap aset wajib pajak, termasuk melalui pencocokan data kepemilikan aset yang berada di luar negeri.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah dapat memetakan penerimaan pajak secara lebih akurat.

Dia juga menilai repatriasi aset perlu diikuti dengan penguatan hukum perpajakan, mengingat pemerintah memiliki kewenangan untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya kekurangan pembayaran pajak atau harta yang belum dilaporkan sesuai ketentuan.

Ade menambahkan, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah dapat menerapkan sanksi administrasi berupa bunga, denda administrasi, maupun kenaikan jumlah pajak jika ada temuan kurang bayar pajak.

Terkait ancaman pembatasan bisnis bagi wajib pajak yang enggan melakukan repatriasi, Ade mengingatkan pemerintah tetap perlu memastikan setiap bentuk pembatasan bisnis dilakukan melalui mekanisme hukum dan administrasi yang jelas.

Langkah itu bertujuan agar kebijakan perpajakan yang dilakukan tidak mengganggu iklim berusaha di Indonesia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami memberikan apresiasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pelaporan SPT Tahunan

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bengkulu dan Lampung menyatakan bahwa hingga awal Mei 2026 sebanyak 377.741 wajib pajak di wilayahnya telah melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.

"Hingga 11 Mei 2026 telah ada 377.741 wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunan dengan memanfaatkan Coretax atau persentasenya sudah sekitar 86,17 persen dari target," ujar Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Eddy Prayitno di Bandarlampung, Selasa.

Ia mengatakan bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025, maka ada kenaikan sebesar satu persen, dengan jumlah wajib pajak yang melapor pada 2025 di periode yang sama sebanyak 374.385 wajib pajak.

"Dengan adanya Coretax ini bertujuan untuk mempermudah layanan pajak mulai dari pelaporan pajak hingga meningkatkan akuntabilitas karena memanfaatkan teknologi," katanya.

Dia pun mengajak wajib pajak yang belum melakukan pelaporan SPT Tahunan agar dapat segera melaporkan kewajiban pajaknya.

"Kami memberikan apresiasi bagi wajib pajak yang sudah melakukan pelaporan SPT Tahunan. Diharapkan yang belum melaporkan kewajiban pajaknya agar segera melaporkan dan kami siap membantu. Adanya Coretax ini diharapkan juga dapat berkorelasi positif dalam melayani pelaporan pajak bagi wajib pajak," ucap dia.

Bila dirincikan berdasarkan unit kerja jumlah realisasi pelaporan SPT Tahunan wajib pajak untuk KKP Pratama Bengkulu ada sebanyak 48.967 wajib pajak, KKP Pratama Metro sebanyak 63.859 wajib pajak, KKP Pratama Bandarlampung Satu sebanyak 40.754 wajib pajak, KKP Pratama Bandarlampung Dua sebanyak 43.119 wajib pajak, KKP Pratama Natar 62.604 wajib pajak.

Kemudian KKP Pratama Kotabumi ada sebanyak 51.076 wajib pajak, KKP Pratama Curup 21.752 wajib pajak, KKP Pratama Bengkulu Satu sebanyak 44.258 wajib pajak, dan KKP Madya Bandarlampung ada sebanyak 1.352 wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan.

Pewarta: Ruth Intan Sozometa Kanafi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menerbitkan aturan teknis implementasi Pajak Minimum Global (Global Anti-Base Erosion/GloBE) di Indonesia melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2026.

Beleid ini menjadi panduan teknis bagi korporasi multinasional dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan guna menangkal pengalihan laba ke yurisdiksi berpajak rendah. Aturan ini merupakan turunan langsung dari PMK No. 136/2024 yang mengadopsi kesepakatan Pilar 2 OECD/G20 Inclusive Framework tentang Pajak Minimum Global.

Terdapat sejumlah poin penting dalam PER-6/PJ/2026. Pertama, otoritas pajak menegaskan bahwa aturan ini hanya menyasar grup perusahaan multinasional (Grup PMN) kakap.

Pasal 3 menjelaskan kriteria utamanya adalah memiliki peredaran bruto konsolidasi minimal 750 juta euro dalam laporan keuangan entitas induk utama. Ambang batas ini harus dipenuhi setidaknya dalam 2 dari 4 tahun terakhir.

Bagi entitas yang memenuhi syarat, Pasal 4 mewajibkan penyampaian permohonan penambahan status sebagai Wajib Pajak (WP) GloBE secara elektronik melalui Portal Wajib Pajak. Batas waktu pendaftaran ini adalah 9 bulan setelah berakhirnya Tahun Pengenaan GloBE pertama.

Kedua, Pasal 7 menjelaskan WP GloBE wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka melaksanakan GloBE yang mencakup tiga instrumen utama: Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rule (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).

Jangka waktu penyampaian SPT ini diatur dalam Pasal 11, yaitu paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak GloBE. Otoritas memberikan relaksasi perpanjangan hingga 2 bulan untuk tahun pertama implementasi.

Selain SPT, korporasi juga dibebani kewajiban penyampaian GloBE Information Return (GIR). Berdasarkan Pasal 12, GIR harus memuat informasi komprehensif mulai dari struktur grup hingga penghitungan tarif pajak efektif tiap yurisdiksi.

Batas waktu penyampaiannya, menurut Pasal 13, adalah 15 bulan (atau 18 bulan untuk tahun pertama) setelah tahun pengenaan berakhir.

Ketiga, terkait setoran ke kas negara, Pasal 20 menetapkan bahwa pajak tambahan (IIR, DMTT, dan UTPR) harus dilunasi paling lambat pada akhir tahun pajak GloBE. DJP telah menyediakan kode akun pajak khusus 411618 dengan kode jenis setoran (KJS) yang spesifik untuk masing-masing instrumen pajak tambahan tersebut.

Apabila terdapat koreksi pajak di masa mendatang, Pasal 21 mengatur mekanisme penyesuaian. Jika terdapat penurunan pajak tercakup yang material (lebih dari 1 juta euro) maka wajib pajak harus melakukan penghitungan ulang berdasarkan ketentuan Additional Current Top-Up Tax.

Keempat, guna memastikan kepatuhan, DJP tetap memegang wewenang pengawasan dan pemeriksaan. Pasal 23 memberikan mandat kepada otoritas untuk melakukan penelitian data, permintaan penjelasan, hingga kunjungan (visit).

Sementara itu, Pasal 24 menegaskan kewenangan DJP untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan pilar minimum global ini.

pajak (DJP). Ke depan, kita tidak akan lagi menjalankan tax amnesty, kecuali diperintah oleh Bapak Presiden..,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, tidak akan menjalankan tax amnesty atau kebijakan pengampunan pajak selama dirinya menjabat, kecuali terdapat perintah langsung dari Presiden.

“Kemarin saya ditanya, apakah tax amnesty ada lagi. Saya bilang, kecuali ada perintah dari presiden, saya tidak akan menjalankan tax amnesty selama saya jadi Menteri,” kata Purbaya dalam pelantikan delapan pejabat baru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan tax amnesty tidak bersifat hitam-putih, melainkan memiliki banyak area abu-abu yang dapat menimbulkan kompleksitas.

Menurutnya, hal tersebut dapat memunculkan ketidakpastian yang berpotensi berujung pada risiko hukum dalam pelaksanaannya.

“Jadi saya melindungi teman-teman di pajak (DJP). Ke depan, kita tidak akan lagi menjalankan tax amnesty, kecuali diperintah oleh Bapak Presiden, supaya Anda bisa bekerja dengan tenang, jalankan saja yang ada sekarang dengan disiplin dan terus menjaga integritas,” kata Purbaya.

Pada momen pelantikan tersebut, Purbaya juga berpesan kepada para pejabat baru pada lingkungan DJP agar pelaksanaan tugas perpajakan dijalankan dengan mengedepankan integritas.

Ia menegaskan bahwa apabila integritas rusak, maka secara perlahan seluruh sistem akan ikut terdampak. Meskipun target mungkin tercapai, namun kepercayaan publik dapat hilang dan sulit dipulihkan.

“Tapi saya akan pastikan, kita akan menjalankan praktik-praktik pajak yang menghilangkan risiko pegawai pajak dari tuntutan hukum yang kadang-kadang tidak black and white. Kalau Anda ragu menjalankan tugas karena ada peraturan yang tidak jelas, Anda lapor ke saya. Kita lihat peraturannya, kalau perlu kita ubah,” kata Purbaya.

Sebelumnya pada Senin (11/5), Purbaya juga memastikan tak akan memeriksa ulang harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.

Pernyataannya itu untuk meluruskan informasi mengenai pemeriksaan terhadap peserta PPS yang sebelumnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.

“Pada dasarnya, yang sudah tax amnesty tidak akan digali-gali yang sudah didaftarkan itu. Ke depan, mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya saja, perkembangan bisnis seperti biasa,” kata dia.

Purbaya mengimbau para peserta tax amnesty untuk tidak menerjemahkan informasi pemberitaan secara berlebihan dan tetap menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana yang telah dijalankan selama ini.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa secara resmi melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ) Kementerian Keuangan pada Selasa (12/5/2026). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2026 tentang Mutasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator.

Purbaya menegaskan, penetapan jabatan baru ini sebagai bagian dari penguatan organisasi. “Tapi yang paling penting bukan siapa yang datang kemana, yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik,” ujar Purbaya, Selasa (12/5/2026).

Purbaya Bakal Copot 2 Pejabat Kemenkeu Gara-gara Ledakan Restitusi Pajak



Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari langkah tegas Purbaya yang sebelumnya telah memberhentikan dua pejabat tinggi di Ditjen Pajak . Tindakan tersebut diambil setelah dilakukannya investigasi internal terhadap lima pejabat yang memiliki kewenangan terbesar dalam proses penerbitan restitusi pajak.

Terungkap Alasan Purbaya Alergi Tax Amnesty: Sebut Berbahaya Bagi Pegawai Pajak



Purbaya mensinyalir adanya lonjakan restitusi yang tidak terkendali dan ketidakdisiplinan dalam pencairan dana tersebut. Ia menegaskan bahwa pencopotan jabatan adalah peringatan bagi seluruh jajaran Kemenkeu agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan instruksi.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua pejabat akan saya copot," ungkap Purbaya dalam media briefing sebelumnya, Senin (4/5).

Berikut jajaran pejabat yang resmi mengemban tugas baru di lingkungan DJP dan pusat pendidikan terkait:

1. Lindawaty – Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian

2. Ihsan Priyawibawa – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

3. Suparno – Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

4. Tunjung Nugroho – Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus

5. Paryan – Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III

6. Edward Harmonangan Sianipar – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak

7. Dessy Eka Putri – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa

8. Devi Sonya Adrince – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Saya ingatkan kembali, di sini jangan ada titipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus, jangan ada angka yang terlihat bagus tapi hasil dari proses yang tidak berintegritas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta agar para pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjaga integritas dan kepercayaan publik pada pelantikan delapan pejabat baru setingkat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkungan Ditjen Pajak.

“Saya ingatkan kembali, di sini jangan ada titipan, jangan ada transaksi, jangan ada perlakuan khusus, jangan ada angka yang terlihat bagus tapi hasil dari proses yang tidak berintegritas,” kata Purbaya dalam pelantikan tersebut di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa.

Purbaya mengamini bahwa DJP saat ini menjadi salah satu institusi yang paling banyak mendapat sorotan publik. Hal ini dinilai wajar karena pajak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dunia usaha.

Ia menekankan pentingnya posisi yang seimbang dalam pengelolaan pajak, di mana penerimaan negara harus tetap optimal, namun tidak boleh merusak kepercayaan maupun iklim usaha. Menurutnya, pajak harus dikelola secara kuat, bersih, dan dapat diterima oleh publik.

Purbaya juga menekankan bahwa aparatur DJP berada pada posisi yang tidak mudah, karena kebijakan yang terlalu ketat dapat menimbulkan resistensi, sementara kelonggaran berlebihan dapat menurunkan penerimaan negara.

Oleh karena itu, ia meminta seluruh pegawai selalu berpegang pada aturan, menjaga integritas, serta memastikan setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.

“Pegawai DJP harus fokus pada tugas utamanya, yaitu melayani, mengawasi, memeriksa, menagih, dan menjaga kepatuhan,” kata dia.

Purbaya menambahkan bahwa penerimaan negara sangat bergantung pada kinerja pajak. Apabila penerimaan tidak optimal, maka tidak hanya berdampak pada Kementerian Keuangan, tetapi juga pada posisi fiskal secara keseluruhan.

Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa setiap keputusan pejabat DJP di seluruh level akan langsung berdampak pada masyarakat. Cara melayani wajib pajak, melakukan pemeriksaan dan penagihan, serta menjaga data tidak hanya mencerminkan wajah DJP dan Kementerian Keuangan tetapi juga wajah negara.

“Jabatan ini bukan fasilitas, jabatan ini fungsi. Kalau dilihat sebagai fasilitas, kita sibuk menjaga posisi. Kalau dilihat sebagai fungsi, kita fokus bekerja. Kerjakan dengan baik, jaga integritas, jalankan kebijakan, jangan membuat kebijakan sendiri-sendiri. Pesan saya, kita tidak hanya memungut pajak, kita menjaga kepercayaan rakyat, memperkuat penerimaan negara, dan memastikan NKRI terus berdiri tegak,” kata Purbaya.

Berikut daftar delapan pejabat DJP yang dilantik pada Selasa (12/5).

1.⁠ ⁠Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian: Lindawaty

2.⁠ ⁠Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan: Ihsan Priyawibawa

3.⁠ ⁠Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan: Suparno

4.⁠ ⁠Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus: Tunjung Nugroho

5.⁠ ⁠Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III: Paryan

6.⁠ ⁠Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak: Edward Harmonangan Sianipar

7.⁠ ⁠Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa: Dessy Eka Putri

8.⁠ ⁠Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang: Devi Sonya Adrince

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan kembali menjalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty selama dirinya menjabat, kecuali ada instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Kecuali ada perintah dari presiden ya, saya tidak akan menjalankan tax amnesty selama saya jadi menteri," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (12/5).

Purbaya mengatakan keputusan tersebut diambil demi melindungi pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari potensi persoalan hukum akibat adanya celah transaksional dalam pelaksanaan tax amnesty.

Menurutnya, program pengampunan pajak kerap menyisakan area abu-abu dalam proses pemeriksaan pajak.

"Kan selalu enggak black and white, ada grey area, setelah selesai bertahun-tahun yang diperiksa orang pajak, jadi saya melindungi teman-teman di pajak," katanya.

Ia pun meminta jajaran otoritas pajak fokus menjalankan sistem yang sudah ada dengan disiplin serta menjaga integritas.

"Kita ke depan enggak akan menjalankan tax amnesty kecuali diperintah bapak presiden, supaya anda bisa bekerja dengan tenang, jalankan aja yang ada sekarang dengan disiplin dan menjaga integritas terus," lanjutnya.

Sebagai informasi, pemerintah telah dua kali menggelar program tax amnesty. Program pertama berlangsung pada Juli 2016 hingga Maret 2017 dengan total penerimaan mencapai Rp130 triliun.

Sementara tax amnesty jilid II yang dikemas dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS) digelar pada Januari hingga Juni 2022 dan menghasilkan penerimaan sebesar Rp61 triliun.

Purbaya menilai penerimaan besar dari tax amnesty tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan terhadap aparat pajak.

"Enggak ada gunanya kita dapat setahun Rp100 triliun kan yang pertama dapatnya, habis itu semuanya resah, karena pasti ada grey area di situ. Ini kan beberapa teman-teman ada dipanggil Kejaksaan kan," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Selasa (12/5/2026). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2026 tentang Mutasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator.

Purbaya menegaskan penetapan jabatan baru ini sebagai bagian dari penguatan organisasi.

“Tapi yang paling penting bukan siapa yang datang kemana, yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik,” ujar Purbaya di Jakarta, Selasa (12/5/2026).

Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari langkah tegas Purbaya yang sebelumnya telah memberhentikan dua pejabat tinggi di Ditjen Pajak.

Tindakan tersebut diambil setelah dilakukannya investigasi internal terhadap lima pejabat yang memiliki kewenangan terbesar dalam proses penerbitan restitusi pajak.

Purbaya mensinyalir adanya lonjakan restitusi yang tidak terkendali dan ketidakdisiplinan dalam pencairan dana tersebut.

Dia menegaskan, pencopotan jabatan adalah peringatan bagi seluruh jajaran Kemenkeu agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan instruksi.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua pejabat akan saya copot," katanya dalam media briefing sebelumnya, Jakarta, Senin (4/5/2026).

Berikut adalah jajaran pejabat yang resmi mengemban tugas baru di lingkungan DJP dan pusat pendidikan terkait:

1. Lindawaty – Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
2. Ihsan Priyawibawa – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
3. Suparno – Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
4. Tunjung Nugroho – Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
5. Paryan – Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
6. Edward Harmonangan Sianipar – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
7. Dessy Eka Putri – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
8. Devi Sonya Adrince – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

(Dhera Arizona)

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Timur memblokir 3.185 rekening bank milik para penunggak pajak.

Pemblokiran ribuan rekening penunggak pajak dilakukan serentak oleh Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III pada 6-8 Mei 2026, dengan total 3.185 berkas penunggak pajak yang tersebar di 11 bank besar berkantor pusat di Jakarta dan Tangerang.

Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I Max Darmawan mengatkan pemblokiran serentak merupakan bagian dari tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Kami mengimbau Wajib Pajak yang masih memiliki tunggakan agar segera melunasi utang pajaknya," kata Max dalam keterangan tertulis, Senin (11/5).

Ia mengatakan DJP tetap mengedepankan kepatuhan sukarela, tetapi terhadap Wajib Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik setelah seluruh tahapan penagihan dilakukan, tindakan penegakan hukum termasuk pemblokiran akan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan akuntabel.

Pemblokiran serentak dilakukan oleh perwakilan Juru Sita Pajak Negara dari masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, Kanwil DJP Jawa Timur II, dan Kanwil DJP Jawa Timur III.

Selain rekening bank, DJP juga melakukan penelusuran terhadap aset keuangan lainnya yang berada pada lembaga jasa keuangan, seperti subrekening efek, polis asuransi, dan instrumen keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tindakan pemblokiran dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sebelumnya telah diterbitkan dan disampaikan Surat Teguran dan Surat Paksa, tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk melunasi utang pajaknya setelah melewati jatuh tempo pembayaran.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di bidang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kewenangan DJP untuk meminta pemblokiran rekening Wajib Pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Adapun tata cara pelaksanaan penagihan pajak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

[Gambas:Youtube]

IDXChannel - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui tiga kantor di Jawa Timur memblokir serentak 3.185 rekening bank milik Wajib Pajak (WP) yang diduga menunggak pajak. Ribuan rekening tersebut terdaftar pada 11 bank.

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Timur I, Max Darmawan mengklaim langkah ini dilakukan secara profesional dan sesuai dengan aturan yang berlaku memberikan rasa keadilan bagi WP yang patuh. Dia juga meminta WP yang masih memiliki tunggakan untuk segera melunasi utang pajaknya.

"DJP tetap mengedepankan kepatuhan sukarela, tetapi terhadap Wajib Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik setelah seluruh tahapan penagihan dilakukan, tindakan penegakan hukum, termasuk pemblokiran, akan dilaksanakan secara terukur, profesional, dan akuntabel,” ujar Max dalam keterangan tertulis, Selasa (12/5/2026).

Aksi pemblokiran rekening ini turut melibatkan Juru Sita Pajak Negara dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur I, II, dan III. Selain rekening bank, otoritas pajak juga menyisir aset keuangan lainnya seperti polis asuransi, subrekening efek, hingga instrumen keuangan lainnya di berbagai lembaga jasa keuangan.

Tindakan pemblokiran ini merupakan bagian dari penagihan aktif terhadap WP yang dinilai tidak kooperatif. DJP telah melayangkan Surat Teguran dan Surat Paksa, namun para penunggak tersebut tetap tidak melunasi utang pajaknya meskipun telah melewati jatuh tempo.

Kewenangan DJP dalam membekukan rekening WP mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023.

Melalui operasi serentak ini, DJP bertujuan memberikan efek jera (deterrent effect) bagi masyarakat yang sengaja mengabaikan kewajiban perpajakannya.

Selain untuk mengamankan penerimaan negara guna pembangunan nasional, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepatuhan pajak demi keberlanjutan ekonomi Indonesia.

(Rahmat Fiansyah)