JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menerbitkan peringatan resmi bagi seluruh wajib pajak agar meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya aksi penipuan yang mengatasnamakan instansi tersebut. Modus yang digunakan para pelaku kini semakin beragam, mulai dari isu pemadanan NIK hingga pengiriman file berbahaya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh sembarangan menanggapi permintaan data atau transfer uang yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai pajak.

“DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP,” tegas Inge dalam pengumuman resminya, Minggu (15/2/2026).

Para pelaku penipuan diketahui memanfaatkan isu-isu terkini di bidang perpajakan untuk menjebak korban. Setidaknya ada tiga latar belakang utama yang sering digunakan, yakni pemadanan NIK-NPWP, implementasi sistem baru Coretax DJP, hingga isu mutasi atau promosi pejabat di lingkungan DJP.

Narasi penipuan yang kerap muncul di lapangan meliputi, mengirimkan file dengan format .apk melalui WhatsApp yang dapat mencuri data pribadi, kemudian mengarahkan masyarakat mengunduh aplikasi M-Pajak melalui tautan (link) palsu.

Selanjutnya ada juga dengan menghubungi wajib pajak untuk segera melunasi tagihan pajak atau memproses pengembalian kelebihan pajak (restitusi), meminta pembayaran meterai melalui akses tautan ilegal dan menelepon langsung dan meminta sejumlah uang dengan dalih urusan kedinasan.

Jika masyarakat menerima pesan atau telepon mencurigakan tersebut, DJP mengimbau agar segera melakukan verifikasi melalui kanal resmi dan tidak melakukan transaksi atau klik apa pun.

“Apabila menerima permintaan sebagaimana tersebut di atas, masyarakat dapat melakukan konfirmasi kebenarannya melalui kantor pajak terdekat, Kring Pajak 1500200, atau situs resmi www.pajak.go.id,” jelasnya.

Selain konfirmasi, masyarakat dapat melaporkan nomor telepon dan konten penipuan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman aduannomor.id dan aduankonten.id, serta melaporkannya kepada Aparat Penegak Hukum (APH)

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengeluarkan peringatan kepada masyarakat dan wajib pajak terkait maraknya tindak penipuan yang mengatasnamakan institusi otoritas pajak maupun para pejabatnya.

Peringatan tersebut disampaikan lewat Pengumuman No. PENG-18/PJ.09/2026 yang ditandai Direktur P2Humas DJP Inge Diana Rismawanti pada Minggu (15/2/2026). Dalam pengumuman itu, otoritas pajak membeberkan bahwa oknum penipu kerap memanfaatkan momentum atau kebijakan terbaru sebagai latar belakang aksinya.

Beberapa isu yang dijadikan dalih penipuan meliputi proses pemadanan NIK dan NPWP, konfirmasi data perpajakan, implementasi aplikasi Coretax DJP, hingga kabar terkait mutasi atau promosi pejabat dan pegawai DJP.

"DJP mengingatkan kembali masyarakat untuk tetap waspada terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan Pejabat/Pegawai DJP," tulis pengumuman resmi tersebut.

Ragam Modus Penipuan

Otoritas pajak mencatat sejumlah modus operandi yang paling sering digunakan oleh oknum penipu. Wajib pajak diimbau untuk sangat berhati-hati apabila mendapati indikasi berikut.

Pertama, penerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang mengarahkan untuk mengunduh file dengan format .apk.

Kedua, dihubungi via Whatsapp dan diminta mengunduh aplikasi M-Pajak melalui pengiriman tautan palsu.

Ketiga, penerima tagihan pajak atau instruksi untuk memproses pengembalian kelebihan bayar pajak melalui pesan Whatsapp.

Keempat, penerima pesan Whatsapp yang berisi instruksi pembayaran meterai elektronik dengan keharusan mengklik atau mengakses tautan palsu.

Kelima, mendapatkan panggilan telepon dari pihak yang mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP, di mana penelepon tersebut pada akhirnya meminta transfer sejumlah uang.

Kanal Konfirmasi dan Pelaporan Penipuan

Apabila masyarakat menerima permintaan yang mencurigakan seperti modus di atas, DJP mengimbau agar wajib pajak segera melakukan konfirmasi kebenaran informasi tersebut.

Konfirmasi dapat dilakukan melalui berbagai saluran resmi, mulai dari mendatangi kantor pajak terdekat, menghubungi call center Kring Pajak di 1500200, atau mengirim email ke pengaduan@pajak.go.id. Selain itu, wajib pajak juga bisa memanfaatkan akun X (sebelumnya Twitter) di @kring_pajak, mengakses situs https://pengaduan.pajak.go.id, atau menggunakan layanan live chat di laman resmi https://www.pajak.go.id.

Lebih lanjut, DJP juga mendorong masyarakat yang menjadi target penipuan untuk proaktif melapor. Laporan terkait nomor telepon yang digunakan penipu dapat diadukan melalui saluran Kementerian Komunikasi dan Digital di laman https://aduannomor.id.

Sementara itu, apabila penipuan melibatkan konten, tautan, atau aplikasi palsu, masyarakat dapat melapor melalui laman https://aduankonten.id. Wajib pajak juga dipersilakan untuk menindaklanjuti kasus ini melalui saluran pelaporan kepada Aparat Penegak Hukum.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut, dugaan kebocoran pajak di sektor industri baja mencapai Rp 4 triliun per tahun.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bimo Wijayanto mengatakan, dugaan kehilangan pendapatan negara itu timbul dari berbagai jenis baja.

“Kalau kita hari ini kan baja, baja itu potensi kehilangannya setiap tahun sekitar Rp 4 triliun kalau enggak salah,” kata Bimo saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Bimo menuturkan, modus beberapa kasus pengemplangan pajak terkait industri baja pada umumnya mirip dengan temuan Kemenkeu di Cikupa, Tangerang, Banten.

Di sana, Kemenkeu mendapati tiga perusahaan asal China yang diduga menyembunyikan omzet penjualan untuk menghindari atau memperkecil pungutan pajak.

Pelaku diduga menggunakan rekening karyawan, pengurus, atau pemegang saham untuk menyembunyikan omzet penjualan.

Mereka juga memanipulasi dokumen penawaran barang baik dengan maupun tanpa pajak pertambahan nilai (PPN).

Ketiga pabrik itu adalah PT Power Steel Mandiri, PT Power Steel Indonesia, dan PT VPM.

“Dua perusahaan itu rata-rata (kebocoran pajak) sekitar Rp 250 sampai Rp 260 miliar kerugiannya. Kemudian satu perusahaan sekitar Rp 40 sampai 50 miliar. Jadi in total sih ya sekitar hampir Rp 560 miliar, baru dari tiga perusahaan yang satu grup,” tutur Bimor.

Sementara itu, berdasarkan temuan Kemenkeu, terdapat sekitar 40 perusahaan yang diduga melakukan modus yang sama.

Saat ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Pajak sedang mendalami puluhan perusahaan tersebut.

Pihaknya telah mengantongi bukti permulaan dari beberapa perusahaan baja tersebut.

“Itu yang sudah ada indikasi pidananya kuat,” ujar Bimo.

Selain itu, beberapa temuan dugaan manipulasi pajak juga tengah diaudit dan telah bergulir di tahap penyidikan.

Ditjen Pajak bertekad menekan kebocoran pajak di sektor industri baja hingga nol.

Dengan demikian, ekosistem industri baja nasional diharapkan bisa sehat dan tumbuh.

“Jadi mudah-mudahan itu bisa membantu supaya level of playing field industri baja nasional jadi lebih kompetitif secara sehat,” kata dia.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan secara prinsip terkait ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhinya, termasuk tidak adanya benturan kepentingan.

"Secara prinsip, ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk tidak adanya benturan kepentingan serta kepatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/2).

Meski begitu, DJP Kemenkeu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan menunggu penjelasan resmi terkait hal tersebut.

"Terkait pernyataan yang disampaikan oleh KPK, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu penjelasan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang," tambahnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Karenanya, lembaga antirasuah itu akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB) yang menjerat Mulyono.

"Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2).

Mulyono sendiri telah buka suara mengenai proses hukum di KPK tersebut. Dia mengaku bersalah sudah menerima suap terkait restitusi pajak PT BKB.

"Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi, saya menerima janji atau hadiah atau uang, itu saya salah," kata Mulyono yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Mulyono menyatakan siap bertanggung jawab menghadapi proses hukum.

"Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," imbuhnya.

Dua tersangka lain ialah Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer PT BKB.

Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara Venzo disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana.

Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama hingga 24 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2) lalu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas DJP Kemenkeu Inge Diana Rismawanti mengatakan secara prinsip terkait ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhinya, termasuk tidak adanya benturan kepentingan.

"Secara prinsip, ketentuan mengenai rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus memenuhi berbagai persyaratan, termasuk tidak adanya benturan kepentingan serta kepatuhan terhadap kewajiban sebagai ASN," ujar Inge kepada CNNIndonesia.com, Rabu (11/2).

Meski begitu, DJP Kemenkeu menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di KPK dan menunggu penjelasan resmi terkait hal tersebut.

"Terkait pernyataan yang disampaikan oleh KPK, kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu penjelasan resmi dari KPK sebagai pihak yang berwenang," tambahnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan Kepala KPP Madya Banjarmasin Mulyono merangkap jabatan sebagai komisaris di 12 perusahaan.

Karenanya, lembaga antirasuah itu akan melakukan pendalaman lebih lanjut dalam penyidikan kasus dugaan suap terkait restitusi pajak PT Buana Karya Bhakti (BKB) yang menjerat Mulyono.

"Yang pertama itu tentu nanti akan dilihat secara etiknya oleh internal di Kementerian Keuangan ya apakah itu termonitor seorang pegawai kemudian bisa merangkap jabatan sebagai direksi atau komisaris di sejumlah perusahaan, bahkan juga perusahaannya mencapai lebih dari 10, ada 12 perusahaan," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Selasa (10/2).

Mulyono sendiri telah buka suara mengenai proses hukum di KPK tersebut. Dia mengaku bersalah sudah menerima suap terkait restitusi pajak PT BKB.

"Pekerjaan dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan, negara tidak rugi apa-apa. Tapi, saya menerima janji atau hadiah atau uang, itu saya salah," kata Mulyono yang sudah mengenakan rompi oranye tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Mulyono menyatakan siap bertanggung jawab menghadapi proses hukum.

"Kita jalani prosesnya. Mudah-mudahan di sisa umur saya masih bisa berbuat baik," imbuhnya.

Dua tersangka lain ialah Dian Jaya Demega selaku fiskus yang menjadi anggota tim pemeriksa dari KPP Madya Banjarmasin; dan Venasius Jenarus Genggor alias Venzo selaku Manajer PT BKB.

Mulyono dan Dian Jaya selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) serta Pasal 606 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sementara Venzo disangkakan melanggar Pasal 605 dan Pasal 606 ayat (1) UU Penyesuaian Pidana.

Para tersangka dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama hingga 24 Februari 2025 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini dibongkar KPK lewat Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Rabu (4/2) lalu.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Wajib pajak kini bisa melaporkan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP dengan tahapan yang lebih terintegrasi, mulai dari aktivasi akun hingga penandatanganan digital.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menekankan ada sejumlah langkah persiapan penting agar pelaporan SPT berjalan lancar, termasuk memastikan akun Coretax aktif, sertifikat elektronik tersedia, serta data profil wajib pajak sudah sesuai.

Dengan persiapan tersebut, proses pelaporan SPT Tahunan di Coretax akan lebih efektif dan efisien.

Berikut tata cara melapor SPT Tahunan Orang Pribadi melalui Coretax DJP

1. Aktivasi atau registrasi akun Coretax

- Jika sebelumnya sudah pernah menggunakan DJP Online, akses pertama kali Coretax cukup klik “lupa kata sandi” di halaman login.
- Isi NIK (wajib pajak orang pribadi) atau NPWP 16 digit (wajib pajak badan).
- NPWP 16 digit dibuat dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP 15 digit.

2. Pastikan email dan nomor ponsel masih aktif

- Wajib pajak dapat memilih pengiriman tautan ubah kata sandi melalui email atau nomor ponsel yang terdaftar di sistem DJP.
- Jika email atau nomor ponsel sudah tidak aktif, perubahan data dilakukan melalui TPT KPP terdekat atau Kring Pajak 1500200.

3. Buat kata sandi baru sesuai ketentuan

Kata sandi harus memenuhi syarat:
- Minimal 8 digit.
- Kombinasi huruf kapital, huruf kecil, angka, dan simbol khusus.

4. Jika belum pernah akses DJP Online, lakukan aktivasi akun

- Klik tombol aktivasi akun wajib pajak pada portal Coretax.
- Isi kolom registrasi dan centang pertanyaan apakah sudah terdaftar.
- Masukkan NIK atau NPWP Badan, lalu data nama wajib pajak akan muncul otomatis.

5. Lakukan verifikasi identitas

- Sistem meminta wajib pajak melakukan verifikasi identitas dengan swafoto.
- Setelah itu, centang pernyataan dan klik simpan.

6. Buat sertifikat elektronik atau Kode Otorisasi (KO) DJP

Sertifikat elektronik digunakan untuk pengesahan dokumen Coretax, termasuk SPT Tahunan. Tahapannya:
- Masuk menu Portal Saya.
- Pilih submenu Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik.
- Pilih penyedia (KO DJP, BRIN, BSSN, Peruri, Privy ID).
- Isi passphrase jika memilih KO DJP.
- Klik kirim hingga terbit Bukti Penerimaan Elektronik

7. Cek status sertifikat elektronik

- Masuk menu Portal Saya > Profil Saya.
- Buka submenu Nomor Identifikasi Eksternal.
- Pilih Digital Certificate lalu cek statusnya.
- Jika masih invalid, klik Periksa Status dan Menghasilkan hingga valid

8. Perbarui profil wajib pajak sebelum lapor SPT

DJP mendorong wajib pajak memastikan data sesuai kondisi sebenarnya, terutama:
- Data kontak.
- Data Unit Keluarga.
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

9. Mulai buat konsep SPT Tahunan

Masuk menu:
- Surat Pemberitahuan (SPT) > Surat Pemberitahuan (SPT) > Buat Konsep SPT.

10. Pilih jenis SPT dan tahun pajak

- Pilih PPh Orang Pribadi lalu lanjut.
- Pilih SPT Tahunan.
- Masukkan periode dan tahun pajak (contoh: Januari–Desember 2025)

11. Pilih model SPT

- Normal untuk pelaporan pertama kali.
- Pembetulan untuk membetulkan SPT yang sudah pernah disampaikan.

12. Isi formulir SPT dan lakukan posting data

- Klik tombol Buat Konsep SPT.
- Klik ikon pensil untuk mulai isi formulir.
- Klik tombol Posting agar sistem mengisi data otomatis pada formulir induk dan lampiran.
- Periksa kembali data, lalu koreksi jika diperlukan

13. Bayar dan lapor SPT

- Klik tombol Bayar dan Lapor.
- Pilih penyedia penandatangan.
- Isi tanda tangan digital (ID dan kata sandi).
- Klik Simpan dan Konfirmasi Tanda Tangan.

14. Cek status pelaporan

- SPT berstatus kurang bayar akan berpindah ke bagian SPT menunggu pembayaran.
- SPT yang sudah selesai dilaporkan akan masuk bagian SPT Dilaporkan

Dengan memahami tahapan aktivasi akun, pembuatan sertifikat elektronik, hingga pengisian dan penandatanganan SPT di Coretax DJP, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan dengan lebih lancar tanpa kendala.

DJP juga mengingatkan pentingnya memastikan data profil dan kontak sudah sesuai agar proses pelaporan berjalan cepat, tepat, dan tidak tertunda.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mencatatkan progres positif dalam kepatuhan perpajakan nasional di awal tahun 2026. Berdasarkan data terbaru per 9 Februari 2026 pukul 08:00 WIB, jumlah Wajib Pajak (WP) yang telah melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 telah menyentuh angka 1.822.185 SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaporan pajak terus mengalir, terutama dari kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. "Untuk periode s.d. 09 Februari 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 1.822.185 SPT," jelas Inge dalam keterangan resminya, Senin (9/2).

Dari total 1,82 juta SPT yang telah masuk, mayoritas berasal dari Wajib Pajak dengan periode Tahun Buku Januari - Desember. Rinciannya, WP Orang Pribadi (OP) Karyawan 1.583.882 SPT, WP Orang Pribadi (OP) Non-Karyawan 178.220 SPT, WP Badan (Mata Uang Rupiah) 59.577 SPT dan WP Badan (Mata Uang USD) 75 SPT.

Selain itu, untuk kategori Beda Tahun Buku yang pelaporannya dimulai sejak 1 Agustus 2025, tercatat sebanyak 415 SPT Badan (Rp) dan 16 SPT Badan (USD) telah diterima oleh DJP. Sejalan dengan modernisasi sistem perpajakan, adopsi sistem Coretax DJP juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hingga saat ini, total Wajib Pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax mencapai 13.345.153 WP. "Jumlah wajib pajak yang telah melakukan aktivasi akun Coretax DJP mencapai 13.345.153," tambah Inge.

Berikut adalah rincian profil Wajib Pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax Wajib Pajak Orang Pribadi 12.380.045, Wajib Pajak Badan 875.696, Wajib Pajak Instansi Pemerintah 89.187 dan Wajib Pajak PMSE 225. DJP terus mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax dan melaporkan SPT Tahunan lebih awal demi kenyamanan dan menghindari antrean sistem di penghujung batas waktu pelaporan pada Maret dan April mendatang.

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat jumlah wajib pajak yang telah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan telah mencapai 1.822.185 juta per 9 Februari 2026 pukul 08.00 WIB.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti merinci laporan SPT tahunan tersebut terbagi menjadi SPT untuk tahun buku Januari-Desember 2025 serta tahun buku berbeda yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2026.

Untuk tahun buku Januari-Desember 2025, detail laporan SPT tahunan terdiri atas 1.583.882 wajib pajak orang pribadi karyawan, 178.220 wajib pajak orang pribadi nonkaryawan, 59.577 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 75 SPT wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sedangkan, untuk tahun buku berbeda, rinciannya yaitu 415 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 16 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara itu, progres aktivasi akun Coretax tercatat mencapai 13.345.153 akun wajib pajak.

Jumlah itu terdiri atas 12.380.045 wajib pajak orang pribadi, 875.696 wajib pajak badan, 89.187 wajib pajak instansi pemerintah, dan 225 wajib pajak perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Untuk melaporkan SPT tahunan, wajib pajak dapat melakukan aktivasi akun Coretax secara mandiri dengan mengikuti tutorial dan langkah-langkah yang tersedia melalui akun media sosial resmi DJP.

Bagi wajib pajak yang membutuhkan bantuan lebih lanjut, DJP menyediakan kanal layanan Kring Pajak di 1500200 atau pendampingan petugas di kantor pajak terdekat.

DJP juga mengimbau wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan agar segera mengaktivasi akun Coretax dan menyampaikan SPT secara tepat waktu.

Wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT tahunan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda, yakni sebesar Rp100 ribu bagi wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta bagi wajib pajak badan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Restitusi atau pengembalian lebih bayar wajib pajak (WP) ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) diharapkan tidak sampai Rp300 triliun pada 2026 atau lebih rendah dari 2025.

Untuk diketahui, DJP Kemenkeu mengembalian lebih bayar pajak ke WP pada tahun lalu mencapai Rp361 triliun. Pada akhir Desember 2025 lalu, penerimaan pajak neto hanya terealisasi Rp1.917,6 triliun atau 87,6% dari target APBN yakni Rp2.189,3 triliun.

Pada rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (4/2/2026), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut tingginya restitusi turut menyebabkan penerimaan pajak tertekan sepanjang 2025. Akibat tak sampai target, shortfall mencapai Rp271,7 triliun.

Menurut Purbaya, tingginya restitusi hingga Rp361 triliun tahun lalu naik hampir Rp100 triliun dari 2024. Namun, dia memperkirakan restitusi tidak akan setinggi tahun lalu. Optimismenya itu dilatarbelakangi oleh lonjakan penerimaan pajak Januari 2026 sebesar 30,8% (YoY) menjadi Rp116,2 triliun.

Dengan asumsi kondisi pertumbuhan double digit itu sepanjang tahun, maka dia memperkirakan target penerimaan pajak bisa melampaui target APBN menjadi Rp2.492 triliun. Sejalan dengan itu, restitusi juga akan turun ke hanya Rp270 triliun.

"Itu karena restitusi 2023 dan 2024, dua tahun berturut yang dipindahkan ke 2025. Dengan perhitungan yang sama kalau enggak ada angka itu, saya pikir dengan growth rate yang sama, mungkin tahun ini restitusi kami paling Rp270 triliun-an," terangnya, dikutip Minggu (8/2/2026).

Usai rapat tersebut, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut sistem yang ada di DJP memungkinkan WP terlalu mudah mengajukan restitusi. Dia menilai tak ada kontrol sehingga restitusi bisa tembus lebih dari Rp300 triliun tahun lalu.

Purbaya pun tak menutup diri saat Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menawarkannya untuk merevisi ketentuan restitusi. Dia mengatakan bakal melihat hal tersebut kasus per kasus.

"Nanti saya akan lihat, jangan sampai terulang lagi di mana tahu-tahu udah Rp300 triliun kesalur ke restitusi. Ya menurut saya sih kegedean. Nanti kami lihat ya," ujar Purbaya usai rapat.

Hak Wajib Pajak

Menanggapi pernyataan Purbaya, Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menyampaikan bahwa restitusi merupakan hak wajib pajak. Itu adalah konsekuensi dari sistem perpajakan yang berlaku dan berlaku di negara lain juga.

Berbeda dengan penilaian Purbaya, Kepala Riset CITA Fajry Akbar melihat bahwa lonjakan restitusi 2025 disebabkan oleh moderasi harga komoditas. Beberapa harga komoditas dan produk turunannya, dalam beberapa tahun belakangan masih turun.

Selain itu, proses pemeriksaan oleh DJP Kemenkeu turut dipercepat. Hal ini sejalan dengan proses pengajuan restitusi yang dipermudah dalam beberapa waktu tahun terakhir.

Namun demikian, Fajry menyatakan bahwa kemudahan proses pengajuan restitusi justru adalah hal yang seharusnya dilakukan.

"Di negara lain jauh lebih mudah. Itu semua untuk iklim usaha yang lebih baik, agar dunia usaha bergerak karena punya cash. Kalau kita ubah, persulit, kita kembali ke yang sebelumnya, itu hanya mengubah hal baik yang telah kita bangun sebelumnya," terang Fajry kepada Bisnis, Minggu (8/2/2026).

Di sisi lain, Fajry turut menyoroti sumber daya di tubuh DJP. Selama ini, terangnya, terdapat kritik bahwa banyak sumber daya DJP yang digunakan untuk proses restitusi, tetapi bukan ekstensifikasi wajib pajak.

"Artinya, kalau pemerintah ingin mengubah skema, ingin mempersulit proses restitusi, ini fokusnya masih pada kebijakan intensifikasi bukan ekstensifikasi atau perluasan wajib pajak seperti yang selama ini digaungkan," terangnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kini kesulitan tidur akibat tekanan mengejar target penerimaan pajak.

Pernyataan itu disampaikannya saat menyoroti kinerja pungutan pajak alias tax collection yang sebelumnya berada di bawah target, terlebih tantangan akan kian berat ke depan.

"Kalau untuk orang ekonomi seperti saya, itu suatu kekalahan yang telak. Pasti setiap malam saya enggak bisa tidur, sekarang aja sudah susah tidur," ujar Purbaya saat memberikan pengarahan kepada para pejabat yang baru dilantik di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (6/2).

Ia menjelaskan pada tahun lalu pemerintah masih memiliki ruang alasan atas rendahnya penerimaan pajak karena perlambatan ekonomi. Namun, dalih tersebut tidak lagi bisa digunakan apabila perekonomian mulai membaik sementara rasio penerimaan pajak tidak ikut meningkat.

"Kalau kemarin di bawah target, saya bisa beralasan ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan enggak bisa lagi," katanya.

Purbaya menyebut pemerintah menargetkan perbaikan signifikan pada rasio penerimaan pajak, dari kisaran 9-9,5 persen menjadi sekitar 11-12 persen. Target tersebut diharapkan dapat tercapai seiring pemulihan ekonomi dan penguatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Bea dan Cukai (DJBC).

"Saya harapkan dengan membaiknya ekonomi, kita bisa mengumpulkan pendapatan dari Pajak maupun Bea Cukai yang lebih tinggi lagi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kemenkeu agar bekerja lebih serius dan tidak lengah. Menurutnya, kegagalan memperbaiki kinerja penerimaan akan berdampak langsung pada posisi pemerintah di hadapan DPR RI.

"Kalau sampai akhir tahun tax collection rate tidak membaik padahal ekonominya semakin baik, saya tidak bisa memberikan argumen yang kuat," katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah reformasi internal besar-besaran di Kementerian Keuangan. Pemerintah telah melakukan rotasi dan mutasi lebih dari 80 pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai bagian dari upaya menutup kebocoran dan meningkatkan kinerja penerimaan negara.

Langkah pembenahan juga dilakukan menyusul sejumlah operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap aparat pajak dan bea cukai di beberapa daerah.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta jajaran direktoratnya, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk dapat lebih serius meningkatkan penerimaan pajak pada tahun ini.

Ia menargetkan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio dapat naik ke level 11-12 persen.

“Saya sih mengharapkan ada perbaikan tax collection rate yang signifikan, dari 9 persen sekarang, mungkin 11-12 persen untuk tahun ini. Tahun depan kita perbaiki lagi. Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak,” ujar Purbaya dalam acara pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat.

Purbaya menegaskan persoalan penerimaan pajak merupakan isu serius yang harus menjadi fokus bersama seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Sebagaimana diketahui, rasio pajak Indonesia pada kuartal III 2025 tercatat sebesar 8,58 persen.

Ia menjelaskan, capaian penerimaan pajak yang berada di bawah target pada tahun lalu masih dapat dimaklumi karena adanya perlambatan ekonomi. Namun, alasan tersebut tidak lagi relevan untuk tahun ini.

“Kalau kemarin kita mencapainya di bawah target, saya bisa ngelead di depan DPR, bisa beralasan bahwa ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan enggak bisa lagi,” kata dia.

Purbaya juga mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto kerap menyinggung agar praktik ilegal seperti underinvoicing yang menyebabkan kebocoran penerimaan negara agar segera dibereskan.

“Jangan sampai bulan nanti Presiden masih mengumumkan hal-hal seperti ini, dia bilang gini,'ada kebocoran, pajaknya ada underinvoicing' di bea cukai dan perpajakan kita. Beliau mengungkapkan itu berkali-kali setiap meeting,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia berpesan kepada para pejabat eselon II yang baru dilantik agar upaya peningkatan penerimaan negara dilakukan secara serius, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia juga meminta para pimpinan untuk turun langsung memantau kinerja jajaran di lapangan.

“Jadi upaya kita harus sungguh-sungguh, bapak-bapak ibu-ibu jangan main-main di pusat dan daerah, pimpinan turun ke bawah lihat kinerja anak buahnya. Pokoknya akhir tahun saya enggak mau dengar kalimat itu lagi dari presiden,” tegasnya.

Adapun Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak hingga akhir Desember 2025 mencapai Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

Dengan capaian tersebut, penerimaan pajak pada 2025 mengalami shortfall sekitar Rp271,7 triliun.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali melakukan perombakan besar-besaran di tubuh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Purbaya mengaku ingin menempatkan orang-orang terbaik di tempat strategis dan di saat yang tepat untuk mengejar target penerimaan negara yang kian menantang.

"Kali ini merupakan pelantikan ketiga dalam satu bulan terakhir. Ini adalah bagian dari strategi pembenahan organisasi," ujarnya dalam upacara pelantikan di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (6/2/2026) sore.

Dalam sambutannya, Purbaya menyadari dinamika psikologis di kalangan pejabat yang terkena rotasi. Dia meminta jajarannya menyikapi pergeseran posisi ini sebagai hal yang lumrah dalam birokrasi, khususnya di otoritas pendapatan negara seperti DJP dan Bea Cukai.

"Ada yang senang, ada yang sedih kali ya. Yang senang ya selamat, yang sedih ya Anda terus bekerja keras. Karena ini akan terus menerus jadi notasi di pajak," tuturnya.

Bendahara negara mengklaim bahwa rotasi ini berbasis kinerja. Purbaya berjanji pejabat yang menunjukkan performa moncer akan mendapatkan promosi ke posisi yang lebih strategis. Sebaliknya, penyegaran diperlukan agar organisasi tetap bekerja dengan maksimal menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks.

"Ketika Anda menunjukkan kinerja yang baik, pasti akan dipromosikan ke tempat yang lebih baik lagi. Jadi jangan takut, jangan putus asa," ucapnya.

Adapun, setidaknya ada 40 pejabat Eselon II DJP yang dirotasi oleh Purbaya. Pada kesempatan yang sama, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu juga merotasi tiga pejabat Eselon II Direktorat Jenderal Anggaran.

Daftar Lengkap 43 Pejabat Eselon II Kemenkeu yang Dilantik

A. Pejabat Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

1. Nurbaeti Munawaroh – Sekretaris Direktorat Jenderal

2. Irawan – Direktur Pemeriksaan dan Penagihan

3. Eureka Putra – Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan

4. Heru Narwanta – Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

5. Rosmauli – Direktur Peraturan Perpajakan

6. Saminugun – Direktur Penegakan Hukum

7. Inge Diana Rismawanti – Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

8. Eddi Wahyudi – Direktur Data dan Informasi Perpajakan

9. Mukhammad Faisal Artjan – Direktur Transformasi Proses Bisnis

10. Dwi Astuti – Direktur Perpajakan Internasional

B. Tenaga Pengkaji DJP

11. Kurniawan Nizar – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan

12. Samon Jaya – Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak

13. Syamsinar – Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

C. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP

14. R. Dasto Ledyanto – Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar

15. Ihsan Priyawibawa – Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus

16. Kindy Rinaldy Syahrir – Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat

17. Arif Mahmudzin Zuhri – Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan I

18. Imam Arifin – Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II

19. Eka Sila Kusna Jaya – Kepala Kanwil DJP Jakarta Timur

20. Yunirwansyah – Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I

21. Hestu Yoga Saksama – Kepala Kanwil DJP Jawa Barat II

22. Arif Yanuar – Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I

23. Max Darmawan – Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I

24. Arridel Mindra – Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II

25. Lindawaty – Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III

26. Ahmad Djamhari – Kepala Kanwil DJP Aceh

27. Belis Siswanto – Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I

28. Dionysius Lucas Hendrawan – Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara II

29. Tarmizi – Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi

30. YFR. Hermiyana – Kepala Kanwil DJP Riau

31. Mekar Satria Utama – Kepala Kanwil DJP Kepulauan Riau

32. Retno Sri Sulistyani – Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung

33. Sigit Danang Joyo – Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung

34. Dudi Efendi Karnawidjaya – Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat

35. Anton Budhi Setiawan – Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah

36. Paryan – Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara

37. Imanul Hakim – Kepala Kanwil DJP Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara

38. Ardiyanto Basuki – Kepala Kanwil DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

39. Judiana Manihuruk – Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara

40. Sekti Widihartanto – Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku

D. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

41. Riko Amir – Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Bagian Anggaran BUN

42. Didik Kusnaini – Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

43. Kurnia Chairi – Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran