Bisnis.com, JAKARTA— Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) merespons tudingan market abuse atau penyalahgunaan pasar di industri e-commerce yang disampaikan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah rencana pemerintah menyiapkan regulasi yang mengatur biaya layanan platform digital bagi pelaku usaha.

Sekretaris Jenderal idEA Budi Primawan mengatakan bahwa dari sisi industri, platform pada prinsipnya terbuka untuk komunikasi dan dialog dengan pemerintah.

“Karena ekosistem e-commerce ini cukup kompleks, jadi memang perlu dilihat secara utuh agar tidak muncul persepsi yang berbeda di lapangan,” kata Budi ketika dihubungi, Senin (25/5/2026).

Terkait tudingan market abuse, Budi menilai konteksnya perlu dilihat secara hati-hati. Menurutnya, saat ini seller makin bersifat hybrid dan omnichannel sehingga tidak hanya bergantung pada satu marketplace. Banyak penjual juga memanfaatkan social commerce, live commerce,website sendiri, chat commerce, hingga toko offline dan pameran.

“Konsumen juga sekarang hybrid, jadi dinamika kompetisinya sebenarnya cukup tinggi,” kata Budi.

Mengenai biaya layanan, Budi menjelaskan sebagian besar biaya di platform berbasis transaksi atau result based. Artinya, biaya baru muncul ketika seller mendapatkan penjualan, termasuk untuk layanan pembayaran, logistik, iklan, fulfillment, maupun subsidi promosi yang sebelumnya banyak ditanggung platform.

Dalam beberapa tahun terakhir, lanjutnya, industri bergerak ke arah bisnis yang lebih berkelanjutan. Karena itu, sebagian skema cost sharing mulai disesuaikan antara platform dan seller, terutama di tengah kenaikan biaya logistik, operasional, teknologi, cloud, keamanan sistem, dan infrastruktur digital lainnya.

Meski demikian, pihaknya memahami kekhawatiran seller. Oleh sebab itu, transparansi, komunikasi, dan masa transisi yang baik dinilai penting agar seller dapat beradaptasi.

“Kami sendiri terus berdiskusi dan memberi masukan agar keseimbangan antara platform, seller, dan konsumen tetap terjaga,” kata Budi.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menuding platform e-commerce melakukan tindakan market abuse lantaran kerap menaikkan biaya kepada seller.

Maman menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu platform e-commerce telah menaikkan biaya pada 18 Mei dan berencana kembali menaikkan biaya mulai 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha.

“Dan bahkan ini tadi juga kami [bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid] diskusi ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” kata Maman usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Komdigi, Kamis (21/5/2026).

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut pemerintah tengah menyiapkan revisi aturan e-commerce guna memperbaiki ekosistem perdagangan digital, termasuk memperkuat perlindungan konsumen dan seller lokal.

Menurutnya, revisi aturan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum dapat dipaparkan secara rinci kepada publik.

"Sekarang kita sedang mempersiapkan revisi Permendag mengenai ekosistem e-commerce-nya. Tapi kan saya belum bisa menceritakan isinya karena sekarang lagi dalam pembahasan," ujar Budi saat peringatan Hari Konsumen Nasional di Sarinah, Jakarta, Minggu (11/5).

Ia mengatakan salah satu fokus pemerintah dalam revisi tersebut adalah memperkuat posisi seller lokal dalam promosi maupun penjualan di platform digital, di samping perlindungan terhadap konsumen.

"Tapi pada prinsipnya, bagaimana salah satunya itu tadi, pertama untuk melindungi konsumen, kemudian juga bagaimana hak-hak yang didapatkan oleh seller atau produk lokal ini semakin diutamakan di dalam promosi atau penjualan melalui e-commerce," katanya.

"Jadi ekosistem e-commerce-nya yang kita perbaiki bareng-bareng, baik dari pelaku usaha, platform, maupun dari sellernya. Tapi belum selesai ya, masih pembahasan," ujarnya.

Budi menjelaskan revisi aturan tersebut tidak hanya menyasar perusahaan besar, tetapi seluruh pemangku kepentingan dalam perdagangan digital.

Ia menilai hubungan antara platform e-commerce dan seller harus berjalan seimbang agar ekosistem perdagangan digital tetap sehat.

"E-commerce juga butuh seller, seller juga butuh e-commerce. Tapi bagaimana mereka itu bisa berjalan bersama dan kewajiban masing-masing harus saling mengutamakan," ujar Budi.

Revisi aturan e-commerce itu disiapkan di tengah keluhan seller terkait kenaikan biaya logistik. Namun, pemerintah belum memastikan apakah persoalan tersebut akan masuk dalam beleid baru.

Budi Santoso juga menyampaikan Kemendag terus berkoordinasi dengan Kementerian UMKM dalam penyusunan aturan tersebut agar kebijakan yang diterbitkan nantinya dapat saling melengkapi. Budi pun berharap revisi aturan e-commerce tersebut dapat segera rampung dalam waktu dekat.

"Kita terus komunikasi dengan Kementerian UMKM dari awalnya. Jadi kalau pun ada itu akan saling melengkapi," ujarnya.

Kunci dari pengenaan pajak live e-commerce yang adil terletak pada desain kebijakan yang adaptif

Jakarta (ANTARA) - Perkembangan penjualan produk melalui transaksi live e-commerce dalam beberapa tahun terakhir telah mengubah wajah perdagangan digital di Indonesia secara signifikan.

Jika sebelumnya transaksi daring didominasi model marketplace konvensional, kini siaran langsung penjualan melalui platform media sosial dan aplikasi e-commerce tumbuh pesat sebagai kanal baru yang menggabungkan hiburan, interaksi, dan transaksi instan.

Data berbagai laporan industri menunjukkan bahwa nilai transaksi live e-commerce di Indonesia diperkirakan telah melampaui Rp250 triliun–Rp300 triliun per tahun. Estimasi ini banyak dirujuk dari proyeksi Google, Temasek, dan Bain & Company dalam laporan e-Conomy SEA (2023–2024) yang menempatkan Indonesia sebagai kontributor terbesar ekonomi digital di Asia Tenggara.

Selain itu, laporan Momentum Works (2023) secara khusus menyoroti pesatnya pertumbuhan live e-commerce di kawasan, dengan Indonesia menjadi salah satu pasar paling dinamis didorong oleh penetrasi platform.

Dari sisi domestik, temuan Bank Indonesia (2024) dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia juga menunjukkan lonjakan signifikan nilai transaksi perdagangan elektronik, termasuk kontribusi kanal live streaming yang semakin dominan dalam mendorong konsumsi digital masyarakat. Kombinasi berbagai sumber ini memperkuat kesimpulan bahwa Indonesia saat ini tidak hanya menjadi pasar terbesar, tetapi juga salah satu yang paling progresif dalam adopsi model live e-commerce di Asia Tenggara

Fenomena ini bukan sekadar tren digital, melainkan telah menjadi mesin ekonomi baru yang melibatkan jutaan penjual, kreator konten, dan konsumen. Namun, di balik lonjakan nilai transaksi tersebut, muncul pertanyaan mendasar mengenai keadilan fiskal untuk transaksi dalam live e-commerce tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian besar aktivitas live e-commerce masih berada di wilayah abu-abu perpajakan, terutama ketika transaksi terjadi melalui akun individu, kreator, atau afiliator yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem administrasi pajak.

Sebaliknya, negara juga tidak dapat bersikap reaktif atau represif secara simplistis mengingat transaksi tersebut telah membuka peluang ekonomi inklusif, terutama bagi UMKM, perempuan, dan generasi muda yang sebelumnya sulit menembus pasar formal. Oleh karena itu, menjamin adanya keadilan fiskal pengenaan pajak dalam transaksi live e-commerce menjadi kebutuhan priotitas, agar transformasi digital tidak justru menciptakan asimetri kepatuhan dan ketimpangan lanskap ekonomi digital nasional.

Potensi ekonomi

Nilai ekonomi perdagangan digital Indonesia terus menunjukkan tren meningkat dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Berbagai laporan industri memperkirakan nilai transaksi e-commerce Indonesia telah melampaui 80 miliar dolar AS dan diproyeksikan menembus 120 miliar–130 miliar dolar AS dalam beberapa tahun ke depan.

Dari angka tersebut, live e-commerce diperkirakan menyumbang sekitar 15–20 persen nilai transaksi seiring meningkatnya popularitas fitur live shopping di berbagai platform. Dengan demikian, nilai transaksi live e-commerce Indonesia dapat diperkirakan berada pada kisaran 12 miliar–16 miliar dolar AS per tahun, atau setara Rp190 triliun–Rp250 triliun dengan kurs saat ini.

Besarnya nilai transaksi live e-commerce menunjukkan bahwa aktivitas ini bukan lagi sekadar bagian pinggiran ekonomi digital, tetapi telah menjadi arus utama yang menyumbang porsi besar terhadap perputaran ekonomi digital nasional.

Pemerintah sudah mencatat penerimaan pajak dari usaha ekonomi digital termasuk transaksi yang terjadi secara elektronik yang mencapai Rp34,9 triliun hingga Maret 2025, dengan kontribusi terbesar berasal dari PPN Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) sekitar Rp27,48 triliun.

Karakteristik live e-commerce yang cair dan berbasis individu memperbesar risiko tax gap, yakni selisih antara potensi pajak yang bisa dipungut dan realisasi penerimaan yang terjadi.

Sejumlah pengamat perpajakan memperkirakan bahwa potensi penerimaan dari pedagang online saja bisa mencapai sekitar Rp5,6 triliun per tahun hanya dari pemungutan pajak penghasilan (PPh) yang dipotong marketplace pada tingkat sekitar 1 persen dari nilai transaksi bila sepenuhnya dipungut dan disetorkan.

Namun angka tersebut belum mencakup potensi dari penerimaan PPN yang sering kali tidak dipungut secara otomatis oleh banyak pelaku kecil, serta PPh final UMKM yang masih banyak tidak terlaporkan secara lengkap. Sehingga perlu ada perbaikan desain kebijakan dan mekanisme pemungutan pajak digital yang lebih adaptif agar keadilan fiskal dapat ditegakkan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital itu sendiri.

Keadilan fiskal

Berdasarkan perspektif keadilan fiskal, kondisi ini memunculkan persoalan kesetaraan perlakuan pajak. Pelaku usaha ritel konvensional diwajibkan memungut dan menyetor pajak secara ketat, sementara sebagian pelaku live e-commerce, terutama yang berbasis individu, masih berada di wilayah abu-abu perpajakan. Ketimpangan ini bukan hanya berimplikasi pada potensi kehilangan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan kompetisi usaha yang tidak seimbang antara pelaku konvensional dan digital.

Potensi penerimaan pajak dari live e-commerce sebenarnya tidak kecil. Berdasarkan asumsi konservatif bahwa dari nilai transaksi Rp200 triliun, sekitar 30–40 persen merupakan nilai tambah dan pendapatan yang dapat dikenai pajak, maka basis pajak potensial berada pada kisaran Rp60 triliun–Rp80 triliun. Jika dikenakan pajak penghasilan efektif rata-rata 5–10 persen dengan mempertimbangkan skala usaha dan skema pajak UMKM dengan potensi penerimaan pajak dapat mencapai Rp3 triliun–Rp8 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk potensi PPN dari transaksi digital yang semakin terdigitalisasi melalui sistem pembayaran elektronik.

Namun demikian keadilan fiskal tidak identik dengan pemungutan pajak yang agresif. Banyak pelaku live e-commerce berasal dari sektor mikro dan informal yang baru naik kelas melalui platform digital. Pengenaan pajak yang kaku tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar justru berisiko menghambat inklusi ekonomi dan mematikan peluang usaha baru. Oleh karena itu, keadilan fiskal harus dimaknai sebagai keseimbangan antara kontribusi yang proporsional dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil.

Sehingga dengan demikian merancang kebijakan fiskal yang mampu menangkap potensi penerimaan yang nilainya dapat mencapai puluhan triliun rupiah per tahun adalah sebuah kebutuhan tanpa mematikan inovasi dan dinamika ekonomi digital itu sendiri. Selanjutnya kebijakan tersebut juga harus mampu membangun keadilan fiskal dalam transformasi ekonomi digital yang berjalan sebagai bentuk kepatuhan dan meningkatkan kontribusi penerimaan negara dari sektor tersebut.

Kebijakan adaptif

Kunci dari pengenaan pajak live e-commerce yang adil terletak pada desain kebijakan yang adaptif. Negara perlu membedakan secara tegas antara pelaku skala kecil dan pelaku dengan skala ekonomi besar yang telah memperoleh manfaat signifikan dari ekosistem digital.

Pemanfaatan data transaksi berbasis platform, sistem pembayaran digital, serta mekanisme withholding tax melalui penyelenggara platform dapat menjadi solusi untuk memperluas basis pajak tanpa meningkatkan biaya kepatuhan wajib pajak secara berlebihan.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif antara otoritas pajak dan platform digital lebih efektif dibandingkan pendekatan represif. Pelaporan otomatis, pemotongan pajak di hulu, serta edukasi perpajakan yang terintegrasi dengan platform terbukti mampu meningkatkan kepatuhan sukarela sekaligus membangun kepercayaan.

Di Estonia, misalnya, sistem perpajakan digital yang terintegrasi dengan platform ekonomi memungkinkan pelaporan pajak dilakukan secara otomatis melalui skema pre-filled tax return, sehingga wajib pajak hanya perlu melakukan verifikasi sederhana.

Sedangkan di Inggris, otoritas pajak bekerja sama dengan platform digital melalui kebijakan Making Tax Digital yang mendorong pelaporan real-time dan integrasi data transaksi secara langsung dengan sistem perpajakan. Sementara itu, Australia melalui Australian Taxation Office menerapkan pendekatan data matching dengan platform digital untuk memastikan transparansi penghasilan tanpa harus mengandalkan penindakan yang masif. Bahkan di Tiongkok, integrasi sistem pembayaran digital seperti e-invoicing memungkinkan pemungutan pajak dilakukan di hulu secara lebih akurat dan efisien.

Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa kolaborasi berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga menciptakan ekosistem kepatuhan yang lebih berkelanjutan. Dalam jangka panjang, pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan vertikal, di mana kontribusi pajak meningkat seiring meningkatnya kemampuan ekonomi tanpa harus mengorbankan kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Merancang keadilan fiskal pengenaan pajak live e-commerce pada akhirnya bukan soal menambah beban baru, melainkan memastikan bahwa transformasi digital berjalan seiring dengan kontribusi yang adil terhadap negara. Dengan desain kebijakan yang tepat, live e-commerce dapat tetap menjadi motor pertumbuhan ekonomi digital, sekaligus memperkuat basis penerimaan negara secara berkelanjutan.

*) Dr. M. Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Perdagangan mencatat nilai penjualan e-commerce pada Februari 2026 mencapai 5,76 miliar dolar AS atau sekitar Rp 96,7 triliun. Angka ini dipengaruhi oleh tren e-commerce yang semakin mengandalkan konten sebagai pintu utama transaksi.

Di Tokopedia dan TikTok Shop, siaran live ditonton sebanyak 38 miliar kali, yang mendorong lonjakan transaksi hingga 15 kali lipat.

Stephanie Susilo, Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia, menjelaskan seiring tren konten menjadi penggerak utama dalam perdagangan, kekuatan penemuan TikTok berperan penting dalam membantu pengguna menemukan produk dengan cara yang lebih menarik. "Integrasi Tokopedia dan TikTok Shop memungkinkan penjual mengubah proses penemuan menjadi transaksi secara lebih mulus," ujarnya melalui keterangan, Jumat (10/4/2026).

Didukung oleh pusat penjual yang terintegrasi, pelaku usaha dapat mengelola operasional dengan lebih efisien, mengakses insight yang lebih mendalam, serta menjangkau pelanggan melalui konten dan marketplace sehingga mendorong konversi menjadi pertumbuhan bisnis yang nyata dan terukur.

Pencapaian merek lokal seperti MOELL OFFICIAL, Pushop Store, dan Vianova Watch Store menjadi bukti bahwa pemanfaatan konten, kolaborasi dengan affiliatecontent creator, serta strategi pemasaran yang relevan mampu mengakselerasi pertumbuhan dan memaksimalkan peluang di era discovery e-commerce.

Bagi merek lokal produk ibu dan bayi di Tokopedia dan TikTok Shop, MOELL OFFICIAL, memahami kebutuhan dan perilaku orang tua sebagai konsumen utama menjadi kunci. Konsumen cenderung mencari solusi praktis dan value for money, sehingga strategi bundling dengan harga kompetitif diterapkan untuk meningkatkan nilai pembelian.

MOELL OFFICIAL juga memanfaatkan tren bahwa orang tua banyak terinspirasi dari konten. Karena itu, merek ini berkolaborasi dengan affiliate content creator dari berbagai skala, termasuk selebritas, untuk menyampaikan nilai produk secara lebih relevan.

Pendekatan ini diperkuat dengan live streaming yang dijalankan secara konsisten selama 24 jam untuk menangkap trafik di berbagai waktu sekaligus membangun interaksi langsung dengan konsumen.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan pemerintah sedang mengkaji ulang aturan melalui platform perdagangan digital (e-commerce) menyusul keluhan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang bersaing dengan produk impor berharga murah.

Budi menyampaikan saat ini pemerintah masih menelusuri penyebab dari harga produk impor bisa jauh lebih murah dibanding dengan barang lokal. Menurutnya, jika nantinya terbukti ilegal atau hasil penyelundupan, maka barang tersebut tidak boleh beredar.

"Kita telusuri. Tapi kalau dia memang misalnya, memang benar impor resmi artinya nggak ilegal karena memang dari sana-nya udah murah, ya kita mencoba nanti bareng-bareng (evaluasi) dengan e-commerce," ujar Budi di Jakarta, Jumat.

Ia mengakui banyak pelaku UMKM, termasuk produsen hijab dan produk fesyen lainnya, mengeluhkan harga barang di platform digital yang berada jauh di bawah harga produksi dalam negeri.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) kini tengah melakukan kajian bersama kementerian/lembaga teknis serta para pelaku platform digital.

Dalam kajian ini, salah satu opsi yang sedang dibahas adalah pengaturan produk UMKM mendapat ruang dan prioritas yang lebih besar di platform digital.

Regulasi terkait perdagangan digital tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Namun demikian, Budi masih belum bisa menjelaskan secara rinci aturan apa saja yang perlu mendapat evaluasi, lantaran masih menjadi kajian bersama kementerian/lembaga terkait lainnya.

"Kita sesuaikan lagi, seperti apa mau diaturnya. Apakah harus diutamakan UMKM atau apa nanti. Saya belum bisa ngomong ya, karena belum sepakat," katanya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Di era digital, batas geografis bukan lagi penghalang bagi pelaku usaha untuk menjangkau pasar internasional.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia memiliki peluang besar untuk menembus pasar global melalui platform e-commerce cross-border, seperti Amazon, Alibaba, dan TikTok Shop.

Dengan populasi digital yang terus berkembang dan tren belanja daring yang mendunia, teknologi menjadi pintu masuk bagi UMKM Indonesia untuk memperluas jangkauan, meningkatkan pendapatan, sekaligus memperkuat daya saing.

Hanya saja, perjalanan menuju pasar global tentu tidak semudah membalik telapak tangan. Ada tantangan yang harus dihadapi, mulai dari urusan logistik, pembayaran internasional, hingga sertifikasi produk. Karena itu, mari kita bahas bersama peluang, hambatan, solusi, dan pandangan para ahli agar UMKM Indonesia bisa benar-benar sukses memanfaatkan e-commerce lintas negara.

Go global

UMKM perlu go global karena pasar internasional menawarkan peluang yang jauh lebih luas dibandingkan hanya mengandalkan permintaan domestik. Dengan menjual produk ke luar negeri, pelaku UMKM dapat menjangkau jutaan calon konsumen yang tertarik pada produk unik dari Indonesia. Hal ini membuka kesempatan untuk meningkatkan penjualan dan memperkuat posisi bisnis di tengah persaingan global.

Selain itu, ekspansi ke pasar internasional membantu UMKM melakukan diversifikasi risiko. Mengandalkan satu pasar membuat bisnis rentan terhadap fluktuasi ekonomi lokal, perubahan kebijakan, atau penurunan daya beli. Dengan merambah pasar global, UMKM dapat mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan dan menciptakan stabilitas usaha yang lebih baik.

Produk lokal Indonesia juga memiliki nilai tambah yang tinggi di mata konsumen global. Kerajinan tangan, fesyen, dan makanan khas Indonesia menawarkan keunikan budaya yang sulit ditemukan di negara lain. Keunggulan ini menjadi daya tarik utama yang dapat dimanfaatkan UMKM untuk bersaing di pasar internasional, bukan hanya melalui harga, tetapi juga melalui kualitas dan cerita di balik produk.

Salah satu tantangan terbesar bagi UMKM yang ingin go global adalah masalah logistik. Biaya pengiriman internasional yang tinggi dan waktu pengiriman yang lama sering menjadi kendala utama.

Meskipun demikian, jangan khawatir, kini banyak platform e-commerce menawarkan layanan fulfillment global. Dengan memanfaatkan jasa ekspedisi internasional, seperti DHL atau FedEx, serta layanan Amazon FBA yang memungkinkan produk disimpan di gudang luar negeri, UMKM bisa mempercepat pengiriman dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Selain logistik, pembayaran internasional juga sering bikin pusing. Banyak pelaku UMKM belum familiar dengan metode pembayaran global, sehingga transaksi lintas negara terasa rumit. Untungnya, platform e-commerce modern sudah menyediakan integrasi pembayaran internasional yang aman dan mudah digunakan. Solusi praktis bagi UMKM adalah mendaftar di layanan, seperti PayPal atau Stripe, atau memanfaatkan sistem escrow yang disediakan marketplace untuk menjamin keamanan transaksi.

Regulasi dan sertifikasi produk juga tak kalah penting. Setiap negara punya aturan impor berbeda, sehingga UMKM perlu memahami persyaratan agar produk mereka diterima di pasar tujuan. Sertifikasi justru bisa menjadi peluang karena meningkatkan kepercayaan konsumen. Caranya? Pelajari regulasi negara tujuan, gunakan jasa konsultan ekspor, dan pastikan produk memiliki sertifikasi internasional, seperti FDA untuk makanan atau CE untuk produk elektronik.

Terakhir, literasi digital masih menjadi kendala bagi sebagian pelaku UMKM. Tidak semua pelaku usaha menguasai teknologi yang diperlukan untuk berjualan di platform global. Meski demikian, peluang untuk mengatasi masalah ini cukup besar karena pemerintah dan berbagai platform e-commerce menyediakan program pelatihan digital. UMKM dapat mengikuti program, seperti Google Gapura Digital atau Shopee UMKM Academy untuk meningkatkan kemampuan digital mereka dan memanfaatkan teknologi secara optimal.

Menurut Philip Kotler dalam bukunya Marketing 4.0, “Bisnis yang mampu memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau pasar global akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan.” Hal ini sejalan dengan analisis McKinsey & Company yang menyebutkan bahwa digitalisasi dapat meningkatkan ekspor UMKM hingga 30 persen jika didukung oleh infrastruktur logistik dan pembayaran yang memadai.

Kementerian Koperasi dan UKM RI juga menekankan bahwa “UMKM yang go digital memiliki peluang tiga kali lipat lebih besar untuk bertahan dan berkembang di era globalisasi.” Artinya, transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Strategi praktis

Langkah pertama yang harus dilakukan UMKM untuk go global adalah memilih produk yang tepat. Tidak semua produk cocok untuk pasar internasional, sehingga pelaku usaha perlu fokus pada produk yang memiliki keunikan, ringan, dan permintaan tinggi di luar negeri. Produk yang mudah dikirim dan memiliki nilai budaya biasanya lebih menarik bagi konsumen global.

Setelah menentukan produk, branding menjadi kunci utama. UMKM harus mampu menampilkan produk dengan cara yang profesional, menggunakan bahasa Inggris yang jelas, foto berkualitas tinggi, dan cerita yang menggambarkan nilai budaya di balik produk. Storytelling yang kuat dapat membedakan produk UMKM dari kompetitor dan menciptakan daya tarik emosional bagi konsumen.

Selain itu, UMKM harus menyiapkan sistem pembayaran global yang aman dan transparan. Metode pembayaran internasional, seperti PayPal atau Stripe perlu dipertimbangkan agar transaksi lintas negara berjalan lancar. Keamanan dan kejelasan biaya sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen.

Terakhir, pemenuhan sertifikasi dan regulasi tidak boleh diabaikan. Setiap negara memiliki aturan impor yang berbeda, sehingga UMKM perlu memastikan produk mereka memenuhi standar yang berlaku. Sertifikasi internasional, seperti FDA untuk makanan atau CE untuk produk elektronik akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan mempermudah proses ekspor.

Digitalisasi membuka peluang yang sangat besar bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Dengan memanfaatkan teknologi, pelaku usaha dapat memperluas jangkauan, meningkatkan efisiensi, dan bersaing di pasar internasional. Transformasi digital memungkinkan UMKM untuk mengakses platform e-commerce, memanfaatkan sistem pembayaran global, serta mengoptimalkan strategi pemasaran agar lebih efektif dan terukur.

Meski tantangan, seperti logistik, regulasi, dan literasi digital masih ada, semua dapat diatasi dengan strategi yang tepat, dukungan regulasi, dan pemanfaatan teknologi yang tersedia. Jika UMKM mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang ini, Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain lokal, tetapi juga mampu bersaing di panggung global sebagai negara dengan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Jika UMKM mampu beradaptasi dan memanfaatkan peluang ini, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai pemain lokal, tetapi juga sebagai negara dengan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi di panggung global.

*) Dr Joko Rurianto adalah profesional di bidang telekomunikasi, aktif menulis jurnal pemasaran strategis dan literasi teknologi digital dalam praktik bisnis modern

Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Meta mencatat ada 5 tren digital dan sosial yang bisa dimanfaatkan sektor bisnis. Mulai dari Gen AI hingga peluang ekonomi halal, semua diperlukan untuk membangun koneksi dan mengakselerasi pertumbuhan.

Pieter Lydian, Country Director Meta untuk Indonesia mengatakan, seiring transformasi digital di Indonesia yang berjalan sangat pesat, memantau tren sosial dan teknologi seperti AI menjadi penting bagi para pelaku bisnis.

“Bisnis lokal dapat memanfaatkan tren digital dan sosial untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan dan memperluas pasar hingga ke tingkat global,” ujarnya, dikutip Bisnis, Kamis (11/12/2025)

Lantas apa saja lima tren digital & sosial yang dapat berkembang pesat pada 2026? Berikut ulasannya.

1. Gen AI & Otomatisasi

AI saat ini menjadi salah satu penghubung utama bagi orang-orang untuk melakukan pencarian dan mendalami referensi yang ditemuinya di dunia digital. Pada 2026, aktivitas itu akan semakin kuat seiring dengan perkembangan Gen AI dan Otomatisasi.

Menariknya, adopsi teknologi AI di Indonesia sudah terlihat nyata. Meta mencatat 79 persen UKM di Indonesia telah menggunakan AI pada platform digital, utamanya untuk pemasaran produk baru (65 persen) dan berkomunikasi dengan pelanggan (61 persen). Di masa depan, akan lebih banyak cara untuk memanfaatkan AI yang dapat membantu pelaku bisnis meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya secara signifikan

2. Pemanfaatan Agen AI Untuk Pesan Bisnis

Aplikasi pesan (WhatsApp, Instagram DM, Messenger) telah berevolusi menjadi "toko" utama. Pelanggan kini dapat bertanya dan bertransaksi langsung dalam satu percakapan dibantu Agen AI yang bisa melayani pelanggan dengan pertanyaan-pertanyaan mendasar.

Sebagai contoh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menghadirkan chatbot WhatsApp untuk layanan info keuangan, menghasilkan peningkatan produktivitas sebesar 4x lipat dan menyelesaikan 80 persen pertanyaan via bot.

3. Ekosistem Kreator Berbasis AI

Kreator kini menjadi saluran baru yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu barang. Mereka membentuk cara orang menemukan, menilai, hingga membeli suatu barang.

AI semakin memperkuat pengaruh tersebut, membantu kreator bisa membangun relevansi dengan melokalkan konten lebih cepat, memprediksi tren, dan mempersonalisasi rekomendasi mereka. Hal ini membantu kreator memprediksi tren dan mempersonalisasi konten.

4. Video dan Live Commerce

Video menjadi salah satu bahasa utama perdagangan digital saat ini. Meta mencatat, format Live Shopping dan video interaktif menjadi pendorong utama dalam penjualan produk, didukung oleh hampir 2 juta pengiklan yang kini menggunakan Generative AI untuk membuat materi iklan video yang lebih relevan dan variatif bagi audiens yang berbeda.

Meta diketahui tengah menguji cara baru bagi kreator untuk bisa menambahkan tautan produk ke Instagram Reels dan mengakses program afiliasi mereka, sehingga penonton dapat membeli langsung dari konten video.

5. Perdagangan Lintas Batas dan Peluang Ekonomi Halal

Asia Pasifik kini menjadi pusat perdagangan lintas negara. Tren ini membuka peluang emas bagi ekonomi halal. Dengan infrastruktur digital yang makin matang, berbagai merek lokal Indonesia (khususnya fashion, makanan, dan kosmetik halal) memiliki peluang besar untuk mengekspor produk ke pasar global Muslim.

Sebaliknya, konsumen juga mendapatkan akses lebih mudah ke produk halal bersertifikat dari luar negeri, memperkaya ekosistem perdagangan syariah digital.

Dari 5 tren tersebut, Lydian menilai ada langkah-langkah yang dapat diambil para pelaku bisnis pada 2026. Langkah tersebut di antaranya berinvestasi pada AI untuk meningkatkan journey pembelian konsumen.

Kemudian, mengintegrasikan Messaging sebagai saluran utama penjualan dan layanan utama untuk konsumen. Berkolaborasi dengan Kreator melalui model afiliasi yang terukur.

Lalu, memprioritaskan Konten Video Imersif (Live & Reels) untuk penjualan produk secara masif di platform mobile. Terakhir, memperluas cross-border dengan memanfaatkan data untuk mengidentifikasi pasar potensial baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman meminta dengan tegas kepada para e-commerce untuk tidak menjajakan pakaian-pakaian bekas atau thrifting, menyusul larangan impor pakaian thrifting ilegal oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Berdasarkan fakta di lapangan, perjalanan pemerintahan Pak Prabowo dalam hal ini saya sebagai Menteri UMKM selama satu tahun ini, ada dua problem utama yang itu sangat besar sekali, khususnya di sektor fesyen ya, yakni masuknya barang-barang baju bekas dan barang-barang baju-baju baru yang masuk dari China. Dua hal ini menghantam produsen-produsen UMKM kita,” kata Maman saat hadir dalam acara Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSiS) yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Lippo Mal Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Maman menekankan, pemerintah mengangkat satu isu besar dalam persoalan tersebut, yakni ingin memberikan perlindungan kepada UMKM yang bergerak di sektor produksi. Dalam hal ini, berkaitan dengan persaingan dengan produk-produk impor yang membanjir di pasar domestik dan mengalahkan produk lokal.

“Kita mau mendorong agar UMKM sektor produksi semakin tumbuh dan bergerak. Karena itu akan memberikan impact penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi daerah semakin besar,” terangnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menegaskan bahwa penjualan pakaian bekas impor atau produk thrifting baik dalam bentuk baal maupun partai besar dilarang beredar di platform e-commerce.

"Untuk produk thrifting dalam baal dan prtai besar memang dilarang," ujar Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan, kepada CNBC Indonesia, Kamis (6/11/2025).

Penegasan ini disampaikan di tengah peningkatan pengawasan pemerintah atas maraknya praktik penjualan pakaian bekas.

Aksi take down produk pakaian bekas atau thrifting oleh platform ecommerce viral di media sosial. Dalam beberapa video, ditampilkan pemberitahuan notifikasi take down untuk beberapa produk pakaian bekas kepada pedagang online.

idEA menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah menindak impor ilegal pakaian bekas dan penjualannya. Dasar kebijakan tersebut sesuai dengan Permendag No. 40 Tahun 2023 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor, PMK No. 96/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

idEA menilai penindakan ini penting untuk menjaga kesehatan ekosistem perdagangan digital, melindungi konsumen dari risiko kesehatan, serta mendukung industri tekstil dan UMKM lokal.

idEA menyebut sebagian besar penjual di marketplace tidak terdampak langsung oleh kebijakan ini, karena mayoritas menjual produk lokal atau barang preloved yang diperjualbelikan secara legal.

Namun, idEA mengakui adanya sejumlah penjual yang memanfaatkan live streaming untuk menawarkan pakaian bekas impor, sehingga memerlukan pengawasan yang lebih ketat.

Penjualan melalui live commerce, yang berjalan secara real-time, disebut memiliki dinamika moderasi berbeda dibandingkan unggahan produk biasa.

"Platform telah menerapkan kebijakan dan sistem pelaporan, namun pengawasan konten live butuh pendekatan teknis yang lebih spesifik agar dapat efektif menanggulangi potensi pelanggaran," jelas Budi.

idEA memastikan pihaknya dan para platform anggota terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Bea Cukai untuk meningkatkan edukasi kepada penjual, menyempurnakan sistem moderasi dan pelaporan konten, memperjelas pemahaman aturan di lapangan.

idEA menekankan bahwa keberhasilan penegakan larangan thrifting ilegal membutuhkan kolaborasi multi-pihak, pemerintah, pelaku platform, pelaku usaha, dan masyarakat.

"Kami mendorong pendekatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan berbasis data diperlukan agar ekosistem e-commerce tetap tumbuh secara berkelanjutan." pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan akan memberantas pelaku impor pakaian ilegal. Oleh karena itu, dia meminta pelaku segera menghentikan aktivitasnya.

Dia menuturkan pemerintah tengah menyiapkan tambahan sanksi berat bagi pelaku yang mengimpor bal pakaian bekas atau balpres. Sanksinya tidak hanya pidana dan pemusnahan barang bukti. Purbaya akan melakukan blocklist seumur hidup bagi pelaku impor balpres.

"Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup," tegasnya, saat ditemui di Gedung Bank Mega, Jakarta, dikutip Selasa (28/10/2025).

Aturannya, kata Purbaya, tengah disiapkan. Dia juga tidak segan untuk menangkap pihak yang melakukan penentangan atau penolakan atas upaya pemberantasan impor pakaian bekas ilegal.

"Penolakan? Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan dia, berarti kan dia pelakunya, clear," tegas Purbaya

Dalam rangka memberantas balpres ini, Kementerian Keuangan melalui Bea dan Cukai akan mengencarkan razia impor pakaian bekas. Purbaya menuturkan razia ini dilakukan di pelabuhan - pelabuhan, bukan mendatangi pasar-pasar, termasuk Pasar Senen, Jakarta, yang menjadi pusat thrifting.

"Saya nggak akan merazia ke pasarnya. Saya cuma di pelabuhan aja. Nanti otomatis kalau itunya kurang, supply kurang, dia juga kurang. Tapi nanti akan saya lihat seperti apa Seharusnya sih, pelan-pelan kan semuanya habis kan? akan beralih ke barang-barang lain," ujarnya.

Purbaya menuturkan dirinya berharap pedagang-pedagang di pasar, termasuk Pasar Senen, beralih menjual barang-barang produk UMKM dalam negeri. Hal ini agar industri domestik bisa hidup kembali.

"Saya harapkan mereka belanjanya dari produk-produk UMKM kita," paparnya.