Bisnis.com, JAKARTA — Braze, platform yang berfokus pada customer engagement, menyarankan sejumlah langkah untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah perang harga yang terjadi di industri telekomunikasi dan e-commerce Indonesia.

Diketahui, perang harga di tengah pelemahan daya beli turut berdampak pada penurunan jumlah pelanggan operator seluler dan layanan e-commerce.

Sebagai contoh, salah satu perusahaan telekomunikasi Indonesia kehilangan 4 juta pelanggannya pada kuartal III/2025 dibandingkan dengan kuartal III/2024.

Di industri e-commerce, perusahaan dagang-el juga masih berjuang untuk menjaga daya beli penggunanya tanpa dukungan diskon, yang saat ini masih menjadi salah satu alasan pelanggan loyal terhadap satu brand e-commerce.

Co-Founder & CEO Braze Bill Magnuson mengatakan untuk menghadapi pelanggan yang sensitif harga, perusahaan perlu memilah dan mengindentifikasi pelanggan tersebut terlebih dahulu.

Tidak seluruh pelanggan perusahaan telko dan e-commerce sensitif dengan harga. Beberapa ada juga yang rela membayar mahal demi kualitas yang lebih baik. Pelanggan berkualitas tersebut perlu diberi pelayanan yang berbeda.

Sementara itu pelanggan yang sensitif dengan harga, perlu mendapat layanan diskon. Namun promo ini tidak perlu diberikan kepada seluruh pelanggan di tengah kondisi perekonomian yang menantang dan inflasi tinggi.

“Faktanya, salah satu tujuan optimasi profit paling penting yang kami lihat dari para pelanggan kami secara global adalah agar mereka makin sedikit mengandalkan diskon,” kata Bill, dikutip Sabtu (8/11/2025).

Dia menekankan sebagian konsumen memang membutuhkan diskon, tetapi ada juga konsumen lain yang lebih mementingkan kualitas produk atau ingin selalu mendapatkan barang terbaru, misalnya di brand fesyen. Bagi mereka itu yang lebih penting.

Dia menilai saat ini strategi pemasaran perusahaan, termasuk e-commerce dan telekomunikasi, masih pakai pendekatan batch and blast. Kasih kupon dan diskon ke semua orang dan berharap hasil terbaik. Masalahnya, banyak pelanggan yang justru sebenarnya loyal tanpa diskon, malah jadi terbiasa menunggu diskon.

“Dan akhirnya bisnis kehilangan banyak margin keuntungan. Jadi, itu bagian penting dalam strategi marketing yang sangat kami bantu untuk pelanggan kami,” kata Bill.

Bill tidak menampik di persaingan bisnis aplikasi engagement terdapat juga pelanggan yang sensitif harga dan kualitas. Menghadapi hal itu Braze menyediakan solusi harga dan paket yang fleksibel, tergantung skala dan tujuan pelanggan.

Jika klien korporasi ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan pelanggan penting dan bernilai tinggi (VIP), layak saja menggunakan kanal yang lebih mahal supaya mereka tetap terikat. Sementara pelanggan yang ‘kurang loyal’ atau lifetime value-nya rendah, tak perlu biaya mahal untuk mencari mereka lewat iklan TikTok atau WhatsApp, cukup gunakan channel lebih murah.

Braze menekankan selalu mengedepankan kualitas dalam memberikan layanan terbaik kepada para pelanggan, sehingga pelanggan benar-benar mendapat manfaat yang terukur.

“Jadi kami bekerja sama dengan pelanggan agar mereka punya fleksibilitas memilih channel komunikasi yang sesuai dan ini bisa berbeda di setiap wilayah,” kata Bill.

Sekadar informasi. Braze melayani 2.422 pelanggan, dengan lebih dari 300 di antaranya mengirimkan pesan kepada pelanggan lebih dari 1 miliar pesan per tahun.

Platform ini telah memproses lebih dari 8,6 triliun API call yang menunjang berbagai aktivitas engagement skala besar sepanjang 2024, serta mengeksekusi 3,9 triliun pesan dan aksi Canvas di seluruh channel pada tahun yang sama.

Jumlah pengguna aktif bulanan Braze tercatat melampaui 7,4 miliar. Dari sisi investasi, perusahaan yang didirikan pada 2011 dan resmi melantai di Nasdaq (BRZE) sejak 2021 ini telah menggelontorkan dana lebih dari US$434 juta untuk riset dan pengembangan periode 2020-2024 (GAAP).

KEMENTERIAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meminta semua platform lokapasar atau e-commerce menertibkan pedagang yang masih menjual barang yang melanggar aturan, yaitu pakaian bekas impor. Menurut dia, Kementerian UMKM bakal berkolaborasi dengan semua lokapakasar agar platform menjual dagangan sesuai dengan regulasi yang telah disepakati bersama.

“Karena dalam operasionalnya teman-teman platform terikat dengan regulasi yang ada di Pemerintah 31 dan juga antara seller dengan platform ada perjanjian yang memang mengikat. Bahwa memang barang-barang yang tidak diperbolehkan undang-undang atau peraturan tidak boleh diperjualbelikan,” kata Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat, 7 November 2025.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (IDEA) Hilmi Adrianto mengatakan organisasinya berkomitmen mematuhi peraturan yang ada. Menurut dia, isu pakaian impor ilegal memang harus menjadi perhatian.

Dalam konferensi pers ini, Kementerian UMKM mengajak perwakilan dari Shoppe Indonesia, Lazada Indonesia, Tokopedia, dan IDEA. Hilmi mengatakan kerja sama ini bakal mengetatkan dan membuat ekosistem di lokal pasar lebih nyaman. “Sehingga pakaian yang dilarang dijual oleh e-commerce itu bisa kita tertibkan dengan lebih baik lagi,” katanya.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya mengatakan jumlah impor barang bekas, khususnya pakaian bekas meningkat sejak 2021. Jumlah impor tertinggi terjadi pada 2024. “Per Agustus 2025 kurang lebih sekitar 1.800 ton,” katanya saat ditemui di Balai Sarbini, Jakarta, Kamis, 6 November 2025.

Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, kata Maman, jumlah impor pakaian bekas pada 2021 sebanyak 7 ton. Kemudian pada 2022 dan 2023 sekitar 12 ton, melonjak drastis pada 2024 menjadi 3.600 ton.

Maman mengatakan permintaan domestik semakin marak, tapi di satu sisi merugikan produk lokal, khususnya pelaku UMKM. Padahal, impor produk pakaian bekas dilarang oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.

Masuknya produk tersebut karena dari sisi hulu tidak terbendung oleh pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Kemarin, Maman menghadap Presiden Prabowo Subianto dan diminta untuk melindungi pelaku UMKM. Solusi yang dia tawarkan adalah para pedagang thrifting akan diberi kesempatan substitusi produk dengan produk dari produsen lokal. “Kami panggil mereka semua produsen baju dan segala macam, kami kumpulkan, nanti kami dorong menggantikan produk barang bekas itu,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan bahwa pemerintah akan menindak para pelaku impor pakaian bekas. Sanksi terhadap pemasok barang bekas akan diperberat.

Salah satu opsinya adalah pelarangan impor seumur hidup bagi pihak yang terlibat. “Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga, dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tutur Purbaya di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 27 Oktober 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Shopee mengungkap modus penjual yang menggunakan deskripsi manipulatif untuk mengakali aturan penjualan produk impor bekas di platform e-commerce. Karena itu, perusahaan menegaskan pendekatannya dalam melakukan penertiban dilakukan secara bertahap dan humanis agar tidak merugikan pelaku UMKM lain yang berjualan secara sah.

Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan upaya penurunan produk impor bekas ilegal sebenarnya telah dilakukan sejak 2023. Shopee kala itu mulai menertibkan penjualan pakaian dan barang bekas impor pasca terbitnya aturan pelarangan.

"Kita sudah melakukan penurunan barang-barang impor bekas ini dari 2023 sebenarnya. Dari balpres pada saat itu," ujar Radynal ditemui usai pertemuan dengan pihak Kementerian UMKM, di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

"Cuman memang berevolusi sekarang kita terus berkoordinasi dan bener-bener pendekatannya harus humanis karena memang ada beberapa seller pun ada yang menaruh deskripsinya manipulatif ya," imbuhnya.

Ia menjelaskan, Shopee sengaja tidak menggunakan sistem pemblokiran otomatis berbasis kata kunci. Pertimbangannya, metode itu berpotensi ikut menyeret penjual lokal atau UMKM yang menjual produk legal namun memakai istilah serupa di deskripsi mereka.

"Jadi memang agak-agak humanis kita turunkan satu-satu judgementnya biar judgement manusia karena kita nggak mau pake mesin langsung blokir secara keyword, takutnya disitu ada UMKM-UMKM kecil yang memang kita turunkan," jelasnya.

Ia kemudian menyinggung soal berita yang viral di media sosial terkait seller Shopee yang barangnya di-takedown karena barang impor.

"Jadi ada beberapa berita terkait di sosial media, ada akun yang memang seller Shopee yang barangnya diturunin terkait barang impor. Nah itu menggambarkan bagaimana keseriusan kita, menjadi salah satu dari puluhan ribu lah toko yang memang kita tertipkan," imbuhnya.

Ia menyebut ratusan ribu SKU (stock keeping unit) yang telah ditertibkan. Shopee juga membuka kanal komunikasi langsung dengan Kementerian UMKM untuk mempercepat pengecekan produk yang diindikasikan sebagai barang impor, termasuk pakaian bekas.

Sebelumnya, ramai di media sosial seorang pedagang di Shopee mengeluhkan akun jualannya diblokir. Ia mengira ratusan notifikasi yang masuk merupakan pesanan yang membludak, namun ternyata seluruhnya pemberitahuan pemblokiran produk.

Dari unggahan yang beredar, terlihat banyak barang dagangannya ditandai sebagai pelanggaran karena menjual barang impor bekas, yang memang dilarang untuk diperjualbelikan di platform e-commerce.

Bisnis.com, JAKARTA —Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyebut pemerintah tengah mengkaji aturan soal pembatasan impor barang asal China dengan harga sangat murah, sehingga berisiko mengganggu persaingan pasar dalam negeri.

“Step selanjutnya kami mau bicara mengenai impor barang-barang China yang baru-baru itu tuh [mau kita batasi]. Yang ngawur-ngawur harganya itu,” kata Maman saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Maman menjelaskan, persoalan tersebut berkaitan dengan harga pokok penjualan (HPP). Menurutnya, sejumlah barang dari China dijual dengan harga sangat murah, yakni berkisar Rp3.000–Rp4.000. Dia menyebut pemerintah masih mengkaji skema pengaturannya, termasuk kemungkinan menetapkan harga minimum bagi barang impor.

“Nanti kami lihat. Makanya saya belum berani bicara lebih jauh,” kata Maman.

Sebelumnya, Kementerian UMKM juga telah memanggil sejumlah platform e-commerce terkait maraknya penjualan pakaian bekas impor atauthriftingsecara ilegal. Perwakilan yang hadir antara lain Shopee, TikTok Shop by Tokopedia, dan Lazada.

Deputi Usaha Mikro Kemenkop UKM, Temmy Satya Permana, menegaskan bahwa platform e-commerce wajib mematuhi regulasi yang berlaku, yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

“Dalam hal ini kami meminta agar platform dapat menertibkanseller-selleryang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan. Dalam hal ini adalah pakaian impor bekas,” kata Temmy di Kantor Kementerian UMKM, di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Temmy menegaskan, dalam operasionalnya, platform e-commerce terikat regulasi yang melarang perdagangan barang yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan lain. Karena itu, platform wajib memastikan barang semacam itu tidak dijual di sistem mereka.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Hilmi Adrianto menyampaikan bahwa para anggota idEA berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, termasuk Permendag 31/2023.

“Di mana pada isu kali ini kita melihat bahwa isu pakaian impor ilegal ini menjadi sebuah hal yang memang harus kita perhatikan secara bersama-sama,” ujarnya.

Hilmi menambahkan, sejak Maret 2023 seluruh anggota idEA telah melakukan berbagai langkah untuk membantu pemerintah menekan penjualan produk yang dilarang, termasuk pakaian bekas impor.

Melalui koordinasi yang dilakukan hari ini, lanjut Hilmi, para pihak sepakat untuk memperketat pengawasan dan menciptakan ekosistem perdagangan yang lebih aman dan nyaman. “Sehingga pakaian yang dilarang dijual oleh e-commerce itu bisa kita tertibkan dengan lebih baik lagi,” tambahnya.

Dalam catatanBisnis.com, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga mengingatkan para pedagang pakaian bekas atauthriftingagar tidak melakukan impor ilegal dan beralih membeli produk dari produsen dalam negeri.

Purbaya menyampaikan keinginannya untuk menghidupkan kembali industri tekstil nasional. Karena itu, ia berencana menindak tegas para importirbalpresatau pakaian bekas yang dikemas dalam karung padat.

Bahkan, mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut akan memasukkan para importirbalpreske dalam daftar hitam (blacklist) agar tidak bisa lagi melakukan aktivitas ekspor-impor.

“Ke depan kita akan tindak, sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau tertangkap ya enggak bisa kaya dulu lagi,” kata Purbaya usai menghadiri agenda di kawasan Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Penipuan online makin merajalela di berbagai platform. Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) memudahkan para penjahat siber melancarkan aksi untuk menjerat korban.

Salah satu modus penipuan terbaru diungkap Nicolas Waldmann, Kepala Global TikTok Shop Governance and Experience. Ia mengatakan para pedagang penipu menggunakan tool AI-generatif untuk membuat brand palsu dan produk tiruan.

Tujuannya untuk memancing pengguna membeli barang-barang yang sebenarnya tidak ada, dikutip dari Business Insider, Jumat (7/11/2025).

"Sejujurnya, ini adalah kejahatan terorganisir," kata Waldmann.

"Mereka pada dasarnya mencoba menjual, dan tentu saja, tidak pernah mengirimkan apa pun, lalu kabur membawa uang pelanggan," Waldman menjelaskan.

Meskipun jenis penipuan e-commerce ini telah ada selama bertahun-tahun, AI generatif telah meningkatkan kecanggihan metode yang digunakan pelaku kejahatan untuk mengelabui tim moderasi di platform seperti TikTok Shop atau Amazon.

Kendati demikian, AI juga membantu platform untuk melacak modus penipuan. Pada Maret lalu, Amazon memuji serangkaian perangkat AI yang membantu perusahaan melacak produk palsu dan daftar yang melanggar di platformnya.

TikTok menggunakan kombinasi moderasi manusia dan AI untuk membantu melacak akun dan iklan palsu. Perusahaan ini memiliki alat deteksi internal sendiri, serta kemitraan dengan perusahaan eksternal untuk mengelola tugas-tugas seperti otentikasi barang mewah bekas.

"Kami menggunakan AI untuk berhadapan dengan AI," kata Waldmann.

Dalam laporan baru yang diterbitkan Kamis (6/11), TikTok Shop mengatakan telah menolak 70 juta produk dan menghapus 700.000 penjual karena berbagai pelanggaran kebijakan dalam 6 bulan pertama tahun 2025.

TikTok Shop merupakan prioritas utama perusahaan di bawah ByteDance asal China. Tahun lalu, perusahaan ini berhasil menghasilkan penjualan satu hari senilai US$100 juta (Rp1,6 triliun) pada Black Friday di AS.

Perusahaan ini telah menghadapi berbagai tantangan kualitas pasar sejak mulai menguji fitur e-commerce-nya di AS pada 2022. Meskipun TikTok memiliki daftar panjang barang terlarang yang tercantum di situs webnya, penipu yang cerdas tetap berhasil menerobos filternya untuk menjual barang-barang seperti sirup THC dan mainan seks.

"Duplikat" atau tiruan dari barang-barang terkenal juga telah menimbulkan masalah bagi aplikasi belanja sosial tersebut. Penegakan hukum otomatis perusahaan ini sebelumnya telah membuat kesal beberapa penjual yang mengaku telah melakukan pelanggaran tanpa penjelasan yang jelas.

KOMPAS.com - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengapresiasi platform e-commerce karena sudah menertibkan seller yang menjual produk pakaian impor bekas ilegal.

“Saya sudah search di Shopee sudah clear (tidak ada produk thrifting ilegal). Saya apresiasi usaha teman-teman e-commerce,” tutur Deputi Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana saat bertemu dengan Shopee, TikTok Shop by Tokopedia, Lazada, dan asosiasi e-commerce iDEA di Gedung Smesco Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Pertemuan tersebut digelar untuk membahas upaya-upaya yang sudah dan perlu diambil oleh para platform dalam memberantas praktik thrifting ilegal.

Temmy mengatakan, pemerintah ingin bersinergi dan berkolaborasi sehingga platform menaati regulasi pemerintah.

“Platform bisa menertibkan seller yang masih menjual produk yang tidak diperbolehkan dalam hal ini impor bekas. Kolaborasi seperti ini penting agar penegakan aturan tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi juga diterapkan secara nyata di lapangan,” ujar Temmy.

Deputy Director of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira yang hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, Shopee Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Sejak 2023, perusahaan telah sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 dan Permendag Nomor 31 Tahun 2023.

“Shopee telah membatasi lebih dari satu juta keyword dan menurunkan ratusan ribu produk yang berkaitan dengan thrifting ataupun thrifting impor (ilegal). Puluhan ribu toko juga terdampak karena melanggar peraturan dan produknya telah kami turunkan,” ungkap Radynal.

Ia menambahkan, Shopee sejak awal telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (sebelum dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM) untuk menertibkan produk thrifting impor (bal-balan) ilegal. Hal ini dilakukan untuk memastikan penegakan aturan berjalan secara bertahap.

Langkah tersebut, lanjut dia, merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk menciptakan ekosistem perdagangan digital yang sehat dan berkeadilan bagi pelaku usaha lokal.

Selain penertiban konten, Shopee juga aktif memberikan edukasi dan notifikasi langsung kepada penjual apabila produk yang dijual terbukti melanggar peraturan.

Shopee memiliki tim khusus yang secara manual menindak penjual yang melanggar sembari memastikan UMKM lokal yang sah tidak ikut terdampak.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman sempat menjelaskan bahwa pelaku thrifting akan diarahkan untuk menjual produk-produk buatan dalam negeri.

Hal tersebut dilakukan karena akses masuk pakaian bekas ditutup oleh Kementerian Keuangan.

“Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan karena alur barang masuk itu ada di sana. Jadi, sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur-aparatur Bea Cukai untuk menyerap dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami,” kata Maman dalam pembukaan Expo Keuangan dan Seminar Syariah (EKSIS) di Lippo Mall Nusantara, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Saat ini, lanjut Maman, Kementerian UMKM bertugas mendorong substitusi produk. Kementerian juga memanggil, mengonsolidasikan, serta mengatur e-commerce agar menutup seller yang menjual produk-produk tersebut.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembatasan impor barang bekas ilegal yang marak beredar.

Lewat cara tersebut, UMKM lokal diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sehingga menguasai pasar dalam negeri.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mendorong produsen dalam negeri meningkatkan kreativitas dan kualitas pada produk mereka.

Sejumlah platform e-commerce (perdagangan elektronik) seperti Shopee, Tokopedia, TikTok dan Lazada Indonesia berkomitmen untuk memenuhi larangan penjualan pakaian bekas impor di lapak mereka. Caranya dengan takedown atau menurunkan semua link yang menjual produk tersebut.

Hal ini disampaikan perwakilan masing-masing perusahaan saat dipanggil dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), di Gedung Smesco Jakarta, Jumat (7/11).

Dalam pertemuan ini, Kementerian UMKM diwakili oleh Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana yang dihadiri oleh Ketum IDEA, Hilmi Adrianto; Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira; Vice President Government Affairs Lazada Indonesia, Yovan Sudarma; dan Lead of Public Policy Tokopedia, Richard Anggoro.

"Intinya adalah kami ingin bersinergi dan kolaborasi bahwa memang platform harus comply dengan regulasi yang sudah kita sepakati bersama. Dalam hal ini kami meminta agar platform dapat menertibkan seller-seller yang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan. Contohnya dalam hal ini adalah pakaian impor bekas," ujar Temmy dalam konferensi pers.

Larangan jual pakaian bekas impor atau thrifting di e-commerce memang sudah dilarang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 31 Tahun 2023 tentang perizinan, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Shopee sendiri menyatakan telah melakukan penertiban secara masif sejak aturan dirilis. Produk-produk yang dinilai melanggar sudah mulai perlahan diturunkan.

"Dari Shopee itu, kita tuh udah melakukan penurunan barang-barang impor bekas ini dari 2023 sebenarnya, dari ballpress pada saat itu, cuman memang berevolusi sekarang kita terus berkoordinasi dan bener-bener pendekatannya harus humanis, karena memang ada beberapa seller pun ada yang menaruh deskripsinya manipulatif ya, jadi memang agak-agak humanis kita turunkan satu-satu," kata Radynal.

Hal senada juga dilakukan oleh Tokopedia dan TikTok. Platform ini bahkan sejak awal sudah menetapkan aturan larangan penjualan pakaian bekas impor.

"Kebijakan daftar produk kami di tokopedia dan tiktok shop by tokopedia melarang penjualan barang impor bekas dan apabila ditemukan produk yang melanggar akan segera kami turunkan," terang Richard.

Begitu juga dengan Lazada yang menyatakan sangat berkomitmen memenuhi semua aturan yang ditetapkan pemerintah. Apalagi tujuannya memang untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan sehat, melindungi konsumen, serta memberdayakan UMKM.

"Lazada berkomitmen untuk menjadi partner yang baik bagi pemerintah khususnya hari ini dengan Kementerian UMKM. Terkait diskusi dan arahan hari ini, Lazada akan patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia dan akan mengikuti arahan dari Kementerian UMKM terkait barang-barang bekas impor ini," tutup Yovan.

Bisnis.com, JAKARTA—Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang penjualan barang thrift atau bekas di platform e-commerce selama produk yang dijual bukan pakaian bekas impor.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana mengatakan, pihaknya tidak membabi buta melakukan penurunan (takedown) terhadap barang bekas impor di e-commerce. Dia menegaskan, pelarangan hanya berlaku pada pakaian bekas impor, bukan seluruh aktivitas thrifting.

“Karena yang dilarang adalah pakaian bekas impor. Kalau thrifting itu tidak dilarang selama yang dijual adalah reload barang-barang lokal dan memang barang-barang kita,” kata Temmy di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Temmy menambahkan, pemerintah tetap melakukan pendekatan yang humanis terhadap para penjual di platform digital. Dia mencontohkan, Shopee dan TikTok Shop by Tokopedia tidak melakukan pemblokiran otomatis berdasarkan kata kunci, melainkan melakukan kurasi manual untuk memastikan jenis barang yang dijual.

“Tapi kalau yang balpres itu sudah jelas lah ini kan besar ya. Apalagi dia live,” ujarnya.

Menurut Temmy, Kemenkop UKM bersama sejumlah platform e-commerce akan menertibkan akun-akun yang menjual pakaian bekas impor dalam jumlah besar, terutama yang memperjualbelikan barang secara live dari gudang. Namun, dia menegaskan, aktivitas jual beli barang pribadi atau titipan teman masih akan ditoleransi selama bukan barang impor ilegal.

“Kalau yang reload barang-barang pribadi sih atau mungkin barang-barang teman yang dititip, saya rasa itu masih kita toleransi lah. Enggak ada masalah,” kata Temmy.

Temmy menuturkan, langkah penertiban ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemerintah mendampingi pelaku usaha kecil selama masa transisi dari penjualan pakaian bekas impor ke produk lokal. Dia menyebut, ada lebih dari 150 brand lokal yang siap bekerja sama dengan para penjual thrifting.

Kementerian UMKM, lanjut Temmy, akan membahas skema bisnis dan kemungkinan dukungan pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) agar pelaku usaha dapat beralih ke produk lokal.

“Karena kan modalnya lumayan ya dibandingkan dengan sekarang jualan pakaian bekas impor pasti modalnya lebih tinggi lagi,” katanya.

Temmy menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan pelaku UMKM kehilangan penghasilan akibat penertiban tersebut. Dia menyebut, pemerintah tengah berupaya menghubungkan para penjual dengan brand dan produk lokal, termasuk mendorong platform e-commerce agar bekerja sama dengan pemasok barang legal.

Lebih lanjut, Temmy menambahkan langkah ini juga merupakan bentuk koordinasi lintas kementerian. Menurutnya, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah menegaskan akan menindak tegas impor pakaian bekas.

“Jadi clear sebetulnya tanpa kita bicara pun Pak Purbaya [Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa] sudah bergerak, sudah melakukan perbaikan,” katanya.

Temmy menjelaskan, pihaknya kini tengah mendata jumlah perdagangan pakaian bekas impor di berbagai daerah untuk memetakan kebutuhan penyesuaian pasar dan mendorong rebranding sentra-sentra thrifting menjadi pusat produk lokal. Salah satunya, Pasar Senen yang akan diarahkan menjadi pusat penjualan brand lokal.

“Brand lokal ini bukan hanya fashion ya, ada mungkin yang lain. Tapi kan kita tahu selama ini Pasar Senen adalah pusatnya fashion ya, pakaian-pakaian lah. Jadi paling tidak jauh dari situ, cuma kita akan me-rebranding pasti. Me-rebranding bahwa Senen adalah salah satu pusatnya brand lokal kita,” lanjutnya.

Temmy menilai, upaya rebranding pasar thrifting tidak hanya soal mengganti produk, tetapi juga membangun budaya baru agar masyarakat tertarik membeli produk lokal.

Menurutnya, pemerintah berupaya mencari solusi terbaik agar pelaku usaha dan produsen lokal sama-sama mendapatkan keuntungan dari proses transisi ini.

“Supaya tidak terlalu memberatkan di satu sisi begitu,” kata Temmy.

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menegaskan bahwa penjualan produk thrifting atau barang preloved masih diperbolehkan di platform e-commerce, asalkan bukan merupakan pakaian bekas impor ilegal.

"Yang dilarang adalah pakaian bekas impor. Kalau thrifting itu tidak dilarang selama yang dijual adalah preloved barang-barang lokal dan memang barang-barang kita," ujar Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana, usai pertemuan dengan perwakilan e-commerce di Kantor Kementerian UMKM, Jumat (7/11/2025).

Ia menekankan bahwa Kementerian UMKM dan e-commerce sepakat bahwa penertiban dilakukan secara selektif, bukan dengan pelarangan menyeluruh.

Lebih lanjut ia mengatakan salah satu caranya adalah tidak melakukan takedown secara membabi buta.

"Hari ini pagi ini adalah salah satu caranya bahwa memang kami juga tadi diskusi sepakat bahwa memang kita tidak membabi buta melakukan takedown, sepakat gitu ya?," kata Temmy.

Ia kemudian mencontohkan bahwa barang-barang pribadi, seperti sepatu atau pakaian yang dijual kembali oleh pemiliknya (preloved), masih diperbolehkan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah dan pelaku e-commerce telah sepakat menerapkan pendekatan penindakan yang lebih humanis, yakni tidak memblokir penjualan hanya berdasarkan kata kunci otomatis.

"Ada pendekatan humanis, tidak blokir by keyword tapi juga ada intervensi manusia dilihat oh ini ternyata jual barang-barang itu betul thrifting," jelasnya.

Namun, Temmy menegaskan tindakan tegas tetap akan diberlakukan untuk penjualan pakaian impor bekas dalam skala besar, termasuk penjualan balpres atau karungan yang kerap dilakukan melalui live shopping.

"Tapi kalau yang balpres itu sudah jelaslah ini kan partainya partai besar," ungkap Temmy.

"Live dari gudang itu kan sudah bukan orang sekedar cari makan ya kan. Kalau yang preloved barang-barang pribadi sih atau mungkin barang-barang teman yang dititip saya rasa itu masih kita tolerir lah. Gak ada masalah," pungkasnya.

Kami tadi diskusi sepakat bahwa memang kita tidak membabi buta melakukan 'takedown'

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bersama sejumlah platform e-commerce sepakat melakukan penertiban terhadap penjualan pakaian impor bekas secara humanis dan selektif.

Deputi Bidang Mikro KemenUMKM Temmy Satya Permana mengatakan penertiban ini dilakukan tidak berdasarkan keyword atau kata kunci, agar tidak berdampak terhadap pelaku usaha lokal yang menjual barang bekas dalam negeri.

"Kami tadi diskusi sepakat bahwa memang kita tidak membabi buta melakukan takedown. Ya sepakat itu ya, karena yang dilarang adalah pakaian bekas impor. Kalau thrifting itu tidak dilarang, selama yang dijual adalah preloved barang-barang lokal dan memang barang-barang kita," ujar Temmy dalam jumpa pers di Kantor Kementerian UMKM Jakarta, Jumat.

Langkah ini merupakan salah satu strategi dari Kementerian UMKM untuk menertibkan praktik penjualan pakaian impor ilegal yang selama ini masih marak dijual secara daring.

Menurut dia, praktik tersebut tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga merugikan industri pakaian lokal.

Temmy menyampaikan platform e-commerce harus mematuhi regulasi yang ada, dalam hal ini Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023, terkait dengan perizinan berusaha, periklanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik.

Kementerian UMKM meminta agar platform dapat menertibkan pedagang-pedagang yang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan, salah satunya pakaian bekas asal impor.

"Dalam hal ini adalah pakaian impor bekas karena dalam operasionalnya, teman-teman platform terikat dengan regulasi yang ada di Permendag 31, dan juga antara seller dengan platform ada perjanjian yang memang mengikat bahwa ada barang-barang yang tidak diperbolehkan undang-undang," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia Radynal Nataprawira mengatakan pihaknya telah menurunkan ratusan ribu produk yang diindikasi sebagai pakaian bekas asal impor sejak 2023.

Namun, pihaknya melakukan penurunan produk dengan pendekatan humanis. Menurut dia, banyak pedagang nakal yang menggunakan deskripsi manipulatif sehingga harus dilakukan pengecekan secara satu per satu.

"Jadi memang agak-agak humanis, kita turunkan satu-satu, judgement-nya juga judgement manusia, karena kita nggak mau pakai mesin langsung blokir secara keyword, takutnya di situ ada UMKM kecil yang memang kita turunkan," jelasnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) memanggil sejumlah perwakilan platform perdagangan elektronik (e-commerce) yang tergabung dalam Indonesian E-Commerce Association (idEA) hari ini.

Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM, Temmy Satya Permana, mengatakan bahwa hal ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pembatasan impor barang bekas ilegal yang marak beredar saat ini.

"Dalam hal ini kami meminta agar platform dapat menertibkan seller-seller yang masih berjualan barang-barang yang tidak diperbolehkan," katanya usai pertemuan dengan idEA di Kantor Kementerian UMKM pada Jumat (7/11/2025).

Temmy menjelaskan hal ini sebagai bentuk pengawasan terhadap barang yang dilarang diperjualbelikan di platform digital, salah satunya yaitu pakaian impor bekas ilegal.

Ia menjelaskan bahwa platform e-commerce wajib mematuhi regulasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, termasuk memastikan bahwa produk yang melanggar ketentuan undang-undang tidak boleh dijual.

Selain itu, hubungan antara penjual (seller) dan platform juga diatur melalui perjanjian yang bersifat mengikat, sehingga pihak platform memiliki dasar hukum untuk menindak pelanggaran.

Sementara itu, Ketua Umum idEA Hilmi Adrianto mengatakan bahwa sejak Maret 2023, seluruh anggota idEA sudah melakukan berbagai langkah untuk membantu Kementerian UMKM menertibkan produk-produk yang dilarang, termasuk pakaian bekas impor.

"Melalui koordinasi yang dilakukan hari ini, kami sepakat untuk memperketat pengawasan agar ekosistem perdagangan digital menjadi lebih tertib dan nyaman. Dengan begitu, penjualan pakaian bekas impor yang dilarang bisa semakin ditekan,” ujar Hilmi.

Adapun Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, menjelaskan bahwa pihaknya telah menurunkan ratusan ribu Stock Keeping Unit (SKU) sejak melakukan koordinasi dengan Kementerian UMKM.

Selain itu, telah dibuka saluran komunikasi khusus dengan kementerian agar koordinasi terkait barang-barang impor, khususnya yang terindikasi sebagai barang bekas ilegal, dapat dilakukan dengan lebih mudah ke depannya.

“Mungkin teman-teman juga sudah melihat di media sosial, ada beberapa akun penjual di Shopee yang produknya kami turunkan karena menjual barang impor ilegal. Itu merupakan bagian dari upaya kami menertibkan puluhan ribu toko di platform kami," jelasnya.

Di sisi lain, Lead of Public Policy Tokopedia, Richard Anggoro, menyampaikan bahwa kebijakan daftar produk di Tokopedia maupun TikTok Shop by Tokopedia melarang penjualan barang impor bekas.

Ia menegaskan bahwa apabila ditemukan produk yang melanggar ketentuan tersebut, pihaknya akan segera menurunkannya dari platform.

Sementara itu, Vice President Government Affairs Lazada Indonesia, Yovan Sudarma, menyatakan bahwa Lazada akan patuh terhadap seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia serta mengikuti arahan pemerintah terkait pengawasan dan pelarangan penjualan barang impor bekas.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah platform e-commerce sepakat memperketat penertiban terhadap penjualan pakaian bekas impor ilegal. Langkah ini dilakukan setelah adanya koordinasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian UMKM.

Deputy of Public Affairs Shopee Indonesia, Radynal Nataprawira, mengatakan Shopee telah menerima arahan dari kementerian beberapa hari lalu dan langsung melakukan penindakan.

"Dari platform Shopee, kami sudah dapat informasi dari kementerian. Hari Selasa itu, kami langsung berkoordinasi," ujar Radynal usai pertemuan dengan pihak Kementerian UMKM di Kantor UMKM, Jumat (7/11/2025).

Ia kemudian menyinggung soal berita yang viral di media sosial terkait seller Shopee yang barangnya di-takedown karena barang impor.

"Jadi ada beberapa berita terkait di sosial media, ada akun yang memang seller Shopee yang barangnya diturunin terkait barang impor," ungkap Radynal.

"Nah itu menggambarkan bagaimana keseriusan kita, menjadi salah satu dari puluhan ribu lah toko yang memang kita tertipkan," imbuhnya

Ia menyebut ratusan ribu SKU (stock keeping unit) yang telah ditertibkan. Shopee juga membuka kanal komunikasi langsung dengan Kementerian UMKM untuk mempercepat pengecekan produk yang diindikasikan sebagai barang impor, termasuk pakaian bekas.

Menurut Radynal, penertiban ini bukan hal baru. Pihaknya mengaku sudah melakukan penurunan barang-barang impor bekas sejak 2023.

"Jadi memang agak-agak humanis kita turunkan satu-satu judgement-nya biar judgement manusia, karena kita nggak mau pake mesin langsung blokir secara keyword, takutnya di situ ada UMKM-UMKM kecil yang memang kita turunkan. Itu sih dari Shopee, mungkin dari kebijakan," ujarnya.

Sebelumnya, ramai di media sosial seorang pedagang di Shopee mengeluhkan akun jualannya diblokir. Ia mengira ratusan notifikasi yang masuk merupakan pesanan yang membludak, namun ternyata seluruhnya pemberitahuan pemblokiran produk.

Dari unggahan yang beredar, terlihat banyak barang dagangannya ditandai sebagai pelanggaran karena menjual barang impor bekas, yang memang dilarang untuk diperjualbelikan di platform marketplace.

Tanggapan Tokopedia dan Lazada

Sementara itu, Lead of Public Policy Tokopedia, Richard Anggoro, menegaskan pihaknya memiliki kebijakan yang jelas.

"Kebijakan daftar produk kami di Tokopedia dan TikTok Shop by Tokopedia melarang penjualan barang impor bekas. Apabila ditemukan produk yang melanggar akan segera kami turunkan," ujarnya dalam kesempatan yang sama.

Sedangkan Vice President Government Affairs Lazada Indonesia, Yovan Sudarma, menyatakan Lazada mendukung penuh langkah pemerintah.

"Lazada berkomitmen untuk menjadi partner yang baik bagi pemerintah khususnya hari ini dengan Kementerian UMKM. Terkait diskusi dan arahan hari ini Lazada akan patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku di Indonesia dan akan mengikuti arahan dari Kementerian UMKM terkait barang-barang bekas impor ini." ujar Yovan.