BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat

Jakarta (ANTARA) - BP BUMN bersama Danantara terus memperkuat pengelolaan aset negara lewat tata kelola yang terintegrasi, strategi investasi yang disiplin, serta pengelolaan portofolio yang profesional untuk memperkuat fundamental ekonomi Indonesia.

“BUMN harus memastikan setiap aset dan modal yang dikelola mampu bekerja secara optimal untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Pengelolaan aset negara diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Realisasi laba Danantara menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan aset negara mulai memberikan hasil nyata, tuturnya.

Danantara mengoptimalkan portofolio aset di bawah naungannya melalui pendekatan investasi yang terukur, inovatif, dan berbasis manajemen risiko. Langkah tersebut mendorong peningkatan imbal hasil serta memperkuat kontribusi BUMN terhadap pendapatan negara.

Dony menegaskan bahwa BUMN perlu menjaga profitabilitas dengan memperkuat tata kelola dan meningkatkan efektivitas operasional.

BP BUMN dan Danantara juga mendorong BUMN untuk menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi di setiap lini operasi. Fokus tersebut tidak hanya mencakup pengendalian biaya, tetapi juga ketepatan dalam mengalokasikan aset, membaca dinamika pasar global, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat mitigasi risiko dalam setiap keputusan investasi.

Melalui langkah tersebut, BP BUMN mendukung Danantara untuk menjaga dan menumbuhkan nilai kekayaan negara secara berkelanjutan.

Peningkatan profitabilitas BUMN diharapkan dapat memperkuat fundamental ekonomi nasional melalui peningkatan dividen, pertumbuhan nilai aset, serta kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencetak level 5,61 persen pada triwulan I-2026 menunjukkan bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.

“Kontributor terbesar pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat tetap kuat dan tumbuh signifikan,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Bendahara Negara itu menjelaskan bahwa pemahaman terhadap struktur pertumbuhan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kontribusi pertumbuhan dihitung dari pertumbuhan masing-masing komponen dikalikan dengan pangsanya terhadap perekonomian. Dari perhitungan tersebut, konsumsi rumah tangga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional,” ujarnya.

Konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja konsumsi rumah tangga utamanya didorong oleh meningkatnya mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi serta stimulus yang digelontorkan pemerintah turut mendorong konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi memberikan kontribusi sebesar 1,79 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Angka ini didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta.

Di sisi lain, belanja pemerintah berkontribusi sebesar 1,26 persen pada kinerja pertumbuhan triwulan I, dengan pertumbuhan sebesar 21,81 persen.

Menkeu menyampaikan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi percepatan belanja negara agar dampak ekonomi dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Menurut dia, pola belanja pemerintah yang sebelumnya cenderung terkonsentrasi pada akhir tahun kini diarahkan agar terealisasi lebih awal sehingga mampu mendukung aktivitas ekonomi secara lebih optimal.

Pemerintah juga terus menjalankan sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi serta memperkuat daya beli masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan antara lain melalui percepatan realisasi belanja kementerian/lembaga dan pelaksanaan berbagai program prioritas nasional sejak awal tahun.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi menilai peran sektor swasta perlu diperkuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional setelah ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026 yang ditopang lonjakan belanja pemerintah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli menilai kenaikan belanja pemerintah pada awal tahun merupakan bagian dari strategi front loading untuk menjaga aktivitas ekonomi domestik.

“Sepertinya sudah menjadi strategi pemerintah untuk jor-joran belanja pemerintah di kuartal I,” kata Dipo kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada kuartal I turut ditopang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pencairan tunjangan hari raya (THR) yang membantu menjaga konsumsi masyarakat.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat konsumsi pemerintah tumbuh 21,81 persen pada kuartal I 2026, tertinggi dalam sekitar 10 tahun terakhir.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52 persen, investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 5,96 persen, ekspor tumbuh 0,9 persen, dan impor meningkat 7,18 persen.

Lonjakan belanja negara tersebut merupakan bagian dari strategi jump start economy pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan menciptakan efek berganda terhadap konsumsi maupun investasi domestik.

Dipo menilai strategi tersebut cukup membantu menopang aktivitas ekonomi dan investasi pada awal tahun.

“Belanja pemerintah naik sekitar 22 persen ditopang oleh MBG dan THR, sementara PMTB sebesar 28 persen dari total PDB (Produk Domestik Bruto) didorong oleh pembangunan fisik Koperasi Desa Merah Putih,” ujarnya.

Namun, Dipo mengingatkan ruang fiskal pemerintah tetap terbatas sehingga pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal berikutnya perlu semakin ditopang investasi sektor swasta.

Menurut dia, kepastian usaha dan konsistensi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan pelaku usaha agar investasi terus tumbuh.

Dipo juga menyebutkan bahwa konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2026 sangat terbantu momentum Lebaran yang mendorong belanja masyarakat. Namun, menurut dia, kondisi sektor manufaktur masih perlu dicermati.

“Konsumsi sepertinya sangat dibantu oleh periode Lebaran, namun, dari Februari hingga April, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur turun. Angka terakhir bahkan di bawah level 50, artinya ada kontraksi di industri manufaktur,” ujarnya.

Karena itu, ia mengingatkan penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja formal perlu terus ditingkatkan untuk menjaga konsumsi domestik secara berkelanjutan.

“Peran swasta jelas harus ditingkatkan. Kepastian usaha juga menjadi faktor kunci agar swasta bisa terus berinvestasi,” ucap Dipo.

Senada, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga mengatakan belanja pemerintah yang ekspansif memang dapat mempercepat pemulihan ekonomi.

Menurut dia, peningkatan belanja pemerintah pada dasarnya bertujuan meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan menopang pertumbuhan ekonomi.

“Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan,” ujar Esther.

Namun, ia menilai efek berganda dari belanja negara sekitar Rp815 triliun masih perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi produktif dan penciptaan lapangan kerja berkelanjutan.

“Uang hasil pajak dan penerbitan utang negara tersebut bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan menciptakan investasi yang menghasilkan lapangan kerja dan memberi insentif bagi sektor-sektor produktif,” ungkapnya.

Ia menambahkan belanja pemerintah yang ekspansif tetap perlu dijaga agar tidak memperbesar tekanan terhadap defisit anggaran dalam jangka panjang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan lonjakan belanja pemerintah di kuartal I 2026 untuk menjaga momentum ekonomi supaya tak melambat di awal tahun.

"Lonjakan belanja pemerintah di kuartal I ini memang sengaja didorong lebih awal. Pemerintah tampaknya membaca bahwa tekanan ekonomi global mulai terasa ke domestik. Ekspor belum kuat, investasi swasta masih tertahan, sementara rupiah juga sedang mengalami tekanan. Dalam situasi seperti itu, fiskal akhirnya dipakai untuk menjaga momentum ekonomi supaya tidak melambat terlalu dalam di awal tahun," ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen di kuartal I 2026. Di balik angka ini, terdapat lonjakan belanja pemerintah sebesar 21,81 persen, tertinggi dalam 10 tahun terakhir, dibandingkan kuartal I pada tahun-tahun sebelumnya.

Menurut dia, lonjakan belanja ini ditopang momen Lebaran, tunjangan hari raya (THR), bantuan sosial, dan berbagai program pemerintah termasuk makan bergizi gratis (MBG) yang mulai berjalan lebih masif.

Hal ini berarti pemerintah sedang mengambil peran besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan total belanja.

Efek dari keputusan tersebut terasa ke konsumsi rumah tangga, perdagangan, transportasi, hingga makanan dan minuman.

"Langkah ini cukup wajar dalam kondisi sekarang. Ketika sektor swasta belum terlalu kuat bergerak, pemerintah memang biasanya menjadi penyangga sementara. Kalau belanja negara tidak dipercepat di awal tahun, kemungkinan pertumbuhan ekonomi tidak akan setinggi itu," kata Yusuf.

Kendati demikian, lanjutnya, hal yang perlu dilakukan pemerintah ialah menjaga agar ruang fiskal tak terlalu longgar, mengingat defisit APBN di awal tahun sudah cukup berat.

Selain itu, menimbang efek stimulus THR dan momentum Lebaran yang sifatnya sementara, dia berpendapat tantangan sesungguhnya justru mulai terlihat pascakuartal I 2026.

Dalam konteks ini, pemerintah dinilai harus bisa memastikan mesin pertumbuhan berikutnya datang dari sektor swasta melalui investasi, ekspor, maupun konsumsi masyarakat agar benar-benar pulih.

"Jadi, saya melihat kuartal I ini lebih seperti dorongan awal supaya ekonomi tetap bergerak di tengah tekanan global yang cukup berat. Tetapi, untuk menjaga pertumbuhan tetap sehat sampai akhir tahun, yang lebih penting nanti adalah bagaimana pemerintah menjaga kepercayaan investor, stabilitas rupiah, dan kepastian kebijakan supaya sektor swasta mulai kembali ekspansif," ungkap dia.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dan Rusia membahas rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) antara kedua negara. Hal ini menjadi salah satu pembahasan saat pertemuan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov, Selasa (12/5/2026).

Pertemuan keduanya di Kazan, Rusia, merupakan dalam kapasitas sebagai Ketua Bersama (Co-Chairs) Sidang Komisi Bersama (SKB) Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik. Keduanya bertemu dalam rangka penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia dan Rusia.

Menko Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Pertemuan Co-Chairs ini mencerminkan komitmen kuat kedua negara untuk terus memperkuat kerja sama ekonomi yang konkret, pragmatis, dan saling menguntungkan.

"Indonesia memandang Rusia sebagai mitra paling strategis di kawasan Eurasia. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kerja sama yang telah berjalan dan mendorong penyelesaian berbagai agenda kerja sama prioritas kedua negara," ujarnya, dikutip dari siaran pers, Kamis (14/5/2026).

Berdasarkan keterangan resmi Kemenko Perekonomian, salah satu yang menjadi pembahasan antara kedua negara adalah rencana kerja sama pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone) antara Indonesia dan Rusia. Ini merupakan salah satu upaya peningkatan investasi antara kedua negara anggota G20 tersebut.

Sejumlah isu strategi lain yang turut dibahas adalah penguatan akses pasar dan kerja sama sektor pertanian, kerja sama energi terbarukan, peluang peningkatan investasi, serta penguatan kerangka hukum dan kelembagaan kerja sama bilateral.

Adapun pertemuan Co-Chairs SKB Indonesia-Rusia merupakan forum strategis bagi kedua negara untuk meninjau kembali berbagai perkembangan atas implementasi dari hasil-hasil Pertemuan SKB sebelumnya.

Tujuannya adalah untuk membahas kemajuan kerja sama di berbagai sektor prioritas, serta mengevaluasi berbagai isu yang masih memerlukan tindak lanjut dalam hubungan ekonomi Indonesia-Rusia.

Kedua pihak juga membicarakan perihal perkembangan ratifikasi dan implementasi dari Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (I-EAEU FTA), yang telah ditandatangani pada 21 Desember 2025.

Saat ini, perjanjian kerja sama perdagangan Indonesia dan EAEU masih dalam proses ratifikasi domestik. Perjanjian perdagangan dengan EAEU akan memberikan akses pasar, di mana EAEU membuka akses produk prioritas seperti minyak sawit dan turunannya, kopi, kakao, produk perikanan, tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Sementara itu, DPM Denis Manturov menegaskan komitmen kuat dari pihak Rusia untuk terus meningkatkan hubungan ekonomi bilateral dengan Indonesia melalui penguatan kerja sama di sektor-sektor strategis.

Pada pertemuan tersebut, masing-masing kementerian teknis dari Indonesia juga membahas sejumlah sektor strategis dari masing-masing unit. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memaparkan ihwal akses produk agro Indonesia untuk ekspor ke Rusia, serta penjajakan dan potensi impor daging maupun produk pupuk dan fertilizer.

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung membahas tindaklanjut rencana pembelian minyak, pengembangan ladang migas, perkembangan proyek GRR Tuban dan kerja sama energi nuklir.

Adapun Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menyampaikan ihwal upaya mendorong ekspor Indonesia ke Rusia dan proses ratifikasi serta implementasi Indonesia-EAEU FTA.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Perdana Menteri Denis Manturov menanyakan perkembangan persiapan INNOPROM 2026 yang merupakan pameran industri internasional terbesar di Rusia, di mana Indonesia hadir sebagai Partner Country.

Sebaliknya, Menko Airlangga juga menyampaikan undangan kepada DPM Denis Manturov untuk dapat menghadiri acara Trade Expo Indonesia (TEI) 2026, yang merupakan pameran perdagangan B2B terbesar di Indonesia selama 14-18 Oktober 2026.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti menilai kenaikan belanja pemerintah pada triwulan I 2026 sebesar 21,81 persen, akan mempercepat pembangunan nasional.

Esther, saat dihubungi di Jakarta, Kamis, mengatakan pengeluaran pemerintah yang mencapai Rp815 triliun pada awal tahun menunjukkan peran fiskal yang cukup besar.

Menurutnya, belanja pemerintah yang bersifat ekspansif umumnya bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong kenaikan produk domestik bruto (PDB) riil yang apabila hal ini disalurkan tepat sasaran bisa mempercepat pembangunan.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 mencapai 5,61 persen, yang salah satu pendorongnya yakni belanja pemerintah yang meningkat 21,81 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pengeluaran pemerintah yang lebih besar atau ekspansif umumnya bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan PDB riil. Jika disalurkan tepat sasaran, ini mempercepat pembangunan, namun jika berlebihan dapat menyebabkan defisit anggaran," ujar Esther.

Lebih lanjut, Esther mendorong pemerintah untuk memaksimalkan efek berganda dari belanja negara, dengan menekankan bahwa dana yang bersumber dari pajak masyarakat dan penerbitan utang dapat diarahkan lebih kuat untuk menciptakan investasi yang berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta memberikan insentif bagi sektor-sektor produktif.

Terkait prospek pertumbuhan ekonomi ke depan, Esther menilai belanja pemerintah masih berpotensi menjadi pendorong ekonomi namun tak bersifat jangka panjang.

Sebelumnya, BPS menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Kalau kita perhatikan di triwulan I 2026 ini 5,61 persen, itu adalah tumbuhnya paling tinggi," kata Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Secara historis, pertumbuhan ekonomi triwulan I dalam lima tahun terakhir sempat terkontraksi pada 2021 sebesar minus 0,69 persen.

Ia menjelaskan kinerja konsumsi rumah tangga didorong oleh meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur nasional dan hari besar keagamaan seperti Nyepi dan Idul Fitri.

Selain itu, berbagai kebijakan pengendalian inflasi dan stimulus pemerintah turut menopang konsumsi, antara lain diskon tiket transportasi, pemberian tunjangan hari raya (THR) atau gaji ke-14, serta suku bunga acuan Bank Indonesia atau BI rate yang berada di level 4,75 persen.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh solid sebesar 5,96 persen, didorong oleh investasi pemerintah pada proyek prioritas nasional serta investasi swasta.

Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh signifikan sebesar 21,81 persen, seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melalui pembayaran THR serta belanja barang dan jasa, termasuk program makan bergizi gratis (MBG).

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ekonomi Rusia menunjukkan anomali yang membingungkan di tengah hujan sanksi Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski sempat mencatatkan kontraksi sebesar 0,3% pada kuartal pertama 2026 -penurunan pertama sejak 2023-, pemerintah Kremlin justru mengklaim bahwa fondasi ekonomi mereka jauh lebih kokoh dibandingkan sebelumnya.

Wakil Perdana Menteri Rusia , Aleksandr Novak menegaskan, bahwa perlambatan ini hanyalah koreksi wajar dalam siklus pertumbuhan. Namun yang menarik perhatian para pengamat adalah klaim Novak tentang kesejahteraan warga Rusia yang justru meroket di tengah tekanan global.

Di saat banyak negara maju berjuang melawan inflasi dan ancaman PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), Rusia justru melaporkan kondisi tenaga kerja yang sangat ketat. Tingkat pengangguran diperkirakan tetap bertahan di angka 2,3-2,4%, level terendah dalam sejarah modern Rusia.

Pengambilan Paksa Aset Rusia Rp4.859 Triliun Berlanjut, AS Bakal Mendesak G7



Angka kemiskinan di Rusia turun ke titik rekor 6,7% pada tahun 2025. “Kemiskinan telah turun ke tingkat terendah sepanjang masa yaitu 6,7%,” kata Novak, merujuk pada data 2025.

Sementara itu pendapatan rumah tangga rill melonjak 26,1% dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh kenaikan upah, pembayaran sosial, dan keuntungan bisnis domestik.

Strategi Tukar Guling Produksi Dalam Negeri

Novak mengungkapkan bahwa mundurnya perusahaan-perusahaan Barat dari pasar Rusia justru menjadi berkah tersembunyi bagi industri manufaktur lokal. Melalui kebijakan substitusi impor, output manufaktur Rusia melonjak hampir 23% sejak 2022.

"Setelah periode pertumbuhan tinggi, selalu ada koreksi," ujar Novak kepada harian bisnis Vedomosti.

Ia menambahkan, bahwa Rusia masih mempertahankan posisinya sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia berdasarkan Purchasing Power Parity (PPP) sejak 2021. Barat Frustrasi, Ribuan Sanksi Tak Mampu Lumpuhkan Ekonomi Rusia



Keberhasilan Rusia bertahan sejauh ini didorong oleh kemandirian paksa. Namun tantangan besar menanti, yakni kelangkaan tenaga kerja yang parah dan kebijakan moneter ketat untuk menahan inflasi bisa menjadi bom waktu jika tidak dikelola dengan hati-hati.

Pandangan Novak didukung oleh Menteri Pembangunan Ekonomi, Maksim Reshetnikov yang mengatakan kepada Presiden Vladimir Putin pada hari Selasa bahwa ekonomi telah “bertahan dengan baik”, meskipun adanya sanksi dan tekanan eksternal. Kementerian tersebut memperkirakan pertumbuhan PDB akan mencapai 0,4% tahun ini sebelum meningkat menjadi 1,4% pada 2027, kata Reshetnikov.

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahunan pada kuartal I 2026 sebesar 5,61 persen.

Angka tersebut menjadi pertanda optimisme ekonomi nasional. Di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan geopolitik, ketidakpastian pasar keuangan, dan lemahnya perdagangan internasional, capaian itu merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia masih cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal.

Tetapi dalam ekonomi empiris, angka pertumbuhan tidak pernah berdiri sendiri. Pertumbuhan ekonomi bukan sekadar soal "berapa persen", melainkan juga tentang bagaimana angka itu terbentuk, sektor mana yang menopangnya, aspek keberlanjutan, dan konsistensi dengan indikator ekonomi lainnya.

Secara historis, pola pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif dapat diprediksi. Kuartal I biasanya menjadi periode pertumbuhan yang moderat karena aktivitas ekonomi baru bergerak kembali setelah akhir tahun. Sebaliknya, pertumbuhan umumnya menguat pada Kuartal III dan terutama pada Kuartal IV ketika belanja pemerintah dicairkan seluruhnya, proyek infrastruktur dikebut, dan konsumsi masyarakat meningkat menjelang akhir tahun.

Karena itu, pertumbuhan 5,61 persen pada Kuartal I 2026 terlihat tidak biasa. Secara empiris terjadi semacam overshooting growth pada awal tahun. Pertumbuhan tampak melampaui pola normal historisnya. Penjelasan paling rasional adalah adanya kombinasi beberapa faktor temporer yang bekerja bersamaan.

Percepatan belanja pemerintah sejak awal tahun memberikan stimulus permintaan agregat yang besar. Momentum Ramadhan, Idulfitri, dan liburan panjang mendorong konsumsi rumah tangga, mobilitas masyarakat, transportasi, hotel, restoran, dan perdagangan ritel. Pembayaran THR pada Maret 2026 memperkuat daya beli jangka pendek. Subsidi dan belanja sosial juga dicairkan lebih cepat dibanding tahun sebelumnya.

Di saat yang sama, beberapa sektor manufaktur mengalami peningkatan produksi, terutama pengolahan migas dan makanan-minuman yang memang secara tradisional sangat sensitif terhadap momentum konsumsi domestik.

Beberapa lembaga seperti LPEM, CELIOS, dan INDEF secara terbuka mempertanyakan keabsahan perhitungan dan konsistensi sumber pertumbuhan tersebut. Menariknya, mereka tidak menggunakan data alternatif untuk mengkritik BPS. Kritik justru dibangun menggunakan data resmi BPS sendiri.

LPEM memperkirakan pertumbuhan riil kemungkinan lebih dekat ke kisaran 4,89 persen dan menilai angka 5,61 persen berpotensi overestimate. CELIOS menilai headline GDP tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat karena terdapat gap antara pertumbuhan makro dan tekanan ekonomi yang dirasakan rumah tangga. Sementara INDEF menyebut fenomena ini sebagai "pertumbuhan infus" - ekonomi tumbuh karena suntikan fiskal pemerintah, bukan karena mesin ekonomi bergerak secara organik.

Argumen yang paling banyak mendapat perhatian adalah kontradiksi antara sektor listrik dan manufaktur. Menurut data BPS, sektor listrik, gas, dan air mengalami kontraksi sebesar −0,99 persen, sementara sektor manufaktur justru tumbuh 5,04 persen.

Listrik dan energi merupakan pendukung utama produksi manufaktur. Secara umum, ketika konsumsi energi industri melemah, output manufaktur juga cenderung melambat. Dari sinilah muncul dugaan bahwa pertumbuhan manufaktur yang memiliki kontribusi 19 persen terhadap PDB mengalami overestimasi.

Namun, ekonomi modern tidak lagi bekerja secara linier seperti model industri lama.

Intensitas listrik terhadap output terus menurun akibat efisiensi teknologi, digitalisasi produksi, otomasi industri, penggunaan captive power, dan transformasi struktur industri. Banyak negara mengalami pertumbuhan output manufaktur meskipun konsumsi energinya stagnan atau menurun.

Apalagi pada awal 2025 terdapat diskon tarif listrik, sedangkan pada 2026 kebijakan tersebut tidak lagi berlaku. Ini juga faktor yang membuat pertumbuhan PDB sektor listrik menurun.

Faktor temporer

Secara empiris, Ramadhan dan Idulfitri hampir selalu meningkatkan konsumsi rumah tangga dalam jangka pendek. Liburan panjang meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengangkat sektor jasa.

Belanja pemerintah yang dipercepat sejak awal tahun memberikan tambahan stimulus fiskal. Alokasi subsidi sosial dan program MBG (Makanan Bergizi Gratis) yang jauh lebih besar dibanding tahun sebelumnya ikut memperkuat permintaan domestik.

Karena itu, pertumbuhan Kuartal I 2026 memang memiliki karakter yang lebih bersifat demand-driven dibanding productivity-driven. Percepatan belanja negara, terutama MBG dan belanja sosial, bisa jadi akan membuat pertumbuhan ekonomi kuartal II dan seterusnya melandai.

Namun menyebut seluruh pertumbuhan tersebut sebagai "semu" atau "artificial" juga terlalu simplistis.

Program MBG misalnya, tidak hanya menciptakan konsumsi jangka pendek. Dalam jangka menengah, program ini berpotensi menciptakan multiplier effect melalui penguatan UMKM pangan, rantai pasok lokal, penyerapan tenaga kerja informal, peningkatan partisipasi kerja perempuan, hingga perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Ekonomi tidak hanya bergerak melalui investasi besar dan ekspor, tetapi juga melalui penguatan permintaan domestik dan sirkulasi ekonomi lokal.

Isu lain yang paling menarik dalam perdebatan ini adalah lonjakan inventori dalam komponen GDP. Data menunjukkan perubahan inventori meningkat sangat tajam dari sekitar Rp4 triliun menjadi lebih dari Rp100 triliun hanya dalam satu tahun.

Dalam praktik national accounts internasional, inventori memang sering menjadi ruang penyesuaian statistik untuk menyeimbangkan pendekatan produksi dan pengeluaran. Namun sejak revisi sistem neraca nasional tahun 2010, inventori Indonesia sebenarnya tidak lagi diperlakukan sekadar sebagai residual balancing item. Inventori benar-benar dihitung sebagai barang yang diproduksi tetapi belum terjual, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi.

Jika inventori tersebut nantinya terserap pasar pada kuartal berikutnya, maka ia justru dapat menjadi sumber pertumbuhan lanjutan. Tetapi jika tidak terserap, maka inventori berpotensi menjadi indikasi lemahnya permintaan riil.

Pada titik ini, perdebatan mengenai pertumbuhan ekonomi berubah dari sekadar persoalan teknis statistik menjadi persoalan kelembagaan dan kredibilitas publik.

Kredibilitas BPS sangat penting karena statistik resmi merupakan fondasi pengambilan keputusan ekonomi nasional. Bank Sentral, kementerian, investor, pelaku usaha, pasar keuangan, hingga rumah tangga membangun ekspektasi ekonomi berdasarkan data resmi pemerintah.

Dalam era digital, publik tidak lagi menerima statistik secara pasif. Masyarakat kini membandingkan GDP dengan konsumsi listrik, penerimaan pajak, transaksi digital, PMI manufaktur, mobilitas penduduk, hingga data satelit malam hari.

Transparansi metodologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan institusional.

Karena itu, respons terbaik terhadap kritik bukan defensif, melainkan memperkuat keterbukaan metodologi statistik. BPS perlu menjelaskan secara lebih rinci mengenai metode seasonal adjustment, estimasi inventori, balancing discrepancy, dan sumber data agar kepercayaan publik tetap terjaga.

Sebaliknya, kritik akademik juga harus menjaga disiplin metodologis. Skeptisisme penting dalam ilmu ekonomi, tetapi skeptisisme tanpa robustness empiris dapat berubah menjadi risiko reputasi bagi akademisinya sendiri.

Pada akhirnya, perdebatan ini mungkin bukan soal apakah angka 5,61 persen "benar" atau "salah". Secara definisi statistik, angka tersebut tetap valid sebagai ukuran peningkatan output ekonomi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya pada harga konstan.

Namun pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut cukup kuat untuk bertahan ketika stimulus fiskal mulai normal, efek Ramadhan menghilang, dan tekanan global kembali meningkat.

Di sinilah tantangan ekonomi Indonesia sesungguhnya berada.

Tetapi justru di tengah perdebatan itulah optimisme perlu dibangun secara rasional. Indonesia masih memiliki pasar domestik besar, stabilitas fiskal yang relatif terjaga, transformasi hilirisasi industri, bonus demografi, dan digitalisasi ekonomi yang terus berkembang.

Karena itu, perdebatan mengenai angka pertumbuhan seharusnya tidak dipandang sebagai kemunduran, melainkan sebagai tanda bahwa kualitas diskursus ekonomi Indonesia semakin matang. Kritik empiris yang sehat justru akan memperkuat kualitas kebijakan publik, meningkatkan transparansi statistik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kredibel, inklusif, dan berkelanjutan.

*) Anggito Abimanyu, Dosen UGM

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perusahaan BUMN dinilai menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I 2026. Ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi pelat merah ikut menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global.

Kepala Center of Macroeconomics and Finance INDEF Rizal Taufikurrahman mengatakan, kontribusi BUMN terlihat melalui belanja infrastruktur, sektor energi, perbankan, serta berbagai proyek strategis pemerintah yang terus berjalan.

“Pertumbuhan 5,61 persen tidak bisa dilepaskan dari peran ekspansi belanja negara dan aktivitas korporasi besar, termasuk BUMN yang selama ini menjadi motor utama berbagai proyek pemerintah,” ujar Rizal di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Rizal mengatakan, dalam kondisi global yang masih penuh tekanan, BUMN berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga investasi, likuiditas, serta stabilitas ekonomi domestik. Namun, ia mengingatkan pertumbuhan yang terlalu bergantung pada BUMN dan belanja pemerintah juga memiliki risiko terhadap kesehatan fiskal dan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Ia menyebut sejumlah BUMN masih menghadapi tekanan leverage, beban penugasan, serta penurunan efisiensi akibat terlalu sering digunakan sebagai instrumen kebijakan ekonomi.

“Kalau tidak hati-hati, BUMN justru bisa mengalami crowding out terhadap sektor swasta dan menciptakan pertumbuhan semu atau kurang sehat karena terlalu ditopang ekspansi fiskal dan utang,” lanjut dia.

Rizal mengatakan, kontribusi BUMN seharusnya tidak hanya diukur dari besarnya proyek atau investasi, tetapi juga dari efek berganda terhadap industri domestik, penciptaan lapangan kerja produktif, hilirisasi industri, serta penguatan rantai pasok nasional.

Menurut Rizal, BUMN perlu berperan sebagai katalis industrialisasi dan peningkatan produktivitas ekonomi, bukan hanya sebagai pelaksana proyek pemerintah.

“Tata kelola, efisiensi, disiplin bisnis, dan kemitraan dengan sektor swasta juga harus diperkuat agar kontribusi BUMN benar-benar menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan,” kata Rizal.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketika angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) dalam PDB yang dirilis Badan Pusat Statistik dianggap tidaksejalan dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia, sebagian pihak langsung menyimpulkan adanyainkonsistensi dalam data konsumsi rumah tangga. Persepsi itumuncul karena IKK terlihat lebih pesimistis dengan level 127 pada Januari, 125,2 pada Februari, dan 122,9 pada Maret. Situasi tersebut kemudian memunculkan keraguan terhadapkualitas PDB nasional. Padahal, PKRT dan IKK pada dasarnya mengukur hal yang berbeda dan dibangun denganmetodologi yang berbeda pula.

PKRT dalam PDB bukan angka yang disusun hanya dari satu survei atau sekadar persepsi masyarakat. BPS membangunestimasi konsumsi rumah tangga secara komprehensif dengan menggabungkan data primer, data administratif, indikator sektoral, hingga big data ekonomi digital. Tujuannya adalah menangkap aktivitas konsumsi riil masyarakat secara lebih menyeluruh dan terukur.

Dari sisi sumber data utama, BPS menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan Survei Rumah TanggaTriwulanan (SERUTI). Keduanya dipakai untuk memotret struktur dan pola konsumsi rumah tangga secara rinci serta gambaran dinamika belanja masyarakat.

Agar gambaran konsumsi lebih akurat, berbagai indikator pendukung juga dianalisis. Dari sisi barang, misalnya, BPS melihat perkembangan impor barang konsumsi berdasarkan klasifikasi Broad Economic Categories (BEC), seperti makanan-minuman rumah tangga, barang konsumsi olahan, hingga bahan bakar dan pelumas. Ketika impor barang konsumsi meningkat, hal itu menjadi sinyal naiknya permintaan domestik.

Dari sisi mobilitas masyarakat, indikator seperti jumlah perjalanan wisatawan nusantara, penumpang angkutan rel, laut, dan udara, volume penjualan BBM, serta malam kamar hotel terjual menjadi cerminan aktivitas konsumsi jasa yang juga dianalisis.

Aktivitas industri dan perdagangan juga menjadi perhatian. BPS memantau kinerja Industri Mikro dan Kecil (IMK), khususnya industri makanan, indeks penjualan ritel umum, indeks ritel suku cadang dan aksesoris, serta indeks barangbudaya dan rekreasi. Seluruh indikator tersebut membantu membaca denyut konsumsi masyarakat di berbagai lapisan ekonomi.

Dalam era digital, pola konsumsi masyarakat berubah jauh lebih cepat. Karena itu data transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), transaksi e-commerce, nilaitransaksi QRIS, uang elektronik, kartu ATM/debit, dan kartu kredit ikut dianalisis. Bahkan indikator big data yang diperoleh melalui proses data sains-pun ikut dipakai dariberbagai sumber yang relevan untuk membaca pola dan preferensi konsumsi dan belanja masyarakat di periode ini.

Selain itu, data administratif dan sektor keuangan seperti posisi pinjaman konsumsi rumah tangga, pembelian listrikpasca dan pra-bayar, penjualan kendaraan bermotor, penjualan mobil penumpang, hingga PNBP jasa kesehatan dan pendidikan. Belanja pegawai pemerintah pusat juga relevan karena memengaruhi daya beli kelompok penerima pendapatan tetap.

Dengan pendekatan tersebut, PKRT pada dasarnya merupakan hasil sintesis dari banyak indikator yang saling mengonfirmasi. Di sinilah penting memahami perbedaan antara PKRT dan IKK. IKK pada dasarnya merupakan indikator persepsi dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun beberapa bulan mendatang. Meningkat atau turunnya IKK dipengaruhi persepsi respondennya. Dengan kata lain, IKK lebih menggambarkan sentimen, sedangkan PKRT mengukur realisasi ekonomi. Dalam ilmu statistik ekonomi, perbedaan antara indikator persepsi dan indikator aktual merupakan hal yang wajar. Keduanya tidak harus selalu bergerak identik setiap triwulan.

Karena itu, menilai PKRT tidak konsisten hanya karena berbeda arah dengan IKK merupakan penyederhanaan yang kurang tepat. PKRT disusun melalui proses statistik yang jauhlebih luas dengan mempertimbangkan survei rumah tangga, data sektoral, transaksi digital, indikator mobilitas, aktivitas perdagangan, hingga berbagai bentuk big data ekonomi. Pendekatan ini justru bertujuan agar gambaran konsumsi rumah tangga dalam PDB menjadi lebih robust, objektif, dan mencerminkan kondisi ekonomi domestik yang sesungguhnya.

Lebaran yang sudah beda

Dalam praktik penghitungan statistik PDB triwulanan, hubungan antara produksi dan konsumsi tidak selalu terjadi pada periode yang sama. Barang yang dikonsumsi rumah tangga pada Triwulan I-2026 dapat saja berasal dari produksi Triwulan sebelumnya melalui mekanisme stok dan inventori. Karena itu, perubahan pola konsumsi tidak cukup dibaca hanya dari produksi industri manufaktur konsumsi secara parsial, melainkan harus dilihat dari keseluruhan struktur pengeluaran rumah tangga.

Dalam rilis pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2026 disebutkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61 persen secara tahunan dan sumber pertumbuhan terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 2,94 persen. Namun yang menarik bukan sekadar konsumsi tumbuh, melainkan ke mana konsumsi itu bergeser.

Pertumbuhan yang cukup kuat di Q1 terjadi pada sektor berbasis mobilitas dan pengalaman atau experience economy. Penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen, transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen, jasa lainnya tumbuh 9,91 persen, serta jumlah perjalanan wisatawan nusantara meningkat 13,14 persen. Momentum liburan ditambah stimulus fiskal menjadi daya ungkit disektor ini.

Di sinilah terlihat perubahan karakter konsumsi rumah tangga Indonesia. Jika pada dekade sebelumnya Ramadan dan Lebaran identik dengan pembelian pakaian baru, alas kaki, dan perlengkapan rumah tangga, kini terjadi pergeseran menuju konsumsi berbasis pengalaman seperti mudik, wisata, kuliner, rekreasi keluarga, hiburan, penginapan, dan berbagai aktivitas leisure.

Perubahan tersebut konsisten dengan transformasi struktur ekonomi Indonesia pascapandemi. Selama 2025 hingga awal2026, sektor jasa tumbuh lebih cepat dibandingkan banyak sektor manufaktur konsumsi tradisional. Artinya, konsumsi masyarakat tidak melemah secara agregat, melainkan mengalami perubahan komposisi.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor. Pertama, terjadi perubahan preferensi antargenerasi. Rumah tangga kelas menengah perkotaan, khususnya generasi milenial dan Gen Z, semakin menghargai pengalaman dibanding kepemilikan barang. Dalam konteks Lebaran, pulang kampung, staycation, wisata keluarga, makan di luar(dining out), menghadiri konser, dan event sosial sering dianggap lebih bernilai dibanding membeli banyak pakaian baru.

Kedua, digitalisasi dan media sosial mempercepat perubahan gaya hidup tersebut. Konsumsi saat ini tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan sosial dan emosional. Pengalaman perjalanan, kuliner, dan leisure lebih mudah dipamerkan serta dibagikan melalui platform digital dibanding konsumsi barang konvensional.

Ketiga, rumah tangga pascapandemi cenderung lebih selektifterhadap pembelian barang fesyen. Siklus pembelian pakaian menjadi lebih panjang karena pertumbuhan fast fashion dan e-commerce membuat masyarakat dapat membeli kapan saja. Promosi berlangsung sepanjang tahun dan tidak lagi terkonsentrasi menjelang Lebaran seperti dahulu.

Karena itu, perlambatan konsumsi pakaian atau alas kaki tidakotomatis berarti masyarakat menahan belanja. Bisa jadi justru terjadi substitusi pengeluaran. Anggaran rumah tangga yang dahulu dialokasikan untuk membeli beberapa set pakaian Lebaran kini berpindah ke tiket perjalanan, penginapan, ataumakan di restoran dan kafe. Secara makro, hal ini tercermin dari kuatnya pertumbuhan sektor akomodasi, makan minum, dan transportasi pada Triwulan I-2026. Bahkan jika dilihatdari pola pertumbuhan sepanjang 2025, konsumsi rumahtangga tetap tumbuh stabil sekitar 5 persen, tetapi penopangnya semakin banyak berasal dari aktivitas jasa.

Struktur konsumsi rumah tangga Indonesia sepertinya sedang mengalami transformasi. Lebaran hari ini tidak lagi sepenuhnya identik dengan baju baru, namun menjadi momentum mobilitas sosial dan pengalaman kolektif: rekreasi dan kuliner keluarga. Data pertumbuhan sektor transportasi, akomodasi, makan minum, serta lonjakan perjalanan wisatawan nusantara pada Triwulan I-2026 memberikan indikasi kuat mengenai perubahan pola konsumsi tersebut.

Dalam perspektif ekonomi makro, fenomena ini merupakan ciri ekonomi yang bergerak menuju dominasi sektor jasa. Ketika pendapatan meningkat, proporsi belanja barang cenderung melambat, sementara konsumsi jasa justru meningkat. Indonesia tampaknya mulai memasuki fase tersebut, terutama pada kelompok masyarakat perkotaan dan kelas menengah.

Pada akhirnya, berbagai perkembangan ekonomi pada Triwulan I-2026 menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia bukan sedang melemah, melainkan sedang bergerak dan bertransformasi. Pola konsumsi masyarakat berubah dari dominasi barang menuju pengalaman dan jasa. Perbedaan antara indikator persepsi dan realisasi ekonomi pun merupakan hal yang wajar dalam dinamika ekonomi modern. Karena itu, membaca kondisi ekonomi nasional membutuhkan perspektif yang lebih utuh, berbasis data, serta memahami perubahan perilaku sosial-ekonomi masyarakat secara lebih mendalam.

JAKARTA - Mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ikut memantau kondisi ekonomi nasional, terlebih ketika pasar modal dan pasar uang Indonesia tengah kurang menggembirakan. Namun menurut SBY, tekanan ekonomi yang lebih berat masih bisa dicegah.

"Saya sambil melukis di Magelang, mengikuti perkembangan dan dinamika pasar. Baik pasar modal maupun pasar uang. Memang kurang menggembirakan," tulis SBY lewat akun pribadinya @SBYudhoyono di X dikutip, Kamis (14/5/2026).

Mengulik Kerentanan Ekonomi Nasional di Balik Angka Pertumbuhan 5,61 Persen



Seperti diketahui pada sesi terakhir, nilai tukar rupiah di pasar spot menyentuh level psikologis Rp17.500 per dolar AS. Sedangkan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG selama sepekan jatuh sebesar 3,53% sehingga ditutup pada level 6.723,320, dari posisi 6.936,396 pada pekan lalu.

Meski mengakui kondisi ekonomi kurang menggembirakan, namun SBY tetap membawa optimistis bahwa perubahan masih bisa dilakukan. Bahwa menurutnya ada opsi dan solusi yang bisa diambil, untuk membawa ekonomi menjadi lebih baik.

"Tetapi, saya berpendapat, tekanan ekonomi yang lebih berat masih dapat dicegah. Tentu something must be done. Kita masih memiliki "political & economic resources". Opsi & solusi masih tersedia," terang SBY.

Tidak ketinggalan Mantan Presiden RI SBY juga mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan penuh kepada pemerintahan saat ini. Anies Silaturahmi ke SBY, Demokrat Tepis Rencana Koalisi

"Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah, dunia usaha, para ekonom dan seluruh pemangku kepentingan "must be on board". In crucial things unity. Mutual trust mesti dibangun bersama. Mari kita berikan kesempatan dan dukungan kepada pemerintah. Insya Allah Indonesia Bisa," tegasnya.

Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menyatakan melihat data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat kondisi pertumbuhan ekonomi Ranah Minang positif yakni 5,02% dan kondisi ini ternyata tidak dibarengi dengan angka pengangguran.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan kondisi yang tidak sejalan antara pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran itu membuat wilayahnya menjadi perbincangan banyak pihak. Baginya, angka pengangguran akan menjadi perhatian lebih serius untuk Pemprov Sumbar.

"Data BPS mencatat angka pengangguran Sumbar tertinggi ketiga di Pulau Sumatra. Kondisi terus disorot banyak pihak, padahal ekonomi Sumbar juga tumbuh positif," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (13/5/2026).

Dia mengakui bahwa masalah pengangguran di Sumbar memang masih menjadi tantangan. Agar angka pengangguran bisa ditekan, Pemprov Sumbar akan mencari cara supaya selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang positif. "Poin itu yang akan menjadi fokus kami," tegasnya.

Selain itu, ada tantangan yang bakal dihadapi Sumbar, terutama terkait momentum hari raya kurban atau Iduladha yang akan datang.

Mahyeldi menilai sejak dari sekarang, penting untuk melakukan upaya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat.

Dia menilai sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha sangat menentukan stabilitas ekonomi Sumbar ke depan.

"Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram mengatakan inflasi di Ranah Minang hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5% plus minus 1%.

"Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya," katanya.

Meski inflasi masih terkendali, lanjut Majid, BI mengingatkan adanya tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut mulai dari meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.

"Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatra Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap," ujarnya.

Majid juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi itu dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena dapat memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.

"Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama," sebut dia.

Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, data BPS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sumbar berdasarkan hasil Sakernas Februari 2026 adalah sebesar 5,51%. Pada Februari 2026, TPT mengalami penurunan sebesar 0,18% poin dibandingkan dengan Februari 2025.

Dari angka tersebut, jumlah TPT laki-laki sebesar 5,44%, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,60%. Jika dibandingkan Februari 2025, TPT laki-laki dan perempuan mengalami penurunan sebesar 0,21% poin dan 0,14% poin.

Kemudian apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan 6,83%, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan 3,83%.

Dibandingkan Februari 2025, TPT perkotaan dan perdesaan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,51% poin dan 0,02% poin.

TPT tertinggi adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 9,84%, diikuti tamatan Diploma IV, S1, S2, S3 sebesar 8,48%, dan SMA sebesar 7,19%.

Sementara itu, TPT yang paling rendah adalah pendidikan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD), yaitu sebesar 2,2%.

Pada Februari 2026, distribusi pengangguran menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi oleh tamatan SMA yang mencapai 31,99%. Sementara itu, distribusi pengangguran terendah adalah tamatan Diploma I/II/III yaitu sebesar 6,79% pada Februari 2026.