KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat mengembangkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) serta minyak dan gas (migas).

Kerja sama pengembangan energi terbarukan juga disepakati dalam rangkaian Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia yang berlangsung di Kazan, Kamis (14/5/2026).

"Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dan kilang minyak, ketenagalistrikan berbasis energi baru dan terbarukan, termasuk rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir modular kecil," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Yuliot, dikutip dari Antara, Kamis (14/5/2026).

Dalam SKB itu, Yuliot memaparkan perkembangan impor minyak mentah dari Rusia ke Indonesia.

Lalu, dibahas pula perkembangan proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban, Jawa Timur.

Kedua negara sepakat, ketahanan energi mutlak dilakukan baik bahan bakar fosil maupun listrik.

"Hal ini sejalan dengan prioritas nasional dalam memperkuat ketahanan energi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik," ujar Yuliot.

Pemerintah berusaha menambah kapasitas pembangkit listrik sebesar 70 gigawatt (GW), dimana 40 GW nya berasal dari energi terbarukan.

Lantas, PLTN direncanakan dibangun dua unit.

"Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, ditetapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 70 GW, dengan target 40 GW berasal dari energi baru terbarukan atau sebesar 62 persen dari total tambahan kapasitas. Untuk pembangkit listrik tenaga nuklir, ditargetkan pembangunan dua unit dengan total kapasitas 500 MW,” kata Yuliot.

Untuk pengiriman minyak dari Rusia segera datang ke Indonesia.

Impor minyak Rusia

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan, impor minyak dari Rusia segera datang ke Indonesia.

Masuknya minyak dari Rusia menjamin ketahanan energi nasional.

"Bagi saya yang paling penting adalah semua stok kita ada. Dan untuk (minyak mentah) Rusia sebentar lagi masuk ya," ujar Bahlil dikutip dari Kompas.com, Sabtu (2/5/2026).

Namun, Bahlil tidak menjelaskan lebih rinci volume impor minyak mentah Rusia yang akan segera masuk ke Indonesia tersebut maupun kilang yang nantinya akan mengolah crude tersebut di dalam negeri.

Saat ini sebut dia, pemerintah fokus pada ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) mulai solar dan bensin dengan berbagai nilai oktan. Situasi geopolitik seperti ini membuat pemerintah wajib mengamankan stok BBM.

"Dalam keadaan kondisi kayak begini negara harus menjamin ketersediaan semua jenis BBM. Itu jauh lebih penting," ujarnya.

Sementara itu mengenai mekanisme dan harga impor minyak mentah Rusia, Bahlil menyebut hal tersebut merupakan ranah business to business (B2B).

Selain minyak mentah, pemerintah juga membuka peluang impor liquefied petroleum gas (LPG) dari Rusia.

Namun, menurut Bahlil, rencana tersebut masih dalam tahap pembicaraan. Meski demikian, ia memastikan stok LPG nasional saat ini masih berada di atas batas minimum nasional.

"Sampai dengan sekarang stok LPG kita semuanya di atas standar minimum nasional," ucap Bahlil.

Artikel ini pernah tayang di Kompas.com dengan judul "Bahlil: Minyak dari Rusia Sebentar Lagi Masuk"

Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan sudah menjelaskan ihwal rumus baru harga patokan mineral (HPM) kepada pengusaha-pengusaha hingga Kedutaan Besar China.

“Beberapa sudah komunikasi sama saya, dubesnya sudah ngobrol sama saya. Saya sudah memberikan penjelasan dengan baik,” ujar Bahlil di Jakarta, Rabu.

Terkait surat dari Kamar Dagang China, Bahlil menyampaikan belum mendapat surat tersebut. Adapun isi dari surat tersebut mencakup kekhawatiran pelaku usaha China ihwal isu kenaikan pajak dan royalti, penegakan hukum, aturan visa kerja yang semakin ketat, penahanan devisa hasil ekspor, dan lain-lain.

Para pelaku usaha China memperingatkan pemerintah Indonesia bahwa regulasi-regulasi yang berubah berpengaruh terhadap kepercayaan investor dan iklim investasi ke depannya.

“Belum dapat suratnya,” ujar Bahlil.

Pada 15 April 2026, Kementerian ESDM memberlakukan rumus baru penetapan harga patokan mineral (HPM) untuk menghadirkan regulasi yang adaptif, adil, dan transparan, sebagaimana yang disampaikan Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara Kementerian ESDM Tri Winarno.

Perubahan itu termaktub di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Kepmen ESDM Nomor 268.K/MB.01/MEM.B/2025 mengenai Pedoman Penetapan Harga Patokan untuk Penjualan Komoditas Mineral Logam dan Batubara.

Regulasi itu mengatur tiga perubahan substansial, yakni penyesuaian formula bijih nikel melalui penyesuaian pada Corrective Factor (CF) serta penambahan mineral ikutan (besi, kobalt, dan krom) dalam perhitungan HPM (harga patokan mineral).

Selanjutnya, adalah penyesuaian formula bijih bauksit, yaitu terdapat pengurangan faktor reaktif-silika (R-SiO2) dalam perhitungan HPM.

Perubahan ketiga adalah perubahan satuan harga, yaitu terjadi transisi satuan HPM pada bijih dari yang sebelumnya dolar AS per DMT (Dry Metric Ton) menjadi dolar AS per WMT (Wet Metric Ton).

Tri menjelaskan bahwa dinamika pasar komoditas global saat ini bergerak sangat cepat dan fluktuatif. Ketidakpastian ekonomi dunia menuntut kita untuk memiliki regulasi yang adaptif, adil, dan transparan.

Pemerintah secara berkala melakukan evaluasi terhadap formula Harga Patokan Mineral (HPM).

Tri mengimbau kepada seluruh perusahaan tambang, khususnya nikel dan bauksit, untuk segera melakukan koordinasi intensif dengan para surveyor.

Sementara itu, untuk royalti komoditas tambang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, menunda penerapan royalti tambang untuk komoditas tembaga, timah, nikel, emas, dan perak dalam rangka membangun formulasi yang lebih baik.

Pewarta: Putu Indah Savitri/Maria Cicilia Galuh
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pengembangan compressed natural gas (CNG) 3 kilogram (kg) bukan ditujukan untuk menggantikan liquified petroleum gas (LPG) 3 kg subsidi.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut, CNG hanya difungsikan sebagai alternatif dari LPG. Selain itu, adopsinya CNG disebut akan diterapkan secara bertahap.

“Sebenarnya alternatif dan pengganti kan, artinya sama, tetapi kalau kita bilang pengganti itu berarti masif dan besar, kalau alternatif kita ada tahapan-tahapannya. Yang benar itu kita ada tahapan-tahapannya,” jelas Laode saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Rabu (13/5/2026).

Laode melanjutkan, saat ini pemerintah tengah menganalisis beragam aspek dalam pengembangan tabung gas CNG 3 kg. Salah satu aspek yang dibahas adalah terkait keamanan mengingat CNG memiliki tekanan yang lebih tinggi dibandingkan LPG.

Dia menambahkan, kajian tersebut melibatkan kementerian/lembaga seperti Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, hingga Badan Standarisasi Nasional (BSN).

"Selain itu, ada juga Kementerian Ketenagakerjaan yang menerbitkan standarnya. Ini semua kita sedang konsolidasikan semua agar aspek ini bisa kita handle,” jelas Laode.

Laode melanjutkan, pemerintah juga akan melakukan proyek percontohan (pilot project) untuk penerapan CNG 3 kg mulai tahun ini.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan masyarakat tak perlu mengganti kompor saat menggunakan CNG sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg.

Laode mengatakan, masyarakat juga tak perlu memodifikasi kompor saat menggunakan CNG. "Tidak ada lagi modifikasi di kompor, langsung [pasang], nyala kompor itu dengan CNG," kata Laode.

Laode pun mengeklaim, api yang berasal dari CNG lebih panas dibandingkan LPG. "Dan apinya tetap lebih biru malah kalau saya perhatikan," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melelang sekitar 10 blok minyak dan gas bumi (migas) baru dalam ajang Indonesia Convention and Exhibition (Indonesian Petroleum Association/IPA Convex) 2026 yang digelar pada 20-22 Mei.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, blok migas tersebut tersebar di sejumlah wilayah potensial di Indonesia, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, Papua hingga Sumatra.

“Ya, sekitar 10 [blok migas] mungkin,” kata Laode saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Jakarta pada Rabu (13/5/2026).

Meski demikian, Laode tidak memerinci wilayah kerja mana saja yang akan dilelang tersebut.

Adapun, pada Februari 2026, Laode memaparkan bahwa per Januari 2026, pemerintah telah menyiapkan 110 area potensi blok migas baru yang mencakup sumber daya konvensional maupun non-konvensional.

“Dari 110 area potensi WK tersebut, 19 area telah diminati atau laku [awarded], 39 area dalam tahap joint study dan 52 area potensi lainnya. Area ini mencakup potensi konvensional maupun non-konvensional seperti shale gas dan coal bed methane,” ujar Laode dikutip dari keterangan resmi.

Pengembangan 110 area potensi WK ini difokuskan pada kombinasi teknologi tinggi, kebijakan insentif, dan fleksibilitas kontrak untuk menarik investor di sektor hulu. Langkah ini diharapkan dapat membalikkan tren penurunan produksi nasional dan membawa Indonesia kembali menuju kemandirian energi.

Selain itu, pemerintah juga tengah melirik potensi besar dari aset-aset yang sudah ada, tetapi belum optimal. Saat ini, teridentifikasi sebanyak 6.305 sumur idle di seluruh Indonesia yang memiliki potensi hidrokarbon.

"Terdapat 6.305 sumur idle yang memiliki potensi hidrokarbon. Sebanyak 787 sumur dapat segera direaktivasi dan hampir 4.000 sumur lainnya berpotensi untuk dikerjasamakan guna mendorong penambahan produksi minyak Indonesia," kata Laode.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sepakat menunda penerapan royalti dan bea keluar untuk komoditas tambang.

“Dalam pertemuan tadi, kedua menteri sepakat untuk membahas kembali rencana penerapan bea keluar dan royalti. Jadi, dipending (ditunda) untuk pembahasan lebih lanjut,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Selain kesepakatan tersebut, Anggia juga menyampaikan Bahlil dan Purbaya membahas bagaimana ESDM bisa memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Akan tetapi, Anggia menyampaikan pembahasan antara kedua menteri tersebut belum menyentuh pengaruh melemahnya nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar kepada harga bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi energi.

“Belum, belum sampai ke sana. Ini kan baru terjadi kan ya, (kurs) Rp17.500-an,” ucap Anggia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menemui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan upaya peningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), percepatan program swasembada energi, dan pengembangan listrik desa.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyatakan siap mendukung langkah strategis yang disiapkan Kementerian ESDM, terutama yang berdampak pada penguatan fondasi ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pada dasarnya, setiap upaya Pak Menteri ESDM akan saya dukung,” kata Purbaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Purbaya menyoroti sinergi antarkementerian dibutuhkan untuk memastikan kebijakan fiskal dan sektor energi berjalan selaras dalam mendukung pembangunan nasional.

Menteri ESDM pun menyampaikan optimisme terhadap kolaborasi kedua instansi, khususnya terkait kebijakan sektor energi dan penerimaan negara.

“Kami bersama Menteri Keuangan membahas program sinkronisasi, di antaranya bagaimana meningkatkan PNBP, tetapi juga bagaimana mewujudkan program swasembada energi dan listrik desa,” ujar Bahlil.

Dia juga menegaskan bahwa pengelolaan dan penataan potensi pendapatan negara di sektor ESDM perlu dilakukan secara terintegrasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dan pembangunan nasional menerima manfaat yang optimal.

“Satu hal, saya bersama Menteri Keuangan Purbaya adalah satu tim yang baik dalam rangka mengembangkan penataan kembali potensi pendapatan negara yang baik di sektor ESDM,” tutur Bahlil.

Sebagai catatan, PNBP terhimpun sebesar Rp112,1 triliun per 31 Maret 2026, setara 24,4 persen terhadap target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp459,2 triliun.

Kinerja PNBP terkoreksi sebesar 3 persen (year-on-year/yoy) akibat dampak penurunan harga dan belum optimalnya lifting minyak bumi, serta tidak berulangnya setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Untuk PNBP sumber daya alam (SDA), Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari sektor migas mencapai Rp18,6 triliun, terkontraksi 25,4 persen (yoy) karena penurunan minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dan lifting minyak bumi serta perubahan kebijakan atas split bagi hasil.

Sedangkan PNBP SDA nonmigas tercatat sebesar Rp35,1 triliun, tumbuh 7,1 persen (yoy) berkat komoditas mineral dan batu bara (minerba). Komoditas mineral menyumbang porsi terbesar, yakni Rp32,6 triliun, yang didorong oleh peningkatan harga emas, tembaga, dan nikel.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan compressed natural gas (CNG) tak serta-merta menggantikan liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) untuk rumah tangga.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan, penggunaan CNG di tingkat rumah tangga akan dilakukan secara bertahap. Sehingga diharapkan adanya CNG berukuran tabung 3 kg bisa menjadi alternatif gas.

"Sebenarnya alternatif dan pengganti kan artinya sama ya. Cuma kalau kita bilang pengganti itu masif sama besar, kalau alternatif kita ada tahapan-tahapannya. Yang benar itu kita ada tahapan-tahapannya," ujarnya di Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Ia menuturkan, saat ini pengembangan CNG untuk rumah tangga masih tahap awal sehingga implementasinya membutuhkan waktu. Pemerintah pun akan melakukan proyek percontohan atau pilot project untuk penerapan CNG 3 kg.

Penerapan ditargetkan tahun ini secara bertahap, dimulai dari kota-kota besar di Pulau Jawa.

"Kita baru mau mulai, baru mau pilot project. Jadi itu semua tahapan-tahapan itu membutuhkan waktu," ucap Laode.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah sedang melakukan pengembangan tabung CNG 3 kg untuk memastikan keamanannya saat digunakan oleh rumah tangga.

Dalam hal ini pengembangan dilakukan Kementerian ESDM bersama Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Standardisasi Nasional (BSN).

"Kita sekarang sedang menganalisis berbagai aspek. Salah satu aspek penting adalah keselamatan. Nah, ini bukan hanya dari Kementerian ESDM, tapi juga dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, sama BSN yang menerbitkan standarnya. Ini semua kita sedang konsolidasikan," jelas dia.

Sebelumnya, Laode mengungkapkan, bahwa tabung yang akan digunakan kemungkinan merupakan tipe 4, yakni tabung berbahan polimer yang diperkuat material komposit sehingga lebih ringan dibanding tabung baja konvensional.

Pemerintah menargetkan dalam tiga bulan ke depan tabung tersebut sudah tersedia sehingga produksi dalam jumlah lebih besar bisa segera dimulai.

"Itulah yang dikejar, Pak Menteri (ESDM) sampaikan tiga bulan ke depan itu sudah ada tipe 4 untuk 3 kg, dan dari situ nanti kita sudah mulai memproduksi dalam jumlah yang lebih masif," ungkapnya saat ditemui di Epiwalk, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggelar rapat dengan menteri terkait, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk membahas dampak pelemahan rupiah yang menembus Rp17.500 per dolar AS hari ini.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Laode Sulaeman saat ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (13/5).

"Kebetulan Pak Menteri sama jajaran menteri-menteri sedang merapatkan hal tersebut ya. Jadi kita tunggu aja," ujar Laode ditemui.

Mengenai imbas pelemahan rupiah ke harga bahan bakar minyak (BBM) ke depan, ia menyebutkan juga ikut dalam pembahasan. Namun, sampai saat ini belum ada wacana untuk menaikkan harga terutama BBM subsidi.

"Itu masih (dibahas), kan belum ada info-info lain lagi kan selain yang ada sekarang. Jadi kita lihat perkembangan berikutnya aja nanti," katanya.

Pemerintah sebelumnya berkali-kali menekankan harga BBM subsidi tak akan naik hingga akhir tahun meski minyak dunia tembus US$100 per barel. Kala itu rupiah memang masih di kisaran Rp17.100 an per dolar AS.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kala itu menyampaikan keputusan tidak menaikkan harga BBM subsidi merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Insyaallah stok kita di atas standar minimum, baik itu solar, baik itu bensin, maupun LPG. Insyaallah aman, dan sekali lagi saya katakan bahwa kami sudah bersepakat atas arahan Bapak Presiden, bahwa harga BBM untuk subsidi tidak akan dinaikkan sampai dengan akhir tahun," ujar Bahlil usai menghadap Prabowo di Istana Negara pada Kamis (16/4).

Ya, sekitar 10 (blok migas). Ada yang di wilayah Sulawesi, wilayah Kalimantan, wilayah Papua, ada yang di Sumatera,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan akan melelang 10 blok minyak dan gas bumi (migas) baru dalam Asosiasi Petroleum Indonesia Convention and Exhibition (Indonesian Petroleum Association/IPA Convex).

“Ya, sekitar 10 (blok migas). Ada yang di wilayah Sulawesi, wilayah Kalimantan, wilayah Papua, ada yang di Sumatera,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Pada Februari 2026, Kementerian ESDM mengumumkan 10 area potensi blok migas baru yang telah selesai melalui tahap studi mendalam.

10 area tersebut merupakan bagian dari 110 area potensi yang telah dipetakan oleh Kementerian ESDM hingga Februari 2026 dan telah selesai dilakukan studi oleh Badan Geologi dan LEMIGAS sehingga memiliki kualitas data yang lebih baik.

Adapun 10 area tersebut, yaitu Rupat, Puri, Karapan Baru, Pesut Mahakam, Bengara II, Maratua II, South Matindok, Lao-Lao, Rombebai, dan Northern Papua /Jayapura.

Pemerintah juga terus berkomitmen menciptakan iklim investasi hulu migas yang atraktif melalui berbagai kebijakan fiskal baru. Beberapa kemudahan yang ditawarkan antara lain seperti ketentuan fiskal yang semakin menarik dengan split KKKS hingga 50 persen (sebelumnya hanya 15–30 persen).

Selain itu, pemerintah juga memberi fleksibilitas kontrak migas, di mana KKKS dipersilakan memilih jenis kontrak, baik cost recovery atau gross split, insentif hulu migas untuk optimalisasi produksi, dan pembebasan indirect tax pada masa eksplorasi.

“Nanti kami akan mengumumkan pada saat IPA sebentar lagi. Minggu depan kan IPA annual conference. Kami nanti akan umumkan di sana,” ujar Laode.

Sementara itu, terkait dengan pengelolaan Blok Tuna, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan proses engineering, procurement, dan construction (EPC) akan dimulai dalam waktu dekat dan ditargetkan dapat berproduksi pada 2028.

“Dari Harbour Inggris, itu sudah melepas sebagian sahamnya untuk ke perusahaan nasional. Saya pikir itu sebentar lagi udah EPC sudah jalan. Kami targetkan untuk bisa melakukan percepatan produksinya di 2028, paling lambat 2029,” ujar Bahlil.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri (First Deputy Prime Minister) Federasi Rusia, Denis Manturov, bersama memimpin Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik di Kazan, Federasi Rusia pada Selasa (12/5).

Penyelenggaraan SKB Indonesia-Rusia yang digelar tahunan menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah kemitraan ekonomi kedua negara di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus menindaklanjuti arahan pemimpin kedua negara pasca pertemuan pada 13 April 2026.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pertemuan yang diadakan di sela penyelenggaraan Kazan Forum 2026 ini bertujuan memperkuat keterlibatan ekonomi Indonesia di kawasan Eurasia serta mendukung persiapan implementasi Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA),

"Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk meninjau perkembangan implementasi kerja sama bilateral sekaligus membahas berbagai isu prioritas dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia," kata Airlangga.

Sidang Pleno ini dibahas perkembangan hubungan ekonomi bilateral kedua negara, juga agenda prioritas ke depan, khususnya pada sektor perdagangan dan investasi, pertanian dan perikanan, energi, industri, pendidikan tinggi dan sains, serta penguatan keterlibatan antar pelaku usaha.

Airlangga menyampaikan, penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia-Rusia mencerminkan kesinambungan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang lebih konkret dan saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan momentum peringatan 76 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara pada tahun ini.

"SKB ke-14 ini juga menjadi platform penting untuk memastikan bahwa kemitraan strategis Indonesia dan Rusia dapat ditindaklanjut ke praktik ekonomi yang lebih nyata. Terlebih di tengah tatanan dan dinamika global saat ini, Indonesia mendorong kerja sama yang berorientasi pada kepentingan bersama, salah satunya melalui pemanfaatan Indonesia-EAEU FTA," ujar Airlangga.

Sementara itu, DPM Manturov mendorong kembali partisipasi aktif bagi pengembangan kerja sama kedua negara di masa mendatang, meningkatkan berbagai pencapaian kerja sama yang telah dicapai, dan terus berkomitmen untuk mencari potensi yang dapat lebih dikembangkan ke depan.

Pada sektor perdagangan, Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti menyatakan bahwa hubungan perdagangan Indonesia dan negara-negara EAEU terus menunjukkan perkembangan positif, dengan peluang luas akses pasar bagi berbagai produk unggulan nasional seperti produk sawit atau kelapa.

Saat ini, pemerintah Indonesia juga tengah menjalankan proses ratifikasi Indonesia-EAEU FTA, serta mendorong pembentukan Dewan Bisnis Indonesia-EAEU sebagai wadah mempererat konektivitas antarpelaku usaha kedua pihak.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjungn turut menyampaikan perkembangan kerja sama bidang energi antara Indonesia dan Rusia. Sesuai kebutuhan nasional, Pemerintah Indonesia terus mendorong penambahan kapasitas pembangkit listrik nasional dengan fokus pada pengembangan energi bersih dan penguatan ketahanan energi nasional.

Lebih lanjut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa pada tahun 2025, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sebagai bagian dari kebijakan nasional untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kapasitas produksi domestik, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia dan Rusia memiliki kemitraan yang bersifat alami dan saling melengkapi, dan terdapat banyak peluang penguatan kerja sama sektor pertanian termasuk peningkatan perdagangan produk pertanian.

Sebagai penutup, Menko Airlangga mengingatkan bahwa hasil SKB ke-14 Indonesia-Rusia perlu ditindaklanjuti oleh sembilan Working Groups (WG) di bawah kerangka SKB.

"Indonesia berkomitmen terus mendorong agar semua WG di bawah kerangka SKB ini dapat menindaklanjuti agenda kerja sama, agar isu-isu teknis dapat segera diselesaikan, dan hasil pertemuan ini memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat kedua negara," pungkas Airlangga.

Direktur Jenderal Rosatom State Corporation Alexey Likhachev bertemu Presiden RI Prabowo Subianto pada Selasa (12/5).

Keduanya membahas kerja sama pengembangan energi nuklir sipil di Indonesia, termasuk proyek pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) hingga reaktor modular kecil.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas sejumlah peluang kerja sama di bidang pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai.

Pembahasan meliputi pengembangan proyek PLTN, pembangunan infrastruktur nuklir, pelatihan sumber daya manusia (SDM), hingga pemanfaatan teknologi nuklir non-energi.

Likhachev mengatakan Rusia dan Indonesia saat ini tengah membangun dialog jangka panjang di sektor nuklir dengan pendekatan kemitraan strategis.

"Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk pengembangan energi nuklir. Karena itu kami tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga penciptaan kemitraan jangka panjang yang berfokus pada pengembangan industri baru bagi negara, pelatihan tenaga nasional, munculnya kompetensi baru, serta penguatan kedaulatan teknologi negara," ujar Likhachev dalam pernyataan resmi.

Ia menambahkan perusahaan energi nuklir milik Rusia itu siap menawarkan pendekatan menyeluruh untuk mendukung program nuklir nasional Indonesia, mulai dari PLTN skala besar hingga proyek small modular reactor (SMR) atau reaktor modular kecil dan pembangkit listrik terapung.

Menurut Rosatom, pembahasan juga menyoroti integrasi energi nuklir ke sistem kelistrikan Indonesia dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

Selain bertemu Prabowo, agenda kunjungan Rosatom di Indonesia juga mencakup pertemuan dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pimpinan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, hingga Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Rusia dan Indonesia sendiri telah memiliki kerja sama panjang di bidang nuklir. Tahun 2026 menjadi penanda 20 tahun perjanjian kerja sama penggunaan energi atom untuk tujuan damai antara kedua negara.

Perjanjian tersebut diteken pada 1 Desember 2006 dan menjadi dasar kerja sama bilateral Indonesia-Rusia di sektor industri nuklir.

Aspek keselamatannya ini bukan hanya dari Kementerian ESDM, tapi juga ada dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, sama BSN yang menerbitkan standardnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan pengembangan tabung gas CNG untuk kapasitas 3 kg melibatkan Kementerian Perindustrian dan Badan Standardisasi Nasional (BSN).

“Aspek keselamatannya ini bukan hanya dari Kementerian ESDM, tapi juga ada dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, sama BSN yang menerbitkan standardnya,” ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu.

Laode menyampaikan aspek keselamatan merupakan salah satu aspek terpenting dalam memastikan pelaksanaan CNG sebagai alternatif dari LPG 3 kg.

Pemerintah sedang mempersiapkan tahapan-tahapan penerapan CNG sebagai alternatif LPG untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga.

Laode membidik CNG dapat menggantikan LPG tabung 3 kg mulai tahun ini guna mengurangi ketergantungan impor energi.

Meskipun demikian, ia belum menjelaskan lebih jauh apakah kebijakan konversi LPG menjadi CNG akan berpengaruh terhadap komitmen Indonesia mengimpor LPG dari Amerika Serikat.

“Itu masih terlalu jauh, ya. Karena kami juga baru mau mulai, baru mau pilot project. Jadi, itu semua tahapan membutuhkan waktu,” kata Laode.

Usai menghadiri rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa CNG bukan teknologi baru karena telah digunakan di sektor perhotelan, restoran, hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Namun, pemanfaatannya selama ini masih terbatas pada tabung berkapasitas besar di atas 10 hingga 20 kilogram.

Ia menambahkan, apabila hasil uji coba dinyatakan layak, pemerintah membuka peluang konversi bertahap dari LPG ke CNG untuk kebutuhan rumah tangga.

Menurut Bahlil, CNG memiliki keunggulan karena seluruh bahan bakunya tersedia di dalam negeri, termasuk sumber gas alam yang melimpah. Selain itu, pemerintah juga menemukan cadangan gas baru di Kalimantan Timur yang berpotensi dialokasikan untuk kebutuhan domestik.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026