Ditjen Perhubungan Darat telah memanggil manajemen Xanh SM atau Green SM pada hari ini, Selasa (28/4) untuk klarifikasi pasca-kecelakaan

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan memanggil pengelola taksi Green SM imbas insiden tabrakan antara kereta Commuter Line dan kereta jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat, Senin (27/4) malam.

"Sebagai tindak lanjut atas kejadian tersebut, Ditjen Perhubungan Darat telah memanggil manajemen Xanh SM atau Green SM pada hari ini, Selasa (28/4) untuk klarifikasi pasca-kecelakaan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam pernyataan dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Dia menyampaikan, pihaknya telah membentuk tim khusus untuk mendalami keterlibatan taksi Xanh SM termasuk sisi perizinannya, kelengkapan administrasi, pemenuhan standar keselamatan, hingga kepatuhan pada ketentuan operasional angkutan umum.

"Karena prinsip kami jelas, keselamatan masyarakat adalah prioritas, sehingga setiap potensi pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan,” jelas Aan.

Aan mengatakan berdasarkan data di aplikasi Siprajab, kendaraan taksi yang terlibat kecelakaan bernomor polisi B 2864 SBX dan tercatat telah terdaftar serta memiliki kartu pengawasan yang berlaku hingga 28 Oktober 2026.

"Kendaraan taksi tersebut terdaftar untuk melakukan pelayanan taksi reguler di wilayah Jabodetabek," ujarnya.

Meski demikian, Ditjen Hubdat tetap melakukan pendalaman lebih lanjut untuk memastikan kepatuhan operator terhadap seluruh ketentuan yang berlaku.

Diketahui, perusahaan taksi Green SM telah memiliki sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) yang berlaku selama lima tahun.

“Selanjutnya, kami akan mengaudit kembali elemen-elemen standar manajemen keselamatan yang wajib dipenuhi perusahaan angkutan umum," ucap Aan.

Kemenhub akan melihat kembali bagaimana standar manajemen keselamatan dijalankan di lapangan oleh perusahaan tersebut.

"Termasuk kewajiban perusahaan dalam memastikan kendaraan, pengemudi dan sistem operasionalnya memenuhi aspek keselamatan,” ungkap Aan.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya akan melakukan klarifikasi, pendalaman, serta penindakan apabila terbukti ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dan PM 117 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek.

Ia mengatakan sanksi administrasi bukan tidak mungkin diberikan seusai tingkat pelanggaran, mulai dari surat peringatan, pembekuan izin sementara hingga pencabutan izin.

“Kami akan melihat apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan operasional angkutan umum maka sanksi administrasi akan diberikan secara proposional sesuai aturan yang ada,” katanya.

“Kami tegas akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut serta keterlibatan taksi Green SM dalam kecelakaan ini. Nantinya hasil pendalaman menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya,” tambah Aan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan menyampaikan duka cita yang mendalam atas kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur, Senin (27/4) malam.

"Semoga para korban jiwa mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya serta korban luka-luka segera diberikan kesembuhan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Maka dari itu, tentunya kita perlu menyiapkan yang kita sebut Green Enabling Super Grid, di mana kita harus membawa atau mentransfer energi dari pembangkit listrik renewable yang ada di luar Jawa ke Jawa,

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menyoroti pentingnya pemerataan industri di Indonesia melalui interkoneksi atau transmisi listrik berbasis energi hijau atau energi baru terbarukan (EBT) yang tersebar di pulau-pulau di luar Jawa.

VP Perencanaan Ketenagalistrikan PT PLN (Persero) Arif Sugiyanto dalam diskusi publik yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa, mencontohkan bagaimana permintaan (demand) energi di Jawa sangat tinggi tapi sumber EBT untuk menunjang kegiatan industri tergolong kurang.

“Ini sebenarnya salah satu nanti mungkin kalau bisa ada pemerataan industri itu tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, sehingga kita bisa memanfaatkan sumber-sumber renewable energy yang ada di luar Jawa juga,” kata Arif.

Hal ini senada dengan amanat dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 agar PLN membangun Green Super Grid atau jaringan transmisi hijau skala luas sebagai tulang punggung penyaluran listrik dari sumber EBT yang umumnya berada di daerah terpencil, menuju pusat-pusat kebutuhan listrik yang tinggi seperti kawasan industri, kota-kota besar, dan wilayah padat penduduk di seluruh Indonesia.

“Maka dari itu, tentunya kita perlu menyiapkan yang kita sebut Green Enabling Super Grid, di mana kita harus membawa atau mentransfer energi dari pembangkit listrik renewable yang ada di luar Jawa ke Jawa,” ujar Arif.

Ia mencontohkan bagaimana Sumatera memiliki potensi EBT yang melimpah seperti tenaga panas bumi (geothermal) hingga tenaga air, yang bisa diperluas lagi manfaatnya bagi kelistrikan masyarakat.

Pemerintah sendiri menargetkan pembangunan transmisi listrik dalam 10 tahun ke depan mencapai total 47.758 kilometer sirkuit (kms).

Jaringan ini akan menghubungkan pembangkit-pembangkit EBT ke gardu induk PLN, dan selanjutnya menyalurkan daya ke jaringan distribusi hingga sampai ke pelanggan atau end user.

Namun, Arif mengakui bahwa pembiayaan masih menjadi isu yang penting, mengingat pembangunan interkoneksi di Indonesia yang terdiri dari banyak pulau, memerlukan teknologi dan biaya yang tidak sedikit.

“Karena pasti untuk membangun interkoneksi yang sangat panjang tadi membutuhkan biaya yang sangat besar, apalagi menggunakan kabel laut yang jaraknya sangat panjang, nah itu yang mengakibatkan investasi sangat besar,” kata dia.

Meski demikian, ia optimistis bahwa dengan potensi dan kekayaan EBT di Indonesia yang melimpah, masih akan menarik minat para investor.

“Harapannya tinggal cost of fund-nya. Jadi, competitiveness dari cost of fund yang semakin murah, harapannya ini juga akan berdampak pada pengembangan renewable energy yang semakin murah, dan tentunya tarif kepada masyarakat juga semakin murah juga,” ujar Arif.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Mahasiswa perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar,

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan melalui Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker) terus memperkuat pembekalan mahasiswa untuk menghadapi transformasi digital dalam dunia kerja, perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan peluang green jobs.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker, Estiarty Haryani mengatakan, mahasiswa perlu mempersiapkan diri sejak dini agar mampu beradaptasi dengan perubahan dunia kerja.

“Perubahan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Mahasiswa perlu membekali diri tidak hanya dengan kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan beradaptasi, kreativitas, dan kemauan untuk terus belajar,” ujar Estiarty dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, pemahaman terhadap kebutuhan industri menjadi kunci agar lulusan dapat lebih cepat terserap di pasar kerja.

Menurut Estiarty, Polteknaker selama ini menunjukkan capaian positif dalam menyiapkan lulusan siap kerja, yang tercermin dari tingginya serapan alumni di berbagai sektor industri maupun kewirausahaan.

Seiring perkembangan tersebut, kebutuhan terhadap kompetensi baru juga semakin meningkat.

Sejumlah profesi yang banyak dibutuhkan antara lain pengembang perangkat lunak lengkap (full stack engineer), analis data (data scientist), spesialis pemasaran digital, pengelola media sosial, kreator konten, hingga mitra bisnis sumber daya manusia (human resources business partner).

Estiarty menilai, generasi muda perlu memahami bahwa jalur karier ke depan semakin dinamis dan tidak selalu linear.

“Jangan terpaku pada satu pilihan pekerjaan. Peluang baru akan terus muncul seiring perkembangan dunia kerja,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara capaian akademik dan kemampuan praktis yang dibutuhkan industri, seperti adaptasi teknologi, komunikasi, kepemimpinan, kerja sama tim, serta ketahanan dalam menghadapi tantangan kerja.

Sementara itu, Direktur Polteknaker Yoki Yulizar menyampaikan bahwa perubahan dunia kerja tidak hanya dipengaruhi digitalisasi dan otomatisasi, tetapi juga arah pembangunan berkelanjutan.

“Green economy tidak hanya terkait isu lingkungan, tetapi juga menyangkut daya saing industri dan ketenagakerjaan. Ketika model bisnis berubah, kebutuhan tenaga kerja juga ikut berubah,” ujar Yoki.

Melalui pembekalan tersebut, ia berharap lulusan Polteknaker semakin siap menghadapi transformasi dunia kerja dan perkembangan green jobs dengan kompetensi yang relevan, adaptif, dan berdaya saing.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengatakan sinergi bisnis antarprovinsi di Pulau Sumatera menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi wilayah di tengah tren pertumbuhan yang dinilai semakin positif.

Dalam kunjungan kerja reses di Lampung, Kamis (23/4), Hendry menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing provinsi.

"Hari ini kita melihat Lampung tidak lagi hanya sebagai pintu masuk Sumatera, tetapi mulai bertransformasi menjadi episentrum ekonomi, termasuk menuju pengembangan green industry," ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan transformasi tersebut terlihat dari mulai dijalankannya program strategis, terutama hilirisasi industri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.

"Kita melihat bagaimana program hilirisasi mulai berjalan. Ini penting agar hasil daerah tidak langsung dikirim begitu saja, tetapi memiliki nilai tambah," katanya.

Selain sektor industri, Hendry juga menyoroti kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencapai sekitar 11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.

Ia mengatakan sektor ini berpotensi semakin tumbuh seiring pengembangan infrastruktur dan kawasan ekonomi.

Menurut ia, penguatan konektivitas dan kawasan industri, termasuk proyek strategis di wilayah Lampung dan Sumatera, dapat mempercepat integrasi ekonomi antarprovinsi.

"Kita melihat pertumbuhan pulau Sumatera ini dari ujung ke ujung makin bagus. Seperti kita di Provinsi Riau ekonomi terus stabil. Dan kita juga mengupayakan adanya kolaborasi ekonomi antarprovinsi di Pulau Sumatera. Nanti kita coba diskusikan dengan teman-teman DPR dan kepala daerah. Ini bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera," ujarnya.

Hendry menegaskan kolaborasi tersebut perlu difokuskan pada sektor-sektor strategis, seperti ketahanan pangan, perdagangan, pariwisata, serta hilirisasi industri guna memperkuat rantai pasok dan menjaga stabilitas harga.

"Provinsi di Pulau Sumatera ini punya kelebihan masing-masing, tinggal ini kita sinergikan. Maka kita harapkan kemandirian ekonomi terjalin sehingga segala persoalan sektor usaha bisa teratasi," katanya.

Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor industri dan ekonomi kreatif.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing kawasan dan pemerataan pembangunan di Pulau Sumatera.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menyerap dana senilai Rp15 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk pada 21 April 2026.

Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp33,55 triliun.

Serapan terbesar berasal dari instrumen green sukuk yaitu seri PBSG002 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp4 triliun dari penawaran masuk Rp4,15 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,46882 persen dengan jatuh tempo 15 Oktober 2033.

Serapan berikutnya berasal dari seri SPNS03022027 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp2 triliun dari penawaran masuk Rp4,39 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,46000 persen dengan jatuh tempo 3 Februari 2027.

Selanjutnya, pemerintah menyerap dana senilai Rp1,95 triliun dari seri PBS030 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp5,19 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 5,91945 persen dengan jatuh tempo 15 Juli 2028.

Dari seri PBS040 (pembukaan kembali), diserap dana sebesar Rp1,85 triliun dari penawaran masuk Rp2,38 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,09874 persen dengan jatuh tempo 15 November 2030.

Untuk seri PBS034 (pembukaan kembali), pemerintah memenangkan dana sebesar Rp1,75 triliun dari penawaran masuk Rp3,15 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,55991 persen dengan jatuh tempo 15 Juni 2039.

Kemudian, pemerintah memenangkan nominal sebesar Rp1,45 triliun dari seri PBS038 (pembukaan kembali) yang menerima penawaran masuk Rp8,47 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,75157 persen dengan jatuh tempo 15 Desember 2049.

Pemerintah memenangkan jumlah yang sama dari kedua seri, yakni SPNS01062026 (pembukaan kembali) dan SPNS12102026 (pembukaan kembali), dengan nilai Rp1 triliun.

Seri SPNS01062026 mencatatkan penawaran masuk Rp4,19 triliun dengan imbal hasil 4,87190 persen dan jatuh tempo 1 Juni 2026.

Sementara seri SPNS12102026 menerima penawaran masuk Rp1,62 triliun dengan imbal hasil 5,24000 persen dan jatuh tempo 12 Oktober 2026.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, iNews.id - PT PLN (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi sektor pertambangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah produsen batu bara. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Bussiness Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu, untuk Integrated Business Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan, di antaranya PT Masmindo Dwi Area untuk pembangunan instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan pembangunan instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto, menjelaskan bahwa elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang. Langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material, ujar Ari dalam Focus Group Discussion Powering The Future of Green Mining di Jakarta, Rabu (15/4/2026). 

Ari menambahkan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat."Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto, menegaskan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi untuk memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ucapnya.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

"Forum ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan demand listrik sektor tambang, menentukan batas optimal layanan PLN, serta merumuskan strategi pengelolaan aset kelistrikan pasca-umur tambang," tuturnya.

Menilik dari sisi teknis operasional, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Dini Sulistyawati, mengidentifikasi bahwa titik kritis konsumsi energi berada pada tahap pengangkutan hasil tambang.

"Oleh karena itu, pemanfaatan energi bersih berbasis listrik pada proses hauling ini menjadi salah satu langkah konkret untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga menurunkan emisi," katanya.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi, menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah, ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," ujarnya.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh pelanggan PLN, PT Borneo Indobara (BIB), sebagai pengguna layanan PLN untuk _green mining_. Division Head Project Expansion PT Borneo Indobara, Adi Supriyatna, menyampaikan bahwa elektrifikasi menjadi langkah strategis perusahaan dalam merespons tantangan perubahan iklim sekaligus tekanan fluktuasi harga bahan bakar.

“Elektrifikasi PT Borneo Indobara merupakan langkah strategis menuju pertambangan hijau untuk merespons ancaman perubahan iklim dan tren kenaikan harga bahan bakar. Transisi ini didukung oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif bersama PLN guna mengoperasikan berbagai alat berat listrik serta stasiun pengisian daya bagi 700 unit truk listrik," ucapnya.

Editor: Rizqa Leony Putri

JAKARTA - PT PLN (Persero) memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi sektor pertambangan melalui kolaborasi strategis dengan sejumlah produsen batu bara. Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) serta Memorandum of Understanding (MoU) Integrated Bussiness Solution guna mendorong elektrifikasi operasional tambang.

Kerja sama yang ditandai dengan PJBTL dan MoU ini dijalin dengan PT Trubaindo Coal Mining sebesar 30 MVA, PT Sembada Makmur Sejahtera sebesar 55 MVA, PT Marga Bara Jaya sebesar 35 MVA, PT Maruwai Coal sebesar 71 MVA, PT Makmur Sejahtera Wisesa sebesar 106 MVA, dan PT Berau Coal sebesar 29 MVA.

Sementara itu untuk Integrated Bussines Solution, PLN melalui anak usahanya menjalin kolaborasi dengan sejumlah perusahaan diantaranya PT Masmindo Dwi Area, untuk Pembangunan Instalasi dan gardu pelanggan, PT Maruwai Coal dengan pekerjaan Pembangunan Instalasi milik pelanggan, dan PT Sembada Makmur Sejahtera dengan pekerjaan Engineering Design dan pembangunan instalasi tegangan tinggi.

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret PLN dalam mendukung implementasi green mining melalui pemanfaatan energi listrik yang lebih bersih, efisiensi, dan andal untuk mendukung elektrifikasi alat berat di pertambangan.

Koordinator Konservasi dan Mineral Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ari Hendrawanto menjelaskan bahwa elektrifikasi alat berat menjadi kunci utama dalam mereduksi emisi di wilayah operasional tambang. Langkah ini sangat krusial mengingat target besar nasional dalam mencapai Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 atau lebih cepat.

"Strategi pengurangan emisi dilakukan melalui berbagai pendekatan, seperti pengurangan produksi, substitusi energi ke sumber lain seperti biomassa, serta peningkatan efisiensi dan elektrifikasi. Elektrifikasi alat berat menjadi salah satu solusi utama, mengingat konsumsi energi terbesar berada pada kegiatan pengangkutan dan pemindahan material," ujar Ari dalam Focus Group Disscusion Powering The Future of Green Mining di Jakarta, Rabu (15/4).

Ari menambahkan, transisi ini juga memberikan keuntungan finansial yang nyata bagi pelaku industri. Dengan perbandingan harga diesel dan tarif listrik saat ini, terdapat potensi penghematan biaya operasional hingga Rp2 miliar per tahun untuk setiap unit alat berat."Jika diterapkan secara luas, efisiensi yang dihasilkan akan sangat besar," imbuhnya.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero), Adi Priyanto menegaskan bahwa urgensi transisi energi bukan sekadar menjawab tantangan iklim, melainkan strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

"Pengembangan green mining di sektor pertambangan menjadi salah satu solusi strategis untuk menekan emisi gas rumah kaca sekaligus memastikan keberlanjutan industri batu bara ke depan," ujar Adi.

Menurut Adi, PLN siap memberikan dukungan penuh bagi seluruh pelaku industri melalui berbagai layanan inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan tambang.

"Forum ini menjadi momentum untuk mengidentifikasi potensi pertumbuhan demand listrik sektor tambang, menentukan batas optimal layanan PLN, serta merumuskan strategi pengelolaan aset kelistrikan pasca umur tambang," papar Adi.

Menilik dari sisi teknis operasional, Executive Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Enterprise PLN, Dini Sulistyawati mengidentifikasi bahwa titik kritis konsumsi energi berada pada tahap pengangkutan hasil tambang.

"Oleh karena itu, pemanfaatan energi bersih berbasis listrik pada proses hauling ini menjadi salah satu langkah konkret untuk bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional sekaligus juga menurunkan emisi," ujar Dini.

Menanggapi kolaborasi tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Priyadi menyambut positif sinergi ini sebagai upaya bersama memperpendek rantai pasok energi fosil impor demi keberlanjutan industri.

"Nah ini adalah kesempatan yang baik, baik bagi kita produsen batu bara maupun PLN sebagai penyedia strumnya. Supaya ini terjadi simbiosis mutualisme yang paling menguntungkan," imbuh Priyadi.

Tanggapan positif juga disampaikan oleh pelanggan PLN, PT Borneo Indobara (BIB) sebagai pengguna layanan PLN untuk green mining. Division Head Project Expansion PT Borneo Indobara, Adi Supriyatna, menyampaikan bahwa elektrifikasi menjadi langkah strategis perusahaan dalam merespons tantangan perubahan iklim sekaligus tekanan fluktuasi harga bahan bakar.

“Elektrifikasi PT Borneo Indobara merupakan langkah strategis menuju pertambangan hijau untuk merespons ancaman perubahan iklim dan tren kenaikan harga bahan bakar. Transisi ini didukung oleh pembangunan infrastruktur kelistrikan secara masif bersama PLN guna mengoperasikan berbagai alat berat listrik serta stasiun pengisian daya bagi 700 unit truk listrik” pungkasnya.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan akan menawarkan instrumen green sukuk dengan seri PBSG002 pada lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Selasa (21/4).

Dikutip dari keterangan resmi Kemenkeu di Jakarta, Jumat, penerbitan ini melanjutkan komitmen pemerintah dalam pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan, melengkapi penerbitan green sukuk yang telah dilakukan sebelumnya di pasar global maupun domestik.

Secara keseluruhan, seri SBSN yang akan ditawarkan terdiri atas tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS).

Rinciannya yaitu SPNS01062026, SPNS12102026, SPNS03022027, PBS030, PBS040, PBSG002, PBS034, dan PBS038.

Seluruh seri yang dilelang merupakan pembukaan kembali (reopening), dengan jatuh tempo yang bervariasi mulai dari Juni 2026 hingga Desember 2049.

Lelang dibuka pada Selasa, 21 April 2026 pukul 9.00 WIB dan ditutup pukul 11.00 WIB, dengan hasil diumumkan pada hari yang sama.

Lelang akan dilakukan secara terbuka (open auction) dengan metode harga beragam (multiple price) dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai agen lelang SBSN.

Target indikatif lelang yang ditetapkan sebesar Rp12 triliun, dengan kemungkinan jumlah yang dimenangkan mencapai maksimal 200 persen dari target tersebut. Setelmen hasil lelang akan dilakukan pada 23 April 2026 (T+2).

Lelang ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026.

Partisipasi dalam lelang dapat dilakukan oleh investor individu maupun institusi melalui dealer utama yang telah ditunjuk pemerintah. Selain itu, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat mengikuti lelang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah menggunakan akad syariah berupa Ijarah Sale and Lease Back untuk seri SPN-S dan Ijarah Asset to be Leased untuk seri PBS, sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Adapun underlying asset SBSN berasal dari barang milik negara (BMN) serta proyek atau kegiatan dalam APBN 2026 yang telah mendapat persetujuan DPR.

Pemerintah menegaskan memiliki fleksibilitas untuk menetapkan jumlah penerbitan, baik lebih besar maupun lebih kecil dari target indikatif, dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan pembiayaan negara.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengusaha dan investor Sandiaga Salahuddin Uno berpendapat ekonomi hijau atau green economy Indonesia memiliki prospek cerah yang bisa menjadi motor penggerak perekonomian nasional ke depan.

“Saya sangat optimistis soal ekonomi hijau ini, super prospektif,” kata Sandiaga saat ditemui dalam kegiatan MUTU Green Economic Series 2026 di Jakarta, Rabu.

Ia menyebut kombinasi inovasi, pembiayaan hijau, serta reformasi kebijakan dalam ekonomi hijau dapat mengubah risiko perubahan iklim menjadi peluang ekonomi baru.

Menurut dia, ekonomi hijau bukan sekadar tren, melainkan arah strategis kemajuan Indonesia, melalui kemampuan menggerakkan pertumbuhan sekaligus menciptakan lapangan kerja masa depan.

Lapangan kerja hijau yang dimaksud mencakup berbagai bidang, seperti energi bersih, pengelolaan lingkungan, teknologi rendah karbon, hingga sektor pariwisata berkelanjutan.

Lebih lanjut, sebagaimana kajian dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan International Renewable Energy Agency, total potensi ekonomi hijau Indonesia mencapai kisaran Rp3.000 triliun sampai dengan Rp4.000 triliun dalam jangka panjang.

Potensi itu berasal dari energi terbarukan, ekonomi karbon, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Dalam lanskap global, sejumlah perusahaan berbasis ekonomi hijau, terutama di sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, hingga pengelolaan karbon telah mencatatkan nilai bisnis besar.

Namun, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu menilai peluang yang belum tergarap justru jauh lebih besar, khususnya dalam pengembangan pasar karbon, penghitungan carbon footprint, perdagangan kredit karbon, serta teknologi pemantauan emisi.

Oleh sebab itu, dia mendorong pemerintah untuk mematangkan regulasi mengenai ekonomi hijau. Regulasi yang disusun harus bersifat komprehensif dan juga mengatur soal pemberian insentif bagi sektor ekonomi ini.

“Karena ekonomi hijau ini masa depan ekonomi kita, bisa memberikan lapangan kerja, dan juga baik untuk keberlanjutan,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Saat mempelajari arus laut global, sebuah tim ilmuwan menemukan 'gunung es' yang ternyata adalah sebuah pulau yang belum dipetakan di Antartika.

Selama survei yang dilakukan pada bulan Februari tahun ini untuk memahami dampak pencairan es terhadap arus laut global, sebuah tim peneliti yang bekerja di atas kapal pemecah es Polarstern milik Institut Alfred Wegener, saat melintasi Laut Weddell (Antartika), terkejut menemukan fitur geografis yang sama sekali baru.

Awalnya, tim peneliti mengira itu hanya gunung es dengan warna yang tidak biasa. Tetapi setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa struktur itu terbuat dari batuan, bukan es, dan kemungkinan besar adalah sebuah pulau.

Peneliti Simon Dreutter menyatakan bahwa wilayah Laut Weddell ditandai sebagai "zona bahaya" karena aktivitas arus yang kompleks dan survei yang tidak memadai. Wilayah tersebut telah lama dikenal sebagai wilayah yang berisiko bagi navigasi, tetapi tidak ada informasi spesifik mengenai penyebabnya.

Justru ambiguitas inilah yang membuat penemuan pulau baru ini menjadi semakin penting.

Patut dicatat bahwa, meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam teknologi satelit dan pemetaan digital, masih ada wilayah di Bumi yang sebagian besar belum dieksplorasi. Antartika, dengan iklimnya yang keras dan lapisan es yang tebal, tetap menjadi salah satu wilayah yang paling sedikit dieksplorasi

Patut dicatat bahwa, meskipun terdapat kemajuan signifikan dalam teknologi satelit dan pemetaan digital, masih ada wilayah di Bumi yang sebagian besar belum dieksplorasi. Antartika, dengan iklimnya yang keras dan lapisan es yang tebal, tetap menjadi salah satu wilayah yang paling sedikit dieksplorasi.

Sebagai kelompok pertama yang secara resmi mencatat keberadaan pulau tersebut, para ilmuwan berhak untuk mengusulkan nama untuk pulau itu sesuai dengan prosedur internasional. Namun, proses penamaan perlu melalui tahap evaluasi dan persetujuan sebelum dapat digunakan secara luas.

Penemuan ini tidak hanya signifikan secara geografis tetapi juga memberikan data untuk studi tentang perubahan iklim, pencairan es, dan topografi dasar laut. Faktor-faktor ini sangat penting untuk pemahaman yang lebih baik tentang sistem iklim global.

Penemuan ini juga membantu kita untuk lebih memahami dinamika Bumi dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan di masa depan

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk, anak usaha PT Pertamina (Persero), membukukan hasil investasi sebesar Rp717 miliar pada 2025, meningkat 61,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Presiden Direktur Tugu Insurance, Adi Pramana menyatakan perseroan sebelumnya mencatatkan pendapatan hasil investasi senilai Rp445 miliar pada 2024.

“Kami ada (diversifikasi) alokasi portofolio, terus di anak usaha juga hasil investasinya cukup meningkat memanfaatkan momentum tahun lalu. Termasuk tahun lalu kalau dilihat di akhir tahun kan sebenarnya indeks (IHSG) agak naik ya,” ujar Adi Pramana di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, untuk mengoptimalkan hasil investasi, pihaknya menerapkan campuran portofolio (portfolio mix), yakni portofolio bisnis (business portfolio) dan portofolio finansial (financial portfolio).

Ia menuturkan portofolio finansial tersebut termasuk portofolio investasi yang tersebar di berbagai instrumen, antara lain obligasi, deposito, dan saham.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan dan Layanan Korporat Tugu Insurance Fitri Azwar menyampaikan bahwa pihaknya terus mengoptimalkan portofolio investasi dengan fokus pada instrumen pendapatan tetap yang memberikan yield optimal, serta pengelolaan durasi yang lebih aktif.

Ia menyatakan, pendapatan investasi yang melonjak pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh strategi alokasi aset yang lebih optimal, terutama pada instrumen pendapatan tetap seperti obligasi dan deposito.

Selain itu, perseroan juga melakukan pengelolaan durasi portofolio yang lebih adaptif terhadap pergerakan suku bunga, sehingga mampu menangkap peluang yield yang lebih tinggi.

“Kondisi pasar keuangan domestik yang relatif stabil sepanjang 2025 turut memberikan kontribusi positif terhadap kinerja investasi. Pendekatan investasi yang prudent dan konsisten ini menjadi salah satu penopang utama profitabilitas perseroan,” jelas Fitri.

Ia mengatakan, pihaknya juga berupaya mendiversifikasi instrumen portfolio perusahaan melalui green bond, sekaligus turut mendukung arahan regulator agar industri asuransi nasional dapat berkontribusi lebih terhadap sektor Enviromental, Social, and Governance (ESG).

Meskipun demikian, ia mengungkapkan saat ini pihaknya masih menghadapi tantangan dalam investasi green bond berupa masih sedikitnya suplai jenis surat berharga tersebut di pasar, sehingga alokasi green bond yang perseroan miliki saat ini masih terbatas.

“Namun, seiring waktu, kami yakin tren investasi ESG ini akan semakin berkembang, baik dari sisi suplai dan demand (permintaan) yang seharusnya akan meningkatkan likuiditas perdagangan instrumen ini ke depan dan menjadi salah satu komponen penting dalam portfolio investasi perusahaan,” imbuh Fitri Azwar.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Jakarta International Container Terminal (JICT) menandai 27 tahun operasionalnya dengan mempertegas peran dalam perdagangan global sekaligus mendorong transformasi menuju green port. Sebagai salah satu terminal peti kemas terbesar di Indonesia, JICT mencatat throughput lebih dari 2 juta TEUs pada 2025.

Kemudian, telah menangani lebih dari 50 juta TEUs secara kumulatif yang memperkuat posisinya sebagai simpul utama arus logistik nasional dan internasional.

“Kami terus memperkuat peran JICT dalam perdagangan global melalui peningkatan kinerja operasional dan transformasi berkelanjutan,” ujar Direktur Utama JICT Ade Hartono pada syukuran HUT ke-27 di Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Langkah yang dilakukan antara lain konversi alat operasional seperti RTG berbasis listrik, digitalisasi layanan, hingga pengelolaan lingkungan termasuk program penghijauan. “Transformasi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi sekaligus menekan emisi tanpa mengorbankan produktivitas,” katanya.

Pada momentum ini, JICT juga meluncurkan seragam baru yang merepresentasikan penguatan standar dan profesionalisme. JICT juga menghadirkan Klinik Satelit sebagai bagian dari pemenuhan aspek ‘Fit To Work’ pekerja. “Ini semua menjadi simbol transformasi budaya dan empowerment seluruh Insan JICT,” katanya.

Managing Director Hutchison Ports Southeast Asia Stephen Ashworth menegaskan posisi strategis JICT dalam jaringan global. “JICT merupakan bagian penting dalam jaringan global kami dengan standar operasional dan efisiensi yang kompetitif di kawasan,” katanya.

Dengan tema “27 Years Empowering Global Trade”, JICT menegaskan arah transformasi menuju pelabuhan yang lebih efisien, kompetitif, dan berkelanjutan.