Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Tugas (Satgas) Perumahan memproyeksikan pengembangan rusun subsidi dan rumah rakyat mampu memberikan kontribusi hingga 2% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menjelaskan program pembangunan program 3 juta rumah per tahun diposisikan sebagai mesin utama untuk mengerek produk domestik bruto (PDB) ke level yang lebih tinggi.

Dia juga menyatakan, jika target pembangunan 3 juta unit apartemen dan rumah dapat konsisten berjalan setiap tahun, dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi. Mengingat, sektor properti dan konstruksi dinilai memiliki daya dorong yang signifikan bagi industri terkait di bawahnya.

"Kita sudah perkirakan kalau nanti semua jalan sesuai dengan keinginan kita ya 3 juta rumah apartemen kalau bisa setiap tahun, ini kita bisa dapat 1,5% sampai 2%," ujar Hashim di saat ditemui di Kompleks Meikarta, Cikarang Selatan, Minggu (8/3/2026).

Hashim merinci, pertumbuhan ekonomi nasional saat ini berada di angka 5,3%, maka tambahan dari sektor perumahan akan mendorong angka tersebut mencapai level 7%. Peningkatan ini dianggap realistis mengingat besarnya penyerapan tenaga kerja dan material lokal dalam proyek hunian subsidi.

Selain sektor perumahan, pemerintah turut mengandalkan proyek hilirisasi yang diperkirakan menyumbang tambahan pertumbuhan minimal 1%. Kolaborasi antara sektor hunian dan hilirisasi industri ini diharapkan dapat merealisasikan target ekonomi yang dipatok pemerintah.

"Kalau sekarang pemerintah 5,3%, dari perumahan kita bisa dapat sampai 7% dari proyek-proyek hilirisasi ya mungkin Pak Rosan yang lebih ahli dari saya, itu bisa tambah mungkin 1% ya, mungkin lebih. Itu saya kira, kita sudah bisa capai 8% per tahun," pungkasnya.

Untuk diketahui, pemerintah resmi telah memulai pengembangan rumah susun (rusun) subsidi perdana pada Minggu (8/3/3026) dalam rangka mewujudkan program strategis 3 Juta Rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pada realisasi proyek perdana itu, pemerintah menggandeng Lippo Group selaku pengembang proyek. Nantinya, proyek itu akan disalurkan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang bunganya bakal disubsidi pemerintah.

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait (Ara) memastikan Lippo Group bakal menghibahkan lahan seluas 30 hektare (Ha) di Meikarta.

"Kalau 30 hektare [Ha] ini luar biasa dari gambaran timnya Danantara dan Pak James [Lippo Group] ini akan jadi kurang lebih bisa 140.000 unit dengan 30 hektare," jelasnya.

Ara melanjutkan, nilai lahan di area tersebut diklaim berkisar antara Rp15 juta hingga Rp20 juta per meter persegi. Mengacu pada asumsi tersebut, maka kontribusi yang digelontorkan Lippo Group hanya untuk mendukung pengadaan lahan rusun subsidi ini mencapai Rp4,5 triliun hingga Rp6 triliun.

"Di sini tanahnya antara Rp15 juta hingga Rp20 juta. Hitunglah angkanya Rp15 juta [per meter] kalau 30 hektare artinya Rp4,5 triliun kalau dia Rp20 juta artinya adalah Rp6 triliun," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan nikel, PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) memastikan akan mengajukan revisi kuota produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun buku 2026.

Langkah itu menyusul keputusan pemerintah yang memberikan persetujuan produksi bijih nikel hanya 30% dari angka yang direncanakan perseroan.

Direktur dan Chief Sustainability & Corporate Affairs Officer (CSCAO) Vale Indonesia, Budiawansyah, menjelaskan revisi RKAB bertujuan memenuhi komitmen perseroan kepada pemegang saham serta proyek strategis hilirisasi.

“Dengan alokasi 30% saat ini, itu tidak cukup untuk menopang kegiatan bisnis dalam jangka waktu satu tahun. Ada komitmen yang memang harus dilakukan seperti kepada shareholder dan juga komitmen proyek hilirisasi,” ujar Budiawansyah dalam media briefing di Jakarta, dikutip Senin (7/3/2026).

Sebagai informasi, INCO saat ini tengah memacu pembangunan dua smelter baru, yakni pabrik High Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, serta proyek di Bahodopi, Morowali, Sulawesi Tengah.

Khusus untuk proyek HPAL Pomalaa, perseroan memproyeksikan pabrik siap beroperasi pada Agustus mendatang. Kondisi ini menuntut kesiapan pasokan bijih nikel setidaknya tiga bulan sebelum operasional dimulai.

“Kalau kita hitung Agustus siap produksi, jadi sekitar 2-3 bulan sebelumnya pasokan bijih untuk mendukung itu juga harus tersedia,” tambahnya.

Budiawansyah menyebut pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta DPR RI terkait rencana revisi ini. Menurutnya, pemerintah memberikan sinyal positif mengingat adanya mekanisme evaluasi RKAB secara berkala setiap kuartal.

Pemerintah dinilai akan memberikan kuota produksi berdasarkan kepentingan nasional dan optimalisasi produksi bagi perusahaan yang benar-benar melakukan kegiatan penambangan secara aktif.

_______

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Hilirisasi dinilai bukan sekadar strategi industri, melainkan bagian dari ikhtiar bangsa untuk menghadirkan nilai tambah dan maslahat yang lebih luas. Dengan mengelola sumber daya alam dari hulu hingga hilir di dalam negeri, manfaat yang tercipta tidak berhenti pada angka ekonomi, tetapi menguatkan kemandirian nasional.

Tokoh agama Husein Ja'far Al Hadar menyampaikan, bentuk kolonialisasi modern dapat terjadi ketika suatu bangsa hanya menjual bahan mentah tanpa mengolahnya lebih lanjut.

“Kalau kita hanya menjual mentahnya saja, kita belum menjadi tuan di negeri sendiri. Ketika kita mulai berpikir hilirisasi, itu langkah menuju kemandirian,” ujar Husein Ja’far.

Menurutnya, kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia. Sebuah bangsa tetap berinteraksi dan bekerja sama, tetapi memiliki kendali atas pengelolaan kekayaannya sendiri.

“Mandiri bukan berarti sendiri. Kita tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita harus menjadi tuan di negeri sendiri. Mengelola dari hulu sampai hilir untuk kebaikan bangsa,” katanya.

Ia menegaskan bahwa ukuran utama dari kebijakan dan aktivitas ekonomi adalah manfaat yang dihasilkan. Dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad bersabda, “Khairunnas anfa’uhum linnas” — sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.

“Ukuran kebaikan itu manfaat. Bukan hanya untuk kelompoknya, bukan hanya untuk agamanya, tetapi untuk seluruh manusia, bahkan seluruh alam,” ujar Husein Ja’far.

Karena itu, lanjutnya, pengelolaan sumber daya harus diniatkan sebagai bentuk syukur atas karunia Tuhan, dijalankan dengan cara yang benar, dan ditujukan untuk maslahat bersama.

“Hilirisasi yang benar adalah yang menghadirkan tambahan manfaat. Memberi nilai tambah bagi bangsa, memperkuat kedaulatan, dan tetap menjaga keberlanjutan,” tuturnya.

Dengan pendekatan tersebut, hilirisasi seperti yang dijalankan oleh Grup MIND ID diharapkan tidak hanya menjadi agenda ekonomi, tetapi juga wujud tanggung jawab moral sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan bersama.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, memastikan pengelolaan sumber daya mineral nasional berjalan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat hilirisasi sekaligus menciptakan nilai tambah industri bagi perekonomian nasional.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menyampaikan MIND ID menjalankan peran sebagai strategic active holding dengan mengintegrasikan kegiatan penambangan, pengolahan, hingga program tanggung jawab sosial di seluruh anggota grup. Integrasi tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem industri mineral nasional yang berkelanjutan.

“MIND ID secara konsisten menyatukan berbagai inisiatif hilirisasi di seluruh grup dari hulu hingga hilir. Integrasi ini penting agar pengelolaan sumber daya mineral tidak berhenti pada aktivitas penambangan, tetapi mampu menciptakan nilai tambah industri yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Pria dalam kegiatan buka puasa bersama media di Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Program hilirisasi yang dijalankan seluruh anggota grup dirancang saling terhubung dalam satu rantai nilai industri mineral nasional. Skema tersebut memperkuat pengolahan mineral di dalam negeri sekaligus mendorong dampak ekonomi yang lebih optimal bagi negara.

Pada sektor hulu, MIND ID menerapkan prinsip Good Mining Practice sejak tahap prapenambangan, kegiatan produksi, hingga pascatambang. Pendekatan ini menjaga kegiatan operasional tetap selaras dengan kelestarian lingkungan serta perlindungan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah kerja.

Perlindungan ekosistem menjadi landasan dalam menciptakan nilai tambah industri yang berkelanjutan. Pengelolaan tambang juga mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Di sisi hilirisasi, MIND ID mengembangkan berbagai proyek strategis yang berperan sebagai penggerak rantai nilai mineral nasional. Proyek tersebut mencakup fasilitas Module & Pack (M&P) Plant serta Cell Plant Indonesia Battery Corporation (IBC) di Karawang sebagai bagian dari pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Pengembangan industri hilir juga dilakukan melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. MIND ID turut memperluas fasilitas logistik batu bara di koridor Tanjung Enim–Kramasan guna memperkuat efisiensi rantai pasok industri energi.

“Bagi MIND ID, hilirisasi untuk kemaslahatan bangsa berarti memastikan setiap sumber daya mineral yang dikelola mampu menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, memperkuat kemandirian industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi,” kata Pria.

Tidak ada yang benar-benar terbuang dari kelapa selama nilai tambahnya dikelola dan diputar kembali untuk kesejahteraan desa

Jakarta (ANTARA) - Dari sabut hingga tempurung, dari air hingga ampas, kelapa menyimpan nilai yang kerap terlewat. Di desa-desa pesisir, ekonomi sirkular membuka peluang agar tak ada lagi bagian yang terbuang dan nilai tambah tak hanya berhenti di kebun.

Di banyak desa pesisir, kelapa selama ini identik dengan kopra. Daging buah dikeringkan, dijual, lalu siklus ekonomi berhenti di sana. Sabut menumpuk di kebun, tempurung dibakar sekadarnya, dan air kelapa kerap terbuang begitu saja.

Padahal, dari satu butir kelapa, nyaris tidak ada bagian yang benar-benar menjadi limbah.

Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia. Data FAO mencatat produksi nasional berada di kisaran 17 juta ton per tahun, menempatkan Indonesia bersama Filipina dan India sebagai tiga besar produsen global. Sementara Outlook Kelapa 2025 yang dirilis Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian menyebutkan luas perkebunan kelapa mencapai sekitar 3,31 juta hektare, dengan lebih dari 98 persen dikelola oleh perkebunan rakyat.

Dominasi kebun rakyat tersebut menunjukkan bahwa kelapa bukan sekadar komoditas ekspor, melainkan sumber penghidupan jutaan rumah tangga desa. Namun besarnya produksi belum selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Pola usaha yang masih linear; panen, jual kelapa bulat atau olah menjadi kopra, membuat petani sangat bergantung pada satu jenis produk dan satu harga pasar.

Ketika harga kopra melemah, pendapatan ikut tertekan. Di sisi lain, potensi nilai tambah dari bagian lain kelapa belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Rantai nilai

Pendekatan ekonomi sirkular menawarkan perspektif berbeda. Dalam sistem ini, setiap bagian produk didorong untuk kembali ke siklus produksi sebagai bahan baku baru, energi, atau produk turunan bernilai tambah.

Kelapa secara biologis sangat kompatibel dengan konsep tersebut. Daging buah dapat diolah menjadi minyak kelapa, santan, hingga virgin coconut oil (VCO). Airnya bisa menjadi nata de coco atau minuman fermentasi. Sabut diproses menjadi cocopeat dan serat industri. Tempurung diolah menjadi arang dan briket. Bahkan ampasnya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau kompos.

Artinya, satu komoditas dapat melahirkan berbagai lini usaha, dari pangan hingga energi terbarukan.

Sejumlah daerah mulai memperlihatkan praktik tersebut. Di Banyuwangi, kelompok usaha kecil memanfaatkan sabut menjadi cocopeat yang digunakan sebagai media tanam hortikultura dan urban farming. Produk ini diminati pasar ekspor karena dinilai lebih ramah lingkungan dibanding gambut.

Sementara di Indragiri Hilir, Riau, salah satu sentra kelapa nasional, tempurung tidak lagi sekadar bahan bakar rumah tangga. Ia diolah menjadi arang dan briket dengan nilai jual lebih tinggi dan pasar yang lebih luas.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa kelapa tidak semata komoditas tunggal, melainkan dapat menjadi basis ekosistem industri skala desa.

Nilai tambah dan ketahanan rumah tangga

Pengolahan sirkular bukan hanya isu lingkungan, tetapi strategi ekonomi. Ketika petani menjual kopra saja, sumber pendapatan terbatas. Namun jika sebagian proses pengolahan dilakukan di tingkat desa, rantai nilai menjadi lebih panjang dan peluang usaha bertambah.

Sabut yang sebelumnya dibuang berubah menjadi sumber penghasilan tambahan. Tempurung yang dibakar tanpa nilai kini dapat diolah menjadi arang aktif dengan permintaan stabil untuk kebutuhan filtrasi dan industri makanan. Air kelapa yang terbuang dapat menjadi produk pangan dengan margin lebih baik.

Diversifikasi ini membantu mengurangi risiko fluktuasi harga dan membuka ruang partisipasi bagi perempuan serta pemuda desa dalam proses produksi non-lahan, seperti fermentasi, pengemasan, dan pemasaran.

Guru Besar Agribisnis IPB Dwi Andreas Santosa dalam berbagai forum agribisnis kerap menekankan bahwa persoalan komoditas rakyat bukan semata produksi, melainkan rendahnya nilai tambah di tingkat hulu. Komoditas yang dijual dalam bentuk mentah membuat nilai ekonomi lebih banyak dinikmati di luar sentra produksi. Dalam konteks kelapa, pendekatan sirkular dinilai relevan karena hampir seluruh bagian tanaman dapat diolah menjadi produk bernilai.

Dengan demikian, nilai ekonomi tidak berhenti di kebun, tetapi berputar di desa.

Pendekatan sirkular juga memiliki implikasi lingkungan. Penumpukan sabut dan tempurung berpotensi menimbulkan pencemaran jika tidak dikelola. Pembakaran terbuka menghasilkan emisi dan partikel debu, sementara pembuangan air kelapa dapat meningkatkan beban organik lingkungan sekitar.

Pengolahan menjadi cocopeat, briket, atau produk turunan lain tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga mengurangi tekanan ekologis. Cocopeat, misalnya, membantu menekan eksploitasi gambut sebagai media tanam. Briket tempurung dapat menjadi alternatif bahan bakar yang lebih efisien dibanding kayu bakar tradisional.

Ekonomi dan ekologi dalam hal ini berjalan seiring.

Meski potensinya besar, transisi menuju ekonomi sirkular kelapa tidak berlangsung otomatis. Tantangan utama terletak pada akses teknologi, permodalan, dan standar mutu. Mesin pengolah serat, alat pencetak briket, maupun instalasi VCO memerlukan investasi awal yang tidak kecil bagi rumah tangga petani.

Selain itu, konsistensi kualitas dan sertifikasi menjadi prasyarat untuk menembus pasar yang lebih luas. Fragmentasi kebun rakyat yang berskala kecil juga memerlukan penguatan kelembagaan, baik melalui koperasi maupun kelompok tani, agar pengumpulan bahan baku dan pengolahan dapat mencapai skala ekonomis.

Tanpa dukungan kebijakan, pendampingan, dan akses pasar, ekonomi sirkular berisiko berhenti sebagai wacana.

Momentum hilirisasi desa

Di tengah agenda nasional tentang hilirisasi dan penguatan UMKM, kelapa rakyat menyimpan fondasi yang sudah tersedia. Berbeda dengan beberapa komoditas perkebunan yang didominasi korporasi besar, kelapa mayoritas berada di tangan petani kecil. Setiap kenaikan nilai tambah berpotensi langsung berdampak pada rumah tangga desa.

Transformasi tidak selalu harus berbasis teknologi tinggi. Dalam kasus kelapa, ia dapat dimulai dari pengolahan sederhana yang memperpanjang rantai nilai di tingkat lokal.

Sabut yang dulu dipandang sebagai sisa dapat menjadi bahan baku industri media tanam. Tempurung bukan lagi sekadar arang dapur, tetapi komoditas bernilai. Air kelapa bukan limbah, melainkan peluang usaha.

Di tengah tekanan harga dan dinamika pasar global, masa depan ekonomi kelapa rakyat mungkin tidak semata ditentukan oleh peningkatan produksi, melainkan oleh kemampuan mengelola setiap bagian secara lebih bijak.

Dari kebun pesisir, konsep ekonomi sirkular menemukan konteksnya: Tidak ada yang benar-benar terbuang dari kelapa selama nilai tambahnya dikelola dan diputar kembali untuk kesejahteraan desa.

*) Patimah Anjelina, ST MSi, Dosen Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menjadi kunci dalam penguatan daya saing hilirisasi ayam untuk menghadapi rencana impor ayam sebagai bagian dari Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia – Amerika Serikat (AS) The Agreement on Reciprocal Trade (ART).

Pernyataan tersebut diungkapkan Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

"Karena adanya pasokan dari dalam negeri untuk kebutuhan MBG besar, maka market-market khusus itu harus dipasok dari dalam negeri sehingga ada market khusus yang memang bisa dimasukkan dalam proyek hilirisasi ayam," ujar Tauhid Ahmad.

Adanya program-program pemerintah seperti MBG dapat dimanfaatkan peternak ayam lokal untuk meraih keuntungan sekaligus menjadikannya produknya lebih kompetitif.

"Menurut saya harus kompetitif di dalam negeri. Misalnya memastikan pasokan bahan makan untuk ternak ayam bisa lebih murah, didukung oleh kebijakan pemerintah, kemudian untuk obat dan kesehatan untuk peternakan ayam serta sebagainya termasuk infrastrukturnya pemerintah bisa bantu sehingga harga jual produk ayam domestik itu bisa lebih murah dibandingkan produk impor," kata Tauhid Ahmad.

Sebagai informasi dalam ART tersebut, Indonesia mengimpor produk ayam AS dalam bentuk live poultry yakni untuk kebutuhan Grand Parent Stock (GPS) sebanyak 580.000 ekor (dengan estimasi nilai sekitar 17-20 juta dolar AS). GPS sangat dibutuhkan peternak ayam dalam negeri sebagai sumber genetik utama dan belum ada fasilitas pembibitan GPS di Indonesia.

Selanjutnya, impor bagian ayam seperti leg quarters, breasts, legs, atau thighs selama ini memang tidak dilarang, sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, kebutuhan tertentu, dan ketentuan teknis yang berlaku.

Untuk kebutuhan industri makanan domestik, Indonesia juga melakukan importasi mechanically deboned meat (MDM) sebagai bahan baku pembuatan sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya dengan estimasi volume impor sekitar 120.000-150.000 ton per tahun.

Pemerintah tetap memprioritaskan perlindungan peternak dalam negeri serta menjaga keseimbangan pasokan dan harga ayam nasional. Tidak ada kebijakan yang mengorbankan industri domestik.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, BANDUNG — Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat menggelar Kickoff Meeting Focus Group Discussion ‘West Java Downstream Investment’ WJDI #1 bertajuk “Kebijakan, Strategi, dan Arah Pengembangan Hilirisasi Investasi di Provinsi Jawa Barat”.

Kegiatan ini merupakan forum untuk membangun pemahaman bersama mengenai konsep, kebijakan dan arah pengembangan hilirisasi investasi di Jawa Barat dan menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian langkah ke depan akan lebih mudah dalam mengidentifikasikan potensi awal komoditas unggulan yang dapat dikembangkan melalui hilirisasi investasi di Jawa Barat.

Kepala DPMPTSP Jabar Dedi Taufik mengatakan Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan investasi telah membagi wilayah investasi menjadi empat area utama: Bodebekpunjur-karpur sebagai hub industri yang terintegrasi dengan kawasan metropolitan Jabodetabek; Rebana Metropolitan sebagai pusat pertumbuhan industri baru dengan potensi perikanan dan kelautan.

“Serta wilayah Jawa Barat Selatan atau ARUMANIS dengan potensi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan energi terbarukan; serta Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung yang diarahkan menjadi pusat ekonomi kreatif dan inovasi,” katanya, Kamis (5/3/2026).

Kedua secara umum Jawa Barat menjadi yang tertinggi dalam capaian realisasi investasi 2025 sebesar Rp296,8 Triliun. Namun dalam capaian realisasi investasi bidang hilirisasi di Jawa Barat yang mencapai nilai Rp71,4 triliun terdiri dari PMA sebesar Rp50,7 triliun dan PMDN sebesar Rp20,6 triliun hanya menduduki urutan ketiga dibawah Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Pihaknya mengharapkan melalui WJDI ini supaya Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk melakukan identifikasi dan penggalian potensi hilirisasi sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerahnya masing-masing. FGD berlangsung secara interaktif dengan focus membahas pada analisis, tantangan dan peluang pengembangan hilirisasi di Jawa Barat. Industri hilirisasi memberikan nilai tambah pada bahan baku yang diperoleh suatu daerah yang diolah menjadi produk yang bernilai ekonomis tinggi.

Direktur Strategi dan Tata Kelola Hilirisasi Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bapak Ahmad Faisal Suralaga mengatakan pemerintah pusat telah menetapkan roadmap hilirisasi investasi secara nasional dengan 8 sektor prioritas yaitu Mineral, Batubara, Minyak Bumi, Gas Bumi, Perikanan, Kelautan, Perkebunan dan Kehutanan.

Turunan dari sektor prioritas tersebut telah ditetapkan 28 komoditas yang tersebar di seluruh nusantara. Jawa Barat memiliki potensi hilirisasi dengan komoditas Nikel, Besi, Baja, Bauksit, Timah, Tembaga, Minyak Bumi, Getah Pinus, Kayu Log, Karet, Garam dan Tilapia.

“Strategi hilirisasi ini sepenuhnya sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam kerangka Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi baru. Hilirisasi juga tercantum dalam misi Asta Cita ke-5 Pemerintah, yakni Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,” katanya.

Kepala Bappeda Jabar Dedi Mulyadi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan arah kebijakan dan strategi pengembangan hilirisasi pada misi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yaitu Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif. Sektor yang menjadi perhatian hilirisasi di Jawa Barat pada pertanian, perkebunan dan kehutanan serta mengembangkan potensi investasi pada Energi Baru Terbarukan.

WJD perdana ini menghasilkan perlunya rekomendasi kebijakan menuju arah hilirisasi yang terintegrasi antara lain membentuk hilirisasi berbasis klaster dan keunggulan daerah, penguatan konektivitas rantai pasok antar daerah, penguatan ekosistem pendukung hilirisasi seperti energy, utilitas dan logistic, serta perbaikan tata kelola berbasis data hilirisasi yang menjadi dasar utama perencanaan pembangunan, promosi investasi dan prioritas investasi hilirisasi.

PT Freeport Indonesia (PTFI) terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung pembangunan ekosistem pertambangan yang bernilai tambah tinggi dan pro-rakyat.

Pembangunan smelter tembaga dan fasilitas pemurnian lainnya bukan sekadarmemenuhi kewajiban, melainkan bagian strategi nasional menuju kemandirian industri bahan mineral.

Salah satu wujud konkretnya adalah pengoperasian smelter tembaga single line di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Proyek senilai sekitar Rp43 triliun tersebut menjadi tonggak penting dalam upaya Indonesia memperkuat rantai nilai industri mineral di dalam negeri.

Smelter dengan kapasitas pengolahan mencapai 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun tersebut telah memasuki tahap produksi perdana. Melalui fasilitas ini, Freeport mampu menghasilkan sekitar 600 ribu ton katoda tembaga setiap tahun, yang menjadi bahan utama untuk industri kabel, otomotif, dan energi baru terbarukan.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, menegaskan bahwa proyek inibukan hanya investasi jangka panjang, melainkan juga langkah strategis untuk menciptakan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

"Hilirisasi tembaga menjadi fondasi penting bagi kemandirian industri Indonesia.Dengan beroperasinya smelter Gresik, kita tidak hanya mengekspor bahan mentah,tetapi juga produk olahan bernilai tinggi," ujarnya seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Pembangunan smelter ini juga menciptakan lebih dari 12.000 lapangan kerja, dengansekitar 60% tenaga kerja berasal dari Jawa Timur dan Papua. Kehadiran proyek tersebut mendorong peningkatan aktivitas ekonomi lokal, termasuk tumbuhnya sektorlogistik, jasa konstruksi, dan UMKM di sekitar kawasan industri.

Dalam Laporan Akhir Membangun Kemitraan antara Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan untuk Optimalisasi Manfaat Hilirisasi yang diterbitkan FakultasEkonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB) pada 2024, Smelter Gresikmenunjukkan keberhasilan model kemitraan yang melibatkan enam aktor, yakni perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media, dan LSM, yang dikenal sebagai pendekatan hexa-helix.

Salah satu mekanisme yang diangkat ialah forum 'Rembuk Akur' yang terbuka bagiwarga dari sembilan desa Ring 1 di sekitar kawasan industri untuk terlibat dalamrekrutmen tenaga kerja PTFI.Lebih jauh, riset tersebut mencatat bahwa pelibatan UMKM lokal tak hanya sebataspenyedia jasa katering atau logistik, tetapi sudah masuk ke sentra-IKM seperti industrisongkok dan mesin logam di Gresik, membangun rantai pasok yang inklusif sekaligus memperkuat ekonomi lokal.

"Dengan kemitraan strategis, pelaku UMKM dapat mengambil peran lebih besar dalamrantai pasok industri, yang pada akhirnya memperkuat ekosistem ekonomi lokal," tulis Hendi Subandi, peneliti utama dalam laporan tersebut.

Di samping manfaat ekonomi, Freeport juga mengembangkan program pelatihan vokasiuntuk menyiapkan tenaga kerja industri masa depan. Pelatihan tersebut difokuskanpada bidang teknologi pengolahan logam dan keselamatan kerja, bekerja sama dengan lembaga pendidikan lokal dan mitra industri.

Smelter Gresik menandai babak baru bagi industri tembaga nasional. Keberhasilan inidiharapkan menjadi model hilirisasi yang mampu mendorong tumbuhnya industriturunan di dalam negeri, seperti produksi komponen listrik dan material kendaraanlistrik.

Tony menambahkan, Freeport berkomitmen menjaga keberlanjutan operasi denganmenerapkan standar lingkungan yang ketat.

"Kami memastikan setiap proses produksi dilakukan secara efisien dan ramahlingkungan. Tujuan utama kami adalah menciptakan manfaat ekonomi sekaligusmenjaga keseimbangan sosial dan ekologis," pungkas dia.

Dengan mulai beroperasinya smelter di Gresik, Indonesia menegaskan posisinyasebagai salah satu pemain utama dalam rantai pasok global industri tembaga. Upaya hilirisasi ini diharapkan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi jangka panjang, sekaligus memperkuat fondasi kemandirian industri nasional.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong percepatan ekspor produk olahan ayam dan telur setelah Arab Saudi melarang impor unggas dari Indonesia dan sejumlah negara lainnya.

Ia menilai kebijakan tersebut justru menjadi momentum untuk memperkuat hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri.

"Iya, (larangan impor dari Indonesia) itu untuk unggas, tapi olahan tidak. Ya kita olah, justru nilainya lebih tinggi. Itulah kalau bisnis," kata Amran saat pelepasan ekspor produk unggas dan turunannya di Kantor Kementan, Selasa (3/3).

Amran menjelaskan jika ayam diekspor dalam bentuk mentah harganya sekitar Rp30 ribu per kilogram (kg). Namun setelah diolah menjadi produk jadi, nilainya bisa meningkat hingga dua kali lipat.

Karena itu, ia menilai pembatasan impor unggas oleh Arab Saudi justru membuka peluang untuk mengirim produk olahan dengan harga lebih tinggi, yakni sekitar Rp60 ribu per kemasan, dibandingkan menjual ayam mentah.

"Kalau ayam aku ekspor, harganya katakanlah Rp30 ribu per kilogram. Kalau ini barang jadi, dua kali lipat. Pilih mana? Justru kita bersyukur, karena Arab itu melarang untuk unggas," ujarnya.

Menurut Amran, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang diarahkan Presiden Prabowo Subianto untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi bernilai lebih tinggi.

"Kan diolah (bukan unggas). Justru itulah tujuan perintah Bapak Presiden, kita hilirisasi. Hilirisasi adalah kita olah bahan baku menjadi bahan jadi. Ini naik 100 persen," katanya.

Pada kesempatan sama, Kementerian Pertanian melepas ekspor produk unggas dan turunannya ke tiga negara tujuan, yakni Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Nilai ekspor yang dilepas mencapai sekitar Rp18 miliar dan disebut akan terus berlanjut.

"(Total nilai ekspor) Rp18 miliar, tapi ini terus, terus menerus, ini hari ini saja, terus kita ekspor," ujar Amran.

Adapun total produk yang diberangkatkan pada Selasa (3/3) mencapai sekitar 75 ton dengan nilai sekitar Rp3,3 miliar untuk satu kontainer. Adapun total rencana ekspor hingga 31 Maret ditargetkan mencapai 545 ton dengan nilai sekitar Rp18,2 miliar.

Produk yang dilepas pada hari itu tidak hanya berupa ayam utuh atau telur segar, tetapi juga berbagai produk olahan bernilai tambah. Dari pantauan di lokasi, sejumlah perusahaan menampilkan produk seperti nugget ayam, sosis ayam, chicken karaage, hingga olahan ayam berbumbu dalam kemasan siap edar.

Selain itu, telur segar juga turut menjadi bagian dari komoditas yang dipamerkan sebelum dilepas untuk ekspor. Produk-produk tersebut berasal dari perusahaan seperti PT Japfa Comfeed Indonesia, PT Charoen Pokphand Indonesia, PT Malindo Food Delight, dan PT Taat Indah Bersinar yang ikut serta dalam pengiriman hari itu.

Pemerintah, kata Amran, akan terus mendukung dari sisi legalitas dan fasilitasi ekspor guna memperluas pasar produk unggas olahan Indonesia.

Ia juga menyebut Indonesia saat ini telah swasembada telur dan ayam sehingga perluasan pasar ekspor menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan produksi dan meningkatkan nilai tambah.

Arab Saudi sebelumnya resmi melarang impor unggas, termasuk ayam, dan telur dari 40 negara, termasuk Indonesia.

Otoritas Pangan dan Obat Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/SFDA) menyatakan langkah tersebut diambil sebagai upaya pencegahan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memperketat standar keamanan pangan di pasar domestik.

Larangan total tersebut disebut sebagai bagian dari antisipasi risiko penyakit hewan, khususnya wabah flu burung yang sangat patogen.

Dalam laporan media lokal Okaz, Indonesia termasuk dalam daftar 40 negara yang dikenai larangan total impor unggas dan telur, bersama negara lain seperti Afghanistan, Jerman, Iran, Bosnia dan Herzegovina, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, China, Vietnam, Jepang, Inggris, India, hingga Sudan.

SFDA menjelaskan sebagian negara telah masuk daftar larangan sejak 2004, sementara negara lain ditambahkan secara bertahap berdasarkan penilaian risiko dan laporan internasional terkait penyakit hewan. Daftar tersebut akan terus ditinjau secara berkala sesuai perkembangan situasi kesehatan global.

Meski demikian, SFDA masih memperbolehkan masuknya produk unggas dan turunannya yang telah melalui proses pemanasan atau pengolahan tertentu yang terbukti mampu menghilangkan virus penyakit Newcastle serta memenuhi persyaratan kesehatan.

Produk tersebut wajib disertai sertifikat kesehatan resmi dari otoritas negara asal dan berasal dari fasilitas produksi yang telah disetujui otoritas Arab Saudi.

Danantara Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA) dan Chandra Asri Group secara resmi menandatangani perjanjian investasi pembangunan pabrik Conditional Share Subscription Agreement (CSSA).

Pembangunan pabrik CA-EDC diperkirakan akan membutuhkan dana sebesar US$800 juta atau setara Rp13,48 triliun (asumsi kurs Rp16.859 per dolar AS). Danantara Indonesia dan INA akan bersama-sama menanamkan modal dengan total investasi sebesar US$200 juta atau Rp3,37 triliun.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir mengatakan proyek ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor terhadap bahan baku krusial dalam berbagai industri, sekaligus mendorong agenda hilirisasi sebagai bagian dari transformasi ekonomi jangka panjang.

"Perjanjian hari ini menegaskan komitmen Danantara Indonesia untuk memperkuat industri-industri strategis nasional yang memberikan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, serta mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia," ujar Pandu dalam keterangan resmi, Selasa (3/3).

Perjanjian ini menandai fase komitmen modal dalam mendukung pembangunan pabrik Chlor Alkali-Ethylene Dichloride (CA-EDC) di Cilegon, Banten yang dikembangkan dan dioperasikan oleh Chandra Asri group.

Kehadiran kapasitas produksi Caustic Soda di dalam negeri diharapkan dapat secara signifikan memperkuat substitusi impor dan ketahanan pasokan domestik.

"Kolaborasi ini tidak hanya sebagai respon terhadap tantangan ketergantungan impor, tetapi juga sebagai langkah nyata untuk mempercepat hilirisasi, kunci penggerak ekonomi Indonesia," imbuhnya.

Produksi EDC tidak hanya mendukung kebutuhan industri dalam negeri, tetapi juga memiliki potensi untuk meningkatkan ekspor, memberikan kontribusi pada devisa, seiring dengan penguatan daya saing industri kimia nasional.

Presiden Direktur dan CEO Chandra Asri Group Erwin Ciputra mengatakan sangat menyambut baik partisipasi Danatara Indonesia serta INA sebagai mitra investasi strategis dalam proyek CA-EDC ini.

"Dukungan ini mencerminkan kepercayaan terhadap kapabilitas Chandra Asri Group dalam mengembangkan fasilitas ini. Kami berharap proyek CA-EDC ini dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan impor bahan kimia strategis, memperkuat ketahanan rantai pasok nasional serta mendukung hilirisasi," kata Erwin.

Selain itu, Erwin menyebutkan pembangunan pabrik CA-EDC ini akan menciptakan ribuan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Tentunya ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Pembangunan dan operasional fasilitas ini juga akan membuka peluang kerja baru sebanyak 3.000 pada masa konstruksi dan 250 pada saat operasional serta memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat dan industri di Cilegon dan sekitarnya," pungkas Erwin.

Sementara itu, Pengganti Sementara Ketua Dewan Direktur INA, Eddy Porwanto, menyatakan investasi ini mencerminkan mandat investasi jangka panjang INA untuk menggerakkan modal pada sektor-sektor yang menjadi prioritas nasional.

"Upaya ini diharapkan dapat mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, serta memperkuat daya saing dan ketahanan industri nasional," jelas Eddy.

Caustic Soda digunakan sebagai bahan baku yang digunakan dalam proses produksi sabun dan deterjen, pemurnian alumina, hingga proses pembuatan kertas. Sedangkan EDC merupakan bahan baku utama yang mendorong industri konstruksi dan pengemasan.

Dalam struktur investasi yang disepakati, pendanaan proyek akan digunakan untuk membangun fasilitas industri strategis CA-EDC yang dikelola oleh PT Chandra Asri Alkali (CAA), anak Perusahaan Chandra Asri Group, dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2027.

Pada fase pertama, pembangunan pabrik CA-EDC akan memiliki kapasitas produksi tahunan sebesar 400 ribu ton Caustic Soda kering per tahun dan 500 ribu ton Ethylene Dichloride.

Fasilitas ini dikembangkan dengan standar teknologi dan keselamatan industri yang tinggi untuk memastikan efisiensi operasional, keandalan pasokan serta kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan aspek keberlanjutan dan hilirisasi menjadi kunci menjaga dominasi sawit nasional di tengah isu global, sekaligus memastikan kontribusi bagi perekonomian hingga kesejahteraan petani.

Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro menyampaikan sawit Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang sejak 1980-an yang menjadi fondasi industri saat ini.

"Kita kalau hanya bangga dengan capaian yang sekarang kita capai ini, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan eksistensi sawit kita, ini khawatir suatu saat akan mengalami kurva yang menurun. Padahal, kita tahu bagaimana kontribusi sawit dalam perekonomian nasional," katanya dalam Forum Kampanye Sawit Baik di Jakarta, Senin.

Menurutnya, usia pengembangan sawit yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut strategi serius untuk menjamin keberlanjutan produksi agar tidak mengalami penurunan kurva kontribusi ekonomi nasional.

Ia menegaskan sawit merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar sektor perkebunan, melampaui komoditas karet, kopi, kakao, dan kelapa, serta menjadi penopang utama penerimaan pertanian nasional.

Dia menyebutkan Indonesia tercatat memiliki luas tutupan sawit 16,38 juta hektare berdasarkan data 2019, dengan produksi 2023 mencapai 47 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 48,12 juta ton pada 2025.

Dari sisi produktivitas, rata-rata nasional mencapai 3,3 ton per hektare, jauh di atas kedelai yang 0,4 ton per hektare, serta lebih efisien dalam penggunaan lahan dibanding bunga matahari.

Lebih lanjut, dia mengatakan komposisi pengelolaan sawit nasional terdiri dari sekitar 42 persen perkebunan rakyat, 48 persen swasta, dan 8 persen BUMN, dengan variasi produktivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Selain itu, dari aspek ketenagakerjaan, industri sawit menyerap sekitar 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tidak langsung, sehingga total dampaknya mencapai 16,5 juta orang.

Hendratmojo menekankan penguatan hilirisasi menjadi agenda strategis agar Indonesia tidak hanya mengekspor crude palm oil (CPO), tetapi juga mengembangkan produk turunan seperti pangan, farmasi, kosmetik, hingga bioenergi.

Ia menyebut program biodiesel yang telah berjalan dari B35 menuju B40 bahkan B50 menunjukkan potensi besar sawit sebagai energi terbarukan, termasuk pengembangan bioavtur untuk penerbangan.

Menurutnya, pasar domestik dengan populasi sekitar 280 juta jiwa merupakan kekuatan besar yang dapat menyerap produk turunan sawit jika terjadi hambatan perdagangan global.

Dalam menghadapi isu deforestasi, ketenagakerjaan, dan regulasi seperti kebijakan EUDR Uni Eropa, tambahnya, pemerintah memperkuat tata kelola melalui penerapan wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mulai 2026.

ISPO memuat tujuh prinsip, mulai dari kepatuhan hukum, praktik budidaya baik, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi, hingga peningkatan usaha berkelanjutan.

Kementan juga mendorong sinergi lintas pihak untuk mengangkat sisi konstruktif pembangunan sawit, sembari membangun pondasi hilirisasi tujuh komoditas lain agar keberhasilan sawit dapat menjadi model industrialisasi perkebunan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan aspek keberlanjutan dan hilirisasi menjadi kunci menjaga dominasi sawit nasional di tengah isu global, sekaligus memastikan kontribusi bagi perekonomian hingga kesejahteraan petani.

Direktur Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan Hendratmojo Bagus Hudoro menyampaikan sawit Indonesia merupakan hasil perjalanan panjang sejak 1980-an yang menjadi fondasi industri saat ini.

"Kita kalau hanya bangga dengan capaian yang sekarang kita capai ini, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan eksistensi sawit kita, ini khawatir suatu saat akan mengalami kurva yang menurun. Padahal, kita tahu bagaimana kontribusi sawit dalam perekonomian nasional," katanya dalam Forum Kampanye Sawit Baik di Jakarta, Senin.

Menurutnya, usia pengembangan sawit yang telah mencapai lebih dari empat dekade menuntut strategi serius untuk menjamin keberlanjutan produksi agar tidak mengalami penurunan kurva kontribusi ekonomi nasional.

Ia menegaskan sawit merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar sektor perkebunan, melampaui komoditas karet, kopi, kakao, dan kelapa, serta menjadi penopang utama penerimaan pertanian nasional.

Dia menyebutkan Indonesia tercatat memiliki luas tutupan sawit 16,38 juta hektare berdasarkan data 2019, dengan produksi 2023 mencapai 47 juta ton dan diproyeksikan meningkat menjadi 48,12 juta ton pada 2025.

Dari sisi produktivitas, rata-rata nasional mencapai 3,3 ton per hektare, jauh di atas kedelai yang 0,4 ton per hektare, serta lebih efisien dalam penggunaan lahan dibanding bunga matahari.

Lebih lanjut, dia mengatakan komposisi pengelolaan sawit nasional terdiri dari sekitar 42 persen perkebunan rakyat, 48 persen swasta, dan 8 persen BUMN, dengan variasi produktivitas yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Selain itu, dari aspek ketenagakerjaan, industri sawit menyerap sekitar 9,7 juta tenaga kerja langsung dan 6,8 juta tidak langsung, sehingga total dampaknya mencapai 16,5 juta orang.

Hendratmojo menekankan penguatan hilirisasi menjadi agenda strategis agar Indonesia tidak hanya mengekspor crude palm oil (CPO), tetapi juga mengembangkan produk turunan seperti pangan, farmasi, kosmetik, hingga bioenergi.

Ia menyebut program biodiesel yang telah berjalan dari B35 menuju B40 bahkan B50 menunjukkan potensi besar sawit sebagai energi terbarukan, termasuk pengembangan bioavtur untuk penerbangan.

Menurutnya, pasar domestik dengan populasi sekitar 280 juta jiwa merupakan kekuatan besar yang dapat menyerap produk turunan sawit jika terjadi hambatan perdagangan global.

Dalam menghadapi isu deforestasi, ketenagakerjaan, dan regulasi seperti kebijakan EUDR Uni Eropa, tambahnya, pemerintah memperkuat tata kelola melalui penerapan wajib Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mulai 2026.

ISPO memuat tujuh prinsip, mulai dari kepatuhan hukum, praktik budidaya baik, pengelolaan lingkungan, tanggung jawab ketenagakerjaan, tanggung jawab sosial, transparansi, hingga peningkatan usaha berkelanjutan.

Kementan juga mendorong sinergi lintas pihak untuk mengangkat sisi konstruktif pembangunan sawit, sembari membangun pondasi hilirisasi tujuh komoditas lain agar keberhasilan sawit dapat menjadi model industrialisasi perkebunan nasional.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026