Bisnis.com, JAKARTA — Mabes Polri mengungkap skema pembiayaan terhadap pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan skema pembiayaan pembangunan itu berasal dari tiga sumber. Misalnya, dari dana koperasi Polda atau Polres yang dikelola anggota.

"Kedua menggunakan dana pinjaman bank himbara dan ketiga kerja sama dengan mitra YKB [Yayasan Kemala Bhayangkari]," ujar Isir saat dihubungi, Jumat (13/2/2025).

Kemudian, Johnny mengungkap sejauh ini Polri telah memiliki 1.179 SPPG. Dari ribuan itu 411 di antaranya telah beroperasi, 162 SPPG masih persiapan operasional, 499 SPPG tahap pembangunan, dan 107 SPPG masih tahap groundbreaking.

Dia juga merincikan secara total SPPG korps Bhayangkara tersebar di Jawa Tengah. Diikuti Jawa Timur sebanyak 131 SPPG, Sumatra Utara 117 SPPG, Banten 63 SPPG dan Jawa Barat 62 SPPG.

Di samping itu, Kasatgas MBG Polri, Irjen Nurworo Danang mengemukakan soal rencana pembangunan dapur MBG atau SPPG di wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).

Namun, pembangunan SPPG di wilayah 3T ini memiliki tantangan yang berkaitan dengan faktor keamanan, seperti potensi penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB), khususnya wilayah Papua Tengah atau Papua Pegunungan.

Oleh sebab itu, pihak Polri bakal terlebih dahulu untuk melakukan survei pada lokasi yang akan menjadi lokasi pembangunan SPPG Polri. Selain itu, koordinasi aparat setempat, pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat bakal dilakukan secara intensif untuk membahas pembangunan dapur MBG ini.

"Sepanjang memungkinkan itu bisa dibangun SPPG, Polri akan berupaya memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, khususnya di wilayah terpencil," ujar Danang.

Bisnis.com, JAKARTA — Danantara Indonesia menilai pergerakan harga saham himpunan bank milik negara atau Himbara akan mengikuti kekuatan fundamental masing-masing perusahaan meski pasar sedang berfluktuasi tinggi.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria meyakini bahwa fundamental emiten bank pelat merah menunjukkan performa yang solid.

Hal tersebut didasarkan pada pemahaman mendalam lembaga tersebut terhadap struktur aset dan liabilitas setiap entitas perbankan yang dikelola.

“Buat saya saham itu akan mengikuti fundamental. Dan saya sangat percaya bahwa fundamental perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk perbankan, saat ini sangat baik,” ujar Dony di Jakarta, Selasa (10/2/2026) malam.

Dia menjelaskan kondisi fundamental yang kuat itu tecermin dari kinerja aset maupun liabilitas bank BUMN yang menunjukkan performa positif.

Menurutnya, hal ini dapat tercapai lantaran Danantara melakukan pengendalian secara intensif terhadap perusahaan yang berada dalam pengelolaannya.

Secara spesifik, Dony menyoroti kinerja dua raksasa perbankan Tanah Air, yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI). Dia menilai kedua emiten bank tersebut menunjukkan performa fundamental yang sangat terjaga dan luar biasa.

“Dari sisi fundamentalnya saja, keyakinan Danantara sangat bagus, karena baik aset maupun liabilitasnya menghadapi performa yang luar biasa,” lanjutnya.

Meski memberikan sinyal positif terhadap prospek Himbara, Dony yang juga menjabat Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN menuturkan dirinya tidak dalam posisi untuk memengaruhi keputusan investasi publik di pasar saham.

Dia menyebutkan bahwa keterbukaan informasi tersebut murni berdasarkan data pengelolaan yang dilakukan Danantara secara institusional.

“Silakan kepada masyarakat, saya tidak bisa memengaruhi. Tetapi paling tidak saya bisa menyampaikan bahwa perbankan BUMN hari ini secara fundamental berada dalam kondisi yang baik,” pungkasnya.

Dalam perkembangan sebelumnya, Bank Mandiri membukukan laba yang diatribusikan kepada pemilik senilai Rp56,3 triliun pada 2025. Angka ini naik 0,93% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya senilai Rp55,78 triliun.

Sementara itu, BNI meraup laba bersih tahun berjalan sebesar Rp20,11 triliun hingga Desember 2025. Raihan tersebut menyusut 7,15% year on year (YoY) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp21,66 triliun.

Adapun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) tercatat membukukan laba bersih konsolidasian senilai Rp3,5 triliun dengan aset mencapai Rp527,79 triliun, tumbuh 12,4% secara tahunan. Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) diketahui belum merilis kinerja sepanjang tahun lalu.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK ) mengonfirmasi rencana pertemuan dengan lembaga pemeringkat Moody’s Ratings sebagai respons atas revisi prospek lima bank besar di Indonesia yang turun dari posisi stabil menjadi negatif.Otoritas menekankan bahwa tidak ada masalah mendasar maupun struktural yang perlu dicemaskan dalam sektor perbankan nasional .

Kendati belum pasti pertemuan yang direncanakan tersebut, OJK memastikan bakal terbuka menjabarkan data dan kondisi yang terjadi. Moody's Revisi Outlook 5 Bank Besar Indonesia, BTN Angkat Suara



"Sebenarnya cukup dengan data informasi yang jelas dan arah kebijakan yang akan kita lakukan. Mulai dari rules, regulation, data, sampai outlook kebijakan, itu semua akan kita siapkan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan sekaligus Anggota Dewan Komisioner OJK, Dian Ediana Rae kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dian berpandangan bahwa perubahan prospek ini tidak menggambarkan adanya kelemahan pada kondisi bank secara perorangan. Rapor Moody’s Rating jadi Momentum Pemerintah Benahi Kebijakan Fiskal

“Kami tidak khawatir, karena secara struktural tidak ada isu. Secara fundamental juga tidak ada isu yang terkait dengan panggilan kita itu,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan dengan Moody’s nantinya akan berfungsi sebagai forum klarifikasi yang tidak hanya dilakukan oleh OJK sendiri, melainkan juga menggandeng Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Penyampaian informasi yang didukung data dianggap sebagai faktor kunci untuk memaparkan kondisi sebenarnya perbankan nasional kepada lembaga pemeringkat global tersebut.

“Ini homework bersama. KSSK juga mungkin ikut bertanggung jawab untuk menjelaskan. Kita sudah familiar dengan cara kerja Moody’s, termasuk penilaian terhadap faktor prudential, governance, dan manajemen risiko,” ucapnya.

Di mata OJK, menjelaskan sektor perbankan kepada lembaga pemeringkat cenderung lebih mudah sebab aturannya tidak hanya mengacu pada regulasi dalam negeri, namun juga standar internasional. Aspek tata kelola (governance) hingga manajemen risiko dianggap sudah berjalan dalam koridor yang kokoh.

“Kalau mereka menanya secara individual bank, justru lebih gampang menjelaskannya. Dari sisi prudential, governance, sampai risk management, semuanya ada,” ungkap Dian.

Walaupun waktu pasti pertemuan dengan Moody’s belum ditetapkan, OJK berkomitmen menyusun data dan informasi yang menyeluruh, mencakup regulasi, kondisi terkini industri perbankan, serta arah kebijakan di masa depan.

OJK juga meyakini bahwa langkah Moody’s ini tidak akan mengguncang stabilitas perbankan nasional secara signifikan. Perubahan prospek ini dianggap hanya sebagai cerminan dari penurunan prospek Indonesia secara umum.

“Saya optimistis tidak akan ada dampak signifikan. Ini konsekuensi dari penurunan outlook secara keseluruhan, karena outlook Indonesia berubah, tentu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjelaskan,” katanya.

Adapun lima bank terdampak yang masuk penilaian Moody's adalah empat bank himbara, dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan satu bank swasta, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Seperti BTN yang dalam penilaian Moody's tengah menghadapi tantangan struktural, seperti soal tingginya porsi restrukturisasi kredit dan rendahnya tingkat likuiditas.

Pengamat Perbankan sekaligus Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Trioksa Siahaan menekankan, Good Corporate Governance (GCG) atau Tata Kelola Perusahaan menjadi penting dalam isu koreksi outlook perbankan oleh Moody's. Ini karena bank merupakan lembaga intermediasi yang sangat bergantung pada kepercaya masyarakat.

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) telah berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk proyek pembangunan rumah susun bersubsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Jawa Barat.

"Saya dua hari lalu ketemu sama Pak Rosan (CEO Danantara). Danantara akan support betul," kata Ara saat ditemui di kantor kementerian PKP, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dia juga meminta dukungan bank yang tergabung dalam Himbara untuk mengalokasikan anggarannya dalam pembiayaan rusun bersubsidi Meikarta.

Menurutnya, perkembangan pembangunan rusun kian serius seiring dilakukannya land clearing sejak awal 2026.

Ara mengatakan sedikitnya ada 18 tower rusun, dengan total 30 lantai di setiap towernya. Total rusun yang dibangun bisa mencapai 141 ribu unit. "Itu sudah pasti rumah susun subsidi terbesar di Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Ara memastikan implementasi proyek program rumah susun bersubsidi di lahan bekas apartemen Meikarta bakal berlandaskan tata kelola yang transparan. Ini merujuk proyek Meikarta yang digarap Lippo Group dulu menimbulkan masalah dengan konsumen.

"Jangan mengulangi cara yang sudah tahu salah, sudah tahu gagal, diulang-ulangi terus dengan orang yang sama dan metode yang sama," kata Ara.

Ara menekankan soal pembiayaan yang menjadi satu di antara isu realisasi rusun bersubsidi Meikarta. Oleh karena itu, perlu ada intervensi dari perbankan mendukung pembiayaan.

(Febrina Ratna Iskana)

JAKARTA, KOMPAS.com – Petrokimia Gresik memperkuat transformasi bisnis melalui penerapan digital Supply Chain Financing (SCF) untuk mendorong efisiensi pengelolaan keuangan dan menjaga kelancaran rantai pasok.

Direktur Keuangan dan Umum Petrokimia Gresik Adityo Wibowo mengatakan, penerapan SCF menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pembayaran sekaligus memperkuat ketahanan finansial mitra usaha. Program ini dijalankan dengan menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

“Implementasi SCF ini juga terbukti mampu mendukung kelancaran pasokan barang dan jasa, sehingga proses produksi dan distribusi ke depan dapat berjalan semakin baik dan lancar, dalam upaya melanjutkan swasembada pangan nasional,” ujar Adityo melalui keterangan tertulis, Sabtu (9/2/2026).

Program digital SCF tersebut diarahkan untuk memastikan proses bisnis di sepanjang rantai pasok berjalan lebih tertata, seiring meningkatnya kebutuhan akan efisiensi dan ketepatan arus kas dalam kegiatan operasional perusahaan.

Selain itu, Petrokimia Gresik menilai penguatan sistem pembiayaan rantai pasok menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pasokan input produksi dan distribusi produk ke berbagai wilayah.

Skema Pembayaran Lebih Cepat untuk Mitra

Adityo menambahkan, penerapan SCF juga sejalan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) serta komitmen perusahaan dalam membangun kemitraan berkelanjutan dengan para pemasok.

Melalui skema SCF, mitra kerja dapat memperoleh percepatan pembayaran atas tagihan yang telah terverifikasi, dengan biaya pembiayaan yang lebih kompetitif dibandingkan mekanisme konvensional.

Dengan peran perusahaan sebagai anchor company, skema ini dinilai mampu memberikan kepastian arus kas bagi pemasok, sekaligus mendukung kelancaran operasional di seluruh ekosistem grup.

Petrokimia Gresik mengembangkan SCF melalui pemanfaatan sistem digital terintegrasi serta kerja sama dengan lembaga keuangan, sehingga manfaat program dapat dirasakan lebih luas oleh mitra usaha.

Perkuat Kolaborasi Jangka Panjang

Transformasi digital di sektor pembiayaan ini juga diharapkan memperkuat kolaborasi jangka panjang antara perusahaan dan mitra usaha, seiring meningkatnya kebutuhan akan sistem rantai pasok yang efisien dan berdaya saing.

“Program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi internal, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi mitra usaha, sebagai bagian penting dari rantai pasok perusahaan,” tutur Adityo.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) akan memfokuskan bisnisnya pada segmen consumer banking, usai resmi menyandang status persero.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan kehadiran BSI melengkapi Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang sudah ada saat ini.

“Kami bersyukur mendapatkan amanah untuk menjadi BUMN baru. Jadi BSI ini melengkapi Himbara yang sudah ada saat ini,” kata Anggoro dalam Konferensi Pers Kinerja Tahun 2025 BSI secara daring, Jumat (6/2/2026).

Untuk diketahui, status baru ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 22 Desember 2025 terkait perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang telah memperoleh persetujuan Kementerian Hukum pada 23 Januari 2026 serta disampaikan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.

Dia menjelaskan, sejauh ini, sejumlah Himbara yang sudah lebih dulu ada memiliki fokus segmennya masing-masing, menyesuaikan kapabilitas perusahaan. Misalnya, Bank Mandiri fokus pada segmen wholesale, BRI pada segmen UMKM, dan BTN yang fokus pada segmen perumahan.

Guna melengkapi bank BUMN yang sudah ada, Anggoro menyebut bahwa perseroan akan memfokuskan bisnisnya pada segmen consumer banking serta islamic ecosystem.

“Kami di bangsa Indonesia tentu saja melengkapi produk-produk layanan di masyarakat dengan memfokuskan diri pada consumer banking. Consumer banking yang juga fokus pada islamic ecosystem,” ungkap Anggoro.

Mengingat BSI telah mengantongi license bullion bank pada Februari tahun lalu, maka bullion banking juga menjadi fokus BSI pada tahun ini.

Khusus untuk islamic ecosystem, Anggoro menjelaskan bahwa pihaknya akan menyasar Muhammadiyah, NU, rumah sakit, sektor pendidikan, hingga IHC. Ini sektor-sektor yang kita fokuskan.

“Jadi inilah ceruk pasar yang menjadi fokus kami di bangsa Indonesia, melengkapi dari Himbara yang saat ini sudah memiliki segmen masing-masing,” tuturnya.

Dia mengharapkan status baru BSI sebagai BUMN baru diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih lengkap kepada masyarakat Indonesia serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Bisnis.com, YOGYAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) terus mengucurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada UMKM. Perbankan diharapkan tidak hanya memacu kredit ke kelompok konglomerasi.

Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Helvi Yuni Moraza mengatakan Himbara mendapatkan penugasan porsi penyaluran KUR lebih dari 90%. Untuk itu, Helvi berharap bank pelat merah konsisten menggenjot penyaluran KUR tersebut.

“Kemarin Bapak Presiden dalam amanahnya, beliau menekankan bagaimana kedisiplinan yang harus dilakukan oleh Himbara, karena tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat, bukan dalam konteks semata-mata untuk bisnis konglomerasi,” kata Helvi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang UMKM dan Kewirausahaan 2026 di Hotel Grand Mercure, Yogyakarta, Kamis (5/2/2026).

Namun, Helvi menyampaikan pemerintah melalui Kementerian UMKM membuat kebijakanCorporate Business Responsibility(CBR) jika Himbara ingin mengucurkan pembiayaan kepada usaha besar maupun konglomerasi.

“Kalau Himbara mau membantu usaha besar maupun konglomerasi, mereka harus melakukan beberapa program CBR yang bermuara kepada kemitraan dengan usaha menengah. Menengah membina usaha kecil, kecil membina usaha mikro,” terangnya.

Menurutnya, skema tersebut menjadi kunci untuk memperkuat keterhubungan UMKM Indonesia ke rantai nilai global (global value chain) yang hingga kini masih lemah.

“Ini maksudnya yang sudah besar itumonggobersainglah di tingkat internasional, tetapi rantai pasoknya yaitu UMKM itu harus dibina,” tuturnya.

Jika menengok kinerja 2025, nilai penyaluran KUR tercatat sebesar Rp270 triliun dengan 2,26 juta debitur penerima KUR. Dari sana, porsi penyaluran sektor produksi mencapai 60,7% dan telah memenuhi target 60%.

Dari sisi debitur, Kementerian UMKM mencatat terdapat 2,75 juta debitur baru tercatat dan 1,54 juta debitur graduasi. Per Desember 2025, tercatat penerbitan 3,07 juta Nomor Induk Berusaha (NIB), 2,86 juta sertifikat halal, dan 1,03 juta SNI BINA UMK.

Adapun, rasio kredit UMKM Indonesia baru mencapai18,05% dengan suku bunga sekitar 5,50%. Angkanya masih tertinggal dibanding negara pembanding seperti Korea Selatan (32,3%, bunga 2,5%) dan China (42,22%, bunga 3%). Pada saat yang sama, SDGs Score Indonesia sebesar 66,95% masih berada di bawah negara lain yang berada pada kisaran 70–78%.

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatat pertumbuhan kredit 15,9 persen secara tahunan (year on year/YoY) yang juga turut mendongkrak pertumbuhan laba bersih konsolidasi menjadi sebesar Rp20 triliun pada 2025.

Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mengatakan sepanjang 2025, perseroan menghadapi tekanan eksternal seperti volatilitas global hingga penyesuaian suku bunga yang dihadapi perseroan dengan fokus penguatan pendanaan disiplin risiko, serta ekspansi kredit ke sektor-sektor produktif.

“Pertumbuhan kredit sebesar 15,9 persen secara tahunan (Year on Year/YoY), didukung oleh ekspansi kredit ke sektor-sektor produktif. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh struktur pendanaan yang semakin kuat," kata Putrama.

Pertumbuhan kredit tersebut ditopang oleh pendanaan berbasis dana murah (CASA) yang tumbuh 28,9 persen secara tahunan. Kinerja CASA didorong oleh pertumbuhan giro sebesar 43,8 persen dan tabungan yang meningkat 11,2 persen (yoy), sehingga menopang efisiensi biaya dana dan menjaga likuiditas tetap optimal.

Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan pengelolaan neraca perseroan sepanjang 2025 diarahkan pada keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, efisiensi biaya dana, dan penguatan permodalan.

“Strategi pertumbuhan kredit yang terdiversifikasi menjadi kunci dalam menjaga kualitas portofolio di tengah perlambatan ekonomi global,” kata Paolo.

Dari sisi permodalan, kata Paolo, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) BNI tercatat sebesar 20,7 persen, jauh di atas ketentuan regulator. Sementara itu, kualitas aset menunjukkan perbaikan dengan rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) bruto sebesar 1,9 persen dan Loan at Risk (LaR) 8,5 persen.

"Itu mencerminkan penurunan eksposur risiko kredit secara menyeluruh dan sudah kembali ke kondisi sebelum pandemi," kata Paolo.

Di sisi lain, rasio pencadangan NPL mencapai 205,5 persen dan rasio pencadangan LaR mencapai 46,9 persen yang menunjukkan tingkat pencadangan yang kuat dan pruden dalam mengantisipasi potensi tekanan risiko ke depan.

Dari sisi operasional, BNI pada kuartal IV 2025 mencatat Pendapatan Operasional sebelum Pencadangan (PPOP) sebesar Rp9,4 triliun. Secara kumulatif, pendapatan bunga bersih (net interest income/NII) tercatat Rp40,3 triliun dengan loan yield (pendapatan dari pinjaman) yang tertekan sebagai dampak penurunan suku bunga acuan. Sedangkan pendapatan nonbunga tumbuh 5,2 persen (yoy) menjadi Rp24,6 triliun.

Direktur Risk Management BNI David Pirzada mengatakan bahwa di bidang keberlanjutan, portofolio pembiayaan berkelanjutan perseroan mencapai Rp197 triliun atau sekitar 22 persen dari total kredit.

BNI juga menerbitkan Sustainability Bond dan Green Bond masing-masing senilai Rp5 triliun sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

“Keberlanjutan telah menjadi bagian dari strategi bisnis BNI dalam menciptakan nilai jangka panjang dan mendukung transisi hijau nasional,” kata dia.

Sejalan dengan program prioritas pemerintah dan Astacita, BNI menyatakan berkontribusi aktif pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan masyarakat, ketahanan pangan, penguatan ekonomi desa, serta sektor riil yang menjadi pendorong penciptaan lapangan kerja dan pembangunan daerah.

Peran tersebut dijalankan melalui pembiayaan yang terarah, penguatan layanan keuangan, serta pemanfaatan digitalisasi untuk memastikan implementasi kebijakan pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan.

Adapun terkait penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), BNI menyatakan telah menyalurkan ke sektor-sektor produktif dengan tetap mengedepankan kehati-hatian. Misalnya kepada sektor pengolahan, perdagangan, konstruksi, pertanian, kehutanan, perikanan, dan lainnya.

"BNI memposisikan diri tidak hanya sebagai lembaga intermediasi, tetapi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengakselerasi agenda pembangunan nasional. Sinergi kami dalam berbagai program prioritas pemerintah kami jalankan dengan pendekatan yang pruden, berbasis ekosistem, dan berorientasi pada penguatan fundamental ekonomi jangka panjang," kata Dirut BNI Putrama Wahju Setyawan.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan direksi bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara mencuat di ruang publik. Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mempertimbangkan langkah tersebut.

Isu itu disampaikan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat memberi keterangan di kawasan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026). Sjafrie menyebut Presiden menilai jajaran direksi Himbara berpotensi merugikan negara.

Sjafrie menyinggung pola penyaluran kredit bank-bank Himbara. Kredit dinilai lebih banyak mengalir ke pengusaha besar, sementara pelaku usaha kecil kurang mendapat ruang.

"Oleh karena itu, Presiden memutuskan untuk mengganti semua direksinya. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN," ujar Sjafrie dikutip dari Tribunnews.com, Senin (2/2/2026).

Pergantian direksi disebut akan dilakukan melalui metode talent scouting. Pemerintah ingin menjaring figur dengan rekam jejak profesional, integritas tinggi, dan komitmen nasionalisme.

"Kita cari yang punya kemampuan intelektual dan praktisi, tapi yang terpenting, dia cinta Tanah Air. Kita butuh generasi muda yang cerdas, militan, dan kredibel untuk menjaga 'perahu' ekonomi Indonesia," ucap Sjafrie.

Pernyataan tersebut tidak sejalan dengan keterangan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani.

Rosan mengaku belum mengetahui adanya rencana perombakan direksi Himbara. Ia menyebut tidak ada pembahasan soal itu, baik di internal pemerintahan maupun di lingkungan Himbara.

"Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu," ucap Rosan saat ditemui di Wisma Danantara, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Rosan menambahkan evaluasi tata kelola bank pelat merah tetap menjadi perhatian. Pembahasan akan dilakukan bila memang diperlukan.

"Tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan. Tetapi sejauh ini tidak ada perbicaraan mengenai hal itu," ujarnya.

"Sampai sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai itu," kata Rosan menegaskan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

JAKARTA - CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani menepis isu adanya perombakan jajaran direksi bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara ( Himbara ). Rosan menegaskan, hingga saat ini tidak ada pembahasan maupun keputusan terkait pergantian direksi di Bank Himbara.

Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi menyebutkan Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara, belum pernah mendiskusikan isu tersebut. "Kami di Danantara sebagai pemegang saham di seluruh Bank Himbara sejauh ini tidak ada perbincangan mengenai hal itu," kata Rosan saat dijumpai di Wisma Danantara, Sabtu (31/1).

Meski demikian, Rosan menekankan, bahwa pihaknya selalu terbuka untuk melakukan evaluasi apabila dibutuhkan demi perbaikan kinerja. Namun, ia memastikan bahwa saat ini tidak ada agenda khusus yang mengarah pada perombakan direksi.

Menhan: Presiden Prabowo Bakal Ganti Jajaran Direksi Bank Himbara yang Rugikan Negara



“Dan tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan, tetapi sejauh ini tidak ada perbincangan mengenai hal itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin mengungkapkan rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengganti jajaran direksi Himbara yang merugikan negara. Prabowo, kata Sjafrie, menyoroti adanya praktik ketimpangan dalam penyaluran kredit, di mana ada bank pelat merah lebih memprioritaskan pengusaha besar dibandingkan pengusaha kecil.

Purbaya Tarik Lagi Rp75 Triliun dari Himbara, Ini Alasannya



"Bank Himbara itu lebih (mementingkan) ke pengusaha besar untuk dikasih kredit daripada pengusaha kecil. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara. Sudah ada tata kelola baru untuk menertibkan BUMN,” kata dia.

Lebih lanjut, Sjafrie mengutarakan, bahwa sebagai bagian dari pembersihan dan penyegaran di tubuh BUMN, pemerintah tidak lagi akan mengandalkan figur-figur lama yang telah lama menjabat. Fokus utama adalah mencari sosok yang memiliki integritas dan nasionalisme tinggi.

"Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA-Jelang RUSPT, wacana pergantian direksi bank BUMN atau Himbara kembali mencuat setelah muncul komentar Menhan Sjafrie Sjamsoeddin.

Namun, Danantara mengaku belum ada diskusi perihal pergatian direksi bank BUMN seperti BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto tak segan untuk mengganti jajaran direksi Bank Himbara atau Bank BUMN yang dianggap merugikan negara.

Menurut Sjafrie, pemecatan itu harus dilakukan agar bank milik negara dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden akan memutuskan ganti semua direksi Bank Himbara," kata Sjafrie saat memberikan materi kepada anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang mengikuti retret di fasilitas Pusat Kompetensi Bela Negara Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertahanan (BPSDM) di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1/2026) dilansir dari Antara.

Sjafrie menilai sejauh ini banyak bank negara maupun perusahaan pelat merah lainnya yang dinilai kurang mendulang keuntungan bagi negara.

Hal tersebut, lanjut Sjafrie, bisa terjadi karena banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.

Menhan memastikan pemerintah akan memilih para direksi bank negara dan BUMN lainnya dengan cara seleksi ketat, mempertimbangkan kemampuan intelektual dan pengalaman.

"Kita ganti dengan mereka yang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi tapi dia cinta tanah air. Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN," tegas dia.

Setelah memberikan sambutan, Sjafrie kembali menegaskan niat pemerintah mencari generasi baru direksi BUMN saat ditanya awak media dalam jumpa pers. Namun demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci skema seleksi tersebut.

"Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita," jelas dia.

Di sisi lain, Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani mengatakan, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, Danantara sejauh ini belum melakukan diskusi mengenai pergantian direksi maupun komisaris.

"Tetapi sejauh ini tidak ada perbincaran mengenai hal itu," kata Rosan ketika ditemui di Kantor Danantara, Sabtu (31/1/2026).

Menurutnya, apabila ke depan memang diperlukan perbaikan atau penyesuaian, Danantara akan menempuhnya melalui mekanisme konsultasi dan tata kelola yang berlaku.

“Tentunya kami akan selalu berkonsultasi apabila memang perlu ada perbaikan," tuturnya.

Adapun, bank BUMN yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bersiap melangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026.

Agenda RUPST yang digelar setiap tahun umumnya mencakup penetapan penggunaan laba bersih, termasuk pembagian dividen, hingga potensi perubahan jajaran pengurus.

--------------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana mengganti jajaran direksi bank-bank Himbara yang dianggap merugikan negara. Tujuannya adalah agar bank-bank pelat merah dapat bekerja lebih efektif demi memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia.

"Bank Himbara itu lebih menguntungkan pengusaha besar daripada pengusaha kecil untuk dikasih kredit. Oleh karena itu, Presiden (Prabowo) akan memutuskan ganti semua direksi bank Himbara," kata Sjafrie kepada wartawan di Cibodas, Rumpiang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (31/1).

Himbara adalah singkatan dari Himpunan Bank Milik Negara. Bank-bank yang masuk dalam kelompok ini yaitu Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sjafrie menuturkan, sejauh ini banyak bank negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya yang dinilai kurang mendulang keuntungan bagi negara.

Hal tersebut, menurut Sjafrie, bisa terjadi lantaran banyak jajaran direksi perusahaan yang tidak bekerja dengan maksimal, bahkan cenderung menguntungkan diri sendiri.

Karenanya, kata Sjafrie, pemerintah akan memilih para direksi bank negara dan BUMN lainnya dengan cara seleksi ketat, mempertimbangkan kemampuan intelektual dan pengalaman. Jabatan direksi akan diisi dengan sosok-sosok yang memang mempunyai kemampuan intelektual, kemampuan praktisi, dan cinta Tanah Air.

"Kita tidak lagi mengambil mereka yang sudah lama bercokol di BUMN," ujar dia.

Setelah memberikan sambutan, Sjafrie kembali menegaskan niat pemerintah mencari generasi baru direksi BUMN saat ditanya awak media dalam jumpa pers.

"Pemerintah mencari generasi generasi muda yang militan, kapabel, dan kredibel untuk kita beri tugas dan tanggung jawab untuk mengendalikan perahu perjuangan ekonomi kita," tuturnya.

Kendati demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara terperinci skema seleksi tersebut.

Sementara itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyebutkan sejauh ini tidak ada pembicaraan terkait pergantian jajaran direksi di bank-bank anggota Himbara. "Kami di Danantara, sebagai pemegang saham di seluruh bank Himbara, sejauh ini tidak ada pembicaraan mengenai hal itu (pergantian direksi)," ujar CEO Danantara, Rosan P Roeslani, di Jakarta, Sabtu (31/1).

Menurut Rosan, Danantara akan selalu berkonsultasi apabila memang diperlukan adanya perbaikan.

Istilah Himbara digunakan sejak era Menteri BUMN Rini Soemarno yang menjabat pada 2014-2019. Peran Himbara antara lain menggerakkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Himbara kini juga menjadi sebuah jaringan yang berfungsi sebagai fasilitas program penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan pinjaman Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada UMKM.